GOVERNING KAI A. Praktik Tata Kelola B. Infrastruktur Tata Kelola C. Whistleblowing System D. Pengendalian Gratifikasi E. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) F. Komite Audit G. Komite Manajemen Risiko H. Sekretaris Perusahaan I.
Internal Auditor
J.
Auditor Independen (Eksternal Auditor)
K. Manajemen Risiko L. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi M. Pengadaan Barang dan Jasa N. Keselamatan dan Kesehatan Kerja O. Sistem Manajemen Mutu P. Aktivitas BoD & BoC Q. Evaluasi Praktik Tata Kelola
A. Praktik Tata Kelola : PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perkeretaapian di Indonesia. PT KAI (Persero) sebagai perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara secara konsisten menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab kemandirian, dan profesionalisme dalam mengelola menjalankan bisnisnya dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT KAI (Persero) sebagai suatu sistem dan struktur untuk mengatur bagaimana perusahaan dikelola bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha. Dengan adanya pembagian fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak yang berkepentingan secara jelas memberikan landasan untuk kepastian seluruh proses dan mekanisme dilakukan baik untuk mencapai tujuan perusahaan serta mencegah penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan. Selain dimaksudkan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penerapan prinsip GCG juga dimaksudkan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban stakeholders. Penerapan GCG juga mempercepat PT KAI (Persero) dalam membentuk budaya perusahaan yaitu integritas, profesionalisme, keselamatan, inovasi, dan pelayanan prima dilingkungan usahanya. Penerapan GCG di PT KAI (Persero) untuk mencapai keberhasilan atas visi, misi, dan tujuan Perusahaan, berlandaskan pada 5 (lima) prinsip-prinsip dasar GCG yaitu: 1. Transparansi (transparency) yaitu keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. 2. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. 3. Pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 4. Kemandirian (independency) yaitu keadaaan di mana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (Stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan Insan PT KAI (Persero) memahami dalam menerapkan prinsip GCG dapat mendukung tercapainya tujuan Perusahaan baik dalam hal pertumbuhan usaha, profitabilitas, dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Dengan demikian, Perusahaan dapat memberikan nilai tambah bagi stakeholders, meningkatkan kesejahteraan keluarga besar Perusahaan, dan memberikan kontribusi optimal bagi negara. PT KAI (Persero) menyusun framework dan roadmap dalam mengimplementasikan GCG secara berkesinambungan. Hal ini disusun dan dipahami oleh seluruh insan PT KAI (Persero) dan diinternalisasikan keseluruh lapisan perusahaan dengan 3 (tiga) target maturity penerapan:
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Road Map
Untuk mencapai hal tersebut, PT KAI (Persero) menyusun kerangka pengelolaan untuk menjamin keberlangsungan penerapan GCG di perusahaan:
Kepemimpinan
Kebijakan dan Peraturan Internal
Vision
Hukum dan Regulasi Eksternal
Mission
RUPS
Performance Indicator
Transparansi & Akuntabilitas
BOC
BOD
Plan
Srategy
Organisasi
Monitoring & Pengendalian Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero) Corporate Governance Framework
B. CG Infrastructures 1. CG Structures Kepengurusan perseroan PT KAI menganut sistem dua badan (two boards system), yaitu Dewan Komisaris dan Direksi, yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu Organ tata kelola PT KAI (Persero) di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan telah memiliki infrastruktur yang diperlukan dalam rangka implementasi GCG. Di jajaran Dewan Komisaris telah dibentuk komite-komite fungsional yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu efektivitas fungsi kepengawasan. Demikian pula di jajaran Direksi telah dibentuk unit kerja yang mengendalikan, mengawal dan bertanggung jawab atas implementasi GCG dan juga bertugas sebagai mitra kerja dari komitekomite di bawah Dewan Komisaris, sebagaimana bagan di bawah ini:
PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Hard Structures
2. CG Policy
PT Kereta Api Indonesia (Persero) CG Policy
PT KAI (Persero) menyusun Pedoman GCG untuk diterapkan secara konsisten di seluruh lini dan aspek pengelolaan perusahaan. Hal tersebut dipandang penting agar nilai-nilai yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan (Stakeholders) dapat dioptimalkan untuk menghasilkan pola hubungan yang saling menguntungkan. Tujuan penyusunan Pedoman GCG, antara lain: 1. Optimalisasi peningkatkan daya saing perusahaan baik skala nasional maupun skala global, sehingga mampu mendapatkan kepercayaan Stakeholders; 2. Mendukung efektivitas kinerja Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Optimalisasi nilai Budaya Perusahaan bagi Pemegang Saham dalam hal ini pemerintah dengan tetap memperhatikan kepentingan Stakeholders; 4. Mendorong dan mendukung pengembangan, pengelolaan sumber daya Perusahaan dan pengelolaan risiko usaha Perusahaan dengan prinsip kehati-hatian (prudent), akuntabilitas, dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip-prinsip GCG;
5. Memberikan pedoman bagi seluruh Insan PT KAI (Persero) dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi peningkatan kemandiriandan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. PT KAI (Persero) selalu berusaha untuk memperbaiki penerapan praktik-praktik tata kelola baik dalam pemenuhan standar minimal penerapan GCG maupun terhadap perbaikan kebijakan maupun sistem/proses penerapan GCG yang telah dimiliki. Dibawah ini merupakan kebijakan-kebijakan yang relevan dengan penerapan GCG di PT KAI (Persero): Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance)
2014 - KEP.UOT.104-X-4-KA2014 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Code Of Corporate Governance).pdf
Pedoman Perilaku (Code of Conduct)
2014-Pedoman Perilaku (Code Of Conduct).pdf
Pedoman Etika (Code of Ethic)
2014-Pedoman Kode Etik (Code Of Ethic).pdf
Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict of Interest)
2014- Pedoman Benturan Kepentingan (Conflict Of Interest).pdf
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2016 - Scan SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi.pdf
Pedoman Pelaporan Dugaan Kecurangan (Whistleblowing System) Board Manual
2013- Board Manual.pdf
C. Whistleblowing System Sebagai wujud komitmen tersebut, PT KAI (Persero) menerapkan Whistleblowing System dalam rangka memberikan kesempatan kepada seluruh Insan PT KAI (Persero) dan stakeholders lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan insan PT
KAI(Persero), terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Penerapan WBS telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/HK.215/II/2/KA-2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistleblowing system) di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 24 Februari 2014. Pengembangan WBS merupakan salah satu upaya Perusahaan untuk menegakkan etika bisnis, etika kerja, serta upaya pemberantasan KKN. Sistem WBS memungkinkan seluruh Insan PT KAI (Persero) dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan laporan dugaan tindakan pelanggaran dan kecurangan (fraud) dan bentuk pelanggaran etika lainnya yang terjadi di Perusahaan. Segala bentuk dugaan penyimpangan dapat dilaporkan melalui email:
[email protected]. Dalam penerapan WBS, Perusahaan memiliki kebijakan yang menjamin perlindungan atas identitas dari pelapor dan akan menggunakan berbagai cara untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong pelaporan pelanggaran yang terjadi di Perseroan dan menjamin keamanan pelapor maupun keluarganya. Lingkup Pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Whistleblowing System adalah tindakan yang meliputi: 1. Benturan Kepentingan; 2. Gratifikasi; 3. Perbuatan curang; 4. Kerugian Perusahaan; 5. Penyuapan; 6. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku; 7. Pemerasan; 8. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan. Dengan melaporkan pelanggaran, Anda telah membantu mengurangi beban Perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil dan jujur dalam bekerja. D. Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Dewan Komisaris, dan seluruh jajaran pegawai PT KAI (Persero) atau Insan PT KAI (Persero) DILARANG untuk memberikan/meminta/menerima pemberian dalam bentuk apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung dari seluruh stakeholders. Apabila diduga Insan PT KAI (Persero) memberikan/menerima pemberian kepada/dari stakeholders dengan mengatasnamakan pribadi maupun PT KAI (Persero), dianjurkan melapor kepada kami melalui email:
[email protected].
Kami menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai upaya penipuan mengatasnamakan PT KAI (Persero). PT KAI TIDAK PERNAH memungut biaya apapun dalam setiap tahapan rekrutmen pegawai dan TIDAK PERNAH BEKERJA SAMA dengan pihak manapun untuk pengurusan akomodasi dan transportasi.
