LAMPIRAN B.2 AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SIMON NUBATONIS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NO. 1
HAL
A. 1
2
4
3
PERATURAN TERKAIT 4
PATUH/TIDAK PATUH 5
UMUM CAKUPAN LAPORAN
PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN
Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah a) Pasal 135 ayat (2) (”DPD”) wajib menyerahkan Laporan Penerimaan Undang-Undang dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling Nomor 8 Tahun 2012 lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal b) Pasal 25 ayat (1) dan pemungutan suara) berikut di bawah ini ayat (2) Peraturan beserta laporan-laporan lainnya yang terkait. KPU Nomor 17 Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2013 Dana Kampanye sebagaimana diubah 1) Model DK1-DPD; dengan Peraturan 2) Model DK2-DPD; KPU Nomor 1 Tahun 3) Model DK3- DPD; 2014 4) Model DK4- DPD; c) Model DK-10 DPD 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD
LPPDK Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Simon Nubatonis diterima tanggal 27 April 2014 pukul 15.35 WIB dengan dilengkapi : 1) Model DK1-DPD-xxxxxx 2) Model DK2-DPD-xxxx 3) Model DK3- DPD-xxxx 4) Model DK4- DPD-xxx 5) Model DK5- DPD-xxx 6) Model DK6- DPD-xxxx 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD;
14)Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15)Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain
Untuk point 14 dan 15 , Calon DPD tidak ada, sesuai dengan tanda terima dari KAP
Calon Anggota DPD wajib melakukan a) Pasal 132 ayat (7) pencatatan penerimaan dan pengeluaran Undang-Undang Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari Nomor 8 Tahun 2012 setelah ditetapkan sebagai Calon Anggota b) Pasal 17 ayat (2) DPD dan ditutup 1 (satu) minggu Peraturan KPU sebelum penyampaian Laporan Nomor 17 Tahun Penerimaan dan Pengeluaran Dana 2013 sebagaimana Kampanye kepada KAP. diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan Calon Anggota DPD periode pelaporan tanggal kosong s/d 17 April 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD tersebut, calon anggota DPD belum sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU
B
3
UNSUR KEPATUHAN
2
RKDKP
BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN
Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) menempatkan Dana Kampanye dan ayat (4) Undangberupa uang, pada Rekening Khusus Undang Nomor 8 Dana Kampanye Calon Anggota DPD pada Tahun 2012 bank b) Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014
Berdasarkan LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD penerimaan sumbangan yang bersumber dari calon anggota DPD sebesar Rp.250.000 dan telah tercantum dalam rekening koran RKDK. dan sepuluh juta berupa kas tapi lngsung di belanjakan
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 132 ayat (2) jumlah penerimaan sumbangan dan ayat (3) dan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa Pasal 133 ayat (1) yang dapat dinilai dengan uang, dan ayat (2), dan termasuk hutang dan diskon pembelian ayat (3) Undangbarang atau jasa yang melebihi Undang Nomor 8 batas kewajaran transaksi jual beli secara Tahun 2012 umum) yang dilaporkan dalam LPPDK b) Pasal 12, Pasal 45 tidak boleh melebihi jumlah di bawah ayat (2) dan Pasal 46 ini): Peraturan KPU a) Rp. 250 Juta untuk Nomor 17 Tahun penyumbang perseorangan; 2013 sebagaimana b) Rp. 500 Juta untuk diubah dengan penyumbang kelompok Peraturan KPU dan/atau badan usaha non Nomor 1 Tahun 2014 pemerintah.
Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD yang dilaporkan tidak terdapat sumbangan yang melebihi jumlah batasan maksimum yang ditentukan, sumbangan hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan.
Berdasarkan laporan - laporan tersebut, calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO.
