BAB
I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Organisasi Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Memasuki lima tahun kedua implementasi cetak biru pembaharuan peradilan, Pengadilan Negeri Wonosari, mengevaluasi kinerja di tahun 2016 ini. Karena di era kemandirian peradilan di bawah satu atap, pengadilan harus lebih siap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan struktur dan kelengkapan organisasi serta anggaran yang ada, Pengadilan Negeri Wonosari telah melaksanakan peningkatan akses bagi seluruh masyarakat, termasuk yang terpinggirkan terhadap pelayanan pengadilan, khususnya di Kabupaten Gunungkidul. Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan, dan organisasi mengacu pada Cetak Biru Mahkamah Agung RI, Reviu Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019, Visi dan Misi serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung sebagai salah satu institusi Negara/kepemerintahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah adalah merupakan salah satu dasar bagi setiap instansi pemerintah untuk melaporkan kinerja sekaligus merupakan landasan kewajiban untuk
1
menjalankan tugas pelaporan atas berbagai kegiatan tupoksi yang kemudian dijadikan sebagai bahan laporan. Untuk itulah Pengadilan Negeri Wonosari membuat pertanggung jawaban atas pelaksanaan visi dan misi, pencapaian rencana strategis dan rencana kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2016 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017 B. Tugas Pokok dan Fungsi a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Wonosari berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang merupakan acuan dalam menyusun Standar Operasional Prosedur. Pengadilan Negeri Wonosari sebagai ujung tombak dari lingkungan Peradilan Umum, menjalankan tugas pokoknya, yaitu: Menerima, Memeriksa, Memutus, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan Negeri Wonosari berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh luar lainnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Negeri Wonosari mempunyai fungsi sebagai berikut: 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama. 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan PK serta administrasi Pengadilan lainnya. 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan PN Wonosari (Umum dan Keuangan, Kepegawaian dan Ortala serta Perencanaan TI dan Pelaporan). b. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Untuk melaksanakan hal tersebut maka 2
Pengadilan Negeri Wonosari telah menyusun Sasaran Kerja Pegawai, yaitu rencana dan target yang ingin dicapai oleh Pegawai, mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Wonosari. Setiap tugas jabatan yang akan dilakukan harus mengacu pada penetapan kinerja/RKT, sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat jabatan yang tertinggi sampai dengan tingkat jabatan yang terendah secara hirarki. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam peraturan perundangundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari sesuai Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan digambarkan sebagai berikut:
3
Penjelasan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Wonosari: 1. Pimpinan Pengadilan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. 2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 3. Panitera dan Sekretaris selaku Pimpinan Kepaniteraan dan Pimpinan Kesekretariatan. 4. Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dibantu oleh Wakil Panitera, serta Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum. 5. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris, dibantu oleh Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Kasubbag Perencanaan,TI dan Pelaporan. 6. Kelompok Jabatan Fungsional yang berada kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita Pengganti. 7. Staf yang ditugaskan secara menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Wonosari.
D. Permasalahan Utama Untuk mewujudkan misi dan visi Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai, namun hal tersebut tak lepas dari permasalahan yang dihadapinya. Permasalahan yang mendasar yang dihadapi dalam tahun 2016 adalah: 1) Proses penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Wonosari belum dapat maksimal dipergunakan oleh para pihak; 2) Pengadilan Negeri Wonosari kekurangan pegawai khususnya yang menguasai teknologi informasi sesuai kebutuhan Pengadilan; 3) Belum terlaksananya dengan baik sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi; 4) Adanya kurang pemahaman tentang teknologi informasi menghambat tertibnya pelaporan dan pemberian informasi perkara kepada masyarakat
4
E. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari selama tahun 2016 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
menjelaskan
tentang
latar
belakang organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta
permasalahan
utama
(strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
menjelaskan tentang ringkasan/ ikhtisar reviu renstra 2015-2019, reviu IKU, perjanjian kinerja Tahun 2016.
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
menjelaskan
tentang
capaian
kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah
digunakan
untuk
mewujudkan kinerja organisasi. BAB IV PENUTUP
mengemukakan umum
atas
kesimpulan capaian
kinerja
organisasi, dan langkah yang akan
dilaksanakan
di
masa
mendatang untuk meningkatkan kinerja.
5
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Reviu Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 Rencana
Strategis Pengadilan Negeri Wonosari
merupakan komitmen
bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada: (1) Fungsi Peradilan, (2) Manajemen Perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana,
(6) Manajemen Informasi Teknologi, (7)
Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan. Sedangkan Visi Mahkamah Agung: “Terwujudnya Pengadilan Negeri Wonosari Yang Agung”. Dan Misi Mahkamah Agung RI, yaitu: 1) Menjaga Kemandirian Badan Peradilan, 2) Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan, Meningkatkan
Kualitas
Kepemimpinan
Badan
Peradilan,
4)
3)
Meningkatkan
Kredibilitas Dan Transparansi Badan Peradilan.
