KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI Nomor : 34/KP/II/80 TENTANG PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEWA BELI (HIRE PURCHASE) JUAL BELI DENGAN ANGSURAN, DAN SEWA (RENTNG) MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERSAI Menimbang : a. bahwa berbagai variasi system pemasaran barang telah tumbuh dalam dunia usaha Indonesia sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya; b. bahwa variasi system pemasaran dengan cara sewa beli (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (rentng), perlu dibina dan diarahkan; c. bahwa untuk pembinaan dan pengarahan tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang perizinan kegiatan usaha sewa beli (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (rentng); Mengingat :
1. Bedrijfsreglementeerings Ordonnantie 1934 (Stbl. 1938 No.86); 2. Undang-undang No.6 Tahun 1968 (LN 1968 No.33) jo. Undang-undang No.12 Tahun 1970 (LN 1970 No.47) Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957 (LN 1957 No.7) jo. No.53 Tahun 1957 (LN 1957 No.150) Tentang Penyaluran Perusahaan; 4. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 (LN 1977 No.60) Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan; 5. Keputusan Presiden R.I. No.44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 6. Keputusan Presiden R.I. No.45 Tahun 1974 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. No. 47 tahun 1979; 7. Keputusan Presiden R.I. No.59/M Tahun 1978 Tentang Pembekuan Kabinet Pembangunan III;
8. Keputusan Bersama Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. 2077/M-Perind. tanggal 3 September 1957 2430/M-Perdag. Tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Perindustrian dan Bidang Perdagangan serta Wajib Bayar Biaya Administrasi; 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan No. 56 Tahun 1971. tanggal 19 Mei 1971 103/A/Kp/V/71. Tentang Ketentuan-ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 92 Tahun 1979. tanggal 23 Mei 1979; 409/KPB/V/1979. 10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. Kep. 122/MK/2/1974 32/M/SK/2/74. 30/Kpb/I/1974 tanggal 7 Pebruari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing; 11. Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M Tahun 1959 tanggal 8 Januari 1959 tentang Pendaftaran Perusahaan Dagang Nasional dan Wajib Bayar Uang Jaminan dan Biaya Adminitrasi; 12. Keputusan Menteri Perdagangan No.03/Kp/I/74 tanggal 8 Januari 1974 tentang Penetapan Kembali Golongan Usaha Perdagangan dan Perubahan Tarif Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan Perdagangan/Jasa; 13. Keputusan Menteri Perdagangan No.110/Kp/V/75 tanggal 29 Mei 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan; 14. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.428/Kp/VI/79 tanggal 11 Juni 1979 tentang Ketentuan Perizinan di Bidang Usaha Perdagangan; 15. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.721/Kp/XII/79 tanggal 31 Desember 1979 tentang Tata Cara Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 16. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No.04/Kp/I/1980 tanggal 7 Januari 1980 tentang Ketentuan Golongan Usaha, Uang Jaminan dan Biaya Administrasi Perusahaan.;
Memperhatikan : Surat-surat Menteri Keuangan No. S.90/MK.011/1979 tanggal 2 Januari 1979 dan No. 390/MK.011/1979 tanggal 19 Mei 1979. MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI TENTANG PERIZINAN KEGIATAN USAHA SEWA BELI (HIRE PURCHASE), JUAL BELI DENGAN ANGSURAN DAN SEWA (RENTING). BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan : a. Sewa beli (Hire Purchase) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual; b. Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli; c. Sewa (renting) adalah kegiatan dagang di bidang sewa menyewa atas barang, dimana hak milik atas barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang; d. Izin Usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi kepada perusahaan untuk melakukan salah satu kegiatan usaha, yaitu sewa beli (hire purchase) atau jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting). e. Menteri adalah Menteri Perdagangan dan Koperasi. Pasal 2 (1)
Barang-barang yang boleh disewa belikan (hire purchase), dan dijual belikan dengan angsuran adalah semua barang niaga tahan lama yang baru dan tidak mengalami perubahan teknis, baik berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu;
(2)
Barang-barang yang boleh disewakan (renting) adalah semua barang niaga tahan lama dan yang tidak mengalami perubahan teknis, baik yang berasal dari hasil produksi sendiri ataupun hasil produksi/perakitan (assembling) lainnya di dalam negeri, kecuali apabila produksi dalam negeri belum memungkinkan untuk itu;
(3)
Pengecualian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
BAB II PERUSAHAAN SEWA BELI (HIRE PURCHASE), JUAL BELI DENGAN ANGSURAN, DAN SEWA (RENTING) Pasal 3 (1)
Kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting), hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan nasional;
(2)
Untuk melakukan kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting), perusahaan yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) di atas wajib memiliki izin usaha, dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.
BAB III SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN USAHA Pasal 4 (1)
Untuk dapat memiliki izin usaha, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib mengajukan permohonan izin usaha sesuai dengan ketentuan dalam BAB IV serta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat (2) pasal ini.