KPK Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisaris
Penanggung Jawab/ Direktur Utama
Komite Audit
UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi)
Pengendalian Gratifikasi Perseroan, merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perseroan, Visi dan Misi Perseroan serta nilai-nilai budaya Perseroan. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan PT KAI (Persero) terus berkembang, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Pada tanggal 27 September 2016 Direksi telah menetapkan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KC.202/IX/1/KA-2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Setiap insan PT KAI (Persero) beserta keluarga wajib: 1. Menolak setiap gratifikasi yang patut diduga berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban / tugasnya, dan 2. Melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. (Unit Quality Assurance & Good Corporate Governance) Sikap yang wajib dilakukan oleh Insan PT KAI (Persero) adalah: 1. Insan PT KAI (Persero) beserta keluarga wajib menolak semua bentuk gratifikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali pada saat itu insan PT KAI (Persero) tidak memungkinkan untuk menolaknya. 2. Seluruh Insan PT KAI (Persero) wajib melaporkan praktik gratifikasi yang berupa penolakan atau penerimaan Gratifikasi yang dialami pribadi dan/atau Keluarga Insan PT KAI (Persero)
melalui e-office.kereta-api.co.id paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Praktik Gratifikasi tersebut. 3. Bagi Insan PT KAI (Persero) yang tidak memiliki akses e-office dapat melakukan pelaporan melalui e-mail:
[email protected] E. LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah salah satu kewajiban dari penyelenggara Negara untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaannya setalah dan sebelum menjabat. Tujuan dari pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara adalah untuk menciptakan lingkungan kerja dan insan perusahaan yang berintegritas dan transparan berdasarkan pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan Perundangundangan. Sesuai Instruksi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor INS-02/MBU/2007 tanggal 21 September 2007 tentang Penyelenggara Negara Yang Wajib Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, maka ditetapkan kebijakan melalui Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Kebijakan tersebut menetapkan Koordinator pengelolaan LHKPN di lingkungan PT KAI (Persero) dilaksanakan oleh Vice President Quality Assurance and Good Corporate Governance dan Corporate Deputy Director of Personnel Care and Control sebagai pengelola data wajib lapor. Setiap pegawai PT KAI (Persero) yang telah ditetapkan menjadi wajib LHKPN oleh pengelola data menyampaikan LHKPN kepada KPK RI. F. Komite Audit Komite Audit di PT KAI (Persero) dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu tugasnya dalam memastikan efektivitas pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal maupun eksternal serta pengawasan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Komite Audit dibentuk pertama kali pada tahun 2003. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri dari satu orang anggota Dewan Komisaris dan dua orang dari luar perusahaan (independen) dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualifikasi yang dibutuhkan. Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal 28 september 2015 susunan anggota Komite Audit Hingga 31 Desember 2015.
STRUKTUR ORGANISASI KOMITE AUDIT PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Muchtar Arifin, Warga Negara Indonesia, lahir di Ule Gle, Aceh tahun 1949. Berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia tahun 1975 dan meraih gelar S2 Hukum di Universitas Padjadjaran tahun 2003. Perjalanan karir beliau, Pernah bekerja sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat tahun 2002-2003 dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tahun 2004. Menjabat sebagai Jaksa Agung Muda-Intelejen tahun 2005-2007 dan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2007-2009. Beliau pernah juga menjabat sebagai Konsultan Hukum di Kantor Hukum Muchtar Arifin & Partners. Diangkat sebagai Komisaris sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor SK184/MBU/2013. Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit (Audit Committee Charter) berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No.01/KA/DEKOM/KAI/I/2013 tanggal 1 januari 2013 tentang Pedoman Kerja Komite Audit (Audit Committee Charter) yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit, kewenagan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja tahunan, sistem pelaporan, dan evaluasi. Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perseroan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris Berdasarkan Piagam Komite Audit tahun 2015, Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah; 1. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak , terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Komisaris; 2. Melakukaan penelaahan/kajian atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informas keuangan lainnya; 3. Melakukan penelaahan/kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundangundangan di bidang Peraturan Perundang-undangan lainya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 4. Melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi ; 5. Melakuakan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; 6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan. Selain tugas dan tanggung jawab Komite Audit juga memiliki wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan karyawan, dana, asset serta sumber daya Perseroan lainnya yang bekaitan dengan tugas dan fungsinya melalui kerjasama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit; 2. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan penetapan pihak lembaga lain (KAP) G. Komite Manajemen Risiko (KPMR) Tujuan pembentukan Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) adalah komite yang dibentuk dan bertangung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan untuk membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jwab pengawasan dan penasehatan. Dasar pembentukan KPMR Komite manajemen risiko Perusahaan dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris No.SK.04/DEKOM/ PMR/I/1/2013 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko. Berdasarkan Manual KPMR tahun 2015, Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPMR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan KPMR adalah 3 (dua) tahun dan dapat di perpanjang satu kali perpanjangan untuk waktu 2 (dua) tahun. Anggota KPMR terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk Ketua Pemanatau Manajemen Risiko dan Ketua KPMR adalah Komisaris Independen Perusahaan serta dua orang profesional dari luar perusahaan (independen) dengan keahlian dan pengalaman di bidang manajemen risiko. Keputusan Dewan Komisaris PT KAI (Persero) Nomor 06/CH/DEKOM/IX/2015 tanggal 28 September 2015 susunan anggota Komite Peninjau Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: STRUKTUR ORGANISASI KOMITE PEMANTAU MANAJEMEN RISIKO
Danang Parikesit Ketua
Umiyatun
Riza
Hayati T
Primadi
Anggota
Anggota
Agunan P. Samosir Anggota
Indra Ni Tua Anggota
Danang Parkesit, Warga Negara Indonesia, lahir di Yogyakarta, 3 Juni 1965. Berdomisili di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik, jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (1988) dan gelar Doktor dari Institut fuer Verkehrsplanung und Verkehrstechnik Technische Univeristaet Wien, Austria (1996). Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak 26 November 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK262/MBU/11/2014.
Perjalanan karir beliau saat ini, menjabat sebagai Penasehat Kebijakan pada Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (sejak 2010), Anggota Board of Professor Universitas Gadjah Mada (sejak 2007), Profesor bidang Perencanaan dan Rekayasa Transportasi; tenaga pengajar Program Pasca Sarjana dan Fakultas Teknik Sipil di Universitas Gadjah Mada. Komite Pemantau Manajemen Risiko (KPMR) bertugas melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen berpedoman pada Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko tahun 2015. Tugas KPMR Dalam manual KPRM tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris baik diminta maupun tidak terhadap laporan capaian kinerja perusahaan/ hal-hal yang disampaiakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris; b. Melakukan kajian atas informasi proses bisnis dan investasi yang dilaporkan perseroan seperti laporan keuanagan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya; c. Melakukan kajian atas ketaatan Perseroan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan. d. Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perseroan dan pelaksanaan Manajemen Risiko oleh Direksi; e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan; f. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Manajemen Risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa PT KAI (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara memadai; g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas KPMR dengan pusat Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko, yang selanjutnya memberikan laporan kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan. h. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategis Manajemen Risiko yang disusun oleh manajemen secara tahuanan; i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja dan hasil yang dicapai oleh KPMR; j. Melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang ditetapkan; k. Memberikan hasil evaluasi terhadap tanggapan-tanggapan (Penilaian) regulator kepada Dewan Komisaris; l. KPMR wajib melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan menejemen risiko perusahaan dengan pelaksanaanya dan menyampaiakan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa PT KAI (Persero) telah mengelola risiko-risiko secara baik dan terukur; m. Anggota KPMR wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen, data, informasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya; n. KPMR secara berkesinambungan wajib melakukan kajian terhadap fungsi KPMR dan pusat manajemen risiko terutama dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan dan pengawasan pada tingkat efektivitas masing-masing komponen dari Enterprise Risk Management di PT KAI (Persero);
o. Sebelum tahun buku berjalan, KPMR wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan; p. KPMR wajib membuat dan menyampaiakan laporan kepada Dewan Komisaris yang ditanda tangani oleh ketua KPMR dan anggota KPMR sebagai berikut: 1) Laporan atas setiap pelaksanaan tugas disertai dengan rekomendasi jika diperlukan 2) Laporan Triwulan, semesteran dan tahunan q. KPMR wajib menjaga kerahasiaan dekomen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, KPMR dapat meminta dan memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan baik dari Direksi, pejabat, pekerja, maupun pihak eksternal perusahaan. KPMR, melalui Dewan Komisaris, dapat meminta kehadiran Direksi, pejabat atau pekerja dalam rapat KPMR. Bila diperlukan, KPMR melalui Dewan Komisaris dapat meminta masukan, penjelasan, dan pendapat internal perusahaan, profesional, maupun dari pihak ketiga untuk melakukan pengkajian terhadap rencana pengembangan perusahaan. H. Corporate Secretary Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT KAI (Persero) yang berkedudukan di Bandung. Sekretaris Perusahaan di pimpin oleh seorang Excecutive Vice President Corporate Secretary (US) yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara organ perusahaan, hubungan antara perusahaan dengan Pemegang Saham, Pemerintah, dan Pemangku Kepentingan lainnya serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Perundangundangan. Sesuai dengan Keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor: KEP.U/KO.104/VI/1/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai unit pendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan informasi dan dokumen perusahaan, Corporate Social Responsibility, Corporate Public Information and Communication, Corporate Culture, Corporate Office, Board of Directors Administration & Protocol, memastikan kepatuhan atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) melalui sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System-WBS), memastikan perseroan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan dalam laporan tahunan, memastikan penerapan kebijakan manajemen mutu dan pemantauan implementasi Kriteria Penialaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di lingkungan perusahaan, pengelolaan sarana telkomunikasi dan penatausahaan warta dinas (WAD) serta mengintegrasikan dan mengkonsolidasi unit organisasi di bawahnya. Struktur Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan bahwa EVP Corporate Secretary membawahi lima VP (Vice President), yaitu: 1. VP Corporate Document Management; 2. VP Public Relation; 3. VP Quality Assurance and Good Corporate Governance;