HAL
UNSUR KEPATUHAN
PATUH/TIDAK PATUH
1
2
5
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara,
Calon Anggota DPD wajib mematuhi a) Pasal 134 ayat (2 penyerahan laporan sebagai berikut sesuai Undang-Undang dengan waktu yang telah ditetapkan : Nomor 8 Tahun 2012 a) Penerimaan Sumbangan b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4)
lapor ke KPU
Periode I dan Periode II b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye c) Laporan Awal Dana Kampanye
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013
b) pembukaan rekening khusus dana kampaye pada tanggal 7 oktober 2013 pad bank BNI
Dilengkapi dengan: - tanda terima dari KPU - Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II - Model DK8-DPD (lihat B.1) - Model DK9-DPD (Lihat B.1)
d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013 e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;
c) tanda terima periode pertama pada tanggal 28 desember 2013. periode ke dua pada tanggal 2 maret 2014
f) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013 g) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014
Dilengkapi dengan
6
4
Apabila terdapat Calon Anggota a) Pasal 131 ayat (4) DPD menerima sumbangan yang Undang-Undang dilarang maka wajib mematuhi Nomor 8 Tahun ketentuan sebagai berikut : 2012; a) Dilarang menggunakan b) Pasal 13 ayat (2) dan sumbangan tersebut; ayat (3) Peraturan b) Menyetorkan sumbangan KPU Nomor 17 yang dilarang ke kas Tahun Peraturan Negara; * dan KPU Nomor 17 c) Melaporkan sumbangan Tahun 2013 yang dilarang. sebagaimana diubah dengan Peraturan * Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan KPU Nomor 1 Tahun bukti Suratc) Setoran Penentuan Peneriman Negara 2014. Bukan Pajak (”SSPNBP”).
C
7
3
PERATURAN TERKAIT
5 a) tanda terima periode pertama pada tanggal 28 desember 2013. periode ke dua pada tanggal 2 maret 2014
- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanya Periode I dan II
Berdasarkan laporan yang diterima tidak terdapat sumbangan yang dilarang sesuai dengan ketentuan, sumbangan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. Hal tersebut telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL
Calon Anggota DPD wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye, meliputi :
a) Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012;
a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye .
b) Pasal 17 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.
a) Laporan pembukaan rekening khusus tidak ada tanggalnya tapi di buat dan di tandatangani pada tertanggal 17 April 2014
NO. 1
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN 3
PERATURAN TERKAIT 4
TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP
NAMA BANK
NAMA PEMILIK RKDKP
Calon Anggota DPD wajib membuka dan melaporkan Rekening Khusus Dana
a) Pasal 132 ayat (4) dan ayat (6) dan Pasal 134 ayat (2)
Kampanye: a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Calon Anggota DPD dan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum. b) Pada bank Pemerintah atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia c) Atas nama Calon Anggota DPD
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.
CAKUPAN LAPORAN
Calon Anggota DPD wajib membuat Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup: a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan; b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye DILENGKAPI: Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU
a) Tanggal pembukaan RKDK calon anggota DPD adalah Tanggal 07 Oktober 2013
b) RKDK dibuka pada bank BNI (Bank Umum)
c) Nama pemilik rekening sesuai RKDK calon anggota DPD Simon Nubatonis Nama calon anggota DPD Simon Nubatonis
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9
5 b) Laporan awal dana kampanye tertera tanggal 02 Maret 2014 tapi tercantum kas pembukaan rekening khusus
b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.
8
PATUH/TIDAK PATUH
a) Pasal 133 ayat (3) dan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK8-DPD.
a) Sumber perolehan saldo awal yang dicatat di DK- 8 dilampirkan calon anggota DPD Penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
b) Sumber penerimaan Calon DPD : 10.000.000 Total penerimaan : Rp, 10.000.000 Pemgeluaran Penyebaran bahan kampaye : 10.000.000 Total : Rp, 10.000.000 Total saldo: -
Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah sepenuhnya mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
NO. 1 10
HAL 2
UNSUR KEPATUHAN 3 Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU
PERATURAN TERKAIT
PATUH/TIDAK PATUH
4 a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.