1. Visi Dan Misi Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang digunakan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Wonosari. Visi Pengadilan Negeri Wonosari mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI WONOSARI YANG AGUNG” Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.
6
Misi Pengadilan Negeri Wonosari, adalah sebagai berikut : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Wonosari. 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan . 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Wonosari. 4. Meningkatkan Kredibilitas Dan Transparansi Pengadilan Negeri Wonosari. Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan Pengadilan Negeri Wonosari dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati tegaknya supremasi hukum. Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari perlu ditetapkan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari. Adapun rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Wonosari Tahun 2015-2019 berdasar visi dan misi organisasi adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya
kepercayaan masyarakat
terhadap sistem peradilan
melalui
penyelesaian perkara; 2. Terwujudnya
peningkatan akses peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan 3. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan Sesuai dengan misi dan dalam rangka mewujudkan visi Mendukung Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung Di Lingkungan Pengadilan Negeri Wonosari, maka Pengadilan Negeri Wonosari menetapkan 6 sasaran strategis sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara. 2. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim. 3. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
7
5. Terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice). 6. Terwujudnya kualitas pengawasan B. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Wonosari telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor: W13-U4/219/OT/SK/II/2015 tanggal 9 Februari 2016 dapat dilihat sebagai berikut: Kinerja Utama
Indikator Kinerja
Penjelasan
Utama Meningkatnya penyelesaian perkara
Penanggung
Sumber Data
Jawab
a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian
Perbandingan antara jumlah perkara mediasi yang menjadi akta perdamaian dengan jumlah perkara yang dimediasi
HakimMedia si/Mediator/ Panitera
Register Gugatan Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang akan diselesaikan ( perkara yang masuk)
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Perbandingan antara jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
Panitera dan Juru Sita
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Perbandingan antara jumlah pelaksanaan eksekusi/ penyitaan tepat waktu dan tempat dengan jml.permohonan eksekusi/ penyitaan Perbandingan antara jumlah putusan yg tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan
Majelis Hakim
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian
a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang
Perbandingan antara jumlah perkara kasasi dan PK yang lengkap dengan juml.berkas yg diajukan kasasi dan Pk
Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
8
perkara
disampaikan secara lengkap b. Persentase penyampaian pemberitahuan/ pangilan tepat waktu, tempat dan para pihak
Perbandingan antara jml relas pemberitahuan / panggilan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara
Panitera dan Juru Sita
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Perbandingan antara jml perkara perdata yg diselesaikan melalui Pembebasan biaya perkara/ prodeo dengan jml perkara perdata yg diterima
Ketua PN dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
Perbandingan antara jml perkara yg mendapat bantuan hukum dg jml perkara yg harus mendapat bantuan hukum
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
a. Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
Perbandingan antara jumlah perkara perdata/pidana yg.diwebside dg jumlah perkara perdata/pidana yang diterima
Majelis Hakim dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jml pengaduan yg ditindaklanjuti dengan jml pengaduan yg di terima
Ketua PN dan Panitera
Lap. Bulanan Lap. Tahunan
c. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
Perbandingan antara jml temuan internal/eksternal yg ditindaklanjuti dengan jml temuan internal/eksternal
Ketua PN dan Panitera
Laporan Hasil Pemeriksaan Lap. Bulanan Lap. Tahunan
Terwujudnya a. Persentase perkara aksesbilitas perdata yang masyarakat diselesaikan melalui terhadap pembebasan biaya peradilan (acces perkara/prodeo to justice)
Terwujudnya kualitas pengawasan
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Wonosari, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.
9
Tahun 2016 ini telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sebagai berikut: 1. Menyelesaikan perkara perdata melalui upaya mediasi sehingga proses perkara cepat selesai; 2. Menyelesaikan perkara perdata dan pidana yang masuk maupun sisa perkara yang belum diputus sesuai dengan hukum acara yang berlaku; 3. Menyelesaikan perkara perdata dengan jangka waktu maksimal 5 bulan; 4. Menyelesaikan perkara dengan putusan yang adil dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan sehingga dengan putusan tersebut, pencari keadilan tidak melakukan upaya hukum; 5. Melaksanakan pemberkasan perkara secara cermat, teliti dan benar sehingga penyampaian berkas perkara upaya hukum dapat disampaikan tepat waktu dan lengkap; 6. Melaksanakan pemanggilan/pemberitahuan kepada para pihak secara benar sehingga penyampaiannya tepat waktu, tempat dan para pihak; 7. Melaksanakan eksekusi/penyitaan perkara perdata secara benar, sehingga pelaksanaan eksekusi/penyitaan tepat waktu dan tempat; 8. Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pembebasan biaya perkara khususnya perkara perdata; 9. Memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum melalui pos layanan hukum Pengadilan Negeri Wonosari; 10. Memberikan akses informasi proses perkara melalui aplikasi perkara/SIPP di Website Pengadilan Negeri Wonosari bagi masyarakat pencari keadilan; 11. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan terhadap aparatur pengadilan yang melakukan pelanggaran/perbuatan tercela dalam melayani masyarakat; 12. Melaksanakan dan memperbaiki kinerja atas hasil temuan oleh tim pemeriksa internal atau eksternal dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Wonosari.
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas
Kinerja
adalah
gambaran
mengenai tingkat
pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan
misi organisasi
yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu
organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang Pengukuran
kinerja tidak
dimaksudkan
sebagai
mekanisme
telah
ditetapkan .
untuk memberikan
reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat menejemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. A. Capaian Kinerja Organisasi Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2016 ini. Dari Target
sasaran
strategis yang diuraikan dalam Perjanjian Kinerja dan Capaian indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Negeri Wonosari telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang. Berikut adalah pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Wonosari yang terdiri dari 6 (enam) Sasaran Strategis yang memuat indikator Kinerja, Target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2016, akan terlihat prosentase keberhasilan dari masingmasing Pernyataan Sasaran sebagai berikut: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara Sasaran strategis ini mempunyai 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut: a. Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian
11
Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 dapat digambarkan sebagai berikut : No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase mediasi perkara 30% 10% 33,33 perdata yang menjadi akta perdamaian Ad.1. Indikator Kinerja Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian yang ditargetkan 30% telah terealisasi 10% artinya dari jumlah perkara perdata gugatan yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 48 perkara, yang melakukan upaya mediasi sebesar 30 perkara dan perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berjumlah 3 perkara. Jadi Pencapaian Target Indikator yaitu realisasi dibanding target: 10% X 100% = 33,33%. 30% Analisis: Perkara perdata gugatan yang masuk sebanyak 48 perkara, karena 18 1.
perkara tergugatnya tidak hadir maka perkara tidak dilakukan mediasi dilanjutkan pemeriksaan biasa, sisanya 30 perkara telah diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi, tetapi hanya 3 perkara
berhasil melalui mediasi, lainnya sejumlah 27
perkara tidak berhasil dan dilanjutkan pemeriksaan. Sehingga pencapaian target telah terpenuhi 100%, melebihi target yang telah ditetapkan. b. Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan. Indikator kinerja ini ada 2 point penyelesaian yaitu perkara pidana biasa dan perkara perdata gugatan dan permohonan sebagai berikut: No. 1. 2.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Prosentase perkara pidana yang diselesaikan Prosentase perkara perdata yang diselesaikan
100%
83,02
83,02
100%
85,71
85,71
1) Indikator Kinerja Prosentase perkara pidana yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara pidana biasa yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 106 perkara pidana biasa dan perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 88 perkara pidana biasa, jadi pencapaiannya adalah: 83,02 X 100% = 83,02 %. 100
12
Analisis: Perkara pidana yang masuk sebanyak 106 perkara pidana biasa diputus dan diselesaikan sejumlah 88 perkara pidana biasa, sehingga sisanya 18 perkara pidana biasa. Sehingga indikator kinerja prosentase perkara pidana yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2016 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara pidana biasa dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Perkara Masuk 164 136 114 106 Perkara Putus 143 125 104 88 Sisa 21 11 10 18 Persentase
87,20%
91,91%
91,23%
83,02%
2) Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan ditargetkan 100% dari jumlah perkara yang masuk pada tahun 2016 berjumlah 112 perkara dan perkara yang diputus selama tahun 2016 sebanyak 96 perkara jadi pencapaiannya: 85,71 X 100% = 85,71 %. 100 Analisis: Perkara perdata yang masuk sebanyak 112 perkara terdiri dari perkara perdata gugatan sejumlah 48 perkara, gugatan sederhana - perkara dan 64 perkara perdata permohonan, diputus dan diselesaikan sejumlah 96 perkara terdiri dari 35 perkara perdata gugatan, - perkara gugatan sederhana dan 61 perkara perdata permohonan, jadi sisanya ada 16 perkara terdiri dari 13 perkara perdata gugatan dan 3 perkara perdata permohonan. Sehingga indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100% tidak tercapai/ terpenuhi. Hal ini disebabkan karena sisa perkara tersebut masuk pada akhir tahun 2016 dan masih proses persidangan. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara perdata dalam 3 tahun sebelumnya: Keterangan Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 G+P G+P G+P G+P Perkara Masuk 491 88 84 112 Perkara Putus 481 78 74 96 Sisa 9 9 10 16 Persentase
97,96%
88,64%
88,10%
85,71%
Jadi Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana dan Perdata Yang Diselesaikan yang ditargetkan 100%
terealisasi 84,37% (penghitungannya
13
persentase perkara pidana ditambah persentase perkara perdata dibagi 2), sehingga target yang telah ditetapkan sebesar 100% tidak terpenuhi. Hal ini karena sisa perkara yang belum diputus, masih proses persidangan dan masuk perkara pada akhir Tahun 2016.
c. Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan Tahun 2016 pencapaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut:
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan
Target
Realisasi
%
100%
100%
100
Bahwa tahun 2016 terdapat sisa perkara pidana dan perdata tahun 2015 sebanyak 20 perkara dan perkara tersebut dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:
TABEL: SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN KETERANGAN SISA TAHUN 2015
PIDANA
PERDATA (G+p)
10
10
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA
20
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS
20
Kami sampaikan perbandingan sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan tahun 2013 s/d 2015 sebagai berikut:
14
TABEL: PERBANDINGAN SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DISELESAIKAN TAHUN 2013 S/D 2015 JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA
JUMLAH SISA PERKARA PIDANA DAN PERDATA YANG DIPUTUS
KETERANGAN
PIDANA
PERDATA (G+p)
SISA TAHUN 2013
21
9
30
30
SISA TAHUN 2014
11
10
21
21
SISA TAHUN 2015
10
10
20
20
Analisis: Bahwa capaian indikator kinerja persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan yang ditargetkan 100%, setiap tahunnya capaiannya 100% sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini didukung oleh pengadministrasian berkas perkara dan kinerja majelis hakim serta pembagian majelis oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari.
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal
5
bulan. Tahun 2016 pencapaian indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan penyelesaiannya 100%, adalah sesuai tabel berikut: No. 1.
Indikator Kinerja Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan maksimal 5 bulan
Target
Realisasi
%
100%
100%
100
Bahwa tahun 2016 terdapat sisa perkara perdata tahun 2015 sebanyak 10 perkara dan perkara yang masuk tahun 2016 sebanyak 112 perkara, diselesaikan dan diputus sebanyak 106 perkara, sisa perkara tahun 2016 sebanyak 16 perkara. Dari 106 perkara perdata yang diputus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan, sisa
15
yang belum diputus masih dalam proses persidangan, karena perkara masuk pada akhir tahun 2016. Perhitungan realisasi adalah: Jumlah Perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bln X 100% Jumlah Perkara yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 bl Sehingga dapat diselesaikan seluruhnya pada tahun 2016, jadi pencapaiannya: 100 X 100% = 100 %. 100 Dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut: TABEL: PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN JANGKA WAKTU 5 BULAN KETERANGAN
Sisa Tahun 2015
Masuk Tahun 2016
10
112
Perkara Perdata (G+P)
Putus Tahun 2016
Jumlah Sisa Perkara Perdata Yang Belum Mencapai 5 Bulan
106
16
Analisis: Bahwa perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 106 dan diputus dalam jangka waktu 5 bulan berjumlah 106
sehingga
pencapaiannya 100% sesuai target yang ditetapkan. Hal ini majelis hakim berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan. Untuk Pengadilan Negeri Wonosari tidak terdapat perkara perdata yang dikecualikan jangka waktu 5 bulan.
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis: Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja yaitu: 1) Persentase mediasi perkara perdata yang menjadi akta perdamaian ditargetkan 30%, capaian kinerja sebesar 33,33% ( >100% dari target) 2) Persentase perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 84,37% 3) Persentase sisa perkara pidana dan perdata yang diselesaikan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 100% 4) persentase perkara perdata yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan ditargetkan 100%, capaian kinerja sebesar 100% .
16
Sehingga capaian sasaran ini mencapai 96,09% (jumlah 4 capaian kinerja dibagi 4 indikator kinerja) dari target 100% yang telah ditetapkan. Evaluasi atas capaian ini adalah tidak tercapainya target dari 4 indikator kinerja yaitu masih banyak perkara yang masuk pada akhir tahun sehingga masih dalam proses persidangan yang belum mencapai 5 bulan penyelesaiannya.
2. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan Sasaran yang kedua ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti ditargetkan 70% dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja ini, tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 1.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti
70%
50%
71,43
Indikator Kinerja Persentase permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 70% telah terealisasi 50% artinya dari jumlah permohonan eksekusi/penyitaan perkara perdata yang masuk pada tahun 2016 (termasuk sisa tahun 2015) berjumlah 20 perkara, dan yang ditindaklanjuti sejumlah 10 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 50% X 100% = 71,43%. 70% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 71,43% dari target kinerja 70%. Hal ini tak lepas dari kinerja Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan eksekusi/penyitaan dari pemohon eksekusi/penyitaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
3. Terwujudnya aksepbilitas putusan Hakim Sasaran yang ketiga ini mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ditargetkan 90% dari Jumlah putusan. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
17
No. 1.
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum
Target
Realisasi
%
90%
92,65
102,94
Indikator Kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum yang ditargetkan 90% telah terealisasi 92,65% artinya dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (jml putus-jml upaya hukum) pada tahun 2016 berjumlah 189 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan perkara yang diputus tahun 2016 sejumlah 204 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 92,65% X 100% = 102,94%. 90% Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kedua ini telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 102,94% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
4. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara Sasaran yang keempat ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan 2) Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 1.
