7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Daerah Aliran Sungai 2.1.1.1 Definisi Daerah Aliran Sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofosik dan sosial (human systems) yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain (Dharmawan et al. 2005). Menurut Manan (1976) sebagaimana dikutip Dharmawan et al. (2005), DAS didefinisikasn sebagai bentang lahan yang dibatasi oleh topografi pemisah aliran (topographic divide), yaitu punggung bukit atau gunung yang menangkap curah hujan, menyimpan dan kemudian mengalirkannya melalui saluran-saluran pengaliran ke suatu titik (outlet) yang umumnya berada di muara sungai biasa atau danau. Menurut Kartodihardjo et al. (2004), definisi DAS dari sudut pandang institusi bukan menunjuk pada hak-hak terhadap sumberdaya di dalam DAS, batas yurisdiksi pihak-pihak yang berada dalam DAS maupun bentuk-bentuk aturan perwakilan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan seputar caracara yang digunakan (teknologi), melainkan bagaimana para pihak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mewujudkan aturan main diantara mereka, termasuk kesepakatan dalam penggunaan teknologi itu sendiri, sehingga masing-masing pihak mempunyai kepastian hubungan yang
sejalan dengan
tujuan yang telah ditetapkan. Pendefinisian DAS dalam konsep daur hidrologi sangat diperlukan terutama untuk melihat masukan berupa curah hujan yang selanjutnya didistribusikan melalui beberapa cara. Chay Asdak (2002) sebagaimana dikutip Dephut (2003c), menjelaskan konsep daur hidrologi DAS bahwa air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi dan air infiltrasi, yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran. Komponen-komponen utama ekosistem DAS, terdiri dari: manusia, hewan,
vegetasi,
tanah,
iklim,
dan
air.
Masing-masing
komponen
8
tersebut memiliki sifat yang khas dan keberadaannya tidak berdiri sendiri, namun berhubungan dengan komponen lainnya membentuk kesatuan sistem ekologis (ekosistem). Manusia memegang peranan yang penting dan dominan dalam mempengaruhi kualitas suatu DAS. Gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem akan dirasakan oleh komponen lainnya dengan sifat dampak yang berantai. Keseimbangan ekosistem akan terjamin apabila kondisi hubungan timbal balik antar komponen berjalan dengan baik dan optimal.
2.1.1.2 Kesatuan dan Fungsi Daerah Aliran Sungai Fungsi hidrologis DAS sangat dipengaruhi jumlah curah hujan yang diterima, geologi yang mendasari dan bentuk lahan. Fungsi hidrologis yang dimaksud termasuk kapasitas DAS menurut Farida et al. (2005) untuk: (1) mengalirkan air; (2) menyangga kejadian puncak hujan; (3) melepas air secara bertahap; (4) memelihara kualitas air; dan (5) mengurangi pembuangan massa (seperti tanah longsor). Aktivitas yang mempengaruhi komponen DAS di bagian hulu akan mempengaruhi kondisi DAS bagian tengah dan hilir. Batas DAS secara administratif hanya dapat tercakup dalam satu kabupaten hingga melintas batas provinsi dan negara. Suatu DAS yang sangat luas dapat terdiri dari beberapa sub DAS yang kemudian dapat dikelompokkan lagi menjadi DAS bagian hulu, DAS bagian tengah dan DAS bagian hilir (Dephut 2003 c). Fungsi dari setiap sub DAS tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, DAS bagian hulu dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah dengan lanskap pegunungan dengan variasi topografi, mempunyai curah hujan yang tinggi dan sebagai daerah konservasi untuk mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegradasi. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen sistem aliran airnya. Kedua, DAS bagian tengah didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial
9
dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. Ketiga, DAS bagian hilir didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. Bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan yang relatif landai dengan curah hujan yang lebih rendah. Semakin ke hilir, mutu air, kontinuitas, kualitas dan debit akan semakin berkurang kualitasnya dibandingkan dengan DAS bagian hulu. Hal ini terjadi karena badan air di hulu tercemari oleh kegiatan-kegiatan manusia baik domestik maupun industri, sehingga badan air di bagian hilir mengalami kondisi dan kualitas yang kurang baik. Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang terkelola dengan baik dan terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan.
