LAMPIRAN B.2 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NO. 1
HAL
A. 1
2
4
3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/TIDAK PATUH 5
UMUM CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a) Pasal 135 ayat (2) (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Undang-Undang dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling Nomor 8 Tahun 2012 lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal b) Pasal 25 ayat (1) dan pemungutan suara) berikut di bawah ini ayat (2) Peraturan beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. KPU Nomor 17 Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2013 Dana Kampanye sebagaimana diubah 1) Model DK1-DPD; dengan Peraturan 2) Model DK2-DPD; KPU Nomor 1 Tahun 3) Model DK3- DPD; 2014 4) Model DK4- DPD; c) Model DK-10 DPD 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD
LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH diterima tanggal 27 April 2014 pukul 14.15 WIB dengan dilengkapi : 1) Model DK1-DPD-nihil 2) Model DK2-DPD-nihil 3) Model DK3- DPD-nihil 4) Model DK4- DPD-nihil 5) Model DK5- DPD-nihil 6) Model DK6- DPD-nihil 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD;
14)Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15)Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
Berdasarkan dokumen yang diterima calon anggota DPD mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Calon Anggota DPD wajib melakukan a) Pasal 132 ayat (7) pencatatan penerimaan dan pengeluaran Undang-Undang Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun 2012 setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota b) Pasal 17 ayat (2) DPD dan ditutup 1 (satu) minggu Peraturan KPU sebelum penyampaian Laporan Nomor 17 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran Dana 2013 sebagaimana Kampanye kepada KAP. diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal 31 Agustus 2014 s/d 17 April 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tersebut, calon anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
B
3
UNSUR KEPATUHAN
2
RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
wajib a) Pasal 132 ayat (3) Calon Anggota DPD menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) Undangberupa uang, pada Rekening Khusus Undang Nomor 8 Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Tahun 2012 bank b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD penerimaan sumbangan yang bersumber dari calon anggota DPD sebesar Rp.60.000.000,- dan telah tercantum dalam rekening koran RKDK.
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (2) jumlah penerimaan sumbangan dan ayat (3) dan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa Pasal 133 ayat (1) yang dapat dinilai dengan uang, dan ayat (2), dan termasuk hutang dan diskon pembelian ayat (3) Undangbarang atau jasa yang melebihi Undang Nomor 8 batas kewajaran transaksi jual beli secara Tahun 2012 umum) yang dilaporkan dalam LPPDK b) Pasal 12, Pasal 45 tidak boleh melebihi jumlah di bawah ayat (2) dan Pasal 46 ini): Peraturan KPU a) Rp. 250 Juta untuk Nomor 17 Tahun penyumbang perseorangan; 2013 sebagaimana b) Rp. 500 Juta untuk diubah dengan penyumbang kelompok Peraturan KPU dan/atau badan usaha non Nomor 1 Tahun 2014 pemerintah.
Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD yang dilaporkan tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan, sumbangan hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
Berdasarkan laporan - laporan tersebut, calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
5
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara,
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 134 ayat (2 penyerahan laporan sebagai berikut sesuai Undang-Undang dengan waktu yang telah ditetapkan : Nomor 8 Tahun 2012 a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4)
lapor ke KPU
Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
b) terdapat tanda terima dari KPU dan terlampir Laporan RKDK dalam Laporan.
Dilengkapi dengan: - tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-DPD (lihat B.1) - Model DK9-DPD (Lihat B.1)
d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;
c) terdapat tanda terima dari KPU dan terlampir Laporan awal Dana Kampanya dalam Laporan.
f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014
Tidak dilengkapi dengan
6
4
Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat (4) DPD menerima sumbangan yang Undang-Undang dilarang maka wajib mematuhi Nomor 8 Tahun ketentuan sebagai berikut : 2012; a) Dilarang menggunakan b) Pasal 13 ayat (2) dan sumbangan tersebut; ayat (3) Peraturan b) Menyetorkan sumbangan KPU Nomor 17 yang dilarang ke kas Tahun Peraturan Negara; * dan KPU Nomor 17 c) Melaporkan sumbangan Tahun 2013 yang dilarang. sebagaimana diubah dengan Peraturan * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan KPU Nomor 1 Tahun bukti Suratc) Setoran Penentuan Peneriman Negara 2014. Bukan Pajak (”SSPNBP”).
C
7
3
PERATURAN TERKAIT
5 a) terdapat tanda terima dari KPU tanggal penyerahan 25 Desember 2013. Laporan Penerimaan Sumbangan Periode I tidak dapat ditelusuri. terdapat tanda terima dari KPU tanggal penyerahan 21 April 2014 Laporan Penerimaan Sumbangan Periode II tidak dapat ditelusuri.
- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanya Periode I dan II
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan, sumbangan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;
a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .
b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
a) Berdasarkan laporan calon anggota DPD melampirkan laporan pembukaan rekening khusus (DK8-DPD).
NO. 1
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2)
Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Calon Anggota DPD
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU
a) Tanggal pembukaan RKDK calon anggota DPD adalah Tanggal 09 Desember 2013
b) RKDK dibuka pada bank Mandiri (Bank Umum)
c) Nama pemilik rekening sesuai RKDK calon anggota DPD Denty Eka Widi Pratiwi S.E Nama calon anggota DPD Denty Eka Widi Pratiwi S.E
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9
5 b) Berdasarkan laporan calon anggota DPD melampirkan laporan Awal Dana Kampanya (DK9DPD).
b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
8
PATUH/TIDAK PATUH
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-DPD.
a) Sumber perolehan saldo awal yang dicatat di DK- 8 tidak dilampirkan calon anggota DPD Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
b) Tidak terdapat rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan sebelum pembukaan rekening khusus dana kampanya.
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO. 1 10
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN 3 Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;
c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
PERATURAN TERKAIT 4 a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.
PATUH/TIDAK PATUH 5 a) terdapat Laporan awal dana kampanye calon anggota DPD dalam laporan DK-9.
b) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan periode laporan dapat ditelusuri karena calon anggota DPD melampirkan Laporan awal dana kampanye dalam laporan.
c) Jumlah penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan periode laporan dapat ditelusuri karena calon anggota DPD melampirkan RKDK dalam laporan. Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
LAMPIRAN B.4 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN 5
UMUM A. 1 Buat tanda terima untuk mencatat semua Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dan laporan dan dokumen yang diterima dari Calon kertas kerja LPPDK Calon Anggota DPD Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH, telah diterima oleh KAP Anggota DPD Henry & Sugeng pada : Hari dan Tanggal : Minggu 27 April 2014 Waktu : Pukul 11.15 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center 2
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).
1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran RKDK sebanyak 96 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25 % dari 96 transaksi sebanyak 20 transaksi.
2) Jumlah item transaksi yang dipilih lebih dari 30 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga 30 transaksi puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi. 3) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 30 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. b) Transaksi yang dipilih sebanyak 30 transaksi tercatat b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK dalam LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
c) Tidak terdapat transaksi yang tidak tercatat di dalam LPPDK
B. REKENING DANA KAMPANYE 3 Tentukan kesesuaian status bank (umum atau Rekening Khusus di buka pada : bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon : mandiri Anggota DPD dengan mencantumkan status Nama Bank Nomor rekening : 136 00 1205371 3 bank tersebut dalam temuan. Tanggal : 09 Desember 2013 Status bank : umum
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1 4
2 Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota PD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
C. 5
TEMUAN 5 Nama calon anggota DPD : Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH Nama dalam RKDK : Calon DPD Hj.DENTY EKA WIDI PRATIWI, SE.MH Berdasarkan RKDK yang dilaporkan oleh calon anggota DPD nama calon anggota dengan nama yang tercantum dalam RKDK sesuai.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai a) pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon) b) Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan a) Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan. c)
Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
Berdasarkan LPPDK penerimaan diklasifikasikan berdasarkan :
1) Calon Anggota DPD Rp. 60.085.360,2) Sumbangan pihak lain : a) Perseorangan Rp 0 b) Kelompok Rp 0 c) Badan Usaha Rp 0 d) Lainnya Rp 0
Berdasarkan LPPDK dan Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanya Calon Anggota DPD penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber penerimaan. Tidak terdapat perbedaan antara keduanya.
