Karawaci, Juni 2013 No. Lampiran Perihal
: 001/PUSAKA-UPH/SI/VI/2013 : Ketentuan Teknis Penulisan, Poster dan Formulir Registrasi : Undangan Simposium Internasional dan Call for Papers
Kepada Yth. (Daftar Terlampir) Di Tempat
Dengan Hormat, Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi (PUSAKA) UPH bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dengan ini mengundang Bapak/Ibu sekalian untuk hadir dalam acara Simposium Internasional dan Call for Paper Konstitusi dan Anti Korupsi 2013 dengan tema “Pemilu 2014 Bebas dari Korupsi Menuju Indonesia Baru” yang akan dilakukan pada: Hari/tanggal
: Senin-Selasa/7-8 Oktober 2013
Waktu
: 08.00-17.00 WIB
Tempat
: Ruang 501, Lantai 5 Gedung D Universitas Pelita Harapan Jl. MH Thamrin Boulevard 1100 Lippo Karawaci Tangerang 15811
Kami sangat berharap parsipasi aktif bapak/Ibu dalam penulisan makalah dan kehadirannya. Adapun terlampir keterangan teknis sehubungan kegiatan tersebut. Sebagai informasi, makalah yang diterima oleh panitia akan dimuat dalam bentuk prosiding. Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Satrva Pangadaran Marpaung. SH, L L M zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Dr. Jamin Gjafing. SH. M H Ketua Panitia DirefcfurPUSAKA
Prof. Dr. Bintan R. Saragih. SH Dekan Fakultas Hukum U P H zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
PUSAT STUDI KONSTITUSI & ANTI KORUPSI (PUSAKA) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN J. MH Thamrin Boulevard 1100, Lippo Karawaci, Tangerang 15811 Telp : 021-546 0901 ext 1572 , e-mail: pusakauph@gmail, web: wmpusakauph.com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUT
Global Perspective. Global Campus,
partnership
^j ^^"
-
" ?f'H S S !!!
PUSAT STUDI KONSTITUSI & ANTI KORUPSI (PUSAKA) FAKULTAS HUKUM UNIVESITAS PELITA HARAPAN Jl. MH Thamrin Boulevard 1100, Lippo Karawaci, Tangerang 15811 Telp : 021-546 0901 ext 1572 , e-mail : pusakauph@gmail , web : www.pusakauph.com
Teknis Penulisan Makalah Topik Call for Paper, terdiri dari : 1. Pakta Integritas dalam Pemilu 2. Lembaga Penyelenggara Pemilu 3. Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilu 4. Penyelesaian Sengketa Pidana Pemilu 5. Abuse of Power Dalam Pemilu 6. Sistem Pemilu Yang Ideal 7. Topik Umum Konstitusi & Anti Korupsi
Ketentuan Penulisan Abstrak dan Makalah 1. Penulisan makalah terbuka untuk umum 2. Penulisan makalah harus disesuaikan dengan subtema yang telah ditentukan 3. Pemakalah harus mengirimkan abstrak terlebih dahulu (batas akhir 7 Juli 2013) yang terdiri dari 200-250 kata. Abstrak dikirim via e-mail:
[email protected] 4. Pengumuman
penerimaan
abstrak
dapat
dilihat
melalui
website
pusaka:
www.pusakauph.com mulai tanggal 15 Juli 2013. 5. Bagi pemakalah yang abstraknya diterima harus mengumpulkan makalah lengkap melalui e-mail:
[email protected], paling lambat 15 September 2013 6. Tulisan disusun dengan urutan : Judul Penulis dan Institusi Penulis, Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Referensi. 7. Makalah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
Biaya Registrasi: -
Pemakalah Nasional
: Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
-
Peserta Nasional
: Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
-
Pemakalah Internasional : US$ 100,- (Seratus Dollar) (non Indonesian citizen)
-
Peserta Internasional (non Indonesian citizen)
: US$ 75,- (Tujuh Puluh Lima Dollar)
Early Bird
: Pembayaran yang dilakukan sebelum 1 Agustus mendapat potongan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) atau US$ 10,- (Sepuluh Dollar)
Pembayaran dengan transfer ke: •
BCA: 5810220670 an. Gwendolyn Ingrid Utama cabang Pluit Mega Mall
•
BNI : 3071119842 an. Gwendolyn Ingrid Utama cabang Bumi Serpong Damai
•
Bukti Transfer harap dikirimkan melalui e-mail:
[email protected] atau fax: 021-5460910 up: PUSAKA Fakultas Hukum UPH
TERM OF REFERENCE SIMPOSIUM INTERNASIONAL KONSTITUSI DAN ANTI KORUPSI 2013: “Pemilu 2014: Bebas dari Korupsi Menuju Indonesia Baru” Universitas Pelita Harapan, 7-8 Oktober 2013
