PRAKATA Preface
Sebuah perusahaan perkebunan yang tengah bersemangat tinggi untuk bersaing dalam dunia bisnis global akan senantiasa berhadapan dengan berbagai tantangan. A plantation company in high gusto for successfully competing in the global business will encounter a variety of challenges.
Tantangan ini tentu saja merupakan dinamika yang tak terelakkan dan harus direspons dengan strategi-strategi, komitmen dan kerja keras seluruh jajaran perusahaan.
Of course the challenges constitute inevitable dynamics that shall be properly responded with all the Company’s elements’ strategies, commitment and hard work.
Buku Laporan Tahunan 2011 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mencoba mengetengahkan pernik-pernik dinamika tersebut yang memberikan rincian mengenai keberhasilan, cobaan dan tantangan usaha yang ada.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Annual Report 2011 has been presented as to provide with the dynamics pieces of our prevailing business successes, constraints and challenges.
Semoga buku laporan tahunan ini bisa memberikan informasi yang komprehensif mengenai perjalanan usaha PTPN VII (Persero) di tahun 2011, dengan harapan informasi buku ini akan menjadi acuan untuk menapak sukses yang lebih besar di tahun-tahun mendatang.
It is our hope that this annual report will come as a comprehensive information on PTPN VII (Persero)’s business operation in 2011, and serve as reference for making better advancement in the forthcoming years.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
0
1 1
I
SEKILAS PERUSAHAAN The Company at Glance IKHTISAR KEUANGAN Financial Highlight
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Company's Level of Health
INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI Information on Share and Bonds
IKHTISAR KEUANGAN Financial Highlight
Pada tahun buku 2011, perusahaan mengalami penurunan kinerja keuangan dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini Nampak pada penurunan laba dan rasio-rasio keuangan perusahaan, utamanya rasio likuiditas dan profitabilitas. Meskipun terdapat peningkatan rasio leverage perusahaan, kenaikan ini masih dalam batas coverage perusahaaan, yang merupakan konsekuensi dalam rangka konsolidasi dan sustainabilitas fundamental aset perusahaan.
In the year book of 2011, the Company encountered a decline in term of financial performance compared to that of 2010. This can be seen from the decrease in the Company’s profit and financial ratios, especially liquidity and profitability ratios, despite the fact that there was an increase in the Company’s leverage ratio which was a consequence of consolidaton and sustainability of the Company’s funamental assets.
Perolehan laba bersih sebesar Rp 153.410 juta atau 39,4% di bawah realisasi tahun lalu, mengakibatkan rasio per lembar saham (earning per share) menurun dari Rp 693.819 menjadi Rp 420.301 per lembar saham. Indikator kinerja keuangan lain tergambar juga pada likuiditas perusahaan, baik berdasarkan besaran rasio lancar maupun besaran modal kerja, masingmasing menjadi sebesar 117,45% dan Rp 271,61 Miliar (2010: 150,84% dan Rp 577,66 Miliar).
Net profit was recorded at the figure of Rp 153,410 million or 39.4% which is under the previous year’s realization, resulting in the decrease of earning per share from Rp 693,819 to Rp 420,301 per share. Other financial indicator was also decribed in the Company’s liquidity, either in term of current asset ratio and operating capital, to 117.45% and Rp 271.61 billion respectively (2010: 150.84% and Rp 577.66 billion).
Penurunan ini diyakini tidak akan terulang pada tahun mendatang sejalan dengan proses replanting atau penanaman kembali yang telah dilaksanakan sejak tahun 2009 yang akan membuahkan hasil, sehingga penciptaan laba secara berkesinambungan pada masa-masa mendatang dapat dicapai.
The decline is not to re-occur next year owing to the Company’s replanting program results originally initiated in 2009, in which more sustainable profit in the future will be reached.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
2
3
Beberapa ikhtisar data keuangan lain nampak pada uraian berikut:
Other financial highlights are as follows:
URAIAN/DESCRIPTION
2007
2008
2009
2010
2011
Penjualan (Rp juta)/Sales (million Rp)
2,698,341
3,421,191
2,892,459
3,832,934
4,923,295
Laba Kotor (Rp juta)/Gross Profit (million Rp)
619,222
810,010
601,361
860,395
700,238
Laba Usaha (Rp juta)/Operating Profit (million Rp)
376,264
426,266
322,617
490,569
378,459
Laba Komprehensif (Rp juta)/Comprehensive Profit (million Rp)
252,595
260,840
150,356
253,244
153,410
Jumlah Saham Yang Beredar/Circulating Shares
365,000
365,000
365,000
365,000
365,000
Laba (rugi) komprehensif per Saham (Rp)/Profit (loss) per Share (Rp) Total Aset lancar/Total Current Assets
692
715
412
694
420
950,513
1,342,128
1,537,997
1,713,883
1,827,646
Total Aset tidak lancar/Total Non-current Asset
1,458,797
1,814,830
2,268,875
3,144,079
4,209,899
Jumlah Aset (Rp juta)/Total Asset (million Rp)
2,409,310
3,156,958
3,806,872
4,857,962
6,037,546
3,531
3,673
5,567
7,051
8,594
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek (Rp juta)/Total Short-term Liabilities (million Rp)
731,089
1,082,406
1,048,606
1,136,228
1,556,040
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang (Rp juta)/Total Long-term Liabilities (million Rp)
680,939
879,579
1,488,580
2,249,926
2,947,455
Jumlah Ekuitas (Rp juta)/Total Equity (million Rp)
997,282
1,194,973
1,269,686
1,471,808
1,534,051
Modal Kerja Bersih (Rp juta)/Net Capital (million Rp)
219,423
259,722
489,390
577,655
271,606
EBITDA (Rp juta)/EBITDA (million Rp)
503,093
583,878
479,702
669,568
632,307
Investasi pd perusahaan asosiasi (Rp juta)/Investment in associated companies (million Rp)
RASIO-RASIO KEUANGAN/FINANCIAL RATIOS
26.19
23.13
15.69
18.08
14.61
Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas/ROE (%)/Ratio of Equity (%)
103.56
83.34
49.84
20.78
11.11
Rasio Lancar (%)/Current Ratio (%)
130.01
123.99
146.67
150.84
117.45
Rasio Kewajiban thd Ekuitas/DER (%)/Ratio of Liabilities to Equity (%)
141.59
164.19
199.83
230.07
293.57
58.61
62.15
66.65
69.7
74.59
Marjin Laba Kotor/Gross Profit Margin
22.95
23.68
20.79
22.45
14.22
Marjin Laba Usaha/Operating Profit Margin
13.94
12.46
11.15
12.80
7.69
9.36
7.62
5.2
6.61
3.12
Rasio Imbal Hasil terhadap Aktiva/ROI (%)/Ratio of Investment (%)
Rasio Kewajiban thd Jumlah Aktiva/DAR (%)/Ratio of Liabilities to Total Assets (%)
MARJIN LABA (%)/PROFIT MARGINS (%)
Marjin Laba Bersih/Net Profit Margin
TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN Company's Level of Health
Tingkat kesehatan perusahaan dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi, dengan pencapaian sebagai berikut:
Uraian/Description
The Company’s level of health, based on the Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-100/MBU/2002 dated 4 June 2002 which includes Financial, Operational and Administration Aspects are as follows:
Bobot/Score 2006
Skor/Score 2007
2008
2009
2010
2011
Aspek Keuangan/Financial Aspect
70
70
69
67,5
69,5
57,75
Aspek Operasional/Operational Aspect
15
12,82
12,54
12,54
12,01
13,66
Aspek Administrasi/Administration Aspect
15
14
15
15
15
15
Total/Total
100
96,82
96,54
95,04
96,51
86,41
Tingkat Kesehatan Perusahaan/ Company’s level of Health
Sehat/
Sehat/
Sehat/
Sehat/
Sehat/
Sehat/
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
Healthy
AAA
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Saham PTPN VII (Persero) sepenuhnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. PTPN VII (Persero)’s shares are 100% owned by the Government of Republic of Indonesia.
INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI Information on Share and Bonds
Saham Saham PTPN VII (Persero) sepenuhnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dan belum dilepas kepada publik (belum diperdagangkan).
Shares PTPN VII (Persero)’s shares are 100% owned by the Government of Republic of Indonesia and are not publicly listed.
Obligasi Sejalan dengan perkembangan usahanya, pada tahun 2004, Perseroan menerbitkan Obligasi Konvensional Seri B senilai Rp 10 Miliar. Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) Obligasi Seri B sebesar Rp 4 Miliar. Obligasi Konvensional Seri B memperoleh pemeringkatan oleh Pefindo yang dinyatakan dalam surat No. 1616/PEF-Dir/ XII/2010 tanggal 23 Desember 2010 dengan peringkat “idA” (Single A; Stable Outlook), periode 22 Desember 2010 sampai dengan 26 Maret 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010 saldo obligasi sebesar Rp 6 miliar dan pada tanggal 26 Maret 2011 Obligasi tersebut telah dilunasi.
Bonds In harmony with its operational development, in 2004, the Company issued Conventional Bond Serial B in the amount of Rp 10 billion. On 15 September 2005, the Company bought back the bond in the amount of Rp 4 billion. Conventional Bond Serial B received ”IdA” (Single A; Stable Outlook) rank from Pefindo as stated on letter number No. 1616/PEF-Dir/XII/2010 dated 23 December 2010, for the period of 22 December 2010 to 26 March 2011. As of 31 December 2010, the bond balance was Rp 6 billion and as of 26 March 2011 the bond was fully settled.
Rincian obligasi tersebut nampak pada tabel berikut:
Here is the details of the bond:
Jenis Obligasi/ Type of Bond
Nilai Nominal (Rp Juta)/
Jatuh Tempo/
Tingkat Bunga/
Nominal Value (Rp Milion)
Maturity
Interest RATE
Conventional Bond Seri B 10,000 2011 (7 thn/years)
Floating rate : SBI 3 bln+5,5% min.10%.max.18%
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
4
5
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc Komisaris Utama/President Commissioner
II
LAPORAN DAN PROFIL MANAJEMEN Management's Reports and Profile Laporan Komisaris Utama President Commissioner’s Report
PROFIL DEWAN KOMISARIS Profile of Board of Commisioners
Laporan Direktur Utama President Director’s Report
PROFIL DIREKSI Profile of Board of Directors
PROFIL DIREKSI (MARET 2012) Director's Profile (March 2012)
Tantangan usaha yang ada telah direspon dengan upaya keras jajaran manajemen dengan berbagai strategi peningkatan produktivitas komoditi dan upaya-upaya untuk meminimalisasi resiko. The given business challenges have properly been responded by the management’s hard work by means of necessary efforts in strategy to improve commodity productivity and endless efforts as to minimize the related risks.
Laporan Komisaris Utama President Commissioner’s Report
Perkenankanlah saya mengawali sambutan ini dengan rasa syukur dan doa ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa atas segala berkah dan rahmatNya yang tercurah kepada segenap jajaran PTPN VII (Persero).
First of all allow me to start the report by extending our gratitude to God the Almighty for His continuous blessing to PTPN VII.
Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan rasa bangga bahwa di tengah berbagai tantangan usaha dan dinamika kondisi alam yang sedikit banyak memengaruhi roda operasi dan kinerja perusahaan perkebunan, PTPN VII (Persero) masih bisa meraih predikat ‘Sehat AA’, yang menyiratkan bahwa selama tahun 2011 Perusahaan mampu berkiprah di bidangnya dengan baik.
On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express how grateful we are that, amidst those inescapable business challenges and variable natural conditions that more and less have affected plantation business operation and performance, PTPN VII (Persero) has managed to reach the title of ‘Healthy AA’, which suggests that the Company has been able to perform in a satisfactory manner in 2011.
Berdasarkan laporan Dewan Direksi, angka penjualan Perseroan pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 4.923.295 juta, meningkat sebesar 28,45% dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2010. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan harga jual dan volume penjualan komoditas yang berada di atas angka harga jual dan volume penjualan tahun 2010.
Based on the Board of Directors’ report, the Company’s sales in 2011 was recorded as Rp 4,923,295 million, a hike by 28.45% compared to that of 2010. The incline was attributed to increase in commodity sales prices and volume which were above that of 2010.
Namun demikian, meskipun terjadi kenaikan angka penjualan, laba bersih perusahaan pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp 153.410 juta, yang merupakan penurunan sebesar 39,4% dibanding dengan laba bersih pada tahun 2010. Penurunan laba bersih ini disebabkan oleh kenaikan signifikan beban pokok penjualan sebesar 42,07% pada tahun yang sama.
However, in spite of the hike in sales in 2011, the Company’s net profit was recorded at Rp 153,410 million, which was a decline by 39.4% compared to net profit in 2010. The decline was due to significant rise in cost of sales by 42.07% in the same year.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
6
7
Laporan Tahunan 2011 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menunjukkan adanya dinamika dan tantangan usaha yang telah direspon dengan upaya keras jajaran manajemen dengan berbagai strategi peningkatan produktivitas komoditi dan upaya-upaya untuk meminimalisasi resiko. Penurunan laba tersebut saya yakin hanya merupakan hal sementara untuk meraih profit yang lebih besar pada tahun-tahun mendatang dengan hasil upaya replanting yang saat ini sedang menunggu hasil dan berbagai tempuhan upaya lain yang telah dan sedang diupayakan sehingga raihan laba secara berkesinambungan di masa-masa mendapat dapat tercipta.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Annual Report 2011 has shown the existence of business challenges and dynamics that have properly been responded by the management’s hard work by means of necessary efforts in strategy to improve commodity productivity and endless efforts as to minimize related risks. I am sure that the said decline in net profit was only a temporary matter to be there for higher net profit achievement in the forthcoming years when the replanting program that is now in progress comes to the expected yield, and with other measurements that have been attempted and being executed so that more sustainable future net profit can be made and well maintained.
Dari segi Tata Kelola Perusahaan, PTPN VII (Persero) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, terus berkomitmen pada implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan praktek-praktek bisnis yang berorientasi pada peningkatan laba usaha yang bisa memberikan nilai tambah dan dengan demikian lebih meningkatkan upaya Perusahaan untuk memenuhi harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan.
From the corporate governance point of view, PTPN VII (Persero), being a stateowned enterprises, has been committed to implementation of Good Corporate Governance (GCG) and business practices oriented to improvement of operating profit which can provide a satisfactory level of added value and can therefore elevate the Company’s efforts to meet the shareholders and stakeholders’ expectation.
Pada saat Laporan Tahunan ini sedang dipersiapkan, telah terjadi pergantian susunan Direksi PTPN VII (Persero) dengan berakhirnya masa tugas Direktur Utama PTPN VII (Persero), yakni, Saudara Drs. H. Andi Punoko, Ak., yang telah digantikan oleh Saudara Boyke Budiono, yang sebelumnya adalah Direktur Keuangan. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Saudara Drs. Andi Punoko Ak. atas pengabdian dan dedikasinya kepada Perusahaan dan menyampaikan selamat bertugas kepada Sudara Boyke Budiono sebagai Direktur Utama PTPN VII (Persero). Ucapan terimakasih dan penghargaan juga saya sampaikan kepada Saudara Ir. Gatot Bintoro, MM (sebelumnya Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan), dan Ir. Mardjhan Ustha, M.MM (sebelumnya Direktur Produksi), yang telah pula purna tugas dari PTPN VII (Persero), dan selamat datang serta selamat bertugas kepada Ir. Muhammad Natsir, SH (Direktur Produksi), Drs. Agoes Riyanto (Direktur Keuangan), dan Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA (Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan).
At the time this Annual Report was being prepared, PTPN VII (Persero)’s Board of Directors was restructured following the termination of President Director’s (Mr. Andi Punoko Ak.) service. He was replaced by Mr Boyke Budiono who was previously Director of Finance. The Board of Commissioners would like to extend its appreciation for Mr Andi Punoko Ak. for his excellent service and dedication and a warm welcome to Mr Boyke Budiono as the new President Director of PTPN VII (Persero). Our huge thanks and appreciation will also go to Mr Ir. Gatot Bintoro, MM (previously Director of Marketing and Development Planning), and Mr Ir. Mardjhan Ustha, M.MM (previously Director of Production), who have finalized their services with PTPN VII (Persero), and another warm welcome to Mr Ir. Muhammad Natsir, SH (Director of Production), Mr Drs. Agoes Riyanto (Director of Finance), and Mr Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA (Director of Marketing and Development Planning).
Tak lupa saya menghaturkan terimakasih kepada jajaran manajemen PTPN VII (Persero) yang telah menunjukkan kerja keras dan dedikasinya, kepada para pemegang saham atas kepercayaannya, kepada para pemangku kepentingan lain atas dukungan dan perhatiannya terhadap Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan kepada segenap karyawan atas kesetiaan dan karya baktinya. Semoga Tuhan Yang Mahapemurah akan senantiasa melimpahkan berkah-Nya pada kita semua. Amin!
Last but not least, I would like to thank all the Management of PTPN VII (Persero) who have demonstrated their hard work and dedication, to all the shareholders for their trusts, to the stakeholders for their continuous support and attention to PTPN VII (Persero), and to all PTPN VII (Persero)’s workers for their loyalty and superb service. May God The Most Merciful always pour His blessing to all of us. Amen!
Atas nama Dewan Komisaris/On behalf of Board of Commissioners
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc Komisaris Utama/President Commissioner
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
8
9
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
10
11 11
PROFIL DEWAN KOMISARIS Profile of Board of Commisioners
Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc Komisaris Utama/President Commissioner Lahir di Pekanbaru, 14 Mei 1945, Sarjana Akuntansi, Fakultas Ketatalaksanaan Niaga, Universitas HKBP Nomensen, Medan (1970) dan Magister Sains pada program studi Magister Manajemen Agribisnis, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Jogjakarta (2007). Mengawali karir di bidang perkebunan pada tahun 1971 sebagai anggota Staf Internal Auditor pada PT PP London Sumatera Indonesia. Bergabung dengan PN Perkebunan VI sebagai anggota Staf Biro Efisiensi dan Kontrol (1975). Pada tahun 1996 dipercaya sebagai Direktur Keuangan pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero). Pada tahun 1998 diangkat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero), dan pada tahun 2003 menjabat Direktur Utama pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) hingga Januari 2007. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) untuk periode 2006-2008. Diangkat menjadi Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tanggal 13 Oktober 2008, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008.
Born in Pekanbaru, May 14, 1945, graduated from School of Accounting, Department of Commerce, University of HKBP Nomensen, Medan (1970) and earned his Magister in Agri-business Science, from Agribusiness Management Magister Program, University of Gajah Mada, Jogjakarta (2007). Initiating his career in plantation in 1971 where he worked as Internal Auditor staffer at PT PP London Sumatera Indonesia. Admitted to PN Perkebunan VI as a staffer at Bureau for Efficiency and Control (1975). Becoming Finance Director of PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) in 1996, and President Director at the same company in 1998. In 2003 he was appointed President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), that he held till January 2007. Chief of Association of Indonesia’s Palm Oil Entrepreneurs (GAPKI) for the period of 20062008. Appointed President Commissioner of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII on October 13, 2008 under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP187/MBU/2008 dated September 24, 2008.
Prof. DR. Ir. H. Ahmad Anshori Mattjik, M.Sc Komisaris/Commissioner Lahir di Jakarta, 26 Juni 1946, menjadi Komisaris Perseroan sejak Tanggal 13 Oktober 2008 sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-187/ MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Mendapatkan gelar Sarjana bidang Biometrika dari Institut Pertanian Bogor (1971), Magister Bidang Statistik, University of Minnesota, Amerika Serikat (1977) dan Doktor bidang Statistika Terapan dari Colorado State University (1980). Pernah menjadi Rektor Institut Pertanian Bogor (2002-2007) dan Komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) 2003-2008. Saat ini menjabat juga sebagai Komisaris Utama PT Siak Prima Nusa dan Ketua Dewan Pakar HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia).
Born in Jakarta, June 26, 1946. C o m p a n y ’ s Commissioner since October 13, 2008 under Decree of Minister of Stateowned Enterprises, N o . K E P -18 7/ MBU/2008 dated September 24, 2008. A graduate of Biometrics, Bogor Agriculture Istitute (1971), Master in Statistics of University of Minnesota, USA (1977) and PhD. in Applied Sciences of Colorado State University (1980). Rector of Bogor Agriculture Institute (20022007) and Commissioner of PT Perkebunan VIII (Persero) from 2003 to 2008. Currently also President Commissioner of PT Siak Prima Nusa, and Head of Board of Experts, Indonesia’s Farmers Association (HKTI).
Prof. DR. Ir. H. M. Saleh S. Ali, M.Sc Komisaris/Commissioner Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan, 27 November 1953. Meraih gelar Sarjana (S1) dari Universitas Pertanian Universitas Hassanudin (UNHAS), Ujung Pandang (1979), Master of Science (MSc) dari University of the Philippines at Los Banos (1980) dan meraih gelar Doktor (Ph.D.) dari Cornell University, Amerika Serikat (1990). Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 5 Juni 2003 sampai saat ini, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-217/MBU/2003 tanggal 5 Juni 2003 dan Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Sebelumnya adalah Dosen Pasca-sarjana UNHAS (1990-sekarang), Ketua Program Diklat TMPP UNHAS (1992-1999), Konsultan SRDP P CIDA (1991), Kepala Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Pembangunan (PSKMP) UNHAS (1993-1999), Kepala Pusdiklat SESPANAN Bidang TMKP, LANRI (1999-2000), Kepala Pusdiklat SESPANAS Bidang Kepemimpinan (2000-2001), Deputi Bidang Diklat SPIMNAS (2001-2002) dan Ketua Program Doktor Pertanian Universitas Hasanudin (2006-sekarang).
Born in Pinrang, South Sulawesi, on November 27, 1953. Graduated from the Department of Agriculture, University of Ha s s a n u d in (UNHAS), Ujung Pandang (1979), Master of Science (MSc) from University of the Philippines at Los Banos (1980) and earned his Ph.D. from Cornell University, USA (1990). Company’s Commissioner since June 5, 2003, under Decree of Minister of State-owned Enterprises No. KEP 217/MBU/2003, dated June 5, 2003 and Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-/MBU/2008 dated September 24, 2008. Lecturer of Graduate School of UNHAS (1990 - present), Head of TMPP UNHAS Training Center (1992-1999), Consultant of SRDP – CIDA (1991), Head of Center for Development Policies and Management Studies (PSKMP) UNHAS (1993-1999), Head of SESPANAS Training Center for TMKP, LAN-RI (1999-2000), Head of SESPANAS, Leadership Section (2000-2001), Deputy of SPIMNAS Training Center (2001-2002) and Head of Doctoral Program in Agriculture, University of Hasanudin (2006-present).
Ir. Razali Ishak Komisaris/Commissioner Lahir di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 11 November 1953. Menjabat sebagai Anggota Komisaris Perseroan sejak 13 Oktober 2008. sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008. Meraih gelar Sarjana dari Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan dan memulai karir sebagai karyawan PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah Jambi pada tahun 1979. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tanaman PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah jambi (1996-2001). Dari tahun 2001 sampai 2003 menjabat sebagai Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara I (Persero) dan pada tahun 2003 sampai dengan 2007 menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I (Persero).
Born in Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam on November 11, 1953. Company’s Commissioner since October 13, 2008 under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP187/MBU/2008 dated September 24, 2008. Graduated from the Department of Agriculture, University of Sumatera Utara, Medan and started his career as worker for PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Bah Jambi in 1979. Head of Plant Section, PT Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi (1996-2001). He was Director of Production of PT Perkebunan Nusantara I (Persero) from 2001 to 2003, and President Director of PT Perkebunan Nusantara I (Persero) from 2003 to 2007.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
12
13
DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. Agr Komisaris/Commissioner Lahir di Bengkulu pada tanggal 3 Oktober 1958. Menjabat komisaris Perseroan sejak tanggal 13 Oktober 2008, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN N o . K E P -18 7 / M B U / 2 0 0 8 tanggal 24 September 2008. Meraih gelar Sarjana Agronomi pada Institut Pertanian Bogor (1981) dan gelar Engineer Agronomi Wilayah Tropis dari ESAT, CNEARC, Montpellier, Perancis (1991) serta gelar Doktor Sosiologi Pembangunan, Sejarah dan Kebudayaan dari INA-PG dan EHESS Perancis. Memperoleh penghargaan yaitu Satya Lencana Karya Satya (2001). Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian (2001-2005) dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Departemen Pertanian.
Born in Bengkulu on October 3, 1958. Company’s commissioner since October 13, 2008, under Decree of Minister of State-owned Enterprises, No. KEP-187/MBU/2008 dated September 24, 2008. A graduate of Agronomy, Bogor Agriculture Institute (1981). Earned his Engineer in Tropical Agronomy from ESAT, CNEARC, Montpellier, France (1991), and PhD. in Sociology of Development, History and Culture from INA-PG and EHESS, France. Received Indonesian Satya Lencana Karya Satya Award (2001). Previously Director of Seasonal Plant, Directorate General of Plantation Production Supervision, Department of Agriculture (20012005) and is currently Secretary General of Department of Agriculture.
Harun Sulkam, SH Komisaris/Commissioner Lahir di Ujung Pandang, 10 Oktober 1967. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 1945, Jogjakarta (1998). Diangkat pertama kali sebagai Anggota Komisaris Perseroan sejak tanggal 12 September 2006, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP101/MBU/2006 tanggal 11 September 2006 dan kemudian diangkat kembali dengan SK Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. KEP-209/MBU/2011 tanggal 10 Oktober 2011. Aktif pada Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (1996-1998), selanjutnya menjadi tenaga profesional pada Kantor Hukum Profesional HSH (2001-2004) dan Kantor Hukum Profesional H3I sejak tahun 2004 sampai saat ini.
Born in Ujung Pandang, October 10, 1967. Graduated from the School of Law, University of Proklamasi 1945, Jogjakarta (1998). Commissioner since September 12, 2006 under Decree of Minister of Stateowned Enterprises, No. KEP-101/MBU/2006 dated September 11, 2006, and was re-appointed under Decree of Minister of State-owned Enterprises in the Company’s General Meeting of Shareholders No. KEP-209/MBU/2011 dated 10 October 2011. Actively involved in Indonesian Foundation for Manpower (1996-1998), and professional staffer for HSH Professional Legal Office (2001-2004) H31 Professional Legal Office from 2004 up to present time.
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM. Direktur Utama/President Directors
Laporan Direktur Utama President Director’s Report
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Mahaesa atas selesainya laporan ini dan atas segala pencapaian kinerja PTPN VII (Persero) selama ini.
Let us extend our gratitude to God the Almighty for the completion on this Annual Report 2011 and for His blessing to the PTPN VII (Persero) successful performance.
Dalam laporan ini, tampak bahwa pada tahun 2011 Perusahaan telah mampu meningkatkan angka penjualan menjadi Rp 4.923.295 juta, yang merupakan kenaikan sebesar 28,45% dibandingkan dengan angka penjualan pada tahun 2010 yang hanya Rp 3.832.934 juta. Peningkatan angka penjualan ditopang oleh kenaikan angka penjualan kelapa sawit sebesar 39%, teh sebesar 16% dan karet sebesar 8% , di samping adanya peningkatan harga jual pada masing-masing komoditi dimaksud.
As can be seen in the report, in 2011 the Company managed to elevate its sales to a figure of Rp 4,923,295 million, which was an increase of 28.45% compared to the sales figure of 2010 which was only Rp 3,832,934 million. The sales rise was attributed to the hike in sales of oil palms of 39%, tea of 16% and rubber of 8%, in addition to the hike in sales prices for each given commodity.
Namun demikian, karena adanya kenaikan pada beban pokok penjualan sebesar 42,07% pada tahun 2011, Perusahaan hanya mencatat laba bersih sebesar Rp 153.410 juta, menurun sebesar 39,42% bila dibandingkan dengan laba bersih tahun 2010 sebesar Rp 254.244 juta. Penurunan laba bersih juga disebabkan oleh meningkatnya total beban dari tahun lalu sebesar Rp 1.190 juta atau 33,25%.
Nevertheless, due to the inevitable rise in cost of sales by 42.07% in 2011, the Company only booked a net profit of Rp 153,410 million, which was a decrease of 39.42% compared to net profit of 2010 which was Rp 254,244 million. The decrease was also due to the rise in previous year total cost of Rp 1,190 million, or 33.25%.
Ke depan, berbagai strategi akan terus dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dan menekan beban penjualan melalui berbagai upaya penguatan asset fundamental dan strategi manajemen yang lebih komprehensif, termasuk upaya-upaya meminimalisasi risiko.
In the future, better strategies will be undertaken as to elevate productivity and minimize cost of sales by strengthening our fundamental assets and more comprehensive management strategy, including necessary efforts of risk minimizing.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
14
15
Dinamika usaha dengan beragam perubahan dalam lingkungan bisnis dan berbagai tantangan bisnis mengharuskan jajaran manajemen untuk merapatkan barisan dan makin kompak agar bisa memberikan kontribusi lebih bermakna bagi organisasi Perusahaan yang kita cinta ini. Direksi telah bersungguhsungguh membangun manajemen yang bersih dan professional melalui konsolidasi di berbagai bidang, yakni penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, code of conduct, budaya perusahaan, manajemen risiko, standar prosedur operasi, sistem akuntansi, sistem manajemen dan sistem teknologi informasi.
Business dynamics in the industry along with its related business challenges have required the Management to work hand-inhand and harmoniously in order to provide more meaningful contribution to our beloved Company’s organization. The Board of Directors has been committed to building a clean and professional management through consolidation in all aspects, namely implementation Good Corporate Governance, code of conduct, corporate culture, risk management, standard operation procedure, accounting system, management system and information technology system.
Untuk berperan serta dalam pelestarian lingkungan dan agar kehadiran Perusahaan di tengah-tengah masyarakat bisa lebih bermakna, dan sebagai ungkapan syukur dan terimakasih atas dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar, melalui bingkai Corporate Social Responsibility (CSR), kami terus berkomitmen dengan menjalankan program Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dalam wadah yang kami sebut ‘PTPN7 PEDULI’. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN VII (Persero) dituangkan dalam bentuk Kemitraan (PTPN7 Peduli Kemitraan), yang memberikan bantuan pinjaman dana pengembangan usaha untuk usaha kecil dan menengah di sekitar Perusahaan, dan program Bina Lingkungan (PTPN7 Peduli Bencana Alam, PTPN7 Peduli Pendidikan, PTPN7 Peduli Kesehatan, PTPN7 Peduli Pembangunan, PTPN7 Peduli Keagamaan, dan PTPN7 Peduli Pelestarian Alam), yang menyediakan bantuan langsung untuk berbagai kegiatan pembangunan fasilitas dan kegiatan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan.
In order to actively participate in environment conservation, and to ensure that the Company’s presence among the local community turns to be more meaningful, and as our gratitude to the local government and people’s support, through our Corporate Social Responsibility (CSR) scheme, we are committed to undertaking of our Partnership Program and Community Assistance Program called ‘PTPN VII PEDULI’. PTPN VII (Persero)’s Partnership and Community Assistance Program has been implemented in Partnership scheme (PTPN 7 Peduli Kemitraan), which supplies soft loan for local small and middle scales enterprises, and Community Assistance scheme (PTPN7 Peduli Bencana Alam, PTPN7 Peduli Pendidikan, PTPN7 Peduli Kesehatan, PTPN7 Peduli Pembangunan, PTPN7 Peduli Keagamaan, and PTPN7 Peduli Pelestarian Lingkungan), which provides direct contribution to various facility, social, community and environmental development activities.
Di bidang Kemitraan, pada tahun 2011 telah disalurkan dana kemitraan sebesar Rp. 13.190.750.000, untuk 2009 mitra binaan. Sementara itu, melalui program Bina Lingkungan, pada tahun 2011, telah disalurkan dana sebesar Rp. 5.436.287.440 untuk korban bencana alam, pendidikan/ pelatihan, peningkatan kesehatan masyarakat, pengembangan sarana dan prasarana umum, pengembangan sarana ibadah dan pelestarian alam.
In term of Partnership scheme, in 2011, a total of Rp. 13,190,750,000 loan for 2009 fostered partners was disbursed. Meanwhile, through its Community Assistance scheme, a fund amounting to Rp 5,436,287,440 was supplied for casualties of natural disasters, education/ training, community health improvement, public infrastructure and facility development, pray house development and natural conservation.
Direksi telah bersungguh-sungguh membangun manajemen yang bersih dan professional melalui konsolidasi di berbagai bidang, yakni penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance, code of conduct, budaya perusahaan, manajemen risiko, standar prosedur operasi, sistem akuntansi, sistem manajemen dan sistem teknologi informasi. The Board of Directors has been committed to building a clean and professional management through consolidation in all aspects, namely implementation Good Corporate Governance, code of conduct, corporate culture, risk management, standard operation procedure, accounting system, management system and information technology system.
Kami yakin bahwa apa yang telah kami tempuh merupakan upaya-upaya penguatan prinsip pengelolaan bisnis yang berfokus pada konsep triple bottom line, yakni profit (laba), people (kesejahteraan pekerja dan masyarakat) serta planet (pelestarian alam), yang akan kami jalankan secara konsisten di masa-masa datang. Kami juga senantiasa mengeratkan tali hubungan baik dengan dengan stakeholders (pemangku kepentingan) lainnya seperti pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, dan entitas-entitas terkait lainnya. Ini semua kami pandang sebagai langkah strategis dalam mengokohkan daya dukung peningkatan operasi perusahaan.
We are more than sure that what we have done has been our efforts for strengthening our business operation and management focused on the triple bottom line concept, namely profit, people (workers and local people’s welfare) and planet (natural conservation), which we will conduct in a consistent way in the future. In addition to that, we have also tightened better relations with our other stakeholders such as the local government, community-based organizations, and other related entities. We perceive this as our strategic step in order to build sturdier support for the Company’s overall operation.
Akhir kata, dalam kesempatan yang baik ini, ijinkanlah saya menyampaikan terimakasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan arahan dan masukan, kepada jajaran manajemen yang telah menunjukkan dedikasi dan kinerja unggul, kepada segenap pekerja yang telah berkarya dengan sungguhsungguh, kepada para pemegang saham (shareholders) yang telah menaruh kepercayaan kepada Direksi, dan kepada para pemangku kepentingan (stakeholders) atas dukungan dan kerjasamanya. Dengan arahan, dedikasi, dukungan, komitmen dan kerja keras semua pihak, Perusahaan yang kita cintai ini akan mampu berkinerja lebih baik lagi di masa depan. Maju terus PTPN VII!
Finally, please allow me to use this opportunity to thank the Board of Commissioners for their direction and guidance, to the management who has demonstrated excellent dedication and service, and all the workers who have showed committed service, to the shareholders for their trust to the Directors, and to the stakeholders for their endless support and cooperation. Under direction, dedication, support, commitment and hard work delivered and demonstrated by all parties to the Company, I am sure our beloved Company will be able to perform much better in the forthcoming years. Go! Go! PTPN VII!
Atas nama Dewan Direksi/On behalf of Board of Directors
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM. Direktur Utama/President Directors Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
16
17
PROFIL DIREKSI
Profile of Board of Directors Drs. Andi Punoko, Ak Direktur Utama/President Director Lahir di Metro, 5 Oktober 1959. Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1983). Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 25 Januari2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-134/ MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006. Sebelumnya menduduki beberapa jabatan penting diPerseroan, yakni Direktur Keuangan (2003-2006) sesuaiSurat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-249/MBU/2003 tanggal 19 Juni 2003. Pernah menjabat sebagai Kepala Bagian Akuntansi (1998-2003), Kepala Urusan Anggaran Bagian Pembiayaan (1992), dan Kepala Urusan Keuangan, Bagian Keuangan (1994-1998). Menjadi Ketua Dewan Pengawas PT DAPENBUN sejak 23April 2008. Sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diberhentikan secara resmi sebagai Direktur Utama PTPN VII (Persero) untuk kemudian melanjutkan karir sebagai Direktur Utama di PTPN XI.
Born in Metro on October 5, 1959. A graduate of accounting, from the Department of Economics, University of Gadjah Mada, Jogjakarta (1983). President Director of the Company from January 25, 2007, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. KEP-134/MBU/2006, dated December 27, 2006. He previously held some important positions within the Company, namely Director of Finance (2003-2006) under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. Kep-249/MBU/2003 dated June 19, 2003, Head of Accounting Section (1998 – 2003), Head of Budget, Finance Section (1992), and Head of Finance Division (1994-1998). Currently the Head of Supervisory Board of PT DAPENBUN (since April 23, 2008). By virtue of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, Andi Punoko officially terminated his job as President Director of PTPN VII (Persero) for his new assignment as President Director of PTPN XI.
Ir. Mardjan Ustha, MM Direktur Produksi/Director of Production Lahir di Baserah (Riau), 28 September 1960. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (1984), dan gelar S-2 di Magister Manajemen Agribisnis (MMA) universitas yang sama (1995). Pernah menduduki berbagai posisi di PT Perkebunan II (Persero) Sumatera Utara sejak 1985; yakni sebagai Kepala Bagian SDM PTPN II (1997-1998), dan selanjutnya menjabat sebagai Administratur di unit-unit usaha di lingkungan PTPN II (1998-2001). Sebelumnya adalah sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum di PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Riau (2001-2006) dan kemudian menjabat Direktur SDM & Umum Perseroan (27 Desember 2006 - 4 Maret 2010) dan terakhir menjabat sebagai Direktur Produksi sejak tanggal 6 Maret 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-45/MBU/2010 tanggal 4 Maret 2010. Semenjak tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah selesai melaksanakan tugas di Perseroan.
Born in Baserah (Riau), on September 28, 1960. Graduated from the Department of Agriculture, Bogor Agriculture Institute, (1984), and a Master of School for Agribusiness Management Magister of the same university (1995). He once held some positions in PT Perkebunan II (Persero) in South Sumatera that he started in 1985. He was once Head of Human Resources Section at PTPN II (1997 – 1998), and Administrator for business units within PTPN II (persero) from 1998 to 2001. The Director of Human Resources and General Affairs of PTPN V (Persero) Riau, (December 27, 2006 to March 4, 2009). Company’s Director of Production from March 6, 2009 under Decree of Minister of State-owned Enterprise No. KEP-45/MBU/2010 dated March 4, 2010. On March 1, 2012, by virtue of Decree of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/ MBU/2012 dated 1 March 2012, he finalized his job with the Company.
Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum/Director of Human Resources and General Affairs Lahir di Bandung, tanggal 24 Juni 1961, menjadi Direktur SDM dan Umum sejak tanggal 8 April 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-81/MBU/2010 tanggal 7 April 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (1985), Bandung. Karir kerja dimulai dengan bergabung di Perseroan pada tahun 1986 kemudian sejak 1999-2003 menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Perseroan, dan pada Mei 2003-2010 menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan. Selama karirnya di Perseroan, banyak bergerak di bidang perkembangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.
Born in Bandung on June 24, 1961. Company’s Director of Human Resources and General Affairs since April 8, 2009, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. K E P - 81/ MBU/2010 dated April 7, 2010. Earned his degree in Laws from the Department of Laws, University of Padjajaran, Bandung (1985). Joined the Company in 1986. Prior to his assignment as Director of Human Resources and General Affairs with the Company, he was Corporate Secretary, a position that he held from 2003 to 2010, and prior to that he was Head of Human Resources Section (19992003). During his career with the Company, he was actively involved in the development of its man power and human resources affairs.
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan/Director of Finance Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1957. Memperolah gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana (1982) dan gelar MBA dari University of Colorado at Boulder, USA (1992). Menyandang predikat Certified Wealth Manager dari Erasmus University and MM-Universitas Gajah Mada, Jakarta. Pernah bergabung dengan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1985 sebagai management trainee dan sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT UFJ-BRI Finance (1999-2003). Diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN VII (Persero) sejak tanggal 6 Juli 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No.KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan secara resmi menggantikan Direktur Utama sebelumnya yaitu Drs. Andi Punoko, Ak. Hingga sekarang masih aktif sebagai anggota Asosiasi Emiten Indonesia, dan anggota Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Born in Jakarta on August 17, 1957. Earned an engineer degree at the Department of Agriculture, Christian University of Satya Wacana (1982) and an MBA from University of Colorado at Boulder, USA (1992). He holds the title of Certified Wealth Manager of Erasmus University Rotterdam– Magister Management Program of University of Gajah Mada, Jakarta. He joined Bank Rakyat Indonesia in 1985 as management trainee and was once Vice Director of PT UFJ-BRI Finance (1999 – 2003). Assigned as Director of Finance, PTPN VII (Persero) on July 6, 2007, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. KEP-116/MBU/2007 dated July 4, 2007. By virtue of Decree of the Company’s Shareholders no SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed as President Director of the Company replacing Drs.Andi Punoko, Ak. Currently actively involved as member of Indonesian Underwriters Association and member of Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
18
19
Ir. Gatot Bintoro, MM Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan/Director of Marketing and Development Planning Lahir di Temanggung (Jawa Tengah), 10 September 1958. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari FakultasPertanian Jurusan Teknologi Pertanian di Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1982) dan Gelar S-2 dariMagister Manajemen Agribisnis (MMA) di InstitutPertanian Bogor (IPB) tahun 1998. Mengawali karir di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tahun 1984 hingga menjabat sebagai Kepala Bagian Pemasaran Perseroan pada tahun 2004. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan Perseroan sejak tanggal 5 April 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-41/MBU/2007 tanggal 4 April 2007. Semenjak tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah selesai melaksanakan tugas di Perseroan.
Born in Temanggung (Central Java), on September 10, 1958. Graduated from the Department of Agriculture, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta (1982) and earned his Master degree from the school of Agribusiness Management Magister Program at the Bogor Institute of Agriculture in 1998. Started his career with PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) in 1984 and became Head of Marketing Section in 2004. Company’s Director of Marketing and Development Planning since April 5, 2007, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. KEP-41/MBU/2007 dated April 4, 2007. On March 1, 2012, by virtue of Decree of the Company’s Shareholders’ Decree No. SK-92/MBU/2012 dated 1 Maret 2012, he finalized his job with the Company.
PROFIL DIREKSI (MARET 2012) Director's Profile (March 2012)
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
20
21
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Utama/President Director Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 1957. Memperolah gelar Insinyur dari Fakultas Pertanian, Universitas Kristen Satya Wacana (1982) dan gelar MBA dari University of Colorado at Boulder, USA (1992). Menyandang predikat Certified Wealth Manager dari Erasmus University and MM-Universitas Gajah Mada,Jakarta. Pernah bergabung dengan Bank Rakyat Indonesia pada tahun 1985 sebagai management trainee dan sempat menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT UFJ-BRI Finance (1999-2003). Diangkat sebagai Direktur Keuangan PTPN VII (Persero) sejak tanggal 6 Juli 2007, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007 dan sesuai dengan SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan dan secara resmi menggantikan Direktur Utama sebelumnya yaitu Drs. Andi Punoko, Ak. Hingga sekarang masih aktif sebagai anggota Asosiasi Emiten Indonesia, dan anggota Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Born in Jakarta on August 17, 1957. Earned an engineer degree at the Department of Agriculture, Christian University of Satya Wacana (1982) and an MBA from University of Colorado at Boulder, USA (1992). He holds the title of Certified Wealth Manager of Erasmus University Rotterdam– Magister Management Program of University of Gajah Mada, Jakarta. He joined Bank Rakyat Indonesia in 1985 as management trainee and was once Vice Director of PT UFJ-BRI Finance (1999 – 2003). Assigned as Director of Finance, PTPN VII (Persero) on July 6, 2007, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. KEP-116/MBU/2007 dated July 4, 2007. By virtue of Decree of the Company’s Shareholders No.SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed as President Director of the Company replacing Drs. Andi Punoko, Ak. Currently actively involved as member of Indonesian Underwriters Association and member of Certified Wealth Manager Association (CWMA).
Ir. Muhammad Natsir, SH Direktur Produksi/Director of Production Lahir di Teluk Betung (Bandar Lampung), 24 Juli 1958. Memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Universitas Lampung serta Sarjana Hukum di Palembang. Memulai karirnya di Perseroan pada tahun 1984 sebagai Sinder di Pabrik Gula Bungamayang (PTP XXI-XXII) dan kemudian menjadi Kepala Rayon pada tahun 1990 di Pabrik Gula Cinta Manis (PTP XXXI). Hingga pada tahun 1996 terjadi perubahan Perseroan menjadi PTPN VII, diangkat sebagai Kepala Tanaman di pabrik gula Bungamayang (1997) dan Kepala Tanaman di kebun karet Unit Usaha Tulungbuyut. Mulai tahun 2001 memegang jabatan sebagai Manajer hingga tahun 2009, kemudian pada tahun yang sama diangkat menjadi Manajer Distrik Banyuasin membawahi wilayah PTPN VII (Persero) di Sumatera Selatan. Dan terhitung tanggal 1 Maret 2012 sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 resmi diangkat menjadi Direktur Produksi di Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII. Pada tahun 2004 dan 2005 secara berturutturut mendapat penghargaan sebagai Pembina Terbaik Tenaga Kerja Wanita Se-Sumatera oleh Presiden Republik Indonesia, serta pada tahun 2006 mendapat penghargaan atas Zero Accident di Unit Usaha Beringin oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.
Born in Teluk Betung (Bandar Lampung), on 24 July 1958. He earned his Bachelor or Agriculture of University of Lampung and Bachelor in Law in Palembang. Started his career with the Company in 1984 as Supervisor at Bungamayang Sugar Mill (PTP XXI-XXII) and later Head of Region of Cinta Manis Sugar Mill (PTP XXXI) in 1990. In, 1996, upon the company’s alteration PTPN VII, he was appointed Head of Plants at Bungamayang Sugar Mill (1997) and Head of Plant di at Tulungbuyut Business Unit’s rubber plantation. From 2001 to 2009, he was manager of the business unit, and later in 2009 he was appointed Manager of Banyuasin District supervising South Sumatra’s PTPN VII (Persero)’s area. In 1 March 2012, by virtue of Decree of Shareholders of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No.SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Production, PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). In 2004 and 2005 he was awarded title of Best All Sumatra’s Female Workers’ Coach from the President of Republic of Indonesia, and in 2006 received appreciation of Zero Accident for Beringin Business Unit from the Vice President of Republic of Indonesia.
Drs. H. Agoes Riyanto Direktur Keuangan/Director of Finance Lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 27 Agustus 1956, memperoleh gelar Sarjana Muda pada jurusan Akuntansi di Universitas Sumatera Utara dan selanjutnya menyelesaikan studinya sebagai Sarjana Ilmu Sosial dan Perpustakaan pada universitas yang sama. Karir sebagai pekerja di PTPN III (Persero) dimulai pada tahun 1981-1990 sebagai karyawan dan kemudian dari tahun 1991 hingga 2001 menjadi Asisten di bidang keuangan perusahaan. Setelah itu selama 6 tahun (2001-2007) menjadi Kepala Urusan di Bagian Keuangan dan Pembiayaan PTPN III (Persero) hingga pada tahun 2008 diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan. Mulai tanggal 1 Maret 2012, sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/ 2012 tanggal 1 Maret 2012, resmi diangkat menjadi Direktur di Perusahaan Perseroan PT Perkebunan Nusantara VII. Saat ini masih aktif menjabat sebagai Komisaris di PT Environment Synthetic Wood Nusantara (PT. ESW Nusantara), anak perusahaan PTPN III (Persero).
Born in Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, on 27 August 1956, and earned his Bachelor in Accounting from University of North Sumatra and further Bachelor in Social Sciences and Library Studies in the same university. He started his career in PTPN III (Persero) in 1981 and from 1991 to 2001 he was the company’s Finance Assistant. He was then a section head in PTPN III (Persero)’s Finance and Financing Department from 20012007 and in 2008 he was appointed Head of Finance Department. In 1 March 2012, by virtue of Decree of PTPN VII (Persero)’s Shareholders, No. SK-92/MBU/ 2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Finance, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. Currently active as Commissioner of PT Environment Synthetic Wood Nusantara (PT. ESW Nusantara), a subsidiary of PTPN III (Persero).
Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA Direktur Pemasaran & Perencanaan Pengembangan/Director of Marketing and Development Planning Lahir di Tarutung (Sumatera Utara), 13 Maret 1958, meraih gelar Sarjana Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1982 dan melanjutkan ke jenjang pendidikan Magister Manajemen Agribisnis UMA Medan pada tahun 2010. Memulai karir sebagai Trainee Asisten Tanaman di Sei Kabara PTP IV pada tahun 1982 dan kemudian menjadi Asisten dan Staf di bidang tanaman PTP IV mulai tahun 1984 hingga 1995. Berlanjut pada tahun 1995 hingga 2002 bertugas sebagai Kepala Urusan Tanaman di PTPN III dan kurang lebih selama 7 tahun (2002-2009) menjabat sebagai Manajer Kebun di lingkungan PTPN III, hingga pada pertengahan April 2009 diangkat menjadi Distrik Manajer Tapanuli Selatan PTPN III. Mulai tanggal 1 Maret 2012, sesuai SK Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012 telah resmi menjadi Direktur di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
Lahir di Tarutung (Sumatera Utara), 13 March 1958, earned his Bachelor in Agriculture from Bogor Institute of Agriculture in 1982 and Magister Management in Agribusiness from UMA Medan in 2010. He started his career as Assistant Trainee for Plant in PTP IV’s Sei Kabara in 1982 and later assistant and staffer in PTP IV Plant Division from 1984 to 1995. He was then Head of Plant Division in PTPN III from 2002 to 2009 where he was also Plantation Manager at PTPN III, and in mid April 2009 he was appointed as District Manager of PTPN III Tapanuli Selatan I. In 1 March 2012, by virtue of Decree of PTPN VII (Persero)’s Shareholders, no No.SK-92/MBU/ 2012 dated 1 March 2012, he was appointed Director of Marketing and Development Planning, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
22
23
Budi Santoso, SH Direktur SDM dan Umum/Director of Human Resources and General Affairs Lahir di Bandung, tanggal 24 Juni 1961, menjadi Direktur SDM dan Umum sejak tanggal 8 April 2010, sesuai Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-81/MBU/2010 tanggal 7 April 2010. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (1985), Bandung. Karir kerja dimulai dengan bergabung di Perseroan pada tahun 1986 kemudian sejak 1999-2003 menjabat sebagai Kepala Bagian SDM Perseroan, dan pada Mei 2003-2010 menjabat sebagai Corporate Secretary Perseroan. Selama karirnya di Perseroan, banyak bergerak di bidang perkembangan ketenagakerjaan dan sumber daya manusia.
Born in Bandung on June 24, 1961. Company’s Director of Human Resources and General Affairs since April 8, 2009, under Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. K E P - 81/ MBU/2010 dated April 7, 2010. Earned his degree in Laws from the Department of Laws, University of Padjajaran, Bandung (1985). Joined the Company in 1986. Prior to his assignment as Director of Human Resources and General Affairs with the Company, he was Corporate Secretary, a position that he held from 2003 to 2010, and prior to that he was Head of Human Resources Section (19992003). During his career with the Company, he was actively involved in the development of its man power and human resources affairs.
III
PROFIL PERUSAHAAN Company Profile Riwayat Singkat Perusahaan Company’s Brief History
Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Company’s Vision, Mission and Goals
Bidang Usaha Business Operation
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)'s Structure of Organization
ENTITAS ASOSIASI Associated Entities
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN OBLIGASI Chronology of Shares and Bonds Listing
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Stock Exchange Supporting Institutions and Professions
PERISTIWA-PERISTIWA PENTING Significant Moments
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certification
JARINGAN KERJA PERUSAHAAN The Company's Operation Network
SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources
Riwayat Singkat Perusahaan Company’s Brief History
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia. Perseroan berkantor pusat di Bandar Lampung, provinsi Lampung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 dan Akte Notaris tanggal 11 Maret 1996. PTPN VII (Persero) merupakan penggabungan dari PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) di Propinsi Bengkulu. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) is one of Indonesia’s State-owned Enterprises in plantation sector. Its Headquarters are located in Bandar Lampung, Province of Lampung, which were incorporated based on the Government’s Regulation Number 12 Year of 1996, dated February 14, 1996 and Notarial Act dated March 11, 1996. The Company was established as a merger of PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), Project for Development of PT Perkebunan XI (Persero) in Regency of Lahat, and Project for Development of PT Perkebunan XXIII (Persero) in the Province of Bengkulu.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
24
25
Sejak awal Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta sub-sektor perkebunan pada khususnya. The Company was established in order to take part in support to the government policy in national economic development in general and in plantation sub-sector in particular.
Akte Pendirian Perusahaan oleh Notaris Harun Kamil,SH tersebut telah diubah dengan Akte No. 08 tanggal 11 Oktober 2002 oleh Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat No. C-20863 HT.01.04 tahun 2002 tanggal 25 Oktober 2002. Akte pendirian tersebut diatas kemudian diubah dengan Akte No. 34 tanggal 13 Agustus 2008, oleh Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-55963.AH.01.02. Tahun 2008, dan dengan adanya perubahan Pasal 11 ayat (12) yang dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 14 September 2010,disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia Republik Indonesia No. AHU-55963.AH.01.02. Tahun 2008.
The Company’s original Certificate of Association by Notary Harun Kamil, SH was altered by Certificate No. 08, dated October 11, 2002 by under Notarial Act of Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH, and was further authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia under Decree No. C-20863 HT.01.04, year of 2002, dated 25 October 25, 2002. The Certificate was then further altered into Certificate No. 34, dated August 13, 2008 under Notarial Act of Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, SH, and was authorized by Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia, No. AHU55963.AH.01.02. year of 2008, and the alteration of Article 11 point (12), as specified in Certificate No. 11, dated 14 September 2010, authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia, No. AHU-55963.AH.01.02 of year of 2008.
Penggabungan sejumlah perkebunan ke dalam PTPN VII (Persero) memberikan catatan sejarah tersendiri. Sebelum bergabung menjadi PTPN VII (Persero), PT Perkebunan X (Persero) adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis perkebunan dengan wilayah kerja di Propinsi Lampung dan Sumatera Selatan.
The merging of those plantation estates into PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) has left a unique historical record. Prior to merging into PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), PT Perkebunan X (Persero) was a state-owned enterprise operating in plantation agribusiness in Lampung and South Sumatera Provinces.
PT Perkebunan X (Persero) bermula dari sebuah perusahaan perkebunan milik Belanda yang terletak di Sumatera Selatan dan Lampung. Melalui proses nasionalisasi, perkebunan tersebut diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1957.
PT Perkebunan X (Persero) originated from a Dutch colonial plantation estate located in South Sumatera and Lampung. Through a nationalization process, the plantation estate was overtaken by the Government of Republic of Indonesia in 1957.
Perusahaan ini juga telah berjalan mengikuti berbagai bentuk kebijakan pemerintah di bidang reorganisasi dan restrukturisasi perusahaan sebelum akhirnya menjadi sebuah Perseroan Terbatas pada tahun 1980.
This company was further exposed to a couple of Government’s reorganizational and corporate restructuring policies before transforming into a limited company in 1980.
Perjalanan sejarah PT Perkebunan XXXI (Persero) baru mulai terukir menyusul kebijakan pemerintah dalam pengembangan industri gula di luar Jawa pada tahun 1978. Perusahaan perkebunan ini pada awalnya merupakan proyek pengembangan PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) yang berkantor pusat di Surabaya. Pada tahun 1989 perusahaan ini ditetapkan menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Perkebunan XXXI (Persero) dengan kantor pusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu Proyek Pengembangan PT Perkebunan XI (Persero) di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang berkantor pusat di Jakarta dan Proyek Pengembangan PT Perkebunan XXIII (Persero) Bengkulu yang berkantor pusat di Surabaya merupakan Proyek Perkebunan Inti Rakyat sejak tahun 1980-an.
PT Perkebunan XXXI (Persero) historical records were made following the Government’s policies in development of sugar industry outside the island of Java in 1978. This plantation company was initially a development project of PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) with its headquarters located in Surabaya. In 1989, the company was transformed into a corporate body bearing the name of PT Perkebunan XXXI (Persero) with its headquarters located in Palembang, Sumatera Selatan. Meanwhile, the Development Project of Perkebunan XI (Persero) in the Regency of Lahat, having its headquarters in Jakarta and the Development Project of PT Perkebunan XXIII (Persero) Bengkulu with its headquarters located in Surabaya took the role as NucleusSmallholder Plantation Project since 1980’s.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
26
27
Visi, Misi dan Tujuan Perusahaan Company’s Vision, Mission and Goals
Visi Visi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah menjadi perusahaan agribisnis berbasis karet, kelapa sawit, teh dan tebu yang tangguh, tumbuh serta berkarakter global. • Tangguh Memiliki daya saing yang prima, melalui peningkatan produktivitas, mutu, skala ekonomi usaha dan dukungan industri hilir. • Karakter Global Mempunyai karakteristik perusahaan berkelas dunia dengan proses bisnis dan kinerja yang prima serta menghasilkan produk yang berstandar internasional.
Vision Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s vision is to become an excellent and sustainable agribusiness based on rubber, oil palms, tea, and sugar canes with a global character. • Excellence Having excellent level of competitiveness through its improvement in productivity, quality, business economic scale, and support of down-stream industry • Global Character Having a character of global company with excellent business conducts and performance with international standards products
Misi 1. Menjalankan usaha perkebunan karet, kelapa sawit,teh, dan tebu dengan menggunakan teknologi budidaya dan proses pengolahan yang efektif serta ramah lingkungan. 2. Mengembangkan usaha industri yang terintegrasi dengan bisnis inti (karet, kelapa sawit, teh dan tebu) dengan menggunakan teknologi terbarukan. 3. Membangun tata kelola usaha yang efektif. 4. Mewujudkan daya saing guna menumbuh kembangkan perusahaan. 5. Memelihara dan meningkatkan stakeholders value.
Mission 1. To run a plantation agribusiness operation with commodities of rubber, oil palm, tea, and sugar canes in effective and environment friendly cultivation and processing technology. 2. To develop an industry integrated to the core business (rubber, oil palm, tea and sugar canes) by means of renewable technology.
Tujuan Perusahaan Sesuai Akte Pendirian Perusahaan, tujuan Perusahaan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan adalah: 1. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sektor perkebunan sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis. 2. Menjadi perusahaan yang berkemampulabaan (profitable), makmur (wealthy) dan berkelanjutan (sustainable), sehingga dapat berperan lebih jauh dalam akselerasi pembangunan regional dan nasional.
The Company’s Goals In accordance to the Company’s Certificate of Association, the Company’s five-year term’s goals are as follows: 1. To undertake development and improvement of plantation agribusiness to meet the Company’s principles which are indicated by achievement of healthy, strong and economic-scale growth, and 2. To become a profitable, wealthy and sustainable company capable of taking further roles in both regional and national development acceleration.
3. To build effective corporate governance. 4. To reach for high level of competitiveness for the Company’s sustainable improvement 5. To maintain to shareholders’ value.
Anggaran Dasar Perseroan Sejak awal Perseroan didirikan untuk ambil bagian dalam melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta subsektor perkebunan pada khususnya. Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang agrobisnis dan agroindustri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saling kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Company’s Articles of Association The Company was established in order to take part in support to the government policy in national economic development in general and in plantation sub-sector in particular. According to the Company’s Altered Articles of Association, the Company’s goal is to undertake agribusiness and agro-industry, as well as optimizing of the Company’s resources to produce quality and competitive products in order to elevate the Company’s value by proper implementation of limited company’s principles.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut: 1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatankegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut. 2. Produksi meliputi pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya. 3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. 4. Pengembangan usaha bidang Perkebunan, Agrowisata, Agro Bisnis dan Agro Industri.
To meet the goals and purposes, the Company can conduct its major business operation as follows: 1. Operation of plant cultivation which includes land clearing and processing, seedling, planting and harvesting of crops and other activities related to such plant cultivation. 2. Production which includes processing of its existing plantation and other parties’ plantation for semi-manufactured and fully manufactured goods and its derivatives. 3. Trading which includes undertaking of marketing activities for all related products and other trading activities relevant to the Company’s operation. 4. Development of plantation, agro-tourism, agri-business, and agro-industry operation.
