Ringkasan : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KONSERVASI LANSKAP SKALA BESAR DI SUMATERA DAN KALIMANTAN
Summary: MASTER PLAN LARGE-SCALE DEVELOPMENT OF LANDSCAPE CONSERVATION IN SUMATRA AND KALIMANTAN
A. PENDAHULUAN
A. INTRODUCTION
Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara Megadiversity yang selalu menjadi perhatian dunia karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas yang tinggi. Walaupun luasnya hanya 1,3% dari total luas daratan dunia, Indonesia memiliki tidak kurang dari 10% tumbuhan berbunga, 15%jenis serangga, 25%jenis ikan, 16%jenis amfibi dan reptil, 17%jenis burung, dan 12%jenis mamalia di dunia (Mittermeier et.al., 1997). Namun demikian, terdapat 1.225 spesies flora-fauna Indonesia yang terancam secara global, termasuk spesies mamalia (185), burung (131), reptilia (32), amfibi (32), ikan (149), moluska (6), avertebrata (282), dan 408 spesies tumbuhan (IUCN, 2014).
Indonesia is one of ten Megadiversity countries that always become worldwide concern due to its high level of biodiversity and endemic status. Even though Indonesia only covers 1.3 percent from total land mass of the world, the country provides home for at least 10 percent of plants, 25 percent of fish species, 16 percent of amphibious reptiles, 17 percent of bird species, and at least 12 percent of mammal species of the world. Ironically, there are 1.225 of flora and fauna species that are globally threatened, including mammal (185), birds (131), amphibious (32), mollusks(282), invertebrates (282), and 408 plant species (IUCN, 2014).
Terkait dengan hal itu, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah kepunahan flora dan faunasecara in-situ (di habitat aslinya) dan ex-situ (di luar habitatnya). Hingga tahun 2013, Pemerintah Indonesia telah menunjuk/menetapkan 523 kawasan konservasi di darat dan laut dalam bentuk taman nasional, cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman buru dengan total luas 27,36 juta hektar (Ditjen PHKA, 2014). Pemerintah juga telah menetapkan 737 spesies satwa dan tumbuhan yang dilindungi undang-undang (Abdulhadi et al., 2014). Menteri Kehutanan juga telah menerbitkan beberapa Peraturan Menteri Kehutanan mengenai Strategi dan Rencana Aksi Konservasi untuk spesies-spesies yang terancam punah, termasuk harimau, gajah, dan orangutan untuk periode 2007-2017 serta tapir untuk Periode 2013-2022. Namun status perlindungan secara nasional dan internasional tidak serta merta menghentikan laju penurunan populasi spesies dan habitatnya. Perburuan, perdagangan liar, dan menurunnya kualitas dan kuantitas habitat akibat konversi kawasan hutan merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup keanekaragaman hayati Indonesia. Berdasarkan analisis FWI (2014) kehilangan tutupan hutan alam (deforestasi) di Indonesia pada periode 2009-2013 adalah sekitar 4,50 juta hektar dengan laju deforestasi sekitar 1,13 juta ha/tahun. Pada periode yang sama, luas deforestasi di Provinsi Riau 687.547 ha, Jambi 225.974 ha, Sumatera Selatan 164.060 ha, Kalimantan Timur 448.494 ha, dan Kalimantan Barat 426.390 ha. Melihat tantangan tersebut, diperlukan kerjasama yang strategis dalam pengelolaan
Related to the following concern, the Indonesian Government has been implementing various efforts to slow down the process of flora and fauna extinction, inside (in-situ) and outside (ex-situ) their habitats. Until 2013, the Indonesian Government has appointed/assigned 523 terrestrial and marine conservation areas in form of national parks, sanctuaries, wildlife reserves, natural parks, forest parks, and hunting parks with total area of 27.36 million hectares (Ditjen PHKA, 2014). The government also assigned 737 species of faunas and floras that are protected by law (Abdulhadi et al.,2014). The Minister of Forestry has also issued several regulations regarding Conservation Strategy and Plan Action for endangered species, including tigers, elephants, and orangutan for 2007-2017 as well as tapir for 2013-2022. However, national and international protection status does not slow down the decrease of species population and its habitats. Illegal poaching, trading, and the decrease of quantity and quality of the habitat itself due to land conversion, are factors that affect the survival of Indonesia’s biodiversity. According to FWI analysis in 2014, the lost of natural forest coverage (deforestation) in Indonesia during year 2009-2013 was 4.5 billion hectares with the acceleration of deforestation of 1.13 million hectares per year. In the same period, deforestation in Riau Province reached 687,547 hectares, Jambi 225,974 hectares, South Sumatra 164,060 hectares, East Kalimantan 448,494 hectares, and West Kalimantan 426,390 hectares. Seeing these challenges, we need a strategic partnership in forest management, both on the part of Governments, Corporations, NGOs, communities, and academics. 1
hutan,baik dari pihak baik Pemerintah, Perusahaan, LSM, Masyarakat, dan Akademisi. Pengelolaan hutan perlu menyeluruh meliputi bentang alam/lanskap dari hilir-hulu tersebut memerlukan keterpaduan program, visi-misi, dan kepemimpinan yang kuat dalam pelaksanaannya. Amatlah penting bahwa cara pandang pengelolaan harus terintergrasi dari hulu-hilir sehingga tercipta kesamaan cara pandang bahwa pengelolaan kawasan yang terintegrasi menjadi tujuan utama. Pengelolaan secara terpadu dalam bentuk bentang alam/lanskap ini merupakan pola pengembangan yang perlu didukung secara multi pihak. Hingga saat ini, belum banyak contoh-contoh tersebut, oleh karena itu perlu kita mulai bersama-sama mewujudkannya. Konsep pengelolaan secara lanskap merupakan langkah awal untuk memotret berbagai persoalan dan potensi pengembangan pada tingkat tapak yang dapat didukung dengan tata kelola yang baik yang dapat menampung kebutuhan para pihak.
Forestmanagement should include the overall landscape / landscape of the downstreamupstream requires an integrated program, vision, mission, and strong leadership in the implementation. It is essential that the perspective should be integrated management of upstream-downstream so as to create common point of view that the integrated management of the area becomes the main goal. Management in an integrated manner in the form of landscapes / landscape This is a pattern of development that need to be supported by a multi-party. Until now, there are many such example, therefore we need to start together to make it happen. The concept of management in the landscape is the first step for photographing the various issues and potential for development at the site level that can be supported by good governance that can accommodate the needs of the parties.
B. TUJUAN Rencana Induk ini bertujuan untuk: 1. Mendeskripsikan situasi umum lanskap, delineasi lanskap target, kawasan penting lanskap, dan merumuskan visi-misi-strategi yang diinginkan di masa depan; 2. Merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengembangkan program-program konservasi lanskap yang mendukung pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan; 3. Menyatukan potensi-potensi para pihak dalam upaya konservasi lanskap dalam kapasitanya sebagai regulator, operator, eksekutor, pendamping, dan penyandang dana; 4. Memberikan arahan dan pedoman umum serta memadu-serasikan program-program konservasi lanskap, termasuk restorasi dan proteksi lanskap sebagai bagian pengelolaan sumber daya berkelanjutan di lanskap target; 5. Mengidentifikasi prioritas kegiatan, skema model program, monev, dan pendanaan.
B. OBJECTIVES The objectives of the Master Plan are: 1. To describe landscape situation, delineate landscape target, important landscape area, and to formulate the desired mission-vision-strategy in the future; 2. To formulate strategic steps in developing landscape conservation programs that support sustainable natural resources utilization; 3. To unite the potential capacity among stakeholders in landscape conservation effort in their capacity as regulator, operator, executor, supporter, and financier; 4. To give directive and general guidelines as well as synergize landscape conservation programs, including restoration and protection for landscape as a part of sustainable natural resource management in target landscapes. 5. To identify priority activities, program model scheme, monitoring and evaluation, and financial needs.
C. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH Dengan memperhatikan keunikan yang ada di dalam lanskap, seperti sosial-budaya, keanekaragaman hayati, habitat, dan ekosistemnya, serta keberadaan perusahaanperusahaan yang bergerak di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan, serta kajiankajian terdahulu mengenai lanskap yang ada di Sumatera dan Kalimantan, maka telah teridentifikasi sepuluh lanskap yang menjadi target dalam konservasi lanskap, yaitu:
C. THE SCOPE OF TERRITORY In regards to the uniqueness of the landscape, such as socio-culture, biodiversity, habitat, and its ecosystem, the existing companies whose field in forestry, farming and mining sector, as well as pre-existing studies in Sumatra and Kalimantan, there are ten area identified as targets in landscape conservation:
1)
2)
1) Senepis, Riau Province Senepis, Provinsi Riau Forest and peat land protection and restoration, community empowerment, and keeping Proteksi dan restorasi hutan dan lahan gambut, pemberdayaan masyarakat, dan the population of Sumatran Tiger intact. mempertahankan populasi harimau sumatera; 2) Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSKBB), Riau Province Giam Siak Kecil-Bukit Batu (GSKBB), Provinsi Riau Protection and restoration for Biosphere Reserves core zone of GSKBB as the habitat Proteksi dan restorasi zona inti Cagar Biosfer GSKBB sebagai habitat harimau dan gajah for sumatran tigers, and elephants, and keeping the population of sumatran tigers intact. sumatera, pemberdayaan masyarakat, dan mempertahankan populasi gajah dan 3) Semenanjung Kampar, Riau Province harimau sumatera; Forest and peat land protection and restoration, community empowerment, and keeping 2
3)
Semenanjung Kampar, Provinsi Riau Proteksi dan restorasi hutan dan lahan gambut, pemberdayaan masyarakat, mempertahankan populasi harimau sumatera; 4) Kerumutan, Provinsi Riau Proteksi dan restorasi hutan dan lahan gambut, perluasan dan menghubungkan antar kawasan lindung, pemberdayaan masyarakat, dan mempertahankan populasi harimau sumatera; 5) Bukit Tigapuluh, Provinsi Riau & Jambi Proteksi, restorasi, dan memperluas hutan alam di daerah penyangga sekitar taman nasional; Membuat koridor satwa, pemberdayaan masyarakat sekitar, mempertahankan populasi orangutan, gajah, dan harimau sumatera, dan membatasi akses untuk meningkatkan perlindungan TN Bukit Tigapuluh; 6) Berbak-Sembilang, Provinsi Jambi & Sumatera Selatan Proteksi dan restorasi hutan dan lahan gambut, pemberdayaan masyarakat, mempertahankan populasi harimau sumatera, mendukung taman nasional; 7) Dangku-Meranti, Provinsi Jambi & Sumatera Selatan Koridor satwa dengan kawasan konservasi sekitarnya dan mempertahankan populasi harimau sumatera; 8) Padang Sugihan, Provinsi Sumatera Selatan Koridor satwa dengan kawasan konservasi sekitarnya dan mempertahankan populasi gajah sumatera; 9) Kubu, Provinsi Kalimantan Barat Proteksi dan restorasi mangrove, hutan, dan lahan gambut, pemberdayaan masyarakat, mempertahankan populasi orangutan kalimantan, buaya dan pesut mahakam; 10) Kutai, Provinsi Kalimantan Timur Proteksi, restorasi, dan memperluas hutan alam di daerah penyangga sekitar taman nasional, menyediakan koridor satwa, dan mempertahankan populasi orangutan kalimantan serta mendukung taman nasional.
the population of sumatran tigers intact. 4) Kerumutan, Riau Province Forest and peat land protection and restoration, protection areas expansion and linkage, community empowerment, and keeping the population of sumatran tigers intact. 5) Bukit Tigapuluh, Riau and Jambi Province Protection, restoration, and expansion of natural forests in buffer zone surrounding the national park; establishing wildlife corridor, community empowerment, keeping the population of orangutan, elephants, and sumatran tigers intact, and limiting the access to Bukit Tigapuluh National Park to increase its protection. 6) Berbak-Sembilang, Jambi and South Sumatra Province Forest and peat land protection and restoration, community empowerment, keeping the population of sumatran tiger intact, and national park support. 7) Dangku-Meranti, Jambi and South Sumatra Province Wildlife corridor with conservation area on its surroundings and keeping the population of Sumatran Tigers intact. 8) Padang Sugihan, South Sumatra Province Animal corridor with conservation area on its surrounding and keeping the population of sumatran elephants intact. 9) Kubu, West Kalimantan Province Mangrove, forest and peat land protection and restoration, community empowerment, keeping the population of Kalimantanorangutan, alligators and irrawaddi dolphins intact; 10) Kutai, East Kalimantan Province. Protection, restoration, and expansion of natural forest in the buffer zone surrounding the national park, establishing wildlife corridors, and keeping the orangutan population intact as well as giving support to national park.
Perlindungan dan restorasi hutan untuk memelihara stok karbon dan habitat satwa liar merupakan prioritas di semua lanskap. Hal itu juga mencakup upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan aktivitas ilegal, serta pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar lanskap merupakan faktor kunci dalam penyusunan rencana induk ini. D. PERSPEKTIF GLOBAL & LEGISLASI NASIONAL Dalam menentukan perspektif global untuk menyusun Rencana Induk ini, terdapat3 (tiga) hal yang disampaikan, berdasarkan pengakuan internatsionan serta model dalam pengelolaan. Perspektif global tersebut antara lain : 1. Spesies penting tingkat global. Sepuluh lanskap target di Sumatera dan Kalimantan memiliki sejumlah besar spesies flora dan fauna yang penting secara global. Sedikitnya terdapat tiga instrument
Forest protection and restoration to keep carbon stock and habitat for wild animal is the top priority for every landscape. It also covers the forest fire prevention and illegal activities, as well as community empowerment in and around landscapes. The aforementioned above becomes the key factors in Master Plan design. D. GLOBAL PERSPECTIVE & NATIONAL LEGISLATION In determining a global perspective to prepare the Master Plan, being three (3) things presented, based on the recognition internatsional and management models. Global perspective include: 1. Globally important species. Ten landscape targets in Sumatra and Kalimantan have a large number of species of flora and fauna that are important globally. There are at least three protection and conservation of 3
perlindungan dan konservasi global yang memberikan peringkat global terhadap setiap spesies yang ada di dalam lanskap. Beberapa instrumen yang dibahas antara lain Daftar Merah Spesies Terancam dari IUCN, CITES, dan EDGE. 2. Status Global Kawasan Konservasi Tingginya nilai keanekaragaman hayati dan ekosistem secara global memungkinkan beberapa lanskap atau bagian dari lanskap mendapat pengakuan dan dukungan internasional. Terdapat beberapa status pengakuan regional/internasional yang memungkinkan lanskap menjadi lebih terlindungi dengan menerapkan instrumeninstrumen yang berstandar internasional..
global instruments that provide global rankings for each species present in the landscape. Some instruments covered include Red List of Threatened Species of the IUCN, CITES, and EDGE.