2.1.1.3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pengelolaan
DAS
adalah
upaya manusia
untuk
mengendalikan
hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumberdaya alam bagi kesejahteraan manusia. Prinsip dasar dalam pengelolaan DAS yaitu “satu DAS, satu perencanaan, satu pengelolaan”. Dengan prinsip ini pengelolaan DAS dilakukan dengan pendekatan ekosistem dengan asas keterpaduan, kemanfaatan,
kelestarian,
dan keadilan
(Sumampouw et al. t.t). Pengelolaan DAS menurut Dephut (2008) adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antar sumberdaya alam terutama vegetasi, tanah dan air dengan sumberdaya manusia di DAS dan segala aktivitasnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan jasa lingkungan bagi kepentingan pembangunan dan
10
kelestarian ekosistem DAS. Mengacu pada penelitian Citanduy, pengelolaan DAS dalam konteks yang lebih luas dipandang sebagai suatu sistem sumberdaya, satuan pengembangan sosial ekonomi dan satuan pengaturan tata ruang wilayah yang dijalankan
berdasarkan
prinsip
konservasi
sumberdaya
(resources
sustainability) yang mengandung makna keterpaduan antara prinsip produktivitas dan konservasi sumberdaya (sustainability = productivity + conservation of resources) dalam mencapai tujuan-tujuan pengelolaan DAS (Dharmawan et al 2005). Tujuan-tujuan pengelolaan DAS tersebut menurut Dephut (2008) meliputi: 1. Lahan yang produktif dan berkelanjutan sesuai dengan daya dukungnya; 2. DAS yang mempunyai tutupan vegetasi tetap yang memadai dan aliran (debit) air sungai stabil dan jernih tanpa ada pencemaran air; 3. Kesadaran, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak termasuk masyarakat di dalam pengelolaan DAS semakin lebih baik; 4. Kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Ruang lingkup kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dinyatakan oleh (Dephut 2008) meliputi : 1. Penatagunaan lahan (landuse planning) untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan; 2. Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air (water yield) melalui optimalisasi penggunaan lahan; 3. Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi); 4. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air; 5. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS selama ini memperlihatkan bahwa lembaga-lembaga pengelolaan DAS hanya bekerja pada batas wilayah administratif masing-masing. Pedoman yang digunakan lembaga-lembaga terkait untuk mengelola DAS pun berbeda-beda. Umumnya pengelolaan DAS yang dilakukan oleh lembagalembaga yang ada hanya berupa rehabilitasi dan konservasi. Program-program tersebut hanya akan muncul jika telah terjadi deforestasi dan degradasi pada DAS.
11
2.1.1.4 Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai Tingkat kekritisan suatu DAS ditunjukkan oleh menurunnya penutupan vegetasi permanen dan meluasnya lahan kritis sehingga menurunkan kemampuan DAS dalam menyimpan air. Sampai dengan tahun 2007 penutupan hutan di Indonesia sekitar 50 persen dari luas daratan dan ada kecenderungan luasan areal yang tertutup hutan terus menurun dengan rata-rata laju deforestasi tahun 20002005 sekitar 1,089 juta ha per tahun, sedangkan lahan-lahan kritis dan sangat kritis masih tetap luas yaitu sekitar 30,2 juta ha (terdiri dari 23,3 juta ha sangat kritis dan 6,9 juta ha kritis), serta erosi dari daerah pertanian lahan kering yang padat penduduk tetap tinggi melebihi yang dapat ditoleransi (15 ton/ha/th) sehingga fungsi DAS dalam mengatur siklus hidrologi menjadi menurun (Dephut 2008). Menurut Kartodihardjo et al. (2004), rusaknya SDA disebabkan antara lain oleh: (1) berbagai kegiatan pembangunan yang lebih menitik-beratkan pada produksi komoditas (tangible product); (2) lemahnya institusi (dalam arti aturan main maupun organisasi) yang tujuannya mencegah rusaknya sumberdaya yang berupa stock (dan menghasilkan
intangible product) seperti bentang alam,
watershed, danau, kawasan lindung dan pantai-laut-pulau kecil; (3) lemahnya institusi yang tugasnya melakukan penyelesaian konflik dan penataan penguasaan, pemilikan
serta
pemanfaatan
sumber-sumber
agraria.
Perkembangan
pembangunan yang masih tertuju pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja akan senantiasa mengeksploitasi sumberdaya alam sebagai faktor produksi yang diperlukan. Orientasi ekonomi pada komoditas (barang) sumberdaya alam ini dalam kondisi lemahnya institusi publik yang mengaturnya akan mengabaikan fungsi sumberdaya alam sebagai daya dukung kehidupan (jasa). Dalam 20 tahun terakhir, jumlah DAS kritis di Indonesia meningkat dari 22 menjadi 60 (Sumampouw et al. t.t). Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) tahun 2007 mencatat ada 60 DAS kritis yang menduduki prioritas utama. Sebuah DAS disebut kritis dan masuk kategori prioritas utama bila seluruh parameter penilaian memperlihatkan hasil di bawah standar. Salah
12
satu parameternya adalah tutupan lahan di sekitar DAS. Singkatnya, setiap tahun jumlah DAS kritis terus bertambah. Tabel 2.1 DAS Kritis di Indonesia Daerah Aliran Sungai Kritis di Indonesia Kategori Jumlah Prioritas 1 60 Prioritas 2 222 Prioritas 3 176 Sumber: (Sumampouw et al t.t)
Kondisi kritis DAS ini ditandai dengan menurunnya kemampuan DAS untuk menyimpan air. Dampaknya adalah meningkatnya frekuensi banjir, erosi, sedimentasi dan longsor pada musim hujan serta kekeringan pada musim kemarau. Peningkatan jumlah DAS kritis ini menimbulkan kerugian materi dan jiwa. Saat ini, kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor yaitu antara wilayah hulu-tengah-hilir, terutama pada era otonomi daerah, dimana sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber PAD (Dephut 2006). Tingkat kekritisan DAS sangat berkaitan dengan tingkat sosial ekonomi masyarakat petani di daerah tengah hingga hulu DAS terutama jika kawasan hutan dalam DAS tidak luas seperti DAS-DAS di pulau Jawa dan Bali. Tingkat kesadaran dan kemampuan ekonomi masyarakat petani yang rendah akan mendahulukan kebutuhan primer dan sekunder (sandang, pangan, dan papan) bukan kepedulian terhadap lingkungan, sehingga sering terjadi perambahan hutan di daerah hulu DAS, penebangan liar dan praktik-praktik pertanian lahan kering di perbukitan yang akan meningkatkan kekritisan DAS. Bentuk kerusakan ekologi ini didominasi oleh kerusakan hutan yang berdampak pada kerusakan DAS (Dephut 2008).