1. Latar Belakang Harus diakui, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2014 mendatang akan menjadi babak krusial dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dengan peserta sebanyak 12 partai politik, Pemilu 2014 diharapkan menjadi momentum konsolidasi demokrasi, terutama dalam kerangka gagasan menyederhanakan jumlah partai politik (parpol). Dibandingkan Pemilu sebelumnya tahun 2009 yang melibatkan 34 parpol dan 6 partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam, pelaksanaan agenda konstitusi tahun 2014 ini diharapkan dapat lebih jurdil dan bersih. Tingkat kematangan berdemokrasi sungguh akan menjadi faktor penentu. Yang pasti, akan sangat ideal bila kemeriahan pesta demokrasi ini tidak menampilkan konflik horisontal dan berbagai cacat permainan curang, termasuk politik uang. Secara konstitusional, landasan penyelenggaraan pemilihan umum bertumpu pada ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Operasionalisasinya diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) dan Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pileg). Dalam pelaksanaannya, UU Pilpres 2008 telah mengantarkan keterpilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono sebagai Wakil Presiden. Sementara itu, UU Pileg 2012 merupakan instrumen baru yang akan digunakan untuk mengantarkan para wakil rakyat terpilih ke Senayan tahun 2014 mendatang. Dalam kerangka pemilihan anggota legislatif, beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian diantaranya menyangkut kesiapan caleg dalam kampanye “menjual” diri dan program-programnya, rivalitas politisi yunior-senior, dan kepatuhan menjaga semangat demokrasi dalam perebutan suara konstituen di seluruh dapil. Masalahnya, menipisnya integritas politisi dan kredibilitas partai politik yang beberapa kadernya terlilit kasus korupsi menjadi catatan tersendiri bagi publik. 1
Dengan potret seperti itu, apa yang masih dapat diharapkan dari minat masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti. Secara hipotetis, partisipasi masayarakat tampaknya tidak akan banyak berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Jika ada kecenderungan menurun, itu karena masyarakat kecewa melihat berbagai kecurangan para politisi terkait dengan keuangan dan anggaran. Masyarakat paham, perebutan kursi selalu tidak steril dari biaya politik. Bagaimana mendapatkan dana dan dari mana sumbernya tentu merupakan pertanyaan kritis yang tidak mudah menjawabnya. Sejauh menyangkut agenda Pilpres, permasalahannya juga tidak sederhana. Pemilu 2014 akan menjadi momentum estafet, baik figur presiden maupun wakil presiden. Kesemuanya itu tidak dapat dilepaskan dari dukungan dan hegemoni parpol di Senayan. Sementara itu, beberapa tokoh yang dijagokan parpol menjadi Indonesia Satu tampak belum sepenuhnya terbuka menyatakan kesiapannya. Diskursus mengenai mekanisme penyaringan kandidat melalui konvensi sesungguhnya merupakan gagasan yang perlu disambut sebagai sikap keterbukaan parpol mengusung calon sekaligus pengakuan atas banyaknya figur alternatif-pilihan. Masalahnya, figur-figur dari kalangan alternatif ini sebagian besar bukan kader parpol sehingga memerlukan kendaraan politik yang tidak tersedia secara cuma-cuma. Yang pasti, rendahnya elektabilitas sejumlah nama berdasar hasil beberapa lembaga survey menyiratkan akan adanya optimalisasi daya upaya, berikut strategi dan segala rupa pirantinya. Kondisi seperti ini diperkirakan akan mendorong pertarungan all out yang tak mustahil akan menyeret praktek politik uang dengan segala bentuk dan skala variannya. Prediksi ini sangat logis dan sejalan dengan rasionalita transaksi jual beli suara. Hanya saja, KPK juga memiliki kalkulasi yang sama. Ada kamera KPK dan penyadap telpon di frekuensi manapun. Secara normatif, ketentuan mengenai pendanaan parpol yang diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, masih harus dibuktikan efektifitasnya dalam membebaskan parpol dari praktek politik uang. Hal ini tentu tidak mudah. Sebab, pemilu membutuhkan sejumlah besar biaya politik yang harus ditanggung para politisi dan bendahara parpol. Sementara itu, masih kuat terasa pengaruh tradisi negara patrimonial yang mewariskan kebiasaan menjadikan kekuasaan sebagai ajang
