A.
DASAR-DASAR KEBIJAKAN TENTANG KEUANGAN 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tanggal 5 April 2003, tentang Keuangan Negara. 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004, tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tanggal 19 Januari 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tanggal 3 April 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 5. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006, tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 6. Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, tanggal 5 Agustus 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Kep-547/KMK.O4/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan tertentu dan Instansi Pemerintah tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM. 8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.O4/2000,tentang Tata Cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPNBM oleh Pemungut Pajak. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005, tanggal 16 Nopember 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Depkes. 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK/06/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.O6/2005 tanggal 27 Desember 2005,tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tanggal 08 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 24/PB/2006 tanggal 31 Mei tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
B. Penjelasan tentang istilah-istilah keuangan 1. Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember; 2. Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pembayaran dalam pembiayaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah; 3. Dokumen pelaksanaan anggaran lainnya adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dipersamakan dengan DIPA dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan sebagai Bendahara umum Negara. 4. Bagian Anggaran adalah bentuk pengalokasian anggaran Negara yang didasarkan atas unit organisasi pemerintahan (kementerian Negara/Lembaga) atau fungsi tertentu. 5. Pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban; 6. Tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 7. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Menteri/Pimpinan Lembaga atau kuasanya yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 8. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia(BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 9. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satker Kementerian Negara/Lembaga. 10. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat / diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. 12. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA Atau dokumen lain yang disamakan. 13. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) adalah surat perintah membayar yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada : a. Pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan; b. Bendahara Pengeluaran untuk Belanja Non Pegawai. c. Bendahara Gaji untuk Belanja Pegawai 14. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dengan membebani DIPA yang dananya dipergunakan untuk menggantikan Uang Persediaan yang telah dipakai. 15. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu Uang Persediaan yang ditetapkan. 16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 17. Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan bendahara pengeluaran hanya untuk membayar kegiatan operasional kantor seharihari yang tidah dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 18. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. 19. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan membebani MAK transito.
20. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM-GUP Nihil yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN. 21. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang selanjutnya disebut SKPP adalah surat keterangan tentang terhitung mulai bulan dihentikan pembayaran yang dibuat/dikeluarkan oleh Pengguna Aggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan oleh KementrianNegara/Lembaga atau satuan kerja dan disahkan oleh KPPN setempat. 22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu. 23. Pemegang Uang Muka yang selanjutnya disebut PUM adalah pejabat pembantu bendahara pengeluaran. 24. Pembuat Daftar Gaji yang selanjutnya disebut PDG adalah petugas yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk membuat dan menatausahakan daftar gaji satuan kerja yang bersangkutan. 25. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun; 26. Arsip data komputer, yang selanjutnya disebut ADK adalah arsip data berupa disket atau media penyimpangan digital lainnya yang berisikan data transaksi, data buku besar dan/atau data lainnya; 27. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 28. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Neraca,dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai; 29. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut SAPP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat;
30. Sistem Akuntansi Pusat, yang selanjutnya disebut SiAP,adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan pada Kementrian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; 31. Sistem Akuntansi Umum, yang selanjutnya disebut SAU, adalah sub SiAP yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca; 32. Sistem Akuntansi Instansi, yang selanjutnya disebut SAI, adalah serangkaian prosedur manual yang terkomputrisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga; 33. Unit Akuntansi Instansi (SAI) adalah unit organisasi kementerian Negara/ lembaga yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang; 34. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut UAKPA, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja 35. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPA-E1, adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan, baik keuangan maupun barang seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya; 36. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I, yang selanjutnya disebut UAPPB-E1, adalah unit akuntansi BMN pada tingkat Eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan laporan BMN dari UAPPB-W, dan UAKPB yang langsung berada dibawahnya yang penanggung jawabnya adalah pejabat Eselon I; 37. Sistem Akuntansi Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut SABMN, adalah sub sistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan menejerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 38. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disebut UAKPB, adalah satuan kerja/kuasa pengguna barang yang memiliki wewenang mengurus dan atau menggunakan Barang Milik Negara (BMN);
39. UAPPA-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah Provinsi yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan alokasi dana dekonsentrasi di wilayah kerjanya; 40. UAPPA-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan dari seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya; 41. UAPPB-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan Barang Milik Negara (BMN) dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang mendapatkan alokasi dana tugas pembantuan di wilayah kerjanya; 42. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; 43. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 44. Pejabat Pembuat Komitmen diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD. 45. Bendahara Pengeluaran (BP) diangkat dengan surat keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD.
