KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA Nomor :01/SK-Senat/UPHS/VIII/2008 tentang PERATURAN POKOK PENDIDIKAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA SENAT UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA Menimbang
: a. bahwa untuk tertibnya proses belajar mengajar di Universitas Pelita Harapan Surabaya perlu dibuat peraturan di bidang pendidikan; b. bahwa untuk itu Peraturan Pokok Pendidikan Universitas Pelita Harapan Surabaya yang ada perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan Universitas Pelita Harapan Surabaya;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional” tanggal 8 Juli 2003; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “Pendidikan Tinggi” tanggal 24 Juni 1999;
60 tahun 1999 tentang
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang “Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa” tanggal 20 Desember 2000; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang “Pedoman Pengawasan-Pengendalian Dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana Dan Pascasarjana Di Perguruan Tinggi” tanggal 23 November 2001; 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang “Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi” tanggal 2 April 2002; 6. Statuta Universitas Pelita Harapan Surabaya tahun 2008 Memperhatikan
:
Keputusan Rektor Universitas Pelita Harapan Surabaya Nomor 02/SKR/UPHS/VIII/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang Pembentukan Senat Universitas Pelita Harapan Surabaya masa bakti tahun 2008/2009 sampai dengan tahun 2010/2011
M E M U T U S K A N Menetapkan
:
KEPUTUSAN SENAT UNIVERSITAS TENTANG PERATURAN POKOK PENDIDIKAN UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Istilah Pasal 1 Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan: 1. Mendiknas adalah Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia; 2. Ditjen Dikti adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; 3. Kopertis adalah Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII; 4. Universitas adalah Universitas Pelita Harapan Surabaya; 5. Senat Universitas adalah Senat Universitas Pelita Harapan Surabaya; 6. Fakultas adalah Fakultas-fakultas di lingkungan Universitas; 7. Biro Adak adalah Biro Administrasi Akademik; 8. Dosen adalah tenaga pendidik yang diangkat oleh Rektor; 9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Pelita Harapan Surabaya; 10. PA adalah Penasehat Akademik; 11. SKS adalah Sistem Kredit Semester; 12. sks adalah satuan kredit semester; 13. SAP adalah Satuan Acara Perkuliahan; 14. Silabi adalah uraian dari tiap pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum yang dijadikan pedoman bagi proses belajar mengajar; 15. Kurikulum adalah susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan; 16. PIP adalah Pola Ilmiah Pokok yang dijadikan pedoman pengembangan ilmiah universitas; 17. PPs adalah Program Pascasarjana; 18. NPM adalah Nomor Pokok Mahasiswa; 19. KSM adalah Kartu Studi Mahasiswa;
2
20. IP adalah Indeks Prestasi; 21. IPS adalah Indeks Prestasi Semester; 22. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif; 23. FRRS adalah Formulir Registrasi dan Rencana Studi; 24. KHS adalah Kartu Hasil Studi; 25. Transkrip adalah Rangkuman Hasil Studi mahasiswa yang diperoleh selama kuliah dan merupakan lampiran ijazah; 26. B/T adalah Batal Tambah. Bagian Kedua Azas dan Tujuan Pendidikan Pasal 2 (1) Pendidikan di Universitas Pelita Harapan Surabaya berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bercirikan nilai-nilai Iman Kristiani. (2) Tujuan Pendidikan di Universitas Pelita Harapan Surabaya adalah dalam rangka mencerdaskan dan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, berkepribadian nasional dan memiliki kemampuan, kecakapan dan keterampilan dalam pengembangan/penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya bagi masyarakat, bangsa dan negara. (3) Tujuan khusus pendidikan di Universitas Pelita Harapan Surabaya adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang:
1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Berkepribadian Indonesia; 3. a. b. c. d. e.
Memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara; Memiliki sikap dan kemampuan profesional; Menguasai teknologi dan dapat menggunakannya dengan bertanggung jawab; Mampu memimpin dengan efektif dan mempunyai wawasan global; Mampu membuat keputusan-keputusan yang efektif dan bijaksana. Pasal 3
Hasil yang dicapai mahasiswa dari perkuliahan mereka pada program studi pekerti, kepribadian, ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan.
harus mencakup iman, budi
(1) Di bidang pengetahuan akan menghasilkan sarjana/lulusan yang: a. mengetahui terminologi dasar dari bidang ilmu pada program studinya;
3
b. mengetahui asas yakni konsep dan hukum dasar dari bidang ilmu pada program studinya; c. mengerti sejumlah penerapan dari bidang ilmu pada program studinya; d. terbiasa dengan asas dan penerapan dari bidang ilmu yang terkait. (2) Di bidang keterampilan akan menghasilkan sarjana/lulusan yang mampu: a. mengarang secara benar dan teratur melalui bahasa yang benar dan baik; b. berbicara secara jelas dan terpahami; c. melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan secara mandiri; d. memperoleh informasi secara efisien; e. berpikir secara kreatif, imajinatif, dan dalam bentuk abstrak; f.