4. VP Corporate Culture and General Facilities; dan 5. VP Corporate Social Responsibility. I.
Internal Auditor Satuan Pengawasan Interen (SPI) merupakan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pusat PT KAI yang berkedudukan di Bandung. SPI di pimpin oleh seorang Executive Vice President Internal Audit/ Kepala Satuan Pengawas Intern yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.104/V/4/KA-2016 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Unit Internal Audit/satuan Pengawas Intern. Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unit yang independen terhadap unit-unit kerja lain dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SPI memiliki fungsi strategis dalam sistem pengendalian intern perusahaan yang ditetapkan penanggung jawab secara berjenjang sebagai berikut: 1. Pimpinan bidang (fungsi) harus menjabarkan dan menerapkan sistem pengendalian intern termasuk sistem manajemen risiko di unit kerja masing-masing. Pimpinan bidang (fungsi) dan unit kerja melakukan prosedur pengendalian internal secara efektif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. 2. SPI melaksanakan pengujian dan reviu pengendalian intern perusahaan dan melaporkannya kepada DirekturUtama dengan tembusan Komite Audit. Kepala Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam merumuskan dan menyusun program, melaksanakan audit internal di lingkungan PT KAI (Persero) yang mencakup: 1. Audit Keuangan; 2. Audit Operasional; 3. Audit Kepatuhan; 4. Audit Khusus; 5. Audit Investigatif; 6. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 7. Review terhadap laporan keuangan; 8. Memberikan konsultasi; 9. Melaksanakan pendampingan terhadap eksternal auditor dan Komite Audit; 10. Monitoring tindak lanjut temuan audit dan arahan Pemegang Saham; dan 11. Penatausahaan dan administrasi SDM, keuangan dan kerumahtanggaan di lingkungan Satuan Pengawas Intern. Dalam menjalankan tuga pokok dan tanggung jawabnya, Kepala Satuan Pengawas Interen di bantu oleh 4 (empat) Vice President, yaitu:
1. Vice President General Audit 1; 2. Vice President General Audit 2; 3. Vice President Special Audit; 4. Vice President Evaluation, Monitoring and Administration . Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya, Unit Satuan Pengawas Interen berpedoman pada Internal Audit Charter yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No.KEP.U/OT.104/VII/1/KA-2012 yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris tanggal 19 Juli 2012. Keputusan Direksi tersebut menggantikan Keputusan Direksi No.KEP.U/OT.003/IV/4/KA-2004 tanggal 30 April 2004 tentang Internal Audit Charter KAI. Internal Audit Charter memuat visi, misi dan tujuan, struktur, kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang, persyaratan auditor, kode etik, dan pola hubungan yang menjadi landasan formal tertulis bagi Unit Internal Audit dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabanya secara kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Internal Audit Charter disusun dengan berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPF SPI) dan Kode Etik Pengawasan Intern BUMN yang ditetapkan oleh Forum Komunikasi SPI, serta International Standards for Professional Practice of Internal Auditing yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditors (lIA). J.
Independent Auditor (Eksternal Auditor) Dewan Komisaris wajib mengusulkan calon auditor eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Penunjukan auditor eksternal untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas kepatuhan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. RUPST Perseroan tanggal 17 April 2015 telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Khoir, CPA dari KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015. Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan periode akuntan publik dan KAP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.20 tanggal 3 April 2015 tentang Praktik Akuntan Publik, yang menegaskan tidak ada pembatasan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit laporan keuangan di suatu perusahaan, adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik (AP) yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dan KAP yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir ditunjukkan dalam tabel berikut. No
Tahun Buku
Kantor Akuntan
Akuntan Publik
Biaya Audit (Rp Miliar)
1 2 3 4
2011
KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Drs. Hartono CPA
1,68
2012 2013 2014
KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Drs. Theodorus Hirijanto, Ak, CA, CPA
1,79
KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Drs. Theodorus Hirijanto, Ak, CA, CPA
2,13
KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan
Abdul Khoir, CPA
2,69
Abdul Khoir, CPA 2,71 2015 KAP HLB Hadori Sugiarto Adi & Rekan 5 RUPS memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium. Auditor Eksternal yang ditunjuk tidak diperkenankan memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum.
Tugas dan wewenang BPK adalah melakukan pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Salah satunya BPK melakukan Pemeriksaan penggelolaan dan tanggung jawab Keuangan di PT KAI. Karena PT KAI merupakan salah satu perusahaan yang berada di lingkungan BUMN. Pemeriksaan yang dilakulkan oleh BPK antara lain pemeriksaan kinerja perusahaan dan keuangan perusahaan. K. Risk Management Sebagai wujud komitmen PT KAI (Persero) dalam penerapan prinsip GCG, PT KAI telah membentuk Pusat Manajemen Risiko (PMR) berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.003/III/15/KA2016 Organisasi dan Tata Laksana Direktorat Logistik dan Pengembangan Pusat Manajemen Risiko tanggal 22 Maret 2016 yang dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor KEP.U/OT.203/I/1/KA-2012 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan PT KAI tanggal 12 Januari 2012. PMR dipimpin oleh Corporate Deputy Director of Risk Management yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan mempunyai tugas pokok mengelola risiko usaha perusahaan secara terpadu. Sehubungan dengan tugas pokoknya tersebut Corporate Deputy Director of Risk Management bertanggung jawab atas: 1. Perencanaan dan pengusulan kepada Direksi tentang: a. Kerangka manajemen risiko, yang meliputi Kebijakan, Rencana dan Pedoman Penerapan (Manual) Manajemen Risiko, untuk diberlakukan di Perusahaan; b. Penajaman serta penyesuaian kembali ‘Traktat (Charter) Manajemen Risiko Perusahaan’; c. Profil Risiko dan Batas Toleransi Risiko (Risk Tolerance) unit usaha dan unit lain-lainnya beserta kompilasinya (profil risiko perusahaan), baik secara berkala dan sewaktu-waktu bila terdapat perubahan yang signifikan. 2. Penyelenggaraan: a. Proses manajemen risiko atas risiko-risiko kritis (corporate critical risk) atau risiko utama yang ada di Kantor Pusat; b. Pelaporan profil risiko perusahaan dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan; c. Asesmen risiko untuk aktivitas perusahaan tertentu;
d. Proses manajemen risiko atas proses persetujuan/keputusan Direksi yang dianggap mengandung Risiko Usaha (sesuai profil dan cakupan) yang dianggap paling berbahaya dan/atau yang dalam kondisi ekstrem; e. Pengukuran tingkat maturitas secara berkala dan usulan untuk peningkatan atas penerapan manajemen risiko di Perusahaan; f.
Diseminasi, sosialisasi dan kegiatan capacity building manajemen risiko lainnya di Perusahaan;
g. Proses advokasi pelaksanaan proses manajemen risiko di unit usaha dan unit lainlainnya. 3. Evaluasi dan Pengendalian: a. Proses manajemen risiko yang dilakukan secara reguler oleh unit usaha dan unit-unit lainnya; b. Proses pengumpulan Rencana Tindak Lanjut Risiko dan Laporan Status Kemajuan Tindak Lanjut dari seluruh unit kerja; c. Ketaatan unit usaha dan unit-unit lainnya dalam hal melaksanakan proses manajemen risiko usaha yang telah ditetapkan oleh Direksi. 4. Pemeliharaan dan Penumbuhan budaya sadar risiko di Perusahaan. 5. Pembinaan/peningkatan kompetensi pekerja di unit yang dipimpinnya. Corporate Deputy Director of Risk Management dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) Vice President yang masing – masing memiliki tugas sebagai berikut: 1. VP Dissemination and Risk Management Procedure, merencanakan dan mengimplementasikan kerangka manajemen risiko perusahaan serta melakukan proses asesmen risiko atas risiko-risiko kritis (corporate criticalrisk) atau risiko utama yang ada di Kantor Pusat. 2. VP Risk Control and Mitigations, memantau dan meninjau serta mengupayakan peningkatan efektivitas implementasi kerangka danproses manajemen risiko serta menyelenggarakan administrasi di Kantor Pusat Manajemen Risiko. 3. VP Investment Planning of Existing Business, menyusun tata cara dan tata waktu pengusulan investasi bisnis eksisting, serta mengevaluasi dan melaporkan rekapitulasi usulan investasi bisnis eksisting tahunan, menganalisis kelayakan finansial usulan investasi bisnis eksisting, melakukan tata kelola administrasi dan pemantauan progress pelaksanaan investasi bisnis eksisting. L. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi PT KAI (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Implementasi IT Governance di perusahaan telah dimulai sejak tahun 2011 berdasarkan Keputusan Direksi Nomor.KEP.U/OT.003/IX/4/KA2011 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Adapun Penyusunan strategi pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di PT KAI (Persero)
mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN. Untuk mendukung pelaksanaanya, PT KAI telah menyusun kebijakan yang menjadi landasan bagi seluruh proses proses pada domain pengelolaan Tata Kelola Informasi, Komunikasi dan Teknologi. PT KAI memiliki Kebijakan Strategis IT berdasarkan surat keputusan Direksi Nomor KEP.U/KK.101/VIII/1/KA-2016 Tentang Kebijakan dan Prosedur Teknologi Informasi tanggal 2 Agustus 2016 dan Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor. KEP.U/OT.003/V/6/KA-2015 Pengelolaan Aset Teknologi Informasi tanggal 19 September 2016. Guna memastikan bahwa IT Governance di Perusahaan terlaksana dengan baik dan menjamin keselarasan dan koordinasi antara sisi bisnis (pengguna IT) dan pengelola (Divisi IT), maka Perusahaan membentuk Komite Pengarah IT (KPIT) atau IT Steering Committee sesuai Keputusan Direksi Nomor KEP.II/OT.103/III/14/KA-2015 Tentang Komite Teknologi Informasi tanggal 31 maret 2015. yang beranggotakan Direksi dan Pimpinan Divisi/Unit/Unit Bisnis. Sesuai dengan Juklak GCG PT KAI tahun 2006 kebijakan sistem informasi dan komunikasi sebagai berikut: a. Pengembangan teknologi informasi di perusahaan harus berdasarkan rencana strategis teknologi informasi yang sejalan dengan RJPP, sebab rencana strategis teknologi informasi akan: 1) Memgambarkan gambaran tentang sistem informasi PT KAI; 2) Menjadi pedoman dan petunjuk dalam melakukan pembangunan sistem dan teknologi informasi; 3) Sebagai sarana monitor dan evaluasi pembangunan teknologi informasi; 4) Melihat bagaimana hubungan bagaimana teknologi informasi mendukung visi, misi dan program perusahan. b. Dalam pengembangan proyek perangkat lunak, manajemen harus membuat Risk Mitigating, and Management Plan (RMMM Plan) RMMM Plan mendokumentasikan semua kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengatur resiko. c. Dalam pengembangan perangkat lunak maka manajemen harus memberikan jaminan kualitas perangkat lunak (Software quality assurance-SQA) d. Dalam melakukan perubahan aplikasi, maka manajemen harus memperhatikan Change Management, yaitu dari sisi teknis dan psikologis. e. Memastikan agar seluruh proyek-proyek dan pengadaan-pengadaan TI telah disetujui oleh tingkat manajemen yang lebih tinggi dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. f. Softwere yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak dan kegiatan administrasi harus mematuhi UU HAKI, sehingga harus memiliki lisensi atau menggunakan produk yang open source, lisensi harus didokumentasikan oleh unit yang melakukan lisensi. g. Implementasi aplikasi harus diikuti oleh Transformasi Standard Operating Prodcedures atau budaya kerja keseluruhan yang formulasinya melibatkan unit kerja user yang bersangkutan. h. Standarisasi untuk pengelolaan perangkat keras, yang meliputi pengadaan, pengelolaan, sampai dengan diposalnya. i. Manajemen perlu menerapkan standar keamanan untuk mengatasi kejahatan komputer. M. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, PT KAI wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). PT KAI senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam segala aspek kegiatannya. Untuk menekankan budaya K3 di PT KAI, Unit Kerja yang khusus menangani K3 yang bertanggungjawab kepada Direktur Keselamatan dan Keamanan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menjadi hal yang mutlak untuk diperhatikan oleh seluruh karyawan PT KAI karena merupakan pilar utama perusahaan. Berikut adalah Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan kerja di lingkungan PT KAI: Struktur Organisasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
SAFETY AND SECURITY DIRECTORATE (D5/ S) Candra Purnama
SECURITY Mayor Jenderal Prang Verry Kunto Guratno
SAFETY Muhammad Ariffudin
SAFETY STANDARD Hendra
OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY & ENVIRONMENT Aris Suharto
Sesuai dengan surat keputusan Direksi PT KAI (Persero) Nomor : KEP.II/KO.104/IV/1/KA-2016 tentang Organisasi dan tata laksana Direktorat Keselamatan dan Keamanan. Direktorat Keselamatan dan Keamanan di pimpin oleh Direktur Keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Direktur keselamatan dan Keamanan yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinaksikan penyusunan kebijakan keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang meliputi perumusan sistem dan regulasi keselamatan termasuk di dalamnya penyusunan perumusan dinas, spesifikasi keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan serta perumusan dan penyusunan standarisasi keselamatan dan pengamanan meliputi: standar mutu keselamatan, pelaksanaan dan pengamanan, monitoring atau supervise, evaluasi atau inspeksi, audit dan peningkatan mutu keselamatan dan pengamanan yang berkelanjutan. Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggungjawabnya, Direktur Keselamatan dan Keamanan, dibantu oleh: 1. Corporate Deputy Director of Security
Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun kebijakan, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan, penertiban, pemantauan, dan keamanan di atas kereta api, dan di lingkungan stasiun, objek vital atau aset produksi, asset perusahaan serta melakukan pembinaan terhadap para Advisor Security, Senior Manager pengumuman dan pembinaan kepada seluruh unsur pengamanan yang ada di perusahaan termasuk anak perusahaan. 2. Vice President Safety Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun perencanaan sistem manajemen keselamatan, memantau pelaksanaan Safety Management System (SMS), supervisi dan inspeksi, internalisasi, mengendalikan dan mengevaluasi sistem manajemen keselamatan serta menyelenggarakan investigasi, audit, dan merekomendasikan pencegahan kecelakaan. 3. Vice President Occupational Health Safety and Environment Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk merencanakan dan mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan strategi perusahaan yang berbasis keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) dengan jalan inspeksi, supervisi, investigasi dan audit serta memberikan masukan untuk perbaikan Safety Management System (SMS) 4. Vice President Safety Standard Mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan penyusunan standard keselamatan (SOP) yang meliputi standard keselamatan bidang infrastructure maintenance, raiway traffic operation dan rollingstock maintenance, pemantauan pelaksanaan, mengevaluasi dan melakukan perbaikan standard keselamatan (SOP) Kebijakan mengenai K3 di lingkungan PT KAI (Persero) diatur dalam Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KS.102/VIII/1/KA-2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero) meliputi: b. c. d. e. f.
Penetapan Kebijakan; Perencanan K3; Pelaksanaan rencanan K3; Pemantauan dan evaluasi kinerja K3; Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT KAI (Persero) dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh pekerja dan serikat pekerja. Komite Keselamatan adalah badan Pembina di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antar bagian untuk menerpakan dan mengembangakan prinsip-prinsip keselamatan. Sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/OT.103/III/7/KA-2014 tanggal 10 maret 2014 tentang pembentukan Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan di lingkungan KAI. Komite Keselamatan di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan berkewajiban untuk: 1. Membuat program kerja dan melakukan identifikasi unsafe condition dan unsafe action.
2. Membuat catatan temuan unsafe condition dan unsafe action disertai upaya tindak lanjut perbaikan. 3. Melaporkan semua unsafe condition dan unsafe action dan menyampaikan upaya tindak lanjut perbaikannya kepada EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dengan tujuan peningkatan program keselamatan, kesehatan kerja, lingkungan dan keamanan di PT KAI (Persero). 4. Menindaklanjuti perbaikan dan rekomendasi dari laporan investigasi kecelakaan. 5. Membuat dan menyusun profil risiko keselamatan di lingkungan DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan serta melaporkan hasilnya ke VP Safety (SS) melalui email
[email protected] dan EVP/VP/GM di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa masingmasing paling lambat tanggal 5 (lima) bulan setiap bulannya. 6. Melakukan pertemuan rutin minimal satu kali dalam satu bulan untuk membahas hal-hal terkait dengan keselamatan operasional kereta api termasuk unsafe condition dan unsafe action di DAOP/Divre/SubDivre/Balai Yasa dan Anak Perusahaan selanjutya melaporkan hasilnya ke VP safety (SS) melalui email