Regulasi pengelolaan sumber daya di sepuluh lanskap prioritas, termasuk kawasan konservasi telah didefinisikan dimasa lalu berdasarkan aspek ilmiah, politik, dan ekonomi. Kebijakan yang dikembangkan secara sentral dan skema managemen yang ada seringkali tidak sesuai dengan kondisi lokal dan berpotensi menjauhkan masyarakat dari lingkungan alamnya. Untuk mendukung kohabitasi manusia-satwa, diperlukan pendekatan dan metode pengelolaan inovatif yang dapat meningkatkan perlindungan dan memberikan ruang bagi perkembangan manusia secara simultan. Kebijakan itu sesuai dengan prinsip-prinsip pendekatan ekosistem dibawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dan hasil dari Penilaian Ekosistem Millennium. Beberapa status dan bentuk pengakuan internasional dan regional, antara lain, Situs Ramsar, Cagar Biosfer, Situs Warisan Dunia dan ASEAN Heritage Park.
Regulation of resource management in the ten priority landscape, including the conservation area has been defined in the past based on scientific aspects, political, and economic. Centrally developed policies and management schemes that often do not correspond to local conditions and has the potential to alienate society from its natural environment. To support the human-animal cohabitation requires innovative management approaches and methods that can increase protection and provide space for human development simultaneously. The policy is in accordance with the principles of the ecosystem approach under the Convention on Biological Diversity and the results of the Millennium Ecosystem Assessment. Some status and forms of international and regional recognition, among others, Ramsar Site, Biosphere Reserve, a World Heritage Site and ASEAN Heritage Park.
3. Kerangka Kebijakan Global Untuk Mendukung Konservasi Lanskap Hampir tiga puluh tahun setelah laporan Brundtland Our Common Future diterbitkan, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”, sangat sedikit pencapaian untuk menghentikan degradasi lingkungan global. Lingkungan global terus menunjukkan tanda-tanda degradasi yang parah, mulai dari tanah, air, dan atmosfir. Walaupun telah banyak kawasan daratan dan laut yang telah dilindungi, namun makin banyak spesies flora dan fauna yang tercanam punah, termasuk harimau dan gajah (UNEP, 2012). Untuk mengatasi isu-isu global tersebut, diperlukan berbagai strategi &aksi tingkat global yang menyentuh ke tingkat tapak dan masyarakat. Untuk mengatasi hilangnya keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, perubahan iklim, dan faktor negatif lainnya yang berdampak pada lingkungan, maka perlu pendekatan baru yang berfokus pada lanskap di luar kawasan konservasi. Upaya-upaya global untuk melindungi keanekaragaman hayati telah beralih dari pendekatan spesies dan kawasan kepada ekosistem dan lanskap untuk meningkatkan kesinambungan dan ketahanan kawasan. Untuk memastikan tercapainya tujuan konservasi pada skala lanskap, maka sangat penting untuk menghubungkan target konservasi dengan tujuan pembangunan
2. Global Status of Protected Areas The high value of biodiversity and ecosystem services globally allow some landscape or part of the landscape of international recognition and support. There is some recognition of the status of regional / international which allows the landscape becomes better protected by applying the instruments of international standards.
3. Conservation in the Landscape Almost thirty years after the Brundtland report Our Common Future was published, which defines sustainable development as "development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet Reviews their own needs", very little achievement to stop the degradation of the global environment. The global environment continues to show signs of degradation are severe, ranging from soil, water, and atmosphere. Although it has a lot of land and sea areas that have been protected, but the more species of flora and fauna that tercanam extinct, including tigers and elephants (UNEP, 2012). To overcome these global issues, various strategies and actions that touch the global level to the field level and the community. To overcome the loss of biodiversity, ecosystem services, climate change, and other negative factors that impact on the environment, it needs a new approach that focuses on the landscape outside conservation areas. Global efforts to protect biodiversity have switched from regional approaches to species and ecosystems and landscapes to improve the sustainability and resilience of the region. To ensure achievement of conservation at the landscape scale, it is important to connect conservation targets with greater development goals, such as poverty alleviation, food security, education and climate change, as well as strategies that guide the approach to landscape conservation. Within the framework of global 4
yang lebih besar, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan dan policies, this master plan that incorporate some of the policies of the MDGs, SDGs, Rio + 20, perubahan iklim, serta strategi yang memandu pendekatan konservasi lanskap. Dalam and the Global Landscape Forum, the Ecosystem Approach and Aichi Targets, the ASEAN kerangka kebijakan global, rencan induk ini memasukan beberapa kebijakan tentang Agreement on Transboundary Haze Pollution, Green Growth and Certification Schemes. MDGs, SDGs, Rio+20, dan Global Landscape Forum, Ecosystem Approach & Aichi Targets, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Green Growth and Certification Schemes.
E. KERANGKA HUKUM PENGELOLAAN LANSKAP/REGULATION FRAMEWORK OF LANDSCAPE MANAGEMENT 1. Kawasan Lindung di dalam Lanskap/Protected area in the landscape 1. Kawasan Yang Memberikan Pelindungan Kawasan Bawahannya/Areas that 2. Kawasan Perlindungan Setempat/Local protected areas provide protection for its lower areas • Hutan Lindung/Protected Forest, • Sempadan Panta/Coastal Border, • Kawasan Bergambut/Peatland Area • Sempadan Sungai/River Banks, • Kawasan Resapan Air/Water Catchment Area • Kawasan Sekitar Danau-Waduk/Area Around Lake-Reservoir • Kawasan Sekitar Mata Air/Area Around Water Spring 3. KSA, KPA dan Cagar Budaya/Nature reserve area, protected area and Culture 4. Kawasan Rawan Bencana Alam/Natural disaster-prone areas Heritage. Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainnya, Taman Kawasan rawan letusan gunung berapi; kawasan rawan gempa bumi; kawasan rawan tanah Nasional, Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam, Suaka Margasatwa, Cagar Alam, longsor; kawasan rawan gelombang pasang; kawasan rawan banjir. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan pantai berhutan bakau. Nature Reserve Area, Marine Reserve Area, National Park, Forest Park, Nature Areas prone to volcanic eruptions; earthquake-prone areas; areas prone to landslides; areas prone Tourism Park, Wildlife Reserve, Nature Sanctuary, Cultural and Science Heritage Area, to tidal waves; areas prone to flooding. Mangrove Area. 5.Kawasan Lindung Geologi/Geological protected areas. 6. Kawasan Lindung Lainnya/Other protected areas Kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana geologi, kawasan yang Taman buru, Ramsar, cagar biosfer,kawasan perlindungan plasma nutfah,kawasan pengungsian memberikan perlindungan terhadap air tanah. satwa,terumbu karang,kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi,koridor Geological nature sanctuary, Geological disaster-prone areas, Groundwater protection ekosistem. providing areas. Hunting parks, Ramsar, biosphere reserves, protected areas germplasm, wildlife refuge areas, coral reefs, the area corridors for species or marine protected ecosystem corridor.
5
2. Regulasi Dalam Pengelolaan Lanskap/Regulation in Lanscape Management. BIOLOGICAL RESOURCES CONSERVATION Act 5/1990
ENVIRONMENTAL LAW Act 32/2009
NON-BIOLOGICAL RESOURCES GEOTHERMAL AGRARIA/LAND
PLANT, FISHES & ANIMAL QUARANTINE Act 16/1992
FORESTRY Act 41/1999 FORESTRY CRIMES Act 18/2003
SUSTAINABLE LANDSCAPE, PROTECTION, & RESTORATION
Conventions & Treaties
WATER RESOURCES MINING, OIL & GAS
FISHERIES Act 31/2004 PLANTATION Act 18/2004
INDUSTRY & TRADE
LOCAL GOVERNMENT CORRUPTION
MONEY LAUNDRY
CRIMINAL CODE
SPATIAL PLANS LAW COASTAL & SMALL ISLANDS
6
F. METODOLOGI &PROSES/Methodology and Process.
7
G. BATAS LANSKAP & PETA INDIKATIF/ LANDSCAPE BOUNDARY &INDICATIVE MAP. Contoh Peta Indikatif Lanskap Giam Siak Kecil-Bukit Batu/ For example : Giam Siak Kecil-Bukit BatuLanscape Indicative Map
Berdasarkan kajian kepustakaan, wawancara, dan FGD dilakukanlah analisa awal untuk membuat peta indikatif batas lanskap sebagai bahan diskusi dengan para pihak dan analisa spasial lanjutan. Sumbersumber peta diperoleh dari berbagai sumber resmi dan dilengkapi dengan digitasi terhadap peta yang belum tersedia file elektroniknya. Peta tutupan lahan (land-cover) dan peta penggunaan lahan (land-use) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Rujukan yang digunakan untuk analisis ini adalah SNI 19-6728.3-2002 tentang Neraca Sumber daya Lahan Sumber daya Spasial. Penggunaan lahan dari aspek kehutanan berupa fungsi-fungsi kawasan hutan, dari aspek pertanahan berupa tanah negara dan tanah milik, dan dari aspek tata ruang berupa kawasan lindung dan budidaya. Penentuan batas indikatif lanskap dilakukan dengan menggunakan batas-batas alam yang dikenal luas oleh masyarakat, misalnya sungai besar dan jalan. ------Based on the study of literature, interviews, FGD perform the initial analysis to create a map of the landscape of the indicative limits as discussed with the parties and advanced spatial analysis. Sources maps obtained from various official sources and equipped with digitized maps are not yet available on the electronic file. Map land cover (land-cover) and maps of land use (land-use) of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). References used for this analysis is the SNI 19-6728.3-2002 on Balance of Resources Land Resources Spatial. Landuse aspects of forestry in the form of the functions of forests, from the aspect of the land in the form of land and land owned by the state, and of the spatial aspects such as protected areas and cultivation. Determination of the indicative limit landscapes done using natural boundaries are known by the people, for example, large rivers and roads.
H. PROFIL LANDSKAP Luas total sepuluh lanskap adalah 10.145.187,85 hektar, terletak di lima provinsi yang memiliki 4 taman nasional, 9 suaka margasatwa, 3 cagar alam, dan 2 tahura. Luas total seluruh kawasan konservasi dalam lanskap adalah 1.134.843 Ha. Terdapat satu lanskap berstatus cagar biosfer (Giam Siak Kecil-Bukit Batu) dan satu lanskap dengan dua Situs Ramsar (Berbak & Sembilang). Hingga kini tidak ada kawasan konservasi atau kawasanEkosistem Esensial yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pemerintah di lanskap Kubu.
H. LANDSCAPE PROFILE. The total area of ten landscapes is 10,145,187.85 hectares, located in five provinces with 4 national parks, 9 wildlife sactuaries, 3 nature reserves, and 2 grand forest parks. Total of all conservation areas in the landscape is 1.134.843 Ha. .There is a landscape of the biosphere reserve status (Giam Siak Kecil-Bukit Batu) and a landscape with a two Ramsar Site (Berbak & Sembilang). Until now there are no protected areas or areas Ecosystems Essential appointed / adopted by the Government in Kubu landscape.
Peta indikatif/Indicative map
Senepis 322,965.55
GSK- BB
Kerumutan
941,200.36
1,334,849.66
Semenanjung Kampar 743,726.29
Bukit Tigapuluh 1,067,001.97
Berbak Sembilang 1,136,757.74
Dangku Meranti 1,048,651.85
Padang Sugihan 1,650,213.30
Kubu
Kutai
Total
922,820.99
977,000.18
10,145,187.85
9
1. Kawasan Konservasi dalam lanskap/Conservation Areas in the landscape. No 1 2 3 4
2. Nilai cadangan karbon/The value of carbon stocks in the landscape
Lanskap Senepis
Nama KSA/KPA CA Pulau Berkeh PLG Sebanga/Duri, bukan KSA/KPA Giam Siak Kecil SM Bukit Batu Bukit Batu SM Giam Siak Kecil Tahura Minas (Sultan Syarif Hasyim) Kerumutan SM Kerumutan SM Danau Pulau Besar-Danau Pulau Bawah SM Tasik Belat Semenanjung Kampar SM Tasik Besar-Tasik Metas SM Tasik Serkap-Tasik Sarang Burung
5
Bukit Tigapuluh
6
Berbak Sembilang
7
Dangku-Meranti
8
Padang Sugihan
9
Kutai
TN Bukit Tiga Puluh TN Berbak TN Sembilang CA Kelompok Hutan Durian Luncuk II SM Dangku Tahura Sultan Thaha Syaifuddin SM Padang Sugihan CA Muara Kaman Sedulang TN Kutai
10
3. Konisi Sosial&Kehutanan Sosial/Social Conditionand Social Forestry
Lanskap/Landscape
1. Senepis 2. GSKBB 3. Semenanjung Kampar 4. Kerumutan 5. Bukit Tigapuluh 6. Berbak Sembilang 7. Dangku Meranti 8. Padang Sugihan 9. Kubu 10. Kutai
Provinsi/Province
Riau Riau Riau
Jumlah wilayah administrasi/Number of administration area Kabupaten Camat/ Desa/ /kota/ SubVillage District/City district 2 9 52 6 23 148 2 11 74
Riau 3 26 Riau, Jambi 6 30 Sumatera Selatan, Jambi 5 14 Sumatera Selatan, Jambi 7 22 Sumatera Selatan 2 16 Kalimantan Barat 4 11 Kalimantan Timur 4 24 Total 41 186 Jumlah desa, kecamatan dan kabupaten dalam lanskap tahun 2014/ The number of villages, sub district and districts in the landscape in 2014
216 293 203 197 265 79 170 1.690
Lanskap/Landscape
Total luas kecamatan/ Total of sub district (km2) 5.197 24.093 24.093 10.983 22.844 14.313 14.313 31.662 18.958 18.619 15.524 9.242
Total
Kepadatan/ Density(jiwa /km2)
1. Senepis 371.701 72 2. GSKBB 988.098 41 3. Semenanjung Kampar 245.586 22 4. Kerumutan 806.014 35 5. Bukit Tigapuluh 754.485 53 6. Berbak Sembilang 615.374 19 7. Dangku Meranti 939.363 49 8. Padang Sugihan 624.937 33 9. Kubu 285.920 18 10. Kutai 820.475 89 Total 6.451.953 Perkiraan jumlah penduduk kecamatan yang ada di dalam lanskap tahun 2014/Estimated population of subdistricts in the landscape in 2014
11
4. Perhutanan Sosial Sebagai Solusi Konflik Tenurial. Di dalam RPJMN 2015-2019 sebagai panduan kebijakan nasional bidang kehutanan, ditargetkan area seluas 40 juta ha untuk dikelola masyarakat, namun dalam perkembangan identifikasinya Kementerian LHK mencadangkan kawasan hutan lindung dan hutan produksi seluas 12,7 juta Ha melalui skema HKm, HD, HTR, dan berbagai bentuk kemitraan antara masyarakat dengan pemegang konsesi di hutan produksi. Target itu direncanakan akan dicapai dengan luasan 2,54 juta per tahun 4. Social Forestry as Tenurial Conflict Solution In National-Mid Term Development Plan 201502019 as national policy guideline of forestry sector that targeted about 40 million Ha to be managed by community, but based on identification progress from Ministry of Environment and Forestry that reserved of protected forest and production forest about 12,7 million Ha through community forestry, village forest, and community timber plantation, and other partnership between community and company in production forest. The target will be achieved with 2,54 million Ha/year.