2.1.2 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu 2.1.2.1 Konsep Pengelolaan Kolaboratif Daerah Aliran Sungai Menurut Gray (1989) sebagaimana dikutip Means et al. (2005), kolaborasi adalah suatu proses dimana dua pemangku kepentingan atau lebih yang berbeda
13
kepentingan dalam suatu persoalan yang sama menjajagi dan bekerjasama melalui perbedaan-perbedaan untuk bersama-sama mencari pemecahan bagi keuntungan bersama. Suporahardjo (2005) menyebutkan pendekatan kolaborasi sering disebut sebagai “jembatan” (bridges) untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya. Sebagai jembatan penyeberangan yang berfungsi mengintegrasikan batas-batas yang dibatasi oleh geografi, kepentingan dan persepsi, Straus (2002) sebagaimana dikutip Suporahardjo (2005), menyatakan pendekatan kolaborasi juga dikenal sebagai salah satu pendekatan yang bukan bersifat permusuhan (nonadversarial approach) untuk penyelesaian masalah dan konflik. Dalam prakteknya kolaborasi banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak dalam konflik multi pihak. Chrislip dan Larson (1994) sebagaimana dikutip Suporahardjo (2005), menyatakan bahwa strategi kolaborasi berhasil dilaksanakan karena sembilan faktor berikut: 1.
Waktunya tepat dan kebutuhan yang jelas;
2.
Didukung oleh kelompok pemangku kepentingan yang kuat;
3.
Keterlibatan yang luas (mengupayakan keterlibatan banyak peserta dari berbagai sektor);
4.
Kredibilitas dan keterbukaan proses;
5.
Komitmen dan keterlibatan level atas, pemimpin yang bervisi;
6.
Mendukung atau menyetujui penetapan kewenangan atau kekuasaan (power);
7.
Mengatasi ketidakpercayaan dan skeptisme;
8.
Kepemimpinan yang kuat terhadap proses;
9.
Keberhasilan sementara;
10. Bergerak ke kepedulian yang lebih luas. Salah satu pendekatan kolaboratif yang dapat dilakukan dalam pengelolaan DAS adalah pengelolaan DAS secara terpadu. Pengelolaan DAS secara terpadu adalah rangkaian upaya yang memperlakukan DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir dengan pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah administrasi pemerintahan secara partisipatif, koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis guna mewujudkan tujuan pengelolaan DAS (Dephut 2009).
14
Pengelolaan DAS terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan. Pengelolaan DAS pada dasarnya ditujukan untuk terwujudnya kondisi yang optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan air sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia (Dephut 2003c). Beberapa hal yang mengharuskan pengelolaan DAS diselenggarakan secara terpadu (Dephut 2006) adalah: 1. Terdapat keterkaitan antar berbagai kegiatan (multi sektor) dalam pengelolaan sumberdaya dan pembinaan aktivitasnya; 2. Melibatkan berbagai disiplin ilmu yang mendasari dan mencakup berbagai bidang kegiatan; 3. Batas DAS tidak selalu bertepatan dengan batas wilayah administrasi pemerintahan;dan 4. Interaksi daerah hulu sampai hilir yang berdampak negatif maupun positif sehingga memerlukan koordinasi antar pihak. Prinsip-prinsip yang harus menjadi dasar acuan dalam pengelolaan DAS terpadu adalah sebagai berikut: 1. Pengelolaan DAS dilakukan dengan memperlakukan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem dari hulu sampai hilir, satu perencanaan dan satu sistem pengelolaan; 2. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan multipihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan; 3. Pengelolaan DAS bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis dan sesuai dengan karakteristik DAS; 4. Pengelolaan DAS dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, beban biaya dan manfaat antar multipihak secara adil; 5. Pengelolaan DAS berdasarkan akuntabilitas para pemangku kepentingan. Secara garis besar ruang lingkup kegiatan pengelolaan DAS terpadu meliputi:
15
1. Penatagunaan lahan (landuse planning) untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa serta kelestarian lingkungan; 2. Penerapan konservasi sumberdaya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air (water yield) melalui optimalisasi penggunaan lahan; 3. Pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan luar kawasan hutan (pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi dan konservasi); 4. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya buatan terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air; dan 5. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS. Pelaksanaan pengelolaan kolaboratif DAS, harus mengacu pada semboyan “Satu Kelola DAS, Satu Rasa, Satu Aksi dengan Sejuta Manfaat”. Satu Kelola DAS, Satu Rasa dan Satu Aksi dapat diartikan sebagai berikut (Sumampouw et al. t.t): 1. Satu Kelola DAS: suatu area pengelolaan daerah aliran sungai skala kecil yang ditentukan berdasarkan karakter bentang alam. 2. Satu Rasa: bahwa pemilihan pengelolaan suatu area satu kelola DAS skala kecil didasarkan pada munculnya isu bersama, kepentingan bersama, kedekatan budaya, dan tema bersama (contoh tema konservasi, hijau bersih sehat, perlindungan sumber air dan lain-lain). 3. Satu Aksi: suatu rencana aksi pengelolaan bersama dan terpadu yang merupakan hasil dari proses partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya satu kelola DAS yang diwujudkan dalam bentuk aksi nyata. 4. Sejuta Manfaat: bahwa pengelolaan DAS membawa berbagai hasil serta dampak positif bagi kehidupan manusia secara utuh, terutama yang menyangkut hubungan manusia dengan alamnya.