[email protected] dan EVP/VP/GM daerah masing-masing. 7. Dan selalu memperhatikan kebijakan keselamatan yang sudah ditetapkan dan juga normal/ketentuan-ketentuan tentang teknis operasional di PT KAI (Persero). N. Sistem Manajemen Mutu Manajemen mutu merupakan hal penting yang mejadi komitmen PT KAI (Persero) dalam menjalankan bisnis usahanya. Penerapan Sistem Manajemen Mutu di PT KAI (Persero) bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manajemen secara keseluruhan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders. Implementasi Sistem Manajemen Mutu pertama kali dimulai pada tahun 2010 dengan penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di beberapa stasiun besar, Dipo Perawatan Sarana dan Balai Yasa Sarana. Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor KEP.U/KO.106/IV/KA-2016 mulai tahun 2016 PT KAI menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Dalam menjalankan sistem ini unit Quality Assurance & GCG bertanggung jawab menyusun kebijakan sistem manajemen mutu, mengevaluasi pelaksanaan sistem manajemen mutu dan mengelola peningkatan mutu berkelanjutan. Selain itu tugas pengendalian sistem manajemen mutu melekat pada top management untuk konsisten menjalankan proses kerja di wilayah tanggung jawabnya yang berpedoman pada kebijakan dan pedoman sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan. Penerapan implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas sistem manjemen secara menyeluruh, konsisten dan terpadu dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan serta memenuhi harapan stakeholders. Prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 , sebagai berikut; 1. Focus pelanggan (customer focus); 2. Kepemimpinan (leadership);
3. Keterikatan semua orang (engagement of people); 4. Peningkatan (improvement); 5. Keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making); 6. Manajemen hubungan (relationship management); 7. Pendekatan proses. P. Aktivitas BoD & BoC Tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat internal dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut: Tabel Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal dan Direksi dalam Rapat Gabungan 2015 (Minta Ke USD/Sekdekom) Peserta Rapat Dewan Komisaris
Jabatan
Kehadiran (%)
Komisaris Utama
41%
Umiyatun Hayati Triastuti
Anggota Komisaris
56%
Muchtar Arifin
Anggota Komisaris
56%
Komisaris Independen
46%
Djoko Sarwoko
Danang Parikesit Hermanto Dwiatmoko
Anggota Komisaris
Riza Primadi
Anggota Komisaris
52%
Direktur Utama
100%
M. Kuncoro WIbowo
Direktur
96%
Slamet Suseno Priyanto
Direktur
98%
Bambang Eko Martono
Direktur
88%
Azhari
Direktur
Chandra Purnama
Direktur
Apriyono Wedi Chresnanto
Direktur
Budi Noviantoro
Direktur
Dody Budiawan
Direktur
Direksi Edi Sukmoro
94%
Didiek Hartantyo
Direktur
Rapat BOD
Direksi melaksanakan rapat sesuai kebutuhan atau sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Direksi juga melakukan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja Perusahaan yang disampaikan dalam Laporan Kinerja/Manajemen setiap bulan. Rapat Direksi sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Direksi atau wakilnya yang sah. Keputusan yang diambil dalam rapat Direksi Perusahaan telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Direksi. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Direksi yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Risalah rapat Direksi dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Agenda rapat Direksi sepanjang tahun 2015 adalah sebagai berikut: Tabel Agenda Rapat Direksi 2015 No 1
Tanggal Penyelenggaraan 8 Januari 2015
Risalah Rapat Nomor UM.210/I/7/KA-2015
2
30 Januari 2015
UM.210/I/8/KA-2015
Agenda
3
10 Februari 2015
UM.210/II/4/KA-2015
Pengembangan Anak Perusahaan Persiapan RKAP Fasilitas Direksi Mutasi Evaluasi angkutan barang 2014 dan progres 2015 Mutasi Laporan Keuangan Laporan Kinerja dan Program Direktorat Prasarana Laporan kinerja dan Program Direktorat Logistik dan Pengembangan Penajaman RKAP 2015 SAP Tunjangan Direksi Perencanaan/pengembangan dan groundbreaking KA Basoetta Evaluasi kontrak lingkup Kalog dan Perusahaan
Penyesuaian kelas stasiun & regenerasi crew KA & KS Perbaikan infrastruktur • Rekrutmen • Pengusahaan Aset • Lain-Lain Pembahasan laporan keuangan
4
17 Februari 2015
UM.210/II/5/KA-2015
5
3 Maret 2015
UM.210/III/1/KA-2015
Rencana peremajaan Kereta Program pelayanan Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol Tindak lanjut temuan BPK
6
3 Maret 2015
UM.210/III/2/KA-2015
7
5 Maret 2015
UM.210/III/9/KA-2015
8
10 Maret 2015
UM.210/III/4/KA-2015
9
17 Maret 2015
UM.210/III/6/KA-2015
10
19 Maret 2015
UM.210/III/7/KA-2015
11
24 Maret 2015
UM.210/III/8/KA-2015
12
2 April 2015
UM.210/IV/1/KA-2015
13
7 April 2015
* Daftar hadir saja
14
14 April 2015
* Daftar hadir saja
15
21 April 2015
UM.210/IV/2/KA-2015
Perkembangan Kereta Api Basetta, Sumsel, Sonangol Tindak lanjut temuan BPK Mutasi Lain-Lain Mutasi/pelantikan Training SNCF ( Belanda dan Perancis) Perubahan rencana anggaran biaya investasi Kereta Penambahan satu direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Usaha di PT Kereta Api Properti Manajemen Arahan Direksi Rencana membentuk satu Vice President di bawah Eexecutive Vice President Development khusus terhadap pengembangan usaha Evaluasi kinerja divre III Progres investasi Investasi 2015 Rencana pembangunan Kereta Cepat Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika Masalah yang akan dihadapi Direksi Evaluasi kebutuhan pegawai Pembahasan bahan Rapat Dengan Pendapat Komisi 6 DPR RI Pembahasan materi rapat koordinasi teknis Rencana operasi lebaran 2014 Laporan kinerja operasi dan keuangan bulan Maret 2015
16
28 April 2015
UM.210/IV/3/KA-2015
17
8 Mei 2015
* Daftar hadir saja
18
19 Mei 2015
UM.210/V/5/KA-2015
19
26 Mei 2015
UM.210/V/3/KA-2015
20
1 Juni 2015
UM.210/VI/1/KA-2015
21
12 Juni 2015
UM.210/VI/3/KA-2015
22
16 Juni 2015
UM.210/VI/4/KA-2015
23
24 Juni 2015
UM.210/VI/2/KA-2015
24
30 Juni 2015
UM.210/VI/5/KA-2015
25
05 Agustus 2015
UM.210/VIII/1/KA-2015
Laporan persiapan RUPS Laporan Manajemen 2014 Kereta anjlok Cara evaluasi Kepala Daerah Operasi/Kepala Divisi Regional Prediksi laporan keuangan tahun 2015 Mutasi Pemaparan progres penilaian bidang tanah yang terkena jalur Bandara Soekarno – Hatta Pembahasan sayembara Penetapan tugas Direksi Presentasi kinerja PT KA Logistik dan PT KA Pariwisata Pembahasan pengangkatan TNI sebagai pegawai KAI Laporan keuangan terbaru Evaluasi peristiwa luar biasa hebat Upaya efisiensi/pengendalian biaya perusahaan Mutasi Persiapan angkutan lebaran 2015 Exit meeting assesment GCG 2014 Persiapan angkutan lebaran Rencana perjalanan Kereta Inspeksi Gabungan Direktorat Jenderal Kereta Apidan Perusahaan Antisipasi Peristiwa Luar Biasa Hebat Pembahasan Fasilitas Umum Jabodetabek Persiapan angkutan lebaran Kereta bandara Soekarno – Hatta Kerjasama Perusahaan dengan Jakpro Program angkutan kereta api gratis Pelantikan Arahan Direktur Utama Persiapan angkutan lebaran Diskon tiket Kesiapan/progress KA Bandara dan kerjasama dengan Pemda DKI Pelantikan Pembahasan materi rapat Dewan Komisaris-Direksi Mutasi
26
11 Agustus 2015
UM.210/VIII/2/KA-2015
27
25 Agustus 2015
UM.210/IX/1/KA-2015
28
1 September 2015
UM.210/IX/2/KA-2015
29
2 September 2015
UM.210/IX/3/KA-2015
30
8 September 2015
UM.210/IX/4/KA-2015
31
17 2015
September UM.210/X/1/KA-2015
32
22 2015
September UM.210/X/7/KA-2015
33
29 2015
September UM.210/X/2/KA-2015
34
4 Oktober 2015
UM.210/X/4/KA-2015
Pembatalan tiket (dipotong 30%) Mobil dinas Direksi Program HUT Perusahaan dan HUT RI Standar kebersihan kereta dan stasiun Program penambahan armada kereta Program KA sehat
Peningkatan kinerja anak perusahaan Persiapan perayaan HUT RI dan HUT Perusahaan Penegasan fasilitas Komisaris dan Direksi Implementasi pembatalan tiket Kondisi terkini penjualan tiket RJPP Revisi RKAP Pengaruh kurs rupiah Fasilitas Direksi Review keamanan perjalanan kereta api Evaluasi target KRL 1,2 juta penumpang Revisi RKAP Pembahasan mutasi Pelantikan Lain – lain Pembahasan KA Medium Speed Progres KA Bandara, Tanjung Priok, Tanjung Emas Release Struktur Organisasi Persiapan operator KA baru (LRT) Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015 Laporan kinerja operasi bulan Agustus 2015 Kinerja anak perusahaan: PT. KA Logistik dan PT. KA Properti Manajemen Rapat konsolidasi Direksi terkait perubahan tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan dan penunjukan duta Perusahaan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 terkait penyertaan modal perusahaan patungan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSPI) dan
35
4 Oktober 2015
UM.210/X/5/KA-2015
36
7 Oktober 2015
UM.210/X/6/KA-2015
37
15 Oktober 2015
UM.210/X/8/KA-2015
38
13 Oktober 2015
UM.210/XI/2/KA-2015
39
20 Oktober 2015
UM.210/XI/1/KA-2015
40
3 November 2015
UM.211/XI/1/KA-2015
41
5 November 2015
UM.211/XI/3/KA-2015
42
10 November 2015 UM.211/XI/4/KA-2015
43
10 November 2015 UM.211/XI/6/KA-2015
