A. Latar Belakang. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo BAB I 1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) merupakan pernyataan kehendak rakyat yang menuntut adanya perubahan di segala bidang pembangunan nasional sesuai dengan atmosfir reformasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menghendaki adanya penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel tentang kualitas kinerja Instansi Pemerintah (Birokrasi) yang didalamnya mencakup aspek pertanggungjawaban (accountability). Salah satu tindak lanjut dari TAP MPR ini adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dimana Kabupaten dan Kota memiliki otonomi yang luas dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah itu sendiri. Dengan demikian akan terjadi pemekaran

urusan

otonomi

daerah

yang

selama

ini

dilaksanakan

oleh

Kantor/Departemen/Instansi Vertikal di daerah.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Pemerintah Daerah sebagai lembaga yang mendapatkan legitimasi dari rakyat untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah,

sehingga

Dinas Pekerjaan

Umum

Kota

Probolinggo

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

1

otonomi di bidang Pekerjaan Umum, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum,

juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam kegiatan/proyek Tahun Anggaran 2014 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud

dilakukan

melalui

pengembangan

sistem

akuntabilitas

dan

media

pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam rangka itu, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden tersebut, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) menetapkan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada hakekatnya merupakan sinergi dari akuntabilitas manajerial, akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang saling mendukung dan saling terkait satu sama lain. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi, efektivitas dan kehematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Akuntabilitas proses menitikberatkan pada kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk pencapaian misi organisasi. Sedangkan akuntabilitas program pada dasarnya memberikan perhatian yang besar pada pencapaian hasil kegiatan instansi pemerintah. Dalam hal ini, seluruh aparat pemerintahan dipandang berkemampuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi yang diembannya, bukan hanya sekedar patuh terhadap kebutuhan hirarki atau prosedur. Pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah yang beraneka ragam dan kompleks memerlukan dukungan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, aman dari tindakan pemborosan, kerugian dan penyalahgunaan serta menjamin tersedianya data yang dapat dipercaya (akurat) dan dapat diungkapkan secara memadai dalam suatu laporan secara berkala dan melembaga. Selain itu, perlu pula diungkapkan proses pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan dengan dinamika interaksinya dengan lingkungannya. Dengan demikian, dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggung jawab pada peningkatan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

2

kompetensi profesional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan suatu perubahan fokus/orientasi manajemen instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (outputs) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (results/outcomes) yang diperoleh. Akuntabilitas kinerja dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Di samping itu, harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan startegik dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan.

B. Dasar Hukum Dasar Hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah : a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ; c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); f.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ;

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

3

g. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) ; h. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. i.

Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

j.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

k. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi l.

Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja.

m. KepMenPAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. n. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. o. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, p. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi q. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010.

C. Maksud dan Tujuan Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seorang

atau

pemimpin

kolektif

lembaga/instansi

kepada

Walikota

sebagai

pemberi

mandat/amanah. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap pejabat publik sekaligus sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo yang disampaikan secara periodik dan bermanfaat untuk : a.

Mengetahui dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya di bidang kepegawaian;


4

b.

Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Pertanggungjawaban ini dilakukan secara periodik dan setiap akhir tahun dengan

mengacu pada Prinsip-prinsip Akuntabilitas, yaitu : a.

Harus ada komitmen dari pucuk/puncak pimpinan dan seluruh staf organisasi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel;

b.

Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c.

Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

d.

Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;

e.

Harus jujur, obyektif, transparansi dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknis pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat

bermanfaat untuk : a.

Peningkatan akuntabilitas instansi;

b.

Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;

c.

Peningkatan perencanaan di segala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi/instansi;

d.

Meningkatkan kredibilitas instansi/organisasi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;

e.

Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;

f.

Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

g.

Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

D. Kelembagaan a. Pembentukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo maka keluarlah Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2008 dan di perjelas LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

5

pada Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Probolinggo yang didalamnya terdapat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo.

b. Kedudukan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pekerjaan Umum..

c.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo merupakan Unit Kerja dengan Susunan

Organisasi terdiri dari : 1.

Kepala Dinas;

2.

Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Program; c. Sub Bagian Keuangan.

3.

Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahi : a. Seksi Perumahan; dan b. Seksi Pengembangan Permukiman.

4.

Bidang Pengairan, membawahi : a. Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase; dan b. Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase;

5.

Bidang Bina Marga, membawahi : a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan b. Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat;

6.

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang, membawahi: a. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; b. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; c. Seksi Penataan Ruang..

7.

Unit Pelaksana Teknis Dinas, terdiri dari : a. UPT Pembinaan Jasa Konstruksi; b. UPT Pemadam Kebakaran; dan c. UPT Rumah Susun.


6

d. Tugas Pokok dan Fungsi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo 28 Tahun 2012, bahwa Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di bidang Pekerjaan Umum. Adapun dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dimuka, Dinas Pekerjaan Umum dan Jabatan dalam Organisasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum;

b.

penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum;

c.

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum ; dan

d.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas

(1)

Kepala

Dinas

mempunyai

tugas

menyelenggarakan, mengoordinasikan

dan

mengendalikan kegiatan di bidang pekerjaan umum. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi : a. perumusan program kerja Dinas b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum; c. penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pekerjaan Umum; d. pelaksanaan pembinaan organisasi Dinas; e. penyelenggaraan administrasi umum, pengelolaan keuangan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian dan rumah tangga Dinas; f.

pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum; dan

g. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7

Sekretaris

(1)

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan program kerja dan keuangan, menyelenggarakan urusan administrasi umum, perkantoran dan kehumasan, kepegawaian serta analisis jabatan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi : a.

pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan program kerja Dinas;

b.

pengelolaan

administrasi

umum

dan

perkantoran

meliputi

ketatausahaan,

ketatalaksanaan, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Dinas; c.

perumusan standar operasional prosedur kerja Dinas;

d.

pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas Dinas;

e.

pengelolaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;

f.

pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi jabatan pada Dinas;

g.

pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan data dan informasi Dinas;

h.

pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

i.

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian

Umum

dan

Kepegawaian

mempunyai

tugas

melaksanakan

urusan

administrasi umum dan perkantoran, kehumasan, administrasi kepegawaian dan analisis jabatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan administrasi umum dan kepegawaian;

b.

penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

serta

pelaksanaan


pada 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian; c.

pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d.

pelaksanaan

administrasi

umum

meliputi

ketatausahaan,

ketatalaksanaan,

kepustakaan dan tata kearsipan; e.

penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

f.

penyusunan

rencana

kebutuhan

dan

pelaksanaan

pengadaan

serta

pemeliharaan sarana dan prasarana kerja; g.

pelaksanaan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana dan prasarana kerja;

h.

pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan penerimaan tamu Dinas;

i.

pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, keamanan kantor, serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

j.

pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian, penyusunan database dan pengusulan pendidikan dan pelatihan pegawai Dinas;

k.

pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai Dinas;

l.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya. Subbagian Program

(1)

Subbagian Program mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, penyusunan standar pelayanan, penghimpunan dan penyajian data-data, serta penyusunan laporan kinerja Dinas.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang program; b. penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

serta

pelaksanaan

pada

Subbagian Program; c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

9

d. pengoordinasian penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; e. penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; f.

penghimpunan, pendokumentasian dan penyajian data informasi yang berkaitan dengan

penyelenggaraan

pelayanan

publik,

program

dan kegiatan pada

Website serta penyiapan bahan rapat dinas; g. pengoordinasian dan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum; h. pengoordinasian dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP); i.

pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

j.

pelaksanaan

monitoring,

evaluasi,

pengendalian

dan

pelaporan

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas; k. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Program; l.

penyusunan laporan kinerja Dinas; dan

m. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan

(1)

Subbagian

Keuangan

mempunyai

tugas

pelaksanaan

penatausahaan keuangan,

pengurusan gaji, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan

pedoman/ketentuan lain

berkaitan dengan bidang

keuangan; b. penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

serta

pelaksanaan

pada

Subbagian Keuangan; c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; e. pelaksanaan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji pegawai; f.

pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan Dinas;

g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi anggaran LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

10

Dinas; h. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Subbagian Keuangan; i.

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perumahan dan Permukiman

(1)

Bidang

Perumahan

dan

Permukiman

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian

tugas Dinas di bidang Perumahan dan Pengembangan Permukiman. (2)

Dalam

melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud

pada

ayat

(1),

Bidang

Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja di bidang Perumahan dan Pengembangan Permukiman;

b.

perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan dan Pengembangan Permukiman;

c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang Perumahan dan Pengembangan Permukiman; pelaksanaan evaluasi dan

d.

dan

pelapora pelaksanaan

pengawasan,

kegiatan

di

pengendalian,

bidang

Perumahan

Pengembangan Permukiman; dan

pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Perumahan

( 1 ) Seksi Perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perumahan dan Permukiman di bidang Perumahan. ( 2 ) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perumahan mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan

pedoman/ketentuan lain

berkaitan dengan bidang

perumahan; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

11

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta

pelaksanaan pada

Seksi

Perumahan; c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota; e. pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebagai stimulan; f.

pelaksanaan pembangunan rumah umum untuk korban bencana;

g. pelaksanaan

bantuan

pembangunan

dan

kelembagaan

serta

penyelenggaraan perumahan; h. pelaksanaan pembangunan

rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan

Rendah (MBR) dan rumah umum, rumah khusus dan rumah daerah yang menjadi aset Pemerintah Kota ; i.

pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di Rusun dan Rusus;

j.

perumusan

kebijakan

teknis

dan

strategi

pembangunan

dan

pengembangan perumahan skala kota; k. pengawasan

dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan

pembangunan

perumahan; l.

penyusunan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota;

m. penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

Rencana

Pembangunan

dan

pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah (RP3KPD); n. penyusunan laporan SPM Bidang Perumahan; o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Perumahan; dan p. pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Permukiman

(1)

Seksi Pengembangan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasBidang Perumahan dan Permukiman di bidang Pengembangan Permukiman.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi pengembangan permukiman mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang Pengembangan Permukiman; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

12

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Permukiman; c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. penyiapan bahan dan rekomendasi teknis untuk penyusunan peraturan daerah kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di wilayah kota; e. penyiapan bahan dan rekomendasi teknis untuk penyusunan peraturan daerah NSPK Kasiba dan Lisiba di wilayah kota f.

penyelenggaraan pembangunan Kasiba/Lisiba dan penanganan kawasan kumuh perkotaan;

g. pelaksanaan

kerjasama

swasta,

masyarakat

dalam

pembangunan

kasiba/lisiba; h. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota; i.