bekerja sama dengan rekan dan ahli profesi lain di kemudian hari;
g. menyesuaikan diri dengan perubahan di bidang pengetahuan. (3) Di bidang sikap akan menghasilkan sarjana/lulusan yang: a.
mendambakan belajar secara serius dan berkesinambungan;
b. berpikir secara ilmiah; c. menghayati masalah kemasyarakatan secara moral, ekonomi, politik; d. mempunyai budi pekerti yang luhur dan seimbang secara fisik, mental dan spritual; e. memiliki sikap kepemimpinan yang mandiri, arif dan bijaksana dan bertanggung jawab.
Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Pasal 4 (1) Universitas Pelita Harapan Surabaya menyelenggarakan jalur pendidikan yaitu, jalur akademik (2) Jalur pendidikan akademik terdiri dari Program Sarjana dan Program Pascasarjana.
Bagian Keempat Mahasiswa dan Status Kemahasiswaan Pasal 5 (1) Berdasarkan statusnya mahasiswa dikelompokkan menjadi: a. Mahasiswa biasa; b. Mahasiswa pendengar; c. Mahasiswa cuti akademik; d. Mahasiswa dalam sanksi akademik.
4
(2) Mahasiswa biasa ialah mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administratif sehingga mempunyai hak untuk mengikuti semua kegiatan akademik. (3) Mahasiswa pendengar terdiri dari: a. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik untuk memperdalam pengetahuan tertentu, tanpa harus mengikuti ujian; b. Mahasiswa pindahan yang sedang menunggu pengesahan status kemahasiswaannya oleh Pemerintah. c. Ketentuan tentang mahasiswa pendengar akan diatur dalam peraturan tersendiri. (4) Mahasiswa cuti akademik ialah mahasiswa yang dibebaskan sementara secara resmi dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik pada semester-semester tertentu. (5) Mahasiswa dalam sanksi akademik ialah mahasiswa yang terkena sanksi akademik karena melanggar peraturan Universitas, sehingga dilarang untuk mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu. Bagian Kelima Dosen, Asisten Dosen dan Penguji Pasal 6 (1) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. (2) Asisten dosen adalah tenaga pendidik yang membantu dan melengkapi tugas-tugas dosen yang berhubungan dengan bidang akademik. (3) Penguji mata ujian adalah dosen mata kuliah yang bersangkutan. (4) Penguji mata ujian komprehensif adalah dosen dengan jenjang jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Dalam hal khusus, dengan seijin Pimpinan Universitas/Pimpinan Fakultas tugas ini dapat juga dilakukan oleh dosen dengan jenjang akademik lebih rendah dari Lektor. (5) Penguji untuk PPs harus bergelar Doktor sesuai dengan disiplin ilmu dan keahliannya. Dalam hal khusus, dengan seijin Pimpinan Universitas/Pimpinan Fakultas tugas ini dapat juga dilakukan oleh dosen dengan jenjang akademik serendah-rendahnya Lektor.
5
B A B II SISTEM KREDIT SEMESTER Bagian Kesatu Sistem Kredit Semester Pasal 7 Sistem Kredit Semester (SKS) bertujuan untuk: (1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan batas masa studi. (2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa, dalam batas-batas tertentu, untuk memilih kegiatan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. (3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam mengorganisasikan kegiatan pendidikan mereka secara efisien dan efektif. (4) Memudahkan penyesuaian kurikulum dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta tuntutan perkembangan zaman. (5) Memungkinkan dan memudahkan pengalihan kredit baik antar program studi dalam lingkungan Universitas maupun antara Universitas dengan perguruan tinggi lain di dalam dan luar negeri. Bagian Kedua Semester, Tahun Akademik, dan Kalender Akademik Pasal 8 (1) Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam suatu jenjang pendidikan ataupun suatu program kegiatan. (2) Satu semester meliputi satuan waktu 16 sampai 22 minggu perkuliahan dan kegiatan terjadwal lainnya termasuk dua sampai tiga minggu kegiatan penilaian. (3) Satu tahun akademik terdiri dari dua semester yaitu satu Semester Ganjil dan satu Semester Genap. Semester Ganjil terletak pada bagian awal tahun akademik dan Semester Genap terletak pada bagian akhir tahun akademik. (4) Semester Pendek adalah satu semester yang diadakan antara Semester Genap dan Semester Ganjil. (5) Program pendidikan yang tidak menggunakan sistem semester diatur dengan peraturan tersendiri.
