"
:2.1
8J~~~rgo~Q1~ C2Y6akota~
.
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAEfAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR
20 TAHUN 2008 "
TENTANG
'.
PEMBAYARAN G!\JI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 670 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran' Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peme~ntah Daerah Khusus Ibukota Ja~ arta, sistem pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pernerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dilaksanakan melalui Bank DKI; b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepegawaian, sistem pembayaran gaji sesuai Keputusan Gubernur Nomor 670 Tahun 1996 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu lJiperluas pengaturannya pada pembayaran gaji dan tambahan penghasilan balli Pegawai Negeri Sipii, Calon Pegawai Negeri, Pegawai Tidak tetap dan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pelaksanaannya lebih lanjut diatur dengan Peraturan Gubernur; c. baltwa berdasarkan pertimbangan ~ebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapk1jn Peraturan Gubernur tentang Pel)1bayaran Gaji dan Tambahan Perlghasllan Pegawal NegenSlpll, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Penslunan Pegawai. it
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentarig Pensiun Pegawai dan Pensiun JaRda/Duda Pegawai; 1: <
~
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Un jang-Undang Nomer 28 Tahun .'1999 tentang Penyelenggaraan Ne\jara yang Bersih dan Bebas dari .Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 4. Undang-Undang Nemer Ke'Jangan Negara;
17 TahU;n
2003
tentang
Pengelolaan
"
"
"
2
~"i
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peratllran Perundang-undangan;
,
7. Undahg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerclr; ;~ 8. Undarjg-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provirisi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 1 .;
9. Per
-
~
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Oaerah, Khusus Ibukota Jakarta dari Peru~ahaan Oaerah (PO) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus!bukota Jakarta; j
14. Perat'Jran Daerah Nomor 3 Tahun 2.001 tentang Bentuk Susunan Orgar1isasi dan Tata Ke~a Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15. PeratJran Daerah Nomor 5 Tahun',2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Peng!1argaan Menunaikan Ibadah Haji Bagi Pegawai Negeri Sipil di Ling~ungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Peraluran Gubernur Nomor 64 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Teladan Kepada Pegawai Negeri· Sipil Pemerintah Provit\si , Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 19. Peraturan Gubernur Nomor 30 Tah!Jn 2007 tentang Pemberian Tunjcngan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Galon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provlnsl Daerah Khusus Ibukcta Jakarta; . 20. Peraluran Gubernur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunji'ngan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3
21. Keputusan Gubernur Nornor 159/2000 tentang Tata Cara Pemberian Peng~asilan Bagi pegawai Negeri Sipl'l Yang Cacat atau Tewas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 22. Keputusan Gubernur Nomor 60/2002 ·tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Kepu\usan Gubernur Nomor 40/2003 tentang Pemberian Pengtiargaan Kepada Pegawai N'~geri Sipil di Lingkungan Pem",rintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Mempunyai Masa Kerja, 15 Tahun, 20 '1;ahun dan 30 Tahun atau lebih pad a ,':lemerintat) Propinsi Daerah Khu5us Ibukota Jakarta; (
":i
24. Kepulusan Gubernur Nomor 108 Tah.un 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan ?:an Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraluran Gubernur Nomor 37 Tahun 2007; 25. Kepu,tusan Gubernur Nomor 722/2003 ~entang Ketentuan Pemberian Pengilargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daera~ Khusus Ibukota Jakarta; 26. Kepu\usan Gubernur Nomor 877/2003 tentang Ketentuan Pemberian Hadiah Uang Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Memperoleh Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Dari Presiden Repu.blik Indonesia; '~ 27. Keputusan Gubernur Nomor 2087/2003 tentang Penyertaan Eselon
Jabal3n Bagi Kepala Subbagian/Kepala Subbidang Pada Kantor Prop~,si, Kepala Subbagian/Kepala Seksi pad a Kantor Kotamadya dan Kepala Sub/Seksi Dinas Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart~;
28. Keputusan Gubernur Nomor 8/2004;. tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukqta Jakarta; 29, Kepulusan Gubernur Nomor 62/2004 tentan9 Petunjuk Pelaksfmaan Keputusan Gubernur Nomor 8 Tah'un 2004 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerinlah Propinsi Daerah \' Khusus Ibukota Jakarta; -
30. Keputusan Gubernur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusos Bagi Pegawai Negeri Sipil Yarg Mempunyai Tugas tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 31. Kepu,tusan Gubernur Nomor 246,1/2004 tentang Pemberian peng'nargaan Berupa Piagam dan B~sarnya Hadiah Uang Kepada Pen~iunan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda dl Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; ,
4
i
32. Keput'Jsan Gubernur Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada . Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Provinsi Daera~ Khusus Ibukota Jakarta;
di
33. Keputusan
Gubernur Nomor 2029/2006 tentang Pemberian Tunjangan Tewas Kepada Pegawai T,idak Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaka'rta Yang Tewas Dalam dan Karen,a Menjalankan Tugas; ,. 34. Keputusan Gubernur Nomor 719/2007 tentang Penunjukan bank Sebanai Tempat Penyimpanan Rekening Giro/Deposito dan PemtiLkaan Rekening Giro Kas DaeJah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. " .'