c) Surat pernyataan sudah dibuat sesuai dengan klasifikasi yang ditentukan. 1) Penyumbang perorangan sebanyak Rp. 60.085.360,- dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat sesuai. 2) Penyumbang kelompok sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat (nihil). 3) Penyumbang perusahaan badan usaha sebanyak 0 dengan jumlah surat pernyataan sebanyak 1 surat (nihil).
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat d) Penyumbang lainnya sebanyak 0 dengan jumlah surat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. pernyataan sebanyak 1 surat (nihil).
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
1 6
2 a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
TEMUAN 5 a) Perhitungan matamatis :
Laporan calon anggota DPD : Calon anggota DPD Rp. 60.000.000,Perorangan (DK -1) Rp. 0 Kelompok (DK -3) Rp. 0 Badan usaha (DK -3) Rp. 0 Lainnya Rp. 0 Jumlah Rp. 60.000.000,Perhitungan kembali Rp. 60.000.000,Selisih Rp. 0 matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matamatik
b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan. 7 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
a) Perbandingan antara jumlah dalam daftar laporan penerimaan sumbangan dengan LPPDK : Dalam daftar Rp. 60.000.000,LPPDK Rp. 60.000.000,Selisih Rp. 0 Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan LPPDK b) Uraian
Nilai LPPDK Nilai DK Model 60000000
Calon 60000000 anggota DPD
Perorangan Kelompok Badan usaha Lainnya Jumlah
0 0 0 0 60000000
0 DK-1 0 DK-3 0 DK-5 0 60000000
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat sumbangan lain, tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan tanyakan alasan terjadinya perbedaan LPPDK tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD d) Laporkan dalam temuan perbedaan d) Tidak terdapat sumbangan lain, tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan tersebut dan alasan perbedaan menurut LPPDK Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. 8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Jumlah dalam daftar penyumbang DK-1, DK-3 dan DK-5 sebanyak 0 transaksi dengan total sumbangan sumbangan untuk setiap penyumbang sebesar Rp. secara akumulatif. Berdasarkan perhitungan ulang jumlah penyumbang sebanyak 0 penyumbang perorangan, 0 penyumbang kelompok , dan 0 penyumbang badan usaha dengan total sumbangan Rp. 0 perhitungan ulang keakurasian b) Jika terdapat perhitungan jumlah b) Berdasarkan perhitungan jumlah sumbangan, tidak terdapat sumbangan kumulatif untuk tiap perbedaan antara keduanya. penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.
No 1 9
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 5 a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Tidak terdapat transaksi penerimaan yang tercantum dalam dartar laporan penerimaan sumbangan sehingga sumbangan yang diperbolehkan menurut tidak terdapat lampiran identitas penyumbang. ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Tidak terdapat identitas penyumbang dalam laporan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
10 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Dartar 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye transaksi penerimaan secara acak yang sebanyak 0 transaksi jumlah item yang dipilih mewakili ketercakupan seluruh jenis sebanyak 25 % dari 0 transaksi yang diaudit sebanyak penerimaan (kas dan bukan kas), 0 transaksi. klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi
2) Jumlah item transaksi yang dipilih kurang dari 30 transaksi dan jumlah transaksi keseluruhan sebanyak 0 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 0 transaksi.