perubahan struktur organisasi Subdivre 1.1 Aceh Perpanjangan peron stasiun Keikutsertaan Perusahaan dalam proyek KA cepat Jakarta – Bandung Automatic Train Stop (ATP) Laporan Kinerja Operasi bln Agustus 2015 Laporan kinerja keuangan s.d bulan Agustus 2015 Laporan KA Anjlok Pelantikan Persiapan ground breaking KA Bandara Soetta, personil training ke CRRC Mutasi Presentasi Tim Simplifikasi Evaluasi Peristiwa Luar Biasa Hebat Proyek KA Bandara Padang Tim Proyek Angkutan Divre 1 Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2016 Laporan Kinerja Keuangan s.d September 2015 Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 Progress dan Rencana KA Cepat Pengembangan KA yang Profitable Revaluasi Aset Evaluasi Peristiwa Luar biasa Hebat Progress PWC Lain-lain Program realisasi batu bara Permasalahan angkutan di Sumatera Selatan Lain-Lain Mutasi Rangkuman rencana tindak lanjut hasil rapat dengan Menteri Perhubungan Progress KA Basoetta, KA ke Pelabuhan, Tanjung Priok, KA Cepat Laporan Tim Simplifikasi Lain-lain Capaian terhadap target Lain-lain
44
17 November 2015 UM.211/XI/5/KA-2015
45
24 November 2015 UM.211/XI/7/KA-2015
46
30 November 2015 UM.211/XII/3/KA-2015
47
3 Desember 2015
UM.211/XII/2/KA-2015
48
8 Desember 2015
UM.211/I/1/KA-2016
49
15 Desember 2015
UM.211/I/1/KA-2016
Laporan Kinerja Keuangan s.d bulan Oktober 2015 Laporan Kinerja operasi s.d bulan Oktober 2015 Pembahasan PT KA Properti Manajemen dan persiapan Natal 2015 Lain-lain Pembahasan LRT dengan PWC Persiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Evaluasi permasalahan Daop/Divre Lain -lain Persiapan operasi angkutan Natal 2015 & Tahun Baru 2016 Kondisi perkeretaapian saat ini Lain - lain Laporan kesiapan operasi angkutan Natal 2015 dan Tahun Baru 2016 Laporan kinerja keuangan Perusahaan dan Anak Perusahaan Persiapan rekrutmen Mutasi Lain - lain Laporan kinerja keuangan s.d Bulan November Laporan kinerja operasi Bulan November 2015 Struktur Organisasi per Direktorat Lain - lain
Direksi telah merencanakan 24 kali rapat untuk tahun 2016, dengan fokus pembahasan antara lain evaluasi kinerja keuangan dan operasi Perusahaan, evaluasi kinerja Anak Perusahaan, evaluasi kinerja Direksi, pencapaian target RKAP dan lain-lain. Rapat BOC Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dan dapat diadakan setiap waktu jika dianggap perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Rapat diselenggarakan untuk melakukan konsolidasi internal terutama berkaitan dengan pembahasan laporan yang disampaikan oleh Direksi. Setiap Rapat Dewan Komisaris dibuatkan risalah rapat yang menggambarkan jalannya rapat. Dalam risalah rapat tersebut dicantumkan juga bila ada pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris. Risalah rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk disimpan dan dipelihara, sedangkan Dewan Komisaris menyimpan salinannya. Sepanjang tahun 2015, Dewan Komisaris menyelenggarakan 24 kali rapat termasuk 12 kali rapat gabungan dengan Direksi. Rapat gabungan (koordinasi Dewan Komisaris- Direksi). Dilakukan
untuk mendapat keterangan dan penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut. Dalam rapat gabungan tersebut Dewan Komisaris dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan dan penasihatannya. Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan Perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat internal Dewan Komisaris selama tahun 2015 ditunjukkan dalam table berikut: Tabel Agenda Rapat Dewan komisaris 2015 No 1
Tanggal Penyelenggaraan 27 Januari 2015
Risalah Rapat Nomor 20A/CG/KOM/I/2015
2
16 Februari 2015
08A/CG/KOM/II/2015
3
19 Maret 2015
11A/CG/KOM/III/2015
4 5
29 April 2015 21 Mei 2015
10/CG/KOM/IV/2015 05A/CG/KOM/2015
6
15 Juni 2015
06A/CG/KOM/2015
Agenda Diskusi Sinergi usaha logistik PT KAI-PT POS Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris Januari 2015; Pembahasan Permohonan Perpanjangan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah oleh Anak Perusahaan PT KALOG dan Persewaan Aset Aktiva Tetap Tanah dengan PT Asia Mulla Perkasa Pembahasan Kinerja Dewan Komisaris bulan Februari 2015 Pembahasan Penjadwalan Tempat Rapat Dewan Komisaris-Direksi tahun 2015 Pembahasan kewenangan Dekom dalam memberikan persetujuan Pergeseran Anggaran Investasi maksimum 10% dari total Investasi Pemberian Ijin Dekom atas Permohonan Perubahan Organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015 Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 Pembahasan Kecelakaan KA Januari Tanggal 17 Mei 2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris Mei 2015 Pembahasan tanggapan Dekom atas Surat Direksi perihal Permohonan Keputusan Dewan Komisaris sebagai
7
28 Juli 2015
20A/CG/KOM/I/2015
8
18 agustus 2015
08A/CG/KOM/II/2015
9
7 September 2015
20A/CG/KOM/I/2015
10
29 Okteober 2015
08A/CG/KOM/II/2015
11
30 November 2015 20A/CG/KOM/I/2015
12
08 Desember 2015
05/CG/KOM/XII/2015
Pengganti Rapat Dewan Komisaris terhadap Jaminan Pinjaman Sindikasi Bank untuk pembiayaan Pembangunan KA Bandara Soetta dengan jaminan pendapatan tiket dan non tiket KA Bandara Soetta Pembahasan Tanggapan Dekom atas Surat Direksi Perihal Permohonan Persetujuan Dekom dalam Penetapan Nilai Kerjasama Pemanfaatan Aset Bekerjasama dengan Pemda DKI menggunakan tarif sosial. Laporan KPMR dan KA atas kinerja TW-1 tahun 2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Mei 2015 Laporan Kinerja Dekom Juni 2015 Evaluasi Hasil Pemantauan Angkutan Lebaran 1436 H/ 2015 M Prospek Angkutan Barang di Daop 3 CN Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan Juli 2015 Pembahasan Draft RJPP 2015-2019 yang telah terintegrasi dengan Renstra Kemenhub, Kementrian BUMN dan RPJMN Laporan Kinerja Administratif Dekom bulan Agustus 2015 Laporan Penyelesaian Kuesioner GCG untuk Dekom tahun 2015 Manual Komite Pemantau Manajemen Risiko Tindak Lanjut Hasil Asessment GCG tahun 2014 oleh BPKP Jabar Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan September 2015 Pembahasan Berakhirnya masa tugas Sekdekom dan Komite Audit Lain-lain Laporan Kinerja Sekretariat Dekom bulan Oktober 2015 Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP 2016 Lain-lain Wawancara Dewan Komisaris dengan Calon Anggota Komite Audit
Lain-lain Dewan Komisaris telah merencanakan 24 pertemuan untuk 2016, yang koordinasi/ konsultasi rapat, Dewan Komisaris intern pertemuan dan rapat Dewan Komisaris Komite. Rencana tersebut telah disetujui pada pertemuan Rencana Kerja Perusahaan dan Penganggaran (RKA) Dewan Komisaris pada tahun 2016. Namun, rencana pertemuan mungkin berubah jika ada permintaan dari mayoritas anggota Dewan Komisaris Perseroan dan telah disetujui.
Rapat BOD-BOC Rapat ini diselenggarakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan yang memerlukan pengawasan dan penasehatan Komisaris. Uraian rapat Dewan Komisaris dengan Direksi selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel Agenda Rapat Dewan Komisaris dan Direksi 2015 No 1
Tanggal Penyelenggaraan 15 Januari 2015
Risalah Rapat Nomor 10A/CG/KOM/I/2015
2
17 Februari 2015
09A/CG/KOM/II/2015
3
10 Maret 2015
07/CG/KOM/III/2015
4
29 April 2015
15/CG/KOM/IV/2015
5
29 Mei 2015
10/CG/KOM/V/2015
6
30 Juni 2015
15/CG/KOM/VI/2015
Agenda Pemahaman tentang GCG Pemahaman tentang Manajemen Risiko Pemahaman Peraturan Menteri BUMN tentang Pendayagunaan Aset BUMN Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Januari 2015 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan Bulan Februari 2015 Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Laporan Persiapan RUPS LM Tahun 2014 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi sampai dengan bulan Maret 2015 Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulan April 2015 Laporan KPMR dan KA Triwulan I tahun 2015 Pembahasan Kecelakaan KA Januari Tanggal 17 Mei 2015 Laporan Kinerja Operasi bulan Mei 2015 Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan Bulan Mei 2015 Laporan Kinerja Keselamatan - tgl 28 Juni 2015
7
4 Agustus 2015
04/CG/KOM/VIII/2015
8
24 Agustus 2016
09/CG/KOM/VIII/2015
9
28 September
07/CG/KOM/IX/2015
10
7 Oktober 2015
08/CG/KOM/X/2015
11
22 Oktober 2015
11/CG/KOM/X/2015
Laporan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 1436H/2015M Laporan Kinerja Operasi bulan Juni 2015 Laporan Kinerja Keuangan sampai dengan bulan Juni 2015 Laporan Evaluasi Angkutan lebaran 1436 H/2015 M Rencana Penyesuaian RJPP dengan RENSTRA dan RPJM terkait dengan Pengembangan Perkeretaapian Jabodetabek dan Pengembangan Perkeretaapian di Daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jalur Ganda Muara Enim-Lahat Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Juli 2015 Pembahasan Sinkronisasi RKA Ditjen KA Tahun 2016 dengan RJPP PT KAI tahun2015-2019 Laporan Kinerja Keuangan dan Operasi bulan Agustus 2015 Keterpaduan Perencanaan dan Pembangunan Perkeretaapian Nasional antara PT KAI (Persero) dengan Pemerintah, dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pengarahan Menteri Perhubungan: 1. Peningkatan Keselamatan Perjalanan KA 2. Persiapan Sarana dan Sumber Daya Perkereta-apian lainnya dalam rangka penugasan penyelenggaraan perkeretaapian dari pemerintah Laporan Kinerja Keuangan - bulan Agustus 2015 Laporan Kinerja Operasi bulan Agustus 2015 Lain-lain Pembahasan RKAP 2016 Laporan Kinerja Operasi bulan September 2015 Operating Performance Reports of September 2015