2.1.2.2 Efektivitas Kelembagaan Partisipatoris Daerah Aliran Sungai Pengertian kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat
16
berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama (Djogo et al. 2010). Menurut Ostrom (1986) sebagaimana dikutip Djogo et al. (2010), menerangkan bahwa kelembagaan adalah aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Menurut
Soekanto (1999) sebagaimana dikutip Manik et al. (2010),
fungsi kelembagaan antara lain: (1) sebagai pedoman bagi masyarakat untuk bertingkah laku; (2) menjaga keutuhan masyarakat; dan (3) sebagai sistem pengendalian sosial (social control),
artinya
sistem pengawasan
dari
masyarakat terhadap tingkah laku anggotanya. Ekawati (2008) sebagaimana dikutip Manik et al. (2010), menyebutkan salah satu kegiatan untuk mendorong keterpaduan dalam pengelolaan DAS adalah pembentukan kelembagaan pengelolaan DAS. Partisipasi masyarakat secara umum merupakan suatu proses yang melibatkan masyarakat. Canter (1989) sebagaimana dikutip Arimbi (1993), mendefinisikan
peran
serta
masyarakat sebagai
suatu
cara
melakukan
interaksi antara dua kelompok atau sebagai proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan dianalisa oleh badan yang bertanggung jawab, secara sederhana hal ini didefinisikannya sebagai feed forward information (komunikasi dari Pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan feed
back
information (komunikasi dari masyarakat ke Pemerintah atas
kebijakan). Menurut Arimbi (1993), partisipasi masyarakat merupakan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (a means to an end), tujuan yang dimaksudkan adalah terkait dengan keputusan atau tindakan yang lebih baik yang menentukan kesejahteraan manusia. Keterlibatan secara aktif dari masyarakat atau sering disebut partisipasi sangat
menentukan keberhasilan dalam mencapai
tujuan
pengelolaan DAS termasuk rehabilitasi hutan dan lahan. Nasdian (2004) memaknai partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif yang diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme)
17
dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Partisipasi tersebut dapat dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang lain dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Sementara itu, Cohen dan Uphoff (1977) sebagaimana dikutip Intania (2003) membagi partisipasi ke dalam beberapa tahapan, yaitu: 1. Tahap pengambilan keputusan (perencanaan) yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat; 2. Tahap pelaksanaan dengan wujud nyata partisipasi berupa: 1. Partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran; 2. Partisipasi dalam bentuk sumbangan materi; dan 3. Partisipasi dalam bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek; 3. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek yang dirasakan berarti proyek tersebut berhasil menangani sasaran; dan 4. Tahap evaluasi, dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan bagi pelaksanaan proyek selanjutnya. Peran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan berarti adanya tindakan nyata yang dilakukan masyarakat dalam berbagai upaya pengendalian dampak lingkungan. Peran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi:
setiap orang
mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian dipertegas dalam penjelasan bahwa hak dan kewajiban setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk berperan serta dalam
kegiatan pengelolaan
lingkungan
hidup
mencakup
baik
tahap
perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yakni: (1) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat
18
dan kemitraan; (2) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; (3) menumbuhkan rasa tanggap masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; (4) memberikan saran dan pendapat, dan; (5) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan. Partisipasi
masyarakat
merupakan
faktor
terpenting
dalam
pembangunan, sehingga hampir semua negara mengakui adanya kebutuhan akan partisipasi
dalam semua proses pembangunan. Hal ini terlihat dengan
munculnya konsep pembangunan dari bawah yang melibatkan peran serta masyarakat (bottom up) untuk mengimbangi modus konsep pembangunan dari atas (top down) (Zulkarnain dan Dodo1989). Kesadaran dalam berpartisipasi ini sangat
penting
artinya, terutama bila dikaitkan dengan perawatan atau
pengelolaan hasil pembangunan. Betapa pentingnya partisipasi dari seluruh masyarakat, hal ini dikarenakan: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh
informasi mengenai kondisi,
kebutuhan
masyarakat
setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; (2) masyarakat akan pembangunan
jika
merasa
lebih mempercayai proyek atau program
dilibatkan
dalam
proses
persiapan
dan
perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; (3) merupakan
suatu
hak
demokrasi
bila
masyarakat
dilibatkan
dalam
pembangunan masyarakat mereka sendiri. Sentosa (1990) sebagaimana dikutip Atmanto (1995), mengemukakan beberapa unsur penting dari partisipasi sebagai berikut: 1. Komunitas yang menumbuhkan pengertian yang efektif; 2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian; 3. Kesadaran yang didasarkan atas perhitungan dan pertimbangan; 4. Spontanitas, yaitu kesediaan melakukan sesuatu yang tumbuh; 5. Menumbuhkan kesadaran; dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain; dan 6. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.