Bidang Usaha Business Operation
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII bergerak dibidang usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, teh, dan tebu dengan produk hasil jadi sebagai berikut:
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII is operating in plantation agribusiness with rubber, oil palm, tea and sugar cane commodities in the following manufactured products:
KOMODITI/COMMODITIES
PRODUK OLAHAN/PROCESSED PRODUCTS
Karet/Rubber
SIR 3CV ,SIR 3L ,SIR 3WF,SIR 10,SIR 20
RSS I , RSS II ,RSS III ,Cutting A
Kelapa Sawit/Oil Palm
Minyak Sawit ,Minyak Inti Sawit/palm oil, palm kernel oil
Inti Sawit , Bungkil Inti Sawit/palm kernel, palm kernel meal
Tebu/Sugar Canes
Gula/Sugar
Tetes/Molasses
Teh/Tea
Mutu/quality I :BOP ,BOPF ,PF ,Dust ,BP ,BT
Mutu/quality II:BP-II ,BT-II ,PF-II ,Dust II ,Dust III ,Dust IV
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
28
29
STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII's Structure of Organization
RUPS
DIREKTUR PRODUKSI
Direktur SDM dan Umum
Ir. Mardjan Ustha, MM
Budi Santoso, SH
DISTRIK WAY SEKAMPUNG
DISTRIK WAY SEPUTIH
Ir. Gatot Supriyadi
Bagian Satuan Pengawasan Intern 7.1
Bagian Kemitraan & Pengadaan Bahan Baku 7.2
Ir. Musyafak
Ir. A. Nasulian Arifin, MM
Bagian Tanaman 7.3
Ir. Sunaryanto Purwo
Bagian Teknik 7.4
Ir. Kusnadi, MM
Bagian Pengolahan 7.5
Ir. A.A. Putra Wahyu G, MBA
Bagian Sumber Daya Manusia 7.6 Ir. Sunardi, MM
Bagian Umum 7.7
Komaruzzaman, SH, MM
Budi Firman, S.St
Bagian Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan 7.8
Ir. Yulita Ratna Karyati
UU KEDA
Ir. Stevanus Ardjan, MBA
UU BEGE
Joko Lelono, SP
UU WABE
Ir. Berman Panggabean, MM
UU WALI
Ir. Syukri Zuber
UU RESA
Ir. Isyuwanto
UU PEWA
Ir. Robby Koesharnowo, MM
Keterangan/Note:
Garis Lini/Instructional Line
Garis Koordinasi/Coordination Line
UU RAPI
Ir. Bambang Rachmadi, MM
UU BEKI
Syafrial, ST
UU TUBU
Ir. Moch Tasrif Fachruddin
UU PATU
Ir. I Ketut Mulyawan, MM
UU BUMA
Ir. Sukarnoto, MM
UU WATU
Qorry Asmono, SE
UU MULA
Ir. Amiruddin Umar, SH
UU TEBE
Ir. Leonardo
UU BETU
Ir. Bambang Santoso, MBA
UU BEKA
Ir. Christi Priyo P, M
A
ian MM
DEWAN KOMISARIS - Drs. Akmaluddin Hasibuan, M.Sc - Prof. DR. Ir. H. Ahmad Anshori Mattjik, M.Sc - Prof. DR. Ir. H. M. Saleh S. Ali, M.Sc - Ir. Razali Ishak - DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. Agr - Harun Sulkam, SH
DIREKTUR UTAMA Drs. Andi Punoko, Ak
Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan
Direktur KEUANGAN Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM
Ir. Gatot Bintoro, MM
DISTRIK BANYUASIN
DISTRIK MUARA ENIM
Ir. M. Natsir, SH
Bagian Perencanaan & Pengendalian Anggaran 7.9
DISTRIK BENGKULU
Ir. Andreas Dewantara
Bagian Akuntansi & Keuangan 7.10
Ir. Budi Susanto, MM
Bagian Pengadaan 7.11
Drs. Ery Iswadi Hs, MBA
Drs. Sapta Yoga, Ak
Bagian Pemasaran 7.12 Dra. Suleimi
Bagian Penelitian & Pengembangan 7.13
Sekretaris Perusahaan 7.14
Sonny Soediastanto, SH
Ir. Y. Hadi Nugroho, M.Sc
Drs. Ec. Bambang Sunaryo
Ir. Armaz Hariadi, MBA
UU BETA
Ir. Robert Simanjuntak, MM
UU TASA
Ir. Gerry Siagian
UU CIMA
Ir. Purwanto
UU BERI
Ir. Dedi Ahdiyat
UU BAJA
Ir. Tjoki GH Harahap
UU SUNI
Ir. Udy Herman, SE, MM
UU SULI
Ir. Akhmad Afifuddin, MM
UU SULA
Ir. Nur’al Syarif
UU SENA
Ir. Panani
UU PALA
Ir. Rudi Guntur
UU TAPI
Ir. Vedy Pudiansyah
Bagian Sistem & Teknologi Informasi 7.15
UU PAWI
Ir. Habib Wibowo
UU KETA
M. Arifin, SP
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
30
31
ENTITAS ASOSIASI Associated Entities
1. PT Bio Industri Nusantara PT Bio Industri Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Tien Norman Lubis, S.H. No. 10 - Tanggal 10 November 1999, dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan No. C.06812.HT.01.01.Th-2001 tanggal 28 Agustus 2001. PT Bio Industri Nusantara merupakan perusahaan penghasil pupuk hayati ”Emas”, pupuk hayati berbahan aktif mikroba pelarut hara dan pemantap agregat tanah dan barang-barang sejenis. Kepemilikan Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di PT Bio Industri Nusantara adalah sebesar 25% senilai Rp 1.925 juta. Dengan pencatatan berdasarkan metode ekuitas, maka nilai penyertaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada PT Bio Industri per 31 Desember 2011 adalah Rp 7.175 juta.
1. PT Bio Industri Nusantara PT Bio Industri Nusantara was established based on Notarial Act of Tien Norman Lubis, S.H. No. 10 – dated November 10, 1999, and was authorized by the Minister of Justice and Human Rights, Republic of Indonesia by virtue of Decree No. C.06812. HT.01.01.Year of 2001, dated August 28, 2001. PT Bio Industri Nusantara is the producer of ”Emas” brand name, a biofertilizer product with nutrient solvent microbe and enhancer of soil aggregates and similar properties. PT Perkebunan Nusantara VII holds 25% of PT Bio Industri Nusantara shares with the nominal value of Rp 1,925 million. Under equity method listing, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII s equity at PT Bio Industri per as per December 31, 2011 was Rp 7,175 million.
2. Hamburg-Indonesia Import-GMBH (Indoham) Indoham didirikan berdasarkan Akta Notaris Dr. Wessendorf No. 926/1960 tanggal 25 Maret 1960, dan telah terdaftar pada Pengadilan Hamburg, Jerman, dengan No. HR.B.9116 tanggal 25 April 1960. Bidang usaha Indoham adalah penjualan komoditas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di pasar Eropa dan Afrika Utara berdasarkan pada penawaran yang didapat Indoham setiap hari dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Selain itu, Indoham bertugas memonitor harga-harga komoditas di pasar internasional serta ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa) untuk disampaikan ke PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII di Indoham adalah sebesar 2,4% dari jumlah saham atau senilai Rp 369 juta.
2. Hamburg-Indonesia Import-GMBH (Indoham) Indoham was established based on Notarial Act of Dr. Wessendorf No. 926/1960, dated March 25, 1960 and was registered at the Hamburg Office of Justice, Germany No. HR.B.9116, dated April 25, 1960. Indoham operates as sales agent for Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII for European and North African markets based on supply derived daily from PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). In addition to that, Indoham serves to monitor commodity prices within the international markets and monitor requirements issued by European Economic Community (EEC) to be forwarded to PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) holds 2.4% Indoham shares with a nominal value of Rp 369 million.
3. PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) PT Riset Perkebunan Nusantara dibentuk sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh PT Perkebunan Nusantara I sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT RNI (Persero) dan sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-713/MBU/2010 tanggal 30 September 2010 dan mengenai persetujuan pendirian Perseroan Terbatas PT Riset Perkebunan Nusantara. Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIIpada PT Riset Perkebunan Nusantara adalah sebesar 6,7% atau senilai Rp. 50 juta rupiah.
PT Riset Perkebunan Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn No. 01 Tanggal 20 Nopember 2010. PT Riset Perkebunan Nusantara adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penelitian, konsultan, konsultan penelitian ilmiah laboratorium, jasa pelatihan, pengolahan data, riset dan konsultasi, sertifikasi mutu produk dan hasil uji, survey, konsultan bidang sumber daya manusia, konsultasi bidang pertanian, jasa pemberantasan hama, jasa konsultan bidang industri, konsultan bidang bisnis, manajemen dan administrasi, jasa laboratorium analisa fisika kimia. PT Riset Perkebunan Nusantara menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian meliputi agroindustri, industri pertanian, perkebunan tanaman industri, rehabilitasi tanah dan reboisasi. Selain itu PT Riset Perkebunan Nusantara bergerak dalam bidang perdagangan yang meliputi ekspor impor dan perdagangan hasil perkebunan, hasil pertanian, peralatan pertanian dan perkebunan, pupuk organik,pupuk non organik dan penyubur tanaman, perdagangan hasil industri dan perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan khusus.
3. PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) PT Riset Perkebunan Nusantara was established under the Decree of General Meeting of Shareholders of (PT Perkebunan Nusantara I to XIV and PT RNI, in accordance to the letter of Minister of StateOwned Enterpises No. S-713/MBU/2010 dated 30 September 2010 and approval for establishment PT Riset Perkebunan Nusantara limited company. PTPN VII (Persero)’s shareholding at PT Riset Perkebunan Nusantara is 6.7% or equivalent to Rp 50 million.
PT Riset Perkebunan Nusantara was established under Notary Act of Hasbullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn No. 01 dated 20 November 2010. PT Riset Perkebunan Nusantara is a service company operating in research, consultancy, laboratory research consultancy, training, data processing, research and consulting, certification of product quality and test results, surveys, human resources consulting, agriculture consulting, pest eradication, industrial consulting, business consulting, management and administration, and physical-chemical laboratory analysis service. PT Riset Perkebunan Nusantara also operates in agricultural business including agro-industry, agricultural industry, industrial plantation, and land rehabilitation and re-greening. In addition, PT Riset Perkebunan Nusantara also operates in trading which includes exportimport of plantation products, agricultural products, plantation and agricultural supplies, organic fertilizers, non-organic fertilizers, industrial products and trading of measurement supplies and spare-parts, survey and laboratory supplies and special purpose scales.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
32
33
4. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPB Nusantara) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara merupakan hasil perubahan bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas sesuai surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-674/MBU/2010 tanggal 30 September 2010. Kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah sebesar 6,7% senilai Rp 1 Milyar. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara didirikan berdasarkan Akta Notaris N.M Dipo Nusantara PUA UPA, SH No. 4 Tanggal 16 November 2010 dan telah disetujui oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-60488.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 11 Desember 2010.
4. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPB Nusantara) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is a transformation of PTPN Common Marketing Office as required by the Minister of State-Owned Enterprises No. S-674/MBU/2010 dated 30 September 2010. PTPN VII (Persero)’s shareholding at PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is 6.7% or an equivalent of Rp 1 billion. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara was established under Notary Act of N.M Dipo Nusantara PUA UPA, SH No. 4 dated 16 November 2010 and further approved by virtue of Decree of Minister of Justice and Human Rights No. AHU-60488. AH.01.01. year of 2010 dated 11 December 2010.
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah perusahaan yang melakukan usaha dibidang perdagangan, pemasaran komoditas agro industri, pengelolaan komoditas agro industri serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan meliputi pengelolaan gudang, fasiitas penimbunan, dan transportasi, optimalisasi pemanfaatan sumberdaya untuk pendidikan dan pelatihan, jasa konsultan di bidang pemasaran komoditas agro industri dan pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh perusahaan.
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara is a company operating in trading, marketing and management of agro-industry products and optimizing of company' human resources for management of warehouse, stock-pilling facilities and transportation; optimizing of human resources in term of training and workshop, consulting services in marketing of agroindustry and optimizing of company’s given infrastructure and facilities.
Komposisi Pemegang Saham
Shareholding Composition
Sampai dengan akhir tahun 2011 saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Up to the end of 2011, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s shares were 100 percent owned by the Government of Republic of Indonesia.
KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM DAN OBLIGASI Chronology of Shares and Bonds Listing Pencatatan Saham Sampai dengan saat ini Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII belum dicatatkan di pasar modal.
Shares Listing Up to the present time, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII’s shares are not listed at the stock exchange.
Pencatatan Obligasi Pada tanggal 19 Maret 2004, Perusahaan telah mencatatkan obligasi yang diterbitkan sebagai hasil dari penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia), dengan nilai nominal sebesar Rp 225.000.000.000 yang terbagi dalam Seri A dan Seri B, masingmasing sebesar Rp 215.000.000.000 dan Rp 10.000.000.000. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Obligasi Seri A : Tingkat bunga obligasi tetap 13,875% per tahun dan akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2009. Obligasi Seri B : Tingkat bunga obligasi tetap 14,125% per tahun dan pada tahun pertama dan untuk tahun kedua hingga ketujuh bunga dihitung berdasarkan bunga SBI berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi 5% per tahun. Obligasi ini akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2011.
Bond Listing On 19 March 2004, the Company had its bond listed at the Surabaya’s Indonesian Stock Exchange. The bond was gained from the bond offering with a nominal value of Rp 225,000,000,000 divided in Serial A and Serial B, Rp 215,000,000,000 and Rp 10,000,000,000 respectively. The bond was not accompanied with warrant, and was under the following terms and conditions:
Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan dimulai sejak tanggal 26 Juni 2004. Perusahaan tidak membuat penyisihan dana pelunasan pokok obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan hasil penerbitan obligasi tersebut.
The bond interest is settled once in three months starting June 26, 2004. The Company did not reserve any allowance of the bond settlement as to optimize the use of such bond.
Bond Serial A : Fixed bond rate on interest of 13.875% per year to be bought back on March 26, 2009. Bond Serial B : Fixed bond rate of interest of 14.125% per year for the first year, while for another periode of second up to the seventh years, Bank Indonesian Certificate’s time interest of 3 months plus a premium of 5% per year is applied. The bond will be bought back on March 26, 2011.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
34
35
Obligasi tersebut telah memperoleh pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) yang dinyatakan dalam surat No.1616/PEF-Dir/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, dengan peringkat “A” (single A; stable outlook) untuk periode 22 Desember 2010 sampai dengan 26 Maret 2011. Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain Perusahaan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perusahaan kecuali yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan bagi kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus termasuk pemegang obligasi ini secara pari passu. Beban yang berhubungan dengan penerbitan obligasi meliputi biaya penjaminan obligasi, biaya konsultan dan beban lainnya diamortisasi selama masa sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) obligasi Seri B sebesar Rp 4.000.000.000.
The Bond received a rating from PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) as stated in letter number No.1616/PEF-Dir/XII/2010 dated 23 December 2010, with a rating of “A” (single A; stable outlook) for the period of 22 December 2010 to 26 March 2011. The Bond is not guaranteed with any collateral nor Company’s assets nor under guarantee of any other company whatsoever. All of the Company’s assets has been specially under warrant of its creditors, a guarantee for other creditors who are not specially guaranteed including the holders of such bond pari passu. Expenses incurring from issuance of such bond includes bond underwriting, consulting fee and other amortized expenses to be incurred up to the maturity of such bond. On 15 September 2005, the Company bought back the Bond B Serial of Rp 4,000,000,000.
Obligasi Seri A sebesar Rp 215.000.000.000 telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2009 dengan menggunakan fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mempunyai jumlah maksimum sebesar Rp 500.000.000.000 (Catatan 21). Pinjaman tersebut diperuntukkan antara lain untuk pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2009. Hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 6.000.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2011.
Bond Serial A amounting to Rp 215,000,000,000 matured and fully settled on 26 March 2009 under funding of long-term loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit limit of Rp 500,000,000,000 (Note 21). The loan was, among others, intended for settlement of bond maturing on 26 March 2009. The debt of bond as of tanggal 31 December 2010 amounting to Rp 6,000,000,000 was settled on 26 March 2011.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Stock Exchange Supporting Institutions and Professions
Nama dan alamat Penjamin Emisi/Name and Address of Underwriters: 1. PT Andalan Artha Advisindo : Equity Tower Building Lt.22 Jl. Jend. Sudirman Kav 52 - 53. Jakarta 1219 2. PT Mandiri Sekuritas : Plaza Mandiri Lt.28 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38 Jakarta 12190 - Indonesia 3. PT Danatama Makmur Sekuritas : Menara Global Lt.15, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta Selatan, DKI Jakarta 4. PT DBS Vickers Sekuritas : Plaza Permata Building, Top Floor Jl M.H. Thamrin Kav. 57 Jakarta 10350 Indonesia Konsultan Hukum : Hanafiah, Ponggawa Bangun Wali Amanat : PT Bank Niaga, Graha Niaga Lt.20 Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190 Lembaga Pemeringkat : PT Pefindo, Panin Tower Senayan City Lt.17 Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270, Indonesia Kantor Akuntan Publik : Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (E&Y), Wisma 46, Kota BNI Lt.25-28, Jl.Jend. Sudirman Kav. 25-28 Jakarta 10220 Notaris : Imas Fatimah, SH, Wisma Danamon Aetna Life, Lt.9 Jl. Jend. SudirmanKav. 45-46, Jakarta 12930
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Significant Moments
Januari:
January:
19 Januari 2011 Komisi II DPRD Sumatera Selatan mendukung rencana PTPN VII (Persero) untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan satu manajemen di Desa Sidomulyo, Banyuasin, Sumatera Selatan.
19 January 2011 Commission II of South Sumatra’s House of Representatives declared their support on PTPN VII (Persero) to develop the oil palm single management partnership project at the village of Sidomulyo, Banyuasin, South Sumatra.
22 Januari 2011 PTPN VII (Persero) menggelar pameran sekaligus menyerahkan bantuan Bina Lingkungan dan Kemitraan untuk masyarakat yang disampaikan Menko Kesra Agung Laksono dan disaksikan Bupati Way Kanan Bustami Zainuddin.
22 January 2011 PTPN VII (Persero) held and exhibition and disbursed the Community Assistance and Partnership funding to the community by the Coordinating Minister for People’s Welfares witnessed by the Regent of Way Kanan, Bustami Zainuddin.
Februari:
February:
22 Februari 2011 PTPN VII bekerjasama dengan Dinas Koperindag Kota Bandar Lampung memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terhadap mitra binaan usaha kecil guna memperbaiki kualitas produk.
22 February 2011 PTPN VII, working in collaboration with the City of Bandar Lampung’s Service for Cooperatives, Industry and Trade, organized a coaching program for improvement of knowledge and skill for product quality enhancement to the Company’s fostered smallscale enterprise partners.
Maret:
March:
4 Maret 2011 PTPN VII memberikan santunan kepada 1000 anak yatim pada kegiatan Tabligh Akbar yang dihadiri ribuan jemaah dengan penceramah Ustad Yusuf Mansyur.
4 March 2011 PTPN VII delivered a charity to 1,000 orphans during the observation of Tabligh Akbar event attended by thousands people featuring religious sermon by Ustad Yusuf Mansyur.
12 Maret 2011 Upacara puncak peringatan HUT ke-15 PTPN VII ditandai dengan peluncuran logo baru yang dihadiri oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar. Pergantian logo tersebut sebagai tanda perubahan dan adanya semangat baru serta menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi persaingan global.
12 March 2011 Peak event for 15th PTPN VII’s Anniversary celebration with launching of PTPN VII’s new logo. The event was attended by State Minister of State-owned Enterprises, Mustafa Abubakar. The logo change was indication of the Company’s preparedness in entering the global competition.
12 Maret 2011 Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar meresmikan Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung bersamaan dengan peringatan HUT PTPN VII yang ke-15. Forum Komunikasi tersebut diharapkan dapat mengembangkan berbagai aktivitas yang makin memperkuat jalinan komunikasi dan sinergitas di antara sesama BUMN di Provinsi Lampung.
12 March 2011 State Minister of State-owned Enterprises, Mustafa Abubakar, officially inaugurated the Communication Forum for Lampung Area State-owned Enterprises in observation of 15th Anniversary of PTPN VII. The communication forum is established for development of various related activities to strengthen communication and synergy ties among Lampung province state-owned enterprises.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
36
37
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Significant Moments
Maret:
March:
18 Maret 2011 PTPN VII memperoleh penghargaan dari Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. atas peran dalam menggerakkan roda pembangunan daerah khususnya dalam program kemitraan dengan UMKM dan petani,pelestarian lingkungan dan komitmen perusahaan dalam penyediaan lapangan kerja, keselamatan kerja serta menekan angka kecelakaan kerja.
18 March 2011 PTPN VII received an award from Lampung Province Governor Sjachroedin Z.P. for its role in moving the regional economy especially in terms of partnership with middle and small-scale enterprises and farmers, environment conservation, work safety and low accident rate.
29 Maret 2011 Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan PTPN VII menanam 200 ribu pohon mangrove di Desa Ruguk,Kecamatan Ketapang,Lampung Selatan dengan penanaman perdana oleh Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. didampingi oleh Direktur Utama PTPN VII (Persero) Andi Punoko.
29 March 2011 Owing to its commitment to environment care, PTPN VII planted 200,000 mangroves in the village of Ruguk, District of Ketapang, South Lampung. First tree was planted by Sjachroedin Z.P., Lampung Province Governor with Andi Punoko, President Director of PTPN VII (Persero).
April:
April:
Asisten Deputi Bidang Usaha Primer berkunjung ke Unit Usaha Bungamayang dan menandatangani prasasti Program Revitalisasi Pabrik Tahap I.
Asisstant Deputy for Primary Business Section made a visit to Bungamayang Business Unit for signing of Phase 1 of Factory Revitalization Program.
Mei:
May:
Forum Karet PTPN VII wilayah Lampung terbentuk dan menjadi tonggak sejarah dalam kebangkitan komoditas karet di PTPN VII. Di samping itu Forum tersebut bertujuan untuk memberikan solusi serta memetakan permasalahan komoditas karet di lingkungan PTPN VII.
Lampung Area PTPN VII Rubber Forum was formed and became a milestone for rubber commodity reawakening at PTPN VII. In addition to that, the Forum was intended to give solution and mapping of rubber commodities issue within PTPN VII.
31 Mei 2011 Kantor Direksi PTPN VII (Persero) memperoleh penghargaan zero accident dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan (SMK3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atas dedikasi dan prestasi serta keberhasilan pembina K3 dalam mendorong dan membudayakan K3.
31 May 2011 PTPN VII Directors’ Office received award on zero accident and management system of Work Safety and Health from the Ministry of Manpower and Transmigration for its dedication and achievement of Work Safety and Health coach in encouraging and driving the work safety and health culture.
Juni:
June:
Dalam rangka meningkatkan kerjasama pengembangan ekonomi dan industri, Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat berkunjung ke PTPN VII (Persero) untuk melihat peluang bisnis yang dapat dikembangkan antara kedua belah pihak.
In lieu of promotion of economic and industrial development, a United States of America Embassy staffer made a visit to PTPN VII (Persero) to seek potential business opportunities for both parties.
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Significant Moments
Juni:
June:
30 Juni 2011 PTPN VII (Persero) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 yang dilaksanakan oleh Dunamis Human Capital dan Majalah Business Review yaitu dalam kategori Diverse Industry sebagai The Best for Human Capital Index (HC Index) dan The Best for Employee Net Promoter Score (IPS)
30 June 2011 PTPN VII (Persero) was awarded title of The Best for Human Capital Index (HC Index) and The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) for the category of Diverse Industry during the Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 organized by Dunamis Human Capital and Business Review Magazine.
Juli:
July:
28-30 Juli 2011 Menindaklanjuti instruksi Menteri BUMN dalam menjaga harga pasar bahan sembako pada bulan Ramadhan, Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung mengadakan Pasar Murah BUMN Peduli di wilayah kota Bandar Lampung sebanyak 33.000 paket.
28-30 July 2011 Following-up the Minister of State-owned Enterprises instruction for maintaining stability of 9 staple foods in anticipation of the Ramadhan observation, the Lampung Area State-owned Enterprises Communication Forum gave the State-owned Enterprise Care Bazaar in the city of Bandar Lampung, offering 33,000 packages of lowpriced staple-food.
Agustus:
August:
17 Agustus 2011 Bersamaan dengan upacara Peringatan HUT ke-66 RI pada 17 Agustus 2011, menyerahkan dana pinjaman kemitraan bagi UMKM dan petani sebesar Rp 6,4 milyar lebih, penyaluran tersebut sebagai salah satu upaya untuk memberdayakan UMKM dan petani dalam percepatan pembangunan perekonomian nasional.
17 August 2011 In relations to the celebration of 66th Indonesian Independence on August 17th, 2011, the Company supplied partnership loan to middle-small scale enterprises amounting to Rp 6.4 billion. The loan was part of the Company’s effort in helping empower the small-middle scale enterprises and farmers for its participation in the national economic acceleration scheme.
18 Agustus 2011 Dengan jaminan PTPN VII (Persero), Bank Mandiri mengucurkan kredit revitalisasi perkebunan kelapa sawit kepada petani plasma anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) “Sejahtera Bersama” senilai Rp 82 milyar lebih.
18 August 2011 Under PTPN VII (Persero)’s guarantee, Bank Mandiri disbursed the oil palm revitalization credit to plasma farmers who are members of Multipurpose Cooperative “Sejahtera Bersama” in the amount of more than Rp 82 billion.
19 Agustus 2011 Memaknai Ramadhan tahun 1432 Hijriyah, PTPN VII (Persero) memberikan santunan kepada 4.601 anak yatim di Bandar Lampung dan 3.300 anak di wilayah kerja PTPN VII (Persero) yang tersebar di provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan.
19 August 2011 In respect to 1432 H Ramadhan observation, PTPN VII (Persero) supplied a charity for 4,601 orphans Bandar Lampung and 3,300 orphans in PTPN VII (Persero) work areas in provinces of Bengkulu and South Sumatra.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
38
39
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Significant Moments
September:
September:
21-23 September 2011 Sebanyak 80 petani Tebu Rakyat binaan PTPN VII dan PT.Bukit Asam melaksanakan program sinergi antar BUMN dengan melakukan lokakarya dan studi lapangan ke PG di Jawa Tengah. Oktober:
21-23 September 2011 80 People’s Sugarcane famers under PTPN VII and PT.Bukit Asam’s fostering scheme held the inter-state-owned enterprises synergy programs by organizing workshop and field studies in some sugar mills in Central Java.
14 Oktober 2011 Kementerian BUMN mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Menteri Negara BUMN PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaaan Pengadaan Barang & Jasa BUMN yang diikuti oleh seluruh BUMN se-wilayah Lampung guna mewujudkan peraturan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
14 October 2011 The Ministry of State-owned Enterprises held a socialization on Regulations of State Minister of State-owned Enterprises no. PER-05/MBU/2008 on General Guideline for State-owned Enterprises’ Goods and Services Procurement, attended by all the state-owned enterprises in Lampung as to seek for proper implementation of such regulations as well as proper undertaking of good corporate governance principles.
18 Oktober 2011 Guna pengamanan seluruh aset BUMN dari sisi hukum, PTPN VII menjalin kerja sama dalam bidang hukum perdata dan tata usaha anegara dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU di Kantor Kejati Bengkulu.
18 October 2011 In order to secure all of the State-owned Enterprises’ assets in legal terms, PTPN VII tied collaborative work in terms of commercial laws and state-administrative laws with the Bengkulu General Appeal Attorney. The collaboration was commenced under signing of MoU at the Bengkulu General Appeal Attorney.
28-30 Oktober 2011 PTPN VII bekerja sama dengan Pengurus Daerah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (Pengda PTMSI) menunjukkan kepedulian dalam pengembangan olahraga di provinsi Lampung dengan menyelenggarakan PTM 7 Open Tournament guna mengembangkan potensi dan menjaring bibit-bibit atlet tenis meja.
28-30 October 2011 PTPN VII, in collaboration with the Regional Association of Indonesia’s Table Tennis, sought to develop the Lampung Province sports by holding PTM 7 Open Tournament as to help develop related potentials and scout for talented table tennis players.
November:
November:
24 November 2011 PTPN VII meraih peringkat I pada ajang AAI Award 2011 yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Auditor Internal (AAI).
24 November 2011 PTPN VII reached First Rank in the AAI Award 2011, held by Central Association of Internal Auditors.
24 November 2011 PTPN VII menerima penghargaan IT Governance Award 2011 sebagai terbaik I untuk kategori perkebunan, pertanian, kehutanan dan perikanan.
24 November 2011 PTPN VII reached title of the First Best at the IT Governance Award 2011 for category of plantation, agriculture, forestry and fishery.
October:
PERISTIWA–PERISTIWA PENTING
Significant Moments
November:
November:
25 November 2011 Dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan nasional, PTPN VII melaksanakan penanaman berupa jagung seluas 2.250 Ha serta memberikan pinjaman modal budidaya kepada kelompok tani di Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan dan Tulang bawang.
25 November 2011 In support to the national food resistance program, PTPN VII conducted corn plantation in an area of 2,250 ha along with supply of related loan for cultivation to the farmers groups in the regencies of Pringsewu, Pesawaran, Lampung Timur, Metro, Lampung Selatan and Tulang Bawang.
29 November 2011 Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka mengetahui lebih dekat permasalahan dan perkembangan perusahaan BUMN di Lampung yaitu PTPN VII, PT Bukit Asam, dan PT Semen Baturaja.
29 November 2011 Commission VI of Republic of Indonesia’s House of Representatives made a work visit to get better picture of problems and development of state-owned enterprises in Lampung area, namely to PTPN VII, PT Bukit Asam, and PT Semen Baturaja.
30 November 2011 PTPN VII (Persero) memperoleh anugerah lingkungan untuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup (PROPER) dari Kementerian Lingkungan Hidup.
30 November 2011 PTPN VII (Persero) received an environment award for Program of Rank Assessment for Company’s Performance in terms of life environment management (PROPER) from the Ministry of the Environment.
Desember:
December:
6 Desember 2011 Keluarga Besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Lampung berkunjung ke Kantor Direksi PTPN VII dan berdiskusi dengan Direktur Utama PTPN VII (Persero) H.Andi Punoko mengenai sinergi dalam bidang pendidikan.
6 December 2011 The Big Family of Indonesia’s Journalist Association, Lampung Branch, made a visit to the PTPN VII’s Directors’ Office for discussion with PTPN VII (Persero)’s President Director, H. Andi Punoko, VII) on education synergy.
10 Desember 2011 PTPN VII Distrik Way Sekampung membantu 5.000 bibit pohon penghijauan kepada warga 78 RT di Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap rehabilitasi lingkungan hidup.
10 December 2011 PTPN VII’s Way Sekampung’s District supplied 5,000 plan seedlings to people in 78 neighborhoods in the District of Rajabasa, Bandar Lampung, being the Company’s form of concern to the area’s life environment rehabilitation.
13-16 Desember 2011 PTPN VII (Persero) memberikan pembekalan tentang kewirausahaan kepada mitra binaan UMKM untuk meningkatkan wawasan dan relasi bisnis dengan pendampingan dari LPP Yogyakarta.
13-16 December 2011 PTPN VII (Persero) gave training on entrepreneurship to its fostered partners in order to promote the latter’s insight and business relations, training which was given under assistance from LPP Yogyakarta.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
40
41
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certification I.
Dari hasil pengelolaan lingkungan yang berkesinambungan, pada tahun 2011 ini Peringkat Kinerja Lingkungan yang diperoleh Unit-Unit Usaha Perseroan sebagai berikut:
JENIS UNIT USAHA PERINGKAT BADAN YANG MENGELUARKAN PABRIK/
MASA BERLAKU
Types of Business/ Level Factory Units
Issuing Instituti ons
Validity
PPKR
Kedaton
Hijau/Green
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Pematang Kiwah
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Way Berulu
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Tulungbuyut
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Baturaja
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
Beringin
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
Musilandas
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
Tebenan
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
PPKS
Rejosari
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Bekri
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Sungai Niru
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
Sungai Lengi
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
Betung
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Betung
Biru/Blue
Pemprov Sumsel/South Sumatra Province Government
1 tahun/year
PG
Cinta Manis
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
Bungamayang
Biru/Blue
Kementerian Lingkungan Hidup/Ministry of Environment
1 tahun/year
I. Owing to its sustainable environment management measurement, in 2011, Environment Performance Level of the Company’s Business Units are as follows:
Pada tahun 2012 ini terdapat peningkatan Peringkat Kinerja Lingkungan yang didapat Unit Usaha Kedaton, dari sebelumnya Peringkat Biru menjadi Peringkat Hijau. Untuk tahun 2012 diupayakan ada tiga Unit Usaha yang akan ditingkatkan Peringkat Kinerja Lingkungannya yaitu: Unit Usaha Bungamayang, Unit Usaha Bekri, Unit Usaha Tulungbuyut.
In 2012, an improved Environment Performance Level was recorded by the Kedaton Business Unit, from originally Blue Level to Green Level. In 2012 three business unit will undergo some improvement in terms of environment performance, namely: Bungamayang, Bekri and Tulungbuyut business units.
II. PTPN VII (Persero) meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 yang dilaksanakan oleh Dunamis Human Capital dan Majalah Business Review yaitu dalam kategori Diverse Industry sebagai The Best for Human Capital Index (HC Index) dan The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) pada bulan Juni 2011. Penghargaan tersebut diberikan atas usaha dan komitmen perusahaan dalam upaya memperkuat kebersamaan dan meningkatkan kinerja karyawan.
II. PTPN VII (Persero) was awarded title of The Best for Human Capital Index (HC Index) and The Best for Employee Net Promoter Score (IPS) for the category of Diverse Industry during the Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2011 in June 2011 organized by Dunamis Human Capital and Business Review Magazine. The award was given for the Company’s effort and commitment to strengthening and improvement of the employee’s performance.
III. Pada penghargaan IT Governance Award BUMN 2011 yang diadakan pada bulan November 2011, PTPN VII (Persero) meraih IT Governance Award Terbaik I dari Kementerian BUMN untuk kategori BUMN Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Penghargaan diberikan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Kementerian A. Pandu Djajanto di Hotel Inna Garuda Yogyakarta dan diterima oleh Manajer Sistem & Teknologi Informasi, Bambang Sunaryo.
III. During the IT Governance Award BUMN 2011 event, held in November 2011, PTPN VII (Persero) reached the First Best IT Governance Award from the Ministry of State-owned Enterprises for category of State-owned Enterprises of Plantation, Agriculture, Forestry and Fishery. The award was forwarded by Deputy for Strategic Planning and Restructuring Section, Ministry of State-Owned Enterprises, A.Pandu Djajanto at Hotel Inna Garuda Yogyakarta, received by the Company’s Manager of Information Technology and System, Bambang Sunaryo.
IV. Pada ajang Asosiai Auditor Internal (AAI) Award 2011 yang diadakan oleh Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Auditor Internal pada bulan November 2011, PTPN VII (Persero) memperoleh peringkat I. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Bidang Pembinaan Akuntan Publik Kementerian Keuangan Agus Suparjo di Hotel Santika Premiere, Jakarta dan diterima oleh Manajer Satuan Pengawasan Internal (SPI), Musyafak.
IV. During the Internal Auditors Association Award 2011, held by the National Association of Internal Auditors in November 2011, PTPN VII (Persero) reached The First Rank. The award was forwarded by Agus Suparjo, Chief of Public Accountant Supervision, Ministry of Finance as Hotel Santika Premiere, Jakarta and was received by Musyafak, the Company’s Manager for Internal Control Unit.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
42
43
JARINGAN KERJA PERUSAHAAN The Company's Operation Network
The Company’s operation area is located in three different provinces, namely : • Province of Lampung (consisting of 2 districts with 10 business units) • Province of Sumatera Selatan (consisting of 2 districts with 14 business units) • Province of Bengkulu (consisting of 1 district with 3 business units).
The Company’s operation area is located in three different provinces, namely : • Province of Lampung (consisting of 2 districts with 10 business units) • Province of Sumatera Selatan (consisting of 2 districts with 14 business units) • Province of Bengkulu (consisting of 1 district with 3 business units).
29
27 26
25
28
33 19
18
17
14 20
30
16
21 32 15 31
Kantor Pusat/Head Office Jl. Teuku Umar No 300 Bandar Lampung 35141, Lampung Telepon : 0721 - 702233 (hunting) Fax : 0721 - 702775 Kantor Perwakilan/Representative Office (LO) Jl. Darmawangsa X, Kav. 2 Kebayoran Baru, Jakarta 12150 Telepon : 021 - 7237224 Fax : 021 - 7244140 Distrik Bengkulu/Bengkulu District Jl. Pangeran Natadirja Km. 7 No. 65 Bengkulu 38225 Telepon : 0736 - 21302 Fax : 0736 – 21302 Distrik Banyuasin/Banyuasin District Jl. Kol. H. Barlian Km. 9,5 Palembang, Sumatera Selatan 30152 Telepon : 0711 - 411418 Fax : 0711 - 410237 Distrik Muara Enim/Muara Enim District Jl. Inovasi, Desa Panangjaya, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan Telepon : 082881484438 Fax : 073 - 4422100 Distrik Way Sekampung/Way Sekampung District Jl. Pramuka No. 11/24, Rajabasa, Bandar Lampung Lampung, 35144 Telepon : 0721 - 705546 Fax : 0721 - 705546 Distrik Way Seputih/Way Seputih District Jl. Negara 62, Yukum Jaya Bandar Jaya, Lampung, 34163 Telepon : 0725 - 26510 Fax : 0725 - 26510
NO. BAGIAN NO. DISTRICTS
KOMODITAS COMMODITIES
LAMPUNG/LAMPUNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
22
24
23
12
13
9 11
10 5 7
8
6
3 2
4 1
Kantor Pusat/Head Office Distrik Way Sekampung/ Way Sekampung District Karet/Rubber UU Kedaton/ Kedaton Business Unit Karet/Rubber UU Pematang Kiwah/ Pematang Kiwah Business Unit Karet/Rubber UU Rejosari/ Rejosari Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm UU Way Berulu/ Way Berulu Business Unit Karet/Rubber UU Bergen/ Bergen Business Unit Karet/Rubber UU Way Lima/ Way Lima Business Unit Karet/Rubber Distrik Way Seputih/ Way Seputih District UU Bekri/ Bekri Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm UU Padang Ratu/ Padang Ratu Business Unit Kelapa Sawit/Oil Palm UU Tulungbuyut/ Tulungbuyut Business Unit Karet/Rubber UU Bungamayang/ Bungamayang Business Unit Sugar
SUMATERA SELATAN/SOUTH SUMATRA 14 Distrik Muara Enim/ Muara Enim District 15 UU Beringin/ Beringin Business Unit 16 UU Baturaja/ Baturaja Business Unit 17 UU Sungai Niru/ Sungai Niru Business Unit 18 UU Sungai Lengi Inti/ Sungai Lengi Inti Business Unit 19 UU Sungai Lengi Plasma/ Sungai Lengi Plasma Business Unit 20 UU Senabing/ Senambing Business Unit 21 UU Pagar Alam/ Pagar Alam Business Unit 22 Distrik Banyuasin/ Banyuasin District 23 UU Cinta Manis/ Cinta Manis Business Unit 24 UU Musilandas/ Musilandas Business Unit 25 UU Tebenan/ Tebenan Business Unit 26 UU Betung/ Betung Business Unit 27 UU Betung Krawo/ Betung Krawo Business Unit 28 UU Talangsawit/ Talangsawit Business Unit 29 UU Betanyan/ Betanyan Business Unit BENGKULU/BENGKULU 30 Distrik Bengkulu/ Bengkulu District 31 UU Talopino/ Talopino Business Unit 32 UU Padang Pelawi/ Padang Pelawi Business Unit 33 UU Ketahun/ Ketahun Business Unit
Laporan Tahunan 2011
Karet/Rubber Karet/Rubber Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa Sawit/Oil Palm Karet/Rubber Teh/Tea
Gula/Sugar Karet/Rubber Karet/Rubber Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa Sawit/Oil Palm
Kelapa Sawit/Oil Palm Karet/Rubber Karet/Rubber
PTPN VII
44
45
SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources
Sumber daya manusia Perseroan dikelola sesuai dengan ruang lingkup manajemen SDM sejak proses perencanaan, rekrutrmen, pemeliharaan, pengimbalan, pengembangan hingga pensiun. Manajemen SDM dilakukan secara sinergis oleh Manajemen di Tingkat Perusahaan, Distrik, Bagian dan Unit Usaha. Di lingkungan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), karyawan disebut sebagai ’Pekerja’.
The Company’s human resource has been managed according the human resource management principles ranging from planning, recruitment, maintenance, rewarding, development up to the retirement. The human resources management has been conducted in synergy in the Company, Districts, Section and Business Unit levels. Within the Company, employees are called ‘workers’.
Komposisi pekerja Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII pada tahun 2011 adalah seperti yang digambarkan pada tabel berikut:
PTPN VII (Persero) worker’s composition as of 2011 is as described below:
Strata/RANK Pembina/Manager Penata/Assistant Manager Pengatur/Regulator Supervisor/Supervisor Juru/Technician Pelaksana/Worker Jumlah/Total
PENDIDIKAN/Education Post-graduate Graduate Undergraduate Diploma III Diploma I/ Diploma II Senior High School Junior High School Elementary School Jumlah/Total
2010
2011
%2011 % thd/to 2010
44 118 391 2,443 1,875 9,271
49 114 418 2,671 2,072 8,479
111.36% 96.61% 106.91% 109.33% 110.51% 91.46%
14,142
13,803
97.60%
2010
2011
%2011 % thd/to 2010
1 29 486 116 53 4,004 1,840 7,613
1 26 517 117 52 4,222 1,837 7,031
100.00% 89.66% 106.38% 100.86% 98.11% 105.44% 99.84% 92.36%
14,142
13,803
97.60%
Program Pelatihan Karyawan Sepanjang tahun 2011, Perseroan menjalankan Program Pelatihan karyawan dengan biaya sebagai berikut:
URAIAN/DESCRIPTION
Employee’s Development Program In 2011, the Company conducted employee’s training programs as detailed below:
2011
Kursus Jabatan/Positional Courses - KMPL - KMP - KMPM - KMPD - PCIM Kursus Pemeriksaan/Auditing Course - Kursus Dasar Pem.Audit Intern & Lanjutan di STAN & YPIA/ Basic and Advance Course on Internal Auditing at STAN & YPIA - Program QIA/QIA Programs In House Training/Pelatihan/In House Training - Kantor Direksi/Unit Usaha Directors’ Office/Business Units Usaha
2010 %2011 thd/to 2010
72.880.400 52.235.700 207.126.401 328.404.400 55.083.350
- 139.351.900 240.718.800 138.660.600 76.008.250
37,48 86,04 236,84 72,47
196.504.400
106.387.500
184,71
-
-
-
3.638.989.612
1.473.665.602
246,93
392.773.575
48,09
182.780.600
54,77
24.180.000
649,01
113.234.818
-
197.507.400 133.822.000
495,97 21,47
570.062.400
336,91
231.512.742 549.939.500 226.206.378
46,19 213,49 206,84
177.116.000
189,69
6.149.000
209,16
13.459.005
314,25
10.066.065.332
4.993.536.070
201,58
1.968.289.952
1.084.019.800
181,57
526.069.987
1.825.961.192
28,81
2.728.554.589
2.909.980.992
93,77
12.794.619.921
7.903.517.062
161,89
Field & Mill Day Study Banding/Comparative Study - Kantor Direksi/Unit Usaha 188.885.200 Directors’ Office/Business Units Peningkatan Kinerja Pabrik - Kantor Direksi/Unit Usaha 100.100.200 Directors’ Office/Business Units SMK3/Hiperkes SMK3/Hygiene and Health - Kantor Direksi/Unit Usaha 156.929.700 Directors’ Office/Business Units Evaluasi Monitoring Monitoring Evaluation - Evaluasi Monitoring IHT - IHT Monitoring Evaluation Pelatihan Purna Karya Post Service Training Pendidikan S2 & D3 Graduate and Post-graduate Education Pendidikan S2/Graduate 979.570.139 Pendidikan D3/Post-graduate 28.734.000 Konsultan SDM/HRD Consulting - Konsultan SDM/ HRD Consulting 1.920.619.749 Seminar/Lokakarya/Seminar/Workshop Direksi/Komisaris/ Directors/Commissioner 106.939.660 - Kepala Bagian/Manajer UBS/UU 1.174.040.057 - Kepala Urusan/Sinder Kepala/ 467.890.785 Section Heads/Unit Business Managers - Gol. IIIA-IIID-Kandir & UU 335.975.250 Category of IIIA-IIID- Directors’ Office and Business Units - Gol. IA - IID-Kandir & UU 12.861.000 Category of IA-IID-Directors’ Office and Business Units Lain-Lain/Others - Foto Copy, Cetak Buku, EAP Kend. 42.295.329 Photo Copy, Printing, transports JUMLAH PENGEMBANGAN/TOTAL DEVELOPMENT Kualifikasi/ACT/Pemetaan/ Qualification/ACT/Mapping - Kantor Direksi/Unit Usaha/ Directors’ Office/Business Units RekrutRetooling/Sinder/Recruitment Mabes/Krani Kepala/Mabes/Senior Clerks Mandor/Krani/Kampanye/ Foremen/Clerks/Campaign
234.194.650
Pemanen/Penyadap/Permanent/Tappers JUMLAH KUALIFIKASI & REKRUT TOTAL QUALIFICATION & RECRUITMENT TOTAL/TOTAL
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
46
47
Program Pelatihan bagi karyawan tersebut diadakan secara terbuka dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi semua pekerja dari seluruh strata untuk pengembangan profesi yang bermanfaat bagi perusahaan.
The employee training programs were open to all employees and available for all workers of all levels for professional development beneficial to the Company.
Jenis Kursus/Course Type
Kursus Jabatan yang diikuti oleh Pekerja Pimpinan/ Positional course attended by the management Kursus pemeriksaan bagi pekerja Bagian SPI/ Auditing Course for Internal Audit Unit In House Training yang dilaksanakan antara lain/ In House Trainings: - Leadership/Kepemimpinan - PKBL & SDM/Umum/PKBL & SDM /General Affair - Proses dan penyusunan Material Balance/ Processing and Making of Material Balance - Pengelolaan Air Limbah/Waste Management - Kejuruan Mesin Produksi/Productions Machineries Course - Persiapan Giling di UU Gula/ Milling Preparation in sugar business units - ESQ/ESQ - Pemeliharaan/Maintenance of oil palm non - productive plants Studi Banding yang dilaksanakan antara lain/Comparaties Studies: - Tata kelola Air ke PT Swadaya Indo Palma (Palembang)/ Water management with PT Swadaya Indo Palma (Palembang) - Studi Banding Pembekalan Masini Yunior di Pabrik Gula Jawa Timur/ Comparatives Study for Junior Machine Operator at an East Java Sugar Mill - Studi Banding PKBL di Jawa Tengah/ PKBL Comparatives Study in Cental Java Pelatihan Peningkatan Kinerja Pabrik dilaksanakan dengan Kursus Chemiker/ Training for Factory Percormance Improvement to be done under Chemical Courses Pelatihan SMK3 antara lain/ Training on Management System for Work Health and Safety - Pelatihan calon ahli K3/ Training for Work Health and Safety Expert Candidates - Seminar Pelayanan dan Biaya Kesehatan/ Seminar for Health Service and Expense - Pelatihan Sertifikasi Operator Mesin Uap/ Training for Certification of Gas Machine Operator - Pelatihan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat/Angkut/ Training for Certification of transport Machine Operator Pendidikan S2 dan D3 antara lain/ Graduate and Psot – Graduate Education : - S2 di Dalam dan di Luar Negeri/ Graduate studies both domestic and overseas - Pendidikan Diploma 3 untuk paramedic/Bidan/ Diploma 3 training for paramedics/midwives Seminar / Lokakarya/Seminar/Training : Pengiriman Peserta secara selektif sesuai kebutuhan/ Selective participant as necessary Kualifikasi/Pemetaan/Qualification/Mapping : Dilaksanakan sesuai kebutuhan/ to be conducted as necessary
Peserta/Participants Direksi/ Director
Pembina/ Penata/ Pengatur/ Penyelia/ Juru/ Pelaksana/ Calon Pekerja/ Manager Assistant Regulator Penyelia Technician Supervisor Candidates
IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN Management Analysis and Review on the Company's Performance TINJAUAN PRODUKSI Production Review
KARET Rubber
KELAPA SAWIT Oil Palm
TEH Tea
TEBU Sugar Cane
TINJAUAN KEUANGAN Financial Review
LABA RUGI Profite-Loss
Program Pengembangan Perusahaan Corporate Development Programs
Strategi Pemasaran dan Analisa Pasar Per Komoditi Marketing Strategy and Market Analysis per Commodity
Informasi Lain Terkait Kinerja Manajemen Other Related Information on Management Performance
TINJAUAN PRODUKSI Production Review
Perseroan mengelola budidaya tanaman dengan mempertimbangkan kondisi sumber daya perseroan dan kapabilitasnya dengan mempertimbangkan aspek fungsional yang difokuskan kepada penggalian potensi internal secara optimal dan pemanfaatan peluangpeluang eksternal yang ada sesuai dengan komoditi di wilayahnya. Total areal Perseroan terbagi ke dalam beberapa kategori yaitu, Tanaman Menghasilkan (TM) Inti produktif seluas 52.930 ha, dan Tanaman Menghasilkan Inti Non Produktif seluas 5.302 ha, Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) seluas 22.578 ha dan Tanaman Baru (TB), Tanaman Ulang (TU) serta Tanaman Konversi (TK) seluas 7.797 ha, sehingga keseluruhan luas kebun inti sejumlah 88.607 ha, di luar pengelolaan areal kebun plasma dan Tebu Rakyat seluas 30.279 ha. The Company manages the plant cultivation based on its prevailing resource and capability with functional consideration focused on its optimum internal potential and use of external opportunities based on underlying commodities in its operational areas. The Company’s total area is grouped into some categories, namely Core Productive Plants (CPP) of 52,930 ha NonProductive Core Plants (NCP) of 5,302 ha, NonProductive Plants (NPP) of 22,578 ha and New Plants (NP)/Replants(R )/Converted Plants (CP) of 7,797 ha, totaling to core plantation area of 88,607 ha, excluding management of plasma plantation and local people organized sugar canes of 30,279 ha.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
48
49
Areal yang diusahakan/Area in operation: Uraian/ Description
INTI/ NUCLEUS
TM/
TB/ TB
TU/ TU
TK/ TK
2.258 - -
6.993 2.284 -
585 - -
1.648 - -
- - -
18.420 11.096 6.421
- - 6.046
18.420 11.096 12.467
3.762 14.849 9.721 1.430
1.878 - - -
2.418 7.679 - 8
310 239 - -
955 1.802 - -
- - - -
9.323 24.569 9.721 1.438
- 20.000 365 -
9.323 44.569 10.086 1.438
999 -
1.016 -
2.678 518
114 -
2.144 -
- -
6.951 518
- 3.868
6.951 4.386
11.697 23.661 16.142 1.430
5.152 - - -
12.089 10.481 - 8
1.009 239 - -
4.747 1.802 - -
- - - -
34.694 36.183 16.142 1.438
- 23.868 6.411 -
34.694 60.051 60.051 1.438
52.930
5.152
22.578
1.248
6.549
-
88.457
30.279
118.736
Non Productif/ Non – Productive
LAMPUNG / LAMPUNG Karet/Rubber 6.936 Kelapa Sawit/Oil Palm 8.812 Tebu/Sugar Canes 6.421 SUMSEL/SOUTH SUMATRA Karet/Rubber Kelapa Sawit/Oil Palm Tebu/Sugar Canes Teh/Tea BENGKULU/BENGKULU Karet/Rubber Kelapa Sawit/Oil Palm TOTAL/TOTAL Karet/Rubber Kelapa Sawit/Oil Palm Tebu/Sugar Canes Teh/Tea
PLASMA/ TOTAL/ PLASMA TOTAL
TBM/ TBM
Produktif/ Productive
Total INTI/ Total NUCLEUS
Perseroan melaksanakan pembangunan dan pengembangan agribisnis sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis. Untuk mencapai sasaran diatas perseroan melakukan perbaikan fundamental aset yang merupakan program terobosan dalam memperkuat fundamental aset. Dalam mengawal perbaikan fundamental asset, perseroan melakukan replanting tanaman yang sudah tidak ekonomis, pengelolaan budidaya tanaman, teknik budidaya yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lahan di wilayah kerja antara lain:
The Company conducts and develops its agribusiness based on the healthy, strong and sustainable principles within the economic business scale. To reach the goals, the Company has undertaken necessary fundamental assets improvement which has come as a breakthrough program for strengthening its fundamental assets. In conducting the fundamental asset improvement, the Company did replanting efforts to plants deemed as uneconomical, plantation cultivation management, and cultivation techniques adjusted to the given land characteristics and condition in:
1. Manajemen Tanaman A. Manajemen tanaman tahunan: a. Wilayah dengan topografi datar/ bergelombang. Pengelolaan lahan dilakukan dengan pengolahan tanah secara optimum yaitu bajak dan harrow dengan interval waktu sesuai kebutuhan (3 minggu), hal ini bertujuan untuk mempersiapkan lahan guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman secara optimal. b. Wilayah dengan topografi bergelombang/ berbukit. Dilakukan konservasi lahan dengan pembuatan terassering dan rorak untuk menjaga tingkat kesuburan media tanaman dan meminimalisir resiko erosi tanah.
1. Plant Management A. Annual Plant Management: a. Areas with flat/wavy topography. Plant management is done in an optimum way by applying ploughs and harrows with intervals adjusted as required (3 weeks). This is intended to prepare the land for optimum growth and development.
b. Areas with wavy/hilly topography. Land conservation is done by making terraces and pitch-bunds in order to maintain land fertility and avoid the risk of land erosion.
c. Wilayah pasang surut. Dilakukan tatakelola air (water management) dengan pembuatan dan pemeliharaan saluran drainase primer, sekunder dan tersier serta pembuatan pintu-pintu air. d. Wilayah dengan Iklim tegas (bulan kering >3 bulan, water defisit > 200 mm per tahun). Dilakukan antisipasi melalui pembuatan embung-embung untuk memperpanjang daya dukung air dalam tanah.
c. Areas with unstable water supply. Water management is applied by making and maintaining primary, secondary, tertiary, and construction of water locks.
B. Manajemen tanaman semusim: a. Penambahan jumlah embung dan pompa irigasi untuk memperluas areal yang teririgasi. b. Memperbaiki struktur tanah dengan cara menambahkan kompos yang berbahan baku dari ex-blotong dan abu.
B. Management of Seasonal Plants: a. Supply of additional water reservoirs and irrigation pumps for more irrigated areas. b. Improvement of soil structure by adding sugar cane waste and ashbased composts.
2. Best management Practices (BMPs) Pada pelaksanaan Tanaman Ulang (TU) Perseroan tetap berprinsip pada Best Management Practices (BMPs) yaitu teknik budidaya yang menjamin pertumbuhan tanaman yang baik dan berproduktifitas tinggi dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penerapan BMPs oleh manajemen ditujukan untuk meningkatkan daya dukung lahan dengan penambahan bahan organik berupa tandan kosong kelapa sawit, pupuk kompos, penggunaan LCC jenis Mucuna bracteata yang dapat menurunkan tingkat erosi tanah dan menambah unsur hara tanah dari seresahnya serta pemanfaatan tehnologi biopori untuk menekan laju run off.
2. Best Management Practices (BMPs) In term of replanting, the Company sticks to the principles of Best Management Practices (BMPs), namely a cultivation techniques which assures good and productive growth of plants with minimum negative impacts to the environment. Application of BMPs is aimed at improving the soil support by adding organic stuff such as palm oil empty bunches, compost fertilizer, use of Mucuna bracteata type LCC which decreases level of land erosion and increases its soil nutrients and organic litters, and the use of biopori to keep the rate of run off low.
d. Areas with fixed climate (more than 3 months of draught, with water deficit of > 200 mm per year). Anticipation is made by preparing water reservoirs to extend water support.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
50
51
3. Perbaikan klon/varietas Selain dari pada itu perseroan juga melaksanakan perbaikan bahan tanaman (klon/varietas tanaman) dengan klon/ varietas unggulan generasi 4 (empat) yang lebih sesuai (adaptable) dengan kondisi iklim (Khusus tanaman semusim disesuaikan dengan sifat kemasakan) di wilayah perseroan. a. Tanaman Karet - PB 260 - IRR 118 - IRR 112 Varietas tersebut mempunyai potensi produksi /Ha karet kering > 2.000 kg/Ha b. Tanaman kelapa sawit - DP Sriwijaya dan Dami Mas, - DP Simalungun, - DP Dumpi, - DP Yangambi dan DP Lame Varietas tersebut mempunyai potensi produksi CPO/ha > 5.300 kg/ha. c. Tanaman Teh - Gambung 7 - Gambung 9 - Gambung 10 - Gambung 11 - Kiara - Asamika - Cin - TRI 2024 dan TRI 2025 Varietas tersebut mempunyai potensi produksi > 3.000 kg kering/ Ha d. Tanaman Tebu - Masak Awal (MA)=BM 9603, BM 96113 - Masak Awal Tengah (MA-T)=PS 5051, PS 9044 - Masak Tengah (MT)=BM 9514, BM 9605 - Masak Tengah lambat (MT-L)=PS 864, PSJT 941 Varietas tersebut mempunyai potensi produksi per Ha > 80 ton tebu per Ha dengan rendemen > 8 %. Program diatas telah dituangkan ke dalam Business Success Model (BSM).
3. Improvement of Clones/Varieties The Company also undertakes improvement in plant materials (clones/plant varieties) with excellent fourth generation clones/ varieties which are more adaptable to the climate condition (especially the seasonal plants with their maturity nature) in the Company’s operation areas. a. Rubber Plants - PB 260 - IRR 118 - IRR 112 Those varieties have a production potential of > 2,000 kg/ha b. Oil Palm Plants - DP Sriwijaya dan Dami Mas, - DP Simalungun, - DP Dumpi, - DP Yangambi dan DP Lame Those varieties have a production potential of 5,300 kg of CPO/ha. c. Tea Plants - Gambung 7 - Gambung 9 - Gambung 10 - Gambung 11 - Kiara - Asamika - Cin - TRI 2024 dan TRI 2025 Those varieties have a production potential of > 3,000 kg dried tea/ha d. Sugar Cane Plants - Early Maturity (MA)=BM 9603, BM 96113 - Middle Early Maturity (MA-T)=PS 5051, PS 9044 - Middle Maturity (MT)=BM 9514, BM 9605 - Late Middle Maturity (MT-L)=PS 864, PSJT 941 Those varieties have a production potential of > 80 ton sugar canes per ha with a yield of > 8 %. The above programs have been included in the Business Success Model (BSM).
Pencapaian Produksi Produksi kebun sendiri komoditi kelapa sawit dan teh pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2010 masing-masing 116% dan 109,9%, namun untuk komoditi karet dan tebu masih dibawah tahun lalu sebesar 73,3% dan 87,5%. Bila dibandingkan dengan RKAP 2011 komoditi Karet (84,4%) dan kelapa sawit (98,5%), tebu (71,9%) mengalami penurunan sedangkan komoditi teh 101,7%.
Production Achievement The existing plantation production for oil palm and tea production in 2011 enjoyed an hike copared to that of 201-, of 116% and 109.9%, respectively; however, production of rubber and sugar canes was only 73.3% and 87.5% respectively compared to that of the previous year. When compared to the 2011 Work Plan and Budget (RKAP), then the rubber (84.4%), oil palm (98.5%) and sugar canes commodity was recoreded as decreases, whereas tea commodity increased by 101.7%.
Perkembangan Produksi Karet Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif) Rubber Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
40,000 35,000
33,979
Produksi (ton)/ Production (tons)
32,520
Protas (Kg/Ha)/ Productivity (kg/ha)
30,000 25,000 20,000
18,772
18,093 14,915
15,000 10,000 5,000 -
1,2631
,224
2007
1,6791
2008
2009
,701
1,605
2010
Penurunan produktivitas karet disebabkan karena : • Penambahan luas areal TM 1 (protas masih rendah) mencapai 1.107 ha atau 9,5 % terhadap luas TM • Di beberapa Unit Usaha (Keda, Bege, Wabe, Wali, Tubu, Mula, dan Tebe) pada klon RRIM, RRIC,BPM,PR,PB dan GT bulan Agustus mengalami gugur daun ke 2 dan semi daun ke 2, sehingga menurunkan potensi pertumbuhan dan tidak terlaksananya aplikasi stimulan.
2011
The decrease in rubber productivity was attributed to : • The low rate of additional areal of productive plants, which was only 1,107 ha or 9.5 % to the Productive Plant available area. • In some business units (Keda,Bege,Wa be,Wali,Tubu,Mula,Tebe), the clones of RRIM, RRIC,BPM,PR,PB and GT, in August, experiences second leaves loss and second leave groth, resulting in decrease on production potential while stimulant application was impossible to undertake.
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif) Oil Palm Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
500,000 450,000
472,311
451,039
433,718
400,000
Protas (Kg/Ha)/ Productivity (kg/ha)
381,256 351,505
350,000
Produksi (ton)/ Production (tons)
300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
13,756
15,027
16,005
17,418
19,063
2007
2008
2009
2010
2011
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
52
53
Realisasi jumlah produksi TBS tahun 2011 lebih rendah dibandingkan dengan RKAP 2011 sebesar 1.161 ton atau 1,1%, dan naik dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar 17.697 ton atau 20,13%. Produksi tidak mencapai RKAP terutama karena adanya pengaruh penurunan rata-rata berat tandan (RBT) dan kematangan buah yang tidak sempurna terutama di wilayah Sumatera Selatan.
Realization of total Fresh Fruit Bunch (FFB) in 2011 was 1,161 tons or 1.1% lower than the 2011 Plan, yet higher than the realization of 2012 by 17,697 tons or 20.13%. The Planned production was not reached due to the decrease in the average weight of bunch and non-perefect maturity especially in the area of South Sumatra.
Perkembangan Produksi Teh Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif) Tea Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
25,000
Produksi (ton)/ Production (tons) 19,570
20,000
Protas (Kg/Ha)/ Productivity (kg/ha)
17,810
15,000
10,000
14,878 13,686
13,560
13,028 10,037
12,455 11,203 9,847
5,000
-
2007
2008
2009
2010
2011
Realisasi produksi teh kering tahun 2011 sedikit di atas RKAP 2011 dan mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2010, masing-masing sebesar 20 ton dan 468 ton atau 0,5% dan 12,2%. Kenaikan ini terutama disebabkan penataan bidang petik telah memberikan dampak yang baik bagi produktivitas tanaman teh.
Realization of dried tea production in 2011 was slightly above the 2011 Work Plan and Budget, namely 20 tons and 468 tons respectively or by 0.5% and 12.2%. The increase was mainly due to the improved plucking area management which turned out to be effective in elevating tea productivity.