5 a) Sumber penerimaan berasal dari calon DPD sendiri
b) Sumber penerimaan Calon DPD : 10.000.000 Total penerimaan : Rp, 10.000.000 Pemgeluaran Penyebaran bahan kampaye : 10.000.000 Total : Rp, 10.000.000 Total saldo: c) Sumber penerimaan Calon DPD : 250.000 Total penerimaan : Rp, 250.000 Pemgeluaran Penyebaran bahan kampaye : Total : Rp, Berdasarkan Laporan-Laporan tersebut calon anggota DPD telah mematuhi unsur-unsur kepatuhan tersebut.
LAMPIRAN B.4 LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SIMON NUBATONIS CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI 2
TEMUAN 5
UMUM A. 1 Buat tanda terima untuk mencatat semua Tanda terima telah dibuat dan didokumentasikan dan kertas laporan dan dokumen yang diterima dari Calon kerja LPPDK Calon Anggota DPD Simon Nubatonis, telah diterima oleh KAP Henry & Sugeng pada : Anggota DPD Hari dan Tanggal : Minggu 27 April 2014 Waktu : Pukul 15.35 WIB Tempat : KPU Pusat Ruang Media Center 2
a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan cara: 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).
1) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran RKDK sebanyak 3 transaksi, jumlah item yang dipilih sebanyak 25 % dari 3 transaksi sebanyak 3 transaksi.
2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.
2) Jumlah item transaksi yang dipilij kurang dari 30 transaksi sehingga transaksi yang diaudit sebanyak 3 transaksi
3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.
3) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 3 transaksi
b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK.
b) Transaksi yang dipilih sebanyak 3 transaksi tidak tercatat dalam LPPDK
c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.
c) 3 transaksi tidak tercatat dalam LPPDK yaitu Total mutasi sebesar Rp, 400.000 tarik tunai sebsar 150.000 dan setor tunai sebesar 250.000
B. REKENING DANA KAMPANYE 3 Tentukan kesesuaian status bank (umum atau Rekening Khusus di buka pada : bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon : BNI Anggota DPD dengan mencantumkan status bank Nama Bank Nomor rekening : 0312921224 tersebut dalam temuan. Tanggal :07 Oktober 2013 Status bank : Bank UMUM 4
Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota PD, dengan mencantumkan dalam temuan nama
Nama calon anggota DPD : Simon Nubatonis Nama dalam RKDK : Simon Nubatonis
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1
2 dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.
C.
PENERIMAAN DANA KAMPANYE
5
a) Periksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut: 1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan; (b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; (d) Lainnya (termasuk hutang dan diskon)
6
5 Berdasarkan RKDK yang dilaporkan oleh calon anggota DPD nama calon anggota dengan nama yang tercantum dalam RKDK sesuai.
a) Berdasarkan LPPDK berdasarkan :
penerimaan
diklasifikasikan
1) Calon Anggota DPD Rp. 10.000.000 2) Sumbangan pihak lain : a) Perseorangan Rp b) Kelompok Rp c) Badan Usaha Rp d) Lainnya Rp
b)
Jika Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan a) Berdasarkan LPPDK dan Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau Sumbangan Dana Kampanya Calon Anggota DPD LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan penerimaan telah diklasifikasikan berdasarkan sumber klasifikasi penerimaan tersebut atau berbeda dengan penerimaan. Tidak terdapat perbedaan antara ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan keduanya. klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.
c)
Periksa keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut: 1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan usaha nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon).
c) Surat pernyataan nihil karena tidak menerima sumbangan dari pihak lain
d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan.
d)
a) Tentukan keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam Daftar Laporan enerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.
a) Perhitungan matamatis :
b) Jika terdapat ketidakakuratan laporkan dalam temuan.
Laporan calon anggota DPD : Calon anggota DPD Rp. 10.000.000 Perorangan (DK -1) Rp. Kelompok (DK -3) Rp. Badan usaha (DK -3) Rp. Lainnya Rp. Jumlah Rp. 10.000.000 Perhitungan kembali Rp. 10.000.000 Selisih Rp. matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matamatik
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
1 7
2 a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.
5 a) daftar penyumbang hanya dari calon DPD dan tidak ada rinciannya dan hanya bisa dilihat di DK-8 dan DK9jumlah dalam DK-8/9: Rp. 10.000.000
b) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.
b)
LPPDK Rp. 10.000.000 Selisih Rp. Tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan LPPDK
Uraian
Nilai LPPDK Nilai DK Model 10.000.000 DK-9 dan 8 Perorangan 0 0 DK-1 Kelompok 0 0 DK-3 Badan usaha 0 0 DK-5 Lainnya 0 0 Jumlah 10.000.000 10.000.000
Calon anggota 10.000.000 DPD
c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat sumbangan lain, tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan tanyakan alasan terjadinya perbedaan LPPDK tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD d) Laporkan dalam temuan perbedaan d) Tidak terdapat sumbangan lain, tidak terdapat perbedaan antara daftar penerimaan dengan laporan tersebut dan alasan perbedaan menurut LPPDK Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. 8
a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah a) Sumber dana hanya dari Calon DPD pribadi sebesar Rp. 10.000.000 sumbangan untuk setiap penyumbang secara akumulatif.
jumlah b) Tidak ada Sumber dana hanya dari Calon DPD pribadi b) Jika terdapat perhitungan sebesar Rp. 10.000.000 sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan. 9
a) Tentukan kepatuhan terhadap sumber a) Patuh karena semua sumbangan dari calon DPD sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang. b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan b) Tidak terdapat identitas penyumbang lain selain dari Calon DPD pribadi ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan.
No.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN 5
2 1 10 a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara : 1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
1)
Dartar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada . Semua dana kampaye dari uang pribadi masing@ calon DPD
2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi
2)
Dartar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye tidak ada . Semua dana kampaye dari uang pribadi masing@ calon DPD
3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut
3) Tidak terdapat penerimaan sumbangan yang berasal dari pihak lain.
b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut: 1) Bandingkan nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada).
a) Jumlah penyumbang perorangan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
(b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan bukti-bukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada)
b) Jumlah penyumbang kelompok sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
(c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi akta pendirian dan fotokopi NPWP
c) Jumlah penyumbang perusahaan sebanyak 0 penyumbang identitas yang dilampirkan sebanyak 0 penyumbang surat pernyataan penyumbang sebanyak 1 surat (Nihil)
(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan perbedaan tersebut dalam temuan.
d) Tidak terdapat perbedaan data penyumbang dalam modal DK-1, DK-3 dan DK-5 dengan surat pernyataan dan bukti pendukung lain.
No. 1
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
5 2 transaksi tersebut kebukti c) Dalam LPPDK yang dilaporkan calon anggota DPD. c) Telusuri Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal pendukungnya serta ke RKDK untuk dari calon anggota DPD bersangkutan sebesar memastikan keberadaan dan keakurasian Rp.10.000.000 pencatatan transaksi tersebut. d) Jika terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam d) Transaksi yang terdapat dalam RKDK bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. diperoleh e) Berdasarkan bukti pendukung yang dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada): 1) tanggal transaksi; 2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan; 4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan 5) klasifikasi penerimaan.
e) Penerimaan sumbangan dana kampanye hanya berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
konfirmasi f) f) Untuk sumbangan yang diterima, kirim positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.
Penerimaan sumbangan hanya bersumber berasal dari calon anggota DPD bersangkutan.
g) Buat daftar konfirmasi terkait sebagai kertas kerja g) Berdasarkan laporan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan dari pihak lain, hanya untuk mendokumen-tasikan pengiriman konfirmasi bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. tersebut. h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan h) Sudah di kirim ke Calon DPD yang bersangkutan tapi belum ada balasan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. i) Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut i) dalam temuan.
Sudah di kirim ke Calon DPD yang bersangkutan tapi belum ada balasan
j) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan j) terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
Berdasarkan LPPDK calon anggota DPD tidak terdapat penerimaan sumbangan pihak lain, sehingga tidak mengirimkan konfirmasi.
dalam temuan perbedaan k) Tidak terdapat perbedaan Penerimaan hanya k) Laporkan bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan. tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD. l) Untuk sumbangan yang diterima dalam l) bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.
Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota DPD bersangkutan.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
No. 1 m)
TEMUAN
5 2 Jika terdapat sumbangan dalam bentuk m) Tidak terdapat perbedaan Penerimaan dalam bentuk kas, penerimaan hanya bersumber dari calon anggota barang dan jasa yang dicatat Calon DPD bersangkutan. Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
D. PENGELUARAN DANA KAMPANYE 11 a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk a) Berdasarkan DAPDK Calon Anggota DPD telah diklasifikasikan atas: pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Jumlah kas : Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD 1) Operasi Rp. 10.000.000 catatan sebagai pendukung LPPDK Calon 2) Modal Rp. Anggota DPD untuk pengeluaran dana 3) Lain-lain Rp. kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD memperlihatkan dengan bentuk Jumlah bukan kas : pengeluaran (kas dan bukan kas) dan 1) Operasi Rp. klasifikasi pengeluaran (pengeluaran 2) Modal Rp. operasi, modal, dan lain-lain) menurut 3) Lain-lain Rp. ketentuan. b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau b) Dalam LPPDK dan DAPDK transaksi telah diklasifikasikan dengan bentuk kas dan bukan kas dan LPPDK Calon Anggota DPD tidak klasifikasi pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain. memperlihatkan klasifikasi pengeluaran Tidak terdapat perbedaan diantara keduanya. tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Laporan Calon Anggota DPD : 12 a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan Operasi Rp. 10.000.000 sebagainya) dari seluruh transaksi yang Modal Rp. tercantum dalam DAPDK dengan cara Lain-lain Rp. melakukan perhitungan kembali atas Jumlah Rp. 10.000.000 keakurasian matematis tersebut. Perhitungan kembali Rp. 10.000.000 Selisih Rp. - 0 b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, b) Tidak terdapat perbedaan perhitungan matematis laporkan dalam temuan. 13 a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut a) Pembandingan antara jumlah dalam daftar laporan pengeluaran (DAPDK) dengan LPPDK : klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang DAPDK Rp.10.000.000 tercantum dalam LPPDKP. LPPDK Rp.10.000.000 0 Selisih pembandingan b) Laporkan jumlah b) penerimaan tersebut dalam temuan. Uraian Nilai LPPDK Nilai Model DAPDK Operasi 10.000.000 10.000.000 DK-7 Modal 0 0 DK-7 Lain-lain 0 0 DK-7 Jumlah 10.000.000 10.000.000 c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, c) Tidak terdapat perbedaan antara DAPDK dengan laporan LPPDK. tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.
No. 1 14
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
5 2 Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara: a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item a) Jumlah item transaksi yang tercantum dalam Dartar Laporan Aktifitas dan Pengeluaran Dana Kampanye transaksi pengeluaran secara acak, tetapi sebanyak 4 harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi b) Jumlah item transaksi yang dipilih sebanyak 4 transaksi. menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi c) Apabila jumlah keseluruhan transaksi c) Jumlah item transaksi yang dipilih sebanyak 4 transaksi. pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut. d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang d) dipilih tersebut: 1) Telusuri transaksi tersebut kebukti 1) Jumlah transaksi yang dipilih sebanyak 4 transaksi pendukungnya dan ke RKDK. terdapat dalam RKDK didukung oleh bukti transaksi dalam bentuk fotocopy. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.
2) Seluruh transaksi pengeluaran tidak didukung oleh bukti pendukung .
3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.
3) Seluruh transaksi pengeluaran tidak didukung oleh bukti pendukung .
4) Untuk transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai pengeluaran tersebut berdasarkan harga yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.
4) Tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk bukan kas
5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.
5) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa.
No. 1
E.
PROSEDUR YANG DISEPAKATI
TEMUAN
2 6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan dicantumkan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
5 6) Berdasarkan laporan calon DAPDK tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi kewajiban.
7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.
7) Tidak terdapat diskon pembelian barang atau jasa
SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP
CALON
15 Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota 15) Surat representasi Calon Anggota DPD telah kami terima tanggal 7 Mei 2014 DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.