19
Anggota kelembagaan partisipatoris DAS sendiri dapat terdiri dari perwakilan tiga kelompok utama dalam pengelolaan sumberdaya alam, yaitu kelompok pemerintah atau pemerintah daerah, kelompok dunia usaha dan kelompok masyarakat. Kelompok pemerintah terkait dengan perencanaan pembangunan, pengelolaan hutan dan lahan pertanian, pertambangan, perikanan, sumberdaya air dan lingkungan hidup. Dunia usaha (swasta) bisa berupa badan usaha milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. Perwakilan masyarakat bisa berupa pakar dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian, LSM yang berkepentingan terhadap pengelolaan DAS serta individu-individu/tokoh yang memberikan perhatian terhadap pengelolaan (pemanfaatan/pelestarian) ekosistem DAS. Melalui kelembagaan DAS maka akan terbangun komunikasi dan jejaring kerja (networking) diantara para pihak yang terkait dengan pengelolaan DAS. Masing-masing pihak bisa memperoleh manfaat, peran, tanggung jawab dan membangun komitmen untuk mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melestarikan DAS (Dephut 2003a). Kriteria untuk efektivitas kelembagaan sendiri adalah seberapa baik suatu organisasi berjalan dibandingkan dengan seperangkat standarnya sendiri. Kelembagaan DAS dapat dikatakan efektif bila output yang direncanakan, efek yang diharapkan, dan dampak yang dimaksudkan dapat tercapai. Mengacu pada penelitian DAS Citanduy ukuran tingkat keberlanjutan kelembagaan dapat dinilai berdasarkan variabel-variabel: (1) peran serta anggota; (2) pelayanan terhadap anggota; (3) manfaat lembaga bagi anggota; (4) good governance; dan (5) kompleksitas. Tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal juga dianalisis melalui faktor-faktor sebagai faktor penentu yang mempengaruhi keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal. Adapun determinan faktor sebagai variabel-variabel independen dalam studi DAS Citanduy, meliputi: (1) kepemimpinan; (2) pendidikan anggota; (3) aturan tertulis; (4) aturan tidak tertulis; (5) ukuran kelembagaan; (6) intervensi pemerintah yang berdampak positif; (7) intervensi pemerintah yang berdampak negatif; (8) ketersediaan prasarana dan sarana umum; (9) jejaring kerjasama antar kelembagaan; (10) usia
20
kelembagaan; (11) proses pendirian kelembagaan; dan (12) kecukupan anggaran (Dharmawan et al. 2005). Menurut Fukuyama sebagaimana dikutip Nasdian (2004), keberlanjutan kelembagaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal tersebut terdiri dari (1) kepemimpinan; (2) pendidikan; dan (3) anggaran, sedangkan faktor eksternal terdiri dari (1) kebijakan; (2) pemerintah lokal; dan (3) insentif. Aksi kelembagaan di DAS Citanduy ini memfokuskan pada konstruksi ”Wadah Pengelolaan Bersama” yang terbagi menjadi tiga aras yaitu: (1) internasional dan nasional; (2) supra lokal (antar provinsi/kabupaten/kota); dan (3) komunitas lokal. Selain itu, kelembagaan pengelolaan DAS harus berlandaskan kepada membangun kemitraan antar tiga “ruang kekuasaan”: civil society, state dan private sector. Prinsip yang digunakan oleh kelembagaan pengelolaan DAS antara lain: 1. Kelembagaan tersebut merupakan manifestasi dari “sharing” seluruh pemangku
kepentingan,
dimana
peranan
masing-masing
pemangku
kepentingan dalam kelembagaan tersebut (pola hubungan) dapat ditelaah secara kritis dari analisis pihak-pihak terkait. Telaah dianggap penting untuk menetapkan kedudukan organisasi atau badan yang melaksanakan fungsi hubungan kelembagaan tersebut. 2. Fokus “pekerjaan” kelembagaan tersebut adalah kepada aktivitas yang partisipatif dan diperkirakan secara operasional dapat didukung dan difasilitasi oleh beragam kebijakan central and local government. 3. Kelembagaan tersebut baik secara konseptual maupun operasional mampu mengimplementasikan kaidah-kaidah desentralisasi dan otonomi daerah yang telah ditetapkan pada satuan daerah tingkat dua atau kabupaten/kota (UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Prinsip ini penting untuk mendukung
aksi-aksi
kabupaten/kota
kolektif
dan/local
partisipatif
government
dan
mampu
sampai
sejauh
membiayai
mana
beragam
implementasi dari aktivitas partisipatif tersebut. Pada penelitian DAS di Lampung, NTT dan DAS di Bhima India, terbukti bahwa kelembagaan DAS yang diinisiasi oleh LSM dan NGO setempat jauh lebih baik dan memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi dibandingkan kelembagaan
21