Perkembangan Produksi Tebu Tahun 2007 - 2011 (Areal Produktif) Sugar Canes Production Development 2007 – 2011 (Productive Areas)
1,400,000 1,200,000
Produksi (ton)/ Production (tons)
1,197,451 1,145,331
1,125,796 1,010,966
1,000,000
Protas (Kg/Ha)/ Productivity (kg/ha)
1,002,249
800,000 600,000 400,000 200,000 59,947
-
2007
67,172
2008
64,543
2009
63,441
2010
62,089
2011
Realisasi pencapaian produksi tebu giling tahun 2011 lebih rendah daripada RKAP 2011 dan tahun lalu masing-masing sebesar 391.539 ton atau 28,1% dan 143.082 ton atau 12,5%.
Realization of milled sugar canes in 2011 was lower than both the 2011 Work Plan and Budgetand that of the previous year, namely 391.539 tons or 28.1% and 143,082 tons or 12.5%.
Realisasi pencapaian produksi gula tahun 2011 lebih rendah daripada RKAP 2011 dan realisasi tahun 2010, masing-masing sebesar 45.895 ton atau 40,8% dan 10.394 ton atau 13,5%. Pencapaian yang lebih rendah daripada RKAP 2011 dan realisasi 2010 ini disebabkan oleh anomali iklim tahun 2010 dengan bulan basah sepanjang tahun yang berlanjut sampai bulan April tahun 2011 menyebabkan tanaman tebu mengalami stagnasi pertumbuhan akibat gangguan drainase. Disamping itu terjadi kekeringan panjang dan intensitas matahari yang tinggi pada bulan Juli tahun 2011 yang menyebabkan amplitudo suhu harian meningkat (21 - 30°C) yang mengakibatkan peningkatan evapotranspirasi tanaman sehingga terjadi defisit kebutuhan air untuk tanaman tebu yang berdampak pada turun tajamnya bobot tebu saat dipanen hingga 48-62 ton/ha pada periode Juli – Desember.
Sugar production of 2011 was lower than the 2011 Target, namely 45,895 tons or 40.8% and 10,394 tons or 13.5% respectively. The low figure was attributted the climate anomaly in 2011 with a year long wet months extended to April 2010 leaving the sugar canes stagnant due to drainage irregularities. In addition to that, the prolonged draught and high sun intensity in July 2011 raised the daily amplitude to a range of 21 - 30° C which resulted in high plant evapo-transpiration that caused water deficit. This further resulted in the sharp decrease of sugar canes weight at harvest to only 48-62 tons/ha during the period of July – December.
Strategi Bidang Tanaman
Plant Management Strategy
Komoditi karet 1. Memperbaiki fundamental asset dengan melaksanakan: - Assessment aset; dilakukan dengan tujuan menentukan potensi tanaman, umur produktif tanaman dan menentukan jadwal pelaksanaan replanting tanaman karet. - Melaksanakan kultur teknis tanaman dengan benar disesuaikan dengan kondisi dan topografi lahan masing-masing wilayah - Menjaga homogenitas dan populasi tanaman serta mengupayakan percepatan lilit batang dan ketebalan kulit dengan membuat rorak, penambahan mulsa dan manajemen percabangan dan manajemen perakaran.
Rubber Commodity 1. Improvement of asset fundamentals by: - Asset assessment; setting up plant potential, plant productive life and replanting schedule for rubber plants.
- Conducting proper plant technical agriculture adjusted to the land condition and topography in each respective area. - Maintaining plant homogeneity and population and acceleration of convolution stem and skin thickness by means of pitchbunds, supply of additional mulches and branching and rooting management.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
54
55
2. Peningkatan produktivitas dengan cara : - Melaksanakan penyadapan sesuai dengan hasil assessment - Mempersiapkan sarana produksi - Melaksanakan pengawalan optimalisasi produksi bersama Balai Penelitian Sungai Putih - Menanggulangi losses - Melaksanakan kultur teknis, konservasi tanah dan pengendalian hama dan penyakit. - Melaksanakan assessment tenaga kerja dan optimalisasi pelaksanaan tapping school di Afdeling
2. Productivity enhancement by : - Tapping to the result of assessment
Komoditi kelapa sawit 1. Memperbaiki fundamental asset dengan melaksanakan: - Assessment aset; dilakukan dengan tujuan menentukan potensi tanaman, umur produktif tanaman dan menentukan jadwal pelaksanaan replanting kelapa sawit - Melaksanakan kultur teknis tanaman dengan benar disesuaikan dengan kondisi dan topografi lahan masing-masing wilayah - Menjaga homogenitas dan populasi tanaman serta mengupayakan percepatan masa TBM dengan melaksanakan kultur teknis secara konsisten, melaksanakan konservasi tanah dengan menambahkan bahan organic, membuat biopori dan teras
Oil Palm Commodity 1. Improvement of asset fundamentals by: - Asset assessment; by setting up plant potentials, plant productive life and replanting schedule for oil palm commodity
2. Peningkatan produktivitas dengan cara: - Mempersiapkan sarana produksi - Melaksanakan pengawalan optimalisasi produksi bersama Pusat Penelitian Kelapa Sawit - Menanggulangi losses dan meningkatkan mutu panen (NSP) - Melaksanakan kultur teknis, konservasi tanah, tata kelola air dan pengendalian hama dan penyakit. - Melaksanakan assessment tenaga kerja
2. Enhancement of productivity by: - Preparing production support - Conducting optimized production monitoring with the Centre for Oil Palm Research - Handling losses and improving the harvest quality (NSP) - Undertaking technical culture, land conservation and control of pest and plant diseases. - Conducting labor assessment
Komoditi Teh 1. Memperbaiki fundamental asset dengan cara: - Penggunaan klone berproduktivitas tinggi (klone Gambung) - Bibit siap ditanam dengan umur di pembibitan minimal 8 bulan, tinggi bibit minimal 25 cm dengan jumlah daun minimal 6 helai
Tea Commodity 1. Improvement of asset fundamentals by:
- Preparing production support - Conducting optimized production monitoring with the Sungai Putih Research Board - Handling losses - Undertaking technical culture, land conservation and control of pest and plant diseases - Conducting labor assessment and optimizing of tapping school at the site
- Conducting proper plant technical agriculture adjusted to the land condition and topography in each respective area. - Maintaining plant homogeneity and population and accelerating the nonproductive plant maturity by means of application of consistent technical culture, land conservation with organic materials, biopori and terraces
- Using high productivity clones (Gambung Clone) - Planting 8-month old seedlings, with the minimum seedling height of 25 cm and a minimum of 6 leaves
2.
Meningkatkan produktivitas dengan cara: - Menyiapkan sarana produksi - Melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara konsisten (pengendalian gulma, pemangkasan, bokor setelah pangkas, pengendalian hama dan penyakit) - Memperbaiki mutu pucuk baik petik mesin maupun petik manual/gunting - Mengoptimalkan produktivitas tenaga kerja petik mesin mencapai 1100 Kg pucuk/mesin dan petik manual/gunting 60 Kg pucuk/orang
Komoditi Tebu 1. Memperbaiki fundamental asset dengan cara: - Perbaikan varietas menjadi 6-8 jenis dengan kemurnian 95% - Meningkatkan daya dukung melalui reklamasi lahan 2. Meningkatkan produktivitas dengan cara: - Konsistensi tanam pada bulan optimal (Juni sampai dengan Oktober) - Kegiatan kebun dilaksanakan secara on time - Perbaikan manajemen TMA
2.
Improvement of productivity by: - Preparing the production facilities - Conducting consistent maintenance activities Melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara konsisten (control of weed, trimming, circle weeding after trimming, control of pests and diseases) - Improving the quality of tea shoots, by improving either hand plucked tea shoots and machine plucked tea shoots - Optimizing the productivity of machine plucking labour up to 1,100 kg of tea shoot per machine and manual plucking of 60 kg of tea shoots per person
Sugar Cane Commodity 1. Improvement of asset fundamental by: - Improving variety to 6-8 types with purity of 95% - Improving related support by means of land reclamation 2. Improvement of productivity by: - Consistent planting only during the optimum months (June through October) - On time plantation activities undertakings - Improvement of TMA management
Upaya Penggalian Produksi
Production Enhancement Efforts
A. Komoditi Karet • Meningkatkan penggalian produksi sesuai potensi berdasarkan rekomendasi tataguna panel dari Balai Penelitian Sei Putih Medan • Pemberian pupuk ekstra pada areal tanaman yang tajuk daunnya meranggas dan tanaman dengan produtivitas di atas 1700 Kg/ha/tahun • Mengoptimalkan waktu mulai sadap dengan menggunakan penerangan senter/belor dan mengupayakan penyelesaian sadapan sepagi mungkin • Pada areal non produktif pemberian tarif premi borong menggunakan sistem progresif dan disesuaikan dengan harga/ tarif harga karet plasma sekitar unit usaha
A. Rubber Commodity • Enhancing production with regards to the related potentials based on reccomendation of panel use from the Medan Sei Putih Research Institution • Applying extra fertilizers in planting area with dried leaves and plants with productivity of more than 1,700 kg/ha/ year • Optimizing of tapping time by using flashlights in attempts for tapping completion as early as possible
B. Komoditi Kelapa Sawit • Mengoptimalkan panen dengan cara memanen TBS sesuai dengan kriteria matang panen
B. Oil Palm Commodity • Optimizing harvest by harvesting FFB in adjusted to the mature harvest criteria
• Applying contract tariff on nonproductive by means of progressive system adjusted to local plasma rubber the price/tariff
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
56
57
• Pengutipan brondolan secara tuntas dan menghindari TBS menginap dilapangan serta memberikan premi berbasis rendemen • Pemberian pupuk organik pada tanaman muda
• Complete picking fruits and avoid leaving FFB overnight as well as provision of yield based premium • Application of organic fertilizer to young plants
C. Komoditi Teh • Pengendalian penyakit cacar daun dengan melaksanakan pemangkasan • Menggunakan mesin petik seefektif mungkin sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat • Selalu mempertahankan ketinggian bidang petik mesin agar produktivitas tenaga kerja bisa konstan • Tertib rotasi petik untuk mendapatkan mutu petik medium > 56%
C. Tea Commodity • Control of blister blight by means of trimming • Effective use of plucking machines for labour productivity enhancement
D. Komoditi Tebu • Memberikan premi medan berat serta insentif progresif untuk meningkatkan ritase angkutan truk pada kondisi medan berat awal giling • Memberikan kompensasi uang makan penebang saat tidak bisa melaksanakan penebangan karena jam berhenti pabrik, untuk mempertahankan jumlah tenaga tebang yang sudah direkrut
D. Sugar Cane Commodity • Provision of hard terrain premium and progressive incentive to increase volume of truck movement within the hard terrain during the early milling session • Provision of meal allowance in the event that cutting workers cannot conduct cutting due to the mill is not operating, and as to maintain the number of recruited cutting workers
Pengolahan
Processing
Hasil budidaya yang dikembangkan oleh Perseroan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk olahan bernilai tinggi untuk dipasarkan di dalam dan di luar negeri. Perseroan memiliki Pabrik Pengolahan kelapa sawit, inti sawit, karet, tebu dan teh dengan produk produk sebagai berikut:
The harvest yields are further processed to produce high value manufactured products for domestic and overseas markets. The Company is equipped with processing mills for oil palm, palm kernel, sugar canes and tea with the following products:
Komoditas/Commodities
• Continuous maintenance of plucking machine elevation for constant labour prodictivity • Application of consisten plucking rotation for plucking quality of medium > 56%
Lokasi/Locations Lampung/ Lampung
Sumsel/ South Sumatra
Produk/Products
Kapasitas/Capacity
Bengkulu/ Bengkulu
Kelapa Sawit/Oil Palm PPKS 2 4 1 PPIS 1 1 -
Minyak Sawit & Inti Sawit Crude Palm Oil & Palm Kernels Minyak Inti Sawit & Bungkil Palm Kernel Oil & Palm Kernel Meals
261 ton/ jam 261 tons/hour 150 ton/ jam 150 tons/hour
Karet/Rubber Pabrik RSS/RSS Factory 2 1 1 Pabrik SIR/ SIR Factory 4 3 1
RSS I, RSS I, RSS III, Cutt.A RSS I, RSS II, RSS III, Cutt. A SIR, 3CV, SIR 3L, SIR 3WF, SIR 20 SIR, 3CV, SIR 3L, SIR 3WF, SIR 20
35 ton KK/hari 35 ton KK/day 250 ton KK/hari 250 ton KK/hari
Teh/Tea Pabrik Teh/Tea Factories - 1 -
BOP, BOPF, PF, DUST BP, BT, FLUFF BOP, BOPF, PF, DUST
80 tons pucuk segar/ hari 80 tons of fresh
BP, BT, FLUFF
leaves/day
Gula dan Tetes Sugar & Molasses
12.500 TCD 12.500 TCD
Gula/Sugar Pabrik Gula/Sugar Factories
1
1
-
KARET Rubber •
Produksi Jadi Produksi tahun 2011 tercapai 107,8 % terhadap tahun 2010 dan 94,3% terhadap RKAP 2011.
PRODUKSI/ PRODUCTION
2006
SIR HG SIR LG RSS Total PTPN VII
14.070 35.074 5.265 54.409
•
Manufactured Products 2011 production was 107.8 % to that of 2010 and 94.3% to Target of 2011.
Realisasi/REALIZATION (ton KK) 2007 2008 2009 2010 12.885 36.291 5.747 54.923
12.108 35.691 6.420 54.219
Untuk SIR LG produksi tahun 2011 mencapai 117,8% dari tahun 2010 dan 100,4% terhadap RKAP.
12.091 36.474 5.285 53.850
11.298 42.883 5.271 59.452
2011 8.761 50.507 4.845 64.113
RKAP 2011
% thd/to 2010 RKAP
11.199 50.319 6.502 68.020
77,5 117,8 91,9 107,8
78,2 100,4 74,5 94,3
SIR LG production of 2011 was 117.8% of that of 2010 and 100.4% compared to the Target.
70,000 50,507
SIR HG SIR LG RSS
36,474
50,000
35,691
35,074
36,291
42,883
60,000
4,845
5,271
8,761
11,298
5,285
6,420
12,091
12,108
12,885 5,747
20,000
5,265
30,000
14,070
40,000
10,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
58
59
•
Bokar Bahan baku yang masuk pada tahun 2011 mencapai 110,8% dibandingkan defab tahun 2010 namun hanya mencapai 96,3% terhadap RKAP tahun 2011. Bahan baku dari kebun sendiri mengalami penurunan dari tahun 2010 yaitu sebesar 72,7% dan hanya mencapai 84,2% terhadap RKAP tahun 2011. Namun demikian, pembelian mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar 110,8% dan mencapai 103,3% dari RKAP tahun 2011. Hal ini disebabkan karena capaian produksi kebun menurun sehingga untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dioptimalkan dari pembelian.
•
Rubber Raw Materials Raw materials acquired in 2011 reached a figure of 110.8% compared to that of 2010, yet it was only 96.3% of the 2011 Target. Raw materials from its existing plantation decreased by 72.7% compared to that of 2010, and was only 84.2% of the 2011 Work Plan and Budget. Purchase of raw materials hiked to 110.8% compared to that of 2010 and 103.3% of 2011 Target. This is due to the decline in production and therefore, additional raw materials were purchased to meet the optimum needs.
50,000 45,000
Sendiri/ Existing
40,000
Pembelian/ Purchased
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 -
2006
2007
2008
SUMBER/ Source Sendiri/Existing Pembelian/Purchased Total/Total
2009
2010
2006 33.573 20.836 54.409
2011
Realisasi/REALIZATION (ton KK) RKAP 2007 2008 2009 2010 2011 2011
% thd/to 2010 RKAP
34.140 20.783 54.923
72,7 147,0 110,8
32.704 21.514 54.218
33.521 20.329 53.850
28.812 30.314 59.126
20.948 44.548 65.496
24.892 43.128 68.020
84,2 103,3 96,3
Kendala-kendala Pencapaian Target 1. SIR HG: • Pasokan lateks dari kebun sendiri hanya mencapai 81,8%. • Pembelian lateks di UU Beri hanya mencapai 44,5 % terhadap RKAP tahun 2011. 2. RSS: • Produksi lateks dari kebun seinduk ke Pabrik RSS hanya mencapai 71,1% dari RKAP. 3. SIR LG: • Secara umum hasil olah untuk SIR LG tidak mengalami kendala, produksi SIR LG mencapai 100,4% dari RKAP dan terhadap tahun 2010 mencapai 117,8%. • Produksi PPKR Pawi hanya mencapai 95,4% dari RKAP namun dibandingkan dengan tahun 2010 mencapai 103,3%.
Constraints Preventing Achievement of Target 1. SIR HG: • Supply of latex from existing plantations was only 81.8%. • Purchase of latex in Beri business unit was only 44.5 % of 2011 Work Plan and Budget. 2. RSS: • Latex production from plantation to RSS Mill was only 71.1% of the Target. 3. SIR LG: • Generally speaking, no constraint was found in process of SIR LG as production was recorded at 100.4% of Work Plan and Budget and 117.8% of that of 2010. • Production of PPKR Pawi was only 95.4% of Target, yet it was 103.3% of that of 2012.
Upaya-upaya Memenuhi Target 1. SIR HG, RSS dan LG: • Mengoptimalkan kapasitas dengan peningkatan produksi latek/bokar sendiri maupun pembelian. • Meningkatkan mutu produksi.
Efforts Undertaken to Meet the Target 1. SIR HG, RSS and LG: • Optimizing of capacity by means of enhanced existing latex/rubber raw material and purchased raw materials. • Improvement of production quality.
Harapan yang Akan Dicapai di Masa Datang: 1. Produksi SIR HG, RSS maupun SIR LG dapat tercapai 100% dari RKAP. 2. Tidak ada komplain/ klaim mutu dari konsumen. 3. Pengadaan bahan Baku baik untuk HG maupun LG dapat tercapai sesuai RKAP.
Future Targets 1. Production of SIR HG, RSS and SIR LG can reach 100% of Work Plan and Budget. 2. No complaints/low quality claims from customers. 3. Procurement of raw materials for HG and LG can catch up with the Work Plan and Budget.
KELAPA SAWIT Oil Palm
Perkembangan Produksi & Hasil Jadi Komoditi Kelapa Sawit TH 2006 s.d TH 2011 & RKAP 2011
URAIAN/ DESCRIPTION 1
2006
Production and development of The Palm Commodity TH 2006 TH 2011 & RKAP sd 2011
Realisasi/REALIZATION (ton KK) 2007 2008 2009 2010 2011
2
3
KELAPA SAWIT/OIL PALM a. TBS diolah/Processed FFB Sendiri/Exiting 449.509 Plasma/Plasma 279.437 Pihak 3/Third Parties 58.482 Total Pembelian/ 337.919 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 787.428
4
RKAP 2011
% thd/to 2010 RKAP’11
5
6
7
8
9
431.491 - 274.584 274.584
472.310 436.043 - 264.098 331.478 62.127 331.478 326.225
402.445 203.529 99.646 303.175
467.792 314.733 110.103 424.836
474.720 223965 285.810 509.775
116,2 154,6 110,5 140,1
98,5 140,5 38,5 83,3
706.075
803.788 762.268
705.620
892.628
984.493
126,5
90,7
94.573 55.031 12.544 12.544
87.932 42.818 20.660 20.660
105.629 67.577 22.907 22.907
106.791 48.136 61.181 61.181
120,1 157,8 110,9 142,5
98,9 140,4 37,4 82,8
171.148 162.148
151.409
191.113
216.107
129,5
90,7
10:(8:7)
b. Minyak Sawit/Oil Palm Sendiri/Exiting 96.893 92.524 Plasma/Plasma 59.714 - Pihak 3/ Third Parties 12.016 57.044 Total Pembelian/ 71.730 57.044 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 168.622 149.568 c. Inti Sawit/Palm Kernels Sendiri/Exiting 23.324 20.327 Plasma/Plasma 13.807 - Pihak 3/Third Parties 2.645 12.548 Total Pembelian/ 16.452 12.548 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 39.776 32.875
21.553 - 16.197 16.197
23.367 11.776 2.879 14.654
18.802 10.481 4.457 14.938
21.953 16.286 4.576 20.863
22.800 10.748 12.913 23.661
116,8 155,4 102,7 139,7
966,3 151,5 35,4 88,2
37.750
38.021
33.740
42.815
46.461
126,9
92,2
22,14 - 20,31 20,31
21,69 20,84 20,19 20,71
21,85 21,04 20,73 20,94
22,58 21,47 20,80 21,30
22,50 21,49 21,41 21,44
103,3 102,1 100,3 101,7
100,4 99,9 97,2 99,3
21,38
21,27
21,46
21,97
21,95
102,4
100,1
4,56 - 4,89 4,89
5,36 4,46 4,63 4,49
4,67 5,15 4,47 4,93
4,69 5,17 4,16 4,91
4,80 4,80 4,52 4,64
100,4 100,5 92,9 99,7
97,7 107,8 92,0 105,8
4,70
4,99
4,78
4,80
4,72
100,3
101,6
18.709
25.030
33.494
32.903
42.549
42.832
129,3
99,3
7.568
10.232
12.553
11.963
15.202
17.989
127,1
84,5
40,45
40,88
37,48
36,36
35,73
42,00
98,3
85,1
11.288
17.248
19.274
18.842
24.481
22.701
129,9
107,8
60,33
68,91
57,55
57,27
57,54
53,00
100,5
108,6
d. Rendemen Minyak Sawit/Oil Palm Yield Sendiri/Exiting 21,56 21,44 Plasma/Plasma 21,37 - Pihak 3/Third Parties 20,55 20,77 Total Pembelian/ 21,23 20,77 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 21,41 21,18 e. Rendemen Inti Sawit/Palm Kernels Yield Sendiri/Exiting 5,19 4,71 Plasma/Plasma 4,94 - Pihak 3/Third Parties 4,52 4,57 Total Pembelian/ 4,87 4,57 Total of Purchasing Total Seluruh/Total 5,05 4,66 Inti Sawit diolah/ 31.105 Processed Palm Kernels Minyak Inti Sawit/ 12.863 Palm Kernels Oil Rendemen Inti Sawit/ 41,35 Palm Kernels Oil Yield Bungkil Inti Sawit/ 18.823 Palm Kernels Meals Rendemen Bungkil Inti Sawit/ 60,51 Palm Kernels Meals Yield
104.561 - 67.324 67.324
10
11:(8:7)
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
60
61
Kendala tidak tercapainya target tahun 2011 1. Produksi kelapa sawit di tahun 2011 mengalami kenaikan 126,5% dibanding perolehan produksi pada tahun 2010 dan hanya tercapai 90,7% terhadap target RKAP 2011, yang berakibat pada penurunan produksi minyak sawit sebesar 90,7% terhadap target RKAP 2011. 2. Penurunan produksi TBS diolah dipengaruhi oleh TBS sendiri hanya tercapai 98,5% dan TBS pembelian hanya tercapai 83,3% terhadap target RKAP 2011. 3. Rendemen Minyak Sawit tahun 2011 megalami kenaikan 102,4% dibandingkan tahun 2010 dan tercapai 100,1% terhadap target RKAP 2011. Hal ini masih dapat ditingkatkan dengan peningkatan mutu panen (NSP min. 85,0%) dan penekanan losses pabrik (total losses Minyak Sawit maks. 1,65%) dengan cara perbaikan mutu bahan baku maupun kinerja pabrik, mencakup mesin/peralatan dan SOP Pengolahan. 4. Rendemen IS di tahun 2011 mengalami kenaikan 100,3% terhadap tahun 2010 dan tercapai 101,6% terhadap target RKAP 2011. 5. Produksi Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit mengalami kenaikan 127,1% dan 129,9% dibanding perolehan produksi pada tahun 2010, sedangkan produksi Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit tercapai 84,5% dan 107,8% terhadap RKAP 2011. Hal ini seiring dengan pasokan TBS dan produksi Inti Sawit yang dicapai.
Constraints Preventing Achievement of 2011 Targets 1. Oil Palm production of 2011 enjoyed a hike to 126.5% compared to that of 2010, yet it was only 90.7% of the 2011 Target. This is due to decrease in production of CPO which was only 90.7% of the 2011 Work Plan and Budget.
Upaya-upaya pencapaian: 1. Efektifitas dan efisiensi operasional dalam hal mengoptimalkan kapasitas dengan mengoperasikan salah satu PPKS dalam satu Distrik berdasarkan peluang termudah dalam pencapaian rendemen dan performance pabrik yang lebih baik. 2. Mengoptimalkan pembelian bahan baku terutama pada saat panen rendah untuk mengatasi idle kapasitas. 3. Menekan jam stagnasi pabrik dengan mengoptimalkan program maintanance pabrik berdasarkan data hasil pencatatan dan evaluasi yang dilaksanakan secara terprogram dan terpadu.
Efforts for Achievement: 1. Conduct of effective and efficient operation to optimize production capacity by operating one of PPKS in a district based on the most feasible chance for better yield and mill performance.
2. Decrease in FFB production was attributed to the fact the existing FFB was only 98.5% and purchased FFB was only 83.3% of the 2011 Work Plan and Budget. 3. Yield of CPO in 2011 rose to 102.4% compared to that of 2010 which was 100.1% of the 2011 Work Plan and Budget. It is possible to increase this by improving the harvest quality (Minimum NSP of 85.0%) and by keeping the losses low (with maximum total of CPO loss of total 1.65%). This can be gained by improving the raw material quality as well as the mill performance including machineries and processing SOP. 4. IS Yield in 2011 got a hike of 100.3% to that of 2010 which was 101.6% of the 2011 Work Plan and Budget. 5. Production of kernel oil and palm kernel meal enjoyed a rise to 127.1% and 129.9% compared to that of 2010, meanwhile production of kernel oil and palm kernel meal reached a figure 84.5% and 107.8% to the 2010 Work Plan and Budget, attributed to the adequate supply of FFB and palm kernels.
2. Optimizing of purchase of raw material especially in the event of low harvest as to respond the capacity idle. 3. Keeping the mill stagnant times by optimizing mill maintenance program based in programmed and integrated records and evaluation.
4. Assement Kapasitas pada masing-masing mesin/alat untuk sikronisasi kapasitas alat dan jumlah material yang diolah. Optimalisasi steam balance dan power balance, rekondisi/penggantian mesinmesin & instalasi pabrik yang sudah tidak efektif, penertipan SOP pada proses pengolahan dan melaksanakan pengawalan kinerja proses. 5. Memperketat pengawasan mutu panen sesuai syarat kematangan TBS dengan cara: a. Melaksanakan sortasi di TPH dan Loading Ramp b. Melakukan pengembalian TBS yang tidak memenuhi syarat mutu olah (TBS mentah, tankos dan berondolan busuk) c. Membrondolkan TBS di areal atau kebun yang rata-rata berat tandannya < 5,00 Kg. d. Melaksanakan analisa MPD untuk mengetahui faktor penentu tinggi rendahnya minyak dan inti sawit yang diperoleh. 6. Konsisten dalam menjalankan proses pengolahan sesuai SOP dan memperbaiki losses minyak (≤ 1,65%) dan inti sawit ( ≤ 0,60%) dengan melaksanakan kontrol/ pengawasan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada setiap stasiun untuk pengendalian proses.
4. Assessment of capacity for each machinery/ equipment for synchronizing mill capacity and the amount of processed materials. Optimizing of steam balance steam balance and power balance; recondition/ replacement of less effective machineries and mills; consistent application of SOP in each processing steps and monitoring of processing performance. 5. Tightening monitoring for harvest quality to the FFB maturity by:
Harapan yang akan dicapai dalam waktu yang akan datang 1. Peningkatan produksi TBS sehingga target TBS yang diolah tercapai dan berdampak pada perolehan produksi Minyak Sawit, Inti Sawit, Minyak Inti Sawit dan Bungkil Inti Sawit. 2. Mutu Panen TBS sesuai syarat kematangan TBS (Sesuai surat Direksi No. 7.3/7/010/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Koreksi Penjelasan Pedoman Premi Produksi Kelapa Sawit) sebagai berikut: - Fraksi 00+0 : 0% - Fraksi 1,2,3 : Min. 89% - Fraksi 4 : 11% - Fraksi 5 : 0% - Brondolan : min.12,50% 3. Tidak ada TBS menginap atau tertinggal di lapangan lebih dari 1 hari panen.
Expected Future Achievement
a. Sorting at TPH and Loading Ramp b. Returning low quality FFB (raw FFB, empty bunches, and rotten fruits) c. FFB Fruit loosing in site which are more than < 5.00 kg in weight d. Conduct of MPD analysis to indetify the level of given palm oil and palm kernel.
6. Consistent conduct of process to SOP and prevention of oil losses (≤ 1.65%) and palm kernel ( ≤ 0.60%) by comprehensive and continuous monitoring at each station as to control process.
1. Improvement of FFB production so that the target FFB can be reached which will then result in the volume of palm oil, palm kernel, palm kernel oil and palm kernel meal products. 2. FFB harvest quality will confirm to the FFB maturity requirements (according to Letter of Directors No. 7.3/7/010/2007 dated 30 April 2007, on Correction to Description on Oil Palm Production Premium) as follows: - Fraksi 00+0 : 0% - Fraksi 1,2,3 : Min. 89% - Fraksi 4 : 11% - Fraksi 5 : 0% - Loose fruits : min.12.50% 3. No FFB’s are left at site more than 1 harvest day.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
62
63
4. Tercapainya performance pabrik, sehingga angka stagnasi tidak ada dan losses dapat berada di bawah norma dengan program maintenance yang berjalan terpadu dan terprogram. 5. ALB Minyak Sawit produksi maksimum 4,00% dan Kadar Kotoran dan Inti Sawit produksi maksimum 13,00%.
4. Reaching the mill top performance as to avoid stagnation and losses will be the maintenance program norm by means of programmed and integrated maintenance efforts. 5. Keeping the maximum production of palm oil ALC of 4.00% of the residual contents and maximum production of palm kernel of 13.00%.
TEH Tea
Pencapaian produksi tahun 2011 melebihi dari RKAP (100,5%) serta melebihi pencapaian tahun 2010 (112,7%). Mutu I yang dihasilkan juga diatas dari RKAP (102,5%). Adapun pencapaian tersebut terlihat dalam tabel berikut ini:
Tea production of 2011 was above the Target (100.5%) and that of 2010 (112.7%). Production of Quality I was also above Target (102.5%) as can be seen in the following table:
URAIAN/ 2011 2010 DESCRIPTION Pucuk Segar diolah (Kg)/ Processed Fresh Leaves (Kg) Teh kering (Kg)/Dried Tea (Kg) Rendemen (%)/Yield (%)
RKAP 2011 TARGET 2011
% thd/to 2010 RKAP
19.570.390
17.876.448
19.250.000
109,5
101,7
4.294.086 21,94
3.811.565 21,32
4.274.000 22,20
112,7 102,9
100,5 98,8
Mutu Produksi/Production Quality: Mutu I: BOP BOPF PF DUST BP BT Jumlah Mutu I/Total of Quantity I Persen mutu I/Percentage of Quality I
455.561 475.932 465.558 354.207 62.968 552.230 2.366.456 55,11
364.931 341.917 329.127 378.685 56.588 448.853 1.920.101 50,38
435.300 365.870 396.440 500.300 58.145 542.305 2.298.360 53,78
124,8 139,2 141,5 93,5 111,3 123,0 123,2 109,4
104,7 130,1 117,4 70,8 108,3 101,8 103,0 102,5
Mutu II: BP II BT II PF II DUST II DUST III DUST IV FANN FANN II FANN III Jumlah Mutu II/Total of Quality II Persen mutu II/Percentage of Quality II BM FLUFF BOHEA Jumlah Off Grade/Total Off Grade Persen Mutu Lokal/Local Quality Percentage
48.521 227.740 229.383 209.408 114.491 114.353 - 198.062 274.186 1.416.144 32,98 306.113 205.373 - 511.486 11,91
49.787 242.283 233.289 253.315 116.954 107.209 - 216.354 253.565 1.472.756 38,64 212.533 206.175 - 418.708 10,99
58.860 341.870 228.580 235.150 119.290 108.290 - 245.580 180.720 1.518.340 35,53 223.150 234.150 - 457.300 10,70
97,5 94,0 98,3 82,7 97,9 106,7 - 91,5 108,1 96,2 85,4 144,0 99,6 - 122,2 108,4
82,4 66,6 100,4 89,1 96,0 105,6 80,7 151,7 93,3 92,8 137,2 87,7 111,8 111,3
Jumlah/Total PTPN VII
4.294.086
3.811.565
4.274.000
112,7
100,5
Pencapaian produksi teh tahun 2011 melebihi RKAP (100,5%) serta melebihi pencapaian tahun 2010 (112,7%). Teh Mutu I yang dihasilkan juga diatas dari RKAP (102,5%). Tea production of 2011 was above the Target (100.5%) and that of 2010 (112.7%). Production of First Quality Tea was also above Target (102.5%).
Kendala-kendala Pencapaian Target • Untuk rendemen masih dibawah RKAP tahun 2011 (98,8%) namun diatas rendemen tahun 2010 (102,9%).
Constraints Preventing Achievement Target • Yield was under 2011 Work Plan and Budget (98.8%) but higher than that of 2010 (102.9%).
Upaya-upaya Pencapaian Target • Meningkatkan kapasitas olah pabrik teh UU pala dari 60 ton pucuk segar/hari menjadi 80 ton pucuk segar/hari. • Meningkatkan produksi pucuk segar dengan tetap menjaga mutu pucuk.
Efforts Undertaken to Meet Target • Improving tea mill capacity at Pala unit business from 60 tons fresh leaves/day to 80 tons fresh leaves per day. • Improving fresh leave production by maintaining the fresh leave quality.
Harapan di Masa Datang • Produksi teh kering dapat tercapai sesuai RKAP.
Future Expectation • Dried tea production will reach the Target.
TEBU
Sugar Cane Produksi Gula tahun 2011 tercatat 66% terhadap RKAP dan 84% terhadap tahun 2010 seperti tercantum dalam tabel berikut ini: PRODUKSI/ PRODUCTION
2006
Gula,ton/Sugars,tons Tebu Sendiri/Exiting Sugar Canes 91.223 Tebu Rakyat/ 15.151 Smallholders Sugar Canes Tebu Pembelian/ 24.791 Purchased Sugar Canes Total Milik PTP/Total of PTP’s 131.165 Milik Petani/Farmer’s 33.448
Production of sugar in 2011 was 66% of the Work Plan and Budget and 84% of that of 2010 as detailed in the following table:
Realisasi/REALIZATION (ton KK) 2007 2008 2009 2010 2011
RKAP % thd/to 2011 2010 RKAP
80.276 15.404
90.854 15.014
78.576 11.472
77.045 11.469
66.583 10.336
112.546 10.603
86 90
59 97
22.198
27.185
13.659
17.024
13.498
17.799
79
76
117.878 32.524
133.053 33.386
103.707 25.000
105.538 26.524
90.417 20.298
140.948 25.933
86 77
64 78
150.402
166.439
128.707
132.062
110.715
166.880
84
66
68.315
61.320
75.688
52.018
63.666
52.828
52.524
83
90
10.934
11.841
10.291
7.637
8.511
6.043
7.023
71
86
13.630
13.039
14.725
7.728
11.096
9.221
10.074
83
92
92.879 16.269
86.200 17.061
100.704 17.290
67.383 12.161
83.273 14.102
68.092 9.993
75.621 13.910
82 71
90 72
Total Produksi PTPN VII/ 109.148 Total PTPN VII Production
103.261
117.994
79.544
97.375
78.085
89.531
80
87
Total Produksi PTPN VII/ 164.613 Total PTPNN VII Production Tetes,ton/Molasses,tons Tebu sendiri/ Existing Sugar Canes Tebu rakyat/ Smallholders Sugar Canes Tebu pembelian/ Purchased Sugar Canes Total Milik PTP/Total of PTP’s Milik Petani/Farmers’
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
64
65
78,085
100,000 80,000
164,613
Tetes/ Molasses 109,148
117,994
Gula/ Sugar
79,544
120,000
97,375
110,715
140,000
128,707
132,062
160,000
103,261
180,000
150,402
166,439
Produksi Gula & Tetes Sugar and Molasses Productions
60,000 40,000 20,000 -
2011
2010
20092
008
2007
2006
Kendala-kendala Pencapaian Target 1. Anomali iklim yang basah sepanjang tahun, menyulitkan pelaksanaan panen tebu di tahun 2011, sehingga kekurangan pasok tebu yang tidak sesuai dengan kapasitas terpasang berakibat kapasitas giling tidak kontinyu. 2. Disisi lain, anomali iklim yang berdampak pada hujan yang turun berkepanjangan pada tahun 2011 juga mengakibatkan rendemen, karena suchrosa dalam batang tebu rendah yang digunakan untuk vegetatif dan pembentukan sogolan. 3. Tingginya jam berhenti akibat kurangnya pasok tebu dan kerusakan peralatan pabrik yang mengakibatkan jumlah tebu diolah berkurang dan terjadi retensi di kebun dan cane yard dan inversi di Pabrik yang berdampak pada penurunan rendemen dan turunya perolehan produksi. 4. Waktu maintenance persiapan giling tahun 2011 relatif singkat (4-5 Bulan), sehingga peralatan pabrik tidak bisa beroperasi secara maksimal akhirnya banyak menyebabkan stagnasi.
Constraints Preventing Target Achievement 1. Wet climate anomaly all year making it difficult to harvest the sugar cane in 2011, resulting in low supply of sugar canes and therefore load capacity was nit reached.
Upaya-upaya Pemenuhan Target TANAMAN: 1. Mempercepat pertumbuhan tanaman dengan aplikasi ZPT (zat pemacu tumbuh). 2. Mengoptimalkan potensi tanaman dengan pemberian unsur hara sesuai kebutuhan tanaman dan membebaskan tanaman dari kompetisi dengan tanaman lain (gulma). 3. Pemberian air sesuai dengan ketersediaan embung dan sarana irigasi. 4. Mempercepat kemasakan dengan aplikasi ZPK (zat pemacu kemasakan). 5. Meminimalkan lose cane di kebun (tebang mepet dan leles).
Efforts Undertaken to Meet Target PLANTS: 1. Accelerating the plant’s growth by applying ZPT (plant enhancer). 2. Optimizing plant potential by applying nutrients as necessary and prevent the plants from competing with other plants (weeds). 3. Supply of water adjusted the available water reservoirs and irrigation facilities. 4. Accelerating maturity by applying ZPK (plan enhancer). 5. Minimizing cane losses (slid cut and sugar canes left-over pick up).
2. In addition to that, the said climate anomaly with prolonged rain during 2011 resulted in low yield as the content of sucrose in the sugar cane stems for vegetative and forming of sogolan. 3. High stop time at mills and mills machinery breakdown which led to less supply of sugar canes for process; occurrence of retention in the plantation and cane yards, as well as mill inversion which lowered the yield and production. 4. Relatively short time for maintenance preparation in 2011 (4-5 months), that prevented the mill’s machinery from working in a maximum way that further caused stagnation.
6. Meningkatkan kinerja team EWS (Early Warning System). 7. Memenuhi kapasitas pasok sesuai kapasitas giling.
6. Enhancing the performance of EWS (Early Warning System) team. 7. Meeting the amount of supply as dictated by the mill capacity.
PABRIK: 1. Menindaklanjut evaluasi jamti pabrik. 2. Mengevaluasi secara detail peralatanperalatan utama. 3. Memanage jam berhenti sesuai program.
MILLS: 1. Follow-ups of mill stoppage hours. 2. Detail evaluation of major machineries.
4. Pengecekan dan peningkatan efisiensi boiler dan mesin-mesin penggerak utama. 5. Meningkatkan ekstraksi gilingan/ Diffuser dan Dewatering & Drying Mill (DD Mill). 6. Meminimalisir losses dan meningkatkan efisiensi proses. 7. Minimalisir losses energi (listrik dan kalori). 8. Mengoptimalkan Perawatan ke arah pencegahan. 9. Meminimalkan pemakaian residu. Harapan-harapan di Masa datang 1. Lama giling tahun 2012 di bawah 180 hari 2. Umur tanaman tebu giling rata-rata 11 bulan. 3. Dengan waktu maintenance persiapan pabrik yang relatif lama (6 bulan), performance peralatan pabrik akan optimal. 4. Pemakaian Bahan Pembantu pengolahan tidak melebihi norma dengan adanya perbaikan kualitas tebangan dan sistemTebang Muat Angkut (TMA). 5. Pemakaian Residu seminimal mungkin dengan meningkatnya performance peralatan pabrik dan menggunakan bahan bakar alternatif (fiber dan pembelian ampas). 6. Kualitas Produksi Gula Kristal Putih memenuhi standar SNI (ICUMSA < 150 IU).
3. Management of stop time according to the given program. 4. Checking and improvement of boilers and major driving machines’ efficiency. 5. Improving the mill extraction/diffuser and Dewatering & Drying Mill (DD Mill). 6. Minimizing of losses and improvement of process efficiency. 7. Minimizing of energy loss (electricity and calorie). 8. Optimizing of maintenance to prevention. 9. Minimizing the use of residual. Expected Future Achievement 1. Milling period of under 180 days in 2012 2. Cane’s average age of 11 months. 3. Longer mill maintenance preparation (6 months) for more optimum mill performance. 4. The use of processing support material does not exceed the norm with the presence of improved cutting quality and the Cut Load Carry System. 5. Minimum use of residual following the improved mill machinery performance and the use alternative fuel (fibers and residue) 6. Quality of White Crystal Sugar will meet the SNI standard (ICUMSA < 150 IU).
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
66
67
TINJAUAN KEUANGAN Financial Review
Tinjauan keuangan Perseroan tahun 2011 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya disajikan dalam uraian berikut ini.
The Company’s 2011 financial highlight as compared to that of the previous years is as follows.
Neraca Secara ringkas tabel Neraca Perseroan untuk tahun 2010-2011 dapat ditampilkan sebagai berikut:
Balance The Company’s Brief Balance Sheet for the period of 2010-2011: Neraca 2010-2011 (Rp juta)/2010-2011 Balance (in million Rp)
URAIAN/ 2010 DESCRIPTION Aset lancar/Current Assets Aset tidak lancar/Non-Curret Assets Total aset/Total Assets Liabiitas jangka pendek/Short-term Liabilities Liabilitas jangka panjang/Long-term Liabilities Total Liabilitas/Total Liabilities Ekuitas/Equity
1.713.883 3.144.079 4.857.962 1.136.228 2.249.926 3.386.154 1.471.808
Aset Jumlah aset (liabilitas dan ekuitas) tahun 2011 sebesar Rp 6.037.546 juta, mengalami lonjakan sebesar 24,28% dibanding tahun 2010 sebesar Rp 4.857.962 juta. Hal ini dipicu oleh peningkatan aset lancar dan tidak lancar yang masing-masing sebesar 6,64% dan 33,90% bila dibandingkan dengan tahun 2010.
2011 1.827.646 4.209.899 6.037.546 1.556.040 2.947.455 4.503.495 1.534.051
+/(-) JUMLAH/TOTAL 113.763 1.065.821 1.179.584 419.812 697.529 1.117.341 62.242
% 6,64 33,9 24,28 36,95 31 33 4,23
Asset Total asset (liabilities and equities) of 2011 was Rp 6,037,546 million, a hike by 24.28% compared to that of 2010 which was only Rp 4,857,962 million. This is due to the hike in both current and non-current assets of 6.64% and 33.90% respectively as compared to that of 2010.
Pada tahun 2011 tercatat kenaikan signifikan pada bidang aset dan ekuitas. In 2011, a significant rise in asset and equity was recorded.
Aset Lancar Kenaikan aset lancar terutama diakibatkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp 199.798 juta atau 26,76% dibanding realisasi tahun 2010, kenaikan piutang niaga sebesar Rp 22.085 juta dari tahun 2010 sebesar Rp 1.956 juta, dan kelebihan bayar pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan total sebesar Rp 94.640 juta atau 32,78%. Persediaan meningkat dari tahun 2010 terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan tanaman semusim sebesar Rp 125.970 juta atau 25,50%. Di sisi lain kas dan setara kas pada tahun 2011 menurun sebesar 175.598 juta, dan biaya dibayar dimuka pada tahun 2011 sebesar Rp 18.076 juta.
Current Asset The increase of current asset was mainly due to the incline in inventory by Rp 199,798 million or 26.76% compared to that of 2010; increase of trade receivables of Rp 22,085 million from 2010 by Rp 1,956 million; excess of payment of value added tax and corporate income tax totalling to Rp 94,640 million or atau 32.78%. Inventory rose from that of 2010 mainly due to increase in inventory of seasonal plants by Rp 125,970 million or 25.50%. Meanwhile, cash and cash equivalent of 2011 decreased by 175,598 million, and cash carried forward of 2011 was Rp 18,076 million.
Aset Tidak Lancar Kenaikan Aset tidak lancar disebabkan oleh kenaikan aset tanaman dan aset tetap, masingmasing sebesar Rp 742.739 juta atau 38,27%, dan Rp 294.523 juta atau 26,98%. Aset tanaman meningkat terkait dengan kegiatan replanting yang dilakukan.
Non-current Asset Increase in non-current assest was attributed to increase of plants and fixed assets, by Rp 742,739 million or 38.27%, and Rp 294,523 billion or 26.98% respectively. The increase in plant asset was due to the replanting programs.
Liabilitas Jumlah liabilitas pada tahun 2011 sebesar Rp 4.503.495 juta, meningkat sebesar 33% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 3.386.154 juta. Peningkatatan Liabilitas dipicu oleh kenaikan liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
Liabilities Total liabilities in 2011 was Rp 4,503,495 million, a hike by 33% compared to that of 2012 which was only Rp 3,386,154 million. The increase was due to hike in both short-term and long-term liabilities.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
68
69
Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2010, terutama karena adanya kenaikan hutang usaha sebesar Rp 338.244 juta atau 128,21%, kenaikan uang muka penjualan sebesar Rp 47.323 juta atau 41,04%, kenaikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp 102.566 juta. Di sisi lain, liabilitas jangka panjang jatuh tempo pada tahun ini menurun sebesar Rp 58.097 juta dan biaya yang masih harus dibayar sebesar Rp 19.714 juta atau 15,36%.
Short-term Liabilities Short-term liabilities went up compared to that of 2010; mainly due the increase in trade payables of Rp 338,244 million or 128.21%; increase in cash carried forward by Rp 47,323 million or 41.04%; and increase in short-term loans by Rp 102,566 million. juta. Meanwhile, long-term liability’s maturing this years decreased by Rp 58,097 million and other outstanding payables of Rp 19,714 million or 15.36%.
Liabilitas Jangka Panjang Kenaikan liabilitas jangka panjang disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka panjang sebesar Rp 686.851 juta dibandingkan dengan tahun 2010. Kenaikan pinjaman jangka panjang terutama disebabkan oleh adanya penambahan pencairan pinjaman antara lain; pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk investasi tanaman sejumlah Rp 800.000 juta, pencairan pinjaman PT Bank Negara Indonesia sejumlah Rp 250.000 juta yang digunakan untuk refinancing investasi tahun 2010. Pada tahun 2011 terdapat liabilitas sewa pembiayaan sebesar Rp 49.106 juta untuk perolehan aset melalui sewa pembiayaan.
Long-term Liabilities The increase in long-term liabilities was attributed to the long-terms loan by Rp 686,851 million compared to that of 2010. The increase on long-term loan was mainly due to additional loan disbursement from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for investment in the amount of Rp 800,000 million, and disbursement of loan from PT Bank Negara Indonesia amounting to Rp 250,000 billion to be used for 2010 refinancing. In 2011, a liability for leasing was recorded at the figure of Rp 49,106 million, which is a leased asset.
Ekuitas Pada tahun 2011 Ekuitas yang dicapai sebesar Rp 1.534.051 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 62.242 juta atau 4,23% dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar Rp 1.471.809 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan laba ditahan sebesar Rp 162.076 juta yang berasal dari tambahan laba bersih setelah dikurangi pembagian dividen dan penggunaan lain atas laba bersih tahun 2010 berdasarkan keputusan RUPS, dan penurunan laba bersih sebesar Rp 99.834 juta.
Equities In 2011 equity was recorded at the figure of Rp 1,534,051 million, a hike by Rp 62,242 million or 4.23% compared to that of 2010 which was Rp 1,471,809 million. This is due to thei ncrease ini retained earning of Rp 162,076 million originating from net profit minus dividend, and the use of net profit in 2010 based on the decision of General Meeting of Shareholders and decrease in net profit by Rp 99,834 million.
LABA RUGI Profite-Loss
Pencapaian kinerja keuangan Perseroan ditinjau dari Laporan Laba Rugi Perseroan diuraikan sebagai berikut:
The Company’s performance from its Profit-Loss Statement is as follows:
URAIAN/ DESCRIPTION
Realisasi/REALIZATION 2011 2010
Penjualan bersih/Net Sales Beban pokok penjualan/Cost of Sales Laba Kotor/Gross Profit Biaya Operasional/Operational Cost Biaya Penjualan/Sales Cost Biaya Umum dan Administrasi/General and Administrative Cost Penyusutan Kandir/Depreciation of Director’s Office Building
%
4.923.235 (4.223.057) 700.238 - - 51.452 - 267.361 - 2.965
3.832.934 (2.972.539) 860.395 - - 45.01 - 321.583 - 3.234
128,5 142,1 81,39 114,3 83,14 91,71
Jumlah/Total
- 321.778
- 369.826
87,01
Laba Operasi/Operation Profit Penghasilan/(biaya) Lain-lain/Income/(Costs) Laba Sebelum PPh Badan/Profit Corporate Income Tax PPh Badan/Corporate Income Tax Laba Bersih/Net Profit Pendapatan Komprehensif lain,setelah pajak/Other Comprehensive After Tax Total Laba Komprehensif/Total of Comprehensive Profit
378.460 - 164.740 213.720 - 60.310 153.410 - 153.410
490.569 - 145.573 344.996 - 91.752 235.244 - 253.244
77,15 113,2 61,95 65,73 60,58 60,58
Penjualan Bersih / Laba-Rugi Bersih Pencapaian Laba Bersih tahun 2011 mengalami penurunan dari tahun 2010 menjadi Rp 153.410 juta, hal ini disebabkan karena kenaikan beban pokok penjualan yang sangat signifikan pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.250.518 juta atau 42,07%. Di sisi lain hasil penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2011 mencapai Rp 4.923.295 juta, meningkat sebesar 28,45% bila dibanding dengan hasil penjualan tahun 2010 yang mencapai sebesar Rp 2.972.539 juta. Peningkatan terhadap penjualan bersih ditunjang oleh peningkatan harga jual dan volume penjualan yang secara umum mengalami peningkatan di atas tahun lalu.
Net Sales/Net Profit-Loss The Company’s 2011 net profit—compared to that of 2010-- decreased to Rp 153,410 million. This is due to significant increase in cost of sales in 2011 which was Rp 1,250,518 million or 42.07%. On the other hand, in 2011 sales enjoyed a hike to Rp 4,923,295 million, a hike by 28.45% if compared to the sales of 2010 which was only Rp 2,972,539 million. The increase against net sales was supported by the increase in sales price and sales volume which simply rose compared to that of the previous year.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
70
71
Sales Volume and Total Revenue
Volume Penjualan dan Total Revenue
Ton/Juta/Kg Ton/Million/Kg
URAIAN/ DESCRIPTION Vol Karet/Rubber Ekspor/Export Lokal/Local Jumlah/Total Kelapa Sawit/Oil Palm Minyak Sawit/Palm Oil Inti Sawit/Palm Kernels Minyak Inti Sawit/ Palm Kernel Oil Bungkil Inti Sawit/ Palm Kernel Meals Jumlah/Total Teh/Tea Ekspor/Export Lokal/Local Jumlah/Total Gula/Sugar Tetes/Molasses Ekspor/Export Lokal/Local Jumlah/Total
2011 NiLAI Rp/Kg Vol
2010 % 2011 thd/to 2010 NiLAI Rp/Kg VOL Nilai Rp/Kg
39.148 25.774 64.922
1.539.071 1.015.035 2.554.106
39.314 39.382 39.341
41.603 18.540 60.143
1.165.433 515.913 1.681.345
28.013 27.827 27.956
94 139 108
132 197 152
140 142 141
194.135 - 15.118
1.383.260 - 147.600
7.125 - 9.763
150.639 - 11.870
1.065.302 - 115.383
7.072 - 9.721
130 - 127
130 - 128
101 100
24.402
13.518
554
18.332
10.922
596
133
124
93
-
1.544.378
-
-
1.191.607
-
-
130
-
866 3.192 4.058
13.945 41.349 55.294
16.098 12.955 13.626
1.067 2.643 3.710
15.953 31.515 47.468
14.947 11.926 12.795
81 121 109
87 131 117
111 108 107
94.535
722.273
7.640
101.633
810.135
7.971
93
89
96
- 73.825 73.825
- 47.244 47.244
- 640 640
- 84.395 84.395
- 102.378 102.378
- 1.213 1.213
- 88 88
- 46 46
53 53
3.832.933
128
Total/Total
4.923.295
Penjualan Karet Pada tahun 2011 kuantum penjualan karet mengalami kenaikan yang berdampak pada peningkatan nilai penjualan menjadi sebesar Rp. 2.554.106 juta. Hal ini selain disebabkan karena kenaikan volume penjualan, juga disebabkan kenaikan harga jual rata-rata dikarenakan pulihnya kondisi ekonomi global dan industri otomotif dunia dari keterpurukan. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya permintaan karet dari India, China dan Amerika Serikat. Adapun dari sisi supply, peningkatan harga karet dipicu oleh berkurangnya pasokan akibat terjadinya gugur daun yang dibarengi curah hujan di belahan utara katulistiwa yang mencakup Thailand dan Malaysia.
Sales of Rubber In 2011, rubber sales quantum enjoyed a hike which resulted in the increase in sales to Rp. 2,554,106 million. Apart from the rise in sales volume, the hike was also attributed to the hike in average sales price due to the recovery of global economic condition and automotive industry. This is also because of the rise in rubber demand from India, China and United States of America. From the supply point of view, the rise in rubber price was triggered by the low supply following the leave loss and heavy rainfall north of the equator which affected Thailand and Malaysia.
Penjualan Kelapa Sawit Volume penjualan dari seluruh hasil jadi kelapa sawit di tahun 2011 mengalami kenaikan. Kenaikan ini dibarengi dengan kenaikan harga jual, sehingga nilai penjualan mengalami peningkatan sampai Rp. 1.544.378 juta atau 130% dibanding tahun 2010. Kenaikan harga CPO dunia dipicu oleh kekuatiran terhadap penurunan produksi dan penurunan persediaan sebagai dampak dari penurunan produksi karena anomali cuaca La Nina yang terjadi di Asia Tenggara.
Sales of Oil Palm Sales volume from all sales of manufactured oil palm in 2011 enjoyed a hike, which was followed by the rise in sales price, making the sales go up to a figure of Rp. 1,544,378 million or 130% compared to that of 2010. The global CPO price hike was due to the given worry on decrease of production and supplying resulting from the decline of production as a result of climate anomaly La Nina encountering South East Asia.
Penjualan Gula Penjualan komoditi gula di tahun 2011 mencapai angka Rp. 769.518 juta, mengalami penurunan sebesar 16% dibanding tahun 2010. Penurunan ini dipicu oleh penurunan volume penjualan senilai Rp 69.398 juta sebagai dampak dari rendahnya produksi terkait anomali iklim pada tahun 2010/2011 dan penurunan harga jual gula senilai Rp 73.597 juta.
Sales of Sugar Sales of sugar in 2011 reached a figure of Rp. 769,58 million, a decreased of by 16% compared to that of 2010. The decrease was triggered by the decline in sales volume of Rp 69,398 million as a result of the low production attributed to the climate anomaly in 2010/2011 and the slump in sugar sales price of Rp 73,597 billion.
Penjualan Teh Berbeda dengan komoditas yang diuraikan sebelumnya, penjualan komoditas teh mengalami kenaikan sebesar 16% dari Rp 47.468 juta pada tahun 2010 menjadi Rp 55.294 juta pada tahun 2011. Hal ini ditunjang oleh kenaikan harga jual dan kenaikan volume penjualan sejalan dengan kenaikan produksi teh.
Sales of Tea In contrast to the commodities discussed earlier, the sales of tea rose by 16% from Rp 47,468 million in 2010 to Rp 55,294 million in 2011. The hike was attributed to the increase in sales price and sales volume in harmony with the elevated tea production.
Beban Pokok Penjualan Beban pokok penjualan pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.223.057 juta, meningkat sebesar 42,07% dibandingkan tahun 2010 yang senilai Rp. 2.972.539 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya peningkatan biaya produksi tahun 2011 sejalan dengan kenaikan volume penjualan sebagai dampak meningkatnya produksi hasil jadi yang secara umum di atas realisasi tahun 2010. Kenaikan biaya produksi juga disebabkan kenaikan produksi yang berasal dari pembelian produksi plasma/pihak III.
Cost of Sales Cost of sales in 2011 was Rp. 4,223,057 million or a rise by 42.07% compared to that of 2010 which was Rp. 2,972,539 million. The rise was due to the increase in production cost in 2011 in line with the rise of sales volume as a result of incline in volume of manufactured products which was simply above the realization of 2010. The rise in production was also due to rise in production originating from purchase from plasma/third parties.
Laba Kotor Tahun 2011 tercapai laba kotor sebesar Rp. 700.238 juta, mengalami penurunan dibanding pencapaian laba kotor tahun 2010 yang sebesar Rp. 860.395 juta. Penurunan laba kotor ini terutama dipicu oleh kenaikan beban pokok penjualan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Rendahnya pencapaian laba tahun 2011 mengakibatkan marjin laba kotor pada 2011 menurun menjadi 14,22% dari tahun 2010 sebesar 22,45%.
Gross Profit In 2011, a figure of gross profit of Rp. 700,238 million was recorded, a decrease compared to that of 2010 which was Rp. 860,395 million. The decrease was mainly due to a hike in cost of sales as described earlier. The low figure of profit in 2011 resulted in the decrease of gross profit margin of 2011 to 14.22% from the original 22.45% in 2010.
Beban Usaha Beban usaha tahun 2011 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 sebesar Rp 48.048 juta atau 12,99%. Penurunan tertinggi terdapat pada biaya umum dan administrasi, yaitu sebesar Rp 54.222 juta atau 16,86% yang terdiri dari penurunan biaya jasa produksi sebesar Rp 59.346 juta atau 59,14% terkait dengan pencapaian produksi di bawah target. Di sisi lain biaya penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp 6.442 juta atau sebesar 14,31% terutama disebabkan oleh kenaikan biaya pengangkutan sebesar Rp 5.019 juta atau 18,16%, dan kenaikan beban KPB sebesar Rp 5.638 juta atau 96,58% di tahun 2011.
Operating Expense Operating expense in 2011 decrease when compared to that of 2010 by Rp 48,048 million or 12.99%. The highest decline was recorded at general and administration cost, namely by Rp 54,222 million or 16.86% comprising of decline in production service fee of Rp 59,346 million or 59.14% in line with below target production. Meanwhile, sales rose by Rp 6,442 million or 14.31% mainly attributed to the increase in transportation cost of Rp 5,019 million or 18.16%, and the rise in KPB cost of Rp 5,638 million or 96.58% in 2011.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
72
73
Laba Usaha Pencapaian laba usaha di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 22,85% menjadi Rp 378.459 juta dibanding tahun 2010 yang sebesar Rp 490.569 juta. Hal ini menyebabkan penurunan laba usaha terhadap penjualan menjadi sebesar 7,69% dari 12,80% pada tahun 2010. Harga pokok penjualan terhadap penjualan meningkat menjadi 85,78% dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 77,55%.
Operating Profit The Company’s operating profit in 2011 decrease by 22.85% to Rp 378,459 million compared to that of 2010 which was Rp 490,569 million. This led to the decrease of operating profit against sales to 7.69% from 12.80% in 2010. Sales Price to sales rose to 85.78% compared to realization of the previous year which was 77.55%.
Laba Komprehensif Pada tahun 2011 Perseroan membukukan laba komprehensif sebesar Rp 153.410 juta, menurun sebesar 39,42% dibandingkan laba bersih pada tahun 2010 sebesar Rp 253.244 juta. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya total beban dari tahun lalu sebesar Rp 1.190 juta atau 33,25%. Sedangkan penjualan mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 sebesar Rp 1.090 juta atau 28,45%.
Comprehensive Profit In 2011 the Company booked a comprehensive profit of Rp 153,410 million, a decrease by 39.42% compared to the net profit of 20120 which was Rp 253,244 million. The decline was due to the increase of total cost of the previous year of Rp 1,190 million or 33.25%. Meanwhile, sales rose by Rp 1,090 million or 28.45% compared to that of 2010.
Imbal Hasil
Returns
2011
2010
ROI (Return Of Investment)
14,61%
18,11%
ROE (Return Of Equity)
11,11%
20,78%
Imbal Hasil Aktiva Imbal Hasil Aktiva di tahun 2011 sebesar 14,61%, mengalami penurunan dari ROI tahun lalu sebesar 18,11%, hal ini sejalan dengan penurunan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (EBITDA) di tahun 2011, dengan kenaikan Capital employed.
Return of Investment Return on Investment in 2011 was 14.61%, a decrease from that of the previous year which was 18.11%, simply in line with the decrease in profit before tax, depreciation, and amortization (EBITDA) of 2011, with a rise in Capital employed.