2.
Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak
Target
Realisasi
%
90%
100%
111,11
100%
100%
100
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 90% telah terealisasi 100%
18
artinya dari jumlah perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK yang lengkap pada tahun 2016 berjumlah 16 perkara (perkara pidana biasa dan perdata), dan jumlah perkara diajukan banding, kasasi dan PK tahun 2016 sejumlah 16 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 111,11%. 90% Jadi capaian kinerja telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 111,11%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase penyampaian pemberitahuan/panggilan tepat waktu, tempat dan para pihak yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah pemberitahuan/panggilan perkara yang putus pada tahun 2016 berjumlah 106 perkara (perkara perdata), dan jumlah perkara perdata yang putus tahun 2016 sejumlah 106 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keempat yaitu Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara telah mencapai target, satu indikator melampui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 111,11% dari target kinerja 90%. Hal ini tak lepas dari kinerja majelis hakim, Ketua Pengadilan dan kepaniteraan dalam melaksanakan penyelesaian perkara sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
5. Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) Sasaran yang kelima ini mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo dan 2) Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum.
Pencapaian target
indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
1.
Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo
50%
0%
0
2.
Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum
100%
47,75%
95,50%
19
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara/prodeo yang ditargetkan 50% telah terealisasi 0% artinya dari jumlah perkara perdata yang diselesaikan melalui prodeo pada tahun 2016 berjumlah 0 perkara, dan jumlah perkara perdata yang masuk tahun 2016 sejumlah 112 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 0% X 100% = 0%. 50% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum yang ditargetkan 50% telah terealisasi 95,50% artinya dari jumlah perkara yang masuk (pidana biasa dan perdata) sejumlah 218 perkara, jumlah masyarakat yang mendapat layanan hukum pada tahun 2016 berjumlah 85 orang, dan jumlah perkara yang harus mendapat bantuan hukum tahun 2016 sejumlah 178 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 47,75% X 100% = 95,50%. 50% Jadi capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan yaitu 50%.
Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran kelima yaitu Terwujudnya aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice), belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam indikator ini kami kesulitan untuk mengukur kinerja dengan menggunakan parameter yang pasti, karena tidak semua pihak yang berperkara termasuk dalam syarat masyarakat miskin dan terpinggirkan, dalam pelayanan di posyankum tidak semua yang membutuhkan layanan hukum menjadi perkara di Pengadilan Negeri Wonosari. Sehingga dengan pengukuran ini akan sulit mencapai target yang telah ditetapkan.
6. Terwujudnya kualitas pengawasan Sasaran yang keenam ini mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja yaitu 1) Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja, 2) Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan 3) Persentase
20
temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti. Pencapaian target indikator kinerja ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: No. 1.
2.
3.
Indikator Kinerja
Target
Realisasi
%
Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja
100 %
100 %
100
100%
0%
0
100%
100%
100
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti
Ad.1. Indikator Kinerja Persentase informasi proses perkara yang dapat diakses secara on line waktu maksimal 1 hari kerja yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah perkara pidana dan perdata yang diinformasikan website pada tahun 2016 berjumlah 218 perkara, dan jumlah perkara pidana dan perdata yang diterima sejumlah 218 perkara, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
Ad.2. Indikator Kinerja Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 0% artinya dari jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sejumlah 0 pengaduan dan jumlah pengaduan yang diterima tahun 2016 sejumlah 0 pengaduan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah: 0% X 100% = 0%. 100% Jadi capaian kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%.
Ad.3. Indikator Kinerja Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 100% telah terealisasi 100% artinya dari jumlah temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2016 berjumlah 10 temuan, dan jumlah temuan tahun 2016 sejumlah 10 temuan, jadi pencapaian perbandingan antara target dengan realisasi adalah:
21
100% X 100% = 100%. 100% Jadi capaian kinerja telah sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Analisis: Bahwa pencapaian kinerja pada sasaran keenam yaitu Terwujudnya Kualitas Pengawasan, 1 indikator tidak mencapai target yaitu indikator Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti, hal ini menandakan bahwa aparatur Pengadilan Negeri Wonosari dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat diterima dan tidak melakukan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat. Untuk 2 indikator yang lain, Pengadilan Negeri Wonosari telah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menindaklanjuti temuan maupun informasi proses perkara secara transparan, hal ini didukung oleh kinerja aparat pengadilan walaupun terbatas sumber daya manusianya. Didukung pula oleh aplikasi dan teknologi informasi yang ada.
B. Realisasi Anggaran Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2016 yang terdiri dari: 1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai,Belanja Barang dan Belanja Modal 2. DIPA (03) Direktorat Jenderal Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang. Sebagaimana telah terurai dalam DIPA Tahun 2016 Pengadilan Negeri Wonosari menerima 3(tiga) program utama yaitu: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Mahkamah Agung b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung c. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Pada awal tahun 2016, jumlah anggaran DIPA 01 seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 7.879.455.000,- (Lima milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Wonosari tahun anggaran 2016 rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:
22
1. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut: NO
KEGIATAN
PAGU AWAL (Rp)
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang
591.290.000,-
3
Belanja Modal
2.211.000.000,-
2.211.000.000,- 2.095.005.991,- 94.75
Jumlah
8.273.215.000,-
7.879.455.000,- 7.254.663.337,- 97,64
5.470.925.000,-
PAGU REVISI (Rp)
REALISASI Rp
%
5.077.165.000,- 4.630.612.582,- 91,71 591.290.000,-
529.044.764,- 89,57
1) Belanja Pegawai Belanja Pegawai meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA 01 tahun anggaran tahun 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 7.879.455.000,- . b. Pelaksanaan Anggaran Dari Pagu Belanja Pegawai tahun anggaran 2016 anggaran belanja pegawai yang terserap atau yang terealisasi sebesar Rp. 4.630.612.582,- dan sisa dana sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar Rp. 840.312.418,-. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun 2016 dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar 91,71% dengan rincian sebagai berikut: NO
KODE
KEGIATAN
PAGU
REALISASI
SISA
AKUN 1.
511111 Belanja
Gaji 2.466.196.000,-
2.420.274.600,- 45.921.400,-
Pokok PNS 2.
511119 Belanja
43.000,-
32.941,-
10.059,-
182.543.000,-
178.183.820,-
4.359.180,-
Pembulatan Gaji PNS 3.
511121 Belanja Tunjangan
23
suami/istri 4.
511122 Belanja
50.227.000,-
47.890.292,-
2.336.707,-
47.178.000,-
26.130.000,-
21.048.000,-
1.262.925.000,-
192.470.000,-
194.468.000,-
169.152.889,-
25.315.111,-
123.839.000,-
120.362.042,-
3.476.960,-
473.616.000,-
367.454.000,-
106.162.000,-
24.613.000,-
20.775.000,-
3.838.000,-
17.472.000,-
17.432.000,-
40.000,-
Tunjangan anak PNS 5.
511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS
6.
511124 Belanja
1.455.305.000,-
Tunjangan Fungsional PNS 7.
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS
8.
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS
9.
511129 Belanja
Uang
Makan PNS 10.
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS
11.
512211 Belanja
uang
lembur .Jumlah Belanja Pegawai 5.035.590.000,- 4.630.612.582,-
404.977.418,-
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa total pagu belanja pegawai adalah Rp. 446.552.418,- ( Empat ratus empat puluh enam juta lima ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 8.29% dari total pagu yang tersedia.
24
2) Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis dipakai dalam kurun waktu 1 tahun anggaran termasuk di dalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangakan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan di dalam standar biaya dilakukan atas dasar Team Of Reference (TOR) dan rincian biaya anggaran (RAB). a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal dalam belanja barang dalam DIPA (01) badan urusan administrasi tahun
anggaran
2016
di
Pengadilan
Negeri
Wonosari
sebesar
Rp.7.879.455.000,-(Tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Negeri Wonosari. b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2016, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi sebesar Rp.529.044.764 ( lima ratus dua puluh sembilan juta empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat
rupiah). Total
belanja barang yang telah terealisasi tahun anggaran 2016, dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 89,57%, dengan rincian belanja barang sebagai berikut: NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.
KODE KEGIATAN PAGU REALISASI AKUN 522111 Belanja Langganan 79.200.000,- 63.788.634,Listrik 522112 Belanja Langganan 6.000.000,4.068.511,Telepon 522113 Belanja Langganan 7.200.000,6.601.000,Air 521111 Belanja Keperluan 17. 360. 000,- 13.329.999,Perkantoran 521115 Belanja Operasional 50.280.000,- 50.280.000,Satuan Kerja 521811 Belanja Barang 26.096.000,- 24.128.800,Untuk Persediaan
SISA 15.411.366 1.931.489 599.000 4.030.001 1.967.200
25
7.
Barang Konsumsi 521813 Belanja Barang Persediaan
1.770.000,-
1.530.000,-
240.000,-
35.000.000,-
34.230.000,-
770.000,-
Pita
Cukai Materai dan Leges 8.
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung
dan
Bangunan 9.
523121 Belanja
141.260.000,- 110.507.400,-
30.752.600,-
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 10.
521114 Belanja Pengiriman
7.280..000,-
7.012.520,-
267.480,-
20.180.000,-
19.525.000,-
655.000,-
14.124.000,-
12.518.900,-
1.605.100,-
surat dinas pos pusat 11.
523133 Belanja Pemeliharaan jaringan
12.
521119 Belanja
Barang
operasional lainnya 13
523112 Belanja
barang
800.000,-
799.000,-
1.000,-
Bahan
6.760.000,-
6.522.672,-
237.328,-
2.335.000,-
1.800.000,-
535.000,-
29.380.000,-
27.649.967,-
1.730.033,-
846.500,-
53.500,-
1,150.000,-
1.050.000,-
591.290.000,- 529.044.764,-
65.251.097,-
persediaan pemeliharaan 14.
521211 Belanja
Untuk Jamuan Tamu 15
521219 Belanja
Barang
Untuk Perpustakaan 16
524111 Belanja
Perjalanan
Biasa 17.
521111 Obat-obatan
900.000,-
18.
524113 Belanja
2.200.000,-
Perjalanan
Dinas Dalam Kota Jumlah Belanja Barang
26
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp. 65.251.097,- ( Enam puluh lima juta dua ratus lima puluh satu ribu sembilan puluh tujuh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 10,43% dari total pagu yang tersedia. 3) Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung untuk tupoksi. Pada Tahun Anggaran 2016 Pengadilan Negeri Wonosari mendapat pagu belanja modal untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana berupa belanja alat pengolah data dan informasi, AC, Meubelair, gedung/bangunan. a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pagu awal belanja modal dalam DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2015 di Pengadilan Negeri Wonosari sebesar Rp. 2.211.000.000,(Dua milyar dua ratus sebelas juta rupiah) b. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja modal Tahun Anggaran 2016, dapat terserap atau terealisasi sebesar Rp. 115.994.009,- ( seratus lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan rupiah).Total belanja modal dapat kita lihat pada pagu belanja yang terserap 94,75%, dengan rincian sebagai berikut: No. KEGIATAN 1.
PAGU
Pengolah data dan Rp.86.000.000
REALISASI
SISA
Rp.85.800.000
200.000
TI 2.
AC
Rp.25.000.000
Rp.25.000.000
-
3.
Meubelair
Rp.100.000.000
Rp.100.000.000
-
4.
Gedung/bangunan Rp.2.000.000.000
Rp.1.884.205.991
115.794.009
Jumlah
Rp.2.095.005.991
115.994.009
Rp.2.211.000.000
27
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja modal sebesar Rp. 115.994.009 (Seratus lima belas juta sembilan puluh empat ribu sembilan rupiah). Sisa anggaran dari pagu belanja barang sebesar 5,25% dari total pagu yang tersedia.
2. PAGU DAN REALISASI DIPA (03) BADAN PERADILAN UMUM Pagu dan realisasi anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut: NO.
KODE
JENIS
PAGU
REALISASI
%
BELANJA/MAK 1.
1049.003
Pos Pelayanan Hukum
Rp. 32.400.000
Rp. 32.372.050
99.91
2.
1049.005
Perkara
yang Rp. 45.900.000
Rp. 38.018.090
82.83
diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu 3.
1049.006
Perkara Umum
Peradilan Rp. 2.185.000
-
-
yang
diselesaikan
melalui
pembebasan
biaya
perkara
Jumlah
Rp.80.485.000
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum ini meliputi kegiatan : a. Pos Pelayanan Hukum yang terdiri untuk Belanja Bahan,Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi, Belanja Jasa Profesi. Untuk Belanja Jasa Profesi telah mengadakan kerjasama dengan YLKBH HANDAYANI .dengan perincian sebagai berikut:
28
No.
KODE AKUN
1.
1049.003.051
PAGU Rp.
REALISASI
SISA DANA
KET.
Rp.32.372.050
Rp.27.950
99.91%
32.400.000
b. Berkas perkara yang diselesaikan dengan zitting plaats dan prodeo yang meliputi kegiatan pelaksanaan pembebasan biaya perkara, belanja barang non operasional lainnya,belanja perjalanan dinas dalam kota. Untuk pelaksanaan pembebasan biaya perkara Pengadilan Negeri Wonosari mendapat volume sejumlah 2 (dua) perkara dengan perincian sebagai berikut: NO.
KODE AKUN
PAGU
1.
1049.006.051
Rp.2.185.000
REALISASI
SISA DANA
-
Rp.2.185.000
KET. 100%
c. Terlaksananya Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang diselesaikan Tepat Waktu meliputi kegiatan: penyelesaian administrasi perkara, penyelesaian perkara yang kurang 5 (lima) bulan dengan perincian sebagai berikut: NO.
KODE AKUN
PAGU
REALISASI
SISA DANA
KET.
1.
1049.005.052.
Rp.3.920.000
Rp. 2.115.000
Rp. 1.805.000
46,05 %
d. Terlaksananya Penyampaian berkas perkasa kasasi,PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu dengan perincian sebagai berikut: No.
KODE AKUN
PAGU
REALISASI
SISA DANA
KET
1.
