BAB VI • a. b. c.
• • a. b. c. d. e. 1. 2. a. b. c. d. e. •
•
A. PENGUKURAN KAPAL Setiap kapal yang digunakan untuk berlayar wajib diukur.Pengukuran dapat dilakukan menurut tiga metode: Pengukuran dalam Negeri yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya kurang dari 24 meter. Pengukuran Internasional yang digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang panjangnya 24 meter atau lebih Pengukuran khusus digunakan untuk pengukuran dan penentuan tonase kapal yang akan melewati terusan tertentu Atas permintaan pemilik kapal yang panjangnya kurangn dari 24 meter dapat dilakukan pengukuran menggunakan metode Internasional.Kapal yang telah diukur dengan menggunakan metode pengukuran Intrenasional tiak dibenarkan diukur denag mtode pengukuran dalam negeri. Hasil pengukuran kapal disusun dalam daftar ukur untuk menetapkan ukuran dan tonase kapal. Terhadap kapal yang berdasarkan perhitungan diperoleh isi kotor 20 meter kubik yang setara dengan GT 7 atau lebih diterbitkan Surat Ukur. Surat ukur berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas. Surat ukur tidak berlaku apabila kapal tidak digunakan lagi antara lain karena: Kapal discrap (ditutuh) Kapal tenggelam Kapal musnah Kapal terbakar Kapal dinyatakan hilang. Surat Ukur dinyatakan batal apabila: Pengukuran dilakukan tidak sesuai ketentuan Diperoleh secara tidak syah atau digunakan tidak sesuai untuk peruntukannya. Surat ukur baru sebagai pengganti surat ukur lama dapat diterbitkan apabila: Nama kapal dirubah Surat ukur rusak,hilang atau musnah. Kapal diukur ulang karena surat ukur dinyatakan batal Kapal diukur ulang karena adanya perubahan bangunan yang menyebabkan berubahnya rincian yang dicantumkan dalam surat ukur. Apabila kapal diberikan surat ukur sementara dan masa berlakunya telah habis. Kapal yang telah diukur dipasang tanda selar yang biasanya dipasang pada dinding depan anjungan.pe milik atau operator kapal wajib melaporkan kepada pemerintah apabila terjadi perombakan terhadap bangunan kapal yang menyebabkan berubahnya ukuran kapal. Isi dari Surat Ukur:
a. b. c. d. e.
Panjang kapal Lebar kapal Dalam (depth) Isi kotor Isi bersih. B. BUKU HARIAN KAPAL
•
Menurut KUHD pasal 348 Nakhoda harus menyelenggarakan Buku Harian Kapal.Nakhoda boleh mengerjakan sendiri atau menugaskan salah seorang Perwira (biasanya Mualim I).Tetapi Nakhoda harus mengawasi agar Buku Harian diisi dengan benar.Nakhoda yang tidak menyelenggarakan Buku Harian secara benar atau tidak memperlihatkan Buku Harian pada waktunya dianggap melakukan pelanggaran sesuai KUHD ps.562.Sedangkan perbuatan tidak menyelenggarakan Buku Harian Kapal menurut peraturan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau menutupi perbuatan tsb dianggap melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara ( KUHD ps.466). • Fungsi Buku Harian : a. Bahan pembuktian. b. Sumber data bagi hakim jika terjadi sengketa. Sebagai bahan pengawsan oleh Pemerintah • Kapal –kapal yang diwajibkan menyelenggarakan Buku Harian adala kapal yang berukurab 500 meter kubuk atau lebih (KUHD) sedangkan menurut UU N0.17 tahun 2008 kapal dengan isi kotor GT 35 atau lebih harus menyelenggarakan Buku Harian sedangkan kapal dengan tenaga penggerak utama 200 TK atau lebih harus menyelenggarakan Buku Harian Mesin.Kapal-kapal yang mempunyai perangkat radio harus menyelenggaraka Buku Harian Radio. • Buku harian harus terbuat dari bahan yang baik dijilid dan dengan baik, kolomkolom yang tersedia untuk mencatat kejadian-kejadian dikapal.Tiap halaman harus diberi nomor halaman.Dibagian muka Buku Harian Kapal harus terdapat petunjuk halaman yang menyebutkan keterangan mengenai: - kelahiran dan kematian dikapal. - mutasi diantara awak kapal - kecelakaan/kerusakan yang dialami - pengedokan,perbaikan - penutupan/pembukaan pintu-pintu kedap air. - latihan-latihan berkala. - perangkat telegrap radio - pemuatan barang-barang berbahaya.
• a. b. c. d. e.