Pelaksanaan

pembangunan,

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

jalan

lingkungan permukiman; j.

penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan ;

k. pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan permukiman; l.

penyusunan

laporan

SPM

Bidang

Penanganan

Permukiman

Kumuh

Perkotaan; m. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pengembangan Permukiman; dan n. pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengairan

(1)

Bidang Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pembangunan Prasarana Pengairan dan

Drainase, serta Pemeliharaan Prasarana

Pengairan dan Drainase. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengairan mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja di

bidang Pembangunan Prasarana Pengairan dan

Drainase, serta Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase; b.

perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan prasarana pengairan dan drainase primer

dan

sekunder,

serta

pemeliharaan

prasarana pengairan dan drainase


13

primer dan sekunder kota; c.

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas di bidang pembangunan prasarana pengairan dan drainase primer dan sekunder kota, serta pemeliharaan prasarana pengairan dan drainase primer dan sekunder kota;

d.

pelaksanaan

pengawasan,

pengendalian,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan prasarana pengairan dan drainase primer dan sekunder kota, serta pemeliharaan prasarana pengairan dan drainase primer dan sekunder kota; e. penyusunan laporan SPM Bidang Pengairan; dan f.

pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase

(1)

Seksi

Pembangunan

Prasarana

Pengairan

dan

Drainase

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengairan di bidang Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase Kota Primer dan Sekunder. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan

bidang

pembangunan prasarana pengairan dan drainase primer dan sekunder; b.

penyusunan rencana program dan kegiatan serta

pelaksanaan pada

Seksi

Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase; c.


d.

penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air;

e.

penetapan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

f.

pembentukan wadah koordinasi sumber daya air;

g.

pembentukan komisi irigasi;

h.

pelaksanaan penjagaan efektifitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

i.

penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air;

j.

pembangunan dan peningkatan sistem irigasi dan drainase primer dan sekunder LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

14

pada daerah irigasi; k.

perumusan

kebijakan

dan

strategi

pengelolaan

sumber

daya

air

berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; l.

penyiapan bahan dan rekomendasi teknis penyusunan peraturan daerah NSPK drainase primer dan sekunder di wilayah kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi;

m.

peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggaraan drainase dan genangan di wilayah kota;

n.

penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;

o.

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan PS drainase primer dan sekunder di wilayah kota;

p.

pengevaluasian terhadap penyelenggaraan sistem drainase primer dan sekunder dan pengendalian banjir di wilayah kota;

q.

penyusunan laporan SPM Bidang Sumber Daya Air;

r.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan dan Drainase; dan

s.

pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase

(1)

Seksi

Pemeliharaan

Prasarana

Pengairan

dan

Drainase

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengairan di bidang Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase. (2)

Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1),

Seksi

Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan

bidang

Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase primer dan sekunder; b.

penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase;

c.


d.

pemberian rekomendasi teknis atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | BAB I

15

e.

pemberian

rekomendasi

teknis

penyediaan,

peruntukan,

penggunaan,

dan

pengusahaan air tanah; f.

pemberian rekomendasi teknis pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi;

g.

pelaksanaan konversi sumber daya air pada wilayah sungai;

h.

pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota;

i.

pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;

j.

pengawasan

dan

pengendalian

penyelengaraan

drainase

primer

dan

sekunder dan pengendalian banjir di kota; k.

pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;

l.

pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;

m.

pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;

n.

pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai;

o.

penyusunan

laporan

pelaksanaan

program

dan

kegiatan

serta

realisasi

anggaran Seksi Pemeliharaan Prasarana Pengairan dan Drainase; dan p.

elaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


16

Bidang Bina Marga

(1)

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang

Pembangunan

Jalan

dan

Jembatan

serta

Pemeliharaan

Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi : a. perumusan rencana kerja di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; b. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; c. pelaksanaan

koordinasi,

fasilitasi

dan

pembinaan

tugas

di

bidang

Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; d. pelaksanaan pelaksanaan

pengawasan,

pengendalian,

pembinaan tugas di bidang

evaluasi

dan

pelaporan

Pembangunan Jalan dan

Jembatan serta Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; e. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan f.

pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

(1)

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Bidang Bina Marga di bidang Pembangunan Jalan dan

Jembatan. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pembangunan jalan dan jembatan; b. penyusunan

rencana

program

dan

kegiatan

serta

pelaksanaan

pada

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

17

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan; e . penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota; f . penetapan status jalan kota; g. penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan

jalan kota dan

pematusan jalan; h. pembiayaan pembangunan jalan kota dan pematusan; i. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; j. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota; k. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kota; l . pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota; m . pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota; n . penyusunan laporan SPM Bidang Jalan; o. penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan serta

realisasi

anggaran Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan p. pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat (1)

Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga di bidang Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat mempunyai fungsi : a. penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan peralatan berat; b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

18

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas; d. pelaksanaan pemeliharaan jalan kota; e. pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan; f. pelaksanaan

kegiatan

pengoperasian

dan

pemeliharaan

ruas

jalan,

tentang

status

berat

untuk

pematusan jalan, jembatan dan peralatan berat; g. pelaksanaan

pengkajian,

penelitian

dan

pemantauan

pemanfaatan ruas jalan dan jembatan; h. penyusunan

rencana

kebutuhan

peralatan

alat-alat

pelaksanaan tugas perbekalan pekerjaan umum; i. pelaksanaan kegiatan perawatan dan perbaikan peralatan berat; j. penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan serta

realisasi

anggaran Seksi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peralatan Berat; dan k. pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang (1)

Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Penataan Ruang Kota.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai fungsi : a.

perumusan rencana kerja Penyehatan

di

Lingkungan

bidang

Pengembangan Air

Permukiman,

Penataan

Minum

Bangunan

dan dan

Lingkungan serta Penataan Ruang Kota; b.

perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

Permukiman,

Penataan

Bangunan

dan

Lingkungan serta Penataan Ruang Kota; c.

pelaksanaan

koordinasi,

Pengembangan

Air

fasilitasi

Minum

dan

dan

pembinaan

Penyehatan

tugas

Lingkungan

di

bidang

Permukiman,

Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Penataan Ruang Kota; d.

pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang

Pengembangan

Air

Minum

dan

Penyehatan

Lingkungan

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

19

Permukiman, Penataan Bangunan dan Lingkungan serta Penataan Ruang Kota; e. pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya; dan f.

pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

(1)

Seksi Pengembangan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang pengembangan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; c.


d.

penyusunan rumusan kebijakan, strategi

dan

peraturan daerah,

NSPK

(Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) pelayanan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan permukiman ; e.

penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk pengembangan SPAM di wilayah Kota;

f.

Pelaksanaan fasilitasi bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM;

g.

penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air;

h.

pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemberian bantuan teknis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

20

i.

pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;

j.

pengaturan

pemeliharaan

sarana

dan

prasarana

air

minum

dan

penyehatan lingkungan permukiman; k.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan

kegiatan serta

realisasi

anggaran Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; l.

penyusunan laporan SPM Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan

m. pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

(1)

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang penataan bangunan dan lingkungan;

b. penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; c.


d.

penyiapan

bahan

dalam

rangka

perumusan

kebijakan,

strategi

dan

penetapan peraturan daerah mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional; e.

pelaksanaan

pembangunan,

rehabilitasi

dan

pemeliharaan

bangunan

gedung dan lingkungan yang menjadi aset pemerintah kota; f.

pemrosesan sertifikat

laik

fungsi (SLF)

untuk

pemanfaatan bangunan


21

gedung; g.

penyiapan

persyaratan

permanen,

darurat,

teknis

dan

untuk

bangunan

bangunan gedung

gedung

yang

adat,

dibangun

di

semi lokasi

bencana; h.

penyelenggaraan bangunan gedung dan

lingkungan dengan berbasis

pemberdayaan masyarakat; i.

pemberian

rekomendasi

teknis

perencanaan

dan

struktur

bangunan

gedung; j.

penyusunan laporan SPM Bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan;

k.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta

realisasi

anggaran Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan l.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Penataan Ruang

(1)

Seksi Penataan Ruang Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang di bidang Penataan Ruang Kota.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penataan Ruang Kota mempunyai fungsi : a.

penghimpunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang penataan ruang kota;

b.

penyusunan rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi Penataan Ruang Kota;

c.


d.

penyiapan

bahan

dalam

rangka

perumusan

kebijakan

pelaksanaan

penataan ruang kota dan pengembangan kota; e.

pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;

f.

pelaksanaan sosialisasi NSPK bidang penataan ruang;

g.

pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penataan ruang;

h.

penyiapan bahan dalam rangka perumusan, penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

22

i.

penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);

j.

penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal;

k.

penyiapan dan penetapan Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) ;

l.

pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis kota;

m.

penyiapan bahan dalam rangka penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;

n.

pemberian rekomendasi teknis izin pemanfaatan yang sesuai dengan RTRW;

o.

pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penataan ruang dan pembangunan kawasan perkotaan;

p.

penyiapan

program

pemerintah

dan

daerah/dunia

penyelengaraan kerjasama/kemitraan antara usaha/masyarakat

dalam

pengelolaan

dan

pembangunan sarana dan prasarana perkotaan (landmark); q.

penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan tugu batas/landmark kota;

r.

pemrosesan pertimbangan teknis rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

s.

pemrosesan

surat

penetapan/persetujuan

pembongkaran

bangunan

gedung (SP3BG); t.

pengawasan

dan

penertiban

pembangunan,

pemanfaatan

dan

pembongkaran bangunan gedung ; u.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi anggaran Seksi Penataan Ruang Kota;

v.

penyusunan laporan SPM Bidang Penataan Ruang; dan

w.

pelaksanan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Unit Pelaksana Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi

(1)

Unit

Pelaksana

Teknis

Pembinaan

Jasa

Konstruksi

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Pembinaan Jasa Konstruksi. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

23

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Unit

Pelaksana Teknis Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi : a.

penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Jasa Konstruksi;

b.

penyusunan rencana program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis (UPT);

c.

penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

d.

pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan;

e.

pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan;

f.

penyusunan laporan SPM Bidang Jasa Konstruksi;

g.

penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kota yang bersangkutan;

h.

pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat kota;

i.

peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam wilayah kota;

j.

pelaksanaan

pengumpulan

dan

pengolahan

data

hasil

pekerjaan

pemeriksaan; k.

penyeleggaraan pengujian bahan dan mutu konstruksi bidang pekerjaan umum;

l.

pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan alat-alat labolatorium;

m . pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah kota; n . penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi; o.

pengawasan tata lingkungan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi; dan

p.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran

(1)

Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pemadaman Kebakaran.

(2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :


24

a.

penelaahan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Pemadaman Kebakaran;

b.


c.

penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemadam kebakaran;

d.

pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan di bidang pemadam kebakaran;

e.

Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam kebakaran (hidran);

f.

pengembangan sumber daya manusia di bidang pemadam kebakaran;

g.

peningkatan kemampuan teknologi di bidang pemadam kebakaran;

h.

pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan pemadaman kebakaran;

i.

penyusunan laporan SPM Bidang Pemadam Kebakaran; dan

j.

pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun

(1)

Unit

Pelaksana

Teknis

Rumah

Susun

mempunyai

tugas

melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Penatakelolaan Rumah Susun (rusunawa, rusunami dan rumah khusus). (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun mempunyai fungsi : a.

pelaksanaan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan

dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Rumah

Susun; b.


c.

penyiapan bahan perumusan program dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Susun;

d.

pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan rumah susun;

e.

pelaksanaan administrasi, teknis dan keuangan operasional di bidang LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

25

penatakelolaan rumah susun; f.

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan rumah susun;

g.

pemeliharaan prasarana dan sarana rumah susun;

h.

pengidentifikasian permasalahan, alternatif

solusi

dan

penanganan

komprehensif bersama unsur Dinas dan instansi terkait; i.

pengoordinasian pembagian tugas secara efektif melalui penunjukan koordinator dan unsur pendukung dalam rangka pelayanan kepenghunian, fasilitasi permasalahan serta penyediaan sarana prasarana rumah susun;

j.

penelaahan prospektif dan rancangan kajian terhadap eksistensi serta proyeksi rumah susun (rusunawa, rusunami dan rumah khusus) di Daerah;

k.

pengelolaan

ketatausahaan

dan

fasilitasi

kegiatan

kedinasan

serta

kunjungan kerja; dan pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Tata Usaha

(1)

Subbagian Tata

Usaha mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan

rencana program dan kegiatan, melaksanakan urusan administrasi umum dan perkantoran, kehumasan,

kepegawaian,

analisis

jabatan,

pengelolaan

administrasi keuangan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis. (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Subbagian

Tata Usaha mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana progam dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis; b. penyusunan standar operasional prosedur kerja; c. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja; d. pelaksanaan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan,

kepustakaan dan tata kearsipan serta

pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian Unit Pelaksana Teknis; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

26

e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; f.

pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar kompetensi pegawai;

g. pelaksanaan kegiatan kehumasan, pelayanan penerimaan tamu, serta pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor dan keamanan kantor; h. penghimpunan dan pendokumentasian data informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan serta penyiapan bahan rapat kerja; i.

penyusunan Standar Pelayanan Publik serta fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);

j.

penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Unit Pelaksana Teknis; dan

k. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselonering II b, membawahi 1 (satu) Sekretaris dengan Eselon III a, 4 (empat) Kepala Bidang dengan Eselon III b, 3 (tiga) Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) Kepala Seksi, dan 3 (tiga) Kepala UPT dengan Eselon IVa, serta 3 (tiga) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dengan Eselon IV b. Jumlah karyawan/karyawati Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo sampai dengan akhir Desember 2014 sebanyak 85 orang yang terdiri dari 24 orang pejabat struktural dengan komposisi : Golongan IV sebanyak 4 orang dan Golongan III sebanyak 20 orang, 1 orang pejabat fungsional golongan II serta 61 orang staf dengan komposisi: Golongan III sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 45 orang, golongan I sebanyak 12 orang, tenaga kontrak sebanyak 6 orang.


27

Tabel 1. Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

Gol. No

Jumlah Ruang

S2

S1

D3

D2

D1

SLTA

SLTP

SD

1.

IV/c

1

-

-

-

-

-

-

-

1

2.

IV/b

2

-

-

-

-

-

-

-

2

3.

IV/a

1

-

-

-

-

-

-

-

1

4.

III/d

4

-

-

-

-

1

-

-

5

5.

III/c

9

-

-

-

-

1

-

-

10

6.

III/b

-

6

1

-

-

-

-

-

7

7.

III/a

-

2

-

-

-

-

-

-

2

8.

II/d

-

-

1

-

-

2

-

-

3

9.

II/c

-

-

6

-

-

9

-

-

15

10.

II/b

-

-

-

-

-

18

-

-

18

11.

II/a

-

-

-

-

-

9

-

-

9

12.

I/d

-

-

-

-

-

-

3

-

3

13.

I/c

-

-

-

-

-

-

3

2

5

14.

I/b

-

-

-

-

-

-

-

4

4

15.

I/a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

8

8

-

-

40

6

6

85

JUMLAH

f. Sarana dan Prasarana Organisasi Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo didukung dengan Sarana dan Prasarana seperti : l.

Gedung Kantor

m. Almari arsip sebanyak 12 buah n. Telepon sebanyak 12 buah o. Mesin fax sebanyak 1 buah p. AC Split sebanyak 23 buah q. Komputer sebanyak 20 buah r.

Laptop/Notebook sebanyak 22 buah LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

28

s. Kendaraan operasional roda 2 (dua) sebanyak 10 unit t.

Kendaraan operasional roda 4 (empat) sebanyak 8 unit

g. Pelayanan Administrasi

 Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Langsung  Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK)  Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)  Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF)  Surat Persetujuan dan Penetapan Pembongkaran Bangunan Gedung (SP3BG)  Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)  Surat Ijin Penghunian  Surat Keterangan Bebas Banjir (PEIL Banjir) h. Pelayanan Barang 1) Sewa Mesin Gilas 2) Test Laboratorium Konstruksi 3) Sewa Mobil PMK 4) Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran i. Pelayanan Jasa 1) Penyediaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman (air minum, sanitasi lingkungan, permukiman kumuh, jalan lingkungan dan bangunan gedung pemerintah). 2) Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi dan drainase 3) Penyediaan dan pemeliaraan sarana dan prasarana Jalan Kota.


29

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A.Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan proses yang berkelanjutan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo 2014–2019 yang memuat visi dan misi sebagai upaya peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo, misi yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo adalah : 1)

Memberikan daya dukung optimal bagi peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana umum;

2)

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman;

3)

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Pengairan;

4)

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Bina Marga;

5)

Memberikan

arah

pemanfaatan

ruang

dan

mendorong

serta

memfasilitasi

pengembangan potensi kota melalui perumusan kebijaksanaan teknis operasional dan pengelolaan pembangunan Bidang Penataan Kota dan Penataan Bangunan; 6)

Melaksanakan pencegahan / penanggulangan kebakaran;

7)

Melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi.

8)

Melaksanakan kebijakan pada operasional dan pengembangan serta pelayanan Rusunawa yang ada di Kota Probolinggo.

Dari misi tersebut disusunlah Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2014–2019 yang memuat hal-hal sebagai berikut : LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

30

1. Visi Visi merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, merupakan cara pandang jauh kedepan tentang apa yang ingin dicapai dan kemana organisasi harus diarahkan. Visi yang ditetapkan memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga dapat memberikan motivasi kepada seluruh pegawai untuk berperan dan meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan visi. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf Pemerintah Kota yang menangani urusan pekerjaan umum, untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, maka visi Dinas Pekerjaan Umum dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum Penunjang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat “

Dengan kata lain adalah bahwa Dinas Pekerjaan Umum bertekad untuk berusaha sekuat tenaga dengan segenap daya dan upaya untuk mewujudkan good governance melalui peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Kota Probolinggo yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk dapat memahami arti dan makna dari visi tersebut maka perlu diberikan penjelasan visi sebagai berikut : 1. Percepatan Pembangunan merupakan upaya tindak yang lebih tanggap dan dinamis dalam pembangunan, sehingga hasilnya akan segera dirasakan oleh masyarakat; 2. Sarana dan prasarana umum, merupakan Sarana Prasarana baik infrastruktur fisik maupun non fisik yang terkait erat dengan kebutuhan masyarakat secara luas yang diprioritaskan dapat menunjang upaya peningkatkan kesejahteraan masyarakat; 3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, adalah visi kedepan yang merupakan harapan

sebagian

besar

masyarakat,

yaitu

memperoleh

peningkatan

kesejahteraan hidupnya. Hal tersebut dapat diawali dari kenyamanan, LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

31

kebersihan dan ketenangan tempat usaha serta dari keberhasilan usaha yang dijalankannya. Untuk itu diperlukan Peran Pemerintah untuk memfasilitasinya.