yang diinisiasi dan dibangun oleh pemerintah setempat (Hadi et al. 2006). Hal ini dikarenakan posisi LSM dan NGO tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas dan posisi tawar-menawar masyarakat lokal agar setara dengan para pemangku kepentingan yang ada. Berdasarkan studi kasus geo-ekologis dan sosial ekonomi DAS Citanduy, maka dapat diidentifikasi bahwa wilayah hilir adalah wilayah yang memiliki tingkat keberlanjutan kelembagaan komunitas lokal tertinggi, sedangkan kelembagaan konservasi merupakan kelembagaan dengan tingkat keberlanjutan tertinggi di wilayah hulu dan tengah DAS Citanduy (Dharmawan et al. 2005)
2.1.3
Pembangunan Daerah Aliran Sungai Berkelanjutan Definisi tentang pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh
komisi dunia tentang lingkungan hidup dan pembangunan World Commission on Environment and Development (WCED) adalah “pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri” (Arifin 2001). Menurut Sugandhy (2007), pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumberdaya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Paradigma pembangunan yang terjadi selama ini oleh beberapa pihak bahwa lingkungan adalah untuk pembangunan ekonomi (eco-developmentalism), lingkungan untuk manusia (eco-humanis), dan lingkungan untuk lingkungan (ecoenvironmentalism). Namun apa yang terjadi selama tiga dekade adalah pemanfaatan sumberdaya alam untuk pembangunan ekonomi. Paradigma pembangunan yang berkelanjutan merupakan perpaduan dari tiga pandangan di atas, dimana pembangunan hendaknya ditujukkan untuk kesejahteraan masyarakat (termasuk di dalamnya pembangunan di dalam bidang ekonomi) dan kelestarian lingkungan hidup (Purba 2002). Dilihat dari sudut pandang DAS, hal yang menjadi dasar pemikiran pengelolaan DAS adalah “Sustainable Resources Use Management” atau
22
Pengelolaan yang Berkelanjutan, artinya, setiap upaya perlindungan, rehabilitasi, dan adaptasi yang dilakukan, hendaknya dapat dilembagakan dalam bentuk organisasi masyarakat (community organization). Bentuk ini sudah mulai muncul dalam wujud forum-forum DAS dan terbentuknya kelompok masyarakat yang bertindak langsung melakukan perlindungan dan rehabilitasi lahan DAS (Sumampouw et al. t.t). Prinsip penting dari pengelolaan sumberdaya yang berkelanjutan adalah: 1. Pentingnya Modal Sosial (social capital), dalam bentuk pendanaan mandiri ataupun pendanaan bersama antara publik dengan pemerintah; 2. Modal Organisasi Masyarakat (modality in community organization) dalam bentuk pengorganisasian masyarakat yang mandiri; 3. Adanya alih pengetahuan (transfer of knowledge) dari pelaku-pelaku yang memiliki cerita sukses dan kreatif dalam penanganan satuan kelola daerah aliran sungai; 4. Pentingnya kehendak politik (political will) dari pemerintah daerah serta lintas sektoral yang tidak lagi didasarkan atas pertimbangan batas wilayah melainkan lebih bertumpu pada pertimbangan batas ekosistem. Menurut Kartodihardjo et al. (2004), pengelolaan DAS dikatakan telah efektif jika tujuan manajemen dapat dicapai bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat penghuninya. Keberhasilan pengelolaan DAS akan lebih mudah jika: 1. Sumberdaya di dalam DAS menghasilkan manfaat yang besar; 2. Peluang pendapatan masyarakat lokal sejalan dengan aktivitas rehabilitasi DAS; 3. Hak atas lahan (tenureship) jelas, terjamin dan terdistribusi secara adil; 4. Ada insentif bagi mereka yang bersedia mengorbankan manfaat jangka pendeknya (manfaat individu) untuk memperoleh manfaat jangka panjang (manfaat sosial); dan 5. Ada kerjasama antar pemangku kepentingan pengelolaan DAS. Pengelolaan DAS harus dilihat sebagai suatu kesatuan alamiah yang terdiri dari wilayah hulu, tengah dan hilir, dalam konteks pengelolaan “One River, One Plan,
One
Management”.
Sejarah
perkembangan
konsep
Pengelolaan
23
Pembangunan keberlanjutan dalam konteks DAS adalah bagaimana antara sub hulu, tengah, hilir DAS terdapat kesamaan visi dan misi, dimana tidak hanya hulu saja yang berperan dalam menjaga kelestarian DAS namun sub tengah maupun hilir pun berkontribusi dalam menjaga kelestarian DAS melalui kolaborasi yang dilakukan aktor-aktor terkait yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, LSM, maupun akademisi turut dilibatkan. Prinsip keberlanjutan (sustainability) menjadi acuan dalam mengelola DAS, yakni fungsi ekologis, ekonomi, dan sosial budaya dari berbagai sumberdaya dalam DAS dapat terjamin secara berimbang.