I. KONSERVASI LANSKAP
I. LANDSCAPE CONSERVATION.
1. Pengertian Dan Prinsip Konservasi Lanskap. a. Pengertian Lanskap adalah entitas geografis yang terdiri atas mosaik-mosaik tata guna lahan yang saling berinteraksi dimana energi, material, organisme dan institusi dipadukan untuk memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomis, dan budaya bagi kehidupan. Sehingga visi lanskap dalam jangka panjang harus mengakomodasi nilai-nilai lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual yang kesemuanya dirumuskan dalam capaian-capaian yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.
1. Definition and Principles of Landscape Conservation. a. Definition Landscape is a geographical entity consisting of mosaics of land use interacting where energy, materials, organisms and institutions combine to deliver the benefits of ecological, social, economic, and cultural life. So that the vision of the landscape in the long term to accommodate the values of the environmental, economic, social, cultural, and spiritual all of which are formulated in measurable outcomes and accountability.
Struktur ekosistem di dalam lanskap terdiri dari berbagai jenis penggunaan lahan yang pada pokoknya terdiri dari tiga fungsi dasar sebagaimana disebutkan oleh Odum (1969), yaitu fungsi produksi, proteksi, urban-industrial dan area kompromi diantara ketiganya. Secara operasional fungsi-fungsi dasar tersebut terbagi dalam ruang di dalam lanskap yang disebut zonasi.
Ecosystem structure in the landscape consists of various types of land use which essentially consists of three basic functions as mentioned by Odum (1969), which is a function of production, protection, urban-industrial and compromise among the three areas. Operationally basic functions are divided into spaces in the landscape called zoning. The complexity of the zoning process depends on a variety of different interests and uncertainties caused cognitive 12
Kompleksitas proses zonasi tergantung dari ragam kepentingan yang berbeda dan constraints, availability of information and knowledge. Even Odum (1969) has stated that ketidakpastian yang disebabkan kendala kognitif, ketersediaan informasi, dan pengetahuan. "Zoning the landscape would require a whole new order of thinking". Herewith the figure of Bahkan Odum (1969) telah menyatakan bahwa “Zoning the landscape would require a whole Odum statement and added by Lui and Wu : new order of thinking". Berikut ini gambaran tentang pernyataan Odum yang ditambahkan oleh Lui dan Wu : l
Konservasi lanskap sebagai pokok pikiran dalam dokumen ini merupakan suatu proses sistematis untuk mempertahankan kualitas (kesehatan) eksositem lanskap. Pada konteks ini selalu ada bagian-bagian di dalam ekosistem lanskap yang menjadi perhatian karena dipahami dan disepakati sebagai penopang utama kesehatan ekosistem yang ada di dalam lanskap. Di dalam sepuluh lanskap terdapat ekosistem yang didominasi oleh lahan basah, yaitu hutan mangrove, hutan rawa gambut, dan hutan rawa air tawar. Ekositem lainnya yang ada di dalam lanskap adalah hutan hujan dataran rendah dan hutan kerangas.
Conservation of the landscape as a subject matter in this document is a systematic process to maintain quality (health) ecosystem landscape. In this context always be parts in the landscape ecosystem of concern because it is understood and agreed upon as the main pillar of the health of ecosystems that exist in the landscape. Within ten landscapes there are ecosystems dominated by wetlands, namely mangrove forest, peat swamp forests, and freshwater swamp forests. Other ecosystems that exist in the landscape is a lowland rain forest and heath forest.
Ekosistem hutan dataran rendah dan lahan basah merupakan habitat satwa, namun juga memiliki manfaat yang menunjang kehidupan manusia dalam bentuk jasa ekosistem seperti tata air, kesuburan tanah, penyimpan karbon, dan meredam perubahan iklim. Berbagai bentuk tindakan atau intervensi terhadap ekosistem tersebut akan berpengaruh terhadap keanekaraman hayati dan keteraturan siklus air. Beberapa bentuk intervensi dengan skala tertentu akan memberikan pengaruh buruk terhadap keberlangsungan hidup berbagai jenis satwa yang terindikasikan oleh penurunan populasi, kepunahan, dan konflik manusia-satwa. Sejalan dengan itu, intervensi terhadap hutan yang tidak terukur akan pula menyebabkan kerusakan tata air yang terindikasi dengan banjir, kekeringan, erosi, longsor, dan lain-lain.
Lowland forest ecosystems and wetlands is a habitat for wildlife, but also has the benefit that support human life in the form of ecosystem services such as water management, soil fertility, carbon storage, and mitigating climate change. Various forms of action or intervention on the ecosystem will affect the biological keanekaraman and regularity of the water cycle. Some form of intervention with a certain scale will have no impact on the survival of various species, who was twice the population decline, extinction, and human-wildlife conflict. Accordingly, the intervention of the forest that are not measured will also cause damage to the water system are indicated by floods, droughts, erosion, landslides, and others.
Pemikiran ini mendasari adanya arahan untuk mempertahankan hutan dalam luasan yang cukup dan kondisi yang baik dalam suatu lanskap. Dengan demikian maka konservasi lanskap dalam dokumen ini juga akan memiliki fokus pada upaya untuk melindungi (protect), mempertahankan (maintain), dan memperbaiki (restore) ekosistem hutan di lokasi-lokasi yang
This thinking underlies the directives to maintain the forest in an area that is quite and good conditions in a landscape. Thus, the conservation of the landscape in this document will also have to focus on efforts to protect (protect), keep (maintain), and repair (restore) forest ecosystems in locations that are considered important and widespread enough to be able to function to provide power bearing on the quality of the landscape ecosystem. 13
dianggap penting dan dalam skala luas yang memadai agar mampu berfungsi memberikan b. Principle daya dukung terhadap kualitas ekosistem lanskap. • Preserving and restoring quality / health of the ecosystem as a priority without disturbing the integrity of the ecosystem. • Basic common reference both the central government, local government, private sector, b. Prinsip and communities in the implementation of landscape conservation is the integrated • Melestarikan dan memulihkan kualitas/kesehatan ekosistem sebagai prioritas tanpa management of each type of land use. menggangu integritas ekosistem. • The specificity of each area (locally specific) through a process of dynamic (adaptive • Dasar acuan bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan management). masyarakat dalam pelaksanaan konservasi lanskap bersifat pengelolaan terpadu pada • Feasibility and sustainability offunding. masing-masing jenis penggunaan lahan. • Kekhususan masing-masing tempat (local specific) melalui proses yang dinamis (adaptive management). • Fisibilitas dan keberlanjutan pendanaan. 2. Kawasan Penting Lanskap Di dalam dokumen Rencana Induk ini, Konservasi Lanskap difokuskan pada Kawasan Penting Lanskap (KPL), yaitu kawasan-kawasan yang memiliki karakter dan nilai penting secara biogeografi, hidrologi, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan karbon yang harus dipertahankan dan/atau dipulihkan keasliannya secara logis dan rasional. Walaupun jenis penggunaan lahan hutan akan mendominasi KPL, tetapi jenis penggunaan lahan lain juga dipertimbangkan sepanjang memenuhi criteria kawasan penting lanskap.
2. Important Landscape Area In the document of this Master Plan, Landscape Conservation is focused on Important Landscape Area (ILA), the areas which have the character and importance in biogeography, hydrology, ecosystems, biodiversity, and carbon should be maintained and / or restored authenticity logically and rational. Although this type of forest land use will dominate the ILA, but other types of land use are also considered important insofar as it meets the criteria of the area landscape.
Dengan memperhatikan kategori/kriteria kawasan lindung sebagaimana diatur di dalam With attention to categories / criteria for protected areas as stipulated in the regulation of regulasi tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan, maka Kawasan Penting Lanskap spatial, environment and forestry, the area Important Landscape (Landscape Important Area) (Important Landscape Area) didefinisikan sebagai kawasan yang mengandung minimal satu is defined as a region containing at least one of the categories / the following criteria: dari kategori/kriteria berikut ini: 1. Area yang ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian 1. Areas designated as Natural Reserve Area and Conservation Areas Alam (KPA). 2. The areas designated as Protected Forest. 2. Area yang ditetapkan sebagai Hutan Lindung. 3. Areas of animals roaming the key (key species / flagship species) or the key areas of 3. Area jelajah satwa kunci (key spesies/flagship spesies) atau area kunci biodiversity (key biodiversity areas), an important bird area (important bird areas, and keanekaragaman hayati (key biodiversity area), area penting burung (important bird areas with high biodiversity. area, dan area dengan keanekaragaman hayati tinggi. 4. Area of riverbankor 50-100 meters on the left and right of the river. 4. Area sempadan sungai atau 50-100 meter di kiri dan kanan sungai. 5. The coastal border areas or 100 meters from the outermost point of the tide. 5. Area sempadan pantai atau 100 meter dari titik terluar air pasang. 6. The area of peatland depth more than 3 meters. 6. Area lahan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter. Kategori tersebut disusun sesuai dengan Keputusan Presiden No.32 tahun 1990 tentang These categories are prepared in accordance with Presidential Decree 32 of 1990 on the Pengelolaan Kawasan Lindung, UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan PP Management of Protected Areas, Act 26 of 2007 on Spatial Planning and Regulation 26 of No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. 2008 on the National Spatial Plan. 14
3. Luas Kawasan Penting Lanskap/Size of Important Lanscape Area Hasil analisa GIS tersebut menghasilkan KPL seluas 6,19 juta ha dari total 10,14 juta ha di 10 lanskap/ The results of GIS analysis resulted in ILAcovering 6.19 million ha of the total 10.14 million hectares in 10 landscape.
Arahan umum pengelolaan konservasi lanskap di Kawasan Penting Lanskap/
General direction in the area of conservation management in Important Landscape Area. Penutupan Lahan/Forest Cover
No 1
Lanskap Senepis
KPL 293,780.65
Non KPL 29,184.90
Grand Total 322,965.55
2
Giam Siak Kecil Bukit Batu
627,869.38
313,330.98
941,200.36
3
Kerumutan
616,402.68
718,446.99
1,334,849.66
4
Semenanjung Kampar
609,562.71
134,163.58
743,726.29
5
Bukit Tigapuluh
755,792.67
311,209.30
6
Berbak Sembilang
564,562.34
7
Dangku-Meranti
8
Status/Fungsi (Status/Function)
Hutan/Forest
Deforestasi/ Deforestation
Non Hutan Alami/ Non ForestNatural
Non Hutan – Buatan/ Non Forest-Man made
Proteksi/ Protection
Restorasi/ Restoration
Proteksi/ Protection
Pemberdayaan/ Empowerment
1,067,001.97
KSA/KPA/Nature Reserve Area/ Conservation Area
572,195.40
1,136,757.74
Hutan Lindung/ Protected forest
Proteksi/ Protection
Restorasi/ Restoration
Proteksi/ Protection
Pemberdayaan/ Empowerment
480,552.38
568,099.47
1,048,651.85
Padang Sugihan
1,123,417.73
526,795.57
1,650,213.30
Proteksi/ Protection
Restorasi/ Restoration
Proteksi/ Protection
Pemberdayaan/ Empowerment
9
Kubu
596,973.60
325,847.39
922,820.99
Hutan produksi tidak dibebani izin/Non lisence of production forest
10
Kutai
521,825.89
455,174.24
977,000.13
Grand Total
6,190,740.02
3,954,447.83
10,145,187.85
Hutan peoduksi dibebani izin/ Concession area
Asistensi dan Monitoring → Proteksi/ Assistance and monitoring → protection
Asistensi dan Monitoring → Restorasi/ Asistance and Monitoring → Restoration
Asistensi dan Monitoring → Proteksi/ Assistance and Monitoring → Protection
Asistensi & Monitoring / Assistance & Monitoring
Areal penggunaan lain/Other propose land
Pemberdayaan → Proteksi/ Empowerment → Protection
Pemberdayaan → Restorasi/ Empowerment → Restoration
Pemberdayaan → Proteksi/ Empowerment → Protection
Pemberdayaan/ Empowerment
15
Contoh Kawasan Penting Lanskap/Example of Important Landscape Area
16
J. ARAHAN PROGRAM DAN PRIORITAS/PROGRAM DIRECTION AND PRIORITY VISION E stablishment of healthy and productive landscape ecosystem in the framework of sustainable development while conserving globally and locally important ecological features at priority 10 landscape in S umatera and K alimantan MISSION
Protect the important landscape areas which still relatively intact at 10 priorities landscape in S umatra and K alimantan;
R estore the important landscape area which has been significantly damaged at 10 priorities landscape in S umatera and K alimantan. STRATEGY FORMULATION USING SWOT ANALYSIS S trengths – Weaknesses – Opportunities – T hreats
STRENGTH OPPORTUNITY
STRENGTH THREAT
WEAKNESS OPPORTUNITY
WEAKNESS THREAT
Protection Working Area – Restoration Working Area – Community Development Working Area – Technical Assistance and Monitoring Working Area
SPATIAL ALLOCATION PLAN IN IMPORTANT LANDSCAPE AREA
PROGRAM FORMULATION AND CLASSIFICATION
On the ground intervention for sustainable landscape management and its enabling factors
Assessment, Assessment, planning planning and and controlling controlling
Supporting factors directly influence to the initiation of on the ground intervention can be succeed → Supporting Program SUPPORTING PROGRAM:
STRATEGIC PROGRAM: · Consensus development · Institutional development · Protection action · Restoration action
Organizing Organizing and and Actuating Actuating
· · · · ·
Capacity development Community empowerment Environment and nature conservation education Human wildlife conflict management Technical assistance and monitoring
1. Visi dan Misi Pengelolaan lanskap yang berkelanjutan (sustainable landscape management) akan selalu didominasi oleh isu-isu penggunaan lahan yang berkelanjutan (sustainable landuse) yang mencerminkan bahwa pemanfaatan lahan menjadi inti dari pengelolaan lanskap. Para pihak dari akademisi, pengambil kebijakan, praktisi, dan LSM telah memformulasikan konsep dan parameter-parameter keberlanjutan pengelolaan lanskap. Berbagai bentuk kebijakan, rencana, dan program juga telah diberlakukan, tetapi hasilnya terlihat maju “di atas kertas”. Hingga kini, permasalahan di tingkat tapak cenderung masih dikuasai oleh isu-isu kerusakan lingkungan dan konflik kepentingan para pihak terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan. Kondisi itu juga terjadi di sepuluh lanskap target dalam Rencana Induk ini, sehingga istilah “sustainable” dalam setiap inisiatif pengelolaan lanskap selalu menjadi cita-cita yang mencerminkan kondisi yang ingin dicapai atau diharapkan. 1. Vision and Mission Landscape management (sustainable landscape management) will always be dominated by issues of land use (sustainable landuse) which reflects that land use at the core of landscape management. The stakeholders of academics, policy makers, practitioners, and NGOs have formulated the concept and parameters of sustainable landscape management. Various forms of policies, plans, and programs have also been put in place, but the result looks forward "on paper". Until now, the problems at the site level tends to be dominated by issues of environmental degradation and conflict of interests of the parties concerned land use and tenure. The condition also occurs in ten landscape in the Master Plan's targets, so that the term "sustainable" in any landscape management initiatives has always been the ideals that reflect the condition to be achieved or expected.