2. M i s i Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian visi dapat terwujud apabila setiap instansi pemerintah mempunyai misi yang jelas sehingga pada gilirannya dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Guna mewujudkan visi yag telah ditetapkan maka Dinas Pekerjaan Umum perlu menetapkan misinya secara jelas sebagai satu pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi juga diharapkan mampu membawa Dinas Pekerjaan Umum pada suatu fokus yang mampu memberikan penjelasan tentang keberadaan Dinas Pekerjaan Umum, kegiatan apa dan bagaimana dilakukan dalam upaya melaksanakan kegiatankegiatan di bidang pekerjaan umum. Dengan memperhatikan tuntutan peran dan kemampuan sumber daya organisasi yang dimiliki, maka Dinas Pekerjaan Umum merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

1) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Ciptakarya dan Tata Ruang; 2) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman; 3) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Pengairan; 4) Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Bina Marga; 5) Mewujudkan pelayanan yang sigap, cepat dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran; 6) Meningkatkan kinerja jasa konstruksi daerah yang handal, tangguh, dan mempunyai kreativitas, inovatif, serta daya saing yang tinggi; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

32

7) Menyediakan fasilitas dan pelayanan hunian rumah susun yang baik bagi masyarakat; 8) Meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur yang profesional dan beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

3. Tujuan Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan, maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna : 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ; 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ; 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut : 1)

Untuk mewujudkan misi 1 ”Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang”, maka ditetapkan tujuan : a. Pengelolaan

pembangunan

gedung

kantor,

serta

bangunan

lainnya

pendukung gedung kantor; b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor; c. Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor; d. Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung sekolah; e. Pengelolaan pembangunan/ rehabilitasi fasilitas umum dan pelayanan publik; f. Pengelolaan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana ibadah; g. Pengelolaan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana olah raga; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

33

h. Pengelolaan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana terminal angkutan orang/ barang; i.

Kebijakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang;

j.

Pemutakhiran data IMB;

k. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang; l.

Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang;

m. Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang; n. Meningkatkan kualitas pembangunan gedung dan lingkungan; o. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan dan lingkungan; p. Meningkatkan pengawasan dan penertiban pembangunan pemanfaatan dan pembongkaran bangunan gedung; q. Meningkatkan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana air bersih/ air minum serta penyehatan lingkungan permukiman; r. Meningkatkan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana sanitasi dasar dalam lingkungan permukiman; s. Penyusunan data pembangunan gedung dan lingkungan.

2) Untuk mewujudkan misi 2 ”Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman”, maka ditetapkan tujuan : a. Penetapan dokumen kebijakan dan pemetaan tentang rumah tidak layak huni dalam lingkungan perumahan, permukiman; b. Pelaksanaan sosialisasi pemetaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan perumahan, permukiman; c. Pelaksanaan pembangunan/ rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu; d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dasar dalam lingkungan perumahan dan permukiman; e. Pengembangan lingkungan permukiman perkotaan yang sehat.

3) Untuk mewujudkan misi 3 ”Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Pengairan”, maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan pengelolaan, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

34

b. Meningkatkan pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai di Kota Probolinggo; c. Pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder; d. Pelaksanaan rehabilitasi/ pemeliharaan saluran sungai dan pintu air.

4) Untuk mewujudkan misi 4 ”Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Bina Marga”, maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan kualitas pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan; b. Pelaksanaan pembangunan / pemeliharaan jembatan geladak serang; c. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan; d. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat; e. Pengadaan Perlengkapan Jalan.

5) Untuk mewujudkan misi 5 ”Mewujudkan pelayanan yang sigap, cepat dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran”, maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan administrasi dan operasional UPT PMK dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran; b. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran; c. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; d. Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

6) Untuk mewujudkan misi 6 ”Meningkatkan kinerja jasa konstruksi daerah yang handal, tangguh, dan mempunyai kreativitas, inovatif, serta daya saing yang tinggi”, maka ditetapkan tujuan : a. Meningkatkan administrasi dan operasional UPT Pembinaan Jasa Konstruksi b. Meningkatkan kualitas kinerja dan pembinaan jasa konstruksi; c. Meningkatkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi; d. Meningkatkan ketrrtiban ijin penyelenggaraan jasa konstruksi.

7) Untuk mewujudkan misi 7 ”Menyediakan fasilitas dan pelayanan hunian rumah susun yang baik bagi masyarakat” maka ditetapkan tujuan: a. Meningkatkan administrasi dan operasional pengelolaan rumah susun; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

35

b. Meningkatkan kualitass layanan hunian rumah susun.

8) Untuk mewujudkan misi 8 ”Meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur yang profesional dan beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik”, maka ditetapkan tujuan : 1)

Pemenuhan pembayaran tagihan rekening telephone, air dan listrik kantor dinas;

2)

Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dalam urusan tata laksana perkantoran dan kepegawaian;

3)

Pemenuhan pembayaran biaya perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

4)

Pemenuhan pembayaran honor tenaga kontrak Dinas Pekerjaan Umum;

5)

Pemenuhan pembayaran honor tenaga harian lepas Dinas Pekerjaan Umum;

6)

Pemenuhan Pengadaan alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll penunjang operasional kantor;

7)

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan ruti/berkala mobil jabatan;

8)

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasioanal kantor;

9)

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor;

10)

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll;

11)

Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala taman;

12)

Pemenuhan kebutuhan pakaian kerja lapangan/ pakaian korpri/ pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu untuk meningkatkan disiplin pegawai;

13)

Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional untuk meningkatkan disiplin aparatur;

14)

Penyelenggaraan peringatan dan upacara hari jadi kota probolinggo;

15)

Pelaksanaan sosialisasi peraturan perudang-undangan untuk peningkatan kapabilitas sumber daya aparatur

16)

Meningkatkan Kapabilitas Sumber Daya aparatur pemerintah;

17)

Meningkatkan Kualitas capaian kinerja dan pelaporan keuangan;


36

18)

Pelaksanaan

Penyusunan

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah (LAKIP); 19)

Meningkatkan Kualitas perencanaan APBD;

20)

Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;

21)

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) SKPD;

22)

Pelaksanaan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) SKPD;

4.

23)

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan informasi publik;

24)

Meningkatkan Kualitas dan kuantitas layanan publik;

25)

Meningkatkan budaya disiplin kerja aparatur pemerintah;

26)

Meningkatkan wawasan kebangsaan aparatur pemerintah;

27)

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;

28)

Meningkatkan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;

29)

Meningkatkan kualitas data dan informasi.

Sasaran Penetapan tujuan Dinas Pekerjaan Umum pada umumnya didasarkan pada

isu-isu strategis. Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran, program, serta kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran strategis adalah penjabaran dari Tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan Sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun. Dalam Sasaran dirancang pula Indikator Pencapaian Sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang telah

diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun

bersangkutan dan disertai dengan targetnya masing-masing. Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta berdasarkan arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum yang akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun mendatang, ditetapkan sebagai berikut :


37

1)

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 1 “Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Cipta Karya dan Tata Ruang” maka ditetapkan sasaran : a.

Meningkatnya kualitas bangunan gedung kantor pemerintah;

b.

Meningkatnya kualitas bangunan gedung sekolah PAUD/TK dan lainnya;

c.

Meningkatnya kualitas bangunan fasilitas umum dan pelayanan publik;

d.

Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana tempat ibadah;

e.

Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana olah raga;

f.

Meningkatnya kualitas bangunan sarana dan prasarana terminal angkutan orang/barang;

g.

Perencanaan tata ruang kota probolingo;

h.

Pemutakhiran Data IMB di kecamatan-kecamatan;

i.

Evaluasi pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman di kecamatankecamatan;

j.

Tata kelola pemanfaatan ruang perkotaan;

k.

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

l.

Peningkatan kualitas pembangunan gedung dan lingkungan;

m. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraaan bangunan dan lingkungan; n.

Peningkatan Pengawasan dan Penertiban Pembangunan, Pemanfaatan dan Pembongkaran Bangunan Gedung;

o.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dalam masyarakat di lingkungan permukiman;

p.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sanitasi sehat dalam lingkungan permukiman;

q.

2)

Data dan pengaturan pembangunan gedung dan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 2 “Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman”, maka ditetapkan sasaran: a.

Pelaksanaan dokumen kebijakan dan pemetaan tentang rumah tidak layak huni;

b.

Sosialisasi pemetaan rumah tidak layak huni dalam lingkungan perumahan permukiman;


38

c.

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tak Layak Huni bagi Masyarakat Kurang Mampu;

d.

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana dasar dalam lingkungan perumahan dan permukiman;

3)

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 3 “Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Pengairan”, maka ditetapkan sasaran:

4)

a.

Meningkatnya pengelolaan, pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong;

b.

Meningkatnya pelaksanaan normalisasi saluran sungai di kota probolinggo;

c.

Meningkatnya kualitas aliran air untuk jaringan irigasi.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 4 “Mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Bidang Bina Marga”, maka ditetapkan sasaran: a. Peningkatan bangunan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan trotoar di kota probolinggo; b. Terwujudnya Jembatan geladak serang Kota Probolinggo; c. Meningkatnya kualitas monitoring, evaluasi dan pelaporan; d. Terpeliharanya Alat-alat berat inventaris Pemerintah Kota Probolinggo; e. Terlaksananya pengadaan perlengkapan jalan.

. 5)

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 5 ”Mewujudkan pelayanan yang sigap, cepat dan tepat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran”, maka ditetapkan sasaran : a.

Meningkatnya Administrasi dan Operasional PMK dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran;

b.

Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran;

c.

Meningkatnya pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran;

d.

6)

Terlaksananya Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 6 ”Meningkatkan kinerja jasa konstruksi daerah yang handal, tangguh, dan mempunyai kreativitas, inovatif, serta daya saing yang tinggi”, maka ditetapkan sasaran :


39

a.

Meningkatnya

Administrasi

dan

Operasional

Pembinaan

Usaha

Jasa

Konstruksi;

7)

b.

Meningkatnya Kualitas kinerja jasa Konstruksi;

c.

Penyelenggaraan Ketertiban Usaha Jasa Konstruksi;

d.

Penyelenggaraan Ketertiban Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 7 ”Menyediakan fasilitas dan layanan hunian rumah susun yang baik bagi masyarakat”, maka ditetapkan sasaran.

8)

a.

Meningkatnya Administrasi dan Operasional Pengelolaan Rumah Susun;

b.

Meningkatnya Layanan hunian dan retribusi rumah susun sederhana sewa.

Untuk mewujudkan tujuan dari Misi 8 “Meningkatkan sumber daya manusia atau aparatur yang profesional dan beretos kerja tinggi sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik”, maka ditetapkan sasaran : 1.

Meningkatnya Kinerja aparatur pemerintah dalam urusan tata laksana perkantoran dan kepegawaian;

2.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

alat kantor, alat rumah tangga,

komputer dll penunjang administrasi kantor; 3.

Terpeliharanya mobil jabatan;

4.

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional ;

5.

Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor;

6.

Terpeliharanya alat kantor, alat rumah tangga, komputer dll;

7.

Terpeliharanya taman yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum;

8.

Terselenggaranya pengadaan pakaian kerja lapangan/ pakaian korpri/ pakaian olah raga/ pakaian khusus hari-hari tertentu;

9.

Terselenggaranya pelaksanaan peringatan dan upacara hari-hari besar nasional;

10. Terselenggaranya pelaksanaan peringatan dan upacara hari jadi kota probolinggo; 11. Terlaksanya sosialisasi peraturan perundang-undangan; 12. Meningkatnya Sumber Daya Aparatur pemerintah; 13. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; 14. Tersusunnya Dokumen LAKIP; 15. Tersusunnya RKA dan RAPBD SKPD; LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

40

16. Tersusunnya Dokumen DPA SKPD; 17. Tersusunnya Dokumen Renstra dan RKPD; 18. Tersusunnya Dokumen LPPD RKPD; 19. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas layanan informasi publik; 20. Meningkatnya budaya disiplin kerja aparatur pemerintah; 21. Meningkatnya wawasan kebangsaan aparatur pemerintah; 22. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah; 23. Meningkatnya pengelolaan pengadaan barang dan jasa; 24. Meningkatnya kualitas data dan informasi. B. Program dan Kegiatan Program operasional pada dasarnya merupakan langkah implementasi kebijakan pembangunan daerah dan merupakan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan kebijakan umum yang telah disepakati, maka program dan kegiatan yang merupakan belanja daerah dipergunakan

untuk

mendanai

pelaksanaan

urusan

pemerintahan

yang

menjadi

kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2016 sebagai berikut : 

Bagian Sekretariat

1.

Program Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran

2.

a.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

b.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

c.

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah;

d.

Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor;

e.

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer, dll; b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3.

c.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

d.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;

e.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer;

f.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur


41

a.

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;

4.

b.

Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional;

c.

Penyelenggaraan Peringatan dan upacara hari Jadi Kota Probolinggo

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll.

5.

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. Penyusunan laporan Capaian Kinerja (Lakip) dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; b. Penyusunan RKA dan RAPBD SKPD. c. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD d. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)SKPD e. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)di dokumen Perencanaan Lainnya

f. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 6.

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Data 7. Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

a. Pengembangan Budaya Kerja. 8.

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah a.

Penyusunan Analisa Standar Belanja

9. Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa a.

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

10. Program Pengelolaan data Penyajian Data Informasi a.



Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi

Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas 2. Program Pengembangan Perumahan a.

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

b.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

c.

Perbaikan Sarana dan Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman

d.

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan dan Permukiman LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

42



Bidang Pengairan

1.

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong a.

2.

Pembangunan Saluran Drainase/gorong-Gorong

Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya a.

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai

b.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

c.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi saluran Sungai



Bidang Bina Marga

1.

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a.

2.

Program rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a.

3.

Pembangunan Jalan.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a.

Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat – alat berat

b.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat- alat Berat;

c.

Pengadaan Perlengkapan Jalan.



Bidang Cipta karya dan Tata Ruang

1.

Program Pendidikan Anak Usia Dini a.

2.

Rehabilitasi Sedang/Berat bangunan Sekolah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.

Pembangunan Gedung kantor/Bangunan Lainnya pendukung Bangunan Gedung Kantor

b.

Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pendukung Gedung Kantor

3.

Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan a.

4.

Pendataan Bangunan Gedung

Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan a.

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

5.

Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan a.

Penetapan Status Bangunan dan Lingkungan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

43

6.

Program Pengawasan a.

Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pengawasan dan Penertiban Pembangunan, Pemanfaatan dan Pembongkaran Bangunan Gedung

7.

Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Umum serta pelayanan Publik a.

8.

9.

Pembangunan/rehabiitasi fasilitas Umum

Program Lingkungan Sehat Perumahan a.

Penyediaan sarana Air Minum

b.

Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin

Program Pemanfaatan Ruang a.

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

b.

Survey dan pemetaan

c.

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

10. Program Pengendalian Pemanfaatan ruang a.

Pengawasan Pemanfaatan ruang

b.

Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

11. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a.

Pembangunan Terminal Cargo

12. Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama a.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga a.

Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Olahraga



UPT Pembinaan Jasa konstruksi

1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

2.

Penunjang administrasi dan operasional rutin UPT Pembinaan Jasa Konstruksi

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi a. Pemberdayaan penyediaan Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan usaha)

3.

Program pengawasan Jasa Konstruksi a.



Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

UPT Pemadam Kebakaran

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.

Penunjang administrasi dan operasional rutin UPT Pemadam Kebakaran LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

44

2.



Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya kebakaran a.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran

b.

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya kebakaran

UPT Rumah Susun

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penunjang administrasi dan operasional rutin UPT Rumah Susun C. Penetapan Kinerja Sasaran yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo terdiri dari indikator kinerja yang wajib dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo selama kurun waktu 5 (lima) tahun pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo mulai Tahun 2014 s/d 2019. Dalam rangka mewujudkan cita-cita jangka menengah tersebut, maka disusunlah Penetapan Kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2016, Penetapan Kinerja disajikan sebagaimana tabel berikut : PENETAPAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016 NO

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1

Meningkatnya kualitas aliran air

Prosentase jumlah prasarana irigasi

untuk jaringan irigasi

yang terpelihara dan berfungsi dengan

Target 69

baik (%) Luas irigrasi dalam kondisi baik(Ha) Prosentase Saluran irigrasi primer dlm kondisi baik (%) Panjang saluran irigrasi primer (m) Prosentase Saluran irigrasi sekunder dalam kondsi baik (%) Panjang saluran irigrasi sekunder (m) 2

Peningkatan bangunan sarana

Prosentase sarana Trotoir jalan yang

dan prasarana jalan, jembatan

menunjang Jalan Kota (%)

1.438 55 9.207 66 16547 57,14


45

3

dan trotoar di kota probolinggo

Panjang jalan dalam kondisi baik (km)

Meningkatnya pengelolaan,

Panjang Drainase dalam kondisi baik

pembangunan saluran

(Km)

drainase/ gorong-gorong

Prosentase saluran anvour dalam kodisi baik (%)

Pelaksanaan rehabilitasi/

Proporsi sarana sungai yang terpelihara

pemeliharaan saluran sungai

dengan baik (%)

dan pintu air

Panjang Sungai dalam kodisi baik (km) Prosentase kondisi sungai dalam keadaan baik (%) Panjang saluran sungai (m) Proporsi sarana sungai yang terpelihara dengan baik ( % )

5

Peningkatan kualitas sarana

Prosentase rumah tangga yang

dan prasarana sanitasi sehat dalam lingkungan permukiman 6

110,5 62 19.009

Panjang saluran avour (m) 4

157,5

bersanitasi lingkungan(%)

60 12 75 15.376 62

70

Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi

Jumlah Warga miskin yang memperoleh

Rumah Tak Layak Huni bagi

fasilitas perumahan (keluarga)

450

Masyarakat Kurang Mampu 7

Meningkatnya kualitas bangunan fasilitas umum dan pelayanan publik

8 9

Rasio ruang terbuka hijau kota per satuan luas wilayah (%)

Pemutakhiran Data IMB di

Prosentase bangunan yang memiliki

kecamatan-kecamatan

IMB (%)

15

17,5

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana air bersih dalam

Jumlah Rumah Tangga Pengguna Air

masyarakat di lingkungan

Bersih ( Keluarga )

18.000

permukiman

No.

Program

Anggaran (Rp)

Keterangan


46

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

2,468,521,690.00

DAU

394,800,000.00

DAU

58,855,500.00

DAU

9,995,000.00

DAU

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan 4 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga Dan Aparatur Pemerintah 5 Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan 6 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

53,811,934,000.00

DAU + DAK

851,921,500.00

DAU

1,367,800,000.00

DAU

8,446,612,000.00

DAU + DAK

Gorong 7 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan 8 Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya 9 Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi

73,767,500.00

DAU

10 Program Pengawasan Jasa Kontruksi

64,927,500.00

DAU

11 Program Pengaturan Pembangunan Gedung Dan

52,496,000.00

DAU

17,500,000.00

DAU

5,737,952,000.00

DAU

153,333,000.00

DAU

20,301,120,000.00

DAU

16 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Minum

304,257,500.00

DAU

17 Program Penyediaan Dan Pengelolaan Limbah

158,675,000.00

DAU

412,176,000.00

DAU

37,332,100.00

DAU

1,967,493,000.00

DAU

Lingkungan 12 Program Pembinaan Pembangunan Gedung Dan Lingkungan 13 Program Pembangunan Gedung Dan Lingkungan 14 Program Pengawasan Bangunan Gedung Dan Lingkungan 15 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Umum Serta Pelayanan Publik

Domestik 18 Program Pemanfaatan Ruang 19 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 20 Program Pematusan / Drainase Jalan Kota


47

21 Program Pengelolaan Dan Penatagunaan Sumber

132,150,000.00

DAU

Daya Air TOTAL

96,823,619,290.00


48

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pengukuran kinerja mencakup tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintahan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen penetapan kinerja. Berdasarkan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2014 s/d 2019, Visi, Misi dan Tujuan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2016, dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2016. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai berikut : Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

ANGGARAN

KINERJA HASIL / KELUARAN

REALISASI

URAIAN

ANGGARAN

3,055,189,530.38

CAPAIAN

PROSENTASE

2,568,857,721.00 84.08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

240,772,530.38

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

135,150,000.00

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

505,000,000.00

Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

107,261,207.00

Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan

120,912,800.00

Pembayaran uang perjalanan dinas pegawai ke luar daerah dan luar negeri

502,893,179.00

44.55

89.47


99.58

49

Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor

98,915,000.00

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

916,748,000.00

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Pembinaan Jasa Konstruksi

174,066,000.00

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Pemadam Kebakaran

192,580,000.00

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Rumah Susun

791,958,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

17,049,130,500.00

Pembangunan Gedung Kantor

12,766,715,500.00

84,590,000.00 85.52

Pembayaran Kegiatan Penunjang Administrasi dan Operasional Kedinasan SKPD

770,332,422.00

Pembayaran kegiatan penunjang administrasi dan operasional rutin UPT Pembinaan jasa konstruksi

50,904,000.00

Pembayaran kegiatan administrasi dan operasional rutin UPT Pemadam Kebakaran

180,809,000.00

Pembayaran kegiatan administrasi dan operasional rutin UPT Rusunawa

751,155,113.00

84.03

29.24

93.89

94.85

8,766,497,288.00 51.42

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

882,798,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

330,000,000.00


28,400,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Pembayaran tenaga pendukung operasional kantor

97,300,000.00

pembangunan gedung kantor di lingkungan pemerintah kota probolinggo

5,009,839,788.00

pembelian alat kantor, alat rumah tangga, alat sudio dan alat komunikasi

780,563,000.00

pemeliharaan rutin kantor dinas pekerjaan umum

302,780,800.00

pembelian suku cadang serta servis kendaraan kepala dinas

25,629,700.00

pembelian suku cadang serta servis kendaraan operasional dinas

76,671,500.00

39.24

88.42

91.75

90.25


78.80

50

pekerjaan umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

87,500,000.00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)

27,000,000.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

53,500,000.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor


2,775,917,000.00

87,455,000.00

pemeliharaan rutin taman yang sudah dibangun oleh dinas pekerjaan umum

26,985,000.00

pemeliharaan rumah dinas yang ada di pemerintah kota probolinggo

52,844,000.00

pembangunan gedung kantor di lingkungan pemerintah kota probolinggo

165,350,000.00

99.95

99.94

98.77

2,403,728,500.00 86.59

146,341,500.00 88.50

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll

115,350,000.00

Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

50,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

160,000,000.00

Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll

160,000,000.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

pemeliharaan alat rumah tangga dan alat kantor pada dinas pekerjaan umum

pembelian pakaian kerja dinas harian dan pakaian untuk kegiatan kegiatan tertentu

102,814,500.00

Pelaksanaan pawai budaya untuk penyelenggaraan peringatan dan upacara hari jadi kota probolinggo

43,527,000.00

89.13

87.05

149,949,000.00 93.72

53,360,000.00

Pelaksanaan studi banding ke luar daerah kota probolinggo

149,949,000.00 93.72

44,335,800.00 83.09


51

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

7,500,000.00

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

13,860,000.00

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

16,000,000.00

laporan LAKIP

6,741,800.00 89.89

dokumen RKA dan RAPBD SKPD

Dokumen DPA SKPD

12,849,000.00 92.71 8,963,000.00 56.02

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)

5,500,000.00

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

3,500,000.00

Penyusunan Anggaran Kas

3,000,000.00

dokumen KUA PPAS

5,476,000.00 99.56

dokumen renstra,pelaksanaan RUP, dan monitoring evaluasi pembangunan pada SKPD

3,394,000.00

laporan Anggaran Kas

2,996,000.00

96.97

99.87 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

4,000,000.00

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik

90,000,000.00

Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS)/Standard Operating Procedure (SOP)

50,000,000.00

Pengelolaan Informasi dan Data

40,000,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah

1,200,000.00

Pengembangan Budaya Kerja

1,200,000.00

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

laporan LPPD

3,916,000.00 97.90 88,102,000.00 97.89

Dokumen SOP

49,324,000.00 98.65

pengelolaan website SKPD

38,778,000.00 96.95 936,000.00 78.00

61,829,420,248.00

Pelaksanaan lomba budaya kerja SKPD di Kota Probolinggo

936,000.00 78.00 24,415,610,192.00 39.49


52

Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

57,361,295,248.00

4,468,125,000.00

Program Pendidikan Anak Usia Dini

0.00

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

0.00

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

5,536,341,200.00

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

5,536,341,200.00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja

pembangunan jembatan di kota probolinggo

20,424,936,492.00 35.61 3,990,673,700.00 89.31 0.00

pemeliharaan bangunan sekolah TK dan PAUD

-

0.00 -

5,234,799,623.00 94.55 pembangunan dan peningkatan saluran drainase / goronggorong di kota probolinggo

41,807,000.00

5,234,799,623.00 94.55

25,134,000.00 60.12

41,807,000.00

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5,631,023,500.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

5,631,023,500.00

dokumen penyusunan analisa standart belanja untuk konstruksi

25,134,000.00 60.12

5,346,470,889.00 94.95

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

4,532,000,000.00

Pembangunan Terminal Cargo

4,532,000,000.00

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

pembangunan jalan di kota probolinggo

pemeliharaan jalan jalan kota probolinggo

5,346,470,889.00 94.95 3,851,277,900.00 84.98

576,415,000.00

pembangunan sarana prasarana serta pembangunan fasilitas penunjang terminal barang di kota probolinggo

3,851,277,900.00

84.98

540,797,600.00 93.82


53

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

339,000,000.00

129,950,000.00

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

107,465,000.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1,002,504,440.00

337,365,000.00

pemeliharaan hydrant, dan mobil pemadam kebakaran serta pengisian tabung pemadam kebakaran yang ada

113,381,100.00

menciptakan Keadaan aman dari bahaya Kebakaran di Kota Probolinggo

90,051,500.00

99.52

87.25

83.80

782,346,100.00 78.04

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga

1,002,504,440.00

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

104,200,000.00

Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

104,200,000.00

pembangunan sarana dan prasaran olahraga di kota probolinggo

782,346,100.00 78.04 70,556,400.00 67.71

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

6,000,828,506.62

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

4,178,201,506.62

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

1,822,627,000.00

Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama

pembelian dan penggantian suku cadang mobil pemadam serta pengadaan hydrant di titik titik tertentu di kota probolinggo

pemeliharaan rutin peralatan bengkel dan alat berat yang ada di bidang bina marga

70,556,400.00 67.71

3,689,885,597.00 61.49

492,500,000.00

pemeliharaan jaringan irigasi yang ada di kota probolinggo

1,873,180,597.00

pelaksanaan pemeliharaan dan normalisasi saluran sungai yang ada di kota probolinggo

1,816,705,000.00

44.83

99.68

465,132,900.00 94.44


54

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

Program Pengawasan Jasa Kontruksi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pengawasan terhadap Perijinan Jasa Konstruksi

492,500,000.00

91,648,000.00

91,648,000.00

pengadaan lomba dan pemberdayaan penyedia jasa kontruksi yang ada di kota probolinggo

23,300,000.00 25.42

16,330,000.00 22.85

64,585,000.00

6,870,000.00

Pendataan Bangunan Gedung

104,375,000.00

Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan

94.44

23,300,000.00

71,455,000.00

104,375,000.00

Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

465,132,900.00

25.42

Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan

Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan

peningkatan kualitas bangunan dan pemeliharaan tempat ibadah di kota probolinggo

pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi dan pelaksanaan pelatihan dan Konsultasi Jasa Konstruksi

12,900,000.00

Tertibnya pengurusan ijin Jasa Konstruksi yang ada di kota Probolinggo

3,430,000.00

19.97

49.93

99,231,000.00 95.07 pembuatan dokumen Penyusunan Pendataan Bangunan Gedung yang ada di kota probolinggo

167,817,000.00

99,231,000.00 95.07

162,793,500.00 97.01

167,817,000.00

75,000,000.00

pemberdayaan masyarakat bangunan dan lingkungan serta pembangunan tugu batas kota di kota probolinggo

162,793,500.00

97.01

39,296,000.00 52.39


55

Penetapan Status Bangunan dan Lingkungan

Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan Pengawasan dan Penertiban Pembaqngunan, Pemanfaatan dan Pembongkaran Bangunan Gedung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum

75,000,000.00

161,717,000.00

161,717,000.00

pelaksanaan pengawasan dan penertiban bangunan dengan cara Penertiban Bangunan Rumah yang belum ber IMB dengan Subsidi Gambar

154,707,100.00

95.67

773,539,800.00 63.33

1,221,500,000.00

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

404,707,400.00

TOTAL

52.39

154,707,100.00

1,221,500,000.00

404,707,400.00

Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi

39,296,000.00

95.67

Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi

penilaian layak guna dan fungsi bangunan serta dampak pada lingkungan

peningkatan dan pembangunan fasilitas umum di kota prbolinggo

773,539,800.00 63.33

339,484,900.00 83.88 penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang ada di dinas pekerjaan umum kota probolinggo

25,000,000.00

339,484,900.00

83.88

24,200,000.00 96.80

25,000,000.00

Pengelolaan Informasi Barang dan Jasa

108,644,489,325.00

24,200,000.00 96.80

57,819,912,810.00

53.22

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Perumahan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

56

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pengembangan Perumahan Penetapan Kebijakan, Strategu dan Program Perumahan

ANGGARAN

266,657,000.00

461,562,000.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

58,104,000.00

Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman

10,071,970,000.00

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Minum

REALISASI

CAPAIAN

URAIAN

ANGGARAN

PROSENTASE

11,718,441,410.00


Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan dan Pemukiman


860,148,410.00

10,988,465,600.00

dokumen dan pengendalian kebijakan dan strategi serta program untuk perumahan di kota probolinggo

10,956,800.00

pembangunan rumah tidak layak huni serta pembangunan sarana prasarana fasilitas umum pada rusunawa

248,016,800.00

evaluasi dan pelaporan program perumahan di kota probolinggo

57,704,000.00

pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman seperti jalan dan drainase di permukiman kota probolinggo pembangunan sarana prasarana lingkungan pada perumahan di kota probolinggo

1,810,851,955.00

178,533,455.00

93.77

4.11

53.73

99.31

9,898,646,500.00

98.28

773,141,500.00 89.88

479,782,000.00

pembangunan tandon air untuk masyarakat yang membutuhkan di kota probolinggo

26.49

160,693,800.00


90.01

57


TOTAL

1,632,318,500.00

pembangunan sarana prasarana sanitasi untuk masyarakat miskin di kota probolinggo

13,529,293,365.00

319,088,200.00 19.55

84.77

11,468,247,600.00

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Realisasi Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Penataan Ruang

NO

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pemanfaatan Ruang

ANGGARAN


REALISASI

URAIAN

ANGGARAN

457,067,690.00

CAPAIAN

PROSENTASE

438,390,600.00 95.91

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

17,500,190.00

Survey dan Pemetaan

218,708,500.00

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

220,859,000.00

103,165,500.00

Dokumen pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

8,981,500.00

pelaksanaan survey dan dokumen Rencana Perumahan dan Permukiman Kota Probolinggo

214,235,100.00

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan tata ruang serta penyusunan Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Lahan

215,174,000.00

51.32

97.95

97.43

88,476,200.00 85.76


58

Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

30,344,000.00

Pengawasan Pemanfaatan Ruang

72,821,500.00

TOTAL

pelaksanaan pelatihan aparatur dalam pengendalian pemanfaatan ruang

22,064,000.00

pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang di kota probolinggo

66,412,200.00

560,233,190.00

72.71

91.20

526,866,800.00

94.04

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Pekerjaan Umum

NO


REALISASI

CAPAIAN

TARGET SATUAN

TARGET SATUAN

KINERJA

12 kali

12 kali

terpenuhinya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 kali

12 kali

terpenuhinya honorarium jasa keuangan yang ada di SKPD

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

12 kali

12 kali

terpenuhinya hak pegawai dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan luar negeri

Penyediaan Tenaga Pendukung Kelancaran Operasional Kantor

12 kali

12 kali

terpenuhinya honorarium tenaga pendukung kelancaran operasional kantor

12 kali

Terpenuhinya Kegiatan Operasional Rutin Kantor dan penunjang administrasi kantor dalam peningkatan kerja aparatur

12 kali

terpenuhinya kegiatan administrasi dan operasional rutin UPT serta pemeliharaan alat laboratorium uji teknis jasa konstruksi

PROGRAM / KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor/Kedinasan

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Pembinaan Jasa Konstruksi

12 kali

12 kali


59

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Pemadam Kebakaran

12 kali

Terpenuhinya Kegiatan administrasi dan operasional rutin UPT Pemadam juga peningkatan kualitas SDM Petugas Pemadam Kebakaran

12 kali

12 kali

terpenuhinya kegiatan administrasi dan operasional rutin UPT dalam pemenuhan operasional fasilitas umum yang ada di rusunawa serta pemeliharaan rusunawa yang ada

18 keg

15 keg

terlaksananya pembangunan gedung kantor di lingkungan pemerintah kota probolinggo

1 keg

1 keg

terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pegawai dalam melaksanakan pekerjaan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 kali

12 kali

kantor dinas pekerjaan umum selalu terawat dengan baik


12 kali

12 kali

terpeliharanya kendaraan kepala dinas untuk operasional kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 kali

12 kali

terpeliharanya kendaraan operasional pada dinas pekerjaan umum

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

12 kali

12 kali

terawatnya alat kantor dan alat rumah tangga yang ada di dinas pekerjaan umum

12 kali

Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin UPT Rumah Susun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor

Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi

Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)

terawatnya taman yang telah dibangun 9 taman

9 taman

1 keg

1 keg

terlaksananya pemeliharaan rumah dinas yang ada di pemerintah kota probolinggo

13 keg

terbangunnya gedung kantor yang ada untuk peningkatan kualitas dan perluasan gedung kantor di pemerintah kota probolinggo

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

14 keg



60

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, Pakaian KORPRI, Pakaian Khusus Harihari Tertentu, Pakaian Olah Raga dll Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari Jadi Kota Probolinggo

6 keg

6 keg

terlaksananya pengadaan pakaian kerja dinas harian untuk pegawai negeri sipil

1 keg

1 keg

terlaksananya pawai budaya pada penyelenggaraan peringatan dan upacara hari jadi kota probolinggo untuk masyarakat

1 keg

1 keg

terlaksananya studi banding keluar daerah untuk peningkatan SDM SKPD

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

1 dokumen

1 dokumen

tersusunnya dokumen LAKIP sebagai monitoring dan evaluasi kinerja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

2 dokumen

2 dokumen

tersusunnya dokumen RKA dan RAPBD SKPD yang sesuai dengan kebutuhan

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

2 dokumen

2 dokumen

tersusunnya DPA SKPD yang sesuai dengan penggarannya

Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS)

2 dokumen

2 dokumen

tersusunnya dokumen KUA PPAS untuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

Penyusunan Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

1 dokumen

1 dokumen

tersusunnya dokumen renstra, terinputnya data RUP dan monitoring evaluasi pembangunan pada SKPD untuk pengendalian kinerja SKPD

2 dokumen

2 dokumen

tersusunnya laporan Anggaran Kas untuk perencanaan penyerapan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota probolinggo

1 dokumen

1 dokumen

tersusunnya laporan LPPD yang sesuai dengan sasaran kerja penyelenggaraan pemerintah daerah

1 dokumen

1 dokumen

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan Studi Banding/Kunjungan Kerja/dll Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Anggaran Kas

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS)/Standard Operating Procedure (SOP)

Tersusunnya SOP pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo


61

Pengelolaan Informasi dan Data 1 keg

1 keg

meningkatkan salah satu sarana informasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang ada pada dinas pekerjaan umum

1 keg

1 keg

meningkatnya aparatur pemerintah dalam kapasitas budaya kerja pada SKPD

40 keg

39 keg

meningkatnya kualitas jalan di kota probolinggo

3 keg

3 keg

meningkatnya kualitas jembatan di kota probolinggo

Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah Pengembangan Budaya Kerja

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pembangunan Jalan

Pembangunan Jembatan

Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah

meningkatnya kualitas bangunan TK dan PAUD yang ada di kota probolinggo

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong

25 keg

25 keg

meningkatnya kualitas saluran drainase dan gorong-gorong di kota probolinggo

2 keg

2 keg

sebagai acuan dalam penentuan standart belanja untuk pembangunan konstruksi bangunan di kota probolinggo

31 keg

31 keg

jalan jalan di kota probolinggo lebih layak pakai

1 keg

1 keg

meningkatnya sarana prasarana dan tersedianya fasilitas pendukung terminal barang di kota probolinggo

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Analisa Standar Belanja

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Terminal Cargo

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran


62

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran 1 keg

meningkatnya kualitas layak fungsi mobil pemadam kebakaran dan juga pembangunan hydrant untuk kemudahan sumber air dalam pemadaman kebakaran di kota probolinggo

12 kali

12 kali

terkendalinya kulitas sumber air untuk pemadaman kebakaran dan ketersediaan alat bantu memadamkan kebakaran seperti tabung pemadam kebakaran

12 kali

12 kali

Penanganan Kondisi Siaga dan Tanggap untuk pencegahan kebakaran di Kota Probolinggo

4 keg

4 keg

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga di kota probolinggo

12 kali

12 kali

terkendalinya kualitas perlengkapan alat bengkel dan alat berat yang sudah ada pada bidang bina marga agar bisa layak fungsi dengan baik

10 keg

10 keg

terkendalinya kualitas jaringan irigasi yang ada di kota probolinggo sehingga selalu dalam keadaan layak fungsi