2
pungutan dan upeti. Realitas menunjukkan, politik uang1 semakin menjadi fenomena dan bahkan keniscayaan dalam kehidupan politik di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total jumlah bakal calon anggota DPR RI yang diajukan oleh 12 partai politik peserta pemilu sebanyak 6.576 orang. Jika diperinci, perwakilan perempuan sebanyak 2.434 orang dan laki-laki sebanyak 4.142 orang.2 Dari ribuan bakal calon anggota DPR RI tersebut jelas tergambar kerasnya peta persaingan perebutan konstituen di seluruh daerah pemilihan.Ini berarti, dalam kalkulasi ekonomi, akan semakin besar biaya politik (political cost) yang dikeluarkan. Apabila sumber pendanaan berasal dari donatur, konsekuensinya akan panjang. Diantaranya, akan menjerat politisi dalam lingkaran perangkap korupsi politik. Kebijakan dan kemandirian politisi akan terpasung dan tersandera. Kekuasaan politik yang tidak sehat seperti itu akan mengganggu kinerja penyelenggaraan negara dalam arti yang seluas-luasnya. Bibit-bibit korupsi, kolusi dan kroniisme, dan bahkan korporatokrasi akan tumbuh subur merusak tatanan perekonomian yang selama ini berperan besar dalam menopang hajat hidup rakyat banyak. Indonesia yang baru –Indonesia di masa depan– betapapun harus dapat menghantarkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh lapisan rakyatnya. Misi ini menuntut serangkaian perjuangan yang diawali dengan Pemilihan Umum 2014. Namun, sekali lagi
masih menjadi pertanyaan apakah Pemilu 2014 akan
menghasilkan sebuah Indonesia Baru yang gemilang atau sebaliknya. Simposium internasional ini diselenggarakan untuk lebih memahami upaya yang harus dilakukan sebagai bagian dari partisipasi aktif pendidikan tinggi, civil society organization, partai politik, dan masyarakat pada umumnya dalam mensukseskan Pemilu 2014 demi terwujudnya Indonesia Baru.
1
Kompas yang menyitir pernyataan Pramono Anung menyebutkan pengeluaran rata-rata dalam sistem politik proporsional terbuka adalah Rp 1,5 miliar hingga Rp 2 miliar, pendanaan bagi politisi yang berasal dari figur publik paling sedikit membutuhkan biaya, Rp 200 juta sampai Rp 800 juta. Politisi dari TNI dan Polri berkisar Rp 800 juta hingga Rp 2 miliar, sementara pengusaha membutuhkan Rp 1,2 miliar hingga Rp 6 miliar. 2 Novel Martinus Sinaga, Resmi Ditutup, KPU Umumkan Jumlah DCS Masing-masing Parpol, http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/39216/resmi-ditutup-kpu-umumkan-jumlah-dcsmasing-masing-parpol diakses pada tanggal 23 April 2013.
3
2. Maksud dan Tujuan Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Perludem, IEN dan Kemitraan Partnership, simposium ini diselenggarakan sebagai tempat tukar pemikiran dan ide-ide yang visioner dari para dosen, peneliti, praktisi, pemerintah, partai politik, dan pemerhati konstitusi dan anti korupsi untuk membangun sistem pemilu yang demokratis, transparan dan akuntabel serta menuangkan pemikiran untuk mencari cara-cara yang efektif guna mencegah tindak pidana korupsi dalam pemilu. Selain itu, simposium ini juga bertujuan untuk meningkatkan integritas partai politik serta partisipasi masyrakat dalam pemilu, sehingga menghasilkan pemimpin yang dapat membawa NKRI menuju Indonesia Baru yang bebas dari korupsi, nepotisme dan kolusi.
3. Peserta Peserta yang diharapankan untuk menghadiri simposium ini berjumlah lebih dari 300 peserta yang terdiri dari 35-50 pemakalah, 200 peserta dan 50 undangan yang berasal dari akademisi, praktisi, partai politik, pemerintah, NGO dan pemerhati masalah konstitusi dan anti korupsi. Selain itu, simposium ini juga mengundang Universitas-Universitas mancanegara seperti Australian National University, National University of Singapore, dan Columbia University
4. Jadwal Kegiatan a. 7 Juli 2013
: Batas akhir pengiriman abstrak
b. 15 Juli 2013
: Penguman Penerimaan Abstrak
c. 15 September 2013
: Batas akhir Penerimaan makalah lengkap & registrasi Peserta.