1049.005.053
Rp.4.150.000
Rp.336.490
3.813.510
91.89%
a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga ( RKA-KL) Besarnya Pagu dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2016 di Pengadilan Negeri Wonosari adalah Rp.80.485.000 (Delapan puluh juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Dari keseluruhan Pagu Anggaran tersebut digunakan
untuk
membiayai
kegiatan
operasional
khusus
bidang
peradilan/perkara. b. Pelaksanaan Anggaran Pagu
anggaran
belanja
barang
DIPA
(03)
Tahun
Anggaran
2016
terserap/terealisasi sebesar Rp.80.485.000 (Delapan puluh juta empat ratus
29
delapan puluh lima ribu rupiah ). Total belanja barang yang teralisasi dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 87.46%, dengan rincian sebagai berikut:
NO
KODE
JENIS BELANJA/MAK
PAGU (Rp.)
AKUN 1.
REALISASI
SISA (Rp.)
(Rp.)
521211 Belanja
Bahan
(ATK
500.000
500.000
-
untuk
1.900.000
1.872.050
-
30.000.000
30.000.000
-
500.000
77.100
30.330.000
30.299.300
30.700
3.000.000
1.380.000
1.620.000
920.000
735.000
185.000
700.000
156.490
543.510
Posyankum)
2.
521811 Belanja
Barang
persediaan
barang
konsumsi
3.
522131 Belanja Jasa Profesi
4.
521211 Belanja
Bahan
422.900
(Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara/ATK)
5.
521811 Belanja
Barang
persediaan
untuk barang
konsumsi
6.
524111 Belanja Perjalanan biasa
7.
524113 Belanja Perjalanan dinas dalam kota
8.
521114 Belanja pos dinas pusat
9.
524113 Belanja dinas dalam kota
3.450.000
180.000
3,270.000
10.
521211 Belanja
7.000.000
5.190.200
1.809.800
konsumsi
persidangan
11.
521211 Belanja bahan
150.000
-
0
12.
521811 Belanja barang konsumsi
171.000
-
0
13.
521813 Belanja pita cukai meterai .
24.000
-
0
1.840.000
-
0
80.485.000
70.390.140
leges
14.
524111 Belanja perjalanan biasa Jumlah
7.909.860
30
c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima, anggaran yang telah terealisasi/terserap untuk belanja barang sebesar Rp. 70.390.140,- (Tujuh puluh juta tiga ratus sembilan puluh ribu seratus empat puluh rupiah). Total sisa anggaran sebesar 12.54% dari total pagu yang tersedia. Disamping pengelolaan anggaran yang tercantum dalam DIPA (01 dan 03) Pengadilan Negeri Wonosari juga mengelola keuangan perkara perdata sebagai berikut: 3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA PERDATA Keadaan Keuangan Perkara Perdata sampai tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut: Posisi Keuangan Pihak Ketiga No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 15.200.000
2.
Penerimaan Tahun 2016
Rp. 123.903.000
3.
Pengeluaran Tahun 2016
Rp. 116.725.000
Sisa Akhir Tahun 2016
Rp.
22.378.000
Posisi Keuangan Eksekusi No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 14.512.000,-
2.
Penerimaan Tahun 2016
Rp. 96.422.000
3.
Pengeluaran Tahun 2016
Rp. 84.192.000
Sisa Akhir Tahun 2016
Rp. 14.512.000
Posisi Keuangan Konsinyasi No.
Uraian Kegiatan
Jumlah
1.
Sisa Akhir Tahun 2015
Rp. 14.512.000
2.
Penerimaan Tahun 2016
Rp.
3.
Pengeluaran Tahun 2016
Rp. 115.648.000
Sisa Akhir Tahun 2016
Rp. 42.535.000
-
31
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan/ Kesekretariatan Pengadilan Negeri Wonosari selama kurun waktu 1 tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Wonosari ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016, karena laporan ini melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2016 dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Reviu Rencana Strategi 2015-2019 Pengadilan Negeri Wonosari. LKjIP Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016 dapat mewujudkan akuntabilitas dan sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tidak terlepas dari kendala dari segi eksternal maupun internal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.
B. Saran-saran Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Wonosari sebagai institusi yang berwibawa, mandiri, dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Pencapaian target yang masih belum maksimal diperlukan peningkatan sumber daya manusia dengan berbagai pendidikan dan pelatihan, dan penambahan sumber daya manusia yang sesuai dengan profesionalisme yang diperlukan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Mahkamah Agung.
32
Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP)
Pengadilan Negeri Wonosari tahun 2016 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Negeri Wonosari secara
transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi pedoman
pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Wonosari pada tahun yang akan datang. Wonosari, Mengetahui: Ketua Pengadilan Negeri Wonosari
M.Buchary Kurniata Tampubolon,S.H.,M.H NIP. 19680503 1996031 001
Februari 2017
Pengadilan Negeri Wonosari Sekretaris
Tasiman,S.H.,M.H NIP.19730816 199403 1 001
33
LAMPIRAN - LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi 2. Reviu Indikator Kinerja Utama 3. Reviu Matriks Rencana Strategis 2015 -2019 4. SK Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Lampiran Lainnya.
34