6
Bagian Ketiga
Kalender Akademik Pasal 9 (1) Semua kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan Universitas, baik kegiatan akademik yang bersifat intrakurikuler dan ekstrakurikuler, maupun kegiatan non akademik dijadwalkan selama satu tahun dalam kalender akademik yang diterbitkan oleh Universitas. (2) Pokok-pokok kegiatan yang diatur dalam kalender akademik terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini. (3) Fakultas/PPs menyusun dan merinci program kegiatannya berdasarkan kalender akademik Universitas dalam bentuk kalender akademik Fakultas/PPs, dan melaporkannya kepada Universitas. (4) Pada setiap akhir tahun akademik, Universitas beserta Fakultas/PPs melakukan penilaian terhadap kalender akademik yang telah ditempuh.
Bagian Keempat Beban Studi Mahasiswa Satuan Kredit Semester Pasal 10 Satuan kredit semester (sks) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu.
Bagian Kelima Nilai Satu sks Pasal 11 (1) Satu sks untuk perkuliahan mahasiswa meliputi: a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen; b. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur; c. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri. (2) Satu sks untuk kegiatan praktikum/asistensi mahasiswa adalah laboratorium/studio sebanyak dua sampai tiga jam per minggu selama satu semester.
beban
tugas
di
(3) Satu sks untuk kerja lapangan mahasiswa adalah beban tugas sebanyak empat sampai lima jam per minggu selama satu semester. (4) Satu sks untuk penyusunan tugas akhir mahasiswa adalah beban tugas penelitian sebanyak tiga sampai empat jam sehari selama satu bulan; satu bulan dianggap setara dengan 20 - 25 hari kerja.
7
Bagian Keenam Pengambilan Beban Studi Pasal 12 (1) Beban studi mahasiswa program sarjana dalam satu semester adalah 12 sampai dengan 24 sks atau ratarata 18 sks. (2) Pengambilan beban studi diatur sebagai berikut: a. Bagi mahasiswa baru: 1) Beban studi yang dapat diambil adalah 16 sampai dengan 22 sks, sesuai dengan penetapan Fakultas/Jurusan masing-masing; 2) Pengambilan beban kurang dari ketentuan yang ditetapkan Fakultas/Program Studi yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dekan/Ketua Program PPs. b. Bagi mahasiswa lama: 1) Pengambilan beban studi untuk mahasiswa lama ditentukan oleh prestasi akademik mahasiswa yang bersangkutan, yakni perpaduan antara IPK dan IPS semester sebelumnya (Tabel pedoman IPK dan IPS sebagaimana yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini); 2) Jumlah mata kuliah yang dapat diambil adalah sesuai dengan jumlah mata kuliah yang ditawarkan pada masing-masing jurusan. 3) Pada saat pengambilan tugas akhir, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil maksimal 10 sks di luar tugas akhir; 4) Bagi mahasiswa yang pada semester sebelumnya mengambil beban kurang dari 12 sks, pengambilan beban untuk semester berikutnya adalah 12 sks; 5) Bagi mahasiswa yang mengambil beban lebih untuk pembulatan studi harus mendapat persetujuan Dekan. (3) Beban studi mahasiswa PPs dalam satu semester adalah 9 sampai 18 sks dengan rata-rata 12 sks. (4) Pengambilan beban studi untuk mahasiswa PPs diatur tersendiri oleh Direktur PPs. (5) Pengambilan beban studi untuk mahasiswa pindahan diatur tersendiri oleh Fakultas.
Bagian Ketujuh Beban Tugas Dosen Pasal 13 (1) Besarnya beban tugas dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester, beban tugas dosen tetap adalah 12 sks atau setara dengan 40 jam kerja per minggu. (2) Satu sks untuk beban tugas mengajar dosen meliputi: a. 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa; b. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur; c. 60 menit pengembangan materi kuliah.
8
(3) Distribusi dan pengaturan beban tugas mengajar dosen dan hal-hal yang berhubungan dengan itu, dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Universitas, diatur dengan peraturan Universitas. (4) Disamping tugas mengajar, dosen dapat diberikan tugas lain yang setara sks-nya diatur dengan ketentuan tersendiri.
Bagian Kedelapan Beban Studi Kumulatif Pasal 14 Besarnya beban studi kumulatif untuk mahasiswa ditentukan sebagai berikut: a. Program Sarjana
144 - 160 sks
b. Program Pascasarjana Magister
36 - 50 sks setelah program S-1
Bagian Kesembilan
Batas masa Studi Pasal 15 (1) Batas masa studi untuk Program Sarjana adalah 14 Semester di luar cuti akademik. (2) Batas masa studi untuk Program Pascasarjana Magister maksimum 8 semester di luar cuti akademik.