12
27 November 2015 10/CG/KOM/XI/2015
13
2 Desember 2015
13/CG/KOM/XII/2015
14
15 Desember 2015
08/CG/KOM/XII/2015
15
23 Desember 2015
14/CG/KOM/XII/2015
Laporan Kinerja Keuangan - bulan September 2015 Laporan Kinerja Keuangan - bulan Oktober 2015 Laporan Kinerja Operasi bulan Oktober 2015 Laporan Persiapan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2016 Lanjutan Rakor Dewan Komisaris – Direksi tanggal 27 November 2015 Lain-lain Laporan Kinerja Keuangan - bulan November 2015 Laporan Kinerja Operasi bulan November 2015 Lain-lain Pembahasan / Diskusi pendayagunaan Aset KAI di Laswi Lain-lain
Executive Committee Pada tahun 2015 RUPS telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik terkait dengan pemberitahuan maupun undangan yang disampaikan kepada pemegang saham. Selama tahun 2015, KAI telah menyelenggarakan 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan tidak melaksanakan RUPS Luar Biasa. Pelaksanaan RUPS tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Nama RUPS
RUPS Persetuju an Laporan Tahunan Tahun Buku 2014
Tabel Pelaksanaan RUPS KAI Tahun 2015 Nomor Dasar dan dan Tanggal Tanggal Pelaksanaa Agenda RUPS Keputusan RUPS Undangan n RUPS RUPS Nomor: Surat 1. Persetujuan 1.Menyetujui Laporan Tahunan UM.209/ Kuasa Laporan Tahun Buku 2014 termasuk IV/189/KA- Nomor Tahunan Laporan Pelaksanaan Tugas 2015 SKU-132/ Tahun Buku Pengawasan Dewan Komisaris dan Tanggal 28 MBU/04/2 2014 Pengesahan Laporan Keuangan April 2015 015 termasuk untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 28 Laporan pada tanggal 31 Desember 2014 April 2015 Pelaksanaan serta Laporan Program Kemitraan Tugas dan Bina Lingkungan untuk Tahun Pengawasan Buku 2014: Dewan a. Menyetujui Laporan Tahunan Komisaris Tahun Buku 2014 termasuk
dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengesahan Pengawasan Dewan Komisaris Laporan selama Tahun Buku 2014; Keuangan b. Mengesahkan Laporan Keuangan untuk Tahun untuk Tahun Buku yang berakhir Buku yang pada tanggal 31 Desember 2014 berakhir yang telah diaudit oleh Kantor pada tanggal Akuntan Publik (KAP) Hadori, 31 Desember Sugiarto, Adi&Rekan sebagaimana 2014 serta dimuat dalam laporannya Nomor Laporan 008/LAI-KAI/II/15 tanggal 17 Program Februari 2015 dengan pendapat Kemitraan Wajar Tanpa Pengecualian, dan Bina sekaligus memberikan pelunasan Lingkungan dan pembebasan tanggung jawab untuk Tahun sepenuhnya (volledig acquit et de Buku 2014; charge) kepada Direksi dan 2. Penetapan Dewan Komisaris Perusahaan atas penggunaan pengurusan dan pengawasan Laba Bersih yang telah dijalankan selama untuk Tahun Tahun Buku 2014 sepanjang Buku 2014; tindakan tersebut bukan 3. Penetapan merupakan tindak pidana atau Akuntan tidak melanggar ketentuan dan Publik untuk prosedur hukum yang berlaku dan Mengaudit tercermin di dalam Laporan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Keuangan Perusahaan; Konsolidasia c. Mengesahkan Laporan Program n Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku yang berakhir pada untuk Tahun tanggal 31 Desember 2014 yang Buku 2015 disusun berdasarkan Laporan dan Laporan Keuangan PKBL yang telah diaudit Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Program Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan Kemitraan sebagaimana dimuat dalam dan Bina laporannya Nomor.008/LAILingkungan KAI/II/15 tanggal 17 Februari Tahun Buku 2015, sekaligus memberikan 2014; pelunasan dan pembebasan 4.Penetapan tanggung jawab (acquit et de Tantiem charge) kepada Direksi dan Tahun Buku Dewan Komisaris Perusahaan atas 2014, Gaji tindakan pengurusan dan dan pengawasan PKBL Tahun Buku Honorarium yang berakhir pada 31 Desember serta Fasilitas 2014, sepanjang tindakan
lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015.
RUPS Pengesah an RKAP 2015
Nomor: UM.209/I/ 45/ KA-2015 Tanggal 12 Januari 2015
tersebut bukan merupakan tindak pidana atau tidak melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin di dalam laporan tersebut. 2. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih sebesar Rp948.220.660.421 sebagai berikut: a. Sebesar 25% atau sejumlah Rp237.055.000.000 sebagai dividen; b. Sebesar 75% atau sejumlah Rp711.165.660.421 sebagai cadangan. 3. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Hadori, Sugiarto, Adi&Rekan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PKBL PT KAI untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada 31 Desember 2015. 4. Tantiem Tahun Buku 2014, Gaji dan Honorarium serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2015 akan ditetapkan kemudian dalam keputusan tersendiri. 1. Mengesahkan RKAP Tahun 2015 dengan pokokpokok sebagai berikut: a. Target Operasional 1) Alat Produksi Utama (Siap Operasi) Alat produksi sarana utama dengan kualifikasi siap operasi di tahun 2015 ditargetkan sebagai berikut: No Uraian Satuan Jumlah
1.Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2015; 2. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran 1 Lokomotif Unit 467 Program 2 KRDE/I Unit 129 Kemitraan 3 KRL Unit 660 dan Bina 4 Kereta Unit 1.499 Lingkungan 5 Gerbong Unit 6.599 (PKBL) Tahun 2015; 2) Produksi Utama Produksi Utama 3. Penetapan tahun 2015 yang memberikan Key kontribusi dominan pada
Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015; 4. Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015; 5.Persetujuan Kerjasama Penyelenggar aan Kereta Api Bandara SoekarnoHatta; 6. Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan Persetujuan Perubahan Anggaran Investasi.
pendapatan ditargetkan sebagai berikut: N Uraian Satu Jumlah o an 1
2
Angkutan Penumpa ng/ Volume
Orang
Km Penumpa ng Angkutan Barang/ Volume
000 km
• Km Penump ang
000 km
Orang
329.757.5 84 21.759.71 6
41.919.09 7 14.571.10 1
b. Perhitungan Laba Rugi Komprehensif (Konsolidasian) Laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2015 dianggarkan sebesar Rp1.513,25 miliar dengan perincian anggaran pendapatan sebagai berikut:
Uraian Pendapatan angkutan KA Penumpang Pendapatan angkutan KA Barang Pendapatan pendukung angkutan KA Pendapatan non angkutan Kontribusi pemerintah (PSO) Jumlah Anggaran Pendapatan
Jumlah Rp5.503.170.838 ribu Rp6.435.842.041 ribu Rp360.100.808 ribu Rp1.971.362.150 ribu Rp1.523.800.000 ribu Rp15.794.275.837 ribu
c. Posisi Keuangan (Konsolidasian) Posisi keuangan per 31 Desember 2015 dianggarkan mencapai total aset, liabilitas dan ekuitas sebesar Rp23.058,30 miliar. d. Investasi yang dianggarkan pada tahun 2015 sebesar Rp5.769,33 miliar. 2. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Tahun 2015. 3. Menetapkan Key Performance Indicators Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2015 sebagai berikut: a. KPI Direksi disusun sesuai dengan Kriteria Penilaian KinerjaUnggul (KPKU) b. KPI Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. 4. Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Perhitungan Kesehatan Perusahaan Tahun 2015 sebagaimana usulan Dewan Komisaris No.06/ CH/KOM/2014 tanggal 9 Desember 2014, terdiri dari: Indikator 1. Tingkat Keselamatan 2. Tingkat Pelayanan a. KA Penumpang Datang b. KA Barang dating c. Keluhan Penumpang
Bobot 10%
4% 4% 3%
3. Efektivitas Pemeliharaan a. Pemeliharaan Sarana b. Pemeliharaan Prasarana 4. Produktivitas SDM a. Produktivitas SDM dari satuan Angkatan b. Produktivitas SDM dari Pendapatan Jumlah Bobot
4% 4%
3%
3%
35%
5. Menyetujui Kerja sama antara PT KAI (Persero) dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Railink untuk Penyelenggaraan Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta via Tangerang sesuai dengan surat persetujuan Menteri BUMN No.S837/MBU/12/2014 tanggal 31 Desember 2014. 6. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan perubahan anggaran investasi akibat perubahan kebijakan Pemerintah dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total nilai investasi termasuk perubahan item investasi RKAP tahun 2015.
RUPS Tahunan dihadiri oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris, Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi, Kepala Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, serta Pemegang Saham. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar perusahaan, Pimpinan RUPS adalah Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang Anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ditunjuk dalam rapat. Dalam setiap pembahasan agenda RUPS, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham dan pihak terkait lainnya yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum keputusan diambil. Pemegang Saham senantiasa memberikan respon mengenai informasi yang diterima dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris terutama terkait dengan gejala penurunan kinerja perusahaan yang
signifikan. Bentuk respon/tanggapan tersebut dapat dilakukan dengan pemanggilan untuk meminta penjelasan mengenai penurunan kinerja, dan permintaan informasi/klarifikasi mengenai hal tersebut.