2.2 Kerangka Pemikiran Gambar 2.1 menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) selama ini lebih disebabkan oleh pemangku kepentingan yang mengelola DAS. Pemangku kepentingan tersebut terdiri dari tiga aktor utama yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintah. Kerusakan yang terjadi di hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) akan mempengaruhi sub DAS lainnya yaitu bagian tengah dan hilir Sungai Cikapundung. Untuk itu diperlukan suatu upaya penyelamatan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) dalam rangka menjaga keberlangsungan ekosistem DAS yang baik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan membentuk kelembagaan partisipatoris yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai yang juga merupakan anggota dari 42 komunitas pegiat Sungai Cikapundung. Dengan terbentuknya kelembagaan partisipatoris maka upaya penyelamatan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) menjadi lebih cepat karena seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan akademisi turut mendukung serta bahu-membahu untuk mempercepat pemulihan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) dengan mengajak seluruh pihak khususnya masyarakat bantaran Sungai Cikapundung untuk senantiasa berpartisipasi dalam upaya penyelamatan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) karena selama ini masyarakat tersebutlah yang berhubungan langsung dengan sungai. Kegiatan-kegiatan
penyelamatan
hulu
DAS
Citarum
(Sub
DAS
Cikapundung) yang dilakukan oleh kelembagaan partisipatoris secara intensif dan terus menerus inilah yang akhirnya dapat menyadarkan masyarakat di sekitar
24
bantaran Sungai Cikapundung (baik itu di hulu maupun di tengah Sungai Cikapundung) untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan ekosistem di DAS guna mencegah bencana yang terjadi seperti banjir dan longsor di hilir.
Keterlibatan Pemangku Kepentingan Masyarakat Swasta Pemerintah
Kerusakan Hulu DAS
Penyelamatan Hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) oleh Kelembagaan Partisipatoris Aksi Kali Bersih Aksi Tanam Pohon Pengolahan Sampah/Limbah Penyuluhan dan Penyadaran Warga
Tengah DAS
Hilir DAS
Warga di Hulu Sungai Cikapundung
Perubahan Sikap dan Perilaku, Warga di Hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) terhadap Lingkungan Hidup
Warga di Tengah Sungai Cikapundung
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Keterangan: : Mempengaruhi : Tidak diteliti lebih lanjut : Terdapat hubungan : Kualitatif : Kuantitatif
Tingkat Pengetahuan Tingkat Membuang Sampah/Limbah ke Sungai Tingkat Keterlibatan Warga dalam Penghijauan Tingkat Gotong Royong
25
2.3 Hipotesis Penelitian Berdasarkan kerangka pemikiran, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 1.
Semakin tinggi upaya penyelamatan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) oleh kelembagaan partisipatoris maka akan semakin tinggi tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk menjaga dan melestarikan Sungai Cikapundung.
2.
Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan Sungai Cikapundung maka tingkat kerusakan di hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) akan semakin rendah.
2.4 Definisi Konseptual 1. Keterlibatan
pemangku
kepentingan
adalah
keikutsertaan
pemangku
kepentingan yang terdiri dari masyarakat, pemerintah dan juga swasta dalam mengelola sumberdaya alam sehingga berkontribusi dalam menghasilkan kerusakan di hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung), berikut penjelasan dari masing-masing pemangku kepentingan tersebut. i. Masyarakat adalah sekelompok orang yang saling berinteraksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut atau suatu komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain) yang terkait dalam pengelolaan ekosistem hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung). ii. Swasta adalah organisasi atau lembaga non pemerintah yang memiliki kepentingan dalam ekosistem hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) guna mencapai keuntungan bagi organisasinya. iii. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan dan wewenang lebih dalam mengelola hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) di wilayahnya dan memiliki peran yang sangat penting untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang terkait kelestarian ekosistem DAS di daerahnya. 2. Kerusakan hulu DAS adalah ketidakberfungsian bagian hulu DAS sebagai penyedia oksigen dan perlindungan serta fungsi tata air bagi DAS bagian
26
tengah dan hilir. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahan kritis di daerah hulu dan banyaknya industri-industri sehingga dapat mengakibatkan bencana banjir dan longsor di hilir. 3. Bagian tengah DAS adalah bagian DAS yang didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, serta terkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau. 4. Bagian hilir DAS adalah bagian DAS yang didasarkan pada fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan melalui kuantitas dan kualitas air, kemampuan menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, air bersih, serta pengelolaan air limbah. 5. Penyelamatan hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) adalah upayaupaya yang dilakukan guna mengembalikan fungsi DAS bagian hulu sebagai daerah penyangga air dan daerah hijau. 6. Kelembagaan partisipatoris DAS adalah seperangkat ketentuan yang mengatur masyarakat, mengatur hubungan antar individu dan atau kelompok yang terlibat dalam kaitannya dengan pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam (DAS) secara partisipatif terkait perencanaan, hingga pelaksanaannya serta dengan sarana dan prasarana dari kelompok itu sendiri. 7. Aksi kali bersih adalah kegiatan untuk mengambil sampah dan limbah di sepanjang aliran sungai guna membersihkan sungai agar tidak tercemar dan tidak menimbulkan bencana banjir di hilir. 8. Aksi tanam pohon adalah kegiatan untuk menanam berbagai jenis pohon di daerah kritis di sepanjang DAS guna sebagai penyangga dan penyuplai air serta sebagai pencegah banjir di DAS bagian tengah dan hilir. 9. Pengolahan sampah/limbah adalah kegiatan mendaur ulang sampah baik itu organik dan non organik agar dapat diamanfaatkan kembali menjadi barang yang dapat bernilai atau bermanfaat kembali.