(2)
Persyaratan sebgaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (1) tersebut adalah sebagai berikut : a. Permohonan izin harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan; b. Permohonan harus menentukan salah satu kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), atau jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting) sebagai kegiatan usahanya; c. Perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; d. Modal perusahaan saham perusahaan seluruhnya dimiliki WNI; e. Direksi/Penanggungjawab perusahaan dan seluruh pengurus perusahaan adalah WNI; f. Modal yang disetor sedikitnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
g. Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas; h. Perusahaan mempekerjakan sedikitnya seorang tenaga ahli di bidang usahanya; i.
Tidak mempekerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga negara asing, kecuali atas rekomendasi Menteri atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
j.
Mempunyai rencana kerja sedikitnya untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun;
k. Dalam hal diperlukan adanya asuransi, maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi nasional yang berkedudukan di Indonesia.
BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN IZIN USAHA Pasal 5 (1)
Permohonan untuk memperoleh izin usaha diajukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri melalui Kantor Wilayah Perdagangan di tempat kedudukan Kantor tetap perusahaan dengan mengisi surat permohonan yang contohnya terlampir pada Keputusan ini;
(2)
Permohonan dilengkapi dengan : a. Akta Notaris tentang pendirian perusahaan; b. Bagan organisasi, serta nama pimpinan dan tenaga-tenaga teknis, masing-masing disertai riwayat hidup; c. Referensi Bank; d. Bagi perusahaan yang telah melakukan kegiatan usaha dilengkapi pula dengan : 1. Neraca perusahaan tahun terakhir yang disusun oleh Akuntan Publik yang terdaftar; 2. Surat keterangan pajak yang menyatakan pelunasan pajak negara yang terhutang. Pasal 6
(1) Kantor Wilayah Perdagangan setempat yang menerima pengajuan permohonan tersebut dalam pasal 5 ayat (1) meneliti kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), dan selanjutnya meneruskannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri; (2) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya memberi Surat Izin Usaha.
BAB V IZIN USAHA DAN MASA BERLAKUNYA Pasal 7 (1)
Menteri untuk keperluan pemberian Surat Izin Usaha melimpahkan wewenangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
(2)
Surat izin Usaha memuat hal-hal sebagai berikut : a. Nama perusahaan; b. Alamat perusahaan; c. Nama pimpinan perusahaan; d. Kegiatan bidang usaha; e. Batas waktu berlakunya izin usaha; f. Kewajiban-kewajiban perusahaan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(3)
Izin usaha diberikan hanya untuk salah satu kegiatan usaha, yaitu sewa beli (hire purchase), atau jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting);
(4)
Izin usaha diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal dikeluarkannya, dan dapat diperpanjang lagi setelah berakhirnya jangka waktu itu.
BAB VI KEWAJIBAN PERUSAHAAN Pasal 8 Perusahaan sewa beli (hire purchase), jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting) yang telah diberikan izin usaha berkewajiban : 1. Menyampaikan laporan tahunan tentang realisasi kegiatan usahanya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Perdagangan setempat; 2. Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Perdagangan, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Kantor Cabang, tentang pembukaan setiap Kantor Cabangnya; 3. Melaksanakan segala peraturan yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Koperasi di bidang kegiatan usaha sewa beli (hire purchase) jual beli dengan angsuran, dan sewa (renting).
BAB VII SANKSI-SANKSI Pasal 9 (1) Izin usaha dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya apabila ternyata hahwa perusahaan yang telah diberi izin usaha tidak memenuhi kewajiban seperti yang tercantum dalam pasal 8 Keputusan ini, setelah diberikan peringatan kepada perusahaaqn yang bersangkutan sebanyak 3 (tiga) kali; (2) Atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usaha dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku. BAB VIII PERATURAN - PERALIHAN
Pasal 10 Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang pada waktu ditetapkannya keputusan ini telah menja!ankan kegiatan usaha sewa beli (hire purchase), atau jual beli dengan angsuran, atau sewa (renting) wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan pada Keputusun ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Keputusan ini. BAB IX PENUTUP
Pasal 11 Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan No.
kep. 122/MK/2/1974 32/M/SK/2/74 30/Kpb./l/74
tentang perizinan usaha Leasing dikecualikan dari Keputusan perizinan dalam Keputusan ini. Pasal 12 Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusin ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Pada tanggal
: JAKARTA : 1 Pebruari 1980
MENTERI PERDAGANGAN DAN KOPERASI RADIUS PRAWIRO
Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Bapak Presiden R.I (sebagai laporan); 2. Sdr. Menteri Koordinator EKUIN/Ketua BAPPENAS; 3. Sdr. Para Menteri Kabinet Pembangunan III; 4. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara; 5. Sdr. Gubernur Bank Indonesia; 6. Sdr. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal; 7. Sdr. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal di lingkungan Depdagkop; 8. Sdr. Kepala Balitbang dan Kepala BPEN Depdagkop; 9. Sdr. Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Direktur Lembaga dan para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal di lingkungan Depdagkop; 10. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Perdagangan seluruh Indonesia; 11. Sdr. Kepala Kantor Koperasi seluruh Indonesia;