Rapat Komite di bawah Komisaris
a. Rapat KPMR Rapat KPMR terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perusahaan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris. Selama tahun 2015, KPMR melakukan rapat sebanyak 17 (tujuh belas) kali. Agenda yang dibahas dalam rapat KPMR selama tahun 2015 adalah: Evaluasi progres pinjaman dana perbankan sampai dengan Desember 2014, terkait dengan kebijakan antisipatif manajemen menghadapi dampak perkembangan nilai rupiah terhadap USD, perkembangan tingkat pinjaman serta perubahan harga BBM Evaluasi progress pengoperasian KA Bandara Kuala Namu Peromohonan pengagunan konsesi KA Bandara Soeta untuk pinjaman pendanaan sindikasi Bank (BRI, BNI, Bank Mandiri dan BCA) Follow up rencana survei Bandara Kuala Namu Strategi monitoring dan pengendalian PMN Perusahaan Rp2,75 triliun dari APBN 2015 untuk rolling stock Pembukaan akses rel Kereta Api ke Pelabuhan Tanjung Priok via Pasaso Monitoring dan Evaluasi Dewan Komisaris terhadap PMN Perusahaan sebesar Rp2 triliun dalam APBN-P 2015 Pergeseran Investasi Perusahaan tahun 2015 Penyusunan Laporan Tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko Pembahasan sinergi kegiatan Pusat Manajemen Risiko Perusahaan Tahun 2015 dengan Komite Pemantau Manajemen Risiko Pembahasan TAC dan IMO Dampak PP 11/2015 terhadap Perusahaan Rencana investasi Perusahaan terhadap KA Bandara Sudirman-Pluit-Soetta (KPS) Evaluasi Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko Peristiwa Luar Biasa Hebat atau KA anjlok, dampak dan solusinya Penyerahan aset (hibah) Perusahaan ke Negara (Bandara Kualanamu, Bandara Soekarno Hatta, dan Sumatera Selatan) Dewan Komisaris menyetujui pengagunan Perjanjian Kerja Sama Perusahaan dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Bandara Soeta) Rencana tindak lanjut kunjungan ke Divre 3 (investasi, pengoperasian, perawatan, peristiwa luar biasa/ peristiwa luar biasa hebat/KA anjlok dan rencana penyerahan aset) Data dan informasi pra survey Divre III Hasil kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko Januari-Mei 2015 Pembubaran Balai Yasa Pulu Brayan Divre 1 Rekomendasi BPK terhadap Dana PSO tahun 2014 Isu Risiko di KPMR Tanggapan Laporan Manajemen Semester I tahun 2015 Pembahasan Program Kerja KPMR 2015 Review Investasi Perusahaan yang berskala besar Pembahasan penetapan nilai dan waktu kerjasama pemanfaatan aset yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris Pembahasan persetujuan Dewan Komisaris tentang pemanfaatan aset di Kawasan Manggarai untuk rusunawa oleh Pemda DKI Tindak lanjut hasil rapat tanggal 06 Oktober 2015 Evaluasi dan Pembangunan Investasi Perusahaan
Sedangkan pada tahun 2016 KPMR memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 22 (dua puluh dua) kali dalam setahun. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota KPMR. Berikit adalah Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016 periode bulan januari – Maret 2016: Program Kerja KPMR (Reviu) hasil kegiatan Unit Pemantau Manajemen Risiko PT KAI 2016
Program
jumlah
Januari-Maret 2016
1
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Overhead Crane 5 ton Dipo KA
2
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengadaan Electric Lifting Jack 4x5ton Dipo KA
3
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap DED prmbangunan Balai Yasa Gerbong di rejosari
4
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadappembangunan jalur tanjung priok - pasoso pelabuhan
5
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap relokasi SD Negeri 12 simpang
1
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan daya listrik PLN dan pendagaan trafo di BY Tg
2
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pekerjaan plester lantai los dan perbaikan talang di Balai Yasa Tegal
1
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap penambahan PNM tahun 2015 pada PT KAI untuk pengadaan sarana di jalur KA Trans sumatra
2
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap peningkatan tambahan setoran modal PT Railink tahun 2015 untuk pengadaan 10 trainset KRL
3
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap reviu investasi penambahan angkutan batubara di Sumsel
4
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap pengoprasian KRL SF 12 PT KAI Commuter Jabodetabek
5
tindak lanjut pemantauan hasil assessment unit PMR terhadap rencana perjanjian sewa lahan jagka panjang area kalimas dengan PT KALOG
Monitoring MR carry over ke tahun 2015
77
Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Monitoring MR RKAP 2015
31
Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Program RKAP 2015
Pengalihan/ Revisi RKAP 2015
Diluar RKAP 2015
Monitoring MR diluar RKAP 2015
1
Evaluasi hasil assessment risiko yang dilakukan unit PMR PT KAI tahun 2015, tapi tidak ditindaklanjuti oleh manajemen/ unit pengelola kegiatan di PT KAI
Ket. MR = mitigasi risiko Komite Audit Berdasarkan piagam Komite Audit, rapat Komite Audit terdiri dari rapat internal yang dilaksanakan secara rutin minimal satu kali sebulan dan rapat eksternal dengan unit kerja Perusahaan berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris. Keputusan yang diambil dalam rapat Komite Audit dicatat dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat Komite Audit. Risalah rapat ditandatangani oleh ketua rapat dan didistribusikan kepada semua anggota Komite Audit yang menghadiri rapat maupun tidak. Perbedaan pendapat (disenting opinion) yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat. Selama tahun 2015, Komite Audit melakukan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Agenda yang dibahas dalam rapat Komite Audit selama tahun 2015 ditunjukkan dalam tabel berikut. Agenda Rapat Komite Audit 2015 Tanggal 16 Januari 2015
Agenda Pemaparan Progress Implementasi GCG dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Asessment Penerapan GCG tahun 2014 21 Januari 2015 Pemaparan Progress Kegiatan Implementasi SAP Triwulan IV Tahun 2014 Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan IV Tahun 2014 27 Januari 2015 Pemaparan Program Kerja EH dan Realisasi Tahun 2014 29 Januari 2015 Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014 30 Januari 2015 Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014 02 Februari 2015 Rapat Terbatas Pembahasan Lanjutan Pembahasan Awal Progress 2 KAP Hadori Tahun Buku 2014 13 Februari 2015 Pembahasan Draft Temuan Kepatuhan Anak Perusahaan KAP Hadori 23 Februari 2015 Exit Meeting General Audit PT KAI (Persero) Tahun Buku 2014 oleh KAP Hadori 29 April 2015 Pemaparan Progress Implementasi SAP Triwulan I Tahun 2015 Pemaparan Progress Kegiatan SPI Triwulan I Tahun 2015 21 Mei 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan April 2015 Laporan Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko Triwulan I sampai dengan Bulan April 2015 15 Juni 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan 29 Juli dan 31 Juli 2015 Penambahan Dana Investasi di Unit EPF untuk Relokasi Expeditur Stasiun Semarang Poncol 07 Agustus 2015 Entry Meeting General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 18 Agustus 2015 Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Laporan Kinerja Dewan Komisaris Bulan Juli 2015,
26 Agustus 2015 7 September 2015 15 September 2015 16 September 2015 07 Oktober 2015
27 Oktober 2015 5 November 2015 6 November 2015 10 Desember 2015 14 Desember 2015
Pembahasan Draft RJPP 2015 – 2019 yang telah terintegrasi dengan Rencana Strategis, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan RPJMN dll. Review Atas R encana Penghapusbukuan dan P enjualan ATDO KRL bekas Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Pemaparan Kinerja SPI Triwulan II Tahun 2015 Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan II 2015 Pemaparan Progress Implementasi GCG s.d 30 September 2015 dan Progres Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Assessment Penerapan GCG Tahun 2014 Pra Progress Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2015 Rencana Review Atas Pelaksanaan Prosedur Usulan Penghapusbukuan Aset Bangunan di lingkungan Perusahaan Progres Meeting Pertama General Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2015 Pembahasan Progress Implementasi SAP Triwulan III 2015 Pemaparan Kinerja SPI Triwulan III Tahun 2015
Komite Audit memiliki rencana untuk mengadakan rapat minimal 20 (dua puluh) kali dalam setahun pada tahun 2016. Jumlah tersebut dapat berubah sesuai kebutuhan apabila disepakati oleh seluruh anggota Komite Audit. O. GCG Evaluation & Assessment Perusahaan melakukan penilaian penerapan GCG secara konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat kecukupan penerapan GCG di Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Asesor Independen. Selain dalam website Perusahaan, hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan status perkembangan penerapan GCG kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan. Penilaian yang dilakukan oleh PT KAI menggunakan berbagai acuan standar praktik baik yang berlaku di Indonesia. Penilaian tahunan oleh pihak independen sudah berjalan sejak tahun 2012 dan dalam pelaksanaanya bekerjasama dan didukung penuh oleh seluruh organ Perusahaan. Hasil penilaian penerapan GCG tahun buku 2015 sebagai berikut: PARAMETER
Penilai
Capaian 2014
Capaian 2015
Corporate Governance Perception Index (CGPI)
Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG)
80,35
-
BUMN Scorecard, SK-16/S-MBU/2012
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
84,04
-
BUMN Scorecard, SK-16/S-MBU/2012
Self Assessment
-
84,98