Menetapkan
MEMUTUSKAN •
,;
PERATURAN GUBERNUR TENTANG 'PEMBAYARAN GAJI DAN TAM BAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWj,1 NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI. BAB I KETENTUAN UMUM .;1
Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernurini yang dimaksudkan dengan. I:'
1.
Daer~h ,
adalah Provinsi Daerah KhusuS;. Ibukota Jakarta. ;f'
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat, Pemerintah P~ovinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gube;nur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota , Jakarta.
"
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris D:~erah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provin.si Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangar Sekretariat Daerah Provinsi Daer'.Ih Khusus Ibukota Jakarta.' 7. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkal KPKD adalah Kantor Perbendaharai3n dan Kas Daerah Provinsl Daer:ilh Khusus Ibukota Jakarta.
.. 5
8. Kantor Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat KPTI adalah Kantor Pengelola Teknologi Informasi Provinsi Daerah Khusu,s Ibukota Jakarta. I 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjulnya disingkal SKPD adalah Satuan Ke~a Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. I
10. Unit i<erja Perangkat Daerah yang ''selanjutnya disingkat UKPD adala~ bagian atau sub ordinat dari SKPD. ~
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Peg~tvai Negeri Sipil lainnya, yang tercatat dan bekerja/bMugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pernerintah Daerah. :;
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selarijutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipi! Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang tercatat dan beke~alberfugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pemerintah Daerah. 13. Pegawai Tidak Tetap yang selanjlltnya disingkat PIT adalah Pegawai yang diangkat oleh Gubernu'r atau pejabat yang ditunjuk untuk jangka waktu tertentu guna mel
, ,
14. Pens~unan Pegawai ad.alah Pensiuna~ Pegawai Daerah termasuk janda. .. duda atau yatim/piatu pensiunan pegawai daerah, 15. Gaji ~alah seluruh penghasilan yang ~iterima PNS. CPNS, PIT dan Pensiunan Pegawai berdasarkan dciftar dan/atau tercatat dalam daftar gaji. 16. Tambahan Penghasilan adalah seluruh tunjangan dan/atau penghargaan dalam bentuk uang yang' diberikan Pemerintah Daerah kepana PNS. CPNS, PIT dan Pensiunan Pegawai yang ditetapkan Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gajl.
17. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah doku(11en yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegialan sebagai dasar penerbilan SPF. 18. Sural, Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawa~ atas pelaksanaan kegiatan/b,~ndahara pengeluaran untuk menQajukan permintaan pembayaran. ,
• 19. Surat Perintah Membayar Giro yang selanjutnya disingkat SPMG adalah dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran.
20. Potollgan gaji adalah polongan yang 'dikenakan terhadap gaji PNS, CPN" dan PIT secara sah berdasarkan ketentuan peraturan peru0dang-undangan.
','
6
BAB II MAKSUO DAN TUJUAN Pasal 2 Penyusupan pengaturan mengenai pemhayaran gaji dan tambahan penghasi!an dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan ken\'amanan dalam penerimaannya oleh PNS, CPNS, PIT dan Pensiuna.n Pegawai Pemerintah Oaerah yang bertujuan untuk :
'.'
a. meningkatkan pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien; b. mewujudkan kepastian dan tertib pembayaran serta 'penerimaan; c. memudahkan pengendalian dan pengawasan; dan d. menc:'Jtakan sinergitas kesejahteraan :pegawai dengan pelayanan jasa p~rbankan, baik konvensional maLjpun syariah, BAB III RUANG lINGKUP Pasal 3 (1) Pemb'3yaran gaji dan tambahan penghasilan kepada PNS, CPNS, PIT dan Pensiunan Pegawai Pemeri~tah Oaerah dilakukan melalui .• sistem transfer Bank OK!. (2) Untuk pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ' pada ayat (1), terdiri dari. a. Tunjangan Kesra; b. Tunjangan Periingkatan Penghasilar'!; c. Tunjangan Khusus kepada pegawai yang mempunyal tugas tertentu; d. Tctnjangan Khusus kepada SKPO/UKPO tertentu; e. Tunjangan Penyetaraan Eselon; f.
Tunjangan Transpor Pejabat;
g. Tunjangan Perbaikan Mutu Beras; h. Tunjangan Tewas kepada PTT; I.
Penghargaan Pensiun, Masa Kerja; Satya Lencana Karya Satya, Jabatan, Pegawai Teladan, Ibadah:Haji, cacat atau Tewas; dan , .,
J,
T~mbahan penghasilan lainnya ya~g ditetapkan sesuai ketentuan
pe'raturan perundang-undangan. Pasal 4
' ,j
•
(1) Pembayaran gaji dan tambahan pengnasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Bank OKI secar"! langsung kepada PNS'. CPNS PIT dan PensiunarJ'. Pegawai melalui rekening tabu~gan yang terdapat di Bank OK!. ., (2) Pemhayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pembayaran lunai melalui kanlor Bank OK!.
7
BAB IV KEWAJIBAN. Pasal 5 Dalam rf.ngka melakukan pembayaran gaJi dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 aya\ (1), BKD berkewajiban untuk : a. memproses perubahan daftar gaji '~an tambahan penghasilan berdasarkan bukti-buklildokumen yang sah yang disampaikan oleh pengelola kepegawaian SKPD; . b. menglJpdate/menginput hasil perubahan daftar gaji dan tambahan pengi·;asilan termasuk nomor rekening tabungan gaji ke dalam Sistern Informasi Manajemen Kepegawaian , (SIMPEG)·' c. menerima cetakan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelenukapannya termasuk daftar potongan wajib dari KPTI; d. mendistribusikan daftar gaji dan tambahan penghasilan beserta kelenukapannya sebagaimana dimak'sud pad a huruf c kepada bendahara SKPD/UKPD; dan J
e. memberikan keterangan pada daftar gaji dan tambahan penghasilan yang ~idak dapat disampaikan KPTI kepada Bank DKI sebagaimana dimaKsud pada Pasal4 ayat (2). L Pasal 6 Dalam melakukan pembayaran gaji ·dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), KPTI berkewajiban untuk: .
,. '-
a. meno3tak dan menyampaikan daftar gaji dan tambahan penghasilan yang diproses KPTI kepada BKD; dan b. secar2 soft copy KPTI menyampaiklm daftar gaji dan tambahan pengl1asilan yang akan dibayarkan kepada Bank DK!. ,.,
Pasal 7
Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tambah an penghasilan sebagair,lana dimaksud dalam Pasal' 3 ayat (1), SKPD/UKPD berkewa]lban untuk : .,;. r;
a. menyampaikan bukti sah mutasi data kepegawaian kepada BKD untuk perubahan data daftar gaji dan tambahan penghasilan; b. menyampaikan PPK kepada Biro Keuang an : c. mengambil SPD gaji dan tambahan pe\lghasilan dari Biro Keuangan; d. men"liti daftar gaji dan tambahan penghasilan da~ melaporkan hasil penelitian daftar gaji dan tambahan penghasilan yang akan dipernitungkan pada bulan berikutnya ke BKD;
'.,
8
, e. mengirim dan menandatangani daftar gaji dan tambahan penghasilan kepada KPKO;
f.
Biro-Biro mengajukan SPP gaji dan tambahan pengnasilan kepada Biro Keuangan;
g. Biro d:~euangan mengajukan SPP global dengan potongan wajib kepa a KPKO; h. mengajukan SPP dan jumlah potongan wajib kepada KPKO; dan mengambil SPMG gaji dan tambahan' penghasilan sesuai SPP ke KPKO.
I.
Pasal 8 Oalam melakukan pembayaran gaji .can tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),. Biro Keuangan ., berkewajiban untuk : '. a. menerima, meneliti dan mengumpulkan data PPK SKPO; b. menerbitkan SPO berdasarkan PPK SK'pO; c. meml:;ukukan SPO setiap SKPO;' d. mendistribusikan SPO kepada bendahara SKPO;
,
e. menerima dan menghimpun SPP dari SKPO Biro-Biro'' ,
f.
mengirimkan SPP global Biro-Biro kepada KPKO; dan
.
~.,
"
g. menerima laporan gaji dan tambahan penghasilan .
.' Pasal 9 " '.