Bagian Kesepuluh
Akhir Program Studi Pasal 16 (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi diberikan ijazah sebagai tanda kelulusan. (2) Yang dimaksud dengan telah menyelesaikan studi adalah: a. Telah menyelesaikan beban studi sebagaimana tercantum pada Pasal 14; b. Memperoleh IPK ≥ 2,00 untuk Program Sarjana, IPK ≥ 2,75 untuk Program Magister
(3) Ketentuan mengenai nilai kelulusan untuk keperluan judisium ditentukan oleh Fakultas/ Jurusan masing-masing. (4) Pada ijazah dilampirkan transkrip akademik yang memuat semua nilai mata kuliah yang diperoleh, lengkap dengan Indeks Prestasinya.
9
Bagian Kesebelas Cuti Akademik Pasal 17 (1) Cuti akademik ialah pembebasan sementara mahasiswa dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik intra kurikuler. (2) Cuti akademik dibedakan atas: a. Cuti akademik atas permintaan sendiri; b. Cuti akademik atas putusan Universitas. (3) Cuti akademik atas putusan Universitas akan diatur tersendiri. Pasal 18 (1) Persyaratan untuk mendapatkan cuti akademik adalah: a. Terdaftar sebagai mahasiswa; b. Memiliki NPM; c. Telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya 1 semester. (2) Tata cara cuti akademik adalah: a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Rektor melalui Administrasi fakultas/PPs, setelah berkonsultasi dengan PA; b. Batas akhir pengajuan permohonan cuti akademik adalah satu minggu sebelum UTS; c. Bagi mahasiswa yang telah mengajukan cuti akademik tetapi masih juga mengikuti kuliah, maka semua biaya yang telah dibayar tidak dikembalikan. (3) Bagi mahasiswa yang telah disetujui cuti akademiknya, diwajibkan melunasi administrasi keuangan yaitu Biaya Registrasi dan BPP Pokok. Selama pendidikan, mahasiswa hanya diijinkan mengambil maksimal empat semester cuti akademik, untuk mahasiswa Program Pascasarjana maksimal 2 semester dengan syarat: a. Masa cuti akademik sekurang-kurangnya satu semester; b. Tidak diperkenankan mengambil cuti akademik lebih dari dua semester berturutan. (4) Cuti akademik yang sekaligus diambil secara berturutan sebanyak dua semester tidak harus dijalankan secara penuh, tetapi kewajiban administrasi harus dipenuhi.
10
Bagian Keduabelas
Putus Kuliah Pasal 19 (1) Putus kuliah adalah suatu keputusan Rektor yang disampaikan kepada mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan melanjutkan studinya pada program studi yang bersangkutan. (2) Hal-hal yang menyebabkan seorang mahasiswa putus kuliah adalah: a. Melampaui batas masa studi seperti yang tersebut pada pasal 15; b. Pada akhir empat semester pertama belum mengumpulkan sekurang-kurangnya 40 sks dan IPK kurang dari 2,00; c. Terkena sanksi akademik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 ayat (2) huruf (h). (3) Rektor dapat mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus kuliah atas usulan Dekan Fakultas.
Bagian Ketigabelas Penasehat Akademik Pasal 20 (1) Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang sudah berpengalaman mengajar sekurang-kurangnya dua tahun, yang diangkat oleh Dekan/Direktur PPs dan diberi tugas serta tanggung jawab untuk membimbing dan membina sejumlah mahasiswa tertentu agar mereka dapat menyelesaikan studi secara optimal. (2) Tugas PA meliputi: a. Memberi pengarahan dan penjelasan kepada mahasiswa tentang: 1) Program studi yang ditempuh; 2) Pengisian Formulir Registrasi dan Rencana Studi (FRRS). b. Membimbing, mengamati, dan memacu kegiatan studi mahasiswa yang meliputi: 1) Kelancaran mengikuti perkuliahan secara efekttif; 2) Teknik mengikuti perkuliahan secara efektif; 3) Cara belajar yang efektif; 4) Cara menggunakan kepustakaan; 5) Kemajuan keberhasilan belajar. c. Memberikan bantuan, bimbingan, dan pembinaan yang menyangkut masalah pribadi mahasiswa seperti kesulitan belajar, dan sebagainya; d. Menyediakan waktu terjadwal di kampus dalam jam kerja untuk dihubungi oleh mahasiswa; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dekan/Direktur PPs.
11
(3) Peranan PA adalah: a. Melancarkan administrasi akademik mahasiswa; b. Melancarkan ketertiban pelaksanaan peraturan-peraturan akademik; c. Membantu Pimpinan Fakultas/PPs dan Universitas dalam penyusunan data akademik mahasiswa asuhannya.
Bagian Keempatbelas Bentuk Pelaksanaan Pendidikan Pasal 21 Bentuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran adalah: 1. Perkuliahan; 2. Kepