SALINAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 84/Kpts/KPU-018/ 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 Menimbang
: a.
bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.
bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa masa kampanye adalah merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c.
bahwa ketentuan Pasal 90 Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pedoman teknis tentang tata cara kampanye dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
d.
bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 1
SALINAN 2.2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3887); 3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan,
dan
Pemberhentian
Kepala
Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 8.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008);
9.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2010;
11.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara 2
SALINAN Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Memperhatikan
: 1.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor:
60/Kpts/KPU-Prov-018/2012
tentang
Penetapan
Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelengaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013; 2.
Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 12 Desember 2012.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR
DAN
WAKIL
GUBERNUR
NUSA
TENGGARA TIMUR TAHUN 2013.
Pasal 1
Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 disusun dengan tujuan untuk dijadikan panduan bagi pihak-pihak terkait dalam mengelola Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
Pasal 2 Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1. Ketentuan Umum; 2. Organisasi Penyelenggara Kampanye; 3. Materi Kampanye; 4. Bentuk-bentuk Kampanye; 5. Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye; 6. Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan; 7. Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara; 8. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Kampanye; 9. Larangan dalam Kampanye; 10. Pengawasan atas Pelaksanaan Kampanye; 11. Dana Kampanye; 12. Ketentuan Lain;
3
SALINAN Pasal 3 Rincian Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
Pasal 4 Pembiayaan kegiatan untuk pengelolaan penyelenggaraan tahapan kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara dibebankan kepada belanja hibah Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013.
Pasal 5 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kupang Pada tanggal 12 Desember 2012
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Ketua, TTD Drs. Johanes Depa, MSi.
Salinan sesuai dengan aslinya: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas
Ayub Sallu, SH Pembina IV/a NIP: 19620801 198903 1 013
4
SALINAN Lampiran :
Nomor
:
Tanggal :
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 84/Kpts/KPU-018/ 2012 12 Desember 2012
I. KETENTUAN UMUM 1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, adalah Pemilu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur masa jabatan 2013-2018 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; 3. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan dan atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, yang telah memenuhi persyaratan dan telah diumumkan secara luas oleh KPU Provinsi; 4. Pemilih adalah Warga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya; 5. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang selanjutnya disebut kampanye, adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-sebesarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 6.
Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu; 5
SALINAN 7.
Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye adalah penyampaian pesan-pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui media cetak dan elektronik secara berulang-ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang berisi ajakan, himbauan untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon;
8.
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur Selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah lembaga yang melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
9.
Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program pasangan calon, simbol-simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu;
10.
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS, adalah panitia yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan;
11.
Hari adalah hari kalender.
II. ORGANISASI PENYELENGGARA 1. Dalam melaksanakan kampanye, pasangan calon membentuk tim kampanye; 2. Dalam membentuk tim kampanye, pasangan calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusul; 3. Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye; 4. Tim kampanye tingkat provinsi dapat membentuk tim kampanye tingkat kabupaten/kota dan/atau kecamatan, dan/atau desa/kelurahan; 5. Nama-nama dan identitas anggota tim kampanye harus didaftarkan pada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS dengan menggunakan formulir Model ABKWK.KPU dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon; b. 1 (satu) rangkap untuk Penyelenggara sesuai dengan tingkatannya; c. 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya; dan d. 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai dengan tingkatannya.
6
SALINAN 6. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat provinsi dilakukan bersamaan pada waktu pendaftaran pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perseorangan; 7. Pendaftaran nama-nama anggota tim kampanye tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya pelaksanaan kampanye; 8. Peserta kampanye adalah warga Nusa Tenggara Timur yang
berdomisili di daerah
tempat pelaksanaan kampanye, tercantum dalam daftar pemilih, serta telah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah kawin; 9. Kampanye dapat dilakukan secara bersama-sama atau terpisah oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye.