Oalam melakukan pembayaran gaji 'dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), KPKO berkewajiban untuk: a. menerima dan meneliti SPP dari SKPO; b. menguji dan memproses SPP menjadi'SPMG; c. memLJukukan SPMG SKPO; dan d. menyampaikan giro pada SPM ke Bank OKI sebagai alat pemir,dahbukuan dana dari rekening Kas Oaerah ke rekening bend
9
, e. memb,ayarkan gaji dan tambahan penghasilan sesuai dengan daftar yang dltenma melalUl nomoI' rekening setiap PNS, CPNS, PIT dan PenSIUnan Pegawai pada Bank DKI ; dan f.
menelima komplain dari PNS, CPNS, PIT, Pensiunan Pegawai apabila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambaha'n penghasilan. I,
Pasal 11
Dalam melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Bendahara SKPD/UKPD berkewaj;ban untuk : " a. melakukan pemindahbukuan dana gajf dan tambahan penghasilan PNS, CPNS, PIT, Pensiunan Pegawai kepada Bank DKI dalam waktu dan jumlah uang yang sam a sebagaimana diterima dar; KPKD untuk' dibayarkan kepada setiap rekening PNS, CPNS, PIT, Pensiunan Pegawai; b. mene 'ima, melanjutkan dan menyelesaikan komplain dari PNS, CPNS, PIT, Pensiunan pegawai ap'lbila terjadi kekeliruan dalam transfer gaji dan tambahan penghasilan ;kepada Bank DKI; dan c. meny'mpan bukti daftar gaji dan tambahan penghasilan PNS, CPNS dan P,IT sebagai bukti tanda pembayaran dari Bank DK!. Pasal 12 Dalam rangka melakukan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PNS, CPNS, PIT, dan Pensiunan Pegawai berkewajiban untuk: . a. mem~juka rekening tabungan di Bank
O,KI;
b. memberitahukan nomer rek-ening tatiungan di Bank DKI kepada bendahara SKPD/UKPD; dan c. melapor kepada bendahara SKPD/UKPD apabila terdapat kekeliruan dalam pembayaran. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembayaran gaji dan tarr.bahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasa112 diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB V': MONITORING DAN EVALUASI Pasal 14 (1) Moni,l:Jring dan evaluasi pelaksanaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS, CPNS, PIT dan Pel;lslunan Pegawal melalUl Bank OKI Gilaksanakan oleh BKD. 'i (2) Dalar., melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dima.l;sud pada ayat (1), BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
.,
· ..
'
10 'i
BAB VI PELAPORAN Pasal 15 ,., (1) BKD melaporkan hasH monitoring .~an evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (2) Masinij-masing SKPD/UKPD melaporkan kepada Gubernur melalui BKO ~apabila terdapat kendala dan permasalahan pelaksanaan pembilyaran gaji dan tambahan penghasilan melalui Bank OK!. (3) Bank OKI melaporkan kepada Gubernur melalui BKD apabila terdar-at kendala dan permasalahan pelaksanaan pembayaran gajl dan tambahan penghasilan, ,',
(4) Biro I:euangan, KPTI dan BKD melaporkan kepada Gubernur melalui BKO apabila terdapat dan permasalahan pelaksanaan pembayaran gaji dun tambahan penghasilan melalui Bank DK!. '
BAB VII ,
"
PEMBIAYAAN 'J
Pasal 16 Segal a biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD) Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran BKD. '
t,
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 ','. (1) PNS" dan CPNS dapat memanfaatkan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan melalui bank OKI untuk pelaksanaan Tabuflgan Haji dan Umroh.
.,
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan gaji dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud p~da ayat (1) akan d.iatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara BKO, '~antor Urusan haJI dan Bank OK!.
BAB IX
."
KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18
'.
Pada saat diberlakukannya Peratur~n Gubernur 1m, seluruh Peraturan/Keputusan Gubernur dan/atau peraturan pelaksanaanltekms pembayaran gaji dan tambahan pen~hasllan maslh tetap berlaku sepanja"g tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur 1m.
11
,
"
Pasal 19 Seluruh Peraturan/Keputusan Gubernur dan/atau peraturan pelaksanaanl teknis pembayaran 9aji dan tambahan penghasilan PNS, CPNS, PlT dan Pensiunan Pegawai disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) ta,Run terhitung sejak Peraturan .. Gubernur ini mulai berlaku.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 ' I
" Pad a sailt Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 6'70 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil di Ungkungan Pemerintah Daerah Khusus IIJukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Gubernur. ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. '.
Agar setie'p orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah I<:husus Ibukota Jakarta. ;; I
Ditetapkan di Jakarta .j'da tanggal '21 Februari 2008 {GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS / IBUK TA JAKARTA, .'
o Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 2008 SEKRETARIS DAERAH PR VINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA KA TA,
RITOLA T MAYA NIP 1400 165'7
",
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 21.