17
Analisis SWOT/SWOT Analysis 2. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman Konservasi Lanskap/Strength, Weaknes, Opportunity, and Threat to Landscape Conservation Perumusan strategi pada Rencana Induk ini dilakukan dengan pendekatan analisis kekuatan (strength), kelemahan (weaknes), peluang (opportunity), dan ancaman (threaten) atau SWOT, Kelemahan/Weakness • Belum adanya kelembagaan pengelola lanskap yang bersifat koordinatif. • Minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi hutan. • Terbatasnya sosialisasi program dan maanfaat konservasi lanskap • Belum berkembangnya KPH pada sebagian besar area target konservasi lanskap.
------• The absence of institutional managers coordinative landscape. • The lack of public knowledge about the function of the forest. • Lack of socialization and landscape conservation maanfaat • Forest Management Unitunderdeveloped in most areas of landscape conservation targets.
FAKTOR EKTERNAL
FAKTOR INTERNAL
Kekuatan/Strength • Sasaran konservasi lanskap di 10 lanskap target dan kawasan penting lanskap teridentifikasi. • Persepsi para pihak terhadap konservasi lanskap cukup baik. • Adanya lembaga-lembaga pemerintah yang bekerja untuk pelestarian lanskap. • Tersediannya lembaga-lembaga pemerintah yang bekerja untuk pelestarian lanskap. • Tersedianya lembaga-lembaga pengelola hutan dan lahan. ---------• Landscape conservation goals in the 10 critical areas of landscape targets and landscape identified. • Perception of the parties to the conservation of the landscape quite well. • The presence of government institutions that work for the preservation of the landscape. • Tersediannya government institutions that work for the preservation of the landscape. • Availability institutions forest managers and land.
Peluang /opportunity • Adanya regulasi mengenai kawasan lindung dan pengelolaan lingkungan. • Adanya kebijakan prioritas kehutanan mengenai pembangunan KPH. • Kebijakan perhutanan sosial dengan target 12,7 juta untuk dikelola masyarakat. • Adanya kebijakan 20% konsesi HTI dikelola masyarakat. • Adanya dukungan pemerintah daerah dan swasta serta lembaga donor untuk konservasi lanskap. • Adanya kegiatan dan alokasi dana di beberapa instansi yang sejalan dengan program konservasi lanskap. --------• Lack of regulation regarding protected areas and environmental management. • The existence of the forestry priority policy regarding FMU development. • Social forestry policy with a target of 12.7 million for community management. • The policy of 20% HTI/industrial timber plantation managed society. • There is support for local governments and the private sector and donor agencies for landscape conservation. • The activities and the allocation of funds in some agencies in line with the landscape conservation program.
Ancaman/Threat • Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat • Terbatasnya alternatif sumber pendapatan masyarakat. • Perambahan hutan untuk pertanian dan perkebunan. • Konflik manusia-satwa • Migrasi masyarakat • Ekspansi perkebunan sawit
-------
• • • • • •
The low level of public education Lack of alternative sources of income. Encroachment for agriculture and plantations. Human-wildlife conflict The migration of people The expansion of oil palm plantations
18
3. Model Program Pembangunan Konsesus Konservasi lanskap/Program Model of Landscape Concencus Development
19
K. HIERARKI DAN PERIODE PERENCANAAN Rencana Induk Konservasi 10 Lanskap merupakan rencana indikatif kegiatan konservasi lanskap yang disusun berdasar kondisi biofisik, sosial ekonomi dan kelembagaan pengelolaan hutan dan lahan dalam satuan unit lanskap untuk kurun waktu 10 tahun. Rencana Induk Konservasi 10 Lanskap paling sedikit memuat sembilan hal, yaitu: • Pembangunan Konsensus • Pengembangan Kelembagaan • Aksi Proteksi • Aksi Restorasi • Pengembangan Kapasitas • Pemberdayaan Masyarakat • Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Alam • Asistensi Teknis dan Monitoring Pengelolaan KPL pada Areal Konsesi Hutan • Monitoring dan Evaluasi Konservasi Lanskap
GSKBB
S.
K. HIERARCHYAND PLANNING 10 Landscape Conservation Master Plan is an indicative plan of landscape conservation activities, arranged on the condition of the biophysical, social, economic and institutional forest management and land in units of landscape for the past 10 years. 10 Landscape Conservation Master Plan shall contain at least nine things: • Consensus Development • Institutional Development • Protection Action • Restoration Action • Capacity Building • Community empowerment • Environmental Education and Nature Conservation • Technical Assistance and Monitoring Management Area ILA on Forest Concession • Monitoring and Evaluation of Landscape Conservation
Matrik Program, Tujuan, Kegiatan, dan keluaran Konservasi Lanskap/Landscape Conservation Matrix of Program, Goal, Activities, and Output NO PROGRAM/Program TUJUAN/Goal KEGIATAN/Activities KELUARAN/Output A Program Strategis/Strategic program. 1 Program Pembangunan Untuk mendapatkan kesepakatan Kegiatan pertemuan multipihak di tingkat Dokumen kesepahaman dan kesepakatan konservasi Konsensus. mengenai wilayah kerja konservasi lanskap yang memiliki peran dan pengaruh lanskap paling kurang memuat wilayah kerja konservasi Consensus Development lanskap, kelompok kerja konservasi terhadap lanskap baik dari unsur lanskap, arahan fungsi lahan di dalam kawasan penting Program. lanskap, rencana konservasi lanskap pemerintah maupun non pemerintah untuk langkap, arahan program kerja pada masing-masing dan komitmen pengarusutamaannya membangun kesepahaman dan fungsi lahan, dan komitmen para pihak untuk ke dalam rencana-rencana kerja kesepakatan. penyelenggaraan konservasi lanskap yang disyahkan oleh setiap instansi/lembaga baik dari Activities of multi-stakeholder meeting at unsur pimpinan daerah di tingkat lanskap. unsur pemerintah maupun non the landscape level that have a role and pemerintah. influence on the landscape, both Document of understanding and agreements landscape government and non-government to build conservation least indicate the working area of the To get agreement on the working understanding and agreement. conservation of the landscape, the direction of land use in area of landscape conservation, the important areas langkap, the direction of the work landscape conservation working program on each of the functions of land, and the group, landscape conservation plan commitment of the parties to the implementation of the and a commitment to mainstreaming conservation of the landscape which was passed by the in the work plans of each agency / element of regional leaders at the landscape level. agencies, both government and non- Kegiatan pertemuan multipihak untuk Kelompok kerja konservasi lanskap pada masing-masing government. membentuk dan menetapkan POKJA lanskap, yang beranggotakan perwakilan dari Badan konservasi lanskap yang memiliki legitimasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan, dan legalitas yang memadai. Badan Lingkungan Hidup Daerah, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Activities of multi-stakeholder meeting to Pengelolaan Hutan, lembaga atau forum multipihak yang form and establish conservationlandscape telah ada sebelumnya, Perusahaan Pemegang Ijin Usaha working group has sufficient legitimacy and Kehutanan, NGOs, perguruan tinggi, komunitas legality. masyarakat yang berpotensi terkena dampak konservasi lanskap, dan unsur-unsur lain yang dianggap memiliki peran dan pengaruh terhadap lanskap. The working group landscape conservation for each landscape, which consists of representatives of the Regional Development Planning Agency, Forestry Service, Regional Environmental Agency, Technical Implementation Unit of the Ministry of Environment and 21
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities
KELUARAN/Output Forestry, Forest Management Unit, institutions or multistakeholder forum that has been there before, Forestry Consession, NGOs, universities, communities potentially affected landscape conservation, and other elements that are considered to have a role and influence on the landscape.
Penyusunan rencana kerja POKJA dalam rangka penyusunan rencana konservasi lanskap. Working groupwork plan in the context of the preparation of the landscape conservation plan.
Dokumen Rencana kerja POKJA konservasi lanskap yang memuat rencana kegiatan koordinasi para pihak sesuai dengan dokumen kesepakatan, penyusunan rencana konservasi lanskap, pengesahan rencana konservasi lanskap, pengarusutamaan konservasi lanskap.
Penyusunan rencana konservasi lanskap pada tingkat lanskap oleh POKJA konservasi lanskap.
Landscape conservation planning at the landscape level conservation landscape by the Working Group.
Document of landscape conservation workplanincluded coordination plan with stakeholder that in line with agreement document, landscape conservation plan development, endorsement of landscape conservation plan, and mainstreaming of landscape conservation Rencana konservasi lanskap yang disusun oleh POKJA, disetujui oleh seluruh pimpinan instansi atau lembaga yang terlibat dalam POKJA, dan disahkan oleh pimpinan daerah. Rencana konservasi lanskap minimal memuat profil lanskap dan kawasan penting lanskap, permasalahan, arahan fungsi lahan dan program kerja pada kawasan penting lanskap, tahapan dan tata waktu program konservasi lanskap, kelembagaan konservasi lanskap, rancangan kebutuhan anggaran dan sistem pendanaan, dan skema monitoring kinerja. Landscape conservation plan developed by the Working Group, was approved by the entire leadership of the agency or agencies involved in the Working Group, and endorsed by regional leaders. Minimal landscape conservation plan includes profiles landscape landscapes and important areas, the problems, the direction of land use and the work program on the critical area of the landscape, the stages and time frame landscape conservation program, conservation institutional landscape, the draft budget requirements and funding 22
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities
KELUARAN/Output systems, and performance monitoring scheme.
Konsultasi publik rancangan rencana konservasi lanskap dan pengesahan rencana konservasi lanskap.
Inisiasi pengarusutamaan rencana konservasi lanskap ke dalam rencana-rencana strategis dan rencana-rencana kerja instansi atau lembaga baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.
Public consultation a draft plan approval landscape conservation and landscape conservation plans. Pengarusutamaan rencana konservasi lanskap ke dalam perencanaan pembangunan daerah, rencana strategis dan rencana kerja setiap instansi atau lembaga yang terkait dengan konservasi lanskap baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah.
2
Program Pembangunan/Pengemba ngan Kelembagaan. Program Development or Institution development.
Mainstreaming landscape conservation plans into local development planning, strategic plans and work plans of each agency or institution related to the conservation of landscapes, both government and non-government. Membangun kelembagaan multipihak Analisis kelembagaan untuk untuk konservasi lanskap yang mengidentifikasi lembaga-lembaga sektoral memiliki legitimasi atau mandat yang dan non sektoral dari unsur pemerintah dan memadai dari para pihak serta non pemerintah yang terkait dengan mampu bekerja secara intensif dan lanskap berdasarkan tugas dan efektif dalam melakukan singkronisasi wewenangnya masing-masing. perencanaan dan optimalisasi kinerja setiap instansi/lembaga untuk Institutional analysis to identify the sectoral konservasi lanskap sesuai dengan agencies and non-cutting of the tugas dan fungsinya masing-masing government and non-government related to . the landscape based on the duties and Build institutional stakeholder for the authority of each. conservation of the landscape that Analisis stakeholder dan memetakan has sufficient legitimacy or the stakeholder lanskap berdasarkan peran mandate of the parties and able to dan pengaruhnya terhadap lanskap.
Initiation of mainstreaming conservation plan landscapes into strategic plans and work plans agencies or institutions, both government and non-government.
Database lembaga-lembaga sektoral dan non sektoral dari unsur pemerintah dan non pemerintah yang terkait dengan lanskap dengan atribut-atributnya meliputi tugas dan kewenangan setiap instansi atau lembaga. Database of sectoral agencies and non-sectoral of the government and non-government related to the landscape with its attributes include the duties and authority of each agency or institution.
Peta stakeholder lanskap yang memperlihatkan peran dan pengaruh setiap pihak terhadap lanskap. Peta stakeholder ini merupakan hasil analisis lebih lanjut dari analisis 23
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal work intensively and effectively to synchronize the planning and optimization of the performance of each agency / agencies for landscape conservation in accordance with the duties and functions of each.
KEGIATAN/Activities Stakeholder analysis and stakeholder mapping the landscape based on the role and influence on the landscape.