5. Panel Call For Paper a. Pakta Integritas dalam Pemilu b. Lembaga Penyelenggara Pemilu c. Money Politic dalam Penyelenggaraan Pemilu d. Penyelesaian Sengketa Pidana Pemilu e. Abuse of Power dalam Pemilu f. Sistem Pemilu yang Ideal g. Topik umum Konsititusi dan Anti Korupsi 4
6. Biaya a. Pemakalah Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) (handout, USB, lunch, gala dinner, prosiding) b. Peserta Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (handout, USB, lunch, gala dinner) c. Pemakalah Internasional US$. 100., (Seratus Dollar Amerika) (handout, USB, lunch, gala dinner, prosiding) d. Peserta Internasional US$. 75., (Tujuh Puluh Lima Dollar Amerika) (handout, USB, lunch, gala dinner)
7. Jadwal Acara Simposium dan Call For Paper HARI 1 – Senin, 07 Oktober 2013 Jam 08:00 – 09:00
09:10 – 09:40
Durasi Acara 60’ Registrasi 1. Doa 2. Kata Sambutan Rektorat 3. Kata Sambutan Fakultas (Dekan) 4. Kata Sambutan Direktur PUSAKA 30’ 5. Kata Sambutan Ketua Panitia 6. Pemutaran Video PUSAKA 7. Pemukulan Gong
09:45 – 10:00
15’
Keynote Speaker oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI *
10:00 – 12:00
120’
Talkshow Capres* 1. Aburizal Bakrie 2. Prabowo Subianto Djojohadikusumo 3. Wiranto 4. Hatta Rajasa 5. Surya Paloh 6. M. Mahfud M.D 7. Yusril Ihza Mahendra
12:00 – 13:30
90’
ISHOMA & Makan siang
5
13:30 – 16.00
-
Seminar (guest speaker) 1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ 2. Prof. Dr. Satya Arinanto S.H.,M.H 3. Prof. Andrew McIntyre, Ph.D 4. Kevin.R Evans, Ph.D (Tiri-Integrity Action) 5. Komisioner KPK* (*) Masih dalam tahap konfirmasi
HARI 2 – Selasa, 08 Oktober 2013 Jam 08:00 – 09:00 09:10 – 09:25 09:30 – 11:50 12:00 – 13:30 13:40 – 16:00 16:10 – 16:30 18:30 – selesai
Durasi 60’ 15’ 140’ 90’ 150’ 20’ -
Acara Registrasi Pengumuman susunan acara (MC/Panitia) Sesi I & Sesi II (Call for Paper) Makan siang Sesi III & Sesi IV (Call for Paper) Pengumuman gala dinner & mobilisasi peserta Gala dinner
8.Struktur Pusat Studi Konstitusi dan Anti Korupsi FH UPH
6
9. Daftar Susunan Kepanitian Acara* Ketua Panitia
: Satrya Pangadaran Marpaung
Wakil Ketua
: Dwi Nugraha
Sekretaris I
: Defina Rosa Tantri
Sekertaris II
: Yu Yessi Lesmana
Bendahara I
: Rex Andrew Djohan
Bendahara II
: Priscillia Rumengan
Acara
: Patricia Eman, Raja Humuntar, Nadia Mikhalea
Sponsor
: Davira Putri, Reinaldo
Publikasi
: Ridy Suryoseno, Ignatius Axel, Vany Adelina
Konsumsi
: Rini, Nadya Ruth Romaniartha
Kadiv Perlengkapan
: Wandy Ciputra
*)Jumlah Panitia masih akan ditambah
7
Keynote Speaker*: Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Pembicara: 1. Prof. Dr. Franz Magnis Suseno, SJ 2. Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. 3. Prof. Andrew MacIntyre, PhD.* (ANU College of Asia & The P 4. Kevin R. Evans PhD. (Tiri-Integrity Action) 5. Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*
dari Menuju
* dalam konfirmasi
07.07.13 - Batas Akhir Pengiriman Abstrak 15.07.13 - Pengumuman Penerimaan Abstrak 15.09.13 - Batas Akhir Penerimaan Makalah & Pendaftaran Peserta Simposium
Universitas Pelita Harapan 7-8 Oktober 2013 Biaya Pendaftaran : Pemakalah Rp. 500.000,Peserta Rp. 350.000,-
www.pusakauph.com I
[email protected] CP : Ridy Suryoseno (081311042287) Vanny Adelina (081286661723) Raja (082140076068) Satrya Pangadaran (081286687078/0817116823)
Early Bird!! Pemakalah Internasional US$ 100 Peserta Internasional US$ 75
Sebelum 1 Agustus 2013 Dapatkan Potongan Harga Rp.100.000 atau US$ 10