12 kali

12 kali

terawatnya kondisi saluran sungai yang ada di kota probolinggo sehingga masyarakat dapat menggunakan sungai dengan optimal

2 keg

2 keg

terawatnya kondisi bangunan dan tempat ibadah yang ada di kota probolinggo

1 keg

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-Alat Berat

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai

Program Peningkatan Kualitas Kerukunan Hidup Beragama Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehidupan Beragama

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi


63

Pemberdayaan Penyediaan Jasa Konstruksi (Orang Perseorangan, Badan Usaha)

1 keg

terlaksananya lomba dan pemberdayaan penyedia jasa konstruksi yang ada di kota probolinggo

1 keg

1 keg

terlaksananya pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi serta terlaksananya pelatihan dan konsultasi jasa konstruksi

1 keg

1 keg

terlaksananya pengawasan penyelenggaraan perijinan jasa konstruksi yang ada di Kota probolinggo

1 keg

1 keg

terlaksananya penyusunan dokumen pendataan bangunan gedung di kota probolinggo

1 keg

1 keg

terbangunnya tugu batas kota dan pemberian pemahaman masyarakat dalam pengendalian bangunan terhadap lingkungan

1 keg

1 keg

pemberian rekomendasi pembangunan dan nilai ekonomis suatu bangunan tersebut

1 keg

Program Pengawasan Jasa Kontruksi Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pengawasan terhadap Perijinan Jasa Konstruksi

Program Pengaturan Pembangunan Gedung dan Lingkungan Pendataan Bangunan Gedung

Program Pembinaan Pembangunan Gedung dan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan

Program Pembangunan Gedung dan Lingkungan Penetapan Status Bangunan dan Lingkungan

Program Pengawasan Bangunan Gedung dan Lingkungan Pengawasan dan Penertiban Pembaqngunan, Pemanfaatan dan Pembongkaran Bangunan Gedung

1 keg

1 keg

4 keg

3 keg

terbitnya IMB untuk masyarakat yang bangunannya belum ber IMB dengan subsidi gambar

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Umum serta Pelayanan Publik Pembangunan / Rehabilitasi Fasilitas Umum

terbangunnya dan terawatnya fasilitas umum di kota probolinggo

Program Peningkatan Manajemen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa


64

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 1 keg

1 keg

terselenggaranya pengadaan barang dan jasa pada dinas pekerjaan umum kota probolinggo

1 keg

1 keg

Mempermudah Akses pengelolaan informasi dan data yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo

Program Pengolahan dan Penyajian Data Informasi Penyajian dan Evaluasi Data dan Informasi

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Perumahan

NO

PROGRAM / KEGIATAN


REALISASI

CAPAIAN

TARGET SATUAN

TARGET SATUAN

KINERJA

Program Pengembangan Perumahan Penetapan Kebijakan, Strategu dan Program Perumahan 1 keg

pembangunan perumahan di kota probolinggo lebih terkendali dan tertata dengan baik yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kota probolinggo

3 keg

2 keg

masyarakat miskin dapat terbantu dalam perbaikan rumah agar layak huni serta pemenuhan fasilitas umum pada rusunawa untuk meningkatkan kenyamanan dalam menghuni di rusunawa

1 keg

1 keg

dokumen evaluasi dan pelaporan yang akurat untuk pengendalian program perumahan di kota pobolinggo

1 keg


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Perbaikan Sarana Prasarana Dasar Lingkungan Permukiman

60 keg

60 keg

peningkatan dan pembangunan sarana prasarana dasar lingkungan permukiman


65

Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

4 keg

4 keg

meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perumahan di kota probolinggo

1 keg

terpenuhinya air bersih untuk masyarakat yang membutuhkan di kota probolinggo

1 keg

terpenuhinya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang membutuhkan di kota probolinggo

Program Lingkungan Sehat Perumahan Penyediaan Sarana Air Minum 1 keg


1 keg

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja terhadap Sasaran dan Indikator terhadap Pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016 Urusan Penataan Ruang

NO

PROGRAM / KEGIATAN


REALISASI

CAPAIAN

TARGET SATUAN

TARGET SATUAN

KINERJA

Program Pemanfaatan Ruang Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 keg

1 keg

1 keg

1 keg

Survey dan Pemetaan

Tersusunnya Kebijakan dalam pengendalian dan Pemanfaatan Ruang terpetakannya perumahan dan permukiman di kota probolinggo lebih tertata dengan baik


66

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 1 keg

1 keg

semakin baiknya pemanfaatan tata ruang di kota probolinggo lebih terorganisir sesuai dengan guna dan letak serta status lahan di kota probolinggo

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pelatihan Aparat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 keg

1 keg

Pengawasan Pemanfaatan Ruang 1 keg

1 keg

semakin terlatihnya aparatur pengendalian pemanfaatan ruang di kota probolinggo semakin baiknya pemanfaatan ruang di kota probolinggo dengan lebih dioptimalkan sesuai dengan tata ruang wilayah di kota probolinggo

B. Analisis Capaian Kinerja Setelah diperoleh data hasil pengukuran kinerja, maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap Keg untuk mencapai sasaran. Hasil pengkuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo dapat dilihat pada lampiran formulir Pengukuran Kinerja. Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Berikut ini akan diuraikan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum, dilihat dari masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan. Pada

Capaian

kinerja (performance results)

diatas diketahui beberapa

permasalahan dan solusi daiantaranya sebagai berikut : 1. Penyerapan anggaran pada Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rendah karena pada dasarnya juga dianggarkan untuk penambahan daya dan penambahan beban pembayaran tiap bulan untuk listrik pada DPU tetapi tidak terlaksana karena pihak PLN penambahan daya pada area di DPU sudah penuh. Dan solusinya adalah dianggarkan kembali pada tahun selanjutnya 2.

Penyerapan pada Kegiatan rutin pada UPT Jasa Konstruksi tidak terlaksana maksimal LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

67

karena kurang optimalnya pemanfaatan alat lab jasa konstruksi karena rekomendasi BPK lebih mengarah kepada pihak independen. Solusinya adalah peningkatan efektifitas pada SOTK baru di tahun 2017 3. Terdapat beberapa paket Gagal Lelang karena ada beberapa aspek yang tidak memenuhi pada saat di lelangkan solusinya adalah di anggarkan kembali dan dilelangkan ulang di tahun kemudian 4. Terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncakan tetapi gagal untuk dilaksanakan contohnya seperti pada kegiatan budaya kerja solusinya adalah direncanakan ulang dengan baik sebelum dianggarkan kembali 5. Terdapat permasalahan hanya pada kurangnya penyerapan anggaran akan tetapi pelaksanaan sudah direalisasikan dengan baik hanya ada beberapa kegiatan yang belum terlaksana karena kurangnya waktu pelaksanaan. Solusinya adalah dengan perencanaan dalam penyerapan anggaran dengan baik yang sesuai dengan peruntukannya dengan mematangkan waktu pelaksanaan agar penyerapan dapat terealisasi dengan maksimal 6. Pelaksanaan pada kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategu dan Program Perumahan tidak jadi terealisasi karena untuk pembentukan tim tidak terlaksana dan pendataan tidak dilaksanakan karena kurangnya waktu pelaksanaan pada PAK 2016. solusinya adalah pelaksanaan kegiatan untuk pendataan dan honor tim harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik 7. Pelaksanaan kegiatan untuk beberapa paket kegiatan contohnya pembuatan pondasi untuk rusunawa baru tidak terealisasi karena ada terkendala di lapangan dan kurangnya waktu pelaksanaan. Solusinya adalah pelaksanaan harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. 8. Penyerapan Anggaran pada Kegiatan Penyediaan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin Pelaksanaan tidak teralisasi karena SILPA DAK untuk penentuan hibah masih terkendala lokasi, waktu pelaksanaan dan badan hukum. Solusinya adalah dengan pelaksanaannya menggunakan mekanisme yang lebih baik. 9. pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tidak optimal karena sosialisasi untuk kebijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang belum terlaksana sepenuhnya. Solusinya dengan mempercepat pelaksanaan kegiatan agar LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo | DAFTAR ISI

68

terlaksana dengan baik 10. permasalahan pada kegiatan yang lainnya hanya pada kurangnya penyerapan anggaran akan tetapi pelaksanaan sudah direalisasikan dengan baik. Solusinya adalah dengan perencanaan dalam penyerapan anggaran dengan baik agar penyerapan dapat terealisasi dengan maksimal


69

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum

Kota Probolinggo

Tahun

2016 merupakan bentuk pelaporan dan

pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atas pengelolaan sumber daya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang diterima. LAKIP melaporkan capaian kinerja (performance results) sesuai rencana kinerja (performance plan) dan Arah Kebijakan Umum Pelaksanaan APBD Tahun 2016 sehingga dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan perencanaan tahun ke depannya. LAKIP ini akan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Oleh karena itu LAKIP ini diharapkan dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik dan profesional sehingga dari nilai capaian kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan manfaat yang sangat berguna sebagaimana visi dan misi organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo. LAKIP ini mungkin belum dapat mencapai hasil yang optimal dibandingkan tujuan utamanya, LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo Tahun 2015 merupakan tahun ketiga perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 namun dengan selesainya penyusunan laporan ini diharapkan dapat lebih memahami

tentang

rencana

strategis

selama

5

(lima)

tahun

ke

depan

serta

pengembangannya di masa yang akan datang. Mendorong tindakan perbaikan terusmenerus dalam pencapaian kinerja terutama dalam pelayanan yang berkualitas efektif dan efisien.


70

A. Latar Belakang. LAKIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Probolinggo BAB I 1

Recommend Documents