Pertemuan multipihak untuk membahas dan menyepakati konsep kelembagaan yang telah tertuang dalam rencana konservasi lanskap. Multi-stakeholder meetings to discuss and agree on the institutional concept that has been stated in the landscape conservation plan. Pertemuan multipihak untuk menyusun kelengkapan kelembagaan multipihak. Multi-stakeholder meeting to compile an institutional completeness. Pertemuan multipihak untuk menetapkan dan mengesahkan kelembagaan multipihak untuk konservasi lanskap. Multi-stakeholder meeting to define and validate the institutional stakeholder for the conservation of the landscape. Penyusunan rencana kerja lembaga multipihak untuk mengimplementasikan rencana konservasi lanskap yang telah disusun dan disahkan pada tahap sebelumnya. Preparation of multi stakeholder work plan to implement landscape conservation plan that developed and approved in the previous stage. Lembaga multipihak mendorong pembentukan dan atau penguatan lembaga pengelola hutan di tingkat tapak, baik pada
KELUARAN/Output kelembagaan. Map of landscape stakeholder that shows the role and influence of each party to the landscape. This stakeholder map is the result of further analysis of institutional analysis. Kelembagaan multipihak untuk konservasi lanskap yang telah disetujui oleh setiap instansi atau lembaga dan disahkan oleh pimpinan daerah. Kelembagaan multipihak ini disertai dengan kelengkapan kelembagaan yang meliputi: struktur organisasi, tugas dan wewenang, unitunit kerja atau gugus tugas, sistem manajemen, mekanisme hubungan dan koordinasi, standard operational procedure, kebutuhan dan pemunhan fasilitas, dan lain-lain. Multi stakeholder Institutional for the conservation of the landscape that has been approved by any agencies or institutions and endorsed by regional leaders. This multistakeholder institutional accompanied by institutional facilities that include: organizational structure, duties and authorities, working units or task forces, management systems, mechanisms of liaison and coordination, standard operational procedures, requirements and pemunhan facilities, and others.
Rencana kerja Lembaga Multipihak dalam rangka pengelolaan program aksi proteksi dan restorasi serta program pendukung berdasarkan rencana konservasi lanskap yang telah disahkan pada tahap sebelumnya. Multi stakeholderwork plan in order to manage the protection and restoration action programs and support programs based landscape conservation plan that has been approved in the previous stage. KPH yang beroperasi dan unit-unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam bentuk Kelompok Masyarakat Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman 24
NO
3
PROGRAM/Program
Program Aksi Proteksi /Protection action program.
TUJUAN/Goal
Melindungi atau mempertahankan kondisi ekosistem yang relatif masih alami pada kawasan penting lanskap dari ancaman kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan terencana maupun tidak terencana. Protecting or maintaining the condition of a relatively unspoiled ecosystems in critical areas of the threat landscape damage caused by planned or unplanned activities.
KEGIATAN/Activities tingkat kelembagaan KPH maupun unit manajemen hutan yang berbasis masyarakat . Multi-stakeholder institution to encourage the establishment or strengthening of institutions and forest managers at the site level, both at the institutional level or unit FMU (Forest Management Unit) community-based forest management Penyusunan rencana teknis program aksi proteksi pada tingkat lanskap oleh gugus tugas proteksi lanskap Preparation of the technical plan of action protection program at the landscape level by a task force of landscape protection.
Penyusunan rencana-rencana kegiatan yang tercantum dalam rencana teknis program aksi proteksi pada masing-masing tapak . Preparation of plans for activities listed in the technical plan of protection action program at each site. .
Penyusunan modul-modul untuk setiap jenis kegiatan program aksi proteksi dan pedoman-pedoman praktis untuk pelaksanaan setiap kegiatan program aksi proteksi. Preparation of modules for each type of protection action program activities and
KELUARAN/Output Rakyat. FMU operating units and community-based forest management in the form of Community Forestry, Village Forest and Community Timber Plantation
Dokumen rencana teknis program aksi proteksi sebagai pedoman kerja gugus tugas proteksi lanskap minimal memuat proteksi terhadap kawasan hutan, proteksi terhadap kerusakan hutan, proteksi terhadap hasil-hasil hutan, dan proteksi terhadap keanekaragaman hayati hutan. Technical plan document protection action program as a guideline task force landscape protection at least include protection of forest areas, protection against destruction of forests, protection of forest products, and protection of forest biodiversity. Dokumen-dokumen rencana kegiatan proteksi pada setiap tapak yang akan menjadi pedoman teknis tahapan pelaksanaan kegiatan proteksi di tingkat tapak oleh para eksekutor pengelolaan hutan di tingkat tapak. Documents protection activity plan for each site that will be the phase of the technical guidelines for protection activities at the site level by the executor of forest management at the site level. Modul-modul untuk pelatihan dan pedoman-pedoman praktis setiap jenis kegiatan proteksi untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak. Modules for training and guidelines for practically of protection activities for the implementation of activities at the site level. 25
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities practical guidelines for the implementation of each activity protection action program. Proteksi di tingkat tapak dilaksanakan pada seluruh wilayah kerja program aksi proteksi. Protection at the site level implemented in all areas of work protection action program.
KELUARAN/Output
Dokumen-dokumen pengukuhan kawasan hutan pada seluruh wilayah kerja program proteksi seluas 2 juta ha pada 10 lanskap yang tersebar pada KSA/KPA seluas 1,1 juta har; Hutan Produksi seluas 597,5 ribu ha; Hutan Lindung seluas 286,1 ribu ha, dan pada APL seluas 19,5 ha. The documents establishmentof forest area in the working area of the protection program of 2 million ha in the 10 landscape scattered on KSA / KPA of 1.1 million ha; Production forest area of 597.5 thousand ha; Protected forest area of 286.1 thousand ha, and the other purposearea of 19.5 ha. Unit patroli pengamanan hutan partisipatif yang bekerja secara regular dan efektif. Participatory forest protection patrol units that work regularly and effectively. Unit pengendalian kebakaran hutan partisipatif yang bekerja secara efektif. Participatory forest fire control units are working effectively. Unit pengelolaan konflik satwa liar partisipatif yang bekerja secara efektif. Participatory wildlife conflict management unitswhich work effectively. Penuntutan dan vonis pengadilan terhadap kasus-kasus perambahan, penebangan liar, perambahan dan kegiatankegiatan illegal lainnya.
Advokasi kebijakan dan pembentukan/penguatan kelembagaan
Prosecution and court verdict on cases of encroachment, illegal logging, encroachment and other illegal activities. Dokumen usulan dari daerah dan atau keputusan Menteri LHK mengenai perubahan fungsi hutan produksi konversi 26
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities pengelolaan di tingkat tapak. Policy advocacy and establishment / strengthening of management at the site level.
KELUARAN/Output seluas 78.437 ha menjadi hutan produksi, hutan produksi tetap, hutan lindung, dan atau hutan konservasi . Document or proposals from the region and the decision of the Minister of Environment and Forestryregarding changes in the function of convertible production forest area of 78 437 ha into production forests, permanent production forest, protected forest, or forest conservation. SK Menteri LHK mengenai perubahan fungsi utan produksi konversi seluas 78.437 ha menjadi hutan produksi, hutan produksi tetap, hutan lindung, dan atau hutan konservasi. Environment and Forestryministerial decree concerning changes in production utan conversion function covering 78 437 ha into production forests, permanent production forest, protected forest, or forest conservation. Keputusan Menteri LHK untuk Ijin Usaha Pemanfataan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Tanaman Rakyat, serta Hak Pengusahaan Hutan Desa dari Gubernur.
4
Program Aksi Restorasi Restoration action program.
Memulihkan struktur dan fungsi ekosistem yang telah terlanjur rusak seluas 320,9 ribu ha pada kawasan penting lanskap yang tersebar di 10 lanskap. Restore the structure and function of ecosystems that have been already damaged area of 320.9 thousand ha in the important area of the landscape spread over 10 landscapes.
Penyusunan rencana teknis program aksi restorasi pada tingkat lanskap oleh gugus tugas restorasi lanskap. Preparation of the technical plan of action program of restoration at the landscape level by landscape restoration task force.
Environment and ForestryMinister's decision to Permit the Social Forestry and Forest Plantation utilization, as well as village forest concession from the governor Dokumen rencana teknis program aksi restorasi sebagai pedoman kerja gugus tugas restorasi lanskap yang memuat paling kurang memuat gambaran umum lokasilokasi yang menjadi wilayah kerja program aksi restorasi pada suatu lanskap, jenis-jenis kegiatan restorasi berdasarkan karakter kondisi masing-masing lokasi (tingkat kerusakan, jenis lahan atau tanah, kondisi sosekbud, dll). Document of technical program plan of restoration action as a working guideline task force restoration of the landscape that contains at least contains a general overview locations into the working area of the action program of restoration at a landscape, the types of restoration projects based on the character of the 27
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities
KELUARAN/Output conditions of each location (levelof damage, type of land or soil, social-economic-cultureconditions, etc.).
Penyusunan rencana kegiatan restorasi pada masing-masing tapak di dalam suatu lanskap oleh masing-masing pemangku atau pengelola kawasan.
Dokumen-dokumen rencana kegiatan restorasi pada setiap tapak yang akan menjadi pedoman teknis tahapan pelaksanaan kegiatan restorasi di tingkat tapak. Rencana kegiatan memuat paling tidak: tujuan restorasi, kondisi tapak pada lokasi restorasi dan sejarah kerusakan hutan, ekosistem referensi, kondisi sosekbud, rancangan kegiatan restorasi sesuai tujuan dan kondisi aktual tapak serta soseksbud, kelembagaan restorasi yang memasukan peran masyarakat, rancangan biaya, dan monitoring evaluasi.
The planning of restoration activities at each site in a landscape by individual stakeholders or the area manager.
Penyusunan modul-modul pelatihan program aksi restorasi dan pedomanpedoman praktis untuk pelaksanaan setiap jenis kegiatan pada program aksi restorasi di tingkat tapak. The preparation of training modules restoration action program and practical guidelines for the implementation of any kind of activity on the action program of restoration at the site level.
Documents of restoration activity plan in every site level that will be technical guideline of activity restoration implementationstage in site level. Activity plan included restoration objective, site condition of restoration location, history of deforestation, reference of ecosystem, socialeconomy-culture condition, restoration plan that appropriate with objective and actual condition of site and socio-economy-culture, restoration institutional that involved the community role, budget plan, and monitoring & evaluation. Modul-modul untuk pelatihan kegiatan restorasi dan pedoman-pedoman praktis untuk pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak sesuai dengan kondisi biofisiknya. Training modules for restoration activities and practical guidelines for the implementation of activities at the site level in accordance with the rough terrain.
28
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities Pelaksanaan kegiatan restorasi pada kawasan hutan produksi yang merujuk pada rencana kegiatan yang telah disusun.
KELUARAN/Output Lokasi yang menjadi wilayah kerja program aksi restorasi seluas 320,9 ribu ha pada kawasan penting lanskap yang tersebar di 10 lanskap terpulihkan.
Implementation of restoration activities in production forests which refers to the action plan has been drawn up.
Location into the working area of restoration action program covering 320.9 thousand hectares in the important area of the landscape spread over 10 landscapes recoverable.
Pelaksanaan kegiatan restorasi di KSA/KPA oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau Balai Taman Nasional yang melibatkan masyarakat. Implementation of restoration projects in KSA / KPA by the Natural Resource Conservation Agencyor the National Park that involves the community. B 5
Program Pendukung/ Support programs. Program Pengembangan Kapasitas Capacity Building Program.
Mengetahui dan menyepakati kebutuhan kapasitas dan agenda/rencana pengembangan kapasitas pada setiap tingkatan guna terselenggaranya program aksi proteksi dan restorasi di setiap lanskap sesuai dengan rencana konservasi lanskap, rencana teknis setiap program aksi, dan rencanarencana kegiatan yang teruang dalam rencana teknis program aksi. Melakukan penguatan kapasitas pada tingkat sistem, lembaga, dan individu berdasarkan rencana pengembangan kapasitas yang telah disetujui dan ditetapkan bersama. Knowing and agreeing on the capacity needs and agenda / plan of capacity building at all levels for the
Lokakarya eksplorasi dalam rangka penilaian kebutuhan peraturan dan kebijakan yang lebih mendukung upaya proteksi KPL yang masih dalam kondisi baik dan restorasi KPL yang telah terlanjur rusak; Exploration workshops in the framework of the needs assessment regulations and policies that better support the protection of MPA that is still in good condition and restoration of MPAs that have been already damaged; Lokakarya eksplorasi dalam rangka penilaian kebutuhan penguatan kelembagaan dan sumberdaya manusia untuk penyelenggaraan perlindungan ekosistem yang masih dalam kondisi baik dan pemulihan ekosistem yang telah
Kondisi aktual peraturan dan kebijakan, kesenjangan peraturan dan kebijakan, dan rekomendasi penguatan peraturan dan kebijakan yang lebih mendukung penyelenggaraan program proteksi dan restorasi pada setiap lanskap. The actual condition of the regulations and policies, regulatory and policy gaps, and recommendations to strengthen regulatory and policy support the implementation of protection and restoration program on every landscape.
Kondisi aktual kelembagaan, kesenjangan aspek kelembagaan dan rekomendasi penguatan kelembagaan yang lebih mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam program proteksi dan restorasi pada setiap lanskap. Actual conditions of institutional, gaps institutional aspects 29
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal implementation of the action program of protection and restoration in each landscape in accordance with the landscape conservation plan, technical plan any action program, and plans activities teruang the technical plan of action programs. Strengthening the capacity at the system level, institutions and individuals based on capacity development plan that has been approved and set together.
KEGIATAN/Activities terlanjur rusak pada KPL di setiap lanskap; Exploration workshops in the framework of the institutional strengthening needs assessment and human resources for the implementation of ecosystem protection that are still in good condition and restoration of ecosystems that have already damaged the ILAin every landscape; Lokakarya eksplorasi dalam rangka penyusunan rencana aksi pengembangan kapasitas di tingkat sistem, lembaga, dan individu dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pemulihan di KPL pada setiap bentang alam: Exploration workshops in the framework of the action plan capacity development at the system level, institutions, and individuals in order to support the protection and recovery at the ILAon every landscape: Penyusunan rencana-rencana setiap kegiatan dalam program pengembangan kapasitas sesuai dengan rencana teknis program yang telah ditetapkan: Preparation of plans for each activity in capacity building programs in accordance with the technical plan programs that have been established:
KELUARAN/Output and institutional strengthening recommendations are more capable of carrying out the activities in the protection and restoration program in every landscape;
Rencana teknis program pengembangan kapasitas yang disusun berdasarkan rencana konservasi lanskap. Rencana teknis program pengembangan kapasitas ini disusun oleh gugus tugas program pengembangan kapasitas. Technical plan capacity development program which is based on landscape conservation plan. Technical plan capacity building program was developed by a task force capacity building program.