3) Tidak terdapat penerimaan sumbangan yang berasal 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi dari pihak lain. penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).
a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)
5 b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP
c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam modal DK-1, DK-3 dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.
c) Telusuri transaksi tersebut kebukti c) Dalam LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD. Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal pendukungnya serta ke RKDK untuk dari calon anggota DPD bersangkutan sebesar Rp. memastikan keberadaan dan keakurasian 60.000.000,pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam d) Transaksi yang terdapat dalam RKDK bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. diperoleh e) Berdasarkan bukti pendukung yang dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.
e) Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
konfirmasi f) f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
Penerimaan sumbangan hanya bersumber berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja g) Berdasarkan laporan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan dari pihak lain, untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi hanya bersumber dari calon anggota DPD tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan h) Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut i) dalam temuan.
Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan j) alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas buktibukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan pihak lain, sehingga tidak mengirimkan konfirmasi.
No 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 5 Tidak terdapat perbedaan Penerimaan hanya k) k) Laporkan dalam temuan perbedaan bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam l) bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima. m)
Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
Jika terdapat sumbangan dalam bentuk m) Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota barang dan jasa yang dicatat Calon DPD bersangkutan. Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD telah diklasifikasikan atas: pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Jumlah kas : Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD 1) Operasi Rp. 96.750.000,catatan sebagai pendukung LPPDK Calon 2) Modal Rp. 0 Anggota DPD untuk pengeluaran dana 3) Lain-lain Rp. 73.072,kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk Jumlah bukan kas : pengeluaran (kas dan bukan kas) dan 1) Operasi Rp. 0 klasifikasi pengeluaran (pengeluaran 2) Modal Rp. 0 operasi, modal, dan lain-lain) menurut 3) Lain-lain Rp. 0 ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan LPPDK Calon Anggota DPD tidak klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. memperlihatkan klasifikasi pengeluaran Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Laporan Calon Anggota DPD : 12 a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan Operasi Rp. 96.750.000,sebagainya) dari seluruh transaksi yang Modal Rp. 0 tercantum dalam DAPDK dengan cara Lain-lain Rp. 73.072,melakukan perhitungan kembali atas Jumlah Rp. 96.823.072,keakurasian matematis tersebut. Perhitungan kembali Rp. 96.823.072,Selisih Rp. 0 b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis laporkan dalam temuan. 13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK : klasifikasi pengeluaran antara nilai yang DAPDK 96.823.072 tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP. LPPDK 96.823.072 Selisih 0 pembandingan jumlah b) b) Laporkan penerimaan tersebut dalam temuan. Uraian Nilai LPPDK Nilai Model DAPDK Operasi 96.823.072 96.823.072 DK-7 Modal 0 0 DK-7 Lain-lain 0 0 DK-7 Jumlah 96.823.072 96.823.072
No
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2 5 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK. tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
14
Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Dartar Laporan Aktifitas dan Pengeluaran Dana Kampanye transaksi pengeluaran secara acak, tetapi sebanyak 56 transaksi jumlah item yang dipilih harus mewakili ketercakupan seluruh jenis sebanyak 25 % dari 56transaksi sebanyak 11 pengeluaran (kas dan bukan kas), transaksi. klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi b) Jumlah item transaksi yang dipilih sebanyak 30 transaksi. menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi jumlah keseluruhan transaksi c) Jumlah yang dipilih adalah sebanyak 30 transaksi. c) Apabila pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang d) dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti 1) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 0 transaksi terdapat dalam RKDK tidak didukung oleh bukti pendukungnya dan ke RKDK. transaksi. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
2) Transaksi tidak didukung oleh bukti transaksi sebesar Rp. 0
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.
3) Seluruh transaksi pengeluaran didukung oleh bukti pendukung .
4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas
5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
5) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.
No 1
E.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
5 6) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajiban.
7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa
SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP
CALON
15 Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota 15) Surat representasi Calon Anggota DPD diterima tanggal 7 Mei 2014 DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