Imbal Hasil Ekuitas Pencapaian Imbal Hasil Ekuitas di tahun 2011 adalah sebesar 11,11%, menurun dibanding tahun lalu yang sebesar 20,78%. Penurunan imbal hasil ekuitas ini sebagai dampak dari penurunan laba bersih pada tahun 2011, dan kenaikan modal sendiri sebagai dampak dari kenaikan alokasi laba tahun lalu ke cadangan umum.
Return on Equity The Company’s Return on Equity in 2011 was 11.11%, a decrease by 20.78% compared to that of the previous year. The decrease was a the impact of decline net profit in 2011, and increase of existing capital resulting from increase of allocation of previous year profit to the inventory.
Kas
Cash
Uraian/DESCRIPTION Kas dan setara kas awal tahun / Cash and Cash Equivalent at beginning of year Kas bersih diperoleh (digunakan) dari aktivitas operasi/ Net cash originating (allowed) from operating activities Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi/Net Cash allowed to investment Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan /Net cash originating (allowed to) investing activities Kenaikan (Penurunan) bersih kas/Increase (decrease) of Net Cash Pengaruh selisih kurs/Exchange Rate Adjustment Kas dan setara kas akhir tahun/Cash and Cash Equivalent at year end
2011
2010
579.539
406.234
156.078
326.205
- 1.160.149 823.108
- 982.708 831.111
- 180.963 5.365 403.191
174.608 - 1.303 579.539
Arus Kas dari Kegiatan Investasi Tahun 2011 ini Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 1.160.149 juta, naik sebesar Rp 177.441 juta atau 18,06% dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 982.708. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan aktiva tetap tanaman dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp 226.511 Juta (45,64%). Sedangkan aset nontanaman turun sebesar Rp 48.824 juta (10,02%).
Cash Flow from Investment Activities In 2011, net cash dor investment activities was Rp 1,160,149 million, a rise by Rp 177,441 million or 18.06% compared to that of 2010 which was Rp 982,708 million. The increase was due to additional asset on fixed plants compared to that of 2010 by Rp 226,511 million (45.64%). Meanwhile, not-plant assets decreased by Rp 48,824 million(10.02%).
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan Arus kas dari kegiatan pendanaan pada tahun 2011 lebih banyak menerima dana dari kreditur pihak lain daripada pembayaran sehingga dari aktivitas pendanaan diperoleh sebesar Rp 823.108 juta. Jumlah ini tidak jauh berbeda dari tahun 2010 yaitu sebesar Rp 831.111 juta.
Cash Flow from Financing Activities Cash flow from financing activities in 2011 received more fund from third party creditors compared to that of payment so that figure rose to Rp 823,108 million. The amount was not far different from that of 2010 which was Rp 831,111 million.
Likuiditas, Solvabilitas dan Kolektibilitas Perusahaan
Liquidity, Solvability and Collectability
Likuiditas Adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas lancarnya yang diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Tingkat likuiditas Perseroan tahun 2011 adalah sebesar 117,45%, menurun dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar yang 150,84%.
Liquidity Liquidity is a company’s ability to meet its current liabilities, to be measured by the comparison between its current assets and shorttime liabilities. The Company’s liquidity in 2011 was sebesar 117.45%, a decrease compared to that of 2010 which was 150.84%.
Solvabilitas Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, yang diukur dengan membandingkan seluruh liabilitas dengan seluruh aset. Perbandingan antara liabilitas dengan aset Perseroan tahun 2011 adalah sebesar 0,75 kali, meningkat apabila dibandingkan dengan rasio yang sama pada tahun 2010 yang sebesar 0,70 kali. Perbandingan besaran rasio tersebut menyiratkan bahwa Perseroan masih memiliki kemampuan yang cukup baik dalam memenuhi seluruh kewajibannya.
Solvability Solvability is a company’s ability to meet all of its liabilities. Measured by comparing all liabilities with all assets. The comparison between the Company’s assets and liabilities in 2011 was 0.75, an increase compared to the ration of 2010 which was 0.70. This ration suggests that the Company is relatively capable of meeting all of its liabilities.
Kolektibilitas Kolektibilitas Perseroan cukup baik yang ditunjukkan dengan angka perputaran piutang niaga 2 hari, sehingga rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk mengkonversi menjadi kas/ setara kas adalah dua hari.
Collectability The Company’s collectability is shown by the figure of 2-day trading circulation, and therefore the average time needed for conversion of cash/ cash equivalent is 2 days.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
74
75
Program Pengembangan Perusahaan Corporate Development Programs
Dalam rangka pengembangan usaha, Manajemen telah melakukan beberapa program pengembangan usaha baik yang bersifat peningkatan produktivitas, peningkatan skala usaha, pengembangan usaha baru maupun upaya lainnya guna meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Program tersebut antara lain adalah: • Peningkatan Kapasitas PPKR Baturaja Peningkatan kapasitas PPKR Baturaja dari 30 ton KK/hari menjadi 40 ton KK/ hari, merupakan kelanjutan dari program peningkatan kapasitas tahun 2010. Sampai akhir tahun 2011 program peningkatan kapasitas telah selesai dilaksanakan. • Peningkatan Kapasitas Pabrik Teh Pagar Alam Peningkatan kapasitas pabrik teh Pagar Alam semula 60 ton KK/hari menjadi 80 ton KK/ hari merupakan kelanjutan dari program peningkatan kapasitas tahun 2010. Program ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku yang ada, dimana setelah dikembangkan sistem petik Jepang dengan penggunaan mesin petik terjadi peningkatan produktivitas bahan baku. Sampai akhir tahun 2011 program peningkatan kapasitas pabrik teh Pagar Alam telah selesai dilaksanakan dan commisioning sudah dilakukan pada tanggal 1 sampai 3 November 2011. • Pembuatan Pupuk Organik Program ini merupakan kelanjutan dari program pembuatan kompos dari blotong yang diintregasikan dengan peternakan sapi. Pupuk organik yang dihasilkan akan digunakan sendiri untuk memperbaiki kesuburan tanah. Studi kelayakan telah selesai dilakukan dan dilanjutkan dengan pembentukan anak perusahaan untuk menanggani pembangunan pabrik pupuk organik. • Program Pakan Sapi dan Ternak Sapi Program ini ditujukan untuk pemanfaatan side product tebu, sawit dan kakao sebagai pakan ternak, sekaligus berpartisipasi dalam program swasembada daging sapi. Percobaan pembuatan pakan ternak berbahan baku pucuk tebu telah dilaksanakan pada bulan Februari 2011 di Unit Usaha Bungamayang. Perkembangan program ini sampai dengan akhir tahun 2011 adalah pengalihan prioritas pada pengelolaan sapi yang ada di unit usaha Bekri sehingga program penggemukan sapi dan ternak di lanjutan tahun 2012.
In order to develop the Company, the Management, has undertaken some development programs in terms of productivity enhancement, business scale elevation, new business development, and other efforts improving the Company’s added value. The programs were as follows: •
PPKR Baturaja Capacity Improvement PPKR Baturaja capacity improvement from 30 tons KK/days to 40 tons KK/day, was the continuation of the same program started in 2010. Up to the end of 2011, the capacity improvement programs was fully completed.
•
Pagar Alam Tea Factory Capacity Improvement Pagar Alam tea factory capacity improvent from 60 tons KK/day to 80 tons KK/day was the continuation of the same program started in 2010. The program was undertaken by considering the available raw material, in which a significantly improved capacity was recorded following the application of Japanese system plucking machine. Up to the end of 2011, the capacity improvement programs was fully completed and commissioning was made from 1 through 3 November 2011.
•
The Making of Organic Fertilizer This program was the continuation of dregsbased compost production integrated with the cattle farm. The organic fertilizer produced is used for improving the land fertility. Related feasibility study was completed and further followed by establishment of subsidiary which will handle production of such organic fertilizer.
•
Cattle Feed and Farm Program This program was intended to benefit from the sugar cane side, oil palm and cacao products for cattle feed while also taking part in the beef self-sufficiency program. The experiment for producing cattle feed from sugar cane tips was conducted in 2010 at Bungamayang business unit. Up to the end of 2011 this program development took the form of transfer of priority to cattle farm management at the Bekri business unit and therefore such program will continue in 2012
•
•
Pembangunan PPKR LG UU Tulung Buyut Pembangunan PPKR LG di UU Tulung Buyut dengan kapasitas 40 ton/hari dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan baku yang berasal dari kebun seinduk dan daerah sekitar. Sampai akhir tahun 2011 pemasangan peralatan pengolahan basah telah selesai dilaksanakan dan pengolahan dilakukan dengan mengunakan dryer lama dengan kapasitas 25 ton/hari. Program dilanjutkan dengan pengadaan dryer baru dengan kapasitas 40 ton/jam pada tahun 2012. Peningkatan Kapasitas PPKS UU Bekri Program peningkatan kapasitas di UU Bekri dari 40 ton/jam menjadi 60 ton/jam dilakukan secara bertahap. Tahun 2011 telah dilakukan pembangunan loading rampfase 2 dan dilanjutkan dengan pembangunan boiler kapasitas 35 ton/jam, pengadaan turbin kapasitas 2000 KVA dan modifikasi rebusan ditahun 2012.
•
•
Construction of Tulung Buyut PPKR LG Construction of PPKR LG in Tulung Buyut business unit with a capacity of 40 tons/day has been undertaken by considering raw material potentials originating from the plantation group and adjacent areas. Up to the end of 2011, installation of wet processing equipment was made and processing has been done using the old dryer with a capacity of 25 tons/day. The program will continue using a new dryer with a capacity of 40 tons/ hour in 2012. Capacity Improvement of Bekri business unit PPKS Capacity improvement program for Bekri business from 40 tons/hour to 60 tons/hour has been done in stages. In 2011 a construction of phase 2 loading ramps was completed with a boiler with a capacity of 35 tons/hour, procurement of turbine with a capacity of 2000 KVA and modification of boiler in 2012.
Strategi Pemasaran dan Analisa Pasar Per Komoditi Marketing Strategy and Market Analysis per Commodity Strategi Fungsional Meningkatkan bargaining power melalui sinergi BUMN Perkebunan (PT KPB, Sinergi dengan PTPN lain).
Functional Strategy Improvement of bargaining power by means of state-owned enterprises’ plantations (PT PKB, and synergy with other PTPNs).
Program Utama Pemasaran 1. Memasarkan produk melalui KPB, Pasar Fisik CPO di BBJ, dan pemasaran gula melalui Perum BULOG. 2. Meningkatkan ketepatan dan kecepatan proses administrasi dan pengiriman atau pengapalan barang. 3. Memonitor dan memanfaatkan informasi perkembangan harga komoditas di bursabursa dunia, dengan berlangganan data online realtime (Bloomberg, Reuters, dll). 4. Melakukan analisis teknikal atas harga komoditas berdasarkan harga domestik dan harga di bursa-bursa dunia. 5. Melakukan penjualan berbasis perkembangan harga dunia, khususnya dalam menentukan price idea saat lelang komoditas bersangkutan. 6. Memberi informasi ke bagian produksi untuk memroduksi market oriented product (yang sedang diminati) agar mendapatkan premium price. 7. Menjaga hubungan dan menjalin komunikasi bisnis yang lebih efektif secara formal dan informal dengan pelanggan (customer relationship).
Main Marketing Programs 1. Marketing of products through KPB, real market of CPO at BBJ, and sugar marketing withi Perum BULOG. 2. Improvement of administration accuracy and speed and shipment of orders. 3. Monitoring and making use of information on commodity price update in the global markets, by subscribing to online realtime date (Bloomberg, Reuters, etc). 4. Conducting analysis technical issues of commodities prices based on global prices. 5. Undertaking sales based on global prices update, especially in deciding price idea at the time of related commodity auction. 6. Providing information to the production department for producing market oriented product (highly demanded) as to determine premium price. 7. Maintaining and making formal and informal effective business communication with the customers (customer relationship).
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
76
77
Analisa Pasar
Market Analysis
Karet • Pertemuan tiga negara produsen utama karet alam, yakni Thailand, Indonesia dan Malaysia (ITRC), 18-19 November 2011, untuk mendukung harga karet alam di tengah volatilitas pasar, dan eksportir dari tiga negara penghasil karet terbesar telah sepakat untuk tidak menjual di bawah US$ 3 per kg. Selain itu, beberapa investorbergegas untuk membeli karet bahkan mengatur long position baru setelah beberapa produsen dan petani Thailand berhenti menawarkan bahan baku utama dengan harga rendah. • Rendahnya pasokan yang disebabkan oleh kekuatiran meluasnya banjir di Thailand. Produksi karet alam Thailand pada akhir tahun 2011 mencapai 50 ribu ton di bawah target, terkendala oleh cuaca buruk hujan lebat, bencana banjir dan tanah longsor yang telah menghancurkan areal perkebunan karet di Thailand Selatan, yang menyebabkan terbatasnya penyadapan, suplai dan pengiriman. Para petani Thailand telah menahan stoknya, sehingga stok produsen dan eksportir top Thailand menjadi ketat. Thailand Selatan memberikan kontribusi produksi lebih dari 80% dari total produksi karet alam Thailand. • Meningkatnya kekuatiran Investor tentang pertumbuhan ekonomi China setelah GDP-nya menunjukkan pertumbuhan yang rendah dari yang diharapkan, dan stok karet alam China dengan volume besar di pelabuhan Qingdao mengurangi permintaan.
Rubber • Meeting of three natural rubber producing countries, namely Thailand, Indonesia and Malaysia (ITRC), on 18-19 November 2011, was held in support to the price of natural rubber amidst market volatility. The three rubber exporting countries agreed not to sell related products under US$ 3 per kg. In addition to that, some investors were rushing to purchase rubber and even engaged in new long position when learning that some Thai farmers and producers decided to quit offering raw materials in low price.
Kelapa Sawit • Adanya aksi profit-taking yang dipicu oleh menguatnya nilai dollar AS terhadap mata uang Euro serta melemahnya harga minyak mentah di bulan Oktober. Krisis utang zona euro mendominasi sentimen pasar. Kurangnya solusi yang kredible untuk mengatasi krisis utang di Eropa berdampak pada pertumbuhan ekonomi global. Kekuatiran bahwa krisis zona euro semakin berat setelah lembaga pemeringkat Standard & Poor memperingatkan akan menurunkan peringkat kredit zona euro, jika tidak tercapai kesepakatan dalam KTT Eropa. Harga miyak sawit turun 20% tahun ini kara para pelaku pasar kehilangan
Oil Palm • Profit taking action was triggered by the strengthening US dollar exchange against the Euro following the weakened price of crude oil in October. Debt crisis in Euro zones dominated the market sentiment. The lack of credible solution for European debt crisis affected the global economic growth. The fear to the crisis grew bigger after the ranking institution Standard & Poor warned they would lower Euro zone credit in the event that no agreement was reached during the Europe Summit. The price of palm oil went down by 20% that year resulting from the fact that market practitioners had lost their trusts to Euro
•
The low supply resulted from the extensive flooding in Thailand at the end of 2011. Thailand’s rubber production in 2011 was 50 thousand tons below target, which was attributed to heavy rains, flood and landslides that jeopardized rubber plantation in South Thailand which caused tapping and delivery problems. Thai farmers retained their stock causing tight delivery of products. South Thailand contributed more than 80% the country’s natural rubber products.
•
The rising fears among investors on China’s economic growth following the fact that the country GDP showed a lower growth than expected, and there has been lower demand for natural rubber from China’s Qingdao port.
•
kepercayaan terhadap pejabat zona euro dalam menangani krisis utang. Dalam jangka panjang, euro diperkirakan tetap rapuh terkait masalah utang yang semakin membengkak. Beberapa analis menunjukkan fenomena La Nina pada akhir tahun ini akan memengaruhi produksi tahun 2012, dan harga kembali menguat. Menurut analisis terkemuka vegoil Dorab Mistry di Mumbai, harga CPO secara bertahap akan pulih kembali setelah Desember pada AprilJuni 2012, diperkirakan mencapai 4000 Ringgit Malaysia per ton. Menurut Chief Financial dari Mewah Internasional Rajesh Chopra, harga minyak sawit akan bullish pada pertengahan tahun 2012, mencapai 3.800 Ringgit Malaysia per ton. Ini juga dipicu oleh kekuatiran pasokan ketat akibat kondisi cuaca panas dan kering yang melanda areal tanaman biji-bijian di Amerika Selatan. Harga kedelai naik 8.8% sejak Juli 2010. Kenaikan harga soyoil juga didukung naiknya harga minyak mentah dan meningkatnya permintaan domestik sebagai bahan bakar diesel, berbasis kedelai dengan produk biodieselnya.
Gula • Peningkatan produksi gula India periode tahun 2010/11 (Oktober / September) mencapai 24,2 juta ton, dibanding tahun lalu hanya sebesar 18,8 juta ton atau naik sekitar 28,72%. • Brazil tampaknya tidak mencapai target produksi gula yang telah diestimasikan sekitar 38 juta ton dari 625 juta ton hasil tebu. Estimasi produksi gula Brazil diperkirakan hanya pada kisaran 30 juta ton dari 520 juta ton produksi tebu, akibat gangguan cuaca. • Menteri Pertanian sekaligus Ketua Dewan Gula Indonesia Suswono memprediksikan produksi gula 2011 sebesar 2,3 juta ton turun drastis dari target 2,7 juta ton. Untuk memenuhi kekurangan konsumsi gula pada periode Januari-Mei 2012 pemerintah merencanakan impor gula kristal putih. Stok gula pada akhir tahun 2011 diperkirakan sekitar 744.306 ton, akan dipakai untuk memenuhi konsumsi masyarakat pada Januari-Mei 2012.
zones’ officials in handling the debt crisis. In the long terms it is predicted that the Euro will remain delicate for their growing debts.
•
Some analysis suggested that the La Nina occurring at the end of 2011 would affect 2012 production when price is predicated to be better. According to trusted analysis of Vegoil Dorab Mistry di Mumbai, the price of CPO would gradually recover after December 2011, to be 4,000 Malaysian Ringgit per ton. According to Chief Financial of Mewah International, Rajesh Chopra, the price of CPO will go bullish in mid 2012 to 3,800 Malaysian Ringgit per ton. This is also due to the fear of tight supplies following the draught encountering South America’s legumes-based plantation. The price of soybean hiked by 8,8% in July 2010. The hike in soy-oil price was also triggered by the rise in crude oil price and increased domestic demand for soybean-based diesel fuels with their biodiesel.
Sugar • The rise in sugar production in India for the period of 2010/11 (October/September) to 24,2 million tons, compared to that of the previous year which was only 18.8 million ton or a rise of 28.72%. • Brazil did not seem to have reached their estimated production of sugar of 38 million tons out of 625 million tons sugar canes. Brazil’s estimated sugar production was only around 30 million tons out of 520 million tons of sugar canes, due to weather problems. • The Minister of Agriculture who is also Indonesia’s Sugar Board, Suswono, predicted that 2011 sugar production decreased drastically to 2.3 million tons from the target of 2.7 million tons. In order to cover the deficit in sugar consumption in the period of January - May 2012, the Government planned to import white crystal sugar. Sugar stock at the end of 2011 was predicted to be around 744,306 tons for the national consumption for the period of January - May 2012.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
78
79
Teh • Produksi dunia akan meningkat terutama dengan membaiknya kondisi cuaca di India Utara, Sri Lanka, sebagian wilayah Afrika, China, Vietnam, sementara Indonesia, Jawa cuaca kering dan panas, Sumatera berawan, sehingga belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan yang diperkirakan akan mempengaruhi pergerakan harga di tahun 2011. • Produksi pucuk daun diperkirakan meningkat dari 300 kg/ha di bulan November menjadi 350 kg/ha di Desember, sebagai akibat semakin tingginya intensitas hujan di areal perkebunan teh. Tetapi menurut Asosiasi Petani Teh Indonesia kenaikan tersebut belum menunjukkan tanda – tanda over production dan masih belum bisa diandalkan untuk memenuhi kapasitas olah pabrik teh.
Tea • The World’s production would rise mainly following the more favorable weather condition in North India, Sri Lanka, some parts of Africa, China and Vietnam. Meanwhile in Indonesia, Java island would be dry and Sumatra would be cloudy and therefore would not be in good support for growth; thus predicted to be affecting the price in 2011. • Production of leaves was predicted to rise from 300 kg/ha in November to 350 kg/ha in December, due to higher rainfall in the tea plantation area. However, according to Indonesia’s Tea Farmers Association, the rise was not an indication of over-production and therefore was not expected to meet the tea mill processing capacity.
Informasi Lain Terkait Kinerja Manajemen Other Related Information on Management Performance Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 34/2008 adalah sebagai berikut: Nilai Nominal : Rp 1.000.000 per saham Jumlah Nominal Prosentase:
Equity and Shareholding Structure The Company’s equity and shareholding structure based on Act No 34/2008 is as follows: Nominal Value: Rp 1,000,000 per shares Nominal and Percentage:
Jumlah saham Number of shares
Modal Dasar/Initial Capital Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia (Authorized and Fully – paid in Capital of Republic Indonesia) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Total Authorized and Fully – paid in Capital) Saham Dalam Potepel (Shared in Portfolio)
(Rp)
(%)
1.000.000 365.000
1.000.000.000.000 365.000.000.000
100
365.000
365.000.000.000
100
635.000
635.000.000.000
Ikatan material untuk investasi Tidak terdapat ikatan yang material untuk investasi barang modal.
Material Relations for Investment No material relations is done for capital investment.
Peningkatan atau penurunan material dari penjualan/pendapatan bersih Penjualan/pendapatan bersih pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.090.361 juta atau 28,45% dari tahun 2010 sebesar Rp 3.832.934 juta. Peningkatan ini ditunjang oleh faktor peningkatan volume penjualan beberapa komoditi senilai Rp 415.233 juta. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan volume penjualan adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit, bungkil inti sawit, dan teh. Pada tahun 2011 tidak terdapat produk baru.
Material Increase and Decrease Generating from Net Sales/Revenues The Company’s net sales/revenues of 2011 enjoyed an increase by Rp 1,090,361 million or 28.45% compared to that of 2010 which was Rp 3,832,934 million. The increase was supported by the hike in sales volume of some commodities amounting to Rp 415,233 million. The said commodities were rubber, palm oil, palm kernel oil karet, palm kernel meal and tea. No new product was introduced in 2011.
Dampak perubahan harga terhadap penjualan/pendapatan bersih Fluktuasi harga jual sangat mempengaruhi penerimaan penjualan/pendapatan bersih. Pada tahun 2011 pengaruh kenaikan harga beberapa komoditi mengakibatkan kenaikan penjualan/ pendapatan bersih sebesar Rp 675.128 juta. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit, dan teh.
Impact of Price Change to Net Sales/ Revenues The fluctuating sale prices highly affects the figure of sales/revenues. In 2011, the rise in some of commodities’ prices resulted in a hike in net sales/revenues by Rp 675,128 million. The said commodities were rubber, palm oil, palm kernel oil karet, palm kernel meal and tea.
Pada tahun 2010, kenaikan harga jual beberapa komoditi mengakibatkan kenaikan penjualan/ pendapatan bersih sebesar Rp 1.019735 juta dari tahun 2009. Beberapa komoditi yang mengalami kenaikan harga jual pada tahun 2010 adalah karet, minyak sawit, minyak inti sawit dan bungkil inti sawit, dan gula.
In 2010, the rise in some commodities’ price resulted in the hike of net sales/revenues by Rp 1,019,735 million compared to that of 2009. Some commodities enjoying the sales price hikes were rubber, palm oil, palm kernel oil, palm kernel meal and sugar.
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan: 1. Pada tanggal 12 Januari 2012, Perusahaan telah melunasi Surat Hutang Jangka Menengah (MTN) sebesar Rp 1.000.000.000,2. Perubahan susunan Direksi Berdasarkan surat keputusan Nomor: SK-92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN, susunan direksi mengalami perubahan sebagai berikut:
Material Information and Facts after the Date of Accounting Statement Material information and facts recorded after the date of accounting statement were as follows: 1. On Januari 2012, the Company settled its Middle-Term Note (MTN) of Rp 1,000,000,000,2. Alteration in Directors’ Structure Based on Decree number: SK-92/MBU/2012 dated 1 March 2012, on appointment and discharge of State-Owned Enterprises’ Directors, the alteration is read as follows:
Direktur Utama/President Director Direktur Produksi/Director of Production Direktur Keuangan/Director of Finance Direktur Pemasaran dan Renbang/ Director of Marketing and Development Planning Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum/ Director of Human Resources and General Affairs Pernyataan mengenai kebijakan dividen dan tanggal serta jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir. a. Besarnya Dividen Untuk Masing-Masing Tahun: Besarnya deviden yang disetor ke Kas Negara per tahun ditetapkan oleh RUPS. Total deviden yang disetor ke kas negara pada tahun 2011 sebesar Rp 75,97 miliar.
: : : :
Boyke Budiono M. Natsir Agoes Riyanto Rafel Sibagariang
:
Budi Santoso
Statement on Dividend Policy and Date and Amount of Cash Dividend per Share which was Announced or Paid for the Last 2 Book Year.
a. Amount of Dividend for Each Year:
The amount of dividend deposited to the State Account per year is decided by the General Meeting of Shareholders. Total dividend deposited to the State Account for 2011 was Rp 75.97 billion.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
80
81
b. Besarnya Payout Ratio Tahun 2009 s/d. 2011 Besarnya Pay Out Ratio (deviden, cadangan umum, tantiem, PKBL) tahun 2006 s/d. 2010 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
b. Payout Ratio of 2009 to 2011 Pay Out Ratio (dividend, general inventory, bonus, partnership and community assistance programs) of 2009 to 2010 can be seen in the following table:
2009
%
Dividen/Dividend Tantiem/Bonus Program Kemitraan/Partnership Program Bina Lingkungan/Environment Program Cadangan Umum/Inventory
30 - 2 2 66
2010 Rp.M/Billion 45.1 - 3.01 3.01 99.23
Jumlah/Total 100 Dividen per Saham/Dividend per Share
% 30 - 3 3 64
150.35 100 123.580
Rp.M/Billion 75.97 7.6 7.6 162.07 253.24 208.146
*) Catatan: penyajian angka dalam tabel merupakan hasil keputusan sesuai Risalah RUPS untuk Tahun Buku Berjalan, sehingga untuk Tahun Buku 2011 belum dapat disajikan karena RUPS Tahun Buku 2011 belum diselenggarakan. *) Note: presentation of figures in the table was based on the minutes of General Meeting of Shareholders for the Current Book Year and therefore, figures for Book Year of 2011 cannot be presented as General Meeting of Shareholders for the Book Year of 2011 was not held yet.
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sampai dengan akhir tahun 2011 perusahaan belum melakukan penawaran umum.
Realisation of Capital Generated form the Rights Issue Up to the end of 2011, the Company did not conduct any rights issues.
Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi, restrukturisasi hutang/ modal. 1. Investasi Pada tahun 2011, perusahaan merealisasikan investasi (capital expenditure) sebesar Rp1.215.738 juta untuk meremajakan asset perusahaan terdiri dari: - Investasi Tanaman : Rp 789.476 juta - Investasi Non Tanaman : Rp 426.262 juta Jumlah : Rp 1.215.738 juta
Material Information, Among Others, on Investment, Expansion, Divestment, Acquisition, and Debt/Capital Restructuring. 1. Investment In 2011, the Company realized investment of (capital expenditure) of Rp1,215,738 million for upgrading the Company’s assets including:
Sumber pendanaan untuk investasi pada tahun 2011 diperoleh dari dana sendiri (IGF) dan dana eksternal. Adapun dana yang bersumber dari eksternal adalah kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 800 miliar.
2. Divestasi, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang/Modal Pada tahun 2011 tidak ada divestasi langsung atas penyertaan perseroan, akuisisi, maupun restrukturisasi hutang/ modal.
- Investment on plants : Rp 789,476 million - Investment on non-plants : Rp 426,262 million Total : Rp 1,215,738 million Funding source for 2011 investment originated from both internal (IFG) and external sources. Funding originating from external source was investment credit from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk of Rp 800 billion.
2. Divestment, Acquisition, Debt/Capital Restructuring In 2011 there was no direct divestment on the Company’s equity, acquisition, and debt/ capital restructuring.
Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/ atau transaksi dengan pihak afiliasi Tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.
Information on Material Transaction with Conflict of Interest and/or Transaction with Affiliated Parties No material transaction with conflict of interest and/or transactions with affiliated parties were recorded.
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Dan/Atau Pemberian Kuasa Menteri Negara BUMN sebagai wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham/RUPS pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) kepada Direksi, Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian BUMN.
Description on Alteration of Acts with Significant Effects to the Company
Menteri BUMN selaku Pemegang Saham/RUPS mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut:
The Minister of State-Owned Enterprises as Shareholders/General Meeting of Shareholders delegated some of his authorities to the Board of Commissioners as follows: 1. Co-operation with Other Enterprises/ Parties, Article 11 point 8, letter b, Article 11 point 10 letter g of Articles of Association 2. Release and Waive of Company’s fixed assets, Article 11 point 10 letter I of Articles of Association 3. The Making of Company’s Organization Blue Print, Article 11 point 10 letter k of Articles of Association 4. Confirmation and Alteration of the Company’s Logo, Article 11 point 10 letter l of Articles of Association 5. Equity in Other Companies, Article 11 point 10 letter b, of Articles of Association 6. Proposal for The Company’s representatives for candidacy of members of board of directors and commissioners at the joint venture or subsidiaries of Company, Article 11 point 10 letter o of Articles of Association 7. Establishment of foundation, organization and/or association, Articles 11, point 10, letter m of Articles of Association 8. Company’s routine and regular cost for foundation or organizations, Article 11 point 11 letter no of Articles of Association 9. Transfer of Company’s assets or guarantee of Company’s assets for debt, Article 11 point 13 of articles of Association
1. Kerjasama dengan Badan Usaha/Pihak Lain Pasal 11 ayat 8 huruf b Pasal 11 ayat 10 huruf g Anggaran Dasar 2. Pelepasan dan Penghapusan aktiva tetap perseroan Pasal 11 ayat 10 huruf i Anggaran 3. Penetapan Blue Print Organisasi Perseroan, Pasal 11 ayat 10 huruf k Anggaran Dasar 4. Penetapan dan Perubahan Logo Perusahaan, Pasal 11 ayat 10 huruf l Anggaran Dasar 5. Penyertaan Modal pada Perseroan Lain, Pasal 11 ayat 10 huruf b Anggaran Dasar 6. Pengusulan wakil Perseroan menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan atau anak perusahaan, Pasal 11 ayat 10 huruf o Anggaran Dasar 7. Mengikat Perseroan sebagai Penjamin (Borg/Avalist), Pasal 11 ayat 10 huruf f Anggaran Dasar 8. Membentuk Yayasan, Organisasi dan/atau perkumpulan, Pasal 11 ayat 10 huruf m Anggaran Dasar 9. Pembebanan biaya perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi, Pasal 11 ayat 10 huruf n Anggaran Dasar
The Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011 on Delegation of Part of Authority and/or Proxy of State-Owned Enterprises as Government’s Representative for Shareholders/ General Meeting of Shareholders to Companies and Limited Companies and Capital Holders at Public Enterprises to the Directors, Board of Commissioners/Supervisors and Echelon 1 Official within the Ministry of State-Owned Enterprises.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
82
83
10. Pengalihan Kekayaan perseroan atau menjadikan Jaminan utang kekayaan perseroan, Pasal 11 ayat 13 Anggaran Dasar 11. Tindakan diluar RKAP, Pasal 11 ayat 10 huruf j
10. The transfer of company property or company property makes the debt security, Article 11, paragraph 13 Articles of Association
Menteri BUMN selaku Pemegang Saham/ RUPS mendelegasikan beberapa kewenangan kepada Direksi antara lain:
The Minister of State-owned Enterprises as Shareholders/General Meeting of Shareholders delegated some of his authorities to the Directors, among others: a. Distribution of members of directors’ duties and authorities, Article 11 point 25 of Articles of Association. b. Joint-operations with other parties in the form of licensing joint-operations, management contracts, assets rents, KSO, BOT, BOwT, BTO and other types of joint-operations for a period of up to 5 years, Article 11 point 8 letter b of Articles of Association.
a. Pembagian Tugas dan Wewenang anggota Direksi, Pasal 11 ayat 25 Anggaran Dasar. b. Kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan asset, KSO, BOT, BOwT, BTO dan kerjasama lainnya Kerja sama dengan jangka waktu sampai dengan 5 tahun, Pasal 11 ayat 8 huruf b Anggaran Dasar.
11. Actions taken rather than that planned within the budget, Article 11 point 10, letter j, of Articles of Association
Sesuai surat Kementerian BUMN No.S-512/S. MBU.2/2011 tanggal 16 November 2011 perihal penyampaian Salinan Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 mengenai pendelegasian kewenangan dan pemberian kuasa Menteri Negara BUMN, maka untuk hal-hal yang telah dikuasakan dimaksud, namun manajemen telah lebih dahulu memohonkan kepada Menteri Negara BUMN dan belum mendapatkan persetujuan, maka keputusan atau persetujuannya dilakukan sesuai Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011.
By virtue of Letter of Minister of State-owned Enterprises No. S-512/S.MBU.2/2011 dated 16 November 2011 on delivery of Copy of Decree of Minister of State-owned Enterprises No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011 on delegation of authority and proxy of State Minister of State-Owned Enterprises, regarding the delegated issues previously applied for approval to the Minister of State-Owned Enterprises whereas no approval was granted, than such approval shall be made by virtue of Minister of State-Owned Enterprises No. KEP236/MBU/2011 dated 15 November 2011.
Guna mendapatkan kepastian hukum dalam pedoman pelaksanaannya, Pendelegasian kewenangan tersebut di atas perlu disikapi dengan perubahan Anggaran Dasar perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Diktum Kesepuluh butir 1) Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 dimaksud.
To get legal assurance for good conducts, the delegation of authority shall be responded with some alteration within the Company’s Articles of Association as specified in Dictum Number 10, point 1) of the said Decree of State-owned Enterprises BUMN No. KEP-236/MBU/2011 dated 15 November 2011.
Namun Keputusan Menteri Negara BUMN No. 236/MBU/2011 tanggal 15 Nopember 2011 tersebut juga telah diubah sebagaimana ditetapkan melalui: 1. SK – 164/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Menjadi Kewenangan Dewan Komisaris dan Direksi.
Yet, the Decree of Minister of State-owned Enterprises has No. 236/MBU/2011 15 November 2011 was also bee altered through the following decrees: 1. Decree No. 164/MBU/2012 on Confirmation of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives at the Company’s General Meeting of Shareholders to be the authority of Board of Commissioner and Directors.
2. SK – 165/MBU/2012 tentang Penetapan Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum (Perum) Menjadi Kewenangan Dewan Pengawas dan Direksi. 3. SK – 166/MBU/2012 tentang Pemberian Kuasa Atas Sebagian Kewenangan Menteri Negara BUMN Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/ Pemilik Modal Pada BUMN Kepada Pejabat Eselon I Kementerian BUMN.
2. Decree No. 165/MBU/2012 on Confirmation of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives as Shareholders of the Public Company to the authority of Board of Commissioners and Directors. 3. Decree No. 166/MBU/2012 on Confirmation of Part of Minister of State-owned Enterprises’ Authority as Government’s Representatives as proxy as of delegation of part of Minister of State-owned Enterprises as shareholders to Echelon 1 Officials within the Ministry of State-owned Enterprises.
Pada dasarnya perubahan tersebut ditujukan agar proses pendelegasian menjadi lebih detail sesuai keberadaan/kedudukannya masing-masing dalam BUMN, sehingga implementasinya tetap perlu diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar perusahaan.
In principle, the alteration was intended to reach a detail of delegation based on respective position at the State-owned Enterprises and therefore it was necessary for alteration to be followed by alteration in the Company’s Articles of Association.
Uraian Mengenai Perubahan Kebijakan Akuntansi Perusahaan tidak melakukan perubahan pada kebijakan akuntansi pada tahun 2011.
Description on Alteration of Accounting Policy No alteration was made to accounting policy in 2011.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
84
85
V
TATAKELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK Good Corporate Governance PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Implementation of Corporate Governance
ORGAN PERUSAHAAN Corporate Organs
Komite Audit Audit Committee
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Kode Etik Perusahaan The Company's Code of Ethics
PENGELOLAAN INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN Management of Corporate Information and Data
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN Implementation of Corporate Governance Implementasi Good Corporate Governance (GCG) didorong oleh dua hal, yakni dari dorongan etika dandorongan peraturan. Dorongan etika (ethical driven) bersumber dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat. Sementara itu, dorongan peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) is driven by two matters, namely ethical drive and regulatory drive. The ethical drive originates from business individuals’ awareness in running business that puts forward the company’s sustainable life, stakeholders’ interests, and avoidance of gaining temporary benefits. Meanwhile, the regulatory drive ‘forces’ the Company to comply with the prevailing rules and regulation.
Kedua pendekatan ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Keberadaan softstucture mempunyai korelasi yang sangat erat dengan implementasi GCG di perusahaan. Softstructure akan menjadi kebijakan dan “living document” bagi segenap jajaran perusahaan. Dokumen ini nantinya akan menjadi panduan pelaksana dan panduan teknis perusahaan.
Each of the approaches carries its own strengths and weaknesses and therefore should complete one another to create a healthy business environment. The existence of soft-stucture has a close correlation with the Company’s implementation of GCG as this soft-structure will be a policy and living document to the Company. The document will serve as the Company’s technical and implementation guidelines.
Beberapa soft-structure GCG yang ada di PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), antara lain: • Code of Corporate Governance (CoCG), • Code of Conduct (CoC), • Board Manual, • Charter Komite Audit, • Internal Audit Charter, dan • Standard Operating Procedure (SOP).
Some GCG soft-structure available at the PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), among others are: • Code of Corporate Governance (CoCG), • Code of Conduct (CoC), • Board Manual, • Audit Committee Charter, • Internal Audit Charter, and • Standard Operating Procedure (SOP).
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
86
87
Sebagaimana diamanahkan oleh Keputusan Menteri Negara BUMN No. Kep-117/M. MBU/2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII adalah salah satu BUMN bidang Perkebunan yang sejak tahun 2004 telah beberapa kali mengadakan evaluasi terhadap penerapan GCG yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Propinsi Lampung. Kegiatan evaluasi ini merupakan suatu tahapan perbaikan secara terus menerus (continous improvement) untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam penerapan prinsipprinsip GCG di Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VIIdan untuk menjadi komitmen seluruh jajaran perusahaan.
As dictated by the Decree of Minister of Stateowned Enterprises BUMN No. Kep-117/M. MBU/2002, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII is one of stateowned enterprises in plantation which has been undertaking evaluation on its implementation of GCG done by Province of Lampung Board of Audit Representative. This evaluation has been a continuous improvement steps conducted to reach better goals in applying CGD principles with the PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) to serve as its commitment of all the Company’s part.
Komitmen ini sesungguhnya mengandung makna bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya timbul dari desakan formalitas/ kewenangan belaka, namun lebih jauh dari itu, timbul dari kesadaran yang dalam bahwa implementasi GCG sangat penting untuk kelangsungan usaha perusahaan. Hal ini akan pada gilirannya akan meningkatkan reputasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII sebagai perusahaan yang terpercaya dan dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk peningkatan kinerja yang pada akhirnya akan mengantarkan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII menjadi perusahaan dengan daya saing dan keunggulan kompetitif di dunia usaha secara global, sesuai visi dan misinya.
Such commitment actually means that implementation of GCG principles does not occur merely as an authority or formality urge, rather, it occurs from a deep awareness that implementation of GCG is crucial to the Company’s sustainable existence. This will in turn elevate Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII reputation in the form of improved performance that will enable the Company to be an enterprise with excellent competitiveness in the global business in harmony with is vision and mission.
Indikator dan parameter penerapan GCG pada BUMN mengacu pada kesepakatan antara BPKP dengan Kementerian BUMN pada tanggal 19 Oktober 2006 yang terdiri 50 indikator dan 160 parameter.
Indicators and parameter for GCG implementation within the state-owned enterprises refers to the Government’s Financial Supervisory Board with State-Owned Enterprises of 19 October 2006 consisting of 50 indicators and parameters.
Perusahaan telah beberapa kali melakukan assesment GCG, dan pada periode pengujian terakhir dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG secara umum sudah memuaskan dengan skor capaian aktual 80,31%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan penerapan prinsip-prinsip GCG jika dibandingkan periode-periode sebelumnya. The Company has conducted some sessions of GCG assessment and from the last assessment session it could be concluded that the implementation of GCG was satisfactory with an actual score of achievement of 80.31%. The condition suggested that there had been improvement in term of GCG implementation compared to that of the previous periods.
Aspek pengujian GCG pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mencakup pengujian atas: a. Hak dan tanggung Jawab Pemegang Saham/RUPS, b. Kebijakan GCG, c. Penerapan GCG, d. Pengungkapan Informasi dan e. Komitmen.
Aspect of GCG assessment Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII includes: a. Shareholders/General Meeting of Shareholders’ Rights and Obligations, b. GCG Policy, c. GCG Implementation, d. Information Disclosure, and e. Commitment.
Sejak tahun 2004 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII telah beberapa kali melakukan assesment GCG dan pada periode pengujian terakhir dapat disimpulkan bahwa kondisi penerapan GCG secara umum sudah baik dengan skor capaian aktual 80,31% dari skor maksimal 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG jika dibandingkan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG untuk periodeperiode sebelumnya.
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII has conducted some sessions of GCG assessment and from the last assessment session it could be concluded that the implementation of GCG was generally good with an actual score of achievement of 80.31% out of maximum score 100%. The condition suggested that there had been improvement in term of GCG implementation compared to that of the previous period.
Namun untuk menjaga konsistensi pelaksanaan GCG dan untuk memperbaiki sejumlah beberapa parameter yang belum mencapai skor maksimal, pada tahun 2010 telah dilakukan pendampingan (asistensi) untuk penyempurnaan Soft Structure. Pada program kerja tahun 2012 akan diadakan sosialisasi kembali GCG di Unit Usaha, Distrik dan Kantor Direksi.
However, as to maintain the GCG implementation consistency and in order to improve those parameters that had not reached the maximum score, in 2010 an assistance was provided for soft structure accomplishment. In work program of 2012 GCG re-socialization in unit business, districts and Directors’ office will be conducte.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
88
89
ORGAN PERUSAHAAN Corporate Organs
Organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi,mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCGsecara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dantanggung jawabnya sematamata untuk kepentinganperusahaan.
The Corporate Organs, consisting of General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Board of Directors, hold an important role in effective implementation of GCG. The Corporate organs shall run their function based on the given rules and regulations and principles that each of the organs has their own independence in executing its duty, function and responsibility that are merely in the interest of the Company.
Rapat Umum Pemegang Saham RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadahpara pemegang saham untuk mengambil keputusanpenting yang berkaitan dengan modal yang ditanamdalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuananggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkanpada kepentingan usaha perusahaan dalam jangkapanjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapatmelakukan intervensi terhadap tugas, fungsi danwewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidakmengurangi wewenang RUPS untuk menjalankanhaknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturanperundang-undangan, termasuk untuk melakukanpenggantian atau pemberhentian anggota DewanKomisaris dan atau Direksi.
General Meeting of Shareholders The General Meeting of Shareholders as the Company’s organ serves as a vehicle where shareholders reach important decisions in terms of capital investment considering the Company’s articles of association and prevailing laws. Decisions reached in the General Meeting of Shareholders shall be based on the Company’s long-tem business interests. The General Meeting of Shareholders and or shareholders have no rights of intervention to the duty, responsibility and authority of Board of Commissioners and Directors without limitation to the General Meeting of Shareholder’s authority to exercise its rights as dictated by the articles of association and applicable laws, including the rights to replacement or termination of members of Board of Commissioner and Directors.
Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.
Board of Commissioners Board of Commissioners, as the Company’s organ is collectively in charge of and responsible for supervising and advising the Directors and making sure that the Company implements the GCG. Currently the Company’s Board of Commissioners consists of 6 (six) commissioners.
Saat ini Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang. Dewan Komisaris melakukan rapat rutin sekurang-kurangnya1 (satu) bulan sekali. Rapat Komisaris jugadapat diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Rapat Komisaris bisa menghadirkan Direksi untuk meminta penjelasan lebih lanjut atas permasalahanyang dibahas dalam rapat Komisaris tersebut. Tugas Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko.
The Board of Commissioners holds a meeting of at least 1 (one time) in a month. The Board of Commissioners’ meeting may also be held anytime when deemed necessary. The Board of Commissioners’ meeting may invite the Directors for further explanation of matter under discuss by the Commissioners. President Commissioner’s duty as primus inter pares is to coordinate the Board of Commissioners’ activities. While running its duty, the Board of Commissioners is assisted by Board of Commissioners’ Secretary, Audit Committee and Risk Management Committee.
Indikator dan parameter penerapan GCG pada BUMN mengacu pada kesepakatan antara BPKP dengan Kementrian BUMN. Indicator and parameter for GGC implementation refer to the agreement made between the State Financial Supervisory Board and the Ministry of State-Owned Enterprises.
Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris a. Melaksanakan Keputusan Menteri Negara Bumn No. KEP-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). b. Melaksanakan Anggaran Dasar yang berlaku yaitu ikut mengawasi pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku. c. Dewan komisaris juga bertugas menanggapi laporan Direksi, menerima dan memeriksa laporan serta menandatanganinya, dan menetapkan sistim kerja beserta tugas dan tanggung jawab Komisaris, Komite dan Sekretaris Komite. d. Dewan Komisaris Perseroan bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan pengelolaan Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris mewakili kepentingan Pemegang Saham dan bertanggungjawab pada Rapat Umum Pemegang Saham.
Description of Board of Commissioners’ Duty, Obligation and Responsibility Board of Commissioners Duty and Obligation a. Execution of Decree of Minister of Stateowned Enterprises No. KEP-117/MMBU/2002 on Implementation of Good Corporate Governance within the Stateowned Enterprises. b. Execution of Company’s Articles of Association, namely supervision of Long Term-Plans (LTP), Corporate Work Plan and Budget (RKAP), and other requirements of Articles of Association and Decision of General Meeting of Shareholders and other prevailing rules and regulations.
Hak dan wewenang Dewan Komisaris a. Komisaris berhak menerima remunerasi, fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. b. Komisaris berhak untuk minta penjelasan Direksi sehubungan dengan masalah pengelolaan Perusahaan dan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. c. Komisaris berhak menerima laporan Direksi secara berkala sehubungan dengan program pengembangan sumber daya manusia, manajemen resiko, laporan kerja informasi dan teknologi serta perkembangan bidang lainnya yang berkaitan dengan keberhasilan Perusahaan.
Board of Commissioners’ Rights and Authority a. The Commissioners reserve the rights for remuneration, facilities and other allowances, including post-service allowance in accordance to requirement decided by the General Meeting of Shareholders. b. The Commissioners reserve the rights to question the Directors on Company’s management issues and matters in timely manner as dictated by the applicable rules. c. The Commissioners reserve the rights to receive the Directors’ regular reports on the Company’s programs for human resources development, risk management, information technology and other development programs relevant to the Company’s advancement.
c. The Board of Commissioners is also accountable for responding to Directors’ reports, receiving an signing reports and determining the duty and responsibility of Commissioners, Committees and Committees’ d. Responsibility for supervision of the Company’s management and delivery of advice to the Directors. The Board of Commissioners represents the interest of shareholders and report to the General Meeting of Shareholders.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
90
91
Kebijakan Remunerasi untuk Komisaris Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII mendapat gaji bulanan dan tunjangantertentu serta tantiem yang besarnya ditetapkanoleh RUPS, dan uang penghargaan diberikan kepadaKomisaris disaat mengakhiri masa jabatannya sesuaidengan ketentuan Menteri Keuangan untuk semuaBUMN. Remunerasi yang diberikan kepada Komisaris sesuai dengan ketentuan RU PS sebagai berikut: 1. Penghasilan a. Komisaris Utama: 40% x gaji Direktur Utama b. Komisaris: 36% x gaji Direktur Utama 2. Biaya Perjalanan Dinas (BPD), fasilitas pengbatan dan perawatan kesehatan disesuaikan denganketentuan yang berlaku di Perusahaan 3. Dalam hal Perusahaan memperoleh laba, kepadaKomisaris diberikan tantiem yang besarnyaditetapkan oleh RUPS dengan komposisi sebagai berikut: a. Komisaris Utama: 40% x tantiem Direktur Utama b. Komisaris: 36% x tantiem Direktur Utama 4. Santunan purna jabatan diberikan pada setiapmasa jabatan Komisaris berakhir yang diberikandalam bentuk pengikutsertaan dalam programasuransi yang iuran tahunannya ditanggung oleh Perusahaan. Gaji Bulanan Dewan Komisaris tahun 2011 Berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
Remuneration Policy Applied to the Board of Commissioners Commissioners of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII receive annual salary and allowances plus bonus amount which is decided by the General Meeting of Shareholders. Also, a merit is also given to the Commissioner at the time of service termination based on the prevailing requirements set up by the Minister of Finance for State-owned Enterprises. Remuneration Given to the Commissioners according to the General Meeting of Shareholders is as follows: 1. Salary a. President Commissioner: 40% x President Director’s salary b. Commissioner: 36% x of President Director’s salary 2. Tour of Duty Allowance, medical and healthcare facilities adjusted to the Company’s prevailing terms. 3. In the event that a profit is recorded, then the Commissioners will receive a bonus amount which shall be decided by the General Meeting of Shareholders under the following arrangement: a. President Commissioner: 40% x President Director’s bonus b. Commissioner: 36% x President Director’s bonus 4. Post-service allowance is given at the end of service in the form of insurance coverage premium which is settled by the Company.
Board of Commissioners’ Monthly Salary in 2011 Based on: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011
NAMA/ JABATAN/ Honorarium Komposisi Transpor Komposisi Komunikasi KOMPOSISI Honorarium Transpor Komunikasi Name Positions Honorarium Composition of Transportation Composition of Communication Composition of Honorarium Transportation allowance Communication allowance
Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Harun Sulkam, SH Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Razali Ishak, Ir Teddy Poernama
Komisaris Utama PresComm Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Sekretaris Dekom BOC Secretary
28.800.000 28.800.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 25.920.000 10.800.000 10.800.000
40% x Gaji Dirut 40% x salary of PresDir 36% x Gaji Dirut 36% x salary of PresDir 36% x Gaji Dirut 36% x salary of PresDir 36% x Gaji Dirut 36% x salary of PresDir 36% x Gaji Dirut 36% x salary of PresDir 36% x Gaji Dirut 36% x salary of PresDir 15% x Gaji Dirut 15% x salary of PresDir
5.760.000 5.760.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 5.184.000 2.160.000 2.160.000
20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor 20% x Honor
1.440.000 1.440.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 1.296.000 540.000 540.000
5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor 5% x Honor
Note: Imbalan Jangka Panjang bagi Dewan Komisaris adalah dengan mengikutsertakan Dekom dalam Asuransi Purna Jabatan dengan besaran Premi 25% dari Gaji.
TOTAL TOTAL
36.000.000 36.000.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 32.400.000 13.500.000 13.500.000
Daftar Perhitungan Tantiem Dewan Komisaris Tahun Buku 2011/ Tantiem of Board of Commissioners, Year Book of 2011 NAMA/ NAME
JABATAN/ NILAI point MASA AKTIF JUMLAH BULAN JUMLAH NILAI POSITION/ point value tenure number of months total tantiem
Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Harun Sulkam, SH Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Razali Ishak, Ir Teddy Poernama
Komisaris Utama President Commisioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Komisaris Commissioner Sekretaris Dekom BOC Secretary
Sub Total
40,00 40,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 15,00 15,00
JML DIBAYAR PAID
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
40,00 40,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 15,00 15,00
144.287.770 144.287.770 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 129.858.993 54.107.913 54.107.913
36.071.943 36.071.943 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 32.464.748 8.188.187 8.188.187
108.215.828 108.215.828 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245 45.919.726 45.919.726
235,00
235,00
847.690.648
206.583.870.70
641.106.777.30
NAMA/NAME
Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10
JUMLAH TANTIEM PPH BEBAN PRIBADI TOTAL POINT Income tax
JABATAN/POSITION
KEHADIRAN/ATTENDANCE
Akmaludin Hasibuan, Drs, M.Sc Komisaris Utama/President Commisioners A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof Anggota Komisaris/Member Razali Ishak, Ir Anggota Komisaris/Member Hasanuddin Ibrahim, Dr, Ir, Sp.I Anggota Komisaris/Member M. Saleh Ali, Prof, Dr, Ir, M.Sc Anggota Komisaris/Member Harun Sulkam, SH Anggota Komisaris/Member
%
13 11 11 10 12 12
100% 85% 85% 77% 92% 92%
KEGIATAN/
TANGGAL PELAKSANAAN/
PENYELENGGARA/
PESERTA/
JABATAN/
Activities
Dates of Commencement Places
Organizers
Participants
Positions
Workshop Pleno Penyusunan Probis dan SOP Workshop on Design of Business Programs and SOP
18 Juni 2011
Bandar Lampung
PTPN VII (Persero)
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
Komut
18 June 2011
Bandar Lampung
PTPN VII (Persero)
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
PresComm
Seminar “Integrated Oil Palm Disease Management” “Integrated Oil Palm Disease Management” Seminar”
14 November 2011
Kuala Lumpur
Malaysian Palm Oil Board
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
Komut
14 November 2011
Kuala Lumpur
Malaysian Palm Oil Board
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
PresComm
Seminar “Integrated Oil Palm Disease Management” “Integrated Oil Palm Disease Management” Seminar
14 November 2011
Kuala Lumpur
Malaysian Palm Oil Board
A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof
Komisaris
14 November 2011
Kuala Lumpur
Malaysian Palm Oil Board
A. Anshori Mattjik, H, Dr, Prof
Commissioner
“7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook”
30 Nov - 2 Des 2011
Bali
GAPKI
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
Komut
30 Nov - 2 Dec 2011
Bali
GAPKI
Drs. Akmaludin Hasibuan, M.Sc
PresComm
30 Nov - 2 Des 2011
Bali
GAPKI
Ir. Razali Ishak
Komisaris
30 Nov - 2 Dec 2011
Bali
GAPKI
Ir. Razali Ishak
Commissioner
“7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook”
TEMPAT/
JUMLAH/TOTAL
Direksi Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggungjawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Organ pendukung dalam pelaksanaan GCG oleh Direksi antara lain Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan.
Board of Directors Board of Directors as an organ of the Company is collegially accountable for and responsible for the Company’s management. Each of Board of Directors’ members may perform duties and make decision according to respective duties and responsibilities. However, individual conduct of each of the directors shall form a common responsibility. Position of each of the Board of Directors including the President Director is equal. The President Director’s duty as primus inter pares is to coordinate the Director’s activities. Supporting organs for implementation of GCG within the Board of Directors and Internal Control Unit and corporate Secretary. Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
92
93
Uraian Tugas dan Tanggungjawab Direksi a. Direksi Perseroan bertugas memimpin Perusahaan dalam mencapai visi dan misi Perseroan, dan melaksanakanketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. b. Direksi melakukan rapat berkala sekurangkurangnya satu kali dalam satu bulan. c. Direksi juga dapat melakukan rapat apabila diperlukan. d. Rapat Direksi juga dapat mengundang Komisaris dalam rangka memberikan penjelasan serta meminta nasihat atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh Direksi.
Description of Board of Directors’ Duty and Responsibility a. The Company’s Directors are responsible for managing the Company to reach its vision and mission and execution of the Company’s articles of association’s requirement b. The Directors hold a meeting of at least one time in a month. c. The Directors my summons a meeting anytime when deemed necessary. d. The Directors may also invite Commissioners for advice on issues encountering the Company.
Penetapan tugas dan tanggung jawab Direksi pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun UndangUndang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, serta melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Menteri Negara BUMN No. KEP-117/M-MBU/2002 mengenai Penerapan Praktek Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), disamping melaksanakan Anggaran Dasar perusahaan yang berlaku antara lain:
Board of Directors’ duty and responsibility are basically specified in Act No. 40 year of 2007 on Limited Companies and Act No. 19 year of 2003 in State-Owned Enterprises. The Directors also execute requirements as set forth in Decree of Minister of State-owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 on Application of Good Corporate Governance within the StateOwned Enterprises apart from execution of requirements as dictated by the Company’s Articles of Association, namely, among others:
Tugas Direksi a. Menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pengurus untuk kepentingan Perusahaan. b. Mengelola kekayaan Perusahaan. c. Dengan persetujuan Komisaris, menyempurnakan struktur organisasi Perusahaan lengkap dengan uraian tugas dan spesifikasi tugas. d. Mempersiapkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggarannya, termasuk perencanaan pengembangan Perusahaan lainnya. e. Menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku didasarkan atas pengendalian internal yang baik. f. Memberikan laporan berkala dan laporan lainnya kepada Komisaris dan Pemegang Saham. g. Memberi pertanggungjawaban dan RUPS dalam bentuk Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Keuangan dan Laporan Manajemen. h. Menetapkan indikator kinerja yang proporsional dalam aspek keuangan dan non keuangan.
Board of Directors’ Duty a. Execution of duty and responsibility as managers in the Company’s interest. b. Organization of the Company’s assets. c. Under Commissioners’ approval, Improvement of Company’s organizational structure complete with job description and specifications. d. Preparation of Company’s Long-Term Plans, Work Plans and Budget, including Company’s other program development. e. Application of generally acceptable accounting standard for proper internal control. f. Delivery of regular reports and other necessary report to the Commissioner and Shareholders. g. Delivery of accountability in the General Meeting of Shareholders in the form of annual report which includes Financial Statement and Management Report. h. Set up of performance indicators based on proportional financial and non-financial aspects.
i.
Menetapkan kebijakan Manajemen Risiko dan melaporkan pelaksanaannya kepada Komisaris. j. Menetapkan kebijakan teknologi informasi dan menilai ketepatan implementasinya terhadap tujuan Perusahaan. k. Menyusun pedoman yang berkaitan dengan implementasi Tata Kelola Perusahaan. l.
Mensosialisasikan kebijakan dan perencanaan baru yang akan diterapkan kepada Pekerja. m. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan Auditor Internal maupun Auditor Eksternal dan Komite Audit dan melaporkannya kepada Komisaris.
i.
Set up of Risk Management policy and report of such conduct to the Commissioners. j. Set up of information technology policy and assessment of related implementation to the Company’s respective goals. k. Compilation of guidelines with regards to implementation of Good Corporate Governance. l. Socialization of new policies and plans to be applied to the workers. m. Follow-up of Internal Auditor, External Auditor, Audit Committee’s audit results and reports to the Commissioners.
Tanggung Jawab Direksi a. Direksi bersama-sama bertanggung jawab atas kepailitan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Direksi. b. Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu mengenai keadaan Perusahaan kepada Komisaris dan Pemegang Saham. c. Direksi bertanggung jawab penuh untuk menjalankan tugas demi kepentingan Perusahaan termasuk mencegah dan mengelola krisis sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemegang Saham dengan tetap mengindahkan peraturan dan undang-undang yang berlaku.
Board of Directors’ Responsibility a. The Board of Directors are severally responsible for any bankruptcy resulting from the Director’s negligence. b. The Board of Directors are responsible for disclosure of comprehensive, accurate and timely information on the Company’s condition to the Commissioners and shareholders. c. The Board of Directors are fully responsible for executing duties in the interest of the Company, including prevention and management of crisis as required by the Shareholders without prejudice to the prevailing laws and regulations.
Hak dan Wewenang Direksi a. Direksi berhak memperoleh penghargaan dan remunerasi yang layak sesuai dengan prestasi kerjanya yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS. b. Direksi berhak mengajukan surat pengunduran diri kepada Pemegang Saham. c. Direksi berhak membela diri di hadapan RUPS untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. d. Direksi berhak menetapkan kebijakan dalam mengelola Perusahaan.