Rencana-rencana kegiatan untuk seluruh kegiatan yang tercantum dalam rencana teknis program pengembangan kapasitas yang telah ditetapkan. Activities plans for all the activities listed in the technical plan of capacity development programs that have been established. Rencana aksi pengembangan kapasitas di tingkat sistem (peraturan dan kebijakan) dan kelembagaan untuk mendukung program proteksi dan restorasi pada setiap bentang alam. The action plan of capacity development at the system level (regulationsand policies) and institutions to support the protection and restoration program on every landscape. Rencana aksi pelatihan dan pendidikan dalam rangka 30
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities
Pelaksanaan rencana-rencana kegiatan pada tingkat sistem dalam rangka penguatan kebijakan dan peraturan untuk memperkuat legal basis program proteksi dan restorasi pada setiap lanskap. Implementation of action plans at the system level in order to strengthen policies and regulations to strengthen the legal basis of protection and restoration program on every landscape. Pelaksanaan rencana-rencana kegiatan pada tingkat lembaga dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan pada setiap lembaga eksekutor kegiatan restorasi dan proteksi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Implementation of action plans at the institutional level in order to strengthen institutional capacity at each institution executor restoration and protection activities in accordance with its duties and functions. .
KELUARAN/Output peningkatan kapasitas individu. Training action plan and education in order to increase the capacity of the individual. Kebijakan, rencana, program dan kegiatan pada setiap institusi pemangku kepentingan yang mendukung program konservasi lanskap. Policies, plans, programs and activities at each stakeholder institution that supports landscape conservation programs.
Lembaga multipihak untuk konservasi lanskap yang mampu berperan secara efektif dalam melakukan koordinasi antar instansi atau lembaga, singkronisasi perencanaan dan mengoptimalkan kinerja instansi dalam pengelolaann program konservasi lanskap. Multistakeholder institution for the conservation of the landscape that is able to effectively participate in the coordination among agencies or institutions, synchronizing planning and optimizing the performance of agencies in pengelolaann landscape conservation program. Unit kerja pada lembaga pelaksana kegiatan restorasi dan proteksi yang mampu bekerja optimal dalam melaksanakan kegiatan restorasi dan proteksi. Units of the implementing agencies working on restoration and protection activities were able to work optimally in carrying out the restoration and protection activities. Kesatuan pengelolaan hutan yang beroperasi dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak dan mendukung program konservasi lanskap. Forest management units that operate in the implementation of forest management at the site level and 31
NO
6
PROGRAM/Program
Program Pemberdayaan Masyarakat. Community Empowerment Program.
TUJUAN/Goal
Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan program aksi proteksi dan restorasi yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan hutan dan sumberdaya alam lokal lainnya secara berkelanjutan. Increasing community involvement in the implementation of the action program of protection and restoration in line with the increase in the welfare of forest management and other local natural resources in a sustainable way.
KEGIATAN/Activities
Penyusunan rencana teknis program pemberdayaan masyarakat pada tingkat lanskap oleh gugus tugas pemberdayaan masyarakat. Preparation of the technical plan community development program at the landscape level by a task force of community empowerment. Penyusunan rencana-rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk masingmasing model pemberdayaan oleh masingmasing pemangku atau pengelola kawasan. Preparation of plans for community development activities for each model of empowerment by the respective stakeholders or the area manager. Penyusunan modul-modul pelatihan untuk program peberdayaan masyarakat dan pedoman-pedoman praktis untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pemberdayaan masyarakat.
KELUARAN/Output supports the landscape conservation program. Unit-unit pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat yang mampu bekerja secara efektif dan mendukung program konservasi lanskap. Units of community-based forest management in the scheme of Community Forestry, Village Forest and Community Timber Plantation are able to work effectively and support the conservation of the landscape Dokumen rencana teknis program pemberdayaan masyarakat pada tingkat lanskap yang telah disahkan. Document technical plan community development program at the level of the landscape that has been approved.
Dokumen-dokumen rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk masing-masing model pemberdayaan oleh masing-masing pemangku atau pengelola kawasan. Documents plan community development activities for each model of empowerment by the respective stakeholders or the area manager.
Modul-modul pelatihan untuk program pemberdayaan masyarakat dan pedoman-pedoman praktis untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program pemberdayaan masyarakat.
Training modules for community empowerment programs The preparation of training modules for and practical guidelines for the implementation of activities community peberdayaan program and in the community empowerment program. practical guidelines for the implementation of activities in the community empowerment program. 32
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities Membangun atau merevitalisasi sistem proteksi hutan berbasis masyarakat.
KELUARAN/Output Tenaga pengamanan hutan yang berasal dari warga masyarakat sekitar hutan.
Develop or revitalization of communitybased forest protection system
Forest security personnel coming from residents of forest communities. Lembaga informal masyarakat untuk pengaman hutan (PAM Swakarsa) yang efektif bekerja. Community informal institutional for forest protection (PAM Swakarsa) that effective work. Laporan-laporan kegiatan patrol rutin pengamanan hutan oleh masyarakat. Reports of routine patrol activities for forest protection by the community Tenaga pengendalian kebakaran hutan yang berasal dari warga masyarakat sekitar hutan. Resources person of forest fires that come from residents around the forest. Lembaga informal masyarakat untuk pengendalian kebakaran hutan (Masyarakat Peduli Api) yang efektif bekerja.
Melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap masyarakat dalam pengajuan permohonan dan pelaksanaan pengelolaan hutan dalam skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.
Informal institutions of community for forest fire control (Community Care Fire) effective work. Usulan permohonan dan ijin Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat.
Proposed application and permit Community Forestry, Village Forest and Community Timber.Plantation
Facilitate and assistanceto the community in the submission of application and implementation of forest management in the scheme of Community Forestry, Village Forest and Community Timber Plantation. 33
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities Mengembangkan berbagai bentuk kegiatan usaha yang secara langsung meningkatkan atau menambah pendapatan masyarakat. Developing various forms of business activities that directly improve or increase incomes.
7
Program Kampaye dan Pendidikan Lingkungan dan Konservasi Alam. Campaigns and Conservation Education Programs.
Mengembangkan sistem pendidikan lingkungan dan konservasi yang efektif
KELUARAN/Output Berbagai bentuk kegiatan usaha yang secara langsung meningkatkan atau menambah pendapatan masyarakat. Various forms of business activities that directly improve or increase incomes.
Meningkatkan nilai guna sumberdaya lokal dan penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan pemenuhan sumber energi alternatif ramah lingkungan.
Berbagai bentuk kegiatan penggunaan sumberdaya lokal dan penggunaan teknologi tepat guna untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat (composting, dll) dan pemenuhan sumber energi alternatif ramah lingkungan (biogas, mikrohidro, pikohidro, dll).
Increase the value to local resources and the use of appropriate technology to support productive economic activities of the community and the fulfillment of environmentally friendly of alternative energy source. Penyusunan rencana teknis program pendidikan lingkungan dan konservasi alam pada tingkat lanskap oleh gugus tugas pendidikan lingkungan dan konservasi alam.
Various forms of activities of local resource use and the use of appropriate technology to support productive economic activities of the community (composting, etc.) and the fulfillment of environmentally friendly alternative energy sources (biogas, micro-hydro, pikohidro, etc.).
The preparation of the technical plan of environmental education programs and nature conservation at the landscape level by a task force of environmental education and nature conservation. Melakukan studi penilaian atau inventarisasi isu-isu lingkungan dan konservasi alam pada setiap KPL yang menjadi lokasi program proteksi dan restorasi. Conducted a study assessment or inventory of environmental issues and
Dokumen rencana teknis program pendidikan lingkungan dan konservasi alam yang telah disahkan. Document technical plan environmental education programs and nature conservation has been approved.
Profil isu lingkungan dan konservasi alam pada setiap KPL yang menjadi lokasi program proteksi dan restorasi di 10 bentang alam. Profile environmental issues and nature conservation at each ILAthe protection and restoration program locations in 10 landscapes. 34
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities nature conservation at each ILAbeing the location of protection and restoration program. Melakukan studi sosial-budaya masyarakat untuk menemukan dan mengetahui budaya kelompok sasaran program pendidikan lingkungan dan konservasi alam. Conduct socio-cultural studies to discover and know the culture of the target group of environmental education programs and nature conservation. Penyusunan rencana-rencana kegiatan mobile campaign, mobile liberary, dan school visit. Preparation of plans of action for mobile campaigns, mobile liberary, and school visit. Menyusun material (buku, modul, dll) dan menentukan media pendidikan lingkungan dan konservasi alam.
KELUARAN/Output
Profil kelompok sasaran dan kareteristik sosial budanya pada setiap KPL yang menjadi lokasi program proteksi dan restorasi di 10 bentang alam. The profile of the target group and social kareteristik budanya on each ILAthe protection and restoration program locations in 10 landscapes.
Dokumen-dokumen rencana kegiatan mobile campaign unit, mobile library dan school visit. The documents mobile activity plan campaign unit, a mobile library and a school visit.
Meterial dan media pendidikan lingkungan dan konservasi alam yang sesuai dengan isu-isu lingkungan dan konservasi alam yang terjadi di masing-masing lokasi, profil kelompok sasaran dan karakteristik sosial budaya.
Develop materials (books, modules, etc.) and determine media environmental education and nature conservation.
Materials and media environmental education and nature conservation in accordance with environmental issues and nature conservation is happening at each location, target group profiles and socio-cultural characteristics. Membangun koordinasi dan kerjsama Kerjasama pengembangan mobile campaign unit, mobile dengan BKSDA atau BBKSDA dan BLHD library dan school visit dengan BKSDA atau BBKSDA dan dalam rangka membangun pusat BLHD dalam rangka membangun mobile campaign unit, pendidikan lingkungan dan konservasi alam mobile library dan school visit. terpadu. Build coordination and kerjsama with BKSDA or BBKSDA and BLHD in order to build an environmental education center and integrated nature conservation.
Cooperation mobile campaign development unit, a mobile library and a school visit with BKSDA or BBKSDA and BLHD in order to build a mobile campaign unit, a mobile library and a school visit. 35
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities Pembentukan kelembagaan pusat pendidikan lingkungan dan konservasi alam terpadu yang melibatkan BKSDA atau BBKSDA dan BLHD serta kelompok peduli lindkungan dan konservasi yang relevan. The establishment of institutional environmental education centers and integrated nature conservation involving BKSDA or BBKSDA and BLHD and conservation groups concerned lindkungan and relevant. Pelatihan terhadap seluruh personil mobile campaign unit, mobile library dan school visit yang melibatkan BKSDA atau BBKSDA dan BLHD serta kelompok peduli lindkungan. Training of all personnel of the mobile campaign unit, a mobile library and a school visit involving BKSDA or BBKSDA and BLHD as well as groups concerned lingkungan. Melakukan kegiatan pendidikan lingkungan dan konservasi alam melalui mobile campaign unit, mobile library dan school visit.
8
Program Asistensi dan Pemantauan. Assistance and Monitoring Program.
Mendukung dan memantau pelaksanaan perlindungan kawasankawasan bernilai konservasi tinggi di dalam areal konsesi hutan baik hutan alam maupun hutan tanaman. Support and monitor the
Conducting environmental education and nature conservation through mobile campaign unit, a mobile library and a school visit. Penyusunan teknis program bantuan teknis dan pemantauan pengelolaan KPL pada areal konsesi hutan oleh lembaga multi pihak untuk konservasi lanskap. Technical preparation of the technical
KELUARAN/Output Kelembagaan program mobile campaign unit, mobile library dan school visit yang melibatkan BKSDA atau BBKSDA dan BLHD serta kelompok peduli lindkungan dan konservasi yang relevan. Mobile campaign unit programs, mobile library and a school visit involving BKSDA or BBKSDA and BLHD and conservation groups concerned lindkungan and relevant. Pusat Pendidikan Lingkungan dan Konservasi alam beroperasi di setiap lanskap. Environmental Education and Nature Conservation Center, operates in every landscape. Personil terlatih untuk operasinalisasi mobile campaign unit, mobile library dan school visit yang terdiri dari staff BKSDA atau BBKSDA dan BLHD serta kelompok peduli lindkungan. Trained personnel to operate the mobile campaign unit, a mobile library and a school visit which consists of staff BKSDA or BBKSDA and BLHD and groups concerned about the environment.
Kegiatan pendidikan lingkungan dan konservasi alam melalui mobile campaign unit, mobile library dan school visit berjalan. Environmental education and nature conservation through mobile campaign unit, a mobile library and a school visit goes.
Dokumen rencana teknis program bantuan teknis dan pemantauan pengelolaan KPL pada aareal konsesi hutan produksi. Document technical plan programs of technical assistance and monitoring of ILAmanagement in production forest 36
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal implementation of the protection of areas of high conservation value forest concessions in both natural forests and plantations.
KEGIATAN/Activities assistance program and monitoring of ILA management in forest concession areas by multi-party agencies for landscape conservation.
KELUARAN/Output concessions aareal.
Penyusunan rencana kegiatan bantuan teknis dan pemantauan pengelolaan KPL pada areal konsesi hutan oleh lembaga multi pihak untuk konservasi lanskap.
Dokumen-dokumen rencana kegiatan dalam program bantuan teknis dan pemantauan pengelolaan KPL pada areal konsesi hutan produksi.
The planning of technical assistance activities and monitoring of ILAmanagement in forest concession areas by multi-party agencies for landscape conservation. Penyusunan modul-modul pelatihan dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian, perencanaan dan pemantauan pengelolaan KPL pada areal konsesi hutan. The preparation of training modules and technical guidelines for the implementation of the assessment, planning and monitoring of ILAmanagement in forest concessions. Memberikan bantuan teknis terhadap unitunit manajemen hutan tanaman dan hutan hutan alam dalam proses penilaian dan perencanaan untuk penerapan instrumentintsrumen kelestarian pengelolaan hutan lestari baik yang bersifat voluntary maupun mandatory. Provide technical assistance to the management units from plantations and natural forests in the process of assessment and planning for implementation of instrument-intsrumen sustainability sustainable forest management either voluntary or mandatory.
The documents planned activities in the program of technical assistance and monitoring of ILAmanagement in production forest concessions areal.