•
Hal-hal yang dilarang dalam penyelenggaraan Buku Harian karena akan mengurangi kekuatan pembuktiannya adalah: Penyobekan halaman Penambahan halaman Pengosongan halaman. Perobahan,penambahan. Penghapusan (kalau ada kesalahan tidak boleh dihapus /tip-ex tapi dicoret dan diparaf. Sebelum digunakan buku harian harus dilegalisir oleh pejabat pemerintah yang ditunjuk dimana setiap halaman diparaf.dan sebulan sekali buku harian harus diekshibitum (diperlihatkan keda pejabat pemerintah yang ditunjuk) Kisah kapal Kisah kapal adalah suatu akte otentik yang dibuat dihadapan Syahbandar atau Notaris mengenai kejadian-kejadian selama pelayaran yang digunakansebagai bahan pembuktian pada kejadioan-kejadian penting yang mungkin menimbulkan kerusakan kapal.Kadang-kadang kisah kapal disebut juga Marine Note of Protest.Kekuatan pembuktiannya sama dengan Buku Harian Kapal.Kisah kapal memuat keterangan lebih rinci yang tidak dapat ditulis dalam buku harian karena keterbatasan tempat Kisah kapal harus dibuat dalam waktu 3 kali 24 jam setibanya kapal di pelabuhan.,setidak-tidaknya kisah kapal sementara yang harus disusul dengan yang lengkap dalam waktu 30 hari.Pembuatan kisah kapal sementara biasanya kalau ada kerusakan dibawah air yang belum kelihatan sebelum kapal naik dok.Selain Nakhoda awak kapal yang mengetahui kejadian itu juga ikut menanda tangani kisah kapal.Isi dari kisah kapal antara lain kapal mengalami cuaca buruk sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan terhadap kapal atau muatan,kecelakan-kecelakaan yang terjadi serta tindakan yang diambil oleh Nakhoda untuk mencegah atau mengurangi kerusakan.Kisah kapal merupakan suatu perikatan sepihak dan karenanya siapa yang membuat kisah kapal hanya akan mengikat dirinya sendiri. C. Kejahatan dan pelanggaran pelayaran
•
•
Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) serta Undang-Undang No.21 tahun 1992 ttg Pelayaran diatur tindakan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran pelayaran.Untuk perbuatan yang dianggap kejahatan ancaman hukumannya adalah Hukuman Kurungan (penjara) sedangkan untuk pelanggaran ancaman hukuman penjara atau boleh diganti dengan denda. Contoh kejahatan Pelayaran menurut KUHP:
a. Pembajakan dilaut. Nakhoda yang kapalnya digunakan untuk pembajakan diancam penjara paling lama 15 thn Awak Kapal lainnya diancam hukuman 12 thn.Jika dalam pembajakan terjadi korban jiwa Nakhoda dan orang lain yang ikiut melakukan diancam hukuman 20 tahun penjara. b) Pelayar yang merampas kapal diancam hukuman 7 tahun penjara.Nakhoda yang merampas kapal dari pemilik diancam hukuman 8 tahun penjara. c) Nakhoda yang menyuruh membuat kisah kapal yang tidak benar diancam hukuman 5 tahun sedangkan anak buah yang membantu diancam hukuman 2 tahun 8 bulan. d) Nakhoda yang melarikan diri dari tugasnya diancam hukuman 2 tahun 8 bulan e) Awak kapal yang melarikan diri dan dapat membahayakan kapal diancam hukiuman 1 tahun 4 bulan. f) Awak kapal yang menyerang orang yang lebih tinggi jabatannya dihukum 2 tahun 8 bulan.Kalau berakibat luka diancam hukuman 4 tahun jika meninggal diancam hukuman 12 tahun. g) Insubordinansi yang dilakukan bersama-sama diancam hukuman 7 tahun,bila ada yang terluka 8 thn 6 bulan dan bila mati 15 tahun. h) Barang siapa yang menghasut dikapal supaya memberontak diancam hukuman 6 tahun. i) Barang siapa yang dengan sengaja menenggelamkan kapal dan mendatangkan bahaya kepada orang lain dihukum maksimum 15 tahun j) Sedangkan dalam undang-undang No.21 tahun 1992 ttg Pelayaran: k) Barangsiapa dengan sengaja merusak sarana bantu navigasi sehingga tidak berfungsi lagi diancam hukuman 12 tahun penjara.kalau menimbulkan bahaya thd kapal lain 15 thn dan kalau ada orang yang meninggal karena itu diancam hukuman 20 tahun penjara. • Sanksi-sdanksi lain yang diatur dalam U.U.No.21 thn 1992: 1. Nakhoda yang tidak berada diatas kapal atau meninggalkan kapalnya tanpa alasan yang sangat memaksa,selama kapal berlayar dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 2. Nakhoda atau pemimpin kapal yang melayarkan kapalnya sedangkan ia mengetahui kapalnya tidak laik laut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda 6 juta rupiah. 3. Pemilik atau operator kapal yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibanya sesuai perundang-undangan yang berlaku dipidana setinggi-tingginya 9 bulan atau denda setinggi tingginya 18 juta rupiah. 4. Nakhoda yang tidak menyelenggarakan Buku Harian diancam pidana 3 bulan atau denda 6 juta rupiah.
5. Barang saiapa yang melakukan pembuangan limbah yang tidak memenuhii persyaratan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda 120 juta rupiah.Kalau pembuangan tsb menyebabkan rusaknya lingkngan diancam pidana 10 thn penjara atau denda 240 juta rph. 6. Nakhoda yang tidak melakukan penanggulangan pencemaran yang berasal dari kapalnya diancam pidana 2 tahun atau denda 48 juta rupiah. 7. Barangsiapa diatas kapal tidak memberikan pertolongan atas kecelakaan yang menimpa kapalnya dipidana penjara 2 bln atau denda 4 jt rph.
D. Tugas Mandiri 1. Jelaskan metode pengukuran kapal ?? 2. Surat ukur dinyatakan batal apabila ?? 3. Berikan penjelasan tentang buku harian menurut KUHD pasal 348?? 4. Sebutkan dan jelaskan Sanksi-sanksi lain yang diatur dalam U.U.No.21 thn 1992 ?? 5. Sebutkan dan jelaskan tentang Kejahatan dan pelanggaran pelayaranKejahatan dan pelanggaran pelayaran ??