Board of Directors’ Rights and Authority a. The Board of Directors are entitled to proper rewards and remuneration according to their work achievement amount which is decided within the General Meeting of Shareholders. b. The Board of Directors are entitled to resignation to the Shareholders.
e. Direksi berhak menyusun peraturan operasional dan peraturan tenaga kerja sesuai dengan peraturan dan UndangUndang yang berlaku. f. Direksi berhak mendelegasikan kekuasaan anggota Direksi kepada satu atau beberapa orang Pekerja yang ditunjuk sebagai kuasa Direksi.
c. The Board of Directors reserve the rights to defend himself within the General Meeting of Shareholders for pleading innocent. d. The Board of Directors reserve the rights to decide necessary policies for Company’s management. e. The Board of Directors reserve the rights to establish operational regulations and labour regulations in reference to the prevailing laws and regulations. f. The Board of Directors hold the rights to delegate their authority to one or several employees appointed as proxy of Directors.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
94
95
Kebijakan Remunerasi Direksi Direksi memperoleh gaji bulanan dan tunjangan tertentu serta tantiem yang besarnya ditentukan dalam RUPS. Remunerasi yang diberikan kepada Direksi sesuai dengan ketentuan RU PS adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan a. Direktur Utama: 100% x Ketetapan RUPS b. Direktur Bidang: 90% x Gaji Direktur Utama 2. Tunjangan Transport dan Perumahan 3. Perusahaan memberikan fasilitan kendaraan dinas dan fasilitas rumah dinas 4. Biaya Perjalanan Dinas (BPD), fasilitas pengobatan dan perawatan kesehatan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Perusahaan 5. Dalam hal Perusahaan memperoleh laba, kepada Direksi diberikan tantiem yang besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan komposisi sebagai berikut: a. Direktur Utama: 100% x Ketetapan RUPS b. Direktur Bidang: 90% x tantiem Direktur Utama
Remuneration Policy Applied to the Board of Directors The Board of Directors receive monthly salary, allowance and bonus amount which is arranged within the General Meeting of Shareholders. Remuneration Given to the Board of Directors According to the General Meeting of Shareholders is as follows: 1. Salary a. President Director: 100% x General Meeting of Shareholders’ Decision b. Director: 90% x President Director’s salary 2. Housing and transport allowance 3. Operational vehicles and housing facilities 4. Tour of Duty allowance, medical and healthcare facilities adjusted to the Company’s prevailing terms and conditions 5. In the event that the Company gains profit, Directors will be rewarded with bonus amount which is decided within the General Meeting of Shareholders as follows: a. President Director: 100% x General Meeting of Shareholders’ decision b. Director: 90% x President Director’s bonus
Gaji Bulanan Direksi per Maret 2012, berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011 Salary of Board of Directors, March 2012, base on Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011 NAMA/
JABATAN/
GAJI/
NAME
POSiTIONS
SALARY
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Agoes Riyanto, H, Drs. Budi Santoso, SH M. Natsir, Ir, SH Ir. Rafel Parasian Sibagariang, M.MA
Direktur Utama/President Director Direktur Keuangan/Director of Finance Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs Direktur Produksi/Director Production Direktur Pemasaran dan Renbang/ Director of Marketing and Development Planning
KOMPOSISI GAJI/
REPRESENTASI/
TOTAL/
Composition of Salary Representation total
72.000.000 64.800.000 64.800.000
100% 90% 90%
3.000.000 3.000.000 3.000.000
75.000.000 67.800.000 67.800.000
64.800.000 64.800.000
90% 90%
3.000.000 3.000.000
67.800.000 67.800.000
Gaji Bulanan Direksi Tahun 2011 s/d Maret 2012, berdasarkan: Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011 Salary of Board of Directors, Year of 2011 until March 2012, base on Per-07/MBU/2010 & KEP-11/D1.MBU/2011 NAMA/
JABATAN/
GAJI/
NAME
POSiTIONS
SALARY
Drs. Andi Punoko, Ak. Ir. H. Mardjan Ustha, MM Budi Santoso, SH Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Ir. Gatot Bintoro, MM
Direktur Utama/President Director Direktur Produksi/Director Production Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs Direktur Keuangan/Director of Finance Direktur Pemasaran dan Renbang/ Director of Marketing and Development Planning
KOMPOSISI GAJI/
REPRESENTASI/
TOTAL/
Composition of Salary Representation total
72.000.000 64.800.000 64.800.000
100% 90% 90%
3.000.000 3.000.000 3.000.000
75.000.000 67.800.000 67.800.000
64.800.000 64.800.000
90% 90%
3.000.000 3.000.000
67.800.000 67.800.000
Note : Imbalan jangka panjang direksi adalah dengan mengikut sertakan direksi dalam asuransi purna jabatan dengan besaran premi 25% dari gaji. The Directors’ long term reward is in the form of post-service insurance coverage with a premium of 25% of salary.
Daftar Perhitungan Tantiem Dewan Direksi Tahun Buku 2011/ Tantiem of Board of Directors, Year Book of 2011 NAMA/ NAME
JABATAN/ NILAI point MASA AKTIF JUMLAH BULAN JUMLAH NILAI POSITION/ point value tenure number of months total tantiem
Drs. Andi Purnoko, Ak. Ir. H. Mardjan Ustha, MM Budi Santoso, SH Ir. Gatot Bintoro, MM Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM
Direktur Utama 100,00 President Director 100,00 Direktur Produksi 90,00 Director Production 90,00 Direktur SDM dan Umum 90,00 Director of Human Resources 90,00 and General Affairs Direktur Pemasaran dan Renbang 90,00 Director of Marketing and 90,00 Development Planning Direktur Keuangan/ 90,00 Director of Finance 90,00
Sub Total
JUMLAH TANTIEM PPH BEBAN PRIBADI TOTAL POINT Income tax
JML DIBAYAR PAID
Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10 Jan - Des’10 Jan - Dec’10
12 12 12 12 12 12
100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00
360.719.424 360.719.424 324.647.482 324.647.482 324.647.482 324.647.482
108.215.827 108.215.827 97.394.245 97.394.245 97.394.245 97.394.245
252.503.597 252.503.597 227.253.237 227.253.237 227.253.237 227.253.237
Jan - Des’10 Jan - Dec’10
12 12
90,00 90,00
324.647.482 324.647.482
97.394.245 97.394.245
227.253.237 227.253.237
Jan - Des’10 Jan - Dec’10
12 12
90,00 90,00
324.647.482 324.647.482
97.394.245 97.394.245
227.253.237 227.253.237
460,00
460,00
1.659.309.352
497.792.805.60
1.161.516.546.40
Kepemilikan Saham Direksi/Board of Directors Shareholding NAMA/NAME
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM
JABATAN/POSITION
Instansi/Institution
Jumlah/Total
Direktur Utama/President Director
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
8000 lembar
NAMA/NAME
JABATAN/POSITION
KEHADIRAN/ATTENDANCE
Drs. Andi Punoko, Ak. Direktur Utama/President Director Ir. H. Mardjan Ustha, MM Budi Santoso, SH Ir. Gatot Bintoro, MM Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM
JUMLAH/TOTAL
%
13 11 11 10 12
100% 85% 85% 77% 92%
Direktur Produksi/ Director Production Direktur SDM dan Umum/ Director of Human Resources and General Affairs Direktur Pemasaran dan Renbang/ Director of Marketing and Development Planning Direktur Keuangan/ Director of Finance
KEGIATAN/
TANGGAL PELAKSANAAN/
PENYELENGGARA/
PESERTA/
JABATAN/
Activities
Dates of Commencement Places
TEMPAT/
Organizers
Participants
Positions
Workshop Sharing Experience Experience Sharing Workshop
13-14 Januari 2011 13-14 January 2011
PT RNI PT RNI
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of Finance
Batam Batam
Temu Dirsum dan Kabag SDM 4-5 Februari 2011 Yogyakarta LPP Budi Santoso, SH Gathering of Director of Human Resources 4-5 February 2011 Yogyakarta LPP Budi Santoso, SH Workshop “Meningkatkan Kinerja 17 Februari 2011 Solo IKAGI Ir. Gatot Bintoro, MM Industri Gula melalui Peningkatan Kualitas SDM & Back to Basic” “Improvement of Sugar Industry 17 February 2011 Solo IKAGI Ir. Gatot Bintoro, MM Performance through Enhancement of Human Resources and & Back to Basic” Seminar Seminar Rancangan UU tentang 26 April 2011 Jakarta BUMN Budi Santoso, SH perubahan atas UU tentang BUMN Seminar on Legal Drafting of 26 April 2011 Jakarta Ministry of State- Budi Santoso, SH Alteration of State-owned owned Enterprises Enterprises Acts” Wosrkshop sosialisasi peraturan 3 Mei 2011 Jakarta BUMN Budi Santoso, SH Menteri Negara BUMN No: No: PER-02/MBU/2010 JO PER-06/MBU/2010 dan Portal Asset Workshop on Socialization of 3 May 2011 Jakarta Ministry of State- Budi Santoso, SH Minister of State-Owned Enterprises owned Enterprises Regulations No: PER-02/MBU/2010 JO PER-06/MBU/2010 and Asset Portal Asset Workshop Pleno Penyusunan Probis 8 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Budi Santoso, SH dan SOP Workshop on Design of 8 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Budi Santoso, SH Business Programs and SOP Workshop Pleno Penyusunan Probis dan SOP Workshop on Design of Business Programs and SOP
Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs Direktur Pemasaran dan Renbang Director of Marketing and Development Planning
Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources and General Affairs Direktur SDM dan Umum
Director of Human Resources and General Affairs
Direktur SDM dan Umum Director of Human Resources General Affairs
9 Juni 2011
Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan
9 June 2011
Bandar Lampung PTPN VII (Persero)
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of Finance
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
96
97
KEGIATAN/
TANGGAL PELAKSANAAN/
Activities
Dates of Commencement Places
TEMPAT/
PENYELENGGARA/
PESERTA/
JABATAN/
Organizers
Participants
Positions
Workshop Pleno Penyusunan Probis 10 Juni 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Gatot Bintoro, MM dan SOP Workshop on Design of 10 June 2011 Bandar Lampung PTPN VII (Persero) Ir. Gatot Bintoro, MM Business Programs and SOP
Direktur Pemasaran dan Renbang Director of Marketing and Development Planning
Seminar “Human Capital Model Strive 15 Juli 2011 Bandung FHCI Budi Santoso, SH Resources for Excellence” “Human Capital Model Strive 15 July 2011 Bandung FHCI Budi Santoso, SH for Excellence” Seminar
Director
of
Human
Director of Human Resources and General Affairs
Pertemuan Teknis Kelapa Sawit “Kiat Mencapai 35-26 Industri Kelapa Sawit Indonesia Oil Palm Technical Meeting “Strategy for Achievements for 35-26 Oil Palm Industries in Indonesia”
4-6 Oktober 2011
Batam
PPKS
Ir. Mardjan Ustha, MM
Direktur Produksi
4-6 October 2011
Batam
PPKS
Ir. Mardjan Ustha, MM
Director of Production
Pertemuan Teknis Kelapa Sawit “Kiat Mencapai 35-26 Industri Kelapa Sawit Indonesia Oil Palm Technical Meeting “Strategy for Achievements for 35-26 Oil Palm Industries in Indonesia”
4-6 Oktober 2011
Batam
PPKS
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Keuangan
4-6 October 2011
Batam
PPKS
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Director of Finance
Seminar “Integrated Oil Palm 14 November 2011 Kuala Lumpur Disease Management” “Integrated Oil Palm Disease 14 November 2011 Kuala Lumpur Management” Seminar
Malaysian Palm Oil Board Malaysian Palm Oil Board
Ir. Mardjan Ustha, MM
Direktur Produksi
Ir. Mardjan Ustha, MM
Director of Production
Palm Oil Konferensi dengan tema “7th Indonesia Palm Oil Conference “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” Palm Oil Conference with “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” theme
30 Nov 2011 - 12 Feb 2012 Bali
GAPKI
Drs. Andi Purnoko
Direktur Utama
30 Nov 2011 - 12 Feb 2012 Bali
GAPKI
Drs. Andi Purnoko
President Director
30 Nov - 2 Feb 2012
Bali
GAPKI
Ir. Mardjan Ustha, MM
Direktur Produksi
30 Nov - 2 Feb 2012
Bali
GAPKI
Ir. Mardjan Ustha, MM
Director of Production
Palm Oil Konferensi dengan tema “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” Palm Oil Conference with “7th Indonesia Palm Oil Conference and 2012 Price Outlook” theme
Indikator Kinerja Direksi Sesuai dengan Surat Menteri BUMN No.676/ MBU/2004 tanggal 22 Desember 2004, Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII telah menandatangani kontrak manajemen dengan kuasa pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 7 Januari 2011 dan menyepakati bahwa Direksi dan Komisaris mengupayakan pencapaian target KPI tahun 2011 dengan skor minimal sebesar 100.
Board of Directors’ Performance Indicators In accordance with Letter of Minister of Stateowned Enterprises 676/MBU/2004 dated 22 December 2004, Directors and Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) signed the management contract and power of attorney of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)’s shareholders on 7 January 2011 and entered and agreement that both the Directors and Commissioners would seek efforts to KPI’s achievement in 2011 with a maximum score of 100.
Strategi/Strategy bobot/value Overal Strategy Operational Management Cost Management Restrukturisasi/Restructuring Pengelolaan SDM dan Umum/ Management of HR and GA Perspektif Dinamis/Dynamic Perspective Pelestarian lingkungan/Environment Conservation Pembinaan Lingkungan Social/Social Environment Development
Pencapaian/Achievement
15,00 20,00 17,50 7,50 10,00 20,00 5,00 5,00
11,20 18,04 11,80 7,50 10,87 15,72 8,78 7,63
100,00
91,54
Dari tabel, dapat digambarkan bahwa Pencapaian Aspek kinerja Manajemen mencapai skor 91,54 dan masih dibawah bobot yang sudah ditetapkan dalam kontrak kerja.
The table, the management’s performance has reached a score of 91,54 which is under the value originally scheduled in the work contract.
Adapun dari segi keberhasilan dapat terlihat pada aspek: a. Overall Strategy Jumlah skor pencapaian KPI 2010 untuk overall strategy perusahaan adalah 11,20.Pencapaian ini lebih rendah dari target yang KPI sebesar 15,00. Indikator yangpencapaiannya dibawah KPI 2011 terutama pada aspek laba bersih dengan skor sebesar 2,26dari bobot KPI sebesar 4,00. Kemudian aspek net profit margin juga dibawah target KPIdengan nilai 1,68 dari bobot 3,00, selain itu aspek utang berbunga terhadap EBITDA danaspek Debt to Equity Ratio juga turun masing 0,41 dan 0,24 point dari target KPI. b. Operasional Managemen Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk strategi operasional manajemen perusahaan adalah18,04 lebih rendah dari target KPI sebesar 20,00. Indikator yang pencapaiannya dibawah KPI 2011 terutama ada pada aspek pengelolaan komoditi gula dengan total skor 3,19 (76%) dari target KPI 4,16; aspek pengelolaan sawit mendapat skor 6,82 yang juga tidak mencapai target KPI7,38; aspek pengelolaan komoditi karet juga lebih rendah dari target KPI dengan skor total7,79 (94%). Berbeda dengan ketiga komoditi lain, komoditi teh memiliki skor yang mencapai target KPI 2011 yaitu sebesar 0,24. c. Cost Management Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk strategi biaya manajemen perusahaan adalah 11,80. Pencapaian ini lebih rendah 5,70 point dari target KPI sebesar 17,50. Indikator yang pencapaiannya di bawah KPI 2011 terutama terlihat pada aspek pengelolaan biaya komoditi gula dengan skor sebesar 1,85 dari bobot KPI sebesar 4,01. Hal yang sama juga dialami komoditi sawit dan karet yang mendapat point masing-masing 4,30 dan 5,45 dari target KPI sebesar masing-masing 6,09 dan 7,19. Berbeda dengan ketiga komodit lainnya, komoditi the mendapat point 0,21 sama dengan target KPI 2011.
Aspects of Achievement: a. Overall Strategy KPI 2011 score for the Company’s overall strategy was 11.20. This is lower than the KPI target which was 15.00. The indicator which was lower than KPI 2011 was mainly attributed to aspect of net profit with a score of 2.26 from the scheduled KPI score of 4.00. Aspect of net profit margin also showed a score of under KPI target, which was 1.68 to 3.00. In addition to that, aspect of interest bearing debt to EBITDA and aspect of Debt to Equity Ratio also declined by 0.41 and 0.24 point respectively from the KPI target. b. Management Operation KPI 2011 score for the Company’s Management Operation Strategy was 18.04, which was lower than KPI target of 20.00. Such indicator was attributed to aspect of sugar commodity management with a total score of 3.19 (76%) of the KPI target of 4.16; aspect of oil palm management with a score of 6.82. lower than KPI target of 7.38; aspect of rubber commodity management with a total score of 7,79 (94%). Different from the other commodities, tea reached a score of 0.24 as dictated by the KPI 2011 target.
c. Cost Management KPI 2011 score for the Company’s Cost Management Strategy was 11.80, which was 5.70 point lower than KPI target of 17.50. Indicators lower than KPI 2011 target were found in the aspect of sugar commodity with a score of 1,85 to the KPI target of 4.01; aspects of oil palm and rubber with a score of 4.30 and 5.45 respectively from KPI target of 6.09 and 7.19 respectively. Tea commodity reached a point of 0.21 which is the same with that of KPI 2011 target.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
98
99
d. Restrukturisasi Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk strategi restrukturisasi perusahaan adalah 7,50. Pencapaian ini memenuhi target KPI sebesar 7,50. Strategi ini dipenuhi dalam aspek mencari mitra bisnis (KSO dan/atau anak perusahaan). e. Pengelolaan SDM dan Umum
Jumlah skor pencapaian KPI 2011 untuk strategi pengelolaan SDM dan Umum perusahaan adalah 10,87. Pencapaian ini lebih tinggi dari target KPI sebesar 10,00. Indikator yang pencapaiannya di atas KPI 2011 terutama pada aspek index produktifitas SDM dengan skor2,26 dari target 2,00. Kemudian aspek pengembangan SDM juga mendapat point 2,55 diatas target KPI sebesar 2,00.
d. Restructuring KPI 2011 score for the Company’s restructuring strategy was 7.50. The score has reached the KPI target of 7.50. The strategy was fulfilled in terms of invention of business partners (Joint Operations/or subsidiaries). e. Management of Human Resources and General Affairs KPI 2011 score for the Company’s strategy for management of human resources and general affairs was 10.87. This was higher than KPI target of 10.00. Such indicators were found in aspect of human resources productivity of 2.26 compared to that of KPI target of 2.00; aspect of human resources development with a score of 2.55, to the KPI target of 2.00.
Komite Audit Audit Committee
Komite Audit PTPN VII (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara VII, dan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Per 05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 pasal 12 ayat (2) 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara tahun 2007 No. 106, tambahan Lembaran Negara No. 4756) 3. Anggaran Dasar PT Perkebunan Nusantara VII(Persero), akta Notaris N.M Dipo Nusantara PuaUpa, SH No. 34 tanggal 13 Agustus 2008 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU/55963 AH 01.02 Tahun 2008 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII No. Kep 314/ DK.VII/09/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), No. Kep-01/DK.VII/01/2010 bulan Januari 2010 dan No. Kep-175/DK.VII/05/2010 tanggal 29 Mei 2010 tentang pengangkatan anggota Komite Audit. 5. Program Kerja Komite Audit Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tahun 2008-2010.
PTPN VII (Persero) Audit Committee was established by virtue of the Company’s Decree of Board of Commissioners in compliance to:
1. Regulation of State Minister of State-owned Enterprises No. Per 05/MBU/2006 dated 20 December 2006 article 12 point (2) 2. Republic of Indonesia Act No. 40 year of 2007 on Limited Companies (National Gazette year of 2007 No. 106, Addendum to National Gazette No. 4756) 3. PT Perkebunan Nusantara VII(Persero)’s Articles of Association, Notarial Act of N.M Dipo Nusantara Pua Upa, SH No. 34 dated 13 August 2008 authorized by Republic of Indonesia Minister of Justice and Human Rights No. AHU/55963 AH 01.02 year of 2008 4. Decree of Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) No. Kep 314/DK.VII/09/2008 dated 1 September 2008 on Termination and Appointment of Chief and Members of Audit Committee of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), No. Kep-01/ DK.VII/01/2010, January 2010 and No.Kep-175/DK.VII/05/2010 dated 29 May 2010 on appointment of members of Audit Committee. 5. Work program of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII Audit Committee of 2008-2010. 98
Anggota Komite Audit PTPN VII (Persero) bukan Pekerja PTPN VII (Persero) dan tidak mempunyai benturan kepentingan, bukan pelanggan dan bukan supplier PTPN VII (Persero). Komisaris mengangkat dan memberhentikan Ketua/Anggota Komite melalui Surat Keputusan Komisaris dan disampaikan pada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.
PTPN VII (Persero)’s Audit Committee members are not employees of PTPN VII (Persero) and do not have conflict interest, and nor are customers and suppliers of PTPN VII (Persero). The Commissioners appoint and discharge Chief/ Members of Committee through the Decree of Board of Commissioners, to be forwarded to the Ministry of State-owned Enterprises as shareholders.
Dalam melaksanakan tugas-tugas Komite Audit, Dewan Komisaris telah melengkapi personil Komite Audit sebagai berikut: 1. M. Saleh S. Ali : Ketua Komite 2. Herry Suheri : Anggota 3. Ronnie P. Sitorus : Anggota 4. Widuro Adi Pradono : Anggota
The Board of Commissioners equipped the Audit Committee with the following personnel: 1. 2. 3. 4.
M. Saleh S. Ali Herry Suheri Ronnie P. Sitorus Widuro Adi Pradono
: : : :
Chief of Committee Member Member Member
Dan terhitung mulai 1 Januari 2012 sesuai dengan SK Dewan Komisaris No. KEP-07/ DK.VII/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 maka susunan Komite Audit yang baru adalah sebagai berikut: 1. Razali Ishak : Ketua Komite 2. Herry Suheri : Anggota 3. Widuro Adi Pradono : Anggota
And effective as of 1 January 2012, by virtue of Decree of Board of Commissioners No. KEP-07/ DK.VII/02/2012 dated 27 Februari 2012, the structure of Audit Committee was as follows:
Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit Komite Audit Perseroan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan di Perseroan, terutama dalam hal: 1. Memastikan efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan pengelolaan perusahaan 2. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, termasuk kepatuhan Perseroan terhadap undangundang dan peraturan yang berlaku 3. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseroan 4. Melakukan penelaahan atas ketaatan perseroan terhadap peraturan perundangundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan bisnis perseroan 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Auditor Internal 6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai risiko yang dihadapi oleh perseroan serta pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi
Audit Committee’s Duty and Responsibility The Company’s Audit Committee serves to assist the Board of Commissioner in running their supervisory jobs, especially in terms of: 1. Assuring the existence of internal control system effectiveness which functions to minimize the occurrence of company’s management irregularities 2. Identifying issues which require Board of Commissioners’ attention, including the Company’s compliance to the prevailing laws and regulations 3. Conducting analysis on financial information to be stated by the Company 4. Conducting analysis on the Company’s compliance to applicable stock exchange rules and regulations and other rules and regulations applicable to the Company
7. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Dewan Komisaris
yang
1. Razali Ishak : Chief of Committee 2. Herry Suheri : Member 3. Widuro Adi Pradono : Member
5. Conducting analysis on execution of audit by Internal Auditor 6. Delivering of report to the Board of Commissioners on the given risks encountered by the Company and the application of risk management by the Directors 7. Conducting other jobs assigned by the Board of Commissioners
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
100
101
Kewajiban Komite Audit 1. Menjaga kerahasiaan Perusahaan 2. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris mengenai hasil kerja Komite Audit 3. Komite Audit membahas dan mengkaji perencanaan dan pelaksanaan audit oleh audit internal untuk memastikan terciptanya: a. Independensi auditor internal baik secara struktural maupun dalam pelaksanaan audit b. Kualitas dari temuan-temuan dan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan c. Kompetensi pejabat auditor intern. Selain itu,untuk meningkatkan kinerja Auditor Internal dan hal-hal penting mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan 4. Komite Audit menilai kompetensi dan integritas serta independensi Auditor Eksternal, mulai dari penyusunan rencana audit, pemantauan kemajuan audit, pengkajian temuan-temuan dan pemantauan tindak lanjut sehingga hasil audit dapat memberikan informasi yang akurat, lengkap dan transparan 5. Komite Audit Perseroan bertugas dan bertanggungjawab untuk memberikan pendapat dan saran kepada Dewan Komisaris untuk memastikan fungsi pengawasan dalam hal: a. Kehandalan Laporan Keuangan, terutama yang dipublikasikan b. Efektifitas pengendalian internal atas laporan keuangan c. Kehandalan pengendalian risiko usaha d. Ketaatan terhadap peraturan yang berlaku e. Kinerja fungsi auditor internal dan eksternal 6. Selain itu, Komite Audit Perseroan juga bertugas meningkatkan kinerja Auditor Internal dan hal-hal penting mengenai proses akuntansi dan Laporan Keuangan.
Audit Committee’s Obligation 1. To keep the Company’s confidentiality 2. To deliver regular report to the Board of Commissioners on Audit Committee’s work result 3. To review and study internal audit’s auditing plan and application as to assure:
Tugas Komite Audit Selama tahun 2011 sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris, Komite Audit telah melaksanakan tugasnya sebagai berikut: a) Menyiapkan evaluasi untuk bahan rapat dan mengikuti rapat Dewan Komisaris
Audit Committee’s Duty In 2011, based on duties assigned by the Board of Commissioners, the Audit Committee conducted the followings: a) Preparation of evaluation for meeting and attendance in the Board of Commissioners’ meeting b) Preparation of evaluation for joint meeting of Board of Commissioners and Directors of PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) and attendance in such meeting
b) Menyiapkan evaluasi untuk bahan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan mengikuti rapat gabungan
a. Internal auditor’s independence in terms of structure and conduct of audit b. Quality of findings and monitoring of the findings follow-ups c. Internal audit personnel’s competence in addition to improvement of internal auditor’s performance, and necessary issues regarding accounting process and financial statement 4. To asses External Auditor’s competence, integrity and independence, ranging the planning of audit, audit progress monitoring, studies on findings and followups so that the audit result may come as accurate, comprehensive and transparent information 5. To serve and be responsible for delivery of opinion and advice to Board of Commissioners to assure good supervisory function in terms of: a. Financial Statement Accountability especially that for publication purposes b. Effectiveness of internal control on the financial statement c. Reliability of business risk management d. Compliance to the applicable rules e. Internal and external auditors’ functional performance 6. To serve to enhance internal auditor performance and other issues with regards to accounting process and financial statement.
c) Mendampingi Dewan Komisaris/Ketua Komite Audit dalam rangka menyusun Program Kerja dan Rencana Anggaran Dewan Komisaris tahun 2011 ke PTP Nusantara VII (Persero) d) Mendampingi Dewan Komisaris dalam melaksanakan kunjungan pengawasan ke Perseroan berserta unit usaha e) Melakukan pemeriksaan terhadap Aktiva tetap Tanaman Menghasilkan Karet yang akan di Tanam Ulang tahun 2011 f) Melakukan Analisa dan evaluasi atas Laporan Managemen Bulanan, Triwulanan dan Tahunan serta laporan- laporan lain yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris g) Melakukan Analisa dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2011 dan 2012 h) Membantu menyiapkan bahan workshop Bedah Proses Bisnis Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) dan mengikuti workshop tersebut i) Melakukan pemeriksaan Planetory Gear Box milik PG Buma di Gresik j) Mengikuti rapat pengadaan jasa Auditor Eksternal untuk pemeriksaan Laporan Keuangan PTP Nusantara VII (Persero) yang berakhir Tahun buku 2011 k) Mengikuti rapat pembahasan program pemeriksaan Auditor Eksternal atas pemeriksaan Laporan Keuangan PTP Nusantara VII (Persero) yang berakhir Tahun buku 2011 l) Membahas RKAP 2012
c) Assisting the Board of Commissioners/Audit Committee Chief in preparing Work Program and Plan of Board of Commissioners to PTP Nusantara VII (Persero)
Komite Manajemen Risiko Komite Manajemen Risiko dibentuk berdasarkan SK Dewan Komisaris No:KEP-08/ DK.VII/02/2012 tanggal 27 Februari 2012 dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1. M.Saleh S. Ali: Ketua Komite Manajemen Risiko 2. Roni P. Sitorus: Anggota Komite Manajemen Risiko
Risk Management Committee The Risk Management Committee was established by virtue of Decree of Board of Commissioners No:KEP-08/DK.VII/02/2012 dated 27 February, with the following structure: 1. M.Saleh S. Ali: Chief Committee of Risk Management 2. Roni P. Sitorus: Member of Risk Management Committee
Tugas Komite Manajemen Risiko a. Melakukan review dan memberikan rekomendasi atas efektivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Perusahaan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progres dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
Risk Management Committee’s Duty a. Conducting review and delivering recommendation on effectiveness of risk management application executed by the Company’s Risk Management Unit through regular meetings and other methods to discuss the advancement of undertaken jobs and responsibility of the Risk Management Unit.
d) Assisting the Board of Commissioners in making supervisory visits to the Company and its business units e) Conducting audit on rubber plants productive fixed asset for 2011 planting f) Conducting analysis and evaluation on Management’s Monthly, Quarterly and Annual Reports and other reports requiring Board of Commissioner’s attention g) Conducting analysis and evaluation on the Company’s Work Plan and Budget of 2011 and 2012 h) Assistance in preparation of materials for workshop of PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero)’s Business Process Review and attendance in such workshop i) Conduct checking of Planetory Gear Box of Buma Sugar Mill in Gresik j) Attending meeting on External Auditor service procurement for audit of PTP Nusantara VII (Persero)’s financial statement for year book ended 2011 k) Attending meeting on discussion for external auditor auditing program for audit of PTP Nusantara VII (Persero)’s financial statement for year book ended 2011 l)
Discussion of 2012 Work Plan and Budget
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
102
103
b. Melakukan review atas penilaian risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko terhadap rencana investasi perusahaan yang material. c. Melakukan pengawasan atas kegiatan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi resiko oleh unit-unit kerja terkait. d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Komite Manajemen Risiko oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. e. Melakukan analisis dan evaluasi atas usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan review tahunan atas Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang diajukan oleh Direksi. f. Melakukan penelaahan atas informasi risiko dan manajemen risiko perusahaan dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan, melalui proses: 1. Diskusi bersama dengan manajemen 2. Review atas draft dari laporan yang akan dipublikasikan g. Melakukan pembahasan atas risiko-risiko penting pada unit-unit di lingkungan persahaan,sesuai kebutuhan. h. Komite Manajemen Risiko harus menyampaikan laporan pelaksanaan tugas khusus dengan tingkat kerahasiaan maksimal, terbatas pada anggota Komite Manajemen Risiko dan anggota Dewan Komisaris i. Melakukan self-evaluation dan self improvement terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
b. Conducting review on risk assessment by the Risk Management Unit against the Company’s material investment plans.
Komite – Komite Lain Komite Remunerasi dan Nominasi ditujukan untuk membantu Komisaris dengan memberikan pendapat profesional dan independen untuk memastikan terlaksananya program remunerasi dan nominasi Perseroan. Saat ini Komite Remunerasi dan Nominasi sedang dalam penyusunan/perancangan berkaitan dengan program blue print SDM yang sedang berjalan.
Other Committees Remuneration and Nomination Committee is intended to assist the Commissioners in terms of professional and independent opinion as to assure the application of the Company’s remuneration and nomination programs. Currently the Remuneration and Nomination Committee is in the process of designing/planning following the current existence of human resources blue print program.
Pelaksanaan tersebut menggunakan assessment yang dilakukan pihak III.
The establishment of such program will involve assessment by a third party.
c. Conducting supervision on Risk Management Unit’s activities in monitoring risk mitigation undertaking by the related operation units. d. Conducting supervision on execution of Risk Management Unit’s recommendation by the Risk Management Unit. e. Conducting analysis and evaluation on proposal for The Company’s Work Plans and Budget and annual review on the Company Long-Term Plans forwarded by the Directors. f.
Conducting analysis on risk information and management to be presented in published reports, by means of: 1. Discussion with the management 2. Review on draft of report to be published
g. Conducting reviews on major risks within the Company’s operation units as necessary. h. Delivering report on executing of special task in maximum confidentiality, limited to members of Risk Management Committee and members of Board of Commissioners.
i.
Undertaking self-evaluation and self improvement on effectiveness of Risk Management Committee’s duty.
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Peran Sekretaris Perusahaan pada PTPN VII (Persero) menjadi peran yang sangat utama pada penyampaianinformasi kepada masyarakat. Peran tersebut melekatpada bagian Sekretariat Perusahaan yang independenbaik di perusahaan maupun kepada unit usaha yanglain. Selain itu Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab langsung kepada Direksi sehingga hal inimemungkinkan Sekretaris Perusahaan bertindak mewakili Perusahaan dalam berhubungan denganpihak luar dan bertugas untuk mengelola informasi yangberkaitan dengan kebijakan dan aktivitas perusahaan.
The role of Corporate Secretary to PTPN VII (Persero) has been crucial especially in terms of public information dissemination. The role is attached to the Corporate Secretariat Section which is to the Company and other business units. Apart from that, the Corporate Secretary is directly responsible to the Directors and therefore entitling the Corporate Secretary to act on behalf of the Company in terms of relations with the public in which he is accountable for management of information related to the Company’s policies and activities.
Sekretaris Perusahaan PTPN VII (Persero) saat ini dijaba toleh Sonny Soediastanto, SH menggantikan sekretaris perusahaan yang sebelumnya yaitu Budi Santoso, SH yang telah menjadi Direktur SDM & Umum PTPN VII (Persero).
PTPN VII (Persero)’s current Corporate Secretary is Sonny Soediastanto, SH replacing Budi Santoso, SH who is now Director of the Company’s Director of Human Resources and General Affairs.
Profil Sekretaris Perusahaan Mengawali karir sebagai karyawan Tjiwi Kimia pada tahun 1984 selama 1 tahun, dan kemudian di bidang perkebunan pada tahun 1985 di PTP XIXII sebagai calon pegawai trainee. Setelah menjalani 3 bulan masa percobaan, diangkat menjadi anngota staf Kantor PG Bungamayang di PTPN XXXI hingga kemudian dipercaya untuk menjadi anggota staf Kantor Direksi PTPN XXXI. Setelah adanya penggabungan PTP X, PTP XXXI dan PTPXXII menjadi PTPN VII beliau dipercaya untuk menjabat sebagai Tim Khusus Pembebasan Lahan pada tahun1990. Dengan selesainya tugas pembebasan tersebut, beliau diangkat sebagai Kepala Urusan Bagian Umum pada tahun 1996, dan sempat menjabat sebagaiKepala Urusan Hukum Agraria pada tahun 1999.
Profile of Corporate Secretary Started working at Tjiwi Kimia in 1984 for a year, he then started his career in plantation in 1985 at PTP XIXII as a trainee. After a threemonth probation period, he was appointed as a staffer at Office of Bungamayang Sugar Mill at Bungamayang PTPN XXXI and further appointed as staffer at Directors’ Office at PTPN XXXI. Following the merging of PTP X, PTP XXXI and PTP XXII to PTPN VII he was assigned as member of Special team for Land Settlement in 1990. Upon successful completion of the land settlement task, he was appointed as Head of General Affairs Section in 1996. He was further appointed as Head of Agriculture Legal Section in 1999.
Pada tahun 2000, setelah adanya proses inpassing dengan penyesuaian golongan, beliau dipercaya menjadi Kepala Urusan Umum, Sosial & Keamanan pada Bagian Umum. Kemudian pada tahun 2001 bagian Sekretariat Perusahaan terbentuk dan dengan adanya urusan Hubungan Masyarakat pada bagian tersebut, beliau diangkat menjadi Kepala Urusan Hubungan Masyarakat.
In 2000, following the in-passing and rank adjustment program, he was appointed as Head of General Affairs, Social and Security and the General Affairs Department. Later in 2001, the Company’s Secretariat Department was formed, and he was appointed as Head of Public Relations Affairs at the Department.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
104
105
Kurang lebih 5 tahun menjabat sebagai Kaur Humas dan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Perusahaan yang telah diangkat sebagai Direktur SDM & Umum, maka beliau diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan PTPN VII (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 7.6/KPTS/242/2010.
After five year service as Head of Public Relations Affairs Section, in response to vacancy of Corporate Secretary position as the latter was appointed Director of Human Resources and General Affairs of the Company, then he was appointed as Corporate Secretary of PTPN VII (Persero) by virtue of Decree of Directors No. 7.6/ KPTS/242/2010.
Fungsi Sekretaris Perusahaan 1. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan fungsi hubungan masyarakat 2. Melaksanakan fungsi manajemen pada bidang tugas kesekretariatan 3. Bertindak sebagai pengelola dan penyedia informasi bagi Perusahaan berkaitan dengan pasar modal (Investor Relations) dan penerapan Tata Kelola Perusahaan 4. Mewujudkan penyediaan informasi berbasis Web dengan menggunakan aplikasi terintegrasi
Function of Corporate Secretary 1. Conducting activities related to public relations functions 2. Undertaking management functions in secretarial works 3. Serving as organizer and provider of Company’s information with regards to stock exchange (investor relations) and implementation of GCG 4. Preparing web-based information by means of integrated application
Satuan Pengawasan Intern Untuk mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) untuk kepentingan stakeholders dan shareholders maka keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang professional, mandiri dan independen merupakan salah satu syarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada saat menjalankan tugas-tugas audit operasional di lingkungan perusahaan, SPI (Satuan Pengawasan Internal) berpedoman pada Charter Audit Internal (CAI) yang sudah ada. Charter Audit Internal (CAI) dibentuk berdasar Surat Keputusan Direksi No. 7.1/ Kpts/02/2004 tanggal 1 Juli 2004.
Internal Control Unit In order to reach a good corporate governance in the interest of stakeholders and shareholders, the existence of professional and independent Internal Control Unit is required. While conducting operational audit works within the Company, the Internal Control Unit refers to the available Internal Audit Charter. Internal Audit Charter was compiled based on the Directors’ Decree No. 7.1/Kpts/02/2004 date July 1, 2004.
Satuan Pengawasan Internal (SPI) dipimpin oleh Ir. H. Musyafak mulai tanggal 15 Agustus 2011, yang sebelumnya menjabat sebagai Manajer Unit Usaha Bungamayang. Pekerja di bagian SPI tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri atas: - 1 (satu) Manajer/Ketua Unit Audit Internal, - 3 (tiga) Kepala Urusan Pengawasan, - 1 (satu) Kepala Urusan Manajemen Risiko, - 11 (sebelas) Staf Urusan Pengawasan/auditor, - 1 (satu) Staf Urusan Manajemen Risiko, - 2 (dua) Krani Kepala, - 1 (satu) Krani dan - 1 (satu) Agendaris.
The Company’s Internal Control Unit is chaired by Ir. H. Musyafak effective as 15 August 2011 to the current time. Musyafak was previously Manager of Bungamayang Business Unit. 21 (twenty one) people work for the Internal Control Unit, which consist of: - 1 (one) Manager/Internal Audit Chief, - 3 (three) Chief of Audit Affairs, - 1 (one) Chief of Risk Management Affairs, - 11 (eleven) Auditors, - 1 (one) Staffer for Risk Management Affairs, - 2 (two) Head Clerks, - 1 (one) Clerk - 1 (one) Secretary.
Untuk saat ini kualifikasi dan/atau sertifikasi khusus sebagai Profesi Audit Internal belum ada, namun dalam melaksanakan tugas audit telah sesuai dengan kemampuan teknis masingmasing pekerja dan untuk masa yang akan datang, diharapkan setiap pekerja yang akan menjadi auditor internal harus pernah bertugas minimal di 2 (dua) komoditas yang berbeda atau pernah menjabat Staf di Distrik/Unit Bisnis. Selain itu PTPN VII (Persero) memberikan kesempatan kepada setiap auditor internal untuk mengembangkan kompetensinya dengan mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan (diklat) bersertifikat.
Currently no qualification and/or special certification is available for internal audit, however related audit duties have been conducted under each of the staffer technical skill and in the future, it is expected that each of internal auditors shall have a two-year working experience in two different commodities or has been working as staff member at the districts/business units. In addition to that, PTPN VII (Persero) gives ample opportunity to each internal auditor to develop their competence by sending them to so certified training and workshops.
Secara struktural posisi Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada langsung dibawah Direktur Utama dan memiliki akses komunikasi dengan Komisaris atau Komite audit serta berkedudukan di Kantor Direksi.
From the structural point of view, the Internal Control Unit position was directly under the President Director with communication access to the Commissioners and Audit Committee and with an office located at the Directors’ Office.
Tugas Satuan Pengawasan Internal a. Membantu Direksi dalam pencapaian tujuan dankelangsungan perusahaan yang tertuang dalam RKAP.
Internal Control Unit’s Duty a. Assisting the Directors in reaching the Company’s goals and sustainability as dictated at the Company’s Work Plans and Budget. b. Acting as internal control personnel whose job is to operational conduct and serves as evaluator and consultant who provides recommendation for necessary follow-ups.
b. Bertindak sebagai pengawas/pengendalian internal yang bertugas melakukan Audit Operasional dan berperan sebagai evaluator, katalisator dan konsultan serta memberi rekomendasi yang dapat ditindak lanjuti. c. Melakukan review (monitoring) atas rencana tindak lanjut auditee untuk memastikan bahwa rekomendasi telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. d. Pada saat menjalankan tugas-tugas Audit Operasional di lingkungan Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern (SPI) berpedoman pada Internal Audit Charter (IAC) sesuai SK Direksi No. 7.14/ Kpts/002/2011 tanggal 03 Januari 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN pasal 28 butir 3, Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat/diberhentikan oleh Direktur Utama dengan Persetujuan Dewan Komisaris, namun sampai dengan saat ini pengangkatan/ pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktur Utama tanpa persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
c. Reviewing and monitoring on auditee’s follow-up plans to make sure that the recommendation has been effectively and efficiently undertaken. d. While performing operational audit duties within the Company, the Internal Control Unit refers to Internal Audit Charter (IAC) by virtue of Directors’ Decree No. 7.14/ Kpts/002/2011 dated 03 January 2011.
According to Regulations of Republic of Indonesia’s Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 dated 01 August 2011 on Implementation of Good Corporate Governance, article 28, point 3, the Chief of Internal Control Unit is appointed/terminated by the President Director under approval of Board of Commissioners.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
106
107
Akuntan Perseroan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Eddy & Siddharta (member firm of Kreston International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. KAP Hendrawinata Eddy & Siddharta untuk pertama kalinya melaksanakan audit Laporan Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tahun buku 2011 dengan jumlah fee audit sebesar Rp 456.250.000 (belum termasuk PPN). Adapun Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (member firm of Grant Thronton) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
The Company’s Accountant The Company’s Financial Statement for the year as of 31 December 2011 was auditted by the Office of Public Accountant of Hendrawinata Eddy & Siddharta (member firm of Kreston International) with ‘unqualified’ opinion. It was the Public Accountant Office’s initial audit to the Company’ Financial Statement for the book year of 2011 with an audit fee of Rp 456.250.000 (excluding VAT). The Company’s Financial Statement for the book year ended 31 December 2010 was audited by Public Accountant Office of Hendrawinata Gani & Hidayat (member firm of Grant Thronton) with ‘unqualified’ opinion.
Manajemen Risiko Perusahaan Manajemen Risiko adalah upaya mengelola risiko secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan dampak seminimal mungkin. Manajemen Risiko Korporasi di PTPN VII (Persero) diatur dalam suatu Kebijakan Manajemen Risiko yang dituangkan di dalam Surat Keputusan Direksi No. 7.14/Kpts/009/2011 tanggal 01 Maret 2011 tentang Penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
The Company’s Risk Management Risk Management is the efforts to manage the risk in an effective way so that the designated targets and goals can be achieved with minimum deteriorating impacts. PTPN VII (Persero)’s Corporate Risk Management is organized in a Risk Management Policy as specified in the Directors’ Decree No. 7.14/Kpts/009/2011 dated 1 March 2011 on Improvement of Risk Management Policy within Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII.
Efektifitas sistem manajemen risiko didukung oleh beberapa unsur sebagai berikut a. Pembentukan/ penetapan Agen Manajemen Risiko di setiap Bagian/Distrik/Unit Usaha, b. Pelatihan Agen Manajemen Risiko di setiap Bagian/Distrik/Unit Usaha secara bertahap c. Pendampingan oleh Konsultan d. Pelatihan personel manajemen risiko e. Study banding di perusahaan sejenis/ relevan f. Evaluasi oleh Auditor Eksternal (BPK, BPKP)
The Risk Management system effectiveness is supported by the following elements a. Establishment of Risk Management agents in each section/district/business unit
Berbagai Risiko-Risiko yang dihadapi Perusahaan antara lain a. Risiko Pengolahan di Pabrik Pada tahun 2009 telah melaksanakan Risk Assessment di seluruh pabrik PTPN VII (Persero) meliputi pabrik Karet, Kelapa Sawit, Teh dan Tebu
Risks Encountering the Company
b. Training of Risk Management agents in each section/district/business unit in a gradual way. c. Assistance from consultants d. Training of risk management personnel e. Comparative studies in similar/relevant companies f. Evaluation by External Auditor (Audit Board, Corporate Audit Board)
a. Milling Risk In 2009 related risk assessment was undertaken in all of PTPN VII (Persero) mills including rubber mill, palm oil mill, tea mill and sugar mill
b. Risiko Serangan Hama dan Penyakit Risiko ini dapat terjadi pada tanaman muda maupun pada tanaman yang udah menghasilkan, antara lain: ancaman serangan hama babi hutan, monyet, hama ulat, penyakit daun tanaman karet dan hama belalang pada tanaman tebu. c. Risiko Keamanan Lingkungan Pencurian produksi, terutama karet dan kelapa sawit (Tandan Buah Segar) yang terjadi di lapangan berpengaruh terhadap produksi Perusahaan secara keseluruhan sebesar kurang lebih 1% per tahun. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan tenaga kerja yang terus meningkat setiap tahunnya, yang tidak sebanding dengan tersedianya lapangan pekerjaan. d. Risiko Persaingan Usaha CPO sebagian besar dimanfaatkan sebagai bahan baku minyak goreng. Minyak goreng itu sendiri dapat disubstitusi oleh minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Produk substitusi yang biaya produksinya lebih tinggi dari pada biaya produksi CPO itu kebanyakan diupayakan oleh negara-negara maju. Negara-negara produsen minyak nabati sebagai pesaing CPO sering melakukan kampanye yang mendiskreditkan minyak sawit melalui isu kesehatan seperti kandungan kolestrol tinggi. Kampanye seperti ini dalam jangka panjang dapat membentuk citra negatif bagi konsumen tentang penggunaan minyak nabati yang berbahan baku CPO. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pergeseran konsumsi dari minyak sawit ke minyak nabati lainnya yang pada gilirannya bisa memperngaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Perusahaan.
b. Risk of Pest and Disease Attacks This risk may be exposed to both immature and mature plants, among others: wild boars, monkeys, pests, caterpillars attacks; leave diseases and grasshoppers attacking sugar canes plants.
Di bidang karet, produk karet sintetis merupakan pesaing karet alam, namun masing-masing mempunyai keunggulan dan kelemahan, yang dalam banyak hal saling melengkapi. Untuk komoditas gula, produksi dalam negeri masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri sehingga secara teoritis produksi dalam negeri akan mudah terserap. Namun, kebijaksanaan Pemerintah yang mengijinkan impor gula pada saat perusahaan gula di dalam negeri sedang berproduksi, ditambah dengan maraknya perdagangan gula ilegal, telah menimbulkan persaingan tidak sehat dan akan mempengaruhi mekanisme permintaan dan pasokan.
c. Environment Safety Risk Theft of products, especially rubber and oil palm (fresh fruit bunches) affects the company’s entire production by 1% each year. This is attributed to the growing rate of manpower which exceeds the number of available job vacancies.
d. Business Competition Risk CPO is mainly used as raw materials of cooking oil. The cooking oil itself can be substituted by other natural oil such us soybean oil and sunflower oil. Substituting products which bear higher production cost than production cost of CPO are mainly made available by developed countries. As competitors to CPO producers, natural oil producing countries tend to attack palm oil with their bad campaigns which disgrace palm oil through health issues such as the fact that CPO contains a high level of cholesterol. This kind of campaign will in long-term form negative impacts to customers on CPObased natural oil products. This will lead to a shift of consumption from palm oil to other natural oil which will affect the Company’s income and benefit.
Synthetic rubber products are major competitor to natural rubber, yet each has its distinctive advantages and disadvantages, and in many ways, they actually complete each other. As for sugar commodity, domestic product remains less than enough to respond to the domestic demand of sugar and therefore, theoretically domestic product will be easily absorbed by domestic market. However, the government policy which allows import of sugar, along with the circulation of illegal sugar, has triggered an unhealthy competition which will affect mechanism of supply and demand.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
108
109
Dalam mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik untuk kepentingan stakeholders dan shareholders, keberadaan SPI (Satuan Pengawasan Internal) yang profesional, mandiri dan independen mutlak diperlukan. In order to reach a good corporate governance in the interest of stakeholders and shareholders, the existence of professional and independent Internal Control Unit is a must.
e. Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Harga jual ekspor dan biaya produksi Perusahaan dipengaruhi oleh nilai tukar Rupiah terhadap harga di pasar internasional untuk bahan baku yang harus diimpor, seperti pupuk dan bahan serta peralatan lainnya. Kondisi perubahan perekonomian dunia, regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap nilai tukar Rupiah yang pada akhirnya risiko yang harus dihadapi Perusahaan. Dampak menguatkan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan mengakibatkan penurunan pendapatan bagi Perusahaan meski harga bahan baku yang diimpor oleh Perusahaan tidak langsung mengalami penurunan. Namun apabila nilai tukar Rupiah terdepresiasi terhadap Dollar AS, harga bahan baku impor tersebut langsung naik sejalan dengan depresiasinya nilai tukar Rupiah walaupun di sisi lain melemahnya nilai tukar tersebut akan menimbulkan penambahan pendapatan dari penjualan ekspor. Kondisi Rupiah yang fluktuatif dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perusahaan secara signifikan, baik secara positif maupun negatif. f. Risiko Fluktuasi Harga Jual Harga komoditas utama Perusahaan seperti kelapa sawit, karet, gula dan teh banyak ditentukan oleh meknisme pasar internasional, baik pasar spot maupun pasar forward, pasar komoditas tersebut sangat sensitif terhadap tingkat produksi dan perubahan ekonomi dunia. Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan di tingkat dunia akan mempengaruhi harga jual. Penurunan akibat mekanisme pasar ini dapat mempengaruhi tingkat pendapatan dan keuntungan Perusahaan. g. Risiko Bencana Alam Bencana alam yang mungkin membawa kerugian bagi Perusahaan adalah angin putting beliung yang bisa merobohkan tanaman karet serta bencana kebakaran pada tanaman tebu, kelapa sawit muda dan tanaman karet.
e. Risk of Fluctuating Rupiah Exchange Rate The Company’s export sales price and production cost are dependent on the rate of Rupiah exchange to the international price of imported raw material such as fertilizer and other materials and equipment. Global, national and regional economic change highly influence the rate of which will in turn become the risk the Company has to face. The strong exchange rate of Rupiah against US Dollar will lead to a decrease of the Company’s income while the price of goods imported by the Company does not directly go down. However, when Rupiah is depreciated against US Dollar, then the price of raw material will automatically get higher in line with the depreciated rate of Rupiah despite the fact that the weakening exchange rate will add to income from export sales. The fluctuating condition of Rupiah may significantly affect the Company’s financial performance either in a negative or positive way.
f.
Risk of Fluctuating Sales Price Prices of the Company’s main commodities such as price of palm oil, rubber, sugar and tea are highly dictated by international market mechanism either spot or forward market. The commodity market is sensitive to productivity and global economic change. Imbalanced global offer and demand will sales price. Decrease resulting from the market mechanism may affect the Company’s revenues and profit.
g. Natural Disaster Risk Natural disasters that may cause damages to the Company will be the tornado which sweeps out rubber trees and fires on young oil palm trees and immature oil palm and rubber trees.
h. Risiko Proyek Melakukan identifikasi risiko untuk setiap tahap kegiatan proyek, seperti pengembangan areal tanaman dan revitalisasi pabrik.
h. Project Risk Risk identification of each step of project such as plant area development and mill revitalization.
Upaya untuk Mengelola Risiko a. Melaksanakan assessment risiko terhadap setiap sasaran proses bisnis sebelum membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) setiap triwulan (tiga bulan), dan rencana mitigasi atau pengendalian risiko dibuat pada RKO tersebut. b. Melakukan pendekatan audit berbasis risiko pada bidang teknik dan pengolahan, dan akan dilanjutkan pada bidang tanaman dan administrasi keuangan.
Efforts for Risk Management a. Conducting risk assessment within all the related business process prior to making of Operational Working Plan each quarter. Necessary mitigation plan or risk management will be made with such Operational Working Plan. b. Conducting risk-based audit approach in for engineering and processing section followed by plant and financial administration sections.
Untuk mengamankan investasi, asset Perusahaan dan proses bisnis Perusahaan, Direksi menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif dan mencakup hal-hal sebagai berikut: a. Lingkungan pengendalian intern dalam Perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: 1. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan, 2. Filosofi dan gaya manajemen, 3. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya, 4. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia, dan 5. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. b. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan. c. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakantindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan. d. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, financial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN.
To safeguard the Company’s investment, assets and business process, the Directors have set up an effective internal control system which covers the following issues: a. Company’s internal environment undertaken in a disciplined and structured way, consisting of: 1. Employees’ integrity, ethical values and competence, 2. Management philosophy and style, 3. Methods undertaken by the management while exercising its authority and responsibility, 4. Organization and development of human resources, and 5. Attention from and direction of Directors. b. Business risk assessment, namely a process for identifying, analyzing, and assessing relevant risks. c. Control activities, namely undertakings of controlling the Company’s activities at each unit and organization structure of stateowned enterprises, among others by in terms of authority, authorization, verification, reconciliation, performance assessment, jig distribution and security of Company’s assets. d. Information and Communication system, namely a process for report presentation on operational, financial activities, and the state-owned enterprises’ compliance to the prevailing rules and regulations.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
110
111
e. Monitoring, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
e. Monitoring, namely a process of assessment to the internal control system quality, including the internal audit at each level and unit in state-owned enterprises organization for optimum implementation.
Evaluasi atas Efektivitas Pengendalian Intern
Sistem
Evaluation of Effectiveness of Internal Control System
Sistem Pengendalian Intern telah berjalan secara efektif dan menyeluruh selaras dengan 5 (lima) unsur Sistem Pengendalian Intern yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), yaitu: a. Lingkungan Pengendalian • Integritas dan nilai-nilai etis yang dijaga dan ditunjukkan oleh Manajemen dan Pekerjanya, dengan adanya kode etik perilaku perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 7.6/ Kpts/335/2003 tanggal 08 Oktober 2003. • Komitmen Manajemen terhadap kompetensi pekerja telah berjalan, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 7.6/Kpts/236/2006 tanggal 01 Juni 2006 tentang Pedoman Pembinaan Karir Pekerja PTPN VII (Persero), Direksi memiliki daftar rencana Pekerja yang kompeten untuk menduduki jabatan.
The Company’s internal control system has been fully and defectively running in harmony with the five elements for internal control developed by Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), namely:
• Filosofi dan gaya operasi Manajemen dengan budaya perusahaan, menganut tata nilai “ProMOSI”.
a. Control environment • Integrity and ethical values demonstrated by the management and employees as can be seen by the existence of ethical code of conduct in accordance to the Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/335/2003 dated 08 October 2003. • The Management commitment to employee’s competence is has been there in place as dictated by the Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/236/2006 dated 01 June 2006 on Guideline for PTPN VIII (Persero) Career Coaching with which the Directors are equipped with a list of employees capable of running crucial position. • Management philosophy and style and corporate culture as can be seen from the Company’s existing “ProMOSI” corporate value.
• Struktur Organisasi yang telah memadai dengan kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang baik melalui sistem SDM yang terintegrasi dan cara pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam keseluruhan organisasi, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 7.6/Kpts/519/2010 tanggal 30 November 2010. • Hubungan yang kondusif dengan pihak pemerintah, badan legislatif dan stakeholders lainnya, dalam mendukung pengendalian manajemen yang sehat. b. Penilaian Risiko Perusahaan telah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko, sesuai Surat Keputusan Direksi No. 7.14/Kpts/009/2011 tanggal 01 Maret 2011, dan aplikasinya sebagai berikut: • Sampai dengan akhir Desember 2011 telah dilakukan pendekatan audit berbasis risiko, terutama bidang alat dan proses di pabrik. Laporan triwulan secara rutin disusun dan dilaporkan kepada Direksi dan Komisaris melalui Komite Audit. • Asesmen risiko bidang tanaman telah dilaksanakan pada setiap komoditi, dan dilanjutkan bidang administrasi keuangan, penyusunan laporan oleh setiap distrik dan disampaikan ke Bagian SPI untuk selanjutnya disusun laporan agregat tingkat perusahaan. • Asesmen risiko tahun 2011 telah dilaksanakan oleh masing-masing Bagian di Kantor Direksi, Bagian SPI melakukan kajian dan evaluasi terhadap laporan agregat risiko setiap Bagian tersebut.
• Good Organizational Structure accompanied by proper human resource practices and policy by means of integrated human resources management system along with system for delegation of authority and responsibility in the entire organization as specified in Directors’ Decree No. 7.6/Kpts/519/2010 dated 30 November 2010. • Conducive relations with the Government, the legislative and other stakeholders in support to formation of healthy management control. b. Risk Assessment The Company has implemented the Risk Management Policy by virtue of Decree of Directors No. 7.14/Kpts/009/2011 dated 01 Maret 2011, with the following application: • Up to end of December 2011 risk-based auditing has been completed especially in terms of mills’ equipment and process. Quarterly reports have been properly prepared and delivered to the Directors and Commissioners via the Audit Committee. • Plant risk assessment has been done for each commodity followed by financial administration, with reports to be submitted by each district to the Internal Control Unit for preparation of Company’s aggregate report. • Risk assessment of 2011 has been conducted in each section at the Directors’ Offices. The Internal Control Unit studied and evaluated the aggregate risk assessment report.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
112
113
• Untuk hal-hal lain yang terkait dengan program kerja Manajemen Risiko di PTPN VII (Persero), Bagian SPI bertekad untuk mengawal implementasi manajemen risiko di PTPN VII (Persero) dan terus berupaya untuk melaksanakan seluruh rangkaian proses manajemen risiko di Bagian, Unit Usaha dan Distrik. c. Kegiatan Pengendalian • PTPN VII (Persero) telah menyusun buku Program Trasnformasi Bisnis (PTB) yang merupakan panduan strategik dan panduan operasional bagi setiap pekerja dan unsur pimpinan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 7.6/SI/001/2010 tanggal 01 Februari 2010. • Direksi menyusun dan menyerahkan Rencana Jangka Panjang (RJP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) kepada Komisaris, untuk mendapatkan persetujuan, Direksi membuat Rencana Kerja Operasional (RKO) setiap tiga bulan sekali (triwulan), Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar operasional baku untuk menjalankan rencana-rencana aksi guna menerapkan strategi perusahaan. Direksi mengidentifikasi peluang bisnis dengan menyampaikan usulan yang tertuang dalam risalah rapat. • Direksi menetapkan Sistem Pengukuran Kinerja perusahaan, dengan indikator kinerja yang mengukur capaian strategi yang telah ditetapkan. Direksi menetapkan indikator kinerja sampai tingkat Unit Usaha. • Direksi melakukan analisis terhadap capaian kinerja perusahaan dan mengambil keputusan melalui analisis yang memadai. • Perusahaan telah menerapkan program peningkatan mutu produk dan pelayanan secara berkelanjutan dalam Sistem Manajemen Mutu (SMM), misal perbaharuan setiap tahun dokumen ISO 9001 tahun 2000. • Direksi melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja secara tertulis kepada Komisaris melalui Laporan Manajemen.
• With regards to the Company’s risk management work programs, the Internal Control Unit has been committed to monitoring the risk management implementation wile undertaking all the necessary process of risk management at each section, business unit and districts. c. Activities of Control • PTPN VII (Persero) has compiled Business Transformation Program book which serves as strategic and operational guidance for each working elements and management as specified in Decree of Directors’ No. 7.6/SI/001/2010 tanggal 01 February 2010. • The Directors prepared and delivered the Company’s Long-term Plan and Work Plan and Budget to the Commissioners for approval. The Directors also prepared quarterly, set up operational policy and standards for executing the Company’s strategic actions, and identified the given business opportunities as presented in the minutes of meetings.
• The Directors set up the Company’s Performance Indicating System with performance indicators which assess the designated strategy for achievement up to the business unit levels. • The Directors conducted analyses on the Company’s performance achievement and made decision based on the analysis. • The Company has implemented a sustainable product and service quality improvement program in its Quality Management System such as the annual renewal of ISO 9001/2000 document. • The Directors reported the activities of Performance Management System in writing to the Commissioner through the Management Report.
• Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, semua tercatat dengan akurat, dilakukan review evaluasi pertanggung jawaban dan laporan manajemen yang terdokumentasikan secara baik. d. Informasi dan Komunikasi • Direksi telah membuat laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), laporan berkala meliputi LM bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. • Direksi menyampaikan informasiinformasi yang relevan kepada stakeholders lainnya antara lain laporan semester dan laporan tahunan. • Direksi mendapatkan laporan berkala meliputi, LM bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan dari Unit Usaha. • Dilaksanakannya rapat Direksi dengan Komisaris dan Direksi dengan Unit Usaha. • Informasi dicatat dan dikomunikasikan kepada manajemen dan pihak lain dalam unit organisasi yang membutuhkannya. e. Pemantauan • Pemantauan dalam pengendalian manajemen telah menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu melalui Laporan Manajemen (LM), evaluasi kinerja triwulan melalui RKO dan SPMK. • Telah dilakukan pemantauan terhadap tindak lanjut temuan audit yang diatur dalam Surat Instruksi No. 7.1/ SI/01/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal monitoring Rencana Tindak Lanjut temuan pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern, pemantauan juga dilakukan terhadap tindak lanjut penegasan hasil temuan kunjungan Direksi dan juga monitoring mitigasi risiko melalui audit berbasis risiko.
• All of operational activities have been properly recorded along with well documented review and evaluation of management accountability and report.
d. Information and Communication • The Directors prepared regular reports on execution of Company’s Work Plan and Budget which includes monthly, quarterly and annual reports.
• The Directors supplied relevant information, among others, by-annually and annual reports to other stakeholders. • The Directors received monthly, quarterly and annual management report from the business units. • Directors and Commissioners’ meetings with the business units were held. • Information was collected and communicated to the management and other parties in the organization as necessary. e. Monitoring • Monitoring in management control for assessing performance quality has been done from time to time through the Management Reports, and quarterly performance evaluation by means of Operational Work Plan and SPMK. • Follow-ups to findings have been monitored as specified in Instruction Letter no. No. 7.1/SI/01/2010 dated 24 August 2010 on Monitoring of Plan for Follow Up of Findings of Internal Control Unit. Monitoring has also been done in confirmation to findings gathered during the Directors’ visits and monitoring of risk mitigation through the risk-based audits.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
114
115
Kode Etik Perusahaan The Company's Code of Ethics
Sesuai kewajiban penerapan GCG SK MEN BUMN No. 117 Tahun 2002 (pasal 32) maka BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis, yang pada dasarnya memut nilainilai perilaku berusaha. Penyusunan pedoman tersebut didasarkan karena kebutuhan adanya panduan /pedoman yang dapat dijadikan acuan pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai Visi & Misi Perusahaan. Menindaklanjuti hal tersebut maka PTPN VII (Persero) sesuai dengan penerapan GCG tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No.7.6/KPTS/335/2003 tanggal 8 Oktober 2003 tentang Kode Etik Perilaku Perusahaan. Kode etik perilaku perusahaan tersebut tertuang di poster yang ditempel di ruangan serta pada agenda setiap karyawan.
By virtue or GCG implementation requirements as specified in Decree of Minister of Stateowned Enterprise No. 117 year of 2002 (article 32), any State-owned Enterprise is obliged to establish a guideline for ethical conducts which basically contains ethics of business conducts. The preparation of such guideline is based on the need for ethical guideline/reference to reach the Company’s vision and mission. In response to the requirement, PTPN VII (Persero), issued Directors’ Decree No. 7.6/KPTS/335/2003 dated 8 October 2003 on Company’s Code of Conducts. The Company’s Code of Conducts have been printed in posters that can be found in the Company’s building and employee’ agenda book.
Substansi dalam Kode Etik tersebut berisi antara lain 1. Komitmen Perusahaan kepada Stakeholders yaitu pesaing, pemerintah , stakeholder dan pegawai. 2. Tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan. 3. Perilaku pegawai baik sebagai pejabat/ pegawai perusahaan ataupun atasan. 4. Materi khusus yang mengatur tentang hadiah/cenderamata, kegiatan politik, hartabenda perusahaan, benturan kepentingan, korupsi, suap kecurangan dan pembayaran tidak sah serta informasi. 5. Penegakan yang berisi pelaporan atas pelanggaran dan investigasinya serta pengenaan sanksi.
Substance of Code of Conducts 1. The Company’s commitment to stakeholders, namely competitors, the government, stakeholders and employees. 2. The Company’s responsibility to the community and environment. 3. Employee’s conduct either as officers or employees and as super-ordinates. 4. Special issues which deals with gifts/ presents, political activities, Company’s assets, corruption, bribery, fraud, payment irregularities and information. 5. Enforcement in the form of reporting of occurrence of violation, and related investigation and sanction imposition.
Aspek yang tersusun dalam Kode Etik tersebut antara lain untuk mencegah terjadinya 1. Benturan Kepentingan 2. Perilaku Usaha 3. Kepentingan Pekerja dan Pihak Ketiga 4. Kepentingan masyarakat dan lingkungan 5. Akuntabilitas dan Keadilan Sosial
The Code of Conduct Has Been Established as to avoid the occurrence of
Whistleblowing System Pada saat ini Whistleblowing Systembelum pernah dilaksanakan di lingkungan PTPN VII (Persero).
Whistleblowing System Currently Whistleblowing System has not been applied within PTPN VII (Persero).
1. 2. 3. 4. 5.
Conflict of Interest Commercial Conducts Employees and Oher Third Parties’ interests Community and Environment Concerns Accountability and Social Justice
PENGELOLAAN INFORMASI dan DATA PERUSAHAAN Management of Corporate Information and Data Saat ini Teknologi Informasi mempunyai peranan penting dalam organisasi PTPN VII(Persero), posisinya menempati pada unsur operasional dan manajemen strategik. Hal demikian dapat dirasakan pada proses pengambilan keputusan manajemen perusahaan, bahkan pada beberapa lini operasional perusahaan tidak mungkin tanpa keberadaan Teknologi Informasi khususnya Sistem Informasi seperti Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan.
Currently, the Technology Information reserves a crucial role in organization of PTPN VII(Persero), having its position with the strategic operation and management element. This is due to the fact that a company’s management decision making and corporate operation in general is closely attached to the advantage of Information Technology especially Information System such as Accounting and Financial Information System.
Pelaksanaan teknologi informasi PTPN VII (Persero) diarahkan untuk mencapai tujuan strategis dan tujuan taktis. Tujuan strategis meliputi dukungan informasi terhadap pembuatan keputusan serta pengaturan sumber daya kemudian Tujuan taktis meliputi dukungan untuk peningkatan efektifitas dan penyederhanaan proses kerja, baik operasional di kebun, non-kebun, serta adminstrasi perkantoran. Kedua tujuan dimaksud menjadi tujuan besar dari Master Plan Teknologi Informasi yang telah disusun sebagai dasar pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi di PTPN VII (Persero).
Application of information technology at PTPN VII (Persero) has been aimed at reaching its tactical and strategic goals. The strategic goals include information support to decision making while the tactical goals include related support in terms of enhancement work process simplicity and effectiveness either for plantation operation, non-plantation operation, as well as office administration. Both goals have become the Company’s Information Technology Master Plan that has been designed as a foundation of PTPN VII (Persero)’s technology information development and application.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
116
117
1. Tata Kelola Teknologi Informasi PTPN VII (Persero) Pengawalan dan pemastian terhadap Pelaksanaan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi merupakan bagian yang terintegral dengan Good Corporate Governance (GCG). Segala asfek yang menyangkut pengembangan dan penggunaan layanan Teknologi Informasi untuk proses bisnis perusahaan harus dijamin dan diselaraskan dengan tujuan perusahaan. Dengan demikian Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance) merupakan suatu proses yang harus diterapkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan Teknologi informasi sesuai dan mendukung terhadap tujuan dan strategik perusahaan. Oleh karena itu dengan memperhatikan dari kebijakan Kementerian BUMN melalui forum IT BUMN, PTPN VII (Persero) dalam melaksanakan Tata Kelola IT berpedoman pada Draft panduan yang telah disusun oleh pihak Kementerian BUMN. Draft Pedoman yang digunakan meliputi: 1. Panduan Tata Kelola IT, 2. Panduan Master Plan Teknologi Informasi.
1. PTPN VII (Persero)’s Information Technology Governance) Monitoring and assurance of implementation of information technology constitutes an integrated for of the Company’s Good Corporate Governance (GCG). All aspects related to the application and development of information technology service for business purposes shall be assured and aligned with the Company’s goals. Therefore, IT Governance has become a process that shall be well implemented to make sure that the application of information technology is proper and beneficial in support to the Company’s strategic goals. Considering the policy of Ministry of State-Owned Enterprises through its State-Owned Enterprise IT Forum, PTPN VII (Persero), while implementing its IT Governance, refers to the guideline draft made available by the Ministry of State-Owned Enterprises which covers:
Dalam penerapan kedua draft panduan diatas, untuk memastikan penggunaan Teknologi Informasi BUMN, pihak Kementerian BUMN melaksanakan penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola TI BUMN untuk kurun waktu 2011.
Pada penghargaan IT Governance Award BUMN 2011, PTPN VII (Persero) meraih IT Governance Award Terbaik I untuk kategori BUMN Perkebunan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan. Pencapaian tersebut berdasarkan penilaian terhadap tata Kelola IT yang meliputi: a. IT Master Plan b. Information Architecture c. Tatakelola TI mencakup Prinsip Kebijakan, Standard dan SOP d. Organisasi TI e. Information Technology Valuation f. KPI/Matriks hasil pengukuran (Measurement) 13 Proses (Proses Performance Report) g. Service Catalog dan Service Level Management (SLM) untuk LayananLayanan TI Kritikal h. Dokumen Pencapaian Tingkat Layanan i. Capacity Plan
1. Guideline for IT Governance, 2. Guideline for Information Technology Master Plan To assure good application of Information Technology in State-Owned Enterprises, the Ministry of State-owned Enterprises conducted assessment of State-Owned Enterprises’ application of Information Technology for the period of 2011.
During the State-Owned Enterprises 2011 IT Governance Award event, PTPN VII (Persero) was granted The Best IT Governance for category of plantation, agriculture, forestry and fishery enterprises. The achievement was based on IT Governance assessment which included: a. IT Master Plan b. Information Architecture c. IT Governance including policy principles, standards and SOP d. IT organization e. Information Technology Valuation f. KPI/Matrix of measurement of 13 Process Performance Report g. Service Catalog and Service Level Management (SLM) for critical IT services h. Document of Service Level Achievement i. Capacity Plan
j. IT Risk Management Framework k. Laporan Kinerja TI pada Manajemen (Laporan Manjemen) l. Laporan Post Implementasi Review (PIR) Teknologi Informasi m. Dokumen Tata Kelola Terkait Lainnya
j. IT Risk Management Framework k. Management Report of IT Performance l. Information Technology implementation Review m. Other related governance reports
Post-
2. Pengembangan Sistem & Teknologi Informasi Program pengembangan baik yang dilakukan ditahun 2011 ataupun yang dialihkan ke 2012 harus tetap menjaga prioritas dan rencana besar dari master plan TI, dimana master plan TI ini menjadi acuan dan dasar pengembangan Sistem Teknologi Informasi PTPN VII (Persero).
2. Development of Information System and Technology Related development programs undertaken in 2011 and continued to 2012 shall remain priority and big plan of the Company’s IT Master Plan in which the IT Master Plan becomes reference to PTPN VIII (Persero)’s Development of Information Technology System.
Program Monitoring dan Pelaporan Informasi berbasis Teknologi informasi menjadi urutan pertama pelaksanaan investasi yaitu dengan diadakannya pengembangan Sistem Informasi berskala minor yang dilaksanakan oleh Internal Bagian STI maupun oleh pihak Konsultan TI sebagai berikut: 1. Program Manajemen Informasi dan Pelaporan Berbasis TI a. Penyusunan dan Launching Web Site Corporate www.ptpn7.com b. Sistem Informasi Revitalisasi Gula BUMN untuk mengakomodir kebutuhan Sistem Informasi bagi Pelaksanaan Program Revitalisasi Gula Kementerian BUMN c. Software Monitoring Online Pupuk dan Bahan kimia d. Software Monitoring Produksi (Daily Report PPKS) 2. Program Peningkatan Produktivitas Non Kebun a. Sistem Informasi Timbang Digital Komoditas Karet., pada tahun 2011 diimplementasikan di 3 Unit Usaha Kedaton, Tebenan dan Padang Pelawi b. Video Teleconference. 3. Program Peningkatan Monitoring dan Pengendalian Biaya a. E-Procurement b. Manajemen Aset (Tahap Penyusunan) c. Sistem Informasi Aktiva Tetap (Tahap Penyusunan) 4. Program Pengembangan Tata Kelola TI a. Penyusunan Standar Operating Prosedur dan Kebijakan Tata Kelola IT
Information reporting and monitoring program based on technology information has become the first investment priority with the available minor information system development conducted by the Company’s internal Information Technology System and IT consultant as follows: 1. Information Management Program and IT Basis Reporting a. Building and Launching of Website Corporate www.ptpn7.com b. Information system for State-Owned Enterprises Sugar Revitalization to accommodate Information System for State-Owned Enterprises Sugar Revitalization Undertakings c. Online Monitoring Software for fertilizers and chemical d. Monitoring Software for production (PPKS daily report) 2. Non-Plantation Productivity Enhancement Program a. Information System for rubber digital scales, applied to three business units, namely Kedaton, Tebenan and Padang Pelawi, in 2011. b. Video Teleconference. 3. Cost Control and Monitoring Enhancement Program a. E-Procurement b. Asset Management (building step) c. Fixed Assets information system (building step) 4. IT Governance Enhancement Program a. Set of for Standard Operating Procedure and IT Governance Policy
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
118
119
b. Penyusunan tingkat Kematangan Tata Kelola IT, yang ditunjukkan dengan meraih Penghargaan IT Governance Terbaik I dari Kementerian BUMN untuk Kategori BUMN Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan Pertanian. Pelaksanaan Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Tata Kelola TI lebih banyak dilakukan secara internal Bagian STI dengan mendayagunakan Sumber Daya Bagian STI yang ada. Pengembangan tersebut bukan merupakan sistem pengembangan Teknologi informasi yang ideal sehingga pengembangan hanya terbatas pada skala kecil/minor, namun demikian tetap memberikan manfaat dan sesuai fungsinya.
b. Set up of IT Governance Establishment, as demonstrated by its achievement of Best IT Governance from the Ministry of State-Owned Enterprise for stateowned category of plantation, fishery, forestry and agriculture.
Enhancement of information technology and IT governance has mainly been conducted by the Company’s internal information technology system section benefiting from the existing information technology system resources. Such enhancement has not been considered as an ideal IT development as is minor in nature, yet it gives necessary benefit.
3. Operasional Layanan Teknologi Informasi Pencapaian kinerja operasional Layanan TI berhubungan dengan Sistem Teknologi Informasi yang telah diimplementasikan dan diterapkan baik dikantor Direksi maupun Unit Usaha diantaranya layanan.
3. Information Technology Service Operation IT service operation achievement is closely related to the information technology system implemented and applied in the Directors’ offices and business units, among others.
Sistem Informasi manajemen: 1. Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan 2. Sistem Informasi Manajemen Pemasaran 3. Sistem Informasi Manajemen Persediaan Barang Gudang 4. Sistem Informasi SDM,payroll
Management Information System: 1. Accounting and Financial Information System 2. Marketing Management Information System 3. Inventory Management Information System 4. Human Resources Management and Payroll information system
Infrastruktur: 1. Hardware 2. Sistem Keamanan Informasi 3. Infrastruktur e-Mail 4. Web Site Corporate 5. Internet 6. Jaringan Komunikasi WAN 7. Video Conference 8. Jaringan LAN Server
Infrastructure: 1. Hardware 2. Information Security System 3. E-mail Infrastructure 4. Corporate Website 5. Internet 6. WAN Communication network 7. Video Conference 8. LAN Server network
4. Informasi Perusahaan Penyampaian informasi perusahaan disebarluaskan secara internal ke seluruh Unit Usaha dan distrik melalui tabloid milik perusahaan yaitu Media Agro 7 yang terbit setiap bulan serta buletin tiap 3 bulan. Adapun untuk data yang diperuntukkan publik dapat diakses melalui situs perusahaan yaitu www.ptpn7.com
4. Company’s Information The Company’s information is internally disseminated to all the districts and business units by means of Company’s monthly tabloid called Media Agro 7 and a quarterly bulletin. Public data and information can be accessed through the Company’s website www.ptpn7.com
VI
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility Pengelolaan Lingkungan Hidup Environment Management
PERKARA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN YANG KURANG MEMUASKAN Litigations and Unfavourable Corporate Practices
PRAKTEK BAD CORPORATE GOVERNANCE Bad Corporate Governance Practices
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
120
121
Pengelolaan Lingkungan Hidup Environment Management
Kebijakan yang dijalankan perusahaan antara lain: A. Efisiensi Energi Penerapan efisiensi energi dilakukan dengan pengalihan pembangkit listrik dari genset menjadi PLN, selain itu telah dilakukan penggantian atau pengalihan lampu dari Tubular Lamp menjadi Essential Lamp. B. Penurunan Emisi dan Gas Rumah Kaca Dalam melaksanakan kegiatan industri karet, kelapa sawit,teh dan tebu, PTPN VII (Persero) lebih banyak menggunakan bahan-bahan organik, seperti penggunaan cangkang, fiber dan bagas sebagai bahan bakar boiler. C. Konservasi Air Penerapan konservasi air dilakukan dengan cara pemakaian air jatuhan kondensor dan air limbah sebagai air injeksi kondensor sehingga terjadi proses close loop. Hal ini dilakukan pada pabrik gula di PTPN VII (Persero). Pemanfaatan air imbah untuk proses pengolahan di pabrik karet, dimana air limbah dari kolam terakhir di recycling ke bak penampung air proses untuk selanjutnya digunakan dalam proses pengolahan bokar menjadi krep. Penggunaan air imbah ini mencapai 50% terhadap total pemakaian air pengolahan. D. Pengurangan Limbah B3 Pengurangan limbah B3 dilakukan dengan penggunaan pelumas yang memiliki umur teknis lebih lama pada kendaraankendaraan dinas dan kendaraan berat, selain itu pengalihan pembangkit listrik dari Genset menjadi PLN memberikan pengaruh signifikan dalam upaya pengurangan limbah B3 antara lain filter bekas, oli bekas dan accu bekas.
Policies applied by the Company, among others: A. Energy Efficiency Efficiency of energy plan was undertaken by altering the use of gen-set electricity to the use of National Electricity Company’s electricity in addition to initiation of the use of essential lamps replacing the tubular lamps. B. Lowered Emission and Green House Effect More organics materials such as shells, fibers and bagasse have been benefitted for fuel of boilers in the Company’s industrial activities of rubber, palm oil, tea and sugar canes. C. Water Conservation Water conservation has been done by benefiting from condenser’s drips and waste water for condenser injection for close loop process in the Company’s sugar mills. Meanwhile, waste water has been use for rubber processing at the rubber mills where waste water from the final water pool is flowed to the processing water bath where rubber raw material is processed into krep. The use of waste water has taken of 50% of total use of water for processing.
D. Reduction of B3 Wastes Reduction of B3 wastes has been done by using lubricant with longer technical life for office and heavy vehicles, and by shifting from use of gen-set to the National Electricity Company’s power supply. This has resulted in significant reduction of B3 waste such as used oil filters, used oils and batteries.
E. Penerapan 3R (Reduce, Re-use, Recycling) Sampah Penerapan 3R diantaranya adalah: - Pemanfaatan kembali kertas berkas yang tidak digunakan untuk pembuatan konsep surat. - Mengurangi penggunaan kertas karbon dan mengunakan kertas NCR (Non Carbon Required). - Pemanfaatan limbah padat untuk pupuk organik.
E. Application of Waste 3R (Reduce, Re-use, Recycling) Sampah Application has been as follows: - Re-use of one-sided blank paper for letter drafts.
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Partnership and Community Assistance Programs The Company’s Partnership and Community Assistance Programs application refers to Regulations of State Minister of State-owned Enterprises No. PER-05/MBU/2007 dated 27 April 2007. The program covers core business related activities and non-core business related activities. Funding for such program originates from part of the 2010 Company’s profit amounting to 6%, 3% of which was allocated to the Partnership Program and the other 3% was allocated to the Community Assistance Program an for funding of Company’s ‘PTPN 7 Peduli’ scheme.
Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007. Kegiatan PKBL mencakup aktivitas yang terkait dengan core business maupun yang sama sekali tidak terkait, sedangkan sumber dana diambilkan dari bagian laba perusahaan tahun 2010 sebesar 6% yaitu masing-masing untuk Program Kemitraan sebesar 3% dan Program Bina Lingkungan sebesar 3%, serta diwujudkan dalam Program PTPN 7 Peduli.
- Reduce the use of carbon paper by using (Non Carbon Required) paper. - Use of solid wasted as organic fertilizer.
Tujuh program utama yang terangkum dalam “PTPN 7 PEDULI” adalah sebagai berikut: 1. PTPN 7 PEDULI KEMITRAAN Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp. 15.373,9 Juta, masing-masing sebesar Rp. 12.866,5 Juta untuk 1.853 unit usaha kecil menengah dan pinjaman sebesar Rp. 324.250 ribu untuk 156 unit Mikro serta hibah sebesar Rp. 2.183,2 Juta.
The seven main programs PEDULI” are as follows:
- - - - - - - -
Adapun distribusi penyaluran dana tiap sektor untuk tahun 2011 sebagai berikut: Sektor Industri/Industrial Sector Sektor Perdagangan/Trading Sector Sektor Pertanian/Agricultural Sector Sektor Perkebunan/Plantation Sector Sektor Perikanan/Fishery Sector Sektor Peternakan/Animal Husbandry Sector Sektor Jasa/Services Sector Sektor lainnya/Other Sectors
of “PTPN 7
1. PTPN 7 PEDULI KEMITRAAN The State-owned Enterprises Partnership Program with the small-scale enterprises has disbursed a loan amounting to Rp. 15,373.9 million consisting of Rp. 12,866.5 million to 1,853 small-medium scale enterprises, Rp. 324,250 thousand to 156 micro-units, and a charity of Rp. 2,183.2 million. Distribution of loan for each sectors as of 2011 was as follows:
Rp. 713.000.000,- (70 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 1.920.750.000,- (273 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 9.101.000.000,- (1.552 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 412.500.000,- (19 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 66.500.000,- (25 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 283.000.000,- (25 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 394.000.000,- (43 Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp 300.000.000,- (Mitra Binaan/Fostered Partners) Rp. 13.190.750.000,- 2009 (Mitra Binaan/Fostered Partners)
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
122
123
2. Sedangkan Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah Usaha PTPN VII (Persero) dalam bentuk bantuan: a. PTPN VII PEDULI BENCANA ALAM, merupakan wujud kepedulian perusahaan kepada korban musibah bencana alam b. PTPN 7 PEDULI PENDIDIKAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam peningkatan kualitas pendidikan c. PTPN 7 PEDULI KESEHATAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat d. PTPN 7 PEDULI PEMBANGUNAN, merupakan kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan kondisi sarana dan prasarana umum e. PTPN 7 PEDULI KEAGAMAAN, merupakan wujud kepedulian perusahaan dalam upaya meningkatkan sarana prasarana ibadah f. PTPN 7 PEDULI PELESTARIAN ALAM, Merupakan kepedulian perusahaan dalam upaya pelestarian lingkungan Penyaluran dana Program Bina Lingkungan selama tahun 2011 untuk BUMN Pembina sejumlah Rp. 5.436.287.440,meliputi penyaluran untuk Korban Bencana Alam sejumlah Rp. 3.225.000,-, Pendidikan/ Pelatihan sejumlah Rp. 1.397.543.350,-, Peningkatan Kesehatan Masyarakat sejumlah Rp. 1.241.356.790,-, Pengembangan Sarana dan Prasarana Umum sejumlah Rp. 900.854.000,-, bantuan sarana ibadah Rp. 393.561.000,- dan Pelestarian Alam sejumlah Rp. 1.499.747.300,-.
2. Funding for Community Assistance Programs has been supplied for the benefit of the community living around the Company;s operation location in the forms of: a. PTPN VII PEDULI BENCANA ALAM, which serves as the Company’s concern to casualties of natural disasters b. PTPN 7 PEDULI PENDIDIKAN, which is the Company’s concern to education quality enhancement c. PTPN 7 PEDULI KESEHATAN, which is the Company’s concern to the community’s health improvement
Kegiatan BUMN Peduli
BUMN Peduli (State-Owned Enterprises Care) Activities During the BUMN Peduli program held under coordination of the Ministry of State-owned Enterprises, in 2011 PTPN VII (Persero) organized a Low Price Market event with the Lampung Area State-Owned Enterprises Communication Forum, events which were given in relations of observation of the fasting month, celebration of Idul Fitri day and Christmas and New Year celebration. The Low Price Market given in relations of the observation of the fasting months in 12 strategic points in the city of Bandar Lampung with 30,000 pakacges. Meanwhile, for the Idul Fitri celebration, the low price market was held in 36 points in the province of Bandar Lampung area with 100,000 packages.
Dalam program BUMN Peduli yang pelaksanaannya dikoordinir Kementerian BUMN, pada tahun 2011 PTPN VII (Persero) melaksanakan kegiatan Pasar Murah bersama dengan Forum Komunikasi BUMN Wilayah Lampung, dengan jadwal pelaksanaan menjelang Ramadhan, Menjelang Hari Raya dan Menjelang Natal dan Tahun Baru. Lokasi pasar murah dibagi 12 titik di kota Bandar Lampung, dengan jumlah Paket yang dijual sebanyak 30.000 Paket. Selanjutnya untuk pelaksanaan menjelang hari raya dialokasikan di kabupaten/ kota di Wilayah Provinsi Lampung (36 titik) dengan jumlah Paket yang dijual 100.000 paket.
d. PTPN 7 PEDULI PEMBANGUNAN, which is the Company’s concern to the local community’s public infrastrucure and facilities e. PTPN 7 PEDULI KEAGAMAAN, which serves as the Company’s concern to improvement of praying house facilities f. PTPN 7 PEDULI PELESTARIAN ALAM, which serves as the Company’s concern to the environment condition Total supply of fund for Community Assitance Programs in 2011 was Rp. 5,436,287,440 consisting of charity fo natural disasters of Rp. 3,225,000, training/workship of Rp. 1,397,543,350, community health improvement of Rp. 1,241,356,790, development of public infrastructure and facilities of Rp. 900,854,000, praying houses development of Rp. 393,561,000, and environment conservation of Rp. 1,499.747.300,-.
PERKARA DAN PRAKTEK PENGELOLAAN YANG KURANG MEMUASKAN Litigations and Unfavourable Corporate Practices Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, entitas anak, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan Permasalahan Sengketa Lahan dan Tanam Tumbuh antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri atas Lahan seluas 4.650 Ha di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
Litigations involving the company, subsidiary entities, members of directors and/or commissioners at the during the report period
Sengketa lahan antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri terhadap konsensi lahan seluas 4.650 Ha di Unit Usaha Bungamayang terjadi sejak tahun 2006 yang diakibatkan kebijakan penerbitan Izin Lokasi atas lahan tersebut oleh Bupati Way Kanan kepada PT Bumi Madu Mandiri. Sedangkan secara de jure lahan seluas 4.650 Ha tersebut merupakan aset PTPN VII (Persero) yang telah diperoleh dan dikuasai sejak tahun 1984 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun akibat euforia era reformasi tahun 2000 lahan tersebut diokupasi secara anarkis oleh warga masyarakat yang mengklaim sebagai pemilik tanah ulayat Buay Pemuka Bangsaraja.
The land dispute between PTPN VII (Persero) and PT Bumi Madu Mandiri on a concession land of 4.650 ha at the Bungamayang business unit started in 2006 resulting from the issuance of location permit for the said land by the Regent of Way Kanan to PT Bumi Madu Mandiri. In fact, judicially, the land of 4,650 ha was PTPN VIII (Persero)’s asset obtained and controlled by the latter since 1984 as provided by the prevailing laws; however, as a result of the so called 200 reform time, the land was unlawfully occupied by the people who claimed the land as belonging to the Buay Pemuka Bangsaraja traditional property.
Berpijak pada Izin Lokasi yang diterbitkan tanggal 13 September 2006 oleh Bupati Way Kanan, PT Bumi Madu Mandiri melakukan pembebasan lahan kepada oknum warga okupan yang menduduki lahan tersebut. Sebagai tindak lanjutnya PT Bumi Madu Mandiri Mengajukan permohonan pengukuran kepada BPN RI atas lahan seluas 4.650 Ha, namun permohonan tersebut ditolak oleh BPN RI dikarenakan pada lahan seluas 4.650 Ha tersebut masih terdapat permasalahan dengan PTPN VII (Persero).
Referring to the Location Permit issued in 13 September 2006 by the Regent of Way Kanan, PT Bumi Madu Mandiri arranged land clearing the said occupants, and further filed for land measuring to the Indonesian National Land Agency for the said 4,650 ha land, which was rejected as such land was still in dispute with PTPN VIII (Persero).
Atas penolakan pengukuran yang dilakukan oleh BPN RI, maka pada tahun 2009 PT Bumi Madu Mandiri mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kepada BPN RI selaku tergugat. Terhadap permasalahan tersebut PTPN VII (Persero) mengambil peran dalam perkara tersebut sebagai Pihak Tergugat II Intervensi, dengan bantuan Jaksa Agung Muda Kejaksaan Agung RI sebagai Kuasa Hukum PTPN VII (Persero) selaku Pihak Intervenient.
Upon rejection of Republic of Indonesia’s National Agency for land measuring of such land, PT PT Bumi Mandu Mandiri filed a lawsuit with Jakarta State Administration Justice in 2009, against Head of National Land Agency as defendant, and summons to PTPN VII (Persero). In response to the lawsuit, PTPN VII (Persero) decided to respond to the summons as 2nd Intervening defendant and asked the Junior Supreme Attorney of Commercial and State Administration Justice at the Indonesian Supreme Attorney Office to be the legal proxy of PTPN VII (Persero) as Intervenient Party.
Land Dispute and Planting Disputes between PTPN VII (Persero) and PT Bumi Madu Mandiri on a land of 4,650 Ha in the Regency of Way Kanan, Province of Lampung.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
124
125
Dalam perkembangan persidangan tersebut, majelis Hakim PTUN Jakarta dalam amar putusannya No. 18/G/2010/PTUN.JKT tertanggal 19 Juli 2010 menolak gugatan PT BMM selaku Penggugat dan memberikan posisi yang menguntungkan bagi PTPN VII (Persero) dalam artian BPN RI tetap tidak akan melakukan pengukuran lahan 4.650 Ha hingga tercapainya penyelesaian permasalahan yang ada pada lahan dimaksud. Terhadap putusan PTUN tersebut, PT Bumi Madu Mandiri Mengajukan Banding melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan Pihak PTPN VII (Perserso) beserta BPN RI pun mengajukan kontra memori banding.
As the trial progressed, the Board of Judges through its judicial verdict No. 18/G/2010/ PTUN.JKT dated 19 July 2010 dismissed the lawsuit and granted a verdict favorable PTPN VII (Persero) meaning that the National Land Agency would not conduct any measurement on the said 4,650 ha until the case was resolved. In response to the verdict, PT Bumi Madu Mandiri filed an appeal brief while PTPN VII (Persero) through the Jakarta State Appeal Administration Affairs Justice, while in response to that, the National Land Agency and PTPN VIII (Persero) also filed a contra appeal brief.
Majelis Hakim PTTUN Jakarta dalam amar putusannya No. 219/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2010 mengabulkan gugatan PT Bumi Madu Mandiri dan memberikan putusan yang merugikan PTPN VII (Persero). Sehingga PTPN VII (Persero) mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Februari 2011. Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya No. 158/K/TUN/2011 tertanggal 15 Juni 2011 menolak Kasasi PTPN VII (Persero).
The Board of Judges with the Jakarta State Appeal Administration Affairs Justice through its judicial verdict No. 219/B/2010/PT.TUN. JKT dated 14 December 2010 granted the appeal of (PT Bumi Madu Mandiri) with verdict unfavorable to PTPN VII (Persero), with which the National Land Agency was required to issue a letter allowing proceeding of such land measurement according to the prevailing verdict. In response to the verdict, on 25 February 2011 PTPN VII (Persero) filed a cassation appeal to the Supreme Court. However, the Supreme Court dismissed the cassation appeal through their judicial verdict No.158 K/TUN/2011 dated 15 June 2011.
Selanjutnya PTPN VII (Persero) melakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali dengan berpijak pada bukti baru (novum) yang ada, berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung selaku Jaksan Pengacara Negara (JPN). Selain itu upaya hukum yang akan ditempuh PTPN VII (Persero) dalam penyelesaian permasalahan lahan seluas 4.650 Ha adalah melalui gugatan secara keperdataan di Pengadilan Negeri.
Further, PTPN VII (Persero) is going to take necessary efforts of judicial review and therefore PTPN VII (Persero) will coordinate with Indonesia’s General Attorney serving as State Attorney. In addition to that, PTPN VII (Persero) will also seek dispute settlement of 4,650 ha land by means of commercial lawsuit through the State Justice.
PRAKTEK BAD CORPORATE GOVERNANCE Bad Corporate Governance Practices
Permasalahan Sengketa Lahan dan Tanam Tumbuh antara PTPN VII (Persero) dengan PT Agri Andalas atas Lahan Seluas 491,95 Ha di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu.
Land and Planting Dispute between PTPN VII (Persero) with PT Agri Andalas on a land of 491.95 ha in the Regency of Bengkulu Selatan, Province of Bengkulu.
PTPN VII (Persero) melakukan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu berdasarkan Izin Lokasi No. 157 tahun 2002 yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Selatan, dan lahan yang berhasil dibebaskan langsung kepada warga pemilik lahan adalah seluas 491,95 Ha sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
PTPN VII (Persero) undertook oil palm plantation development in Regency of Bengkulu Selatan, Province of Bengkulu based on Location Permit No. 157 year of 2002 issued by the Regent of Bengkulu Selatan with a direct land clearing of 491.95 ha as provided by the prevailing laws.
Menindaklanjuti pembukaan lahan seluas 491,95 Ha tersebut, PTPN VII (Persero) melakukan pengelolaan lahannya dengan tanaman kelapa sawit seluas 200 Ha dan pembangunan kebun kemitraan untuk petani sekitar dengan total investasi senilai Rp. 4.970.798.878,- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
Upon initiation of the 491.95 ha land, PTPN VIII (Persero) started planting oil palms in 200 ha area along with development of partnership scheme with the local farmers in an investment of Rp 4,970,798,878 (four billion nine hundred seventy million, seven hundred ninety-eight thousand, eight hundred and seventy eight rupiah).
Namun dalam perkembangannya terjadi penyerobotan lahan oleh PT Agri Andalas dengan melakukan penanaman kelapa sawit berdampingan dengan tanaman kelapa sawit milik PTPN VII (Persero) pada lahan seluas 491,95 Ha yang sebelumnya telah dibebaskan oleh PTPN VII (Persero). Adapun dasar klaim penyerobotan yang dilakukan oleh PT Agri Andalas adalah Surat Perluasan Lahan yang diterbitkan oleh Bupati Bengkulu Selatan No. 100/84/B.1/2002 tertanggal 14 Januari 2002 seluas 2.000 Ha dengan ketentuan: 1. Batas perluasan lahan tersebut harus berdampingan langsung dengan HGU PT Agri Andalas. 2. Perluasan lahan tersebut tidak boleh melebihi izin prinsip lahan yang telah dimiliki PT Agri Andalas.
As the development was proceeding, there was a land seizure by PT Agri Andalas as the latter started planting oil palms adjacent to PTPN VII (Persero)’s oil palms on a land of 491.95 ha which was previously cleared by PTPN VII (Persero). The seizure, as they claimed, was based on Letter of Land Extension issued by the Regent of Bengkulu Selatan No. 100/84/B.1/2002 dated 14 January 2001 for a 2,000 ha of land under the following requirements:
Menyikapi sengketa lahan tersebut, telah beberapa kali dilakukan pertemuan baik yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, maupun DPRD setempat. Namun tidak memberikan hasil memuaskan dalam penyelesaiannya dan secara sepihak PT Agri Andalas tetap melakukan pengelolaan di atas lahan seluas 491,95 Ha yang dipersengketakan tersebut.
In response to the land dispute, a couple of related meetings have been facilitated by the Government of South Bengkulu and the local House of Representative. However, no satisfactory outcome has been made while PT Agri Andalas unilaterally persisted conducting land proceeding on the disputed 491.95 ha land.
1. The border for such land extension shall be directly adjacent to PT Agri Andalas Leasehold land. 2. The land extension shall not exceed the land principle permit issued to PT Agri Andalas.
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
126
127
Dalam perkembangannya Pemkab Bengkulu Selatan justru membuat kebijakan sangat yang merugikan PTPN VII (Persero) yaitu: 1. Melakukan pencabut Izin Lokasi No. 157 tahun 2002 atas nama PTPN VII (Persero) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Seluma No. 440 tahun 2004 tertanggal 29 September 2004 2. Melakukan penerbitan kembali Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT Agri Andalas melalui Surat Keputusan Bupati Seluma No. 498 tahun 2004 tertanggal 4 November 2004, dimana pada lampiran IUP tersebut sebagian objek tanahnya adalah milik PTPN VII (Persero)
The progress of such dispute turned out to be unfavourable to PTPN VII (Persero) as the Government of Regency of Bengkulu Selatan: 1. Revoked the Location Permit No. 157 year of 2002 to PTPN VII (Persero) as specified in Decree of Seluma Regent No. 440 year of 2004 dated 29 September 2004
Melihat perkembangan penyelesaian permasalahan yang sangat tidak memuaskan, maka PTPN VII (Persero) menempuh penyelesaian secara hukum terhadap Bupati Seluma berupa: 1. Pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas Kebijakan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma No. 440 tahun 2004 tertanggal 29 September 2004 yang mencabut Izin Lokasi No. 157 tahun 2002 atas nama PTPN VII (Persero). (Putusan Pengadilan Sampai dengan Tingkat Kasasi Merugikan PTPN VII (Persero)). 2. Pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu atas Kebijakan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor: 498 tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Agri Andalas seluas 2.000 Ha. (Sampai dengan saat ini belum ada Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Tahap Kasasi di Mahkamah Agung RI)).
In response to such unfavourable outcome, PTPN VII (Persero) file a lawsuit against the Regent of Seluma by:
PTPN VII (Persero) sedang berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Bengkulu selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk melakukan upaya hukum (litigasi) maupun negosiasi (non litigasi) untuk memperoleh kembali hak keperdataan atas investasi yang telah dikeluarkan oleh PTPN VII (Persero).
PTPN VII (Persero) is now coordinating with the Bengkulu State Attorney as State Attorney for litigation and negotiation to resume its commercial rights on investment placed by PTPN VII (Persero).
2. Re-issued Plantation Operation Permit to PT Agri Andalas by virtue of Decree of Seluma Regent Seluma No. 498 year of 2004 dated 4 November 2004, decree which specified the land object which actually belonged to PTPN VII (Persero)
1. Filing a lawsuit through the Bengkulu Justice for State Administration Affairs on the issuance of Seluma Regent Decree No. 440 year of 2004 dated 29 September 2004 which revoked the Location Permit No. 157 year of 2002 for PTPN VII (Persero).
(Judicial verdict up to the Cessation Appeal was unfavourable to PTPN VII (Persero)).
2. Filing a lawsuit through the Bengkulu Justice for State Administration Affairs against the issuance of Seluma Regent Decree No: 498 year of 2004 on Operation Permit for Oil Palm Plantation to PT Agri Andalas of 2,000 Ha. (Up to the now no judicial verdict was granted (in progress of Cessation with the Republic of Indonesia Supreme Court)).
Dewan Komisaris and Direksi Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero) Menyatakan bertanggungjawab atas kebanaran isi Laporan Tahunan 2011 yang ditandatangani pada bulan Juni 2012.
The Board of Commissioners and Directors of Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VII (Persero) are responsible for the truth of content of this Annual Report 2011 signed in June 2012.
Dewan Komisaris/Board of Commissioners
Drs. Akmaluddin Hasibuan. M.Sc Komisaris Utama/President Commissioner
Prof. DR. H. Ahmad Ansori Mattjik, M.Sc
Prof. Dr. Ir. M. Saleh S. Ali. M.Sc
Komisaris/Commissioner
Ir. Razali Ishak
Komisaris/Commissioner
DR. Ir. Hasanuddin Ibrahim, Dipl. Ing. Agr
Komisaris/Commissioner
Komisaris/Commissioner
Harun Sulkam, SH Komisaris/Commissioner
Dewan Direksi/Board of Directors
Ir. Boyke Budiono, MBA, CWM Direktur Utama/President Director
Ir. Muhammad Natsir, SH
Drs. H. Agoes Riyanto
Direktur Produksi/Director of Production
Direktur Keuangan/Director of Finance
Ir. Rafel Parasian Sibagariang
Budi Santoso, SH
Direktur Pemasaran dan Perencanaan Pengembangan/ Director of Marketing and Development Planning
Direktur SDM dan Umum/ Director of HR and GA
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
128
129
Laporan Tahunan 2011 Annual Report Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII
VII
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Financial Report and Independent Auditor's Report 31 December 2011 and 2010
Laporan Tahunan 2011
PTPN VII
131
DAFTAR ISI
Laporan Auditor Independen Halaman Laporan Keuangan
Laporan Posisi Keuangan
1
Laporan Laba Rugi Komprehensif
3
Laporan Perubahan Ekuitas
4
Laporan Arus Kas
5
Catatan atas Laporan Keuangan
6 – 81
No. 014/03/ISS/III/2012 Laporan Auditor Independen
Direksi dan Pemegang Saham PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 31 Desember 2011 serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Laporan keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 31 Desember 2010 diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 25 Maret 2011 berisi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tersebut. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII tanggal 31 Desember 2011 dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan secara terpisah kepada manajemen dengan surat kami nomor: AUP 003/03/ISS/III/2012 dan nomor: AUP 004/03/ISS/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
Drs. Iskariman Supardjo No. Ijin AP.0336
26 Maret 2012
Registered Public Accountants People do business with people they know, like and trust
Jl. Palang Merah No. 40 Medan 20111, Indonesia T +62 61 455 7925, 415 7295 F +62 61 451 3159
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
2 0 11
2 0 10
403.941.416 24.041.209 37.831.435 946.558.504 383.310.305 31.963.614
579.539.110 1.955.784 46.917.581 746.760.888 288.670.074 50.040.020
1.827.646.483
1.713.883.457
2p,9,36a 2i, 7d 2f,10 2f,11
37.977.353 7.175.451 1.418.753
22.351.694 16.490.651 5.632.102 1.418.753
2g,2l,12a 2g,2l,12b 2h,2l,13 2o,14
943.236.875 1.740.409.729 1.386.178.351 93.502.928
803.988.360 1.136.919.497 1.091.655.638 65.622.234
4.209.899.440
3.144.078.929
6.037.545.923
4.857.962.386
ASET ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha pihak ketiga Piutang lain-lain pihak ketiga - bersih Persediaan – bersih Uang muka pajak Aset lancar lainnya
2c,3 2d,4 2d,5 2e,6 2i,7a 8
Jumlah aset lancar ASET TIDAK LANCAR Piutang kepada pihak – pihak berelasi Aset pajak tangguhan Investasi pada perusahaan asosiasi Investasi jangka panjang lainnya Aset tanaman perkebunan Tanaman telah menghasilkan, bersih Tanaman belum menghasilkan Aset tetap – bersih Aset tidak lancar lainnya Jumlah aset tidak lancar JUMLAH ASET
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 1
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan
2 0 11
2 0 10
LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK Pinjaman jangka pendek Hutang usaha Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar Uang muka dari pelanggan Bagian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun Hutang bank Liabilitas sewa pembiayaan Hutang obligasi Surat hutang jangka menengah Liabilitas lancar lainnya Jumlah liabilitas jangka pendek
15 16 2i, 7b 17 18
LIABILITAS JANGKA PANJANG Hutang kepada pihak - pihak berelasi Pinjaman jangka panjang Liabilitas sewa pembiayaan Surat hutang jangka menengah Liabilitas imbalan kerja karyawan Liabilitas pajak tangguhan Jumlah liabilitas jangka panjang
125.854.221 602.062.729 15.114.929 108.673.216 162.633.870
23.288.422 263.818.522 5.624.670 128.387.210 115.311.175
21 22 23 24 19
428.928.418 13.065.936 1.000.000 98.707.166 1.556.040.485
200.813.614 6.000.000 300.000.000 92.984.520 1.136.228.133
2p,20,35b 21 22 24 2q,25 2i, 7d
10.306.098 2.396.238.526 49.106.482 451.506.031 33.020.162 7.277.403 2.947.454.702
14.470.329 1.709.387.556 451.226.582 74.841.260 2.249.925.727
4.503.495.187
3.386.153.860
26 27 2v,28
365.000.000 10.202.627 8.888.916
365.000.000 19.091.543
29 29
996.549.189 153.410.004
834.473.114 253.243.869
1.534.050.736
1.471.808.526
6.037.545.923
4.857.962.386
JUMLAH LIABILITAS EKUITAS Modal saham: Modal dasar – 1.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham Modal ditempatkan dan disetor-365.000 saham
Tambahan modal disetor Selisih nilai transaksi antar entitas sepengendali Saldo laba: Ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya JUMLAH EKUITAS JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 2
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan
2 0 11
2 0 10
Penjualan bersih
2n,30
4.923.295.074
3.832.934.086
Beban pokok penjualan
2n,31
(4.223.057.039)
(2.972.538.902 )
700.238.035
860.395.184
(51.451.709) (270.326.832)
(45.009.777 ) (324.816.430 )
378.459.494
490.568.977
49.460.254 3.051.483 (203.295.538) (694.726) (3.223.228) 3.814.899 (10.688.913) (1.148.124) (3.559.408)
28.153.672 3.904.331 (157.103.253 ) (10.620.002 ) (412.063 ) (136.815 ) (16.397.421 ) (1.916.189 ) 6.794.789
(166.283.301)
(147.732.951 )
212.176.193
342.836.026
1.543.349
2.160.159
213.719.542
344.996.185
(36.541.484) (23.768.054)
(78.950.268 ) (12.802.048 )
Laba bersih Pendapatan komprehensif lain, setelah pajak
153.410.004 -
253.243.869 -
Total Laba Komprehensif
153.410.004
253.243.869
420
694
Laba kotor Beban Usaha Beban penjualan Beban umum dan administrasi
2n,32 2n,33
Laba operasi Penghasilan/(Beban) lain-lain Penjualan non-komoditi Penghasilan bunga Beban keuangan Rugi penghapusan aset tanaman Rugi penghapusan aset tetap Rugi selisih kurs, bersih Beban pajak Beban piutang tak tertagih Pendapatan/(beban) lainnya, bersih
2n 2n 2o, 34 12 13 2b 2d,4,5
Jumlah beban lain-lain, bersih Laba sebelum bagian laba perusahaan asosiasi Bagian laba entitas asosiasi Laba sebelum pajak penghasilan badan Penghasilan/(beban) pajak penghasilan badan Pajak kini Pajak tangguhan
2i,7f 2i,7f
Laba bersih per saham
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 3
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan Saldo per 1 Januari 2010 Dividen Laba bersih periode berjalan Penggunaan lain dari saldo laba berdasarkan Surat Pengesahan dari pemilik modal Pengalihan saldo laba
Saldo per 31 Desember 2011
Tambahan modal disetor
365.000.000
-
19.091.543
29
-
-
-
29
-
-
-
Saldo per 31 Desember 2010 Dividen Laba bersih periode berjalan Tambahan modal disetor Penggunaan lain dari saldo laba berdasarkan Surat Pengesahan dari pemilik modal Pengalihan saldo laba
Modal Saham
Selisih nilai transaksi antar entitas sepengendali
365.000.000 29 27
-
-
10.202.627
19.091.543 -
Saldo Laba
Ditentukan penggunaannya 735.238.157 -
Belum ditentukan penggunaannya 150.355.993
Jumlah ekuitas 1.269.685.693
(45.106.798) 253.243.869
(45.106.798) 253.243.869
99.234.957
(6.014.238) (99.234.957)
(6.014.238) -
834.473.114
253.243.869
-
1.471.808.526
(75.973.160) 153.410.004
(75.973.160) 153.410.004
162.076.075
(15.194.634) (162.076.075)
(15.194.634)
996.549.189
153.410.004
(10.202.627)
29
365.000.000
-
10.202.627
8.888.916
2011
4
Dividen per saham (Rupiah penuh)
208.146
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 4
1.534.050.736 2010 123.580
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2011 Arus kas dari aktivitas operasi Penerimaan kas dari pelanggan Pembayaran kas kepada: Pemasok Direksi dan karyawan Kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi Penerimaan bunga Pembayaran pajak penghasilan Pembayaran bunga Pembayaran tantiem Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi Penerimaan dividen dari perusahaan asosiasi Pembayaran untuk penambahan tanaman belum menghasilkan Pembayaran untuk penambahan aset tetap dan hak guna usaha Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Arus kas dari aktivitas pendanaan Penerimaan dari pinjaman jangka pendek Penerimaan dari pinjaman jangka panjang dan menengah Pembayaran pinjaman jangka pendek Pembayaran obligasi Pembayaran pinjaman jangka panjang dan menengah Pembayaran dividen Pembayaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas Pengaruh selisih kurs
2010
5.027.672.338
4.017.320.494
(3.612.298.844) (881.332.188)
(2.481.930.220 ) (823.674.942 )
534.041.306
711.715.332
3.051.483 (87.934.831) (288.900.134) (4.179.522)
3.904.331 (143.915.948 ) (242.999.142 ) (2.500.000 )
156.078.302
326.204.573
921.586 (722.764.968) (438.306.416)
675.886 (496.254.066 ) (487.129.934 )
(1.160.149.798)
(982.708.114 )
389.042.265 1.351.230.925 (286.476.466) (6.000.000) (533.520.500) (75.973.160) (15.194.632)
816.888.744 1.314.323.627 (807.689.217 )
823.108.432
831.111.082
(180.963.064)
174.607.541
5.365.370
(441.291.034 ) (45.106.798 ) (6.014.240 )
(1.302.913 )
Kas dan setara kas awal tahun (catatan 3)
579.539.110
406.234.482
Kas dan setara kas akhir tahun (catatan 3)
403.941.416
579.539.110
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas Penambahan tanaman belum menghasilkan melalui kapitalisasi bunga Penambahan mesin dan instalasi pabrik melalui kapitalisasi bunga Konversi tanaman belum menghasilkan menjadi tanaman menghasilkan
98.945.487 185.985.532
52.965.527 38.705.500 157.368.782
Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 5
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.
UMUM a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8335.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 4 Oktober 1996. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta No. 34 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan N.M.Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Perubahan tersebut telah disahkan dan diserahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-55963.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008. Pada tanggal 11 Maret 1996, dalam rangka restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) di bidang perkebunan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996, pemerintah telah melakukan relokasi pengelolaan daerah perkebunan di bawah BUMN Perkebunan. Sehubungan dengan relokasi pengelolaan daerah perkebunan tersebut, PT Perkebunan X (Persero), PT Perkebunan XXXI (Persero), eks Proyek PT Perkebunan XI (Persero) di Propinsi Sumatera Selatan, dan eks Proyek PT Perkebunan XXIII (Persero) di Propinsi Bengkulu telah dinyatakan bubar dan sejak tanggal tersebut digabung ke dalam perusahaan baru dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII. Sesuai dengan Pasal 3 – Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi: a. Pengusahaan budidaya tanaman, yang meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta melakukan kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut; b. Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi; c. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan barang lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;1 d. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata dan agro bisnis; dan e. Usaha-usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok di atas. Perusahaan memiliki areal perkebunan yang tersebar di Propinsi Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Teuku Umar No. 300, Bandar Lampung, Propinsi Lampung. Saat ini Perusahaan menguasai tanah seluas 131.069 Ha (2010: 131.024 Ha), termasuk perolehan tanah hasil lelang lahan eks PT Arya Dwipantara seluas 3.138 Ha untuk pengembangan perkebunan yang meliputi kelapa sawit, karet, teh, dan tebu dan menghasilkan produk minyak kelapa sawit, inti sawit, karet, gula dan teh.
6
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.
UMUM (Lanjutan) a. Pendirian dan informasi umum Perusahaan (Lanjutan) Jumlah areal perkebunan yang telah mendapatkan sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) dan Hak Guna Bangunan (“HGB”) yang terdiri dari 20.852Ha berlokasi di Propinsi Sumatera Selatan, 9.791 Ha di Propinsi Bengkulu dan 44.127 Ha di Propinsi Lampung. HGU tersebut akan berakhir pada periode antara tahun 2011 – 2040. Perusahaan memiliki 12 (dua belas) pabrik pengolahan karet dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar 285 ton karet kering per hari, 7 (tujuh) pabrik kelapa sawit dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar 261 ton tandan buah segar (“TBS”) per jam, 2 (dua) pabrik pengolahan inti sawit dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar 150 ton inti sawit per hari, 2 (dua) pabrik gula dengan jumlah keseluruhan kapasitas pengolahan sebesar 9.500 ton tebu per hari dan 1 (satu) buat pabrik teh dengan kapasitas pengolahan 40 ton pucuk daun segar per hari. b. Karyawan, Direksi dan Komisaris Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 13.803 karyawan dan 14.142 karyawan (tidak diaudit). Susunan Dewan komisaris pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (“BUMN RI”) No. KEP-187/MBU/2008 tanggal 24 September 2008, adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris
: Akmaluddin Hasibuan : M. Saleh Ali : Hasanuddin Ibrahim : Harun Sulkam : H. Anshori Mattjik : Razali Ishak
Susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-134/MBU/2006 tanggal 27 Desember 2006 No. KEP-41/MBU/2007 tanggal 4 April 2007, dan No. KEP-116/MBU/2007 tanggal 4 Juli 2007, No. KEP-81/MBU/2009, yang dituangkan dalam Akta No. 13 – Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., tanggal 23 April 2009 adalah sebagai berikut: Direktur Utama Direktur Produksi Direktur Keuangan Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum Direktur Pemasaran dan Renbang
: Andi Punoko : Mardjan Ustha : Boyke Budiono : Budi Santoso : Gatot Bintoro
7
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 1.
UMUM (Lanjutan) b. Karyawan, Direksi dan Komisaris (Lanjutan) Remunerasi yang diberikan kepada Direksi Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dalam bentuk gaji, bonus, tunjangan hari raya, dan tunjangan lainnya masing-masing sejumlah Rp3.727.587; Rp2.766.302; Rp346.200 dan Rp758.013 (2010: Rp3.551.292; Rp1.403.381; Rp295.941; Rp476.079). Sedangkan remunerasi yang diberikan kepada Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 dalam bentuk honorarium, bonus dan tunjangan hari raya masing-masing sejumlah Rp2.061.922; Rp 1.413.220; Rp476.078 (2010: Rp2.267.809; Rp753.525; dan Rp151.187).
2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI Suatu ikhtisar kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perusahaan yang mempengaruhi penentuan posisi keuangan dan hasil usahanya, dijelaskan di bawah ini: a. Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu prinsip akuntansi yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK), dan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal – Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) serta peraturan pemerintah lainnya yang berlaku dalam penyajian laporan keuangan perusahaan perkebunan. Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, disajikan sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009), ”Penyajian Laporan Keuangan” Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akuntansi biaya perolehan historis, dan dasar pengukuran dijelaskan secara lebih jauh pada kebijakan akuntansi berikut Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah. Seluruh angka dalam laporan keuangan Perusahaan, kecuali dinyatakan lain, dibulatkan menjadi ribuan Rupiah yang terdekat.
8
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing Pembukuan perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pos aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut :
1 USD
2011 Rp
2010 Rp
9.068
8.991
c. Kas dan Setara Kas Kas dan setara kas terdiri dari uang kas, uang yang ada di bank serta deposito berjangka yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya. d. Penyisihan piutang tak tertagih Penyisihan piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang pada akhir tahun. e. Persediaan Efektif tanggal 1 Januari 2009, PSAK No. 14 (Revisi 2008) mengenai “Persediaan” menggantikan PSAK No. 14 (1994). Penerapan revisi ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan tahun 2011. Persediaan termasuk tanaman perkebunan semusim, yaitu tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam. Akun tanaman semusim merupakan akumulasi beban-beban yang berhubungan dengan pengadaan lahan, pemupukan, dan bibit hingga panen. Sedangkan beban-beban yang berhubungan dengan pengadaan dan perawatan bibit tanaman semusim yang belum siap untuk berproduksi dicatat sebagai aset lain-lain. Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower of cost or net realizable value). Harga perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata dan meliputi biaya pembelian, biaya konversi untuk persediaan yang dikonversi melalui proses produksi sendiri dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual persediaan barang jadi yang dihasilkan.
9
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) f. Investasi Investasi pada perusahaan asosiasi Perusahaan asosiasi adalah suatu badan usaha yang dimiliki Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara di badan usaha tersebut, atau Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan, namun tidak mengendalikan badan usaha tersebut. Investasi Perusahaan dengan kepemilikan saham antara 20% sampai dengan 50% dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, saldo penyertaan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan adalah harga perolehan dari penyertaan ditambah atau dikurangi dengan bagian Perusahaan atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi sejak tanggal perolehan serta dikurangi dengan pendapatan dividen. Investasi jangka panjang lainnya Investasi jangka panjang lainnya merupakan investasi untuk dimiliki oleh Perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi ini dapat berbentuk: a) Kepemilikan saham kurang dari 20% dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi; dan b) Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham yang nilai wajarnya tidak tersedia dicatat sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersihnya. g. Tanaman Perkebunan Tanaman perkebunan diklasifikasi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu tanaman produksi dan persediaan. Tanaman produksi dibedakan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman telah menghasilkan. Tanaman yang langsung memberikan hasil dalam satu musim tanam diklasifikasikan sebagai persediaan. Tanaman belum menghasilkan Tanaman belum menghasilkan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar dan tidak disusutkan dan dinyatakan sebesar harga perolehannya, meliputi: a) Biaya langsung seperti biaya-biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, dan pemeliharaan termasuk biaya tenaga kerja yang terkait dengan kegiatan tersebut; dan b) Kapitalisasi beban keuangan atas pinjaman yang digunakan untuk mengembangkan tanaman selama tanaman tersebut belum menghasilkan.
10
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) g. Tanaman Perkebunan (lanjutan) Tanaman telah menghasilkan Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman telah menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 (tiga) tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok telah menghasilkan tandan buah atau dua lingkaran tandan telah matang atau berat rata-rata buah per tandan telah mencapai 3 (tiga) kilogram atau lebih; b) Tanaman karet dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 5 (lima) tahun dan 60% dari jumlah seluruh pohon per blok sudah dapat disadap dan mempunyai ukuran lilit batang 45 cm yang diukur pada ketinggian satu meter dari pertautan okulasi; dan c) Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah berumur 3 (tiga) tahun dan 60% daun dari jumlah seluruh pohon per blok telah dapat dipetik. Penyusutan tanaman telah menghasilkan dimulai sejak dipindahkan dari tanaman belum menghasilkan, dihitung dengan cara sebagai berikut: Jenis aset tanaman
Tanaman telah menghasilkan - karet Tanaman telah menghasilkan - kelapa sawit Tanaman telah menghasilkan - teh
Metode
Tarif penyusutan per tahun
Garis lurus Garis lurus Garis lurus
4% 4% 2%
h. Aset Tetap Awalnya suatu aset tetap diukur sebesar nilai perolehan, yang terdiri dari harga perolehannya dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset tetap siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Penyusutan diakui dengan metode garis lurus. Tanah diakui sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Jenis aset
Metode
Bangunan Mesin dan instalasi pabrik Jalan, jembatan, dan saluran Peralatan angkut Peralatan kebun Peralatan kantor
Garis lurus Garis lurus Garis lurus Garis lurus Garis lurus Garis lurus
11
Tarif penyusutan per tahun 5% - 6,6% 12,50% 6,25% 20% 20% 10% - 20%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) h. Aset Tetap (lanjutan) Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan di-review setiap akhir tahun setiap tahun buku untuk memastikan nilai residu, manfaat dan metode depresiasi diterapkan secara konsisten sesuai dengan ekspektasi pola manfaat ekonomis dari aset tersebut. Penyusutan dari suatu aset tersebut tersedia untuk digunakan, yaitu ketika aset tersebut berada di lokasi dan kondisi membutuhkan aset tersebut untuk dapat beroperasi sesuai dengan kebutuhan manajemen. Penyusutan tidak berhenti ketika aset tidak digunakan dalam operasional perusahaan kecuali jika aset tersebut telah habis disusutkan. Pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat (carrying amount) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria. Semua beban pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi konprenhensif pada saat terjadinya. Ketika suatu aset dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya, biaya perolehan dan akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada, dikeluarkan dari akun tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap akan dimasukkan dalam laporan laba rugi konprehensif. i.
Pajak Penghasilan Pajak penghasilan badan ditentukan berdasarkan laba kena pajak untuk periode bersangkutan. Perusahaan melakukan penangguhan pajak (deferred income tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak yang terutama berhubungan dengan beban penyusutan dan amortisasi. Perlakuan tersebut telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.
j. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dan beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis). Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat Perusahaan telah, secara signifikan, memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Di samping itu, tidak terdapat ketidakpastian yang signifikan sehubungan dengan arus penerimaan pendapatan dari penjualan dan biaya-biaya sehubungan dengan penjualan tersebut serta kemungkinan terjadinya pengembalian barang. k Liabilitas Diestimasi Liabilitas diestimasi harus diakui apabila Perusahaan memiliki liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan (probable) penyelesaian liabilitas tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan estimasi yang andal mengenai jumlah liabilitas tersebut dapat dibuat.
12
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) l. Penurunan nilai aset Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan menelaah ada atau tidaknya penurunan nilai aset apabila terjadi perubahan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Jika terdapat indikasi penurunan nilai aset, Perusahaan menaksir jumlah yang dapat diperoleh kembali dari aset tersebut. Nilai yang dapat diperoleh kembali ditentukan oleh nilai yang lebih tinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai. Kerugian penurunan nilai aset diakui apabila nilai tercatat aset atau unit yang menghasilkan kas melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Nilai tercatat aset yang rugi penurunan nilainya telah diakui harus dinaikkan kembali menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, hanya jika terjadi perubahan dalam taksiran yang digunakan untuk menentukan nilai aset yang dapat diperoleh kembali sejak saat terakhir kali rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai aset dapat dipulihkan hanya jika nilai tercatat aset tidak melebihi nilai tercatat aset yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, seandainya pada tahun sebelumnya tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai atas aset tersebut. m. Biaya ditangguhkan Biaya-biaya yang mempunyai manfaat di kemudian hari dan melebihi akhir periode pembukuan dikapitalisasi dan diamortisasikan selama taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus, termasuk biaya yang terjadi sehubungan dengan pengurusan legal hak atas tanah (Hak Guna Usaha) yang diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah tersebut. Beban tangguhan lainnya diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya. n. Pengakuan pendapatan dan beban Pendapatan dari penjualan barang jadi diakui pada saat risiko dan hak kepemilikan barang berpindah ke pelanggan berdasarkan perjanjian atau syarat penjualan dalam kontrak. Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis) o. Beban keuangan Biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pembangunan aset tetap dan tanaman belum menghasilkan dikapitalisasi sampai saat pembangunan aset tetap telah selesai dan siap untuk digunakan atau saat tanaman mulai menghasilkan. Biaya pinjaman ini mencakup beban bunga, rugi selisih kurs dan biaya pinjaman lainnya.
13
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) p. Transaksi pada pihak – pihak berelasi Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7, “Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi”. Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan atau tidak sama dengan pihak ketiga, telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Transaksi Perusahaan dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang dilakukan dalam kegiatan usaha normal tidak diungkapkan sebagai transaksi pihak-pihak berelasi, kecuali untuk transkasi antar Perkebunan Nusantara atau asosiasi yang dibentuk oleh Perkebunan Nusantara dimana perlakuan transaksinya ditentukan oleh Perkebunan Nusantara. q. Imbalan jasa masa kerja karyawan i.
Imbalan jasa masa kerja karyawan Imbalan jasa masa kerja diakui berdasarkan jumlah imbalan yang lebih tinggi antara Peraturan Perusahaan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (“PKB”) antara Perusahaan dan karyawan, Perusahaan memberikan imbalan jasa masa kerja pensiun kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun normal pada umur 55 – 56 tahun sesuai dengan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UUTK”) dan imbalan lainnya berupa santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun (MPP), cuti panjang, dan penghargaan masa kerja. Kecuali untuk pensiun, imbalan tersebut tidak didanai. Estimasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan sehubungan dengan program imbalan pasti jasa masa kerja adalah nilai kini dari liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aktiva program, jika ada, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti lainnya dihitung oleh aktuaria independen menggunakan metode projected unit credit. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah dalam mata uang Rupiah dengan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang bersangkutan. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi dan perbedaan antara asumsi aktuarial dengan kenyataan (experience adjustment) sejumlah yang lebih besar antara 10% dari liabilitas imbalan pasti, dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja para karyawan yang bersangkutan Biaya jasa kini diakui sebagai beban periode berjalan. Biaya jasa lalu dibebankan langsung pada laba rugi, kecuali bila perubahan terhadap manfaat program tergantung pada status kepegawaian pekerja di masa yang akan datang (periode vesting). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasikan secara garis lurus sepanjang periode vesting.
14
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) q. Imbalan jasa masa kerja karyawan ii. Tantiem Perusahaan membuat penyisihan atas tantiem berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS. iii. Bonus Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi Direksi Perusahaan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana untuk keputusan atas besaran bonus tersebut disahkan oleh RUPS r. Instrumen Keuangan Efektif tanggal 1 Januari 2010, Perusahaan mengadopsi PSAK No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pelaporan”, dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”. PSAK No. 50 (Revisi 2006) mengatur persyaratan tentang penyajian dari instrumen keuangan dan informasi yang harus diungkapkan di dalam laporan keuangan, sedangkan PSAK No. 55 (Revisi 2006) mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan. Aset Keuangan Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Perusahaan menetapkan klasifikasi aset keuangan setelah pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi pada setiap akhir tahun keuangan. Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan diukur pada nilai wajar, dan dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK No. 55 (Revisi 2006) mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laporan laba rugi komprehensif ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.
15
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Aset keuangan utama Perusahaan meliputi kas dan setara kas dan piutang usaha. Piutang lain-lain diklasifikasikan dan dicatat sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006). Penyisihan atas jumlah yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Perusahaan tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat diidentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan dibawah catatan ini. Penghentian Pengakuan Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila: i. ii.
hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.
Penghentian Pengakuan Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari pembayaran yang diterima harus diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Penurunan Nilai Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan secara individual apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau terus diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
16
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Aset Keuangan (Lanjutan) Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi(lanjutan) Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat suku bunga efektif awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Perusahaan. Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Nilai kini atas estimasi arus kas masa datang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Jika pinjaman yang diberikan memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku. Liabilitas Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2006) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif, hutang dan pinjaman. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan selain yang diklasifikasikan sebagai hutang dan pinjaman. Perusahaan menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal. Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Liabilitas keuangan utama Perusahaan meliputi hutang jangka pendek dan jangka panjang, hutang usaha dan lain-lain, dan biaya masih harus dibayar.
17
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) r. Instrumen Keuangan (Lanjutan) Liabilitas Keuangan Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan) a.
Hutang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga Setelah pengakuan awal, hutang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Pada tanggal laporan posisi keuangan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba atau rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai bagian dari "Beban Bunga dan Keuangan Lainnya" dalam laporan laba rugi komprehensif.
b.
Hutang Liabilitas untuk hutang usaha dan hutang lain-lain lancar, dan biaya masih harus dibayar dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.
Penghentian Pengakuan Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. s. Penggunaan saldo laba berdasarkan keputusan rapat Umum Pemegang Saham Sebelum tahun 2009, penggunaan saldo laba ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) meliputi pembagian dividen dan penyisihan atas cadangan umum namun tidak termasuk untuk dana program kemitraan dan bina lingkungan (“PKBL”). Sejak tahun 2009, penggunaan saldo laba berdasarkan RUPS meliputi pembagian dividen, PKBL, dan penyisihan atas cadagan umum. Realisasi PKBL sesuai dengan keputusan RUPS tahun buku 2010 Perusahaan sebesar Rp15.194.634 dicatat sebagai pengurang saldo laba dalam laporan perubahan ekuitas tahun 2011 (2010: Rp6.014.238) t. Informasi segmen Informasi segmen disajikan berdasarkan segmen usaha yang teridentifikasikan. Suatu segmen usaha adalah suatu unit usaha yang dapat dibedakan dan menyediakan produk dan jasa yang berbeda dan dikelola secara terpisah. Informasi segmen dibuat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam mempersiapkan dan menyajikan laporan keuangan.
18
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) u. Laba bersih per saham Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah tertimbang saham ditempatkan dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan. v. Restrukturisasi entitas sepengendali Sesuai dengan PSAK No. 28, “Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali” yang diterapkan oleh Perusahaan sejak tanggal 11 Maret 1996, transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali, berupa pengalihan aset, liabilitas, saham atau instrument kepemilikan lainnya yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu kelompok usaha yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi demikian tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi seluruh kelompok perusahaan ataupun bagi entitas individual dalam kelompok perusahaan tersebut. w. Penerapan standar akuntansi baru yang berlaku 1 januari 2011 Perusahaan melakukan penerapan revisi standar-standar akunatansi keuangan yang berlaku efektif 1 Januari 2011 yang relevan dengan operasi Perusahaan. Pengadopsian standar baru ini mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi di area-area berikut dan mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
PSAK 1 (Revisi 2009), Penyajian Laporan Keuangan Standar ini menyebabkan perubahan format dan isi laporan keuangan, mencakup perubahan – perubahan terminologi akuntansi dalam laporan keuangan. Perusahaan telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar revisian
PSAK 7 (Revisi 2009), Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi Standar ini memperluas definisi dari pihak-pihak berelasi dan mewajibkan pengungkapan transaksi, saldo dan juga komitmen diantara pihak-pihak berelasi. Standar ini juga mewajibkan pengungkapan kompensasi secara total dan untuk setiap kategori kompensasi yang diberikan kepada personil manajemen kunci. Perusahaan telah mengevaluasi hubungan dengan pihak-pihak berelasi dan telah melakukan pengungkapan sesuai dengan standar revisian
19
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2.
KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) w. Penerapan standar akuntansi baru yang berlaku 1 januari 2011(lanjutan) Standar-standar baru dan revisian dibawah ini juga telah diadopsi dalam laporan keuangan. Pengadopsian atas standar-standar dibawah ini tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan tetapi mungkin berdampak pada transaksi dan perikatan di masa depan : PSAK 2 (Revisi 2009), Laporan Arus Kas PSAK 3 (Revisi 2010), Pelaporan Keuangan Interim PSAK 4 (Revisi 2009), Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri PSAK 5 (Revisi 2009), Segmen Operasi PSAK 8 (Revisi 2010), Kejadian setelah Tanggal Pelaporan PSAK 12 (Revisi 2009), Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama PSAK 15 (Revisi 2009), Investasi pada Entitas Asosiasi PSAK 19 (Revisi 2010), Aset Tak Berwujud PSAK 22 (Revisi 2010), Kombinasi Bisnis PSAK 23 (Revisi 2010), Pendapatan PSAK 25 (Revisi 2009), Kebijkan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan Mendasar PSAK 48 (Revisi 2009), Penurunan Nilai Aset PSAK 57 (Revisi 2009), Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi PSAK 58 (Revisi 2009), Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual Dan Operasi Yang Dihentikan ISAK 7 (Revisi 2009), Konsolidasi – Entitas Dengan Tujuan Tertentu ISAK 9, Perubahan Atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi Dan Liabilitas Serupa ISAK 10, Loyalitas Pelanggan ISAK 11, Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik ISAK 12, Pengendalian Bersama Entitas ISAK 14, Aset Tak Berwujud – Biaya Situs Web ISAK 17, Laporan Keuangan Interim dan Penurunan Nilai
20
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 3.
KAS DAN SETARA KAS 2011 Kas Kas di bank Rekening Rupiah: PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia - Syariah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Agroniaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Bengkulu PT Bank Sumatera selatan PT Bank lampung Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero))
Rekening Dolar Amerika Serikat: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2011: US$ 4.523.521 ; 2010: US$ 27.343.264) PT Bank Bukopin Tbk (2011: US$ 383; 2010: US$ 25.424) PT Bank BNI (Persero) Tbk (2011: US$ 587.454; 2010: nihil)
Deposito berjangka kurang dari tiga bulan: Rekening rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Perkreditan Rakyat Agroloka
2010
1.925.685
472.026
83.775.558 52.712.574 1.714.698 59.102.553 3.331.757 587.721 820.979 104.232 178.039 72.466 500.619 442.631
203.948.543 76.134.837 42.320.678 2.899.669 2.798.396 1.448.265 900.042 175.984 44.825 16.957 -
66.992
56.992
203.410.819
330.745.188
41.023.812
245.843.300
3.479
228.596
5.327.621
-
46.354.912
246.071.896
100.000.000 50.000.000 2.250.000
2.250.000
152.250.000
2.250.000
403.941.416
579.539.110
Kas diasuransikan terhadap risiko kerugian atas pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan asuransi sebesar Rp54.255.000 (2010: Rp117.515.000). Tingkat bunga deposito berjangka Rupiah kurang dari tiga bulan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, masing-masing sebesar 10%-10,25%. 21
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 4.
PIUTANG USAHA 2011
2010
Pihak ketiga: Vitra Commodoties Pte. Ltd PT Unilever Indonesia Ltd PT Sariwangi AEA Kong Wooi Tea Merchants PT Top Tea PT Indokarya Internusa PT Indoma Lainnya (dibawah Rp50.000)
22.858.523 596.651 239.462 212.603 104.990 28.980
928.274 197.758 528.011 190.502 111.239
Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu
24.041.209 -
1.955.784 -
24.041.209
1.955.784
Rincian piutang usaha berdasarkan umur (bulan) adalah sebagai berikut: 2011 Sampai dengan 3 bulan 3 bulan – 6 bulan 6 bulan – 1 tahun Lebih dari 1 tahun
2010
24.041.209 -
1.955.784 -
24.041.209
1.955.784
Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut: 2011 Dalam Dolar Amerika Serikat (2011: US$70.303 2010:US$149.253,31) Dalam Rupiah
2010
636.580 23.404.629
1.341.933 613.851
24.041.209
1.955.784
Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh saldo piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 akan tertagih, sehingga tidak perlu dibentuk penyisihan piutang raguragu. Piutang usaha sebesar dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang (Catatan 21)
22
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 5.
PIUTANG LAIN-LAIN 2011
2010
Piutang tebu rakyat Pinjaman pegawai Piutang proyek kemitraan Piutang penjualan tandan buah segar dan bibit Piutang kerja sama olah (KSO) Lainnya
777.271 8.871.115 3.901.687 52.132 2.561.440 25.615.999
12.336.988 7.910.665 5.519.433 978.568 121.371 22.850.641
Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu
41.779.644 (3.948.209)
49.717.666 (2.800.085)
37.831.435
46.917.581
Mutasi penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal Penambahan selama tahun berjalan Pemulihan penyisihan piutang ragu-ragu
2010
2.800.085 1.148.124
883.896 1.916.189 -
3.948.209
2.800.085
Piutang tebu rakyat merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani tebu yang digunakan sebagai modal kerja untuk budidaya tanaman tebu. Pelunasan atas pinjaman ini akan diterima Perusahaan dalam bentuk tebu pada saat dipanen. Piutang proyek kemitraan kelapa sawit merupakan bagian lancar atas pinjaman yang diberikan kepada petani sebagai modal untuk budidaya tanaman kelapa sawit. Pelunasan atas pinjaman ini akan diterima Perusahaan dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit petani kepada Perusahaan. Pembayaran atas piutang kemitraan akan mulai diterima Perusahaan pada tahun kelima dan akan dicicil oleh petani selama 60 (enam puluh) bulan. Piutang Kerja Sama Olah (KSO) merupakan piutang atas jasa pengolahan kelapa sawit milik pihak ketiga. Dalam kerjasama tersebut, pihak ketiga menitipkan TBS kepada Perusahaan untuk diolah, dengan membayar jasa pengolahan per kilogram TBS sesuai dengan tarif yang disepakati. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan piutang ragu-ragu memadai untuk menutup kerugian atas kemungkinan piutang lain-lain tak tertagih.
23
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 6.
PERSEDIAAN 2011 Persediaan barang jadi Karet Minyak sawit dan inti sawit Teh Gula dan tetes Persediaan barang gudang: Pupuk dan bahan kimia Suku cadang Bahan bakar dan pelumas Lainnya Tanaman semusim: Beban pembibitan tebu Beban pemupukan dan pemeliharaan Beban penggarapan tanah
Jumlah persediaan kotor Dikurangi: Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai lainnya
2010
113.844.817 6.946.677 14.985.544 6.812.052
95.649.836 3.486.111 11.028.958 33.509.164
142.589.090
143.674.069
148.142.860 21.795.843 13.112.816 928.510
83.053.124 5.234.868 7.773.812 13.471.681
183.980.029
109.533.485
31.127.040 489.325.081 99.537.264
33.455.688 409.480.194 51.083.395
619.989.385
494.019.277
946.558.504
747.226.831
946.558.504
(465.943) 746.760.888
Seluruh persediaan, kecuali tanaman semusim, telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah nilai pertanggungan asuransi pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 616.568.637 dan Rp 660.191.211. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan, mengingat persediaan Perusahaan ditempatkan di beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil. Persediaan dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang (Catatan 21). Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa penyisihan yang ada pada tanggal 31 Desember2010 memadai untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan penurunan nilai realisasi bersih.
24
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7.
PERPAJAKAN a.
Uang muka pajak 2011 Pajak penghasilan badan Klaim atas penagihan pajak Pajak pertambahan nilai
2010
262.765.205 80.789.700 39.755.400
204.321.727 49.762.742 34.585.605
383.310.305
288.670.074
Pajak penghasilan badan Saldo lebih bayar pajak penghasilan badan Perusahaan per 31 Desember 2010 terdiri dari: 2011 Pajak penghasilan badan – tahun 2011 Pajak penghasilan badan – tahun 2010 Pajak penghasilan badan – tahun 2009 Pajak penghasilan badan – tahun 2008
2010
48.060.079 75.997.279 77.087.233 61.620.614
65.613.880 77.087.233 61.620.614
262.765.205
204.321.727
Klaim atas penagihan pajak Sampai dengan 31 Desember 2011, Perusahaan telah menerima Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih dalam proses penyelesaian dengan rincian sebagai berikut: Catatan Keterangan Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Pasal 21 Pajak Penghasilan Badan Pajak Penghasilan Badan Pajak Pertambahan Nilai
39c 39c 39c 39d 39d 39d 39e 39e 39f 39g 39g
25
Tahun fiskal
Jenis Surat
2001- 2003 2001- 2003 2001- 2003 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009
SKPKB STP STP SKPKB STP STP SKPKB SKDJP SKPLB SKPLB STP
Jumlah 45.850.662 5.304.079 51.668.471 94.331.089 5.518.273 12.342.848 12.387.634 (8.466.692 ) (48.115.480 ) (76.965.552 ) 2.482.649
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7.
PERPAJAKAN a.
Uang muka pajak(lanjutan) Klaim atas penagihan pajak (lanjutan) Atas keputusan-keputusan tersebut, Perusahaan telah telah membayar secara tunai tagihan pajak PPN dan PPh 21 sebagai berikut: 2011 Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 Pajak Pertambahan Nilai eks KPP Metro Pajak penghasilan pasal 21 Dikurangi: telah dibebankan ditahun 2010
2010
65.475.320 17.233.249 12.387.634
51.681.612 12.387.634
95.096.203 (14.306.503)
64.069.246 (14.306.504)
80.789.700
49.762.742
Seluruh tagihan pajak telah dibayar oleh Perusahaan baik melalui pembayaran tunai maupun kompensasi dari kelebihan bayar pajak badan tahun 2008 dan 2009 serta pajak penghasilan pasal 21 tahun 2008. Sampai dengan 31 Desember 2011, Perusahaan belum menyetujui keputusan-keputusan tersebut. b.
Hutang pajak 2011 Pajak penghasilan pasal 21 Pajak penghasilan pasal 23 Pajak penghasilan pasal 25
26
2010
6.085.721 1.979.078 7.050.130
3.367.290 2.257.380 -
15.114.929
5.624.670
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7.
PERPAJAKAN (lanjutan) c.
Pajak penghasilan badan Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan hutang pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut: 2011 Laba sebelum pajak penghasilan
213.719.542
Beda tetap Kesejahteraan karyawan Pendapatan bunga yang dikenakan pajak final Beban pajak dan lain-lain
19.880.688 (3.050.982) 10.688.910
2010 344.996.185
18.559.043 (3.726.703) (2.609.257)
241.238.158
357.219.268
(16.623.051) (41.821.098) (1.543.349) (465.943) 1.148.124
5.363.091 (27.940.351) (1.484.272) 465.943 1.916.189
(36.037.053) 270.146
(19.738.791) -
146.165.934
315.801.077
Pajak penghasilan badan tahun berjalan dengan tarif yang berlaku
36.541.484
78.950.268
Dikurangi: Pajak penghasilan dibayar di muka Pasal 25 Pasal 22 Pasal 23
84.601.563 -
141.743.449 2.172.172 648.527
84.601.563
144.564.148
(48.060.079)
(65.613.880)
Beda temporer Penyusutan aset tetap dan aset tanaman telah menghasilkan Biaya imbalan jasa masa kerja Bagian laba bersih perusahaan asosiasi Penyisihan persediaan usang dan penurunan nilai Pengurangan biaya piutang ragu-ragu Biaya gaji yang dikapitalisir dalam aset tanaman belum menghasilkan Transaksi pembiayan aset tetap Penghasilan kena pajak
Lebih bayar pajak penghasilan badan
27
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7. PERPAJAKAN (lanjutan) d. Pajak penghasilan tangguhan Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:
31 Des 2010 Aset pajak tangguhan: Cadangan imbalan jasa masa kerja Aset tetap Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan penurunan nilai persediaan Penyertaan jangka panjang Aset tanaman belum menghasilkan Transaksi sewa pembiayaan aset tetap Jumlah
Jumlah
31 Des 2011
18.710.315 5.953.348 700.021 116.486 (1.408.026) (7.581.493)
(10.455.275 ) (4.155.760 ) 287.031 (116.486 ) (385.837 ) (9.009.263 ) 67.536
8.255.040 1.797.588 987.052 (1.793.863) (16.590.756) 67.536
16.490.651
(23.768.054 )
(7.277.403)
31 Des 2009 Aset/(liabilitas) pajak tangguhan: Cadangan imbalan jasa masa kerja Aset tetap Penyisihan piutang ragu-ragu Penyisihan penurunan nilai persediaan Penyertaan jangka panjang Aset tanaman belum menghasilkan
2011 Penghasilan (beban) pajak tangguhan pada laporan laba rugi komprehensif
2010 Penghasilan (beban) pajak tangguhan pada laporan laba rugi komprehensif
31 Des 2010
25.695.403 4.612.575 225.509 2.112.276 (706.269) (2.646.795)
(6.985.088 ) 1.340.773 474.512 (1.995.790 ) (701.757) (4.934.698 )
18.710.315 5.953.348 700.021 116.486 (1.408.026) (7.581.493)
29.292.699
(12.802.048)
16.490.651
28
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 7.
PERPAJAKAN (lanjutan) e. Rekonsiliasi antara jumlah beban (penghasilan) pajak dan jumlah yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut: 2011 Laba sebelum pajak penghasilan Pajak pada tarif yang berlaku Pengaruh pajak atas beban yang tidak diperkenankan /(penghasilan yang dikenakan pajak final): Jasa giro yang dikenakan pajak final Lain-lain
f.
213.719.542
344.996.185
53.429.885
86.249.045
(762.748 ) 7.642.401
Koreksi
(931.676 ) 3.987.447
60.309.538 -
89.304.816 2.447.500
60.309.538
91.752.316
Penghasilan (beban) pajak 2011 Pajak kini Pajak tangguhan
8.
2010
2010
(36.541.484) (23.768.054)
(78.950.268) (12.802.048)
(60.309.538)
(91.752.316)
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA LAINNYA 2011 Uang muka pada pemasok Uang muka santunan hari tua Sewa dibayar dimuka Lainnya
29
2010
3.972.010 3.704.575 745.924 23.541.105
28.362.530 4.879.502 1.108.946 15.689.042
31.963.614
50.040.020
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 9.
PIUTANG PIHAK – PIHAK BERELASI 2011 PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara II PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII PT Perkebunan Nusantara XIV Dana Pensiun Perkebunan Perusahaan asosiasi: PT Rajawali Nusantara Indonesia Lain-lain (dibawah Rp100 juta) Dikurangi: Penyisihan piutang ragu-ragu
2010
286.317 594.232 38.947 100.000 15.290.585 21.508.655
286.317 626.126 15.458 44.974 30.423 2.057 100.000 15.291.085 5.831.897
37.818.736
22.228.337
110.989 47.628
48.212 75.145
37.977.353 -
22.351.694 -
37.977.353
22.351.694
Penjelasan dari transaksi terkait piutang di atas lihat Catatan 36a dan 36c 10.
INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI Tahun 2011 Persentase kepemilikan PT Bio Industri Nusantara Dikurangi: Penurunan permanen nilai penyertaan
25%
Jumlah penyertaan awal tahun
Penambahan/ (pengurangan) penyertaan
5.632.102
-
-
-
5.632.102
-
Bagian laba/(rugi) bersih 2.464.935
2.464.935
Dividen (921.586 )
(921.586 )
Jumlah Penyertaan akhir tahun 7.175.451
7.175.451
Tahun 2010 Persentase kepemilikan PT Bio Industri Nusantara Dikurangi: Penurunan permanen nilai penyertaan
25%
Jumlah penyertaan awal tahun
Penambahan/ (pengurangan) penyertaan
4.147.830
-
-
-
4.147.830
30
-
Bagian laba/(rugi) bersih 2.160.158
2.160.158
Dividen (675.886 )
(675.886 )
Jumlah Penyertaan akhir tahun 5.632.102
5.632.102
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 10.
INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI (Lanjutan) Perusahaan memiliki 1.925 saham atau 25% dari seluruh saham PT Bio Industri Nusantara senilai Rp1.000/per saham. PT Bio Industri bergerak dalam bidang usaha pupuk.
11.
INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA Tahun 2011 Persentase kepemilikan Nilai penyertaan: Indoham PT Kharisma Pemasaran Bersama PT Riset perkebunan Nusantara
2,4% 6,7% 6,7%
Jumlah penyertaan awal tahun
Penambahan
Pengurangan
Jumlah penyertaan akhir tahun
368.753 1.000.000 50.000
-
-
368.753 1.000.000 50.000
1.418.753
-
-
1.418.753
-
-
-
1.418.753
-
-
Dikurangi: Penurunan permanen nilai penyertaan
1.418.753
Tahun 2010 Persentase kepemilikan Nilai penyertaan: Indoham PT Kharisma Pemasaran Bersama PT Riset Perkebunan Nusantara
2,4% 6,7% 6,7%
Jumlah penyertaan awal tahun
Penambahan
Pengurangan
Jumlah Penyertaan akhir tahun
368.753 1.000.000 50.000
-
-
368.753 1.000.000 50.000
1.418.753
-
-
1.418.753
-
-
-
1.418.753
-
-
Dikurangi: Penurunan permanen nilai penyertaan
1.418.753
Penyertaan saham pada Hamburg Indonesische Import Gesellschaft mbH (“Indoham”) adalah sesuai dengan surat eks-BKU PNP No. 871.WK.BK/A/U/175 tanggal 14 April 1975 dan No. 1554/ASS.PP/A/U/78 tanggal 30 Agustus 1978 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Indoham tangal 6 Agustus 1997 di Departemen Pertanian, Jakarta. Penyertaan saham pada PT Riset Perkebunan Nusantara adalah sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-713/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham seluruh PT Perkebunan Nusantara I (Persero) sampai dengan PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan PT RNI (Persero) mengenai Persetujuan Pendirian Perseroan Terbatas PT Riset Perkebunan Nusantara serta surat PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) No. 04.01/X/221/XI/2009 mengenai setoran modal PT Riset Perkebunan Nusantara.
31
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 11.
INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA (Lanjutan) Penyertaan saham pada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara adalah sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-674/MBU/2009 tanggal 30 September 2009 tentang perubahan bentuk Kantor Pemasaran Bersama PTPN menjadi Perseroan Terbatas. Pembayaran atas penyertaan modal saham PT Kharisma Pemasaran Bersama sebesar Rp1.000.000 dilaksanakan tanggal 21 Januari 2010.
12.
ASET TANAMAN PERKEBUNAN a.
Tanaman telah menghasilkan 2011 Saldo 31 Des 2010 Nilai perolehan tanaman: Karet Kelapa sawit Teh
Akumulasi penyusutan: Karet Kelapa sawit Teh
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo 31 Des 2011
440.788.124 551.208.484 30.496.970
-
(18.015.206 ) (5.626.616 ) -
90.484.999 95.500.533 -
513.257.917 641.082.401 30.496.970
1.022.493.578
-
(23.641.822 )
185.985.532
1.184.837.288
93.708.258 118.016.299 6.780.661
19.994.639 20.997.703 609.940
(13.744.119 ) (4.762.968 ) -
218.505.218
41.602.282
(18.507.087 )
(668.442) 519.305 149.137 -
803.988.360
99.290.336 134.770.339 7.539.738 241.600.413 943.236.875
2010 Saldo 31 Des 2009 Nilai perolehan tanaman: Karet Kelapa sawit Teh
Akumulasi penyusutan: Karet Kelapa sawit Teh
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo 31 Des 2010
363.746.900 521.256.330 23.434.584
-
(27.497.907 ) (15.815.111 ) -
104.539.131 45.767.265 7.062.386
440.788.124 551.208.484 30.496.970
908.437.814
-
(43.313.018 )
157.368.782
1.022.493.578
94.936.133 106.223.889 6.170.722
18.132.803 19.039.673 609.939
(19.360.678 ) (7.247.263 ) -
-
93.708.258 118.016.299 6.780.661
207.330.744
37.782.415
(26.607.941 )
-
218.505.218
701.107.070
803.988.360
32
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 12.
ASET TANAMAN PERKEBUNAN (lanjutan) a.
Tanaman telah menghasilkan (lanjutan) Pengurangan tanaman telah menghasilkan termasuk penghapusan untuk dilakukan penanaman kembali (replanting) dan pengalihan sebagian lahan kepada Pemerintah Provinsi Lampung seluas 350Ha. Total nilai buku pengurangan tanaman telah menghasilkan sebesar Rp5.134.726 dan nilai ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Lampung sebesar Rp4.440.000 sehingga rugi penghapusan tanaman sebesar Rp694.726 (2010: Rp10.620.002) dan degradasi tanaman menghasilkan menjadi tanaman belum menghasilkan dengan nilai buku sebesar Rp nihil (2010: Rp6.085.068).
b.
Tanaman belum menghasilkan Tanaman belum menghasilkan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan lahan perkebunan kelapa sawit, karet dan teh milik Perusahaan (lahan perkebunan inti) seperti pembersihan lahan, penanaman bibit, pemupukan, aktivitas pemeliharaan lainnya dan beban keuangan dari pinjaman yang berkaitan dengan pengembangan tanaman tersebut sampai areal perkebunan yang bersangkutan telah menghasilkan dan diakui sebagai tanaman menghasilkan (Catatan 2g). Perincian saldo biaya pengembangan lahan tersebut adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal Tambahan biaya pengembangan Degradasi dari tanaman menghasilkan Reklasifikasi Kapitalisasi beban keuangan (Catatan 34)
1.087.037.284 694.288.921
98.945.487
716.622.070 461.418.774 6.085.068 7.314.627 52.965.527
1.880.271.692
1.244.406.066
-
Dikurangi: Reklasifikasi ke tanaman menghasilkan
(185.985.532)
Ditambah: Pembibitan
33
2010
(157.368.782)
1.694.286.160 46.123.569
1.087.037.284 49.882.213
1.740.409.729
1.136.919.497
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13.
ASET TETAP 2011 Pemilikan langsung Biaya perolehan Akumulasi penyusutan Nilai buku pemilikan langsung
2010
2.686.558.301 (1.362.721.915)
2.288.497.516 (1.196.841.878)
1.323.836.386
1.091.655.638
Aset sewa pembiayaan Biaya perolehan Akumulasi penyusutan
65.329.680 (2.987.715)
-
Nilai buku pemilikan langsung
62.341.965
-
Pemilikan langsung Biaya perolehan Akumulasi penyusutan Jumlah nilai buku
2.751.887.981 (1.365.709.630)
2.288.497.516 (1.196.841.878)
1.386.178.351
1.091.655.638
Rincian aset tetap adalah sebagai berikut: Pemilikan langsung 2011 Saldo 31 Des 2010 Nilai perolehan: Tanah Bangunan Mesin dan instalasi pabrik Jalan, jembatan dan saluran Peralatan angkut Peralatan pertanian Peralatan lainnya Bangunan dan prasarana dalam pembangunan Jumlah nilai perolehan Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin dan instalasi pabrik Jalan, jembatan dan saluran Peralatan angkut Peralatan pertanian Peralatan lainnya
Penambahan
Pengurangan
Reklasifikasi
Saldo 31 Des 2011
78.680.243 253.577.883 1.411.000.844 192.741.304 81.830.962 168.892.626 62.120.254
14.371.964 47.310.333 221.006.955 33.524.914 15.971.031 14.315.480 10.447.131
(4.324.770 ) (3.000 ) (682.290 ) (19.880 ) (303.556 )
14.087.979 1.110.724 15.743.314 4.434.432 -
107.140.186 301.998.940 1.643.426.343 230.697.650 97.119.703 183.188.226 72.263.829
2.248.844.116
356.947.808
(5.333.496 )
35.376.449
2.635.834.877
39.653.400
69.314.445
(140.410 )
(58.104.011 )
50.723.424
2.288.497.516
426.262.253
(5.473.906 )
(22.727.562 )
2.686.558.301
159.325.519 771.454.934 57.562.143 50.374.216 154.585.093 3.539.973
8.892.071 119.465.665 10.970.087 7.418.910 14.683.958 6.700.024
(1.629.927 ) (305.926 ) (19.880 ) (294.945 )
(32.005.729 ) 32.005.729
168.217.590 889.290.672 68.532.230 57.487.200 137.243.442 41.950.781
1.196.841.878
168.130.715
(2.250.678 )
1.091.655.638
-
1.362.721.915 1.323.836.386
34
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13.
ASET TETAP (lanjutan) Pemilikan langsung 2010 Saldo 31 Des 2009 Nilai perolehan: Tanah Bangunan Mesin dan instalasi pabrik Jalan, jembatan dan saluran Peralatan angkut Peralatan pertanian Peralatan lainnya
Penambahan
Saldo 31 Des 2010
Reklasifikasi
41.701.293 232.064.864 1.023.536.027 155.558.285 53.210.820 146.713.522 39.815.433
625.000 14.771.981 199.963.421 33.500.968 4.417.756 23.276.652 10.640.709
(1.862.065 ) (4.733.019 ) (1.681.513 ) (1.088.873 ) -
36.353.950 8.603.103 192.234.415 3.682.051 25.883.899 (8.675 ) 11.664.112
78.680.243 253.577.883 1.411.000.844 192.741.304 81.830.962 168.892.626 62.120.254
(9.365.470 )
278.412.855
2.248.844.116
1.692.600.244
287.196.487
Bangunan dan prasaran dalam pembangunan
101.023.200
224.357.682
Jumlah nilai perolehan
1.793.623.444
511.554.169
150.155.383 691.771.285 48.654.782 47.911.427 106.496.253 31.404.351 1.076.393.481
Akumulasi penyusutan: Bangunan Mesin dan instalasi pabrik Jalan, jembatan dan saluran Peralatan angkut Peralatan pertanian Peralatan lainnya
Pengurangan
(285.727.482 )
39.653.400
(9.365.470 )
(7.314.627 )
2.288.497.516
11.032.201 84.036.200 8.907.361 4.112.708 17.139.946 4.173.388
(1.862.065 ) (4.352.551 ) (1.649.919 ) (1.088.872 ) -
32.037.766 (32.037.766 )
159.325.519 771.454.934 57.562.143 50.374.216 154.585.093 3.539.973
129.401.804
(8.953.407 )
717.229.963
-
-
1.196.841.878 1.091.655.638
Aset sewa pembiayaan 2011 Alat angkut Nilai perolehan: Saldo 31 Desember 2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi
65.329.680 -
Saldo 31 Desember 2011
65.329.680
Akumulasi penyusutan: Saldo 31 Desember 2010 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi
2.987.715 -
Saldo 31 Desember 2011
2.987.715 62.341.965 35
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 13.
ASET TETAP (lanjutan) Tanah yang digunakan untuk operasi Perusahaan termasuk tanah untuk tanaman telah menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan, pada tanggal laporan posisi keuangan dikuasai oleh Perusahaan dan manajemen berkeyakinan bahwa penguasaan tersebut akan terus berlanjut. Penyusutan aset tetap, amortisasi tanaman telah menghasilkan dan beban tangguhan hak atas tanah yang dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 Penyusutan/amortisasi Aset tetap Beban tangguhan hak atas tanah (Catatan 14) Tanaman telah menghasilkan (Catatan 12a)
Dibebankan ke akun: Beban pokok penjualan Biaya umum dan administrasi
2010
171.118.430 2.570.729 41.602.281
129.401.804 2.512.698 37.782.415
215.291.440
169.696.917
212.325.967 2.965.473
166.463.229 3.233.688
215.291.440
169.696.917
Aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan sebesar Rp2.033.406.961 pada tanggal 31 Desember 2011 (2010: Rp454.669.060) cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan, mengingat aset tetap Perusahaan terletak di beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil. Bangunan dan prasarana dalam pembangunan terdiri dari pembangunan sarana dan prasarana sebesar Rp20.994.991 (2010: Rp23.398.755), pembangunan pabrik sebesar (2010: nihil), tanaman ulang Rp26.760.158 (2010: nihil) serta beban-beban pengurusan tanah sebesar Rp2.968.275 (2010: Rp16.254.645) Sebagian tanah dan beberapa bangunan tertentu dijadikan jaminan untuk pinjaman jangka pendek (Catatan 15) dan pinjaman jangka panjang (Catatan 21)
36
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 14.
ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 2011 Beban ditangguhkan hak atas tanah Piutang kemitraan kelapa sawit (Catatan 5) Beban kebun tebu bibit (KTB) Aset lainnya Dikurangi: Akumulasi amortisasi beban ditangguhkan atas tanah
2010
87.116.545 8.854.468 8.714.352 2.845.275
59.718.603 5.004.127 7.514.421 4.842.066
107.530.640
77.079.217
(14.027.712)
(11.456.983)
93.502.928
65.622.234
Beban ditangguhkan hak atas tanah termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan diamortisasi selama umur hak atas tanah tersebut. Amortisasi atas beban tangguhan hak atas tanah selama tahun 2011 adalah sebesar Rp Rp2.570.729 (2010: Rp2.512.698). Beban kebun tebu bibit (KTB) merupakan beban tangguhan dalam rangka persiapan pembibitan yang akan menjadi beban kebun tebu giling (KTG) dalam 2 (dua) tahun mendatang.
15.
PINJAMAN JANGKA PENDEK 2011 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
2010
125.854.221
23.288.422
125.854.221
23.288.422
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk revolving credit facility, dengan batas maksimum sebesar Rp150.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan dan atau menjamin pembelian pupuk atau bahan baku dan sarana produksi di lingkup unit usaha Perusahaan. Bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah sebesar 13% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit investasi, berupa: 1. Tanah seluas 41.414 m2 dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 211 tanggal 29 Desember 1983, No. 203 tanggal 4 Mei 1983, dan No. 193 tanggal 5 Februari 1993, beserta bangunan di atasnya berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Palembang dengan nilai jaminan sebesar Rp10.000.000; 2. Tanah seluas 1.056.250 m2 dengan SHGB No. 2 tanggal 3 Oktober 1995 dengan nilai jaminan sebesar Rp137.500.000 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara; 3. Tanah seluas 38.191.292 m2 dengan SHGU No 21 tanggal 24 Oktober 1995 dengan total nilai jaminan sebesar Rp11.000.000 berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara;
37
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 15.
PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)
16.
4.
Tanah seluas 4.272,8 Ha berikut kebun kelapa sawit, pabrik pengolahan, kantor, gudang dan mess yang berlokasi di Desa Sinar Banten Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai jaminan sebesar Rp100.000.000;
5.
Tanah seluas 3.055,71 Ha berikut kebun karet, pabrik, pengolahan karet, kantor, gudang, mess berlokasi di Desa Air Batu Musi Landas, Kabupaten Muba Sumatera Selatan, Persediaan dan bahan baku (antara lain pupuk, bahan kimia) dan barang jadi dengan nilai jaminan sebesar Rp275.000.000.
HUTANG USAHA Hutang usaha merupakan hutang kepada pemasok dalam mata uang Rupiah yang timbul dari pembelian dengan rincian sebagai berikut: 2011 2010 Pupuk Konstruksi Bahan bakar minyak Kimia Umum
17.
204.702.410 154.313.214 11.337.664 9.337.614 222.371.827
78.900.214 20.685.635 3.682.367 13.539.890 147.010.416
602.062.729
263.818.522
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 2011 Bonus Gaji Bunga pinjaman Biaya tanaman ulang Tantiem Biaya pakaian kerja Jasa professional Lainnya
2010
36.591.858 31.965.617 9.898.664 6.369.138 4.609.666 993.504 685.000 17.559.769
71.935.950 21.025.433 8.158.188 16.872.728 5.000.000 322.333 622.727 4.449.851
108.673.216
128.387.210
Berkaitan dengan tahun buku 2011, manajemen telah mengestimasi jumlah bonus sebesar 1 (satu) bulan gaji karyawan tetap (2010: dua bulan gaji karyawan tetap) .
38
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 18.
UANG MUKA DARI PELANGGAN 2011 Karet New Continent Entreprise Wilson Global Trade Pte. Ltd. Tong Teik Pte. Ltd. PT Jaya Tropical Lanesborough Investment Pte. Ltd Chudickson Trading (Co) Pte. Ltd Vitra Commodoties Pte. Ltd Lainnya (dibawah Rp50.000) Teh PT Indoma PT Van Rees Indonesia PT Unilever Indonesia L. Elink Schuurman (Thee) BV. Lainnya (dibawah Rp50.000) Kelapa sawit: CV Aman Jaya PT Bina Karya Prima PT Indokarya PT Tunas Baru Lampung PT Musim Mas Lain-lain
2010
56.457.827 23.050.404 21.768.897 9.672.621 4.390.401 2.542.439 194.192
7.742.278 12.314.003 3.506.654 10.056.964 24.764.086 6.840.470
118.076.781
65.224.455
254.126 63.953 907.139
225.592 20.993 176.460
1.225.218
423.045
42.877.148 340.982 113.741
1.782.300 127.711 31.890.030 8.030.100 7.772.730 60.804
43.331.871
49.663.675
162.633.870
115.311.175
Rincian uang muka dari pelanggan berdasarkan mata uang asing adalah sebagai berikut: 2011 Dalam Dolar Amerika Serikat US$10.690.363 (2010: US$7.358) Dalam Rupiah
39
2010
97.064.247 65.569.623
66.155.778 49.155.397
162.633.870
115.311.175
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 19.
LIABILITAS LANCAR LAINNYA 2011 Pembelian TBS, bahan olah karet (Bokar), dan tebu dari pihak ketiga KKP PKBL PT Bukit Asam (Persero) Koperasi Karyawan Ruwa Jurai Uang jaminan dari kontraktor dan kompensasi lahan Pengobatan karyawan Penebangan dan pengangkutan Hutang bagi hasil Titipan koperasi dan karyawan Lainnya
20.
2010
33.424.595 24.065.461 12.171.930 7.509.539 6.860.151 3.398.761 1.311.985 1.178.193 8.786.551
33.575.320 4.295.522 5.964.545 11.741.545 1.653.444 3.067.845 22.644.593 325.697 9.716.009
98.707.166
92.984.520
HUTANG KEPADA PIHAK – PIHAK BERELASI 2011 Perusahaan afiliasi PT Perkebunan Nusantara III PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII
Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Yogyakarta Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Pusat Penelitian Karet Sungai Putih Lembaga Penelitian Sembawa Palembang Lainnya (dibawah Rp200 juta)
3.011 2.570 262.474 141.098 12.979 1.411.662 393.540 54.589 -
2.139 1.720.916 1.576.050 182.075 84.251
2.281.923
3.565.431
1.907.761 4.623.087 522.862 310.322 660.143
2.513.355 3.199.716 4.029.348 119.680 650.322 392.477
8.024.175
10.904.898
10.306.098
14.470.329
Penjelasan dari transaksi sehubungan dengan hutang di atas lihat catatan 36b.
40
2010
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG 2011 Hutang bank: Kredit Modal Kerja Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Agroniaga PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Agroniaga Tbk Dikurangi: Biaya provisi Ditambah: Amortisasi biaya provisi
Hutang Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah RI – Rehabilitasi PIR
Dikurangi: Bagian lancar
41
2010
175.000.000 40.771.141 30.000.000 22.181.904
200.000.000 21.625.955 45.093.165
267.953.045
266.719.120
1.209.425.914 748.814.041
529.078.751 490.858.076
348.000.000 229.570.530 23.481.748
348.000.000 237.200.242 34.625.953
2.559.292.233 (8.280.000) 1.087.640
1.639.763.022 (2.500.000) 1.105.002
2.552.099.873
1.638.368.024
5.114.026
5.114.026
2.825.166.944 (428.928.418)
1.910.201.170 (200.813.614)
2.396.238.526
1.709.387.556
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) KREDIT MODAL KERJA PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dalam bentuk revolving credit facility, yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp200.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% (2010: 10% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan: 1. Persediaan barang dan piutang dagang yang diikat secara fidusia, masing-masing dengan nilai pengikatan sebesar Rp153.000.000 dan Rp8.123.000 atau nilai keduanya setara dengan 80,56% dari limit kredit; 2. Tanah dan bangunan seluas 3.774,3 Ha dengan sertifikas hak guna usaha (“SHGU”) No. 3/Bergen, 1.544,14 Ha dengan SHGU No. 4/Way Berulu dan 3.252,9 Ha dengan SHGU No. 2/KD yang ketiganya berlokasi di Lampung Selatan – Propinsi Lampung yang telah diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp59.359.000, dan; 3. Terdapat penambahan jaminan di perjanjian perpanjangan tahun 2009 yaitu SHGU No. 32/Sindang Sari dan SHGU No. 01 terletak di Kecamatan Tanjung Batu/Inderalaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan. Perpanjangan kredit terakhir dengan surat No. CBG.AGB/SPPK/D4.021/2010, jangka waktu pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 7 Agustus 2012.
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)) Pinjaman dari Indonesia Eximbank merupakan fasilitas kredit modal kerja ekspor dalam mata uang Rupiah, yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja komoditi karet dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun yang ditinjau setiap 3 (tiga) bulan dan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan kebun karet seluas 5.580,22 Ha dan pabrik karet di Unit Usaha Tulung Buyut yang terletak di Desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, Propinsi Lampung, beserta sarana pelengkap, alat berat, kendaraan, tanah cadangan, bibit karet, mesin, dan peralatan dengan total nilai jaminan sebesar Rp 137.397.000. Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No. BS.0229/MDI/12/2010, jangka waktu pinjaman dua (2) tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2012.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp100.000.000 yang digunakan untuk pembelian Tandan Buah Segar (TBS) bahan dasar CPO, tebu dan Bahan Olah Karet dari Petani Plasma dan pihak ketiga. Bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah sebesar 10,5% per tahun (2010: 11% per tahun). 42
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Modal Kerja (lanjutan) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit investasi, berupa: 1. Tanah seluas 3.819,13 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) No. 21 berlokasi di Desa Gunung Katun, Kabupaten Lampung dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000; 2. Tanah dengan SHGU No. 7/SK.S (8 Desa) seluas 6.657,60 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2012 dengan nilai agunan sebesar Rp23.000.000; 3. SHGU No. 10 tanggal 31 Desember 2019 seluas 895 Ha berlokasi di Desa Kota Napal, Kabupaten Lampung Utara dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000. 4. SHGB No.2 tertanggal 3 Oktober 2025 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara seluas 105,63 Ha, bangunan pabrik dan emplasmen dalam lingkungan pabrik gula Bunga Mayang, sarana dan prasarana pada pabrik gula Bunga Mayang, mesin dan peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp270.000.000; 5. Kendaraan dan alat berat pada pabrik gula Bunga Mayang dengan nilai agunan sebesar Rp42.000.000. 6. Bagian dari proyek investasi seperti: pompa air, peralatan litbang, mesin dan peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp321.000.000. Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No. R.11.256-ADK/DKR/07/2010, jangka waktu pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2012.
PT Bank Agroniaga Tbk Pinjaman dari PT Bank Agroniaga Tbk merupakan fasilitas pinjaman modal kerja dengan batas maksimum sebesar Rp50.000.000 yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perusahaan. Bunga yang dikenakan untuk pinjaman ini adalah sebesar 11,5% per tahun. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa tanah seluas 4.984,41 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (“SHGU”) No. 16/Rejosari, beserta bangunan di atasnya berlokasi di Lampung Selatan – Propinsi Lampung. Perpanjangan kredit terakhir dengan dengan surat No 01/Dir.01-OL/V/2010, jangka waktu pinjaman dua tahun sehingga pinjaman ini dikelompokkan kedalam pinjaman jangka panjang. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2012.
43
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk a.
Fasilitas kredit investasi dengan batas maksimum sebesar Rp500.000.000 yang akan digunakan untuk investasi tanaman karet dan kelapa sawit berdasarkan surat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Perserso) Tbk No. CBG.PSP/SPPK/028/2008 tanggal 23 Desember 2008. Pinjaman ini juga dapat digunakan untuk investasi non-tanaman serta perlunasan Obligasi Seri A dan syariah Mudharabah sebesar Rp290.000.000 Pinjaman ini dikenakan bunga mengambang sebesar 13,25% per tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah SHGU No. 4/Way Berulu, SHGU No. 3/Bergen, SHGU No. 1/Betung Krawo, SHGU No. 8/Ketahun, SHGU No. 4/Padang Pelawi, SHGU No. 1/Betung Krawo, SHGU No. 41, 41, 52 dan 54, SHGU No. 0006/Talo Pino. Pinjaman ini dibayar setiap tanggal 23 akhir triwulan mulai tahun 2009 dan akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2015. Keseluruhan kredit sudah dicairkan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp320.000.000 (2010: Rp400.0000.000) dengan tingkat bunga 10,05% per tahun (2010: 10,5% per tahun). Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 110%, DER maksimal 250% dan DSCR minimal 120%, tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur lain.
b.
Fasilitas kredit investasi berdasarkan Perjanjian Kredit No. PK-CRO/040/PK-KI/2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ratih Gondokusumo Siswono, S.H., dengan akta No. 01 tanggal 1 April 2008 dengan batas maksimum sebesar Rp356.856.000 yang akan digunakan untuk proyek revitalisasi Pabrik Gula Cinta Manis. Tahun 2009, berdasarkan perjanjian kredit No. CBG.AGB/SPPK/DH12.053/2009 tanggal 1 Mei 2009, plafon pinjaman mengalami kenaikan dari Rp356.856.000 menjadi Rp405.122.000. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa aset tetap yang dibiayai dengan fasilitas kredit tersebut dan tanah SHGU No. 1 seluas 6.512, 42 Ha berikut mesin pabrik dan peralatan, bangunan pabrik dan emplasemen Pabrik Gula Cinta Manis yang berlokasi di Desa Burai, Tanjung Baru, Senuro, Meranjat, Tanjung Lalang, Sentul, Tebing Gerinting dan Desa Tanjung Sejaro, Propinsi Sumatera Selatan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp89.425.914 (2010: Rp117.123.575) dengan tingkat bunga 10,05% per tahun (2010: 10,5% per tahun). Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga debt equity ratio maksimal sebesar 250% dan tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur lain, melakukan merger, pengambilalihan atau peleburan dengan pihak lainnya.
44
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) c.
Fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan dan energy (“KKPE”) – Tebu diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. 713/KRT/01/2008 tanggal 1 April 2008. Fasilitas pinjaman ini diberikan kepada petani di lingkungan pabrik gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan pengembangan budi daya tanaman tebu dengan tingkat bunga sebesar 8% per tahun untuk tahun 2010 dan 2009. Perjanjian ini dilaksanakan untuk 2 (dua) periode Masa Tahun Tanam (“MTT”) yaitu MTT 2008/2009 dan MTT 2009/2010. Kelompok tani memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menarik dan memindahbukukan dana pinjaman dari rekening Perusahaan kepada kelompok tani yang memperoleh fasilitas pinjaman tersebut. Fasilitas kredit ini tidak memiliki batas waktu, kecuali untuk setiap kredit yang diberikan kepada petani penerima kredit ini, yaitu selama satu tahun dan Perusahaan berkewajiban untuk menarik cicilan dari petani penerima kredit tersebut dan menyetorkannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Dalam perjanjian ini tidak terdapat persyaratan pembatasan tindakan Perusahaan (negative covenant). Pinjaman serta beban pinjaman lainnya seperti beban bunga dan beban administratif penarikan pinjaman akan dibayar oleh kelompok tani penerima fasilitas pinjaman kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melalui Perusahaan. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 17 Oktober 2011 (2010: Rp11.955.176 untuk MTT 2009/2010).
d.
Fasilitas Kredit Investasi (KI) merupakan pinjaman non revolving diselenggarakan berdasarkan surat persetujuan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk NO. CBG.AGB/SPPK/030/2011 tanggal 24 Maret 2011, dengan batas maksimum Rp. 600.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai replanting pemeliharaan TBM kelapa sawit dan karet tahun anggaran 2011. Pinjaman ini terbagi dalam Trance A dengan limit Rp 400.000.000 dan Trance B dengan limit Rp. 200.000.000 dan seluruh pinjaman tersebut telah dicairkan. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan seluruh obyek yang dibiayai dengan fasilitas KI, atas tanah SHGU dan yang dalam proses SHGU berikut tanaman, pabrik, bangunan dan sarana / prasarana lain yang berdiri diatasnya yang menjadi agunan kredit PT Bank Mandiri Tbk. Pinjaman ini dibayar setiap tanggal 23 akhir triwulan mulai tahun 2011 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp. 600.000.000 (2010: Nihil). Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 105%, Leverage maksimal 300% dan DSCR minimal 110% dan cover bade maksimal 70%. Tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur lain. Selain itu Perusahaan juga tidak boleh menerima pinjaman dari bank/kreditur lain, melakukan penggantian pemegang saham, penggantian direksi dan dewan komisaris tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank.
45
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (lanjutan) e.
Fasilitas Kredit Investasi (KI) merupakan kredit non revolving dengan batas maksimum Rp200.000.000 yang digunakan untuk membiayai investasi/capex sesuai dengan RUPS RKAP tahun 2011 berdasarkan surat perjanjian dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG.AGB/SPPK/138/2011 tanggal 13 Desember 2011. Pinjaman ini dibayar setiap tanggal 23 akhir triwulan sejak penandatanganan kredit. Jangka waktu kredit ini adalah 10 tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 31 Desember 2021, seluruh plafon sudah dicairkan pada tahun 2011. Pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa aset tetap unit usaha Pabrik Gula Cinta Manis terdiri dari bangunan pabrik, mesin dan peralatan pabrik kantor. Gudang, rumah, sarana dan prasaranan pabrik dan tanah, SHGU No.1 seluas 6.512,42 Ha a.n PTPN VII, yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Illir, Sumatera Selatan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah Rp200.000.000 (2010: Nihil) dengan tingkat bunga 10% per tahun. Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa Perusahaan harus menjaga rasio Perusahaan yang meliputi current ratio minimal 100%, Leverage maksimal 300% dan DSCR minimal 100% dan cover bade maksimal 70%. Tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan memindahtangankan barang jaminan, bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman dari kreditur lain.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terdiri dari: a.
Fasilitas kredit investasi yang diperoleh tanggal 14 Maret 2003 sebesar Rp32.500.000 dan dikenakan bunga sebesar 10,25% (2010: 11%) per tahun. Pinjaman ini digunakan sebagai pendanaan tambahan untuk pemeliharaan dan pembangunan serta peremajaan bangunan pabrik kelapa sawit, karet, teh dan gula. Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman yang berakhir pada tanggal 13 Maret 2012. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.015.625 (2010: Rp5.078.125).
b.
Fasilitas kredit yang merupakan tambahan fasilitas pinjaman di atas sesuai dengan Perjanjian Kredit tanggal 16 September 2005, untuk pendanaan investasi tanaman dengan batas maksimum kredit sebesar Rp68.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun (2010: 11% per tahun), serta untuk pendanaan investasi non-tanaman dengan batas maksimum kredit sebesar Rp57.000.000 dan dikenakan bunga sebesar 11% per tahun (2009: 12% per tahun). Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman, yaitu untuk fasilitas kredit investasi tanaman akan berakhir pada tanggal 15 September 2018 dengan masa tenggang (grace period) selama 36 bulan dan untuk fasilitas kredit non-tanaman akan berakhir pada 15 September 2014 dengan masa tenggang (grace period) selama 12 bulan. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp62.010.000 (2010: Rp75.990.000).
46
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) b.
Pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa: 1.
2.
Hasil perkebunan yang dipanen berupa kelapa sawit, karet mentah, teh dan tebu dan yang diproses serta siap jual, berupa minyak sawit, inti sawit, bungkil inti sawit, slab, blanket, karet, gula pasir dan tetes sebesar maksimum kredit yang diberikan; Perumahan dinas, mess karyawan, dan prasarana di atas tanah dengan SHGB No. 193, No. 211 dan No. 203 untuk lahan seluas 41.414 m2 berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, perkebunan tebu dan asetnya di atas tanah SHGU No. 01 seluas 6.512,4 Ha berlokasi di desa Burai; bangunan pabrik gula, kantor, gudang dan mess karyawan dan aset lainnya di atas tanah SHGU No. 2 seluas 105,62 Ha berlokasi di desa Tulang Bawang; tanah dan aset lainnya di atas tanah SHGU No. 21 seluas 3,819,13 Ha berlokasi di Desa Kantun Malai, pabrik pengolahan karet, kebun karet, mess karyawan diatas tanah SHGU No. 2 seluas 4.272,8 Ha berlokasi di Desa Sinar Banten, kebun karet, pabrik pengolahan karet, kantor, gudang, dan mess karyawan berlokasi di Desa Sinar Banten, kebun karet, pabrik pengolahan karet, kantor, gudang dan mess karyawan berlokasi di Desa Air Batu Musi di atas tanah seluas 3.054,86 Ha yang kepemilikannya didasarkan pada surat keputusan Departemen Dalam Negeri No. SK. 10/HGU/DA/77.
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengadakan penggabungan usaha dengan pihak lain, mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan, memindahkan bentuk atau status hukum Perusahaan kepada pihak pemegang saham dan kepada pihak lain, melunasi pinjaman kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, menerima pinjaman dari pihak ketiga kecuali jika pinjaman tersebut berkaitan transaksi dagang, membuka kantor cabang dan perwakilan baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, mengikat diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan, membubarkan Perusahaan atau minta dinyatakan pailit, memelihara current ratio tidak kurang dari 1,20 kali, memelihara debt to equity tidak lebih dari 2,20 kali dan mengubah susunan pengurus, direksi dan komisaris Perusahaan. c.
Fasilitas kredit investasi yang diperoleh tanggal 29 Oktober 2009 dengan jumlah maksimum sebesar Rp450.000.000 terdiri dari Rp380.000.000 pinjaman pokok dan Rp70.000.000 pinjaman IDC dan dikenakan bunga sebesar 10,25% per tahun (2010: 11% per tahun). Pinjaman ini digunakan sebagai pendanaan tambahan untuk pembiayaan investasi penanaman ulang tanaman perkebunan (non-tebu) dan non-tanaman (infrastructure) di lingkup unit-unit usaha. Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman yang berakhir pada tanggal 29 Oktober 2019. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp435.788.417 (2010: Rp409.789.951).
47
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) c.
Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit modal kerja. Jaminan yang dijaminkan antara lain: 1.
2.
3. 4.
Tanah seluas 41.414 m2 dan gedung dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No. 211 tanggal 29 Desember 1983, No. 203 tanggal 4 Mei 1983, No. 193 tanggal 5 Februari 1993, beserta bangunan diatasnya berlokasi di Kecamatan Talang Kelapa, Palembang telah diikat dengan nilai jaminan sebesar Rp10.000.000; Tanah seluas 1.056.250 m2 dengan SHGB No. 2 tertanggal 3 Oktober 1995 telah diikat dengan nilai jaminan sebesar Rp137.500.000 berlokasi di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara, tanah seluas 38.191.292 m2 dengan SHGU No, 21 tanggal 24 Oktober 1995 dengan nilai jaminan sebesar Rp11.000.000 berlokasi di Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Lampung Utara, tanah seluas 4.272,8 Ha berikut kebun kelapa sawit, pabrik pengolahan, kantor, gudang dan mess di Desa Sinar Banten Bekri, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Selatan dengan nilai jaminan sebesar Rp100.000.000; Tanah seluas 3.055,71 Ha berikut kebun karet, pabrik, pengolahan karet, kantor, gudang, mess berlokasi di Desa Air Batu Musi Landas, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan; Persediaan, bahan baku (antara lain pupuk, bahan kimia) dan barang jadi dengan nilai sebesar Rp275.000.000
Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perusahaan tidak diperkenankan mengadakan penggabungan usaha dengan pihak lain, mengubah bentuk atau status hukum Perusahaan, mengubah anggaran dasar Perusahaan, memindahkan bentuk atau status hukum Perusahaan kepada pihak pemegang saham dan kepada pihak lain, melunasi pinjaman kepada pemegang saham, memberikan pinjaman kecuali pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, menerima pinjaman dari pihak ketiga kecuali jika pinjaman tersebut berkaitan dengan transaksi dagang, membuka kantor cabang dan perwakilan baru atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, mengikat diri sebagai penjamin, menjaminkan harta kekayaan, membubarkan Perusahan atau minta dinyatakan pailit, memelihara current ratio tidak kurang dari 1 kali, memelihara debt to equity tidak lebih dari 2,60 kali, memelihara debt service coverage diatas 100% dan mengubah susunan pengurus, direksi dan komisaris Perusahaan.
48
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) d.
Fasilitas Kredit Investasi, sesuai dengan persetujuan dari Bank Mandiri no. KPD/2.4/695/R tanggal 23 Desember 2011 digunakan sebagai reimburssement atas pembiayaan investasi rutin (tanaman dan non tanaman) serta pengembangan yang telah dilakukan pada tahun 2010. Jumlah maksimum Rp250.000.000. Tingkat suku bunga pada tahun 2011 adalah 9.5%. Pinjaman dibayar setiap tanggal 25 setiap bulannya. Aflopend kredit, jangka waktu 9 (sembilan) tahun dengan grace period 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kredit. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit modal kerja. Jaminan yang dijaminkan antara lain: 1. Sebidang tanah luas 41.414 m2 berikut kantor perwakilan PT Perkebunan Nusantara VII (persero), perumahan, mess dan prasarana lain yang terletak diatasnya, lokasi di Jl. Kolonel H Burlian Km 9.5 Sukarame Kec talang kelapa Palembang terdiri dari : SHGB No 211 tertanggal 29 Des 1983 luas 26,533 m2, SHGB No 203 tertanggal 4 Mei 1983 seluas 10,000 m2, SHGB No 193 tertanggal 05 Mei 1993 seluas 4.881 m2 2. Sebidang tanah luas 1,056,250 berikut bangunan dan mesin-mesin pabrik gula, kantor, gudang, mess diatasnya terletak di Desa Negara Tulang Bawang Kab. Lampung Utara dengan SHGU No 2 tertanggal 3 Oktober 1995, nilai taksasi Rp706.454.000. Sebidang tanah perkebunan tebu seluas 38,191,292 m2, terletak di Desa Katun malai, Kec.Tulang Bawang Udik Kab. Lampung Utara, Lampung dengan SHGU No 121 tanggal 21 Oktober 1995, nilai taksasi Rp7,638,258. Sebidang tanah seluas 3,055.71 ha berikut kebun karet, pabrik pengolahan karet, kantor, gudang, mess terletak di Jl raya Palembang-Betung Km 20 Desa Air Batu Musi Landas Kab Muba Sumsel dengan nilai taksasi Rp46,706,503. 3. Persediaan bahan baku ( antara lain pupuk dan bahan kimia) dan barang jadi, diikat fidusia senilai Rp275.000.000.
Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) a.
Fasilitas Kredit Investasi (KI), sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pemberian Fasilitas PT. Perkebunan Nusantara VII (Pesero) dari Indonesia Eximbank No. 0157/MDI/06/2010 tanggal 24 Juni 2010 dan diperbaharui dengan perjanjian kredit No. BS.0229/MDI/12/2010. Fasilitas ini memiliki plafon sebesar Rp350.000.000 yang akan digunakan untuk membiayai investasi tanaman dan non tanaman tahun 2010 dan dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Pokok pinjaman akan dibayar kembali secara bertahap selama jangka waktu pinjaman yang akan berakhir pada tahun 2017 dengan masa tenggang (grace period) selama 4 tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar Rp348.000.000
49
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) Indonesia Eximbank (d/h PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) Pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa: 1. Tanah perkebunan kelapa sawit seluas 4.984,41 Ha dan pabrik pengolahan Kelapa Sawit (PKS) kapasitas 25 ton/jam serta bangunan perumahan, sarana prasarana perkebunan yang terletak di desa Rejosari, Kec. Natar, Kab. Lampung Selatan, Lampung. SHGU No. 16/Rejosari an. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). dengan pengikatan hak tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 260 Miliar dan tambahan nilai Hak Tanggungan Peringkat II sebesar IDR 50 Miliar. 2. Pabrik pengolahan Karet Unit Usaha Beringin, terletak di Jl Raya Prabumulih - Baturaja Km. 52 Desa Karang Agung, Kec. Rambang Lubai, Kab. Muara Enim. Sumsel. SHGU No. 5 seluas 45.743 Ha. Dengan pengikatan Hak tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 16 Miliar. 3. Pabrik pengolahan Karet Unit Usaha Baturaja, terletak di JL Poros Trans Unit II-IV, Desa Lekis Rejo, Kec. Lubuk Raja , Kab. Ogan Komering Ulu. Sumsel. SHGB No. 01/Lekis Rejo, seluas 24,30 Ha. Dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 11 Miliar. 4. Pabrik pengolahan Kelapa Sawit UU Sungai Niru, yg terletak di JL Pertamina (Raya Desa Jemenang). Desa Jemenang, Kec. Rambang Dangku, Kab. Muara Enim, Sumsel. SHGB No. 1 seluas 65.082 Ha a/n PTPN VII. Dengan Hak Tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 41 Miliar. 5. Pabrik pengolahan Kelapa Sawit UU Talang Sawit, yang terletak di JL Pertamina (Raya Desa Tanjung Agung), Desa Tanjung Agung, Kec. Sekayu, Kab. Musi Banyuasin. Sumatera Selasa. SHGB No. 01 seluas 46.234 Ha a/n PTPN VII. Dengan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I sebesar minimal IDR 9 Miliar. 6. Kebun karet seluas lebih kurang 5.580,22 Ha dan 2 unit pabrik karet yaitu SIR dan RSS UU Tulung Buyut PTPN 7, termasuk emplasmen, sarana pelengkap, alat berat, termasuk emplasmen, sarana pelengkap, alat berat, kendaraan, tanah cadangan, bibit karet, mesin dan peralatan yang seluruhnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan terletak Desa Kalipapan, Kec Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Propinsi Lampung. Dengan pengikatan nilai Hak Tanggungan peringkat I sebesar Rp137Milyar dan nilai Hak Tanggungan peringkat II sebesar Rp87Milyar. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk a.
Fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan tebu rakyat (KKP-TR) yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. B.563-DIR/PRG/10/2007 untuk MTT 2007/2008 dan 2008/2009. Pokok, beban bunga dan beban administratif penarikan kredit akan dibayar kembali oleh kelompok tani penerima fasilitas kredit yang diberikan kepada kelompok tani/koperasi primer binaan pabrik gula di wilayah kerja Perusahaan. Kredit investasi ini diberikan kepada petani di lingkungan Pabrik Gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan pengembangan budi daya tanaman tebu dengan tingkat bunga sebesar 11,5% per tahun (2010: 11,5%). Kelompok tani memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menarik dan memindahbukukan dana pinjaman dari rekening Perusahaan kepada kelompok tani yang memperoleh fasilitas kredit tersebut. 50
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan) a.
Fasilitas kredit ini tidak memiliki batas waktu, kecuali untuk setiap kredit yang diberikan kepada petani penerima kredit ini, yaitu selama satu tahun dan Perusahaan berkewajiban untuk menarik cicilan dari petani penerima kredit tersebut dan menyetorkannya kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dalam perjanjian ini tidak terdapat persyaratan pembatasan tindakan Perusahaan (negative covenant). Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 4 November 2011 (2010: Rp28.492.324 untuk MTT 2009/2010).
b.
Fasilitas kredit investasi dengan surat perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris Yatty Sriyati Sudahiwiraatmaja, S.H., M.M., M.Hum dengan akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 15 Februari 2008 dengan batas maksimum sebesar Rp324.652.145 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp283.097.700 dan kapitalisasi bunga (KIDC) sebesar Rp41.554.445 yang digunakan untuk proyek revitalisasi Pabrik Gula Bunga Mayang. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 11% per tahun dan akan jatuh tempo pada tahun 2017. Perjanjian telah diubah melalui addendum No. R.II 181-ADK/DKR/06/2009 sehingga batas maksimum kredit menjadi Rp408.763.000 yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp310.682.000 dan KIDC sebesar Rp98.082.000 dengan tingkat bunga 10,5%. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan agunan yang juga digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit investasi berupa tanah seluas 3.819,13 Ha dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (“SHGU”) No. 21 berlokasi di Desa Gunung Katun, Kabupaten lampung dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000, tanah dengan SHGU No. 7/SK.S (8 desa) seluas 6.657,60 Ha yang berlaku hingga 31 Desember 2012 dengan nilai agunan sebesar Rp23.000.000, SHGU No. 10 tanggal 31 Desember 2019 seluas 895 Ha berlokasi di Desa Kota Napal, Kabupaten Lampung Utara dengan nilai agunan sebesar Rp3.000.000, SHGB No. 2 tanggal 3 Oktober 2025 di Desa Negara Tulang Bawang, Kabupaten Lampung Utara seluas 105,63 Ha, bangunan pabrik dan emplasmen, sarana dan prasarana dalam lingkungan Pabrik Gula Bunga Mayang, mesin dan peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp270.000.000 serta kendaraan dan alat berat pada Pabrik Gula Bunga Mayang dengan nilai agunan sebesar Rp42.000.000. Selain itu termasuk dalam agunan adalah bagian dari proyek investasi seperti pompa air, peralatan litbang, mesin dan peralatan pabrik dengan total nilai agunan sebesar Rp321.000.000. Dalam perjanjian pinjaman ini terdapat persyaratan bahwa tanpa persetujuan tertulis dari bank, Perusahaan tidak diperkenankan bertindak sebagai penjamin hutang atau menjaminkan jaminan pinjaman kepada pihak lain, memperoleh pinjaman dari kreditur lain, melakukan merger, pengambilalihan atau peleburan dengan pihak lainnya, memberikan pinjaman kepada pemegang saham dan menyewakan aset yang diagunkan kepada pihak lain. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp229.570.530 (2010: Rp208.707.918).
51
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 21.
PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan) Kredit Investasi (lanjutan) PT Bank Agroniaga Tbk (“Bank Agro”) Pinjaman dari Bank Agro merupakan fasilitas pinjaman untuk kredit ketahanan pangan tebu rakyat (KKP-TR) yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perusahaan dengan Bank Agro Jakarta No. 79/KTR/01/2008 tanggal 10 Maret 2008. Pokok, beban bunga dan beban administratif penarikan kredit akan dibayar kembali olegh kelompok tani penerima fasilitas kredit ini dengan tingkat bunga sebesar 13%-16% per tahun. Kredit investasi ini diberikan kepada petani di wilayah kerja Pabrik Gula Bunga Mayang dalam rangka pembiayaan pengembangan budi daya tanaman tebu. Kelompok tani memberikan kuasa kepada Perusahaan untuk menarik dan memindahbukukan dana pinjaman dari rekening Perusahaan kepada kelompok tani yang memperoleh fasilitas kredit tersebut. Jangka waktu pinjaman ini adalah sampai dengan pinjaman pokok dan bunga atas nama kelompok mitra binaan pabrik gula yang bersangkutan lunas. Fasilitas kredit ini dijamin dengan jaminan Perusahaan (corporate guarantee). Dalam perjanjian ini tidak terdapat persyaratan pemabatasan tindakan perusahaan (negative covenant). Berdasarkan persetujuan kredit KKP-E TR Musim Tanam Tahun (MTT) 2010/2011 No. Tref: 13/OL-Krd/KRA/VI/2011 tanggal 24 Juni 2011 oleh Bank Agroniaga Tbk, dilakukan pencairan atas kredit KKP-E TR MTT 2010/2011 sebesar Rp23.481.747.500 (2010: Rp34.625.953untuk MTT 2009/2010) dengan suku bunga 12,25% dimana 6% dibebankan kepada petani dan 6,25% disubsidi oleh pemerintah. Pada tanggal 31 Maret 2011 telah dilakukan pelunasan atas pinjaman KKP-TR MTT 2009/2010 sebesar Rp. 34.625.952. Pemerintah RI – Rehabilitasi PIR Pinjaman dari Pemerintah RI untuk rehabilitasi PIR (Perkebunan Inti Rakyat) merupakan biaya rehabilitasi tanaman proyek PIR yang rusak sebelum dikonversikan menjadi milik petani peserta proyek PIR. Berdasarkan Surat Ketetapan Menteri Keuangan No. S1544/MK.013/1987 tanggal 8 Desember 1987, 50% dari total biaya rehabilitasi menjadi beban Perusahaan dan sisanya ditanggung oleh Pemerintah. Perjanjian pinjaman dengan Pemerintah RI ini tidak memiliki ketentuan mengenai hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perusahaan (negative covenant). Perusahaan telah mengajukan usulan beberapa kali, termasuk melalui Surat Direksi No. 7.9/A/159/2002 tanggal 26 Juli 2002 agar pinjaman tersebut dapat dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Perusahaan. Namun, sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan, usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan tertulis dari Menteri Keuangan.
52
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 22.
LIABILITAS SEWA PEMBIAYAAN Perusahaan melakukan transaksi sewa pembiayaan dengan PT Bank Mandiri Syariah untuk pembelian alat berat di Unit Usaha Bunga Mayang dan Cinta Manis. Pembayaran sewa minimum atas liabilitas sewa pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut: 2011 Tidak lebih dari 1 tahun Antara 1 tahun sampai 4 tahun Lebih dari 4 tahun Dikurangi: Biaya sewa pembiayaan di masa datang Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan
2010
19.527.080 49.565.745 10.401.826
-
79.494.651 (17.322.233 )
-
62.172.418
-
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan dirinci sebagai berikut: 2011 Tidak lebih dari 1 tahun
13.065.936
-
Antara 1 tahun sampai 4 tahun Lebih dari 4 tahun
39.197.808 9.908.674
-
49,106,482
-
62.172.418
-
Nilai kini liabilitas sewa pembiayaan
23.
2010
HUTANG OBLIGASI 2011
2010
Obligasi Seri B
-
6.000.000
Dikurangi: jangka pendek
-
6.000.000 (6.000.000 )
-
-
Pada tanggal 29 Maret 2004, Perusahaan telah mencatatkan obligasi yang diterbitkan sebagai hasil dari penawaran umum obligasi yang dilakukan oleh Perusahaan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia), dengan nilai nominal sebesar Rp225.000.000 yang terbagi dalam Seri A dan Seri B, masing-masing sebesar Rp215.000.000 dan Rp10.000.000. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Obligasi Seri A
:
Tingkat bunga obligasi tetap 13,875% per tahun dan akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2009 53
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 23.
HUTANG OBLIGASI (Lanjutan) Obligasi Seri B
:
Tingkat bunga obligasi tetap 14,125% per tahun pada tahun pertama dan untuk tahun kedua hingga ketujuh bunga dihitung berdasarkan bunga SBI berjangka 3 (tiga) bulan ditambah premi 5% per tahun. Obligasi ini akan dibayar kembali pada tanggal 26 Maret 2011.
Bunga obligasi dibayar setiap tiga bulan dimulai sejak tanggal 26 Juni 2004. Perusahaan tidak membuat penyisihan dana pelunasan pokok obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan hasil penerbitan obligasi tersebut. Obligasi tersebut telah memperoleh pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”) yang dinyatakan dalam surat NO. 1616/PEF-Dir/XII/2010 tanggal 23 Desember 2010, dengan peringkat “A” (single A; stable outlook) untuk periode 22 Desember 2010 sampai dengan 26 Maret 2011. Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda atau pendapatan atau aset lain Perusahaan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh kekayaan Perusahaan kecuali yang telah dijaminkan secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan bagi kreditur lain yang tidak dijamin secara khusus termasuk pemegang obligasi ini secara paripassu. Beban yang berhubungan dengan penerbitan obligasi meliputi biaya penjaminan obligasi, biaya konsultan dan beban lainnya diamortisasi selama masa sampai obligasi tersebut jatuh tempo. Pada tanggal 15 September 2005, Perusahaan telah membeli kembali (buy back) obligasi Seri B sebesar Rp4.000.000 Obligasi Seri A sebesar Rp215.000.000 telah jatuh tempo dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2009 dengan menggunakan fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mempunyai jumlah maksimum sebesar Rp500.000.000 (Catatan 21). Pinjaman tersebut diperuntukkan antara lain untuk pelunasan obligasi yang akan jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2009. Hutang obligasi pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp6.000.000 dan telah dilunasi pada tanggal 26 Maret 2011. 24. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH 2011 Pokok pinjaman Dikurangi: Beban penerbitan surat hutang jangka menengah Ditambah: Amortisasi penerbitan surat hutang jangka menengah
Dikurangi: bagian lancar
453.000.000 (530.000)
752.000.000 (2.449.386)
452.470.000
749.550.614
36.031 452.506.031
1.675.968 751.226.582
(1.000.000) 451.506.031
54
2010
(300.000.000) 451.226.582
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 24. SURAT HUTANG JANGKA MENENGAH (Lanjutan) Pada tanggal 22 Desember 2009, Perusahaan telah menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium Term Notes – “MTN) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sejumlah Rp300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). Jangka waktu MTN ini adalah 380 hari dan dikenakan bunga sebesar 9,3% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan yang dimulai dari tanggal 22 Maret 2010 dan berakhir pada tanggal 6 Januari 2011 yang merupakan tanggal pelunasan pokok MTN. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”), MTN Perusahaan mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1617//PEF-Dir/XII/2010 untuk periode 22 Desember 2010 sampai dengan 6 Januari 2011. MTN ini telah dilunasi pada tanggal 5 Januari 2011. Tanggal 8 Juli 2010, Perusahaan menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium Term Notes – “MTN”) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sebesar Rp152.000.000 yang terdiri dari MTN seri A sebesar Rp50.000.000 dan seri B sebesar Rp102.000.000. Jangka waktu MTN seri A dan seri B masing-masing selama 3 tahun dan 4 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan dan dikenakan bunga sebesar 10,4% per tahun. MTN tersebut telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1603/PEF-Dir/XII/2011 untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012. Tanggal 22 Desember 2010, Perusahaan menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium Term Notes – “MTN”) dalam bentuk Sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sebesar Rp 300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Jangka waktu MTN adalah 380 hari dan dikenakan bunga sebesar 9,3% Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan dan berakhir pada tanggal 12 Januari 2012 yang merupakan tanggal pelunasan pokok MTN. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1604/PEF-Dir/XII/2011 untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012. Pada tanggal 28 Desember 2011, Perusahaan telah membayar MTN ini sebesar Rp299.000.000, dengan adanya pelunasan ini, Perusahaan menerbitkan sertifikat jumbo atas MTN dengan nilai Rp1.000.000 dengan tingkat bunga 8,3% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Januari 2012 yang merupakan tanggal pelunasan pokok MTN. Pada tanggal 28 Desember 2011, perusahaan telah menerbitkan surat hutang jangka menengah (Medium Term Notes - “MTN”) dalam bentuk sertifikat Jumbo MTN dengan pokok hutang sejumlah Rp300.000.000. MTN tersebut telah didaftarkan secara elektronik di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan Nomor 714/STF/02/2011. Jangka waktu MTN adalah 380 hari dihitung sejak tanggal penerbitan dan dikenakan bunga sebesar 9,35% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan dan jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2013 yang merupakan tanggal pelunasan Pokok MTN. Berdasarkan Pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat “idA” (Single A, stable outlook) sesuai surat No. 1602/PEFDir/XII/2011 untuk periode 22 Desember 2011 sampai dengan 1 Desember 2012. Beban yang berhubungan dengan penerbitan MTN meliputi biaya penjaminan MTN, biaya konsultan, dan beban lainnya dicatat sebagai pengurang pokok pinjaman dan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif.
55
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN Estimasi liabilitas imbalan jasa masa kerja karyawan setelah dikurangi nilai wajar aset dana pensiun pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut:
i. Liabilitas/(kekayaan) manfaat pensiun ii. Liabilitas imbalan kerja lainnya
2011
2010
(161.659.683) 194.679.845
(112.259.863) 187.101.123
33.020.162
74.841.260
Beban imbalan jasa masa kerja karyawan telah dialokasikan ke dalam beban tanaman dan beban usaha Perusahaan sebagai berikut: 2011 Beban manfaat pensiun Beban imbalan kerja lainnya
2010
3.262.076 84.680.207
6.321.968 70.652.132
87.942.283
76.974.100
Dibebankan ke akun: 2011 Tanaman belum menghasilkan Beban usaha
i.
2010
36.862.580 51.079.703
21.672.696 55.301.404
87.942.283
76.974.100
Imbalan pensiun Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dihitung berdasarkan gaji terakhir dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dapenbun berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999. Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan dan Perusahaan, masing-masing sebesar 6% dan 4,94% dari gaji dasar tahunan karyawan, dan bila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan. Aset dana pensiun terutama terdiri atas deposito berjangka, surat-surat berharga dan investasi jangka panjang berbentuk saham, tanah dan bangunan. Penilaian aktuaria dilakukan setiap tahun. Nilai wajar aset dan liabilitas aktuaria berdasarkan laporan aktuaris PT Binaputera Jaga Hikmah tanggal 27 Februari 2012 dengan laporan No. 170/PSAK-BJH/II-2012 (2010: 11 Maret 2011) adalah sebagai berikut:
56
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) i.
Imbalan pensiun (lanjutan) a.
b.
Liabilitas/(kekayaan) manfaat pensiun 2011
2010
Nilai kini liabilitas manfaat pensiun Nilai wajar aset bersih
404.878.761 (376.056.435)
294.094.025 (279.617.769)
Posisi pendanaan Kerugian aktuaria yang belum diakui
28.822.326 (190.482.009)
14.476.256 (126.736.120)
(161.659.683)
(112.259.864)
Beban manfaat pensiun yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif 2011 Biaya jasa kini Biaya bunga Hasil investasi Amortisasi kerugian aktuari
c.
2010
6.605.902 17.744.075 (30.511.279) 9.423.378
5.479.156 20.588.602 (26.126.528) 6.380.738
3.262.076
6.321.968
Rekonsiliasi perubahan selama periode berjalan atas liabilitas/(kekayaan) bersih yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut: 2011 Saldo awal Beban manfaat pensiun Iuran perusahaan
2010
(112.259.863) 3.262.076 (52.661.896)
(93.636.167 ) 6.321.968 (24.945.665)
(161.659.683)
(112.259.863)
Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaris dalam perhitungan liabilitas beban pensiun adalah sebagai berikut: Tingkat bunga aktuaria Tingkat pengembalian hasil investasi Tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun Usia normal pensiun Biaya penyelenggaraan Maksimum manfaat pensiun
6% 10% 2,5% 55 – 56 tahun 10% 70%
57
8% 10% 2,5% 55 – 56 tahun 10% 70%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 25. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan) ii.
Imbalan jasa masa kerja lainnya Tabel-tabel berikut meringkas unsur biaya imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, dan cuti panjang yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif dan laporan posisi keuangan Perusahaan untuk liabilitas imbalan jasa masa kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen PT Binaputera Jaga Hikmah seperti termuat dalam laporannya bertanggal 11 Maret 2011 dengan laporan 112/PSAK – BJH/III-2011 (2009: 1 Februari 2010). a.
Liabilitas imbalan jasa masa kerja Nilai kini liabilitas Kerugian aktuaria yang belum diakui Biaya jasa lalu yang belum diakui – non vested
b.
2011
2010
552.948.593 (342.466.010) (15.802.738)
475.259.198 (269.721.548) (18.436.527)
194.679.845
187.101.123
Biaya imbalan jasa masa kerja 2011 Biaya jasa kini Biaya bunga Amortisasi biaya jasa lalu yang belum diakui Kerugian aktuaria
c.
2010
24.200.880 26.921.798 2.633.790 30.923.739
19.929.928 27.690.124 2.633.790 20.398.290
84.680.207
70.652.132
Perubahan liabilitas imbalan jasa masa kerja selama tahun berjalan 2011 Saldo awal Beban imbalan kerja Pembayaran imbalan kerja
58
2010
187.101.123 84.680.207 (77.101.485)
196.417.778 70.652.132 (79.968.787)
194.679.845
187.101.123
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
26 MODAL SAHAM Pemilik saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 Negara Republik Indonesia
365.000.000
2010 365.000.000
Modal saham Perusahaan ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 139/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996.
27 TAMBAHAN MODAL DISETOR Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.06/2011 tentang nilai penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII yang berasal dari Konversi Piutang Negara Republik Indonesia, tanggal 11 Juli 2011, Perusahaan telah mengkonversi nilai selisih transaksi antar entitas sepengendali sebesar Rp10.202.627 sebagai “Tambahan Modal Disetor”.
28. SELISIH TRANSAKSI ANTAR ENTITAS SEPENGENDALI Untuk mendukung pelaksanaan restrukturisasi, maka berdasarkan akta Keputusan Menteri Keuangan (PP No. 12 tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996) yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 40 tanggal 11 Maret 1996 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan NO. C2-8335HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996. Sejak tanggal tersebut beberapa BUMN Perkebunan dinyatakan sebagai perusahaan baru walaupun substansinya masih meneruskan usaha sebelumnya, dengan perubahan dalam struktur ekuitasnya (jumlah saham dan saldo laba). Selisih bersih aset dan liabilitas sebesar Rp384.091.543 yang timbul dari pelaksanaan realokasi tersebut, setelah mempertimbangkan jumlah yang digunakan sebagai setoran modal saham sebesar Rp365.000.000, diakui sebagai komponen ekuitas dengan judul “Selisih Nilai Transaksi Antar Entitas Sepengendali” sebesar Rp19.091.543. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 223/KMK.06/2011 tahun 2011, selisih transaksi antar entitas sepengendali senilai Rp10.202.627 telah dikonversi sebagai tambahan modal disetor (Catatan 27) sehingga saldo selisih transaksi antar entitas sepengendali pada tanggal 31 Desember 2011 sebesar Rp8.888.916 (2010: Rp19.091.543).
59
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
29. PEMBAGIAN LABA Sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham pada tahun 2011 dan 2010, masing-masing diselenggarakan pada tanggal 13 Juni 2011 dan 28 Juni 2010, Perusahaan telah mengalokasikan laba bersih untuk tujuan sebagai berikut: a.
Pembayaran dividen kepada pemegang saham: Periode
Jumlah (Rp)
Deklarasi pada tahun 2011 untuk laba tahun 2010 Deklarasi pada tahun 2010 untuk laba tahun 2009 b.
Rp per saham
75.973.160 45.106.798
208 124
Pembentukan cadangan umum: 2011 Cadangan umum
162.076.075
2010 99.234.956
Sesuai dengan akta pendirian Perusahaan pada hal 30, bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan umum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan, hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perusahaan. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% tersebut, maka RUPS dapat memutuskan menggunakan kelebihan tersebut bagi keperluan Perusahaan. c.
Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Dana untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) bersumber dari alokasi laba bersih tahun sebelumnya dengan besaran sebagai berikut: 2011 Dana program kemitraan Dana bina lingkungan
60
2010
7.597.317 7.597.317
3.007.120 3.007.120
15.194.634
6.014.240
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30. PENJUALAN a)
Rincian penjualan bersih berdasarkan kelompok komoditi adalah sebagai berikut:
Komoditi Hasil tanaman keras Karet Kelapa sawit Teh Hasil tanaman semusim Gula dan tetes
b)
2010
2.554.105.504 1.544.378.056 55.293.776
1.681.345.500 1.191.607.558 47.468.257
4.153.777.336
2.920.421.315
769.517.738
912.512.771
4.923.295.074
3.832.934.086
Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut:
Domestik Ekspor
c)
2011
2011
2010
3.370.279.304 1.553.015.770
2.651.548.292 1.181.385.794
4.923.295.074
3.832.934.086
Rincian pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari penjualan per komoditi Perusahaan adalah sebagai berikut: Kelapa sawit Pembeli PT Aman Jaya Perdana PT Sinar Alam Permai PT Indokarya Internusa PT Palm Mas Asri PT Tunas Baru Lampung
2011
2010
500.278.476 280.109.035 210.716.490 179.796.828 -
141.984.440 239.599.019 337.683.253 178.666.417 138.127.360
33% 19% 14% 12% -
12% 20% 28% 15% 11%
1.170.900.829
1.036.060.489
78%
86%
61
2011
2010
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30. PENJUALAN (Lanjutan) c.
Rincian pembeli dengan nilai jual bersih melebihi 10% dari penjualan per komoditi Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan) Karet Pembeli Vitra Commodoties Pte. Ltd PT Wilson Trading Perkasa Tong Teik Pte. Ltd. Wilson Global Trade Pte. Ltd.
2011
2010
2011
2010
627.648.844 583.119.608 -
210.820.323 509.639.342 414.742.596
25% 23% -
13% 30% 25%
1.210.768.452
1.135.202.261
48%
68%
Gula dan tetes Pembeli CV Hasil Karya Wijaya PT Aman Jaya Perdana PT Pratama Jasamandiri
2011
2010
561.233.182 76.263.146 637.496.328
244.272.727 118.307.369 176.645.455 539.225.551
2011
2010
2011 75% 10% 85%
2010 26% 12% 19% 57%
Teh Pembeli CV Rajawali CV Trijasa Prima Sejati PT Sariwangi A.E.A PT Padakersa
12.975.617 9.624.863 7.881.450 30.481.930
62
11.486.163 8.675.255 7.514.927 4.812.566 32.488.911
2011 24% 18% 15% 57%
2010 24% 18% 16% 10% 68%
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 31. BEBAN POKOK PENJUALAN 2011 Tanaman keras: Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan dan amortisasi Beban upah dan lain-lain Beban pokok produksi Saldo barang jadi awal tahun Saldo barang jadi akhir tahun
3.008.768.977 116.599.678 283.483.954
1.814.346.867 111.300.640 250.642.660
3.408.852.609
2.176.290.167
110.164.906 (135.777.038)
Beban pokok penjualan tanaman keras Tanaman semusim: Bahan baku yang digunakan Beban penyusutan dan amortisasi Beban upah dan lain-lain Beban pokok produksi Saldo barang jadi awal tahun Saldo barang jadi akhir tahun
2010
154.999.357 (110.164.906)
3.383.240.477
2.221.124.618
519.239.805 95.726.290 198.153.356
544.353.643 55.162.588 177.109.898
813.119.451
776.626.129
33.509.163 (6.812.052)
Beban pokok penjualan tanaman semusim
8.297.318 (33.509.163)
839.816.562
751.414.284
4.223.057.039
2.972.538.902
Pemasok-pemasok utama dari pembelian yang dilakukan oleh Perusahaan selama tahun 2011 dan 2010 adalah sebagai berikut: 2011 Pemasok PT Sinar Citra Abadi PT Mega Eltra Saraswati AM PT Sarana Adyaboga Betha Tri Adhi PT Sri Rejeki Feltilizer Koperasi Ruwa Jurai PT Andal Hasa Prima Purnama Bohler Technologies PT Salemba Inti Jaya
2010
2011
2010
73.038.315 55.840.964 50.465.320 50.396.674 42.547.327 26.879.232 24.136.533 15.129.409 14.519.855 14.283.585
27.451.839 13.576.661 16.793.326 22.507.085 22.954.411 33.450.509 69.959.158
2,04% 1,56% 1,41% 1,41% 1,19% 0,75% 0,67% 0,42% 0,40% 0,40%
2,80% 1,38% 1,38% 2,29% 3,14% 7,13%
367.237.214
206.692.989
10,24%
34,50%
63
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 32. BEBAN PENJUALAN 2011 Beban pengangkutan Beban kantor pemasaran bersama Beban pemasaran gula Beban pergudangan Beban instalasi pemompaan Beban analisa produksi Beban lainnya
33.
2010
32.660.640 11.474.427 2.587.989 932.762 282.841 207.795 3.305.255
27.641.540 5.836.824 7.987.934 529.610 129.254 110.274 2.774.341
51.451.709
45.009.777
BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM 2011 Beban gaji, upah, imbalan masa kerja karyawan dan tunjangan lainnya Beban jasa produksi Beban perjalanan Beban pemeliharaan dan perbaikan Beban pendidikan dan pelatihan Beban konsultan Beban hubungan masyarakat dan social Tantiem Beban keamanan Beban penyusutan dan amortisasi Beban listrik dan air Beban iuran keanggotaan dan sumbangan Beban asuransi Beban pajak bumi dan bangunan Beban lainnya
2010
143.839.805 40.996.889 24.709.516 9.646.152 8.556.990 6.966.340 6.723.186 4.162.125 4.049.944 2.965.474 2.930.924 1.652.445 647.814 358.426 12.120.802
147.108.162 100.343.351 24.798.146 7.973.678 8.709.566 3.193.666 4.932.786 5.000.000 3.714.163 3.233.688 2.471.693 1.492.180 1.118.013 546.279 10.181.059
270.326.832
324.816.430
34. BEBAN KEUANGAN 2011 Jumlah beban bunga Beban bunga dikapitalisasi: Tanaman belum menghasilkan Mesin dan instalasi pabrik
64
2010
302.241.025
248.774.280
(98.945.487) -
(52.965.527) (38.705.500)
203.295.538
157.103.253
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 35. LABA PER SAHAM 2011 Laba bersih Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar
2010
153.410.004 365.000
253.243.869 365.000
420
694
36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI a.
Piutang kepada pihak – pihak berelasi
Perusahaan Afiliasi PT Perkebunan Nusantara I PT Perkebunan Nusantara II PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VI PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII PT Perkebunan Nusantara XIV Dana Pensiun Perkebunan Perusahaan asosiasi PT Rajawali Nusantara Indonesia Lain-lain (dibawah Rp100 juta)
Persentase terhadap jumlah aset 2011 2010
2011
2010
286.317 594.232 38.947 100.000 15.290.585 21.508.655
286.317 626.126 15.458 44.974 30.423 2.057 100.000 15.291.085 5.831.897
0,005 0,010 0,002 0,253 0,356
0,006 0,013 0,000 0,001 0,001 0,000 0,002 0,315 0,120
37.818.736
22.228.337
0,626
0,458
110.989 47.628
48.212 75.145
0,002 0,001
0,003
37.977.353
22.351.694
0,629
0,461
Piutang kepada Perusahaan afiliasi PT Perkebunan tidak dikenakan bunga dan belum ditentukan saat pelunasannya. Piutang ini berasal dari andil biaya tim pengembangan industri kelapa sawit, beban yang berkaitan dengan aktivitas rapat, pembebanan biaya bibit tebu dan pengobatan karyawan perusahaan afiliasi.
65
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) b.
Hutang kepada pihak – pihak berelasi
2011 Perusahaan Afiliasi PT Perkebunan Nusantara III PT Perkebunan Nusantara IV PT Perkebunan Nusantara V PT Perkebunan Nusantara VIII PT Perkebunan Nusantara IX PT Perkebunan Nusantara X PT Perkebunan Nusantara XI PT Perkebunan Nusantara XII PT Perkebunan Nusantara XIII
Perusahaan asosiasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Yogyakarta Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan Pusat Penelitian Karet Sungai Putih Balai Penelitian Sembawa Palembang Lainnya
2010
Persentase terhadap jumlah aset 2011 2010
3.011 2.570 262.474 141.098 12.979 1.411.662 393.540 54.589 -
2.139 1.720.916 1.576.050 182.075 84.251
0,000 0,000 0,004 0,002 0,000 0,023 0,007 0,001 -
0,000
2.281.923
3.565.431
0,037
0,073
1.907.761
2.513.355
0,032
0,052
4.623.087
3.199.716
0,077
0,066
-
4.029.348
-
0,083
0,035 0,032 0,004 0,002
522.862
119.680
0,009
0,002
310.322 660.143
650.322 392.477
0,005 0,011
0,013 0,008
8.024.175
10.904.898
0,134
0,224
10.306.098
14.470.329
0,171
0,297
Hutang kepada perusahaan afiliasi merupakan hutang yang timbul dari penggantian beban pengobatan, beban aktivitas rapat dan transportasi. Hutang kepada Pusat Penelitian Kelapa Sawit (“PPKS”), Medan merupakan tagihan atas jasa yang diberikan untuk pengembangan kelapa sawit dan dari aktivitas pembelian kecambah kelapa sawit. Hutang kepada Pusat Penelitian Karet Sungai Putih adalah tagihan atas jasa yang diberikan untuk pengembangan karet dan dari aktivitas pembelian bibit karet. Hutang kepada Kantor Pemasaran Bersama merupakan tagihan atas biaya administrasi pengurusan dokumen ekspor dan iuran pemasaran terpadu serta andil biaya pameran produk perkebunan. 66
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 36. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) c.
Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak- pihak berelasi sebagai berikut
No
Pihak – pihak berelasi
Sifat hubungan
1 PT Perkebunan Nusantara I
Pemilikan oleh Pemerintah RI
2 PT Perkebunan Nusantara II
Pemilikan oleh Pemerintah RI
3 PT Perkebunan Nusantara III
Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI
4 PT Perkebunan Nusantara IV 5 PT Perkebunan Nusantara V 6 PT Perkebunan Nusantara VI
7 PT Perkebunan Nusantara VII 8 PT Perkebunan Nusantara IX 9 PT Perkebunan Nusantara X 10 PT Perkebunan Nusantara XI 11 PT Perkebunan Nusantara XII 12 PT Perkebunan Nusantara XIII 13 PT Perkebunan Nusantara XIV 14 Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Yogyakarta 15 Badan Musyarawah Direksi (BMD) PTPN 16 Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) 17 Dana Pensiun Perkebunan Pusat Jakarta 18 Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan 19 Lembaga Penelitian Perkebunan Indonesia 20 Lembaga Penelitian Sembawa Palembang 21 Balai Penelitian RISPA Medan 22 Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara
Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Pemilikan oleh Pemerintah RI Asosiasi
Transaksi Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan andil biaya rapat Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan andil biaya rapat Tagihan biaya pengobatan dan andil biaya rapat Tagihan biaya pengobatan Tagihan biaya pengobatan dan andil biaya rapat Andil biaya Pekan Olah Raga Wilayah Sumatera, tagihan biaya pengobatan dan andil biaya rapat Tagihan atas penjualan bibit karet Tagihan biaya rapat Tagihan biaya pengobatan Tagihan biaya pengobatan Tagihan biaya Sawit Nusantara Award 2009 Tagihan biaya karet dan teh Nusantara Award 2009 Pinjaman modal kerja dan tagiah biaya pengobatan Biaya pendidikan dan training karyawan
Asosiasi
Iuran dan perumusan PKB induk
Asosiasi
Biaya pengawalan produksi gula
Asosiasi
Kekurangan iuran dana pensiun
Asosiasi
Pembelian bibit kelapa sawit dan biaya analisa daun Biaya penelitian tanaman dan biaya pendidikan dan pelatihan karyawan Biaya rekomendasi pemupukan
Asosiasi Asosiasi Asosiasi Asosiasi
67
Rekomendasi dan penelitian kelapa sawit Biaya pengurusan dokumen ekspor, andil biaya pameran dan iuran KPB
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
37. ASET DAN LIABILITAS DALAM MATA UANG ASING
Jumlah
Setara Rupiah
Mata uang Per 31 Desember 2011 Aset: Kas dan setara kas Piutang usaha
USD USD
5.111 70
46.354.912 636.580
Liabilitas: Uang muka penjualan
USD
(10.690 )
(97.064.247 )
(5.509 )
(50.072.755 )
Per 31 Desember 2010 Aset: Kas dan setara kas Piutang usaha
USD USD
27.368 149
246.071.896 1.341.933
Liabilitas: Uang muka penjualan
USD
(7.358 )
(66.155.778 )
20.159
181.258.051
38. INFORMASI SEGMEN OPERASI 2011 Kelapa Sawit Penjualan bersih Beban pokok penjualan
Karet
1.544.378.056 2.554.105.506 (1.258.910.518) (2.073.365.116) 285.467.538
480.740.390
Gula dan tetes
Teh
Jumlah
769.517.736 (839.816.563)
55.293.776 (50.964.842)
4.923.295.074 (4.223.057.039 )
(70.298.827)
4.328.934
700.238.035
Teh
Jumlah
2010 Kelapa Sawit Penjualan bersih Beban pokok penjualan
Karet
Gula dan tetes
1.191.607.558 1.681.345.500 (893.465.521) (1.284.020.688) 298.142.037
397.324.812
68
912.512.771 (751.414.284)
47.468.257 (43.638.409)
161.098.487
3.829.848
3.832.934.086 (2.972.538.902 ) 860.395.184
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 38. INFORMASI SEGMEN OPERASI (lanjutan) Rincian penjualan menurut daerah geografis adalah sebagai berikut: 2011 Domestik Ekspor Dikurangi: Beban pokok penjualan
2010
3.370.279.304 1.553.015.770
2.651.548.292 1.181.385.794
4.923.295.074 (4.223.057.039)
3.832.934.086 (2.972.538.902)
700.238.035
860.395.184
39 KOMITMEN DAN PERIKATAN Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki komitmen dan perikatan sebagai berikut: a.
Perusahaan memiliki fasilitas pembukaan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang dapat diperpanjang dengan jumlah maksimum sebesar Rp150.000.000. Fasilitas ini dijaminkan dengan jaminan yang sama dengan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 22). Pada tanggal 31 Desember 2011 SKBDN yang dibuka (outstanding) adalah sebesar Rp56.218.089 (2010: Rp58.980.082). b. Pada tanggal 25 November 2008, Perusahaan bersama seluruh PT Perkebunan Nusantara dan PT Rajawali Nusantara Indonesia mengadakan perjanjian keagenan pemasaran gula kristal putih (GKP) dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) RI sesuai dengan keputusan Meneg BUMN No. S-878/MBU/2008 tanggal 13 November 2008. Berdasarkan perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Bulog ditunjuk sebagai agen pemasaran GKP yang bertujuan untuk membangun jaringan distribusi GKP yang efisien dari produsen sampai kepada konsumen. Bulog akan mengenakan jasa keagenan sebesar 1,25% dari nilai penjualan. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Selama tahun 2010, Perusahaan telah membayar sebesar Rp7.987.934 (2009: Rp8.344.877) untuk jasa keagenan tersebut Pada tanggal 15 Juli 2011 Perusahaan menandatangani perjanjian keagenan baru dengan PT Bulog yang berlaku sampai 31 Desember 2011. c. Berdasarkan Keputusan Meneg BUMN No. S-113/MBU/2009 tanggal 18 Februari 2009 perihal “Rencana Pelaksanaan Lelang Fisik Crude Palm Oil (CPO) melalui PT Bursa Berjangka Jakarta (“PT BBJ”), pada bulan Juli 2009, Perusahaan telah menjadi anggota dari PT BBJ sehingga produk CPO Perusahaan dipasarkan secara online oleh PT BBJ. Biaya transaksi yang dikenakan oleh PT BBJ sebesar Rp1 (Rupiah penuh) per satu kilogram CPO Perusahaan yang terjual melalui PT BBJ. Pada tahun 2011 jumlah CPO yang dijual melalui PT BBJ sebesar nihil kg (2010: nihil kg).
69
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. KEWAJIBAN BERSYARAT Pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Perusahaan memiliki komitmen dan perikatan bersyarat sebagai berikut: a.
Perusahaan telah menguasai areal lahan tanah seluas 131.069 Ha setelah pengukuran kembali. Pada tanggal 31 Desember 2009, dari jumlah areal tersebut terdapat 9.861,76 Ha areal tanah yang dipersengketakan oleh masyarakat yang meliputi 5.834,28 Ha telah terdaftar di pengadilan dan 4.027,48 Ha belum terdaftar di pengadilan. Perusahaan telah melakukan upaya-upaya penyelesaian, baik melalui koordinasi/pendekatan dengan pihak Pemerintah Daerah, Pengadilan, dan pihak Kepolisian serta tokoh-tokoh informal setempat, maupun penyelesaian melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meminimalisir terjadinya okupasi/klaim lahan. Perusahaan terus berupaya megurus sertifikat Hak Guna Usaha (HGU)/Hak Guna Bangunan(HGB)/Hak Pakai(HP) kepada instansi yang berwenang. Terhadap jumlah kerugian dari seluruh tanah lahan yang dipersengketakan oleh masyarakat tidak dapat diestimasi, sedangkan jumlah tuntutan masyarakat yang masuk dalam perkara di pengadilan untuk lahan seluas 5.811 Ha. Perusahaan tidak membuat penyisihan terhadap kemungkinan rugi atas tuntutan masyarakat tersebut.
b.
Melalui surat No. 7.7/H/58/2006 tanggal 28 Desember 2006, Perusahaan telah mensomasi Direksi PT Bumi Madu Mandiri sehubungan dengan kegiatan pembayaran atas lahan seluas 4.650 Ha yang berada di areal unit usaha Bunga Mayang. Selanjutnya melalui surat No. 7.7/D/128/2006 tanggal 28 September 2006, Perusahaan telah mengajukan permohonan bantuan Kejaksaan Tinggi Lampung untuk penyelesaian masalah tersebut di atas, dan melalui surat kuasa khusus No. 7.7/SKK/01/2007 tanggal 10 Januari 2007, Manajemen telah memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menangani masalah tersebut. Dukungan yang diperoleh perusahaan terhadap upaya penyelesaian kasus ini antara lain dari Kementerian Negara BUMN kepada Jaksa Agung RI melalui surat No. S-137/MBU/2008 tanggal 18 Februari 2009. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, Perusahaan memperoleh dukungan dari DPRD Propinsi Lampung melalui surat kepada Gubernur Lampung No. 590/110/13.01/2009 tanggal 3 Februari 2009 yang menyatakan memberi dukungan kepada Gubernur Lampung untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Way Kanan No. 141/B/103/01/WK/HK/2006 tanggal 13 September 2006 tentang Izin Lokasi Kepada PT Bumi Madu Mandiri karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan surat Gubernur Lampung kepada Bupati Way Kanan No. 525/2086/1/2009 tanggal 1 Mei 2009 untuk diambil langkah tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan upaya proses pengalihan lahan yang dikuasai PT Bumi Madu Mandiri tersebut. Pada tanggal 10 November 2009, BPN RI melalui Surat Nomor: 4652/16.1100/XI/2009 menyatakan bahwa permohonan pengukuran atas lahan seluas 4.650 Ha oleh PT Bumi Madu Mandiri belum dapat ditindaklanjuti jika permasalahan atas lahan tersebut antara PTPN VII (Persero) dengan PT Bumi Madu Mandiri.
70
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan) b.
(lanjutan) Atas penolakan yang dilakukan oleh BPN RI terhadap permohonan pengukuran lahan seluas 4.650 Ha, PT Bumi madu Mandiri mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2009/PTUN.JKT kepada BPN RI selaku Tergugat yang disidangkan di PTUN Jakarta dengan pemanggilan kepada PTPN VII (Persero) untuk memberikan keterangan di dalam persidangan. Untuk kepentingan tersebut PTPN VII (Persero) mengambil sikap untuk dapat mengambil peran dalam perkara tersebut sebagai pihak Tergugat II Intervensi dan untuk itu memohon bantuan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 7.7/D/32/2010 tanggal 9 April 2010 untuk menjadi kuasa hukum PTPN VII (Persero) selaku pihak Intervenient. Dalam perkembangan persidangan tersebut, Majelis Hakim dalam amar putusannya Nomor: 18/G/2010/PTUN.JKT tanggal 19 Juli 2010 menolak gugatan Pihak Penggugat dan memberikan putusan yang menguntungkan posisi PTPN VII (Persero) dalam artian BPN RI tetap tidak akan melakukan pengukuran lahan seluas 4.650 Ha hingga tercapainya penyelesaian lahan tersebut. Terhadap putusan PTUN tersebut, pada tanggal 23 September 2010 PT Bumi Madu Mandiri mengajukan banding dan PTPN VII (Persero) juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Oktober 2010. Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam amar putusannya Nomor: 219/B/2010/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2010 mengabulkan gugatan pembanding (PT Bumi Madu Mandiri) dan memberikan putusan yang merugikan posisi PTPN VII (Persero), dimana BPN diwajibkan untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya proses permohonan pengukuran dalam rangka permohonan HGU yang dimohon Penggugat dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, maka pada tanggal 25 Februari 2011 PTPN VII (Persero) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam amar putusannya Nomor: 158 K/TUN/2011 tertanggal 15 Juni 2011 menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi (PTPN VII (Persero)). Perusahaan tengah mematangkan langkah-langkah untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Perusahaan tidak membuat penyisihan atas kemungkinan terjadinya kerugian dari masalah tersebut.
c.
Pada tanggal 25 September 2008, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No. S-156/WPJ.19/KP.0304/2008 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp45.850.662 dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Tagihan Pajak tahun-tahun sebelumnya. Dirjen Pajak meminta agar Perusahaan membayar tunggakan tersebut sebelum dikeluarkan surat sita. Manajemen tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena mereka berpendapat bahwa Perusahaan telah memenuhi liabilitas pajaknya dengan pembayaran pajak melalui KPP Bandar Lampung, sehingga tidak terdapat liabilitas sebesar Rp45.850.662 yang harus diakui dalam laporan keuangan tahun 2009. Sesuai dengan risalah rapat yang diadakan tanggal 4 Februari 2009, antara Perusahaan dengan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, KPP Bandar Lampung, KPP Metro Lampung, KPP BUMN, dan Kementerian BUMN, Perusahaan akan mengajukan usulan kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan agar seluruh tunggakan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar pajak sebesar Rp45.850.662 tersebut berikut denda bunganya dapat ditanggung oleh pemerintah. Perusahaan sudah membayar sebesar Rp1.241.778 ke kantor pajak sebesar denda hutang PPN terhadap jasa penggilingan pada tanggal 8 April 2009, sehingga saldo pajak kurang bayar pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp44.608.844. 71
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan) c.
(Lanjutan) Menteri Negara BUMN mengajukan usulan hutang PPN PTPN VII (Persero) eks KPP Metro untuk ditanggung Pemerintah yaitu melalui surat No. S-464/MBU/2009 tanggal 7 Juli 2009. Namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum ada tanggapan tertulis dari Menteri Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2010, Menteri Negara BUMN mengajukan kembali permohonan pembebasan terhadap PPN Jasa Giling PTPN VII melalui surat No S69/MBU/2010 kepada menteri keuangan dan belum mendapatkan tanggapan dan respon dari Menteri Keuangan. Pada tanggal 3 Mei 2010, Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. 0006/109/01/051/10 yang menyatakan Perusahaan memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp5.304.09. Sehingga tagihan pajak Perusahaan per tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp49.912.963 dan telah di net off dengan kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2008 sebesar Rp48.115.481 dan sisanya di net off dengan kelebihan pajak penghasilan badan tahun 2009. Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan menerima Surat Tagihan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak No. 0001-0008/109/03/051/11 yang menyatakan Perusahaan memiliki tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp51.668.471. Atas tunggakan Perusahaan telah melakukan pembayaran tunai sebesar Rp17.233.249 dan sisanya senilai Rp34.435.222 oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan net off dengan kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2009 sebesar Rp25.968.529 dan kelebihan bayar pajak penghasilan pasal 21 tahun 2008 Rp8.466.692 Atas tagihan-tagihan pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2012, Perusahaan telah melakukan gugatan terhadap KPP BUMN sehubungan dengan penerbitan SKP yang menurut Perusahaan dilakukan tanpa dasar.
d.
Pada tanggal 26 April 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan kurang bayar dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00117 – 00128/207/08/051/10 tanggal 26 April 2010 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai tunggakan pajak pertambahan nilai sebesar Rp94.331.089 atas pajak pertambahan nilai tahun 2008 kemudian perusahaan menerima surat tagihan pajak terkait PPN Januari sampai dengan Desember 2008 (Pasal 14(4)) sebesar Rp5.518.273. Manajemen tidak setuju dengan ketetapan tersebut dengan alasan bahwa koreksi yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang PPN. Pada bulan Juli, Perusahaan mengajukan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa, keberatan ini ditolak karena tidak memenuhi persyarata formal sehingga pada bulan September 2010, Perusahaan mengajukan surat permohonan pembatalan SKPKB atas barang dan jasa dengan alasan penerbitan SKPKB tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang perpajakan. Tanggal 31 Desember 2010 dan 6 Januari 2011, Dirjen Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar menerbitkan surat keputusan yang menolak permohonan pembatalan. Atas surat penolakan ini, pada bulan Januari 2011, Perusahaan mengajukan gugatan kepada pengadilan pajak.
72
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan) d
(Lanjutan) Pada tanggal 5 Mei 2011, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pajak No. 00028-00039/109/08/051/11 yang menyatakan Perusahaan memiliki tunggakan pajak atas bunga keterlambatan pembayaran pajak pertambahan nilai tahun 2008 sebesar Rp12.342.848, Sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan telah membayar tunggakan sebesar Rp65.475.320 dan telah mengakui beban pajak sebesar Rp14.306.504. Sisa tunggakan sebesar Rp46.716.890 oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan net off dengan kelebihan bayar pajak penghasilan badan tahun 2009. Perusahaan mengajukan gugatan atas surat keputusan penolakan tersebut. Pada bulan Februari 2012, telah dibacakan keputusan penolakan terhadap gugatan Perusahaan, tetapi hingga saat ini amar putusan belum diterima. Manajemen Perusahaan akan melakukan Peninjaukan Kembali (PK) atas kasus ini. Sesuai denga opini hukum pengacara perusahaan melalui surat No. 25/JPR/MT/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.
e.
Pada tanggal 10 Mei 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00001/201/08/323/10 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai tunggakan pajak penghasilan PPh 21 sebesar Rp12.387.634 dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2008. Atas SKPKB ini Perusahaan telah mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton melalui surat No. 7.9/A/177/2010 tanggal 5 Agustus 2010. Pada tanggal 7 Juli 2011, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan keputusan No. Kep-478/WJP.28/2011 yang menyatakan bahwa menerima sebagian keberatan wajib pajak dengan rincian sebagai berikut: Semula
Menjadi
Selisih
Pokok Sanksi
9.384.571 3.003.063
4.030.427 1.289.736
5.354.144 1.713.327
Total
12.387.634
5.320.163
7.067.471
Perusahaan telah menerima pengembalian pokok dan bunga atas kelebihan bayar tagihan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp8.466.692, dan pengembalian tersebut di net off dengan tagihan-tagihan pajak perusahaan. Atas keputusan ini Perusahaan melakukan banding dengan surat No. 7.10/A/203/2010 tanggal 4 Oktober 2011 f.
Pada tanggal 26 April 2010, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00030/406/08/051/10 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai kelebihan pajak penghasilan sebesar Rp48.115.481 dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2008. Dalam pembukuannya, Perusahaan mengakui adanya kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp61.620.614. Atas SKPLB ini Perusahaan mengajukan surat permohonan pembatalan SKPLB atas pajak penghasilan wajib pajak badan dengan alasan penerbitan SKPLB tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan melalui surat No. 7.9/A/201/2010 tanggal 8 September 2010.
73
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
40. KEWAJIBAN BERSYARAT (Lanjutan) g.
Pada tanggal 12 April 2011, Perusahaan menerima surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00017/406/09/051/11 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai kelebihan pajak penghasilan sebesar Rp76.965.552 dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2009. Dalam pembukuannya, Perusahaan mengakui adanya kelebihan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2008 sebesar Rp77.087.233. Atas SKPLB ini Perusahaan mengajukan surat permohonan keberatan melalui surat No No. 710/A/115/2011 tanggal 9 Juni 2011 Perusahaan juga meneriman surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak No. 00080/107/09/05/11 tanggal 7 April 2011 yang menyatakan bahwa Perusahaan mempunyai tunggakan pajak atas pajak pertambahan nilai tahun 2009 sebesar Rp 2.482.247. Tunggakan ini oleh DJP di net off dengan lebih bayar pajak penghasilan badan tahun 2009. Sampai dengan saat laporan ini selesai, Perusahaan sedang dalam pemeriksaan pajak sehingga tagihan ini belum dibebankan sampai hasil pemeriksaan telah diterima oleh Perusahaan.
41. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN a.
Pelunasan Surat Hutang Jangka Menengah (MTN) Pada tanggal 12 Januari 2012, Perusahaan telah melunasi Surat Hutang Jangka Menengah (MTN) sebesar Rp1.000.000
b.
Perubahan Susunan Direksi Berdasarkan surat keputusan Nomor : SK - 92/MBU/2012 tanggal 1 Maret 2012, tentang pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN, susunan direksi mengalami perubahan sebagai berikut : Direktur Utama Direktur Produksi Direktur Keuangan Direktur Pemasaran dan Renbang Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
74
: Boyke Budiono : M. Natsir : Agus Rianto : Rafael Sibagariang : Budi Santoso
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. STANDAR AKUNTANSI BARU Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) revisi dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang mungkin berdampak pada laporan keuangan Perusahaan sebagai berikut: i. Berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.
PSAK 10 (Revisi 2010), Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing PSAK 13 (Revisi 2011), Investasi Property PSAK 16 (Revisi 2011), Aset Tetap PSAK 18 (Revisi 2010), Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purna Karya PSAK 24 (Revisi 2010), Imbalan Kerja PSAK 26 (Revisi 2011), Biaya Pinjaman PSAK 28 (Revisi 2011), Asuransi Kontrak Asuransi Kerugian PSAK 30 (Revisi 2011), Sewa PSAK 33(Revisi 2011), Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pertambangan Umum PSAK 34 (Revisi 2010), Kontrak Konstruksi PSAK 36 (Revisi 2011), Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa PSAK 45 (Revisi 2010), Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba PSAK 46 (Revisi 2010), Pajak Penghasilan PSAK 50 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Penyajian PSAK 53 (Revisi 2010), Pembayaran berbasis Saham PSAK 55 (Revisi 2011), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran PSAK 56 (Revisi 2011), Laba Per Saham PSAK 60, Instrumen Keuangan: Pengungkapan PSAK 61, Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah PSAK 62, Kontrak Asuransi PSAK 63, Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi PSAK 64, Eksplorasi dan Evaluasi Sumber Daya Mineral ISAK 13, Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Negeri ISAK 15, Batas Aset Imbalam Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Iteraksinya ISAK 16, Perjanjian Konsesi Jasa ISAK 18, Bantuan Pemerintah – Tidak Berelasi Spesifik Dengan Aktifitas Operasi ISAK 19, Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali Dalam PSAK 63: Pelaporan Keuangan Dalam Ekonomi Hiperinflasi ISAK 20, Pajak Penghasilan – Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para Pemegang Sahamnya ISAK 22, Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan ISAK 23, Sewa Operasi - Insentif ISAK 24, Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi Yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa ISAK 25, Hak Atas Tanah ISAK 26, Penilaian Ulang Derivatif Melekat
75
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 42. STANDAR AKUNTANSI BARU ii. Berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah 1 Januari 2013: 1. 2.
PSAK 38 (Revisi 2012), Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali ISAK 21, Perjanjian Konstruksi Real Estat
Perusahaan belum dapat menentukan dampak dari penerapan standar revisi ini terhadap laporan keuangan. 43. TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN Liabilitas keuangan utama Perusahaan meliputi pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, hutang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar. Tujuan utama dari liabilitas keuangan ini adalah untuk mengumpulkan dana untuk operasi Perusahaan. Perusahaan juga mempunyai berbagai aset keuangan seperti piutang lain-lain serta kas dan setara kas, yang dihasilkan langsung dari kegiatan usahanya. Selama tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2011, 2010 dan 2009, kebijakan Perusahaan adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas instrumen keuangannya. Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko suku bunga, risiko harga komoditas, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut: Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas Risiko suku bunga Perusahaan terutama timbul dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Perusahaan. Tidak terdapat pinjaman Perusahaan yang dikenakan suku bunga tetap. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga. Untuk pinjaman modal kerja dan investasi.
76
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43.
TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan) Tabel berikut menyajikan nilai tercatat liabilitas keuangan Perusahaan yang memiliki risiko suku bunga, berdasarkan periode jatuh temponya masing-masing: Jumlah Per tanggal 31 Desember 2011 Pinjaman bank jangka pendek Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Kewajiban sewa pembiayaan Surat hutang jangka menengah Per tanggal 31 Desember 2010 Pinjaman bank jangka pendek Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun Obligasi Surat hutang jangka menengah
1 tahun
125.854.221
125.854.221
441.994.354
441.994.354
2.396.238.526 62.172.418 452.506.031
13.065.936
23.288.422
23.288.422
200.813.614
200.813.614
1.709.387.555 6.000.000 751.226.582
6.000.000 300.000.000
1 - 2 tahun
2 - 5 tahun
>5 tahun
320.000.000 24.578.529
2.076.238.526
387.588.244
640.244.083
681.555.228
300.000.000
151.226.582
24.527.953 452.506.031
Risiko mata uang Mata uang pelaporan Perusahaan adalah Rupiah. Perusahaan dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena penjualan dalam mata uang asing (terutama dalam Dolar AS) atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolok ukur perubahan harganya dalam mata uang asing. Saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing. Namun, harga produk utama Perusahaan akan berfluktuasi sesuai dengan harga yang diperdagangkan di pasar internasional yang didenominasi dalam Dolar AS. Keterkaitan dalam fluktuasi harga secara alamiah tersebut dipandang dapat mengurangi risiko mata uang Perusahaan.
77
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 43. TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan) Risiko harga komoditas Perusahaan terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan minyak kelapa sawit, di mana marjin laba atas penjualan minyak kelapa sawit tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional. Pada saat ini, Perusahaan tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas. Risiko kredit Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan, tetapi terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Pada tanggal laporan posisi keuangan, eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan. Perusahaan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit. Risiko Likuiditas Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi hutang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan setara kas yang cukup, ketersediaan pendanaan melalui kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. Perusahaan secara teratur mengevaluasi arus kas proyeksi dan actual dan kesempatan melakukan penggalangan dana hutang bank.
78
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. INSTRUMEN KEUANGAN Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasi dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal. Penjelasan lebih lanjut diberikan pada paragraf-paragraf berikut. Instrumen keuangan dengan nilai tercatat yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat (berdasarkan jumlah nosional) kas dan setara kas, piutang lancar lain-lain, hutang lancar usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, serta pinjaman bank jangka pendek kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut berjangka pendek. Nilai tercatat dari pinjaman jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.
31 Desember 2011 Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Aset tidak lancar Piutang kepada pihak – pihak berelasi
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Jumlah
403.941.416 24.041.209 37.831.435
-
403.941.416 24.041.209 37.831.435
37.977.353
-
37.977.353
503.791.413
-
503.791.413
Liabilitas Liabilitas jangka pendek Pinjaman bank jangka pendek Hutang usaha dan lain-lain Biaya yang masih harus dibayar Uang muka dari pelanggan Liabilitas lancar lainnya Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
-
125.854.221 602.062.729 108.673.216 162.633.870 98.707.166
125.854.221 602.062.729 108.673.216 162.633.870 98.707.166
-
442.994.354
442.994.354
Liabilitas jangka pendek (dilanjutkan)
-
1.540.925.556
1.540.925.556
79
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 Pinjaman yang diberikan dan piutang
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Jumlah
Liabilitas Liabilitas jangka pendek (lanjutan) Liabilitas jangka panjang Hutang kepada pihak – pihak berelasi Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas sewa pembiayaan Surat hutang jangka menengah
-
1.540.925.556
1.540.925.556
-
10.306.098
10.306.098
-
2.396.238.526 49.106.482 451.506.031
2.396.238.526 49.106.482 451.506.031
-
4.448.082.693
4.448.082.693
31 Desember 2010 Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset Aset lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Piutang lain-lain Aset tidak lancar Piutang kepada pihak – pihak berelasi
80
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Jumlah
579.539.110 1.955.784 31.861.245
-
579.539.110 1.955.784 31.861.245
22.351.694
-
22.351.694
635.707.833
-
635.707.833
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2011 dan 2010 (Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 44. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan) 31 Desember 2010 Pinjaman yang diberikan dan piutang
Liabilitas Liabilitas jangka pendek Pinjaman bank jangka pendek Hutang usaha dan lain-lain Biaya yang masih harus dibayar Uang muka dari pelanggan Liabilitas lancar lainnya Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Liabilitas jangka panjang Hutang kepada pihak – pihak berelasi Pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun Obligasi Surat hutang jangka menengah
Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi
Jumlah
-
23.288.422 263.818.522 128.387.210 115.311.175 92.984.520
23.288.422 263.818.522 128.387.210 115.311.175 92.984.520
-
429.916.000
429.916.000
-
14.470.329
14.470.329
-
1.786.285.170 451.226.582
1.786.285.170 451.226.582
-
3.305.687.930
3.305.687.930
45. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Dewan Direksi telah menyelesaikan laporan keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 pada tanggal 26 Maret 2012, serta bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut.
81