Modul-modul pelatihan dan pedoman teknis pelaksanaan penilaian, perencanaan, dan pemantauan pengelolaan KPL pada aareal konsesi hutan produksi. Training modules and technical guidelines for the implementation of the assessment, planning, and monitoring of ILAmanagement in production forest concessions areal. Dokumen-dokumen laporan kegiatan bantuan teknis penilaian dan perencanaan untuk penerapan instrumentintsrumen kelestarian pengelolaan hutan lestari baik yang bersifat voluntary maupun mandatory. Report documents the activities of technical assistance for implementation of assessment and planning instrumentintsrumen sustainability sustainable forest management either voluntary or mandatory.
37
NO
PROGRAM/Program
TUJUAN/Goal
KEGIATAN/Activities Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja intrumenintrumen kelestarian pengelolaan hutan baik yang mandatory maupun voluntary. Monitoring the implementation of the work plan of the instrument-instrument sustainability was either mandatory or voluntary.
KELUARAN/Output Dokumen-dokumen laporan kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja intrumen-intrumen kelestarian pengelolaan hutan baik yang mandatory maupun voluntary. The documents report on the implementation of the monitoring work plan instrument-instrument sustainability was either mandatory or voluntary.
38
L. SKEMA PENDANAAN KONSERVASI LANSKAP 1. Sumber Pendanaan Faktor pembiayaan hingga saat ini masih dianggap sebagai salah satu kendala bagi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati. Pada inisiatif konservasi bentang alam ini telah teridentifikasi berbagai potensi pembiayaan bagi konservasi yang inovatif. Beberapa diantaranya adalah investasi langsung pemerintah dalam bentuk dana publik (direct government investment); investasi sukarela swasta (voluntary private investment); investasi swasta beregulasi (regulated private investment); dan investasi swasta berbasis pasar (market based private investment). Penjelasan singkat untuk setiap potensi pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:
L. LANDSCAPE CONSERVATION FUNDING SCHEME 1. Sources of Funding Factor financing is still regarded as one of the obstacles for the implementation of conservation of natural resources. In the landscape conservation initiatives have been identified various potential financing for innovative conservation. Some of them are government direct investment in the form of public funds (direct government investment); private voluntary investment (voluntary private investment); regulated private investment (regulated private investment); private investment and market-based (market-based private investment). A brief explanation for each of the potential financing is as follows:
1. Investasi langsung pemerintah dalam bentuk dana public, diantaranya adalah APBN dan APBD melalui instansi-instansi pada satuan-satuan kerja pemerintah yang menangani sektor berbasis lahan dan pemberdayaan masyarakat. Investasi lansung pemerintah jugaa dapat berasal dari pemerintah luar negeri dalam berbagai bentuk dana hibah luar negeri. 2. Investasi sukarela swasta, yaitu dana-dana corporate social or environmental responsibility. 3. Investasi swasta beregulasi, misalnya adalah dana-dana untuk penyusunan analisis megenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan, dan upaya pemantauan lingkungan, dana reboisasi, dana provisi sumber daya hutan, dan lain-lain. 4. Investasi swasta berbasis pasar, misalnya adalah persyaratan-persyaratan yang diterapkan pasar atau customer produk dari hutan terhadao suplliernya agar menerapakan pengelolaan hutan produksi lestari. 5. Fasilitas pendanaan lingkungan yang dibangun oleh lembaga-lembaga multilateral, seperti badan-badan dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, Wold Bank, Asian Development Bank, dan lain-lain.
1. The government's direct investments in the form of public funds, such as state and local budgets through agencies in the government work units that deal with land-based sector and community empowerment. Jugaa government direct investment could come from foreign governments in various forms of foreign grants. 2. voluntary private investment, which funds environmental or corporate social responsibility. 3. Private investment is regulated, for example, are funds for the preparation of megenai analysis of the environmental impact, environmental management efforts, and environment monitoring, reforestation funds, funds provision forest resources, and others. 4. Market-based private investment for example, are the requirements that applied to the market or customers of forest products terhadao suplliernya that applying sustainable forest management. 5. The financing facility built environment by multilateral institutions, such as the bodies of the world under the United Nations, Wold Bank, Asian Development Bank, and others.
Sumber pendanaan yang perlu digali dan diyakini oleh beberapa pakar sebagai sustainable financing mechanism untuk konservasi adalah penerapan sistem transaksi, insentif dan Sources of funding need to be explored and is believed by some experts as a sustainable kompensasi terhadap penyediaan jasa-jasa lingkungan dari ekosistem. financing mechanism for conservation is the implementation of a transaction system, incentives and compensation for the provision of environmental services from ecosystems. 2. Skema Pembiayaan 2. Financing Scheme Beberapa skema pembiayaan yang dapat dikembangkan untuk mendukung upaya proteksi Some financing schemes can be developed to support the protection and restoration of the 10 dan restorasi pada 10 bentang alam ini antara lain: landscape, among others: 1. Scheme of the Government Budget 1. Skema Anggaran Pemerintah Pelaksanaan program proteksi dan restorasi pada 10 lanskap baik seluruhnya atau The implementation of the program of protection and restoration of the 10 landscapes in whole beberapa bagiannya harus dapat direncanakan dalam anggaran rutin setiap instansi or parts of it must be planned within the regular budget of each institution both central 39
pemerintah baik pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing dari sumber Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBN). Anggaran dan kegiatan program proteksi dan restorasi pada setiap instansi pemerintah harus bersifat multiyear dengan merujuk pada tahapan pada rencana induk dan rencana konservasi lanskap.
government and regions in accordance with the powers, duties and functions of each of the sources Budget Revenue and Expenditure (APBN) and Budget Revenueand Expenditure (APBN). Budget and the activities of protection and restoration programs in each government agency must be multiyear by reference to the stage of the master plan and landscape conservation plans.
2. Skema Kerjasama Berbagai bentuk kerjasama dapat dibangun dalam penyelenggaraan konservasi lanskap yang secara langsung ditujukan untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang. Beberapa bentuk kerjasama yang berpeluang untuk dibangun dalam penyelenggaraan program konservasi lanskap adalah sebagai berikut:
2. Cooperation Scheme Various forms of cooperation can be built in the implementation of conservation landscapes that are directly aimed at the realization of the activities that have been designed. Some forms of cooperation are likely to be built in the administration of the landscape conservation program are as follows:
a. Kerjasama Kontribusi (Contributory Partnership), yaitu kerjasama dalam bentuk pemberian dukungan fasilitas (dana, peralatan, dll) untuk berjalannya kegiatankegiatan konservasi lanskap yang diusulkan oleh lembaga multipihak untuk konservasi lanskap dan disepakati oleh kontributor. Kontribusi bisa terhadap seluruh kegiatan atau terhadap salah satu atau beberapa bagian kegiatan yang disepakati oleh kontributor. Dalam kerjasama ini kontrol pengelolaan program sepenuhnya dipegang oleh lembaga multipihak konservasi lanskap. Salah satu sumber pendanaan yang sesuai dengan skema kerjasama kontribusi Corporate Social Responsibilty (CSR) dari berbagai perusahaan. b. Kerjasama Konsultasi (Consultative Partnership), yaitu kerjasama dalam bentuk pemberian nasihat atau dukungan teknis (technical assistance) terhadap salah satu atau beberapa kegiatan dalam program konservasi lanskap. Kerjasama ini biasanya dilakukan dengan lembaga-lembaga penelitian atau pendidikan atau kepakaran seperti LIPI, perguruan tinggi, dan lain-lain. Dalam kerjasama ini kontrol pengelolaan program sepenuhnya dipegang oleh lembaga multipihak konservasi lanskap. c. Kerjasama Operasional (Operational Partnership), yaitu kerjasama berbagi peran dalam program yang secara utuh disepakati bersama. Pembagian peran dalam kerjasama operasional biasanya dalam bentuk pembagian tanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Dalam kerjasama ini keputusan akhir dalam pengelolaan program dipegang oleh lembaga multipihak konservasi lanskap, namun pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki hak untuk memberikan masukan-masukan. d. Kerjasama Kolaborasi (Collaborative Partnership), yaitu kerjasama berbagi sumber daya dan kewenangan (resource and authority sharing) dalam pengelolaan suatu program atau kegiatan secara utuh. Dalam kerjasama ini keputusan dibicarakan dan ditetapkan bersama.
a. Cooperation Contributions (Contributory Partnership), namely cooperation in the form of facility support (funding, equipment, etc.) for the passage of the landscape conservation activities proposed by stakeholder organizations for the conservation of the landscape and agreed to by the contributors. Could contribute to all activities or against one or several parts of the activities agreed upon by the contributors. In this cooperation program management controls are fully held by the multi-stakeholder institution landscape conservation. One source of funding in accordance with the cooperation scheme contribution Corporate Social Responsibility (CSR) from the various companies. b. Cooperation Consultation (Consultative Partnership), namely cooperation in the form of advice or technical support (technical assistance) for one or several activities within the landscape conservation program. This co-operation is usually carried out by research institutions or education or expertise such as LIPI, universities, and others. In this cooperation program management controls are fully held by the multi-stakeholder institution landscape conservation. c. Cooperation Operations (Operational Partnership), which share the role of cooperation in the program as a whole agreed. The division of roles within the operational co-operation is usually in the form of the division of responsibility for the implementation of activities. In this partnership, the final decision in the management of multi-stakeholder program held by the agency landscape conservation, but the parties involved in the partnership have the right to provide input. d. Cooperation Collaborative (Collaborative Partnership), namely cooperation to share resources and authority (resource and authority sharing) in the management of a program or activity as a whole. In this cooperation the decision be discussed and defined together.
3. Scheme Trust Fund 3. Skema Trust Fund Trust fund dapat didefinisikan sebagai sejumlah aset financial yang berupa properti, uang, Trust fund can be defined as a number of financial assets in the form of property, money, 40
sekuritas (trust) yang oleh orang atau lembaga (Trustor/Donor/Grantor) dititipkan atau diserahkan untuk dikelola dengan baik oleh sebuah lembaga (Trustee) dan disalurkan atau dimanfaatkan untuk kepentingan penerima manfaat (Beneficiaries) sesuai dengan maksud dan tujuan yang dimandatkan. Trust Fund merupakan mekanisme pembiayaan program yang membutuhkan biaya relatif besar secara berkelanjutan dalam jangka menengah/panjang, yang salah satunya adalah untuk tujuan pelestarian sumber daya alam dan penanggulangan masalah sosial. Proteksi dan restorasi pada 10 lanskap membutuhkan dana yang sangat besar, mengingat cakupan wilayah intervensinya yang cukup luas. Skema trust fund sangat memungkinkan untuk mendukung program proteksi dan restorasi pada 10 lanskap karena format penganggaran yang lebih fleksibel sesuai kebutuhan, berbeda dengan skema APBN yang tergantung dengan tahun anggaran. Mekanisme pendanaan melalui trust fund memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 1. Mendukung pendanaan dalam kerangka spefisik tertentu, 2. Memperkuat koordinasi dan keberlanjutan kegiatan yang sama, 3. Mendukung pendanaan program dan kegiatan baik publik maupun swasta, 4. Mempercepat pembiayaan program dan kegiatan dengan memangkas prosedur birokrasi, 5. Bersifat transparan dan akuntabel.
securities (trust) that the person or institution (trustor / Donor / grantor) is deposited or submitted for well managed by an institution (the Trustee) and distributed or utilized for the benefit of recipients the benefits (Beneficiaries) in accordance with the purposes and objectives of mandated. Trust Fund is a financing mechanism for programs that require relatively large costs on an ongoing basis in medium / long term, one of which is for the purpose of conservation of natural resources and the prevention of social problems. Protection and restoration of the 10 landscape requires huge funds, given the coverage area of intervention are quite extensive. Trust fund scheme it is possible to support the protection and restoration of the 10 landscape because budgeting more flexible format as needed, in contrast to the state budget that depends on the budget year. Funding mechanism through trust funds have several advantages including: 1. Supports funding within the framework of certain spefisik, 2. Strengthening coordination and sustainability of the same activities, 3. Support program funding and activities of both public and private, 4. Accelerate the financing of programs and activities to trim bureaucratic procedures, 5. Characteristically transparent and accountable.
The legal basis Trust Fund in Indonesia include Law No.17 / 2003 on State Finance, Article 26 and Article 38 of Law No.1 / 2004 on Treasury, Law No.25 / 2004 on National Development Planning System (SPPN), Article 42 and Article 47 Regulation No.10 / 2011 on Procedures for Dasar hukum Trust Fund di Indonesia diantaranya adalah UU No.17/2003 tentang Procurement of Foreign Loans and Grant Receipt. Keuangan Negara, Pasal 26 dan Pasal 38 UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan, UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pasal 42 dan Trust Fund can be: (i) the endowment fund, which funds were handed over to be managed on pasal 47 PP No.10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan a lasting basis without any time limit; (ii) a revolving fund, which funds were handed over to be Penerimaan Hibah. managed on a rolling basis as generally in the form of loans, venture capital or initial fund (initial cost), a revolving fund for getting revenue from the repayment of the loan or sale of Trust Fund dapat berupa: (i) dana abadi, yaitu dana yang diserahkan untuk dikelola services / products; (iii) funds decreased, which is delivered to managed funds to manage the secara abadi tanpa ada batasan waktu; (ii) dana bergulir, yaitu dana yang diserahkan program within the budget agreed for the fund is expected to be absorbed; and (iv) the untuk dikelola secara bergulir karena umumnya berupa pinjaman, modal usaha, atau dana combined funds, which combined the three forms of trust funds in the form of an endowment awal (initial cost), dana bergulir karena mendapatkan pendapatan dari pengembalian fund, a revolving fund, and the fund declined. pinjaman atau penjualan jasa/produk; (iii) dana menurun, yaitu dana yang diserahkan untuk dikelola untuk mengelola program sesuai anggaran yang telah disepakati karena Examples Trust Fund that exist today include (i) Tropical Forest Conservation Act (TFCA), dana tersebut diharapkan dapat terserap habis; dan (iv) dana gabungan, yaitu gabungan Indonesian Biodiversity Foundation Project is an example of a single trust fund); (ii) Multistakeholder Forestry Programme (MFP), water and sanitation program (WASAP) (eg sectorketiga bentuk trust fund berupa dana abadi, dana bergulir, dan dana menurun. specific Trust Fund) (iii) MDTF Aceh-Nias, Java Reconstruction Fund, PNPM Support Facility Contoh-contoh Trust Fund yang ada saat ini diantaranya (i) Tropical Forest Conservation is an example of the Multi Donor Trust Fund (Sources : Hernowo, Bappenas-2011 and other Act (TFCA), Indonesia Biodiversity Foundation Project adalah contoh single trust fund); (ii) sources). Multi-stakeholder forestry programme (MFP), water and sanitation programme (WASAP) (contoh sector-specific Trust Fund) (iii) MDTF Aceh-Nias, Java Reconstruction Fund, 41
PNPM Support Facility adalah contoh Multi donor Trust Fund (Sumber: Hernowo, Bappenas-2011 dan sumber-sumber lain). M. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan para pihak di lanskap No.