III. MATERI KAMPANYE 1. Materi kampanye yang disampaikan oleh pasangan calon atau tim kampanye meliputi visi, misi, dan program pasangan calon; 2. Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, dibuat secara tertulis dan wajib disampaikan kepada masyarakat; 3. Visi, misi, dan program pasangan calon terpilih menjadi dokumen resmi daerah; 4. Visi adalah uraian berkenaan dengan substansi kualitas kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang hendak diwujudkan; 5. Misi adalah uraian berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan atau mewujudkan visi; 6. Program adalah uraian berkenaan dengan langkah-langkah dan atau strategi/taktis dan operasional untuk melaksanakan kebijakan yang bersifat publik; 7. Untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye, harus memenuhi unsur-unsur berikut secara kumulatif; a. Dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon; b. Meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan; c. Alat peraga atau atribut pasangan calon; 8. Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara : a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas disampaikan kepada masyarakat; b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum; c. mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih; d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain; dan e. tidak bersifat provokasi; 9. Materi kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus: 7
SALINAN a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945; b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; d. meningkatkan kesadaran hukum; e. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara pasangan calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; 10. Dalam rangka pendidikan politik, KPU Provinsi dapat memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye dan sosialisasi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon. IV. BENTUK KAMPANYE 1. Kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilaksanakan dalam bentuk: a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog; c. penyebaran melalui media cetak dan elektronik; d. penyiaran melalui radio dan elektronik; e. penyebaran bahan kampanye kepada umum; f. pemasangan alat peraga di tempat umum; g. rapat umum; h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan i.
kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, antara lain kegiatan deklarasi atau konvensi pasangan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik, acara ulang tahun/milad, kegiatan sosial dan budaya, perlombaan olah raga, istighosah, jalan santai, tabligh akbar, kesenian dan bazar;
2. Semua bentuk kampanye yang dilaksanakan oleh pasangan calon, tim kampanye, dan petugas kampanye harus berisi visi, misi, dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila pasangan calon menjadi pasangan calon terpilih; 3. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan terbatas, diatur sebagai berikut: a. dillaksanakan dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup; b. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruangan/gedung dengan jumlah peserta paling banyak 2.000 (dua ribu) orang ; c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas 8
SALINAN Pemilu sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang; e.
hanya dibenarkan membawa atau menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik pengusul, simbolsimbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye di tempat pertemuan tersebut;
f. foto dan atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan dan tidak di benarkan dipasang di luar halaman gedung atau tempat pertemuan; 4. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dan dialog, diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan dalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk yang tersedia, paling banyak 250 (dua ratus lima puluh) orang; b. diadakan dialog yang sifatnya interaktif; c. menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab; d. pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Polri setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penangung jawab serta jumlah yang diundang; e. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut seperti simbol-simbol, pataka dan/atau bendera, atau umbul-umbul dari pasangan calon yang mengadakan kampanye; f. foto dan atribut pasangan calon hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat tatap muka dan dialog, atau paling jauh 200 (dua ratus) meter di luar halaman gedung atau tempat pertemuan; 5. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran melalui media cetak dan elektronik, diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan melalui media cetak dan/atau elektronik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program pasangan calon dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional; b. materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik; c. media cetak dan elektronik dapat menyediakan rubrik khusus bagi para pasangan calon sehingga penyelnggaraan dan penyampaian visi, misi, dan program kampanye oleh dan/atau melalui media massa pada masa kampanyedapat dilakukan 9
SALINAN sepanjang disetai penjelasan
kelebihan dan kekurangan metodologi yang
digunakan; 6. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyiaran melalui radio dan/atau televisi, diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan dalam bentuk promosi yang disesuaikan dengan pengaturan jadwal promosi dengan ketentuan kesempatan yang tidak digunakan oleh pasangan calon tidak dapat dimanfaatkan oleh pasangan calon lainnya; b. apabila dilaksanakan dalam program yang berbentuk perbincangan (dialog interaktif), jika yang dibicarakan masalah-masalah kontroversial maka perlu melibatkan pihak-pihak yang dianggap mewakili berbagai pendapat (para pakar sesuai dengan bidangnya); c. penyampaian materi kampanye dalam bentuk promosi melalui media cetak atau elektronik kepada stasiun televisi, radio atau surat kabar dilakukan selambatlambatnya 3 (tiga) hari sebelum mulai kampanye; 7. kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum, diatur sebagai berikut: a. penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum; b. bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang cindermata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan/atau slogan pasangan calon, dan/atau partai politik dan/atau gabungan partai politik pengusul; 8. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum, diatur sebagai berikut: a. KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah sesuai dengan tingkatannya untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye Pemilu; b. alat peraga tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, dan tempat-tempat fasilitas umum (misalnya tiang listrik, tiang telepon, dan pohon perindang jalan); c. alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan izin tertulis dari pemilik tempat yang bersangkutan; d. pemasangan
alat
peraga
kampanye
oleh
pelaksana
kampanye,
harus
mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat; 10
SALINAN e. pemasangan alat peraga kampanye berjarak paling sedikit 1 (satu) meter dari alat peraga pasangan calon lainnya; f. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan pasangan calon yang tidak memenuhi ketentuan tentang jarak tersebut untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut; g. Pemerintah Daerah dan aparat keamanan
setempat berwenang mencabut atau
memindahkan tanpa harus memberitahu kepada pasangan calon yang memiliki alat peraga tersebut; h. pasangan calon atau tim kampanye wajib membersihkan alat peraga kampanye sebelum berlangsung masa tenang dan selama masa tenang tidak dibenarkan memasang alat peraga, kecuali di sekretariat tim kampanye; 9. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk rapat umum, diatur sebagai berikut: a. dilaksanakan di ruang terbuka (lapangan, stadion, atau alun-alun) dengan peserta tidak melebihi kapasitas tempat terbuka tersebut; b. dapat dihadiri massa pendukung dan warga masyarakat lain; c. pemberitahuan secara tertulis kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya berkenaan dengan hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah orang yang akan hadir; d. hanya dibenarkan membawa atau menggunakan foto pasangan calon atau atribut seperti simbol-simbol, pataka, dan/atau bendera atau umbul-umbul dari pasangan calon yang melakukan kampanye; 10. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, diatur sebagai berikut: a. Pelaksanaan debat publik antar pasangan calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik; b. Dilaksanakan 1 (satu) kali; c. Moderator debat publik antar pasangan calon ditentukan oleh KPU Provinsi dari kalangan profesional atau akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon; d. KPU Provinsi dapat menghadirkan audiens dalam jumlah terbatas, dengan undangan; e. Format dan materi debat publik antar pasangan calon dan moderator yang ditentukan KPU Propinsi harus mendapat kesepakatan/persetujuan dari pasangan calon peserta debat; 11. Kampanye yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya; 11
SALINAN 12. Polri sesuai tingkatannya dapat mengusulkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye dengan tembusan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye dengan memberitahukan kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye yang bersangkutan; 13. Peserta kampanye yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melakukan pawai dan melanggar peraturan lalu lintas; 14. Apabila dua pasangan calon atau lebih melakukan kampanye pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, serta kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangundangan pada hari yang sama tetapi pada tempat yang berbeda, Polri sesuai tingkatannya wajib mengatur rute kepulangan peserta kampanye, sehingga tidak saling berpapasan; 15. Keikutsertaan personil satuan tugas (Satgas) atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon dalam setiap kegiatan kampanye tidak dibenarkan menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia, menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata tajam, serta wajib membantu Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan kampanye; 16. Pembentukan Posko Satgas atau sebutan lainnya dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan pasangan calon serta pembentukan kelompokkelompok pendukung pasangan calon yang tidak terdaftar dalam tim kampanye tidak dibenarkan dan dapat dibubarkan oleh Polri sesuai tingkatannya apabila nyata-nyata telah mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
V. JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE 1. Kampanye dilaksanakan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, dimulai tanggal 1 sampai dengan 14 Maret 2013; 2. Tanggal 15 sampai dengan 17 Maret 2013 adalah masa tenang sehingga dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun, dan pasangan calon dan/atau tim kampanye wajib melakukan pembersihan atribut dan alat peraga kampanye; 3. KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye rapat umum dan/atau pertemuan terbatas dan/atau tatap muka dan dialog, dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dengan ketentuan: a. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan acara penyampaian visi, 12
SALINAN misi, dan program pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog; b. Jadwal kampanye berlaku untuk tingkat provinsi; c. Jadwal dan waktu kampanye untuk setiap pasangan calon ditentukan secara musyawarah mufakat dengan tim kampanye pasangan calon; d. Tim kampanye pasangan calon menerima susunan dan jadwal kampanye yang telah disepakati paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kampanye dengan
tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota),
Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Polri sesuai tingkatannya; 4. Tim kampanye sesuai tingkatannya yang tidak menggunakan kesempatan kampanye, baik sebagian maupun seluruhnya, memberitahukan
secara tertulis kepada KPU
Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa kampanye; 5. KPU Provinsi berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 mengadakan perbaikan jadwal kampanye; 6. Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki ditetapkan oleh KPU Provinsi; 7. KPU Provinsi menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pasangan calon dan tim kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Bawaslu Provinsi
dan Kepolisian
Daerah Nusa
Tenggara Timur; 8. Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Kepolisian
Daerah Nusa Tenggara Timur dapat
mengusulkan kepada KPU Provinsi untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Bawaslu Provinsi; 9. Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dapat diterima, KPU Provinsi memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada pasangan calon yang bersangkutan dan Bawaslu Provinsi; 10. Petugas kampanye dari setiap pasangan calon wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai koordinator lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan,dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye; 11. Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Polri sesuai dengan tingkatannya dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, tanpa diperlukan persetujuan dari pasangan calon yang bersangkutan.
VI. PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN 13
SALINAN 1. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh pasangan calon kepada masyarakat; 3. Pesan kampanye oleh pasangan calon dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan; 4. Media cetak dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan,
dan
mengiklankan kampanye harus mematuhi ketentuan mengenai larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Media cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak pasangan calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon; 6. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia (TVRI), lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI), lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi Kampanye. 7. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan Kampanye bagi Pasangan Calon. 8. Televisi Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan Kampanye yang sama kepada Pasangan Calon. 9. Pemberitaan Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media cetak. 10. Media cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan Kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Pasangan Calon. 11. Narasumber penyiaran monolog dan dialog harus mematuhi larangan dalam Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. 12. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili. 13. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog dapat diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 14
SALINAN 14. Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Pasangan Calon pada media cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat. 15. Iklan Kampanye dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa, antara lain bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau perjudian,
bohong,
menonjolkan
unsur
kekerasan,
cabul,
atau mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan,
memperolok-olokan, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia, atau merusak hubungan internasional. 16. Media cetak dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye, yaitu memberikan peluang yang sama untuk menggunakan kolom pada media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran bagi semua peserta kampanye. 17. Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 16 dilaksanakan oleh media cetak dan lembaga penyiaran. 18. Media cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment dan/atau blocking time untuk Kampanye. 19. Blocking segment sebagaimana dimaksud pada angka 18, adalah kolom pada media cetak dan sub-acara pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. 20. Blocking time sebagaimana dimaksud pada angka 18, adalah hari/tanggal penerbitan media cetak dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik. 21. Media cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye. 22. Media cetak, lembaga penyiaran, dan Pasangan Calon dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Pasangan Calon kepada Pasangan Calon yang lain. 23. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa Kampanye. 24. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa Kampanye. 25. Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 23 dan angka 24 berlaku untuk semua jenis iklan. 26. Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 25 untuk setiap Pasangan Calon diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban
memberikan 15
kesempatan
yang
sama
kepada
SALINAN setiap Pasangan Calon. 27. Media cetak dan lembaga penyiaran melakukan iklan Kampanye dalam bentuk iklan Kampanye komersial atau iklan Kampanye layanan masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 28. Media cetak dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap Pasangan Calon. 29. Tarif iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye komersial. 30. Media cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik. 31. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 30 dapat diproduksi sendiri oleh media cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. 32. Penetapan dan penyiaran iklan Kampanye layanan masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 31 dilakukan oleh media cetak dan lembaga penyiaran. 33. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 30 tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam angka 23, 24 dan 25; 34. Media cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan Kampanye bagi Pasangan Calon.
VII. KAMPANYE PEMILU OLEH PEJABAT NEGARA 1. Pejabat negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan : a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan c. pengaturan
lama
cuti
dan
jadwal
cuti
dengan
memperhatikan
keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
VIII. PERANAN
PEMERINTAH,
TENTARA
NASIONAL
INDONESIA,
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE 1. Dalam
kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon
mempunyai hak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16
SALINAN 2. Pemerintah
provinsi,
dan
pemerintah
kabupaten/kota,
kecamatan,
dan
desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye. 3. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan
atau merugikan
salah
satu tim
Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.
IX. LARANGAN DALAM KAMPANYE 1. Pasangan calon dan tim kampanye serta setiap orang dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 5 romawi I dan angka 7 romawi III, pada masa : a.
sebelum tanggal dimulai masa kampanye;
b.
dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon;
c.
3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.
2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olahraga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan massa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye apabila memenuhi ketentuan angka 7 romawi III, keputusan ini; 3. Tim, peserta, dan petugas kampanye, dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan
kegiatan
yang
membahayakan
keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia ; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau pasangan calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau pasangan calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon; h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i.
membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut pasangan calon lain selain 17
SALINAN dari gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan; dan j.
menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
4. Dalam kegiatan kampanye dilarang melibatkan : a. Hakim pada semua peradilan; b. Pejabat BUMN/BUMD; c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, yaitu jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan; d. Kepala Desa atau sebutan lain. 5. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur; 6. Pejabat negara yang menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan : a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya ; b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah; 7. Pasangan calon dilarang melibatkan
Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan; 8. Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa Kampanye; 9. Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta pegawai negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon yang menjadi peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye; 10. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 9, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada pegawai negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 11.Pelanggaran
atas
larangan
ketentuan
pelaksanaan
Kampanye
sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangundangan; 12. Pelanggaran
atas
larangan
ketentuan
pelaksanaan
kampanye
sebagaimana
dimaksud dalam angka 3, huruf g, huruf h, dan huruf i, sanksi dengan tahapan : a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; 18
SALINAN b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain; 13. Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 11, ditentukan : a. KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan peringatan tertulis dan/atau penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima laporan tertulis berkenaan dengan pelanggaran larangan kampanye tersebut; b. Peringatan tertulis dan/atau penghentian kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan formulir Model AB 1-KWK.KPU dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan : 1) 1 (satu) rangkap untuk pelaksana kampanye; 2) 1 (satu) rangkap untuk Polri sesuai tingkatannya; 3) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya; 4) 1 (satu) rangkap untuk arsip Penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya.
X. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN KAMPANYE 1. Bawaslu provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye; 2. Pengawas Pemilu Lapangan menerima laporan dugaan adanya pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan yang dilakukan oleh PPS, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye; 3. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kecamatan; 4.
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS;
5.
PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dengan melakukan : a. penghentian pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; b. pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana Kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan 19
SALINAN kampanye berikutnya; dan d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya; 6.
PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5, huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7.
Dalam hal ditemukan dugaan bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan hukum
kampanye di tingkat desa/kelurahan dikenai tindakan
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 8.
Panwaslu kecamatan wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, dengan melaporkannya kepada PPK;
9.
PPK wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, dengan meneruskannya kepada KPU kabupaten/kota;
10. KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 9, dengan memberikan sanksi administratif kepada PPS; 11. Panwaslu kecamatan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan; 12. Panwaslu kecamatan menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan yang dilakukan oleh PPK, pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye; 13. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota; 14. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan, Panwaslu kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu kabupaten/kota dan menyampaikan temuan kepada PPK; 15. PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 14, dengan melakukan : a. penghentian pelaksanaan kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu; b. pelaporan kepada KPU kabupaten/kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye; c. pelarangan kepada pelaksana kampanye atau tim kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau 20
SALINAN d. pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya. 16. KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 15, huruf b, dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 17. Panwaslu kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 15, dengan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota; 18. KPU kabupaten/kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada angka 17, dengan memberikan sanksi administratif kepada PPK; 19. Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat kabupaten/kota, terhadap: a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau b. kemungkinan
adanya
kesengajaan
atau
kelalaian
pelaksana
kampanye,
tim kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; 20. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 19, Panwaslu kabupaten/kota: a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye; b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran kampanye yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan
temuan dan
laporan
kepada
KPU
kabupaten/kota tentang
pelanggaran kampanye untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada Kepolisian tingkat kabupaten/kota; e. menyampaikan laporan dugaan adanya tindakan yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota kepada Bawaslu; dan/atau; f. mengawasi pelaksanaan rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/ kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; 21. Panwaslu kabupaten/kota menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 20, huruf a, pada hari yang sama dengan diterimanya laporan; 22. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh 21
SALINAN pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU kabupaten/kota; 23. KPU kabupaten/kota menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana kampanye, tim kampanye, dan peserta kampanye pada hari diterimanya laporan; 24. Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu; 25. KPU bersama Bawaslu dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 23 selain yang diatur dalam Undang-Undang; 26. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 24 selain yang diatur dalam Undang-Undang ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 27. Dalam hal Panwaslu kabupaten/kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU kabupaten/kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota, pelaksana dan peserta kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 24, Panwaslu kabupaten/kota melakukan : a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian tingkat kabupaten/kota; atau b. pelaporan
kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan
rekomendasi
Bawaslu tentang sanksi; 28. Panwaslu kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 27; 29. Bawaslu provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi, terhadap : a. kemungkinan adanya kesengajaan atau kelalaian anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai
sekretariat
KPU
provinsi
melakukan
tindak
pidana
atau
pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; atau b. kemungkinan
adanya
kesengajaan
atau
kelalaian
pelaksana
kampanye,
tim Kampanye, peserta kampanye dan petugas kampanye melakukan tindak pidana Pemilu atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya kampanye yang sedang berlangsung; 30. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 29, Bawaslu provinsi : a. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye; 22
SALINAN b. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Kampanye yang tidak mengandung unsur pidana; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi tentang pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti; d. meneruskan temuan dan laporan tentang pelanggaran tindak pidana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur; e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan dugaan adanya tindak pidana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi; dan/atau f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi yang terbukti melakukan tindak pidana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur atau pelanggaran administratif yang mengakibatkan terganggunya Kampanye yang sedang berlangsung; 31. Bawaslu provinsi menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 30 huruf a pada hari yang sama dengan diterimanya laporan; 32. Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye di tingkat provinsi, Bawaslu provinsi menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU provinsi; 33. KPU provinsi menetapkan penyelesaian laporan dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana Kampanye, tim Kampanye, dan peserta Kampanye pada hari diterimanya laporan; 34. Dalam
hal
Bawaslu
provinsi
menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye oleh anggota KPU provinsi,sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, Bawaslu provinsi meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu; 35. KPU
bersama
Bawaslu
dapat
menetapkan
sanksi
tambahan
terhadap
pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 34 selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 36. Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam angka 35 selain yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ditetapkan dalam kode etik yang disusun secara bersama oleh KPU dan Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 37. Dalam hal Bawaslu provinsi menerima laporan dugaan adanya tindak pidana 23
SALINAN dalam pelaksanaan kampanye oleh anggota KPU provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU provinsi, tim kampanye, dan peserta Kampanye sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam angka 31, 32, 33 dan 34, Bawaslu provinsi melakukan : a. pelaporan tentang dugaan adanya tindak pidana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksud kepada Kepolisian tingkat provinsi; atau b. pelaporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu tentang sanksi; 38. Bawaslu provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam angka 36; 39. Bawaslu provinsi, dan Panwaslu kabupaten/kota serta tindak lanjut KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota terhadap temuan atau laporan yang diterima tidak mempengaruhi jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana yang telah ditetapkan.
XI. DANA KAMPANYE 1. Dana kampanye digunakan Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye. 2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 bersumber dari : a. Pasangan Calon yang bersangkutan; b. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan c. Sumbangan pihak-pihak
lain
yang
tidak
mengikat
yang
meliputi
sumbangan perorangan dan/atau badan hukum swasta. 3. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. 4. Dana kampanye yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c berupa sumbangan yang sah menurut hukum dan bersifat tidak mengikat dan dapat berasal
dari
perseorangan,
kelompok,
perusahaan,
dan/atau
badan
hukum swasta non pemerintah. 5. Dana kampanye yang berasal dari perseorangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 6. Dana Kampanye yang berasal dari kelompok, perusahaan, atau badan hukum swasta
sebagaimana
dimaksud
dalam
angka
2
tidak
boleh
melebihi
Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 7. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) harus mencantumkan identitas yang jelas. 8. Dana kampanye berupa uang sebagaimana dimaksud dalam angka 3 wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye dan ditempatkan pada rekening khusus dana Kampanye Pasangan Calon pada Bank. 24
SALINAN 9. Dana Kampanye berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal angka 3 dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. 10. Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan Pasangan Calon masing-masing. 11. Pembukuan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah Pasangan Calon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana Kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU Provinsi. 12. Pasangan Calon dan tim Kampanye melaporkan penerimaan dana Kampanye kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari sebelum dimulai Kampanye dan 1 (satu) hari setelah berakhirnya Kampanye. 13. Laporan penerimaan dana Kampanye ke KPU sebagaimana dimaksud pada angka 12 mencantumkan nama atau identitas penyumbang, alamat, dan nomor telepon yang dapat dihubungi. 14. KPU
Provinsi
Pasangan
mengumumkan
Calon
sebagaimana
laporan dimaksud
penerimaan pada
dana Kampanye
angka 12
setiap
kepada masyarakat
melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana Kampanye dari Pasangan Calon. 15. Pasangan Calon melalui tim Kampanye di tingkat provinsi melaporkan penggunaan
dana
Kampanye
kepada
KPU
Provinsi
paling lama 3 (tiga)
hari setelah berakhirnya pemungutan suara. 16. KPU
Provinsi
menyampaikan
laporan
penerimaan
dan penggunaan dana
Kampanye yang diterima dari Pasangan Calon dan tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 15 kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya laporan. 17. Kantor akuntan publik menyampaikan hasil audit kepada KPU Provinsi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada angka 16. 18. KPU Provinsi mengumumkan hasil audit dana Kampanye kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan hasil audit dari kantor akuntan publik, dan dokumen tersebut wajib dipelihara serta terbuka untuk umum. 19. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam angka 17 yang memenuhi persyaratan. 20. Kantor akuntan publik paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye tidak 25
SALINAN berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye; dan b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan laporan dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon. 21. Biaya jasa akuntan publik dibebankan pada Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013. 22. Kantor akuntan publik yang ditetapkan oleh KPU Provinsi dalam proses pelaksanaan audit, apabila diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai
persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 20, KPU Provinsi
membatalkan penetapan kantor akuntan publik yang bersangkutan. 23. Kantor akuntan publik yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 21. 24. KPU Provinsi menetapkan kantor akuntan publik pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan. 25. Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yangberasal dari : a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing; b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; c. Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. 26. Tim kampanye yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 25 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU Provinsi dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas daerah paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir. 27. Pelaksana Kampanye yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 26 dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi.
XII. KETENTUAN LAIN 1. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja monitoring
pelaksanaan kampanye,
yang
keanggotaannya terdiri dari
instansi lain yang sangat erat kaitannya dengan kampanye dengan jumlah anggota disesuaikan dengan kemampuan keuangan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. 2. Pada daerah konflik dan/atau daerah lain yang dianggap daerah rawan konflik KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan pihak Polri dan TNI. 26
SALINAN 3. Untuk keperluan pelaksanaan audit dana kampanye Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU menetapkan pedoman pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta pedoman audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. 4. Pasangan calon atau tim kampanye sesuai tingkatannya menandatangani surat mandat saksi pasangan calon dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota dan/atau KPU Provinsi. 5. Contoh formulir Model AB-KWK.KPU dan Model AB 1-KWK.KPU untuk keperluan kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010.
Kupang, 12 Desember 2012
KETUA, TTDTD, Drs. JOHANES DEPA, MSi Salinan sesuai dengan aslinya: Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas
Ayub Sallu, SH Pembina IV/a NIP: 19620801 198903 1 013
27