27
10. Penyuluhan dan penyadaran warga adalah proses penyebarluasan informasi, ilmu pengetahuan kepada masyarakat sebagai upaya mencegah masyarakat khususnya masyarakat di DAS agar tidak menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan limbah/sampah. Penyuluhan dan penyadaran warga ini dilakukan dengan aksi langsung bersama masyarakat di sekitar DAS. 11. Warga di hulu Sungai Cikapundung adalah warga yang tinggal di daerah hulu Sungai Cikapundung. 12. Warga di tengah Sungai Cikapundung adalah warga yang tinggal di daerah tengah Sungai Cikapundung. 13. Kesadaran masyarakat di hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) adalah sejauh mana masyarakat yang berada di sepanjang Sungai Cikapundung mengerti akan pentingnya fungsi kawasan hulu sebagai daerah tangkapan air dan penyangga sehingga tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari ataupun merusak sungai namun sebaliknya melakukan kegiatankegiatan yang dapat melestarikan DAS.
2.5 Definisi Operasional Tingkat kesadaran masyarakat dinilai dari beberapa aspek, antara lain: 1. Tingkat pengetahuan adalah kognisi/pengetahuan yang dimiliki oleh warga mengenai sampah, sungai, penghijauan dan gotong royong. Tinggi rendahnya tingkat pengetahuan responden dapat diukur dari baik/tidaknya pengetahuan responden terkait sampah, sungai, penghijauan, dan gotong royong. a. Rendah: jika responden tidak dapat membedakan jenis sampah, serta jika responden menjawab kurang/tidak penting
kegiatan-kegiatan yang
berhubungan dengan sungai, penghijauan, dan gotong royong, skor 0 b. Tinggi: jika responden dapat membedakan jenis sampah, serta jika responden menjawab penting kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sungai, penghijauan, dan gotong royong, skor1 2. Tingkat membuang sampah/limbah ke sungai adalah sejauh mana warga tidak membuang atau menyalurkan sampah/limbah rumah tangganya ke aliran sungai. Perubahan perilaku responden dalam membuang atau menyalurkan sampah/limbah rumah tangganya dapat diukur dari kemana responden
28
tersebut biasa membuang sampah/limbah rumah tangganya setelah adanya kelembagaan partisipatoris di daerahnya. a. Sangat buruk: jika sehari-harinya responden membuang sampah/limbah rumah tangganya ke sungai di daerahnya, skor 0 b. Buruk: jika sehari-harinya responden membuang sampah/limbah rumah tangganya dengan cara dibakar, skor 1 c. Baik: jika sehari-harinya responden membuang sampah/limbah rumah tangganya dengan cara dikubur, skor 2 d. Sangat baik: jika sehari-harinya responden membuang sampah/limbah rumah tangganya menggunakan TPS, skor 3 3. Tingkat keterlibatan warga dalam penghijauan adalah keikutsertaan masyarakat yang berada di sekitar hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) untuk melakukan aksi tanam pohon di daerah atau kawasankawasan kritis. Tingkat partisipasi responden dalam kegiatan penghijauan dapat diukur dari hadir/tidak hadirnya responden dalam setiap kegiatan penghijauan yang diadakan di daerahnya a. Tidak pernah: jika responden tidak pernah sama sekali terlibat dalam setiap kegiatan penghijauan yang diadakan di daerahnya, skor 0 b. Jarang: dalam satu tahun responden hanya terlibat satu hingga dua kali kegiatan penghijauan yang diadakan di daerahnya, skor 1 c. Kadang-kadang: dalam satu tahun responden terlibat lebih dari dua kali dalam setiap kegiatan penghijauan yang diadakan di daerahnya, skor 2 d. Selalu: responden selalu terlibat dalam setiap kegiatan penghijauan yang diadakan di daerahnya, skor 3 4. Tingkat keterlibatan warga dalam gotong royong adalah tingkat kerjasama antar masyarakat sekitar hulu DAS Citarum (Sub DAS Cikapundung) dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga kelestarian sumberdaya alam khususnya DAS. Tingkat partisipasi responden dalam kegiatan gotong royong dapat diukur dari hadir/tidak hadirnya responden dalam setiap kegiatan gotong royong yang diadakan di daerahnya. a. Tidak pernah: responden tidak pernah sama sekali terlibat dalam setiap kegiatan gotong royong yang diadakan di daerahnya, skor 0
29
b. Jarang: dalam enam bulan responden hanya terlibat satu hingga dua kali dalam setiap kegiatan gotong royong yang diadakan di daerahnya, skor 1 c. Kadang-kadang: dalam enam bulan responden terlibat lebih dari dua kali dalam setiap kegiatan gotong-royong yang diadakan di daerahnya, skor 2 d. Selalu: responden selalu terlibat dalam setiap kegiatan gotong royong yang diadakan di lingkungan tempat tinggalnya, skor 3