Kegiatan/Activity
Sene pis
PENATAAN BATAS KAWASAN/ARRANGEMENT BOUNDARY ZONES 1 Pemantapan dan/atau rekonstrusi batas kawasan, dansosialisasi batas kawasan kepada para pihak untuk memperjelas batas antar kawasan secara administraif dan tanda di lapangan. X Establishment and / or reconstruction area boundaries, and dissemination area boundary to stakeholders to clarify the boundaries between regions are administraif and marks in the field. 2 Pemetaan partisipatif yang melibatkan masyarakat dan pihak terkait di dalam dan sekitar lanskap Participatory mapping involving the public and other interested parties in and around the landscape 3 Penataan batas administratif desa yang berada di dalam dan sekitar lanskap. Structuring the administrative boundaries that were in the village and the surrounding landscape. 4 Identifikasi daerah yang memiliki tumpang tindih batas kawasan hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Identification of areas that have overlapping boundary conservation forest, protected forest, and production forest. 5 Pemetaan, pemantapan dan penataan kawasan yang memiliki nilai konservasi tinggi (HCV) di lanskap. Mapping, stabilization and structuring areas of high conservation value (HCV) in the landscape. KONSERVASI (Proteksi dan Restorasi)/CONSERVATION (Protection and Restoration) 1 Mengidentifikasi dan menetapkan hutan bernilai konservasi tinggi (HNKT/HCVF) di areal konsesi dan pengelolaan HNKT secara tepat. Identify and define high conservation value forests (HCVF / HCVF) in concessions and management of HCVF appropriately. 2
3
Mengembangkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berada dalam lanskapsecara lestari. Developing the potential utilization of natural resources are within sustainable landscapes. Mengembangkan pengelolaan hutan gambut secara kolaboratif dan partisipatif antar para pihak terkait. Develop collaborative peat forest management and participatory between stakeholders.
M. Proposed activities from stakeholder in landscape Semenanjung Bukit BerbakGSKBB Kerumutan Kampar 30 Sembilang
X
X
X
X
X
X
X
DangkuMeranti
Padang Sugihan
Kubu
Kutai
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
42
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13
14
Survey/identifikasi detail sebaran gambut/hutan yang rawan terbakar di dalam/sekitar lanskap. Survey / identification detail the distribution of peat / vulnerable forest burned in / around the landscape. Pengelolaan dan pemantauan tata air gambut di setiap konsesi dalam lanskap secara berkala, termasuk pemilihan lokasi (dataran tinggi/rendah/perbukitan, pesisir dan penentuan jenis tanaman. Management and monitoring system in each concession peat water in the landscape on a regular basis, including the selection of sites (highlands / low / hills, coasts and the determination of the type of plant. Pelibatan para pihak dalam kegiatan konservasi di dalam lanskap, The involvement of stakeholders in conservation activities in the landscape. Penyusunan master plan TAHURA guna mendorong pengelolaan TAHURA lebih baik. Grand forest park preparation of a master plan to encourage better management of grand forest park. Pembibitan, penanaman dan perawatan untuk mendukung restorasi dan konservasi di lanskap. Seeding, planting and maintenance to support the restoration and conservation in the landscape. Penegakan hukum yang tegas dan cepat serta tepat terhadap kasus-kasus kehutanan/lingkungan yang terjadi di dalam dan sekitar lanskap. Strict law enforcement and quickly and appropriately to cases of forestry / environment that occurs in and around the landscape Investigasi/pemantauan berkala terhadap kasus-kasus kehutanan/lingkungan/satwa liar dilindungi. Investigation / Periodical monitoring of cases of forestry / environment / wildlife are protected. Pelatihan dan Pelaksanaan mitigasi konflik manusia-satwa yang terjadi di dalam lanskap. Training and Implementation of mitigation of human-wildlife conflicts that occur in the landscape. Menindaklanjuti inisiatif konservasi harimau sumatera yang telah dilakukan oleh para pihak. Following up Sumatran tiger conservation initiatives that have been undertaken by stakeholders. Assessment distribusi satwa kunci terutama di dalam area konsesi yang penting bagi ekosistem lanskap. Assessment primarily in the distribution of key species in concession areas that are important to the ecosystem landscape. Assessment/database terkait distribusi satwa yang memiliki potensi konflik tinggi di kawasan lanskap. Assessment / database regarding the distribution of animals that have a high
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
43
potential for conflict in the region landscape. 15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
Pembuatan koridor dan atau perlindungan habitat satwa yang tersisa di kawasan lanskap. Development or protection corridors and wildlife habitat remaining in the landscape. Membangun jaringan kerja multipihak tentang deteksi dini terkait gangguan terhadap lanskap. Expanding multi-stakeholder network of early detection of disorders related to the landscape. Sign board terkait potensi dan kejadian konflik manusia-satwa yang terjadi di lanskap. Sign board related to the potential and incidence of human-wildlife conflicts that occur in the landscape. Penambahan anggota polhut dan anggaran untuk mendukung kegiatan patroli di lanskap. The addition of members of Polhut and the budget to support patrol activities in the landscape. Optimalisasi DAMKAR/ pemadam kebakaran terutama pada kawasan hotspot di lanskap. Optimization of fire fighting particularly in hotspot areas in the landscape. Pengadaan/pelengkapan alat pemadam kebakaran dan program kerja terpadu yang rinci sepanjang tahun di wilayah pemicu. Procurement / completion of fire extinguishers and integrated work program are detailed throughout the year in the region of the trigger. Pembuatan kanal blocking untuk mengurangi penyebaran kebakaran hutan. Making the canal to prevent and reduce the spread of forest fires. Pelibatan masyarakat di dalam/sekitar lanskap secara partisipatif untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan. Community involvement in / around the landscape in a participatory to minimize the land and forest fires. Penguatan Kelompok-kelompok masyarakat terkait kebakaran lahan dan hutan. Strengthening community groups related to land and forest fires. Mendorong pembuatan PERDES tentang larangan pembakaran hutan dan lahan. Led to the creation of village regulations on the prohibition of forest and land fires. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta /NGO untuk menginisiasi/mengembangkan wildlife rescue center dan Human-Wldife Conflict Respond Unit. Establish cooperation with the private sector / NGO to initiate / develop wildlife rescue centers and Human Conflict-Wldife Respond Unit.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
44
26
Meminimalisir pembuangan limbah ke sumber mata air. Minimize the disposal of waste water sources. 27 Pengkajian atau revisi ulang mengenai perijinan dan peraturan mengenai kegiatan izin usaha kehutanan, perkebunan, pertanian, dan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara Pusat dan Daerah. Re-assessment or revision of the licensing and regulatory activities of the business license of forestry, plantation, agriculture, and mining in order to avoid overlap between Pusat and Daerah. 28 Inovasi multisektor kegiatan perekonomian (berbasis SDA) yang berkelanjutan dan ramah lingkungan oleh parapihak. Innovation multisector economic activity (based naturak resource) sustainable and environmentally friendly by the stakeholders. PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP/Environment Education. 1 Sosialisasi pencegahan dan penanganan KARHUTLA kepada para pihak di dalam/sekitar lanskap. Socialization KARHUTLA prevention and response to stakeholders in / around the landscape. 2 Melaksanakan Pendidikan Lingkungan Hidup melalui Kunjungan ke sekolah dan masyarakat target di dalam/sekitar lanskap. Implement Environmental Education through visits to schools and communities targeted in / around the landscape. 3 Penyiapan SDM seperti guru, fasilitator dan volunteer/relawan untuk mendukung kegiatan pendidikan lingkungan di dalam/sekitar lanskap. Preparation of human resources such as teachers, facilitators and volunteers / volunteers to support environmental education activities in / around the landscape. 4 Menyusun modul PLH sesuai dengan kelompok targat di dalam lanskap. Develop environmental education module, in accordance with the target group in the landscape. 5 Melakukan studi social marketing untuk mendapatkan gambaran dukungan para pihak untuk pengembangan potensi lanskap. Conduct studies of social marketing to get an overview of the parties to support the development potential of the landscape. 6 Peningkatan/penguatan kapasitas lembaga yang sudah ada dengan berbagai pelatihan. Improved / strengthening the capacity of existing institutions with different training. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT/Community Empowerment 1 Identifikasi kelompok masyarakat dan pembentukan kelompok (termasuk kelompok tani) untuk mendukung pengelolaan lanskap. Identification of community groups and the formation of groups (including farmers' groups) to support the management of the landscape. 2 Penguatan kelompok masyarakat melalui pelatihan, pembinaan kelompok
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
45
3
4
5
6
7 8
9
10
11 12
13
untuk intensifikasi pertanian dan perkebunan, termasuk penanganan hama. Strengthening communities through training, coaching group for the intensification of agriculture and plantations, including pest. Pengembangan ekonomi alternatif ramah lingkungan sesuai potensi dan peluang yang ada di masyarakat. Economic development of environmentally friendly alternatives according to the potential and opportunities that exist in society. Pengembangan dan penguatan community patrol agar dapat terlibat dalam upaya perlindungan kawasan lanskap. The development and strengthening of community patrol to be involved in the protection of the landscape area. Optimalisasi dan intensifikasi lahan pertanian terpadu dengan menggunakan sumber daya lokal. Optimization and intensification of agricultural land uses integrated with local resources. Pengembangan sekolah lapang sebagai sarana belajar dan pengembangan diri bagi masyarakat dan pihak terkait. Development of field school as a means of learning and self-development for the community and stakeholders. Identifikasi dan pengaktifkan lahan tidur. Identification and activation of unused land. Mengembangkan berbagai kegiatan pertanian, peternakan, dan perikanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat/para pihak. Develop a variety of agricultural activities, livestock and fisheries in accordance with the needs of the community / stakeholders. Pengembangan biogas, sebagai penghasil energi dan pupuk organik untuk mendukug pertanian organik dan pemanfaatan teknologi tepat guna. The development of biogas, as a producer of energy and organic fertilizer for supporting organic farming and utilization of appropriate technology Menarik investor untuk mendukung kegiatan-kegiatan masyarakat ramah lingkungan. Attract investors to support the activities of environment-friendly society. Pembangunan sawah oleh HTI Development of paddyfield by HTI Identifikasi dan pengembangan ekowisata sesuai potensi kawasan seperti pembuatan Boardwalk mangrove, pembuatan menara pemantau, dll. Identification and development of appropriate ecotourism potential of the region such as the manufacture of mangrove boardwalk, observation tower construction, etc. Penyiapan dan peningkatan SDM/lembaga untuk mendukung kegiatan ekowisata, pembuatan paket wisata, dan jaringan pemasaran. Preparation and improvement of human resources / agencies to support the activities of ecotourism, tour package manufacture, and marketing network.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
46
14
Pengadaan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya penampungan air hujan. Provision of clean water to communities in need, such as rainwater harvesting. 15 Menginiasi perusahaan untuk membuka kanal air tiap hari (akses air) kepada masyarakat. Initiating the company to open a channel of water per day (water access) to the public. 16 Kerjasama UMH dengan masyarakat tempatan untuk pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. UMH cooperation with local communities for the management of the area in a sustainable activities. 17 Pengembangan Potensi Kekayaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Agro-Socio Forestry bagi masyarakat di dalam lanskap. Wealth Potential Development of Non-Timber Forest Products (NTFPs) and Agro-Socio Forestry for people in the landscape. 18 Pengembangan sarang burung walet sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Development “Sarang Burung Walet” according to the needs and potentials that exist in society. 19 Pengembangan perikanan darat sesuai kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Inland fishery development according to the needs and potentials that exist in society. 20 Pembinaan/pendampingan masyarakat adat, contoh Suku Talang Mamak (Kubu),dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Coaching / mentoring of indigenous peoples, sample “Talang Mamak” (Kubu), the use of natural resources in a sustainable manner. KELEMBAGAAN PENGELOLA LANSKAP/institution Landscape Management. 1 Pembentukan kelembagaan pengelola dan pengurus harian untuk mendukung implementasi pengelolaan lanskap secara lebih baik. The establishment of institutional managers and administrators daily to support the implementation of better management of the landscape. 2 Penyusunan detail management plan (Rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang) untuk pengelolaan lanskap yang lebih baik. Preparation of detailed management plan (Plan activities short term, medium and long) for a better landscape management. 3 Membangun kelembagaan masyarakat konservasi desa yang dapat mewujudkan sistem insentif bagi masyarakat di luar konsesi perusahaan dan mempertahankan komitmen dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lanskap berkelanjutan. Develope a village conservation community institutions that can realize a system of incentives for people outside the company's concession and
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
47
maintain a commitment to support the protection and sustainable landscape management. 4 Memperluas cakupan kegiatan dan keanggotaan (multipihak) dalam pengelolaan lanskap. Expand the scope of activities and membership (multiparty) in landscape management. 5 Sosialisasi ke perusahaan dan pihak terkait tentang pengelolaan lanskap secara berkelanjutan. Socialization into the company and related parties about sustainable landscape management. 6 Penajaman aksi lembaga untuk mendukung rencana pengelolaan yang lebih terarah dan saling melengkapi serta berkelanjutan. Sharpening action of institutions to support the management plan that is more focused and complementary and sustainable. 7 Pembentukan forum multipihak di tiap lanskap untuk memastikan perencanaan dan implementasi pengelolaan lanskap berkelanjutan. The establishment of multi-stakeholder forum in each landscape to ensure the planning and implementation of sustainable landscape management. 8 Fasilitasi kemitraan unit pengelola hutan dan dan pihak terkait untuk mendukung implementasi pengelolaan lanskap. Facilitating partnerships and forest management units and stakeholders to support the implementation of landscape management. MONITORING DAN EVALUASI/MONITORING AND EVALUATION 1 Pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Monev (Monitoring dan Evaluasi) berdasarkan kriteria dan indikator pencapaian pengelolaan lanskap secara berkelanjutan. The involvement of the parties concerned in M & E (Monitoring and Evaluation) criteria and indicators of achievement in a sustainable landscape management.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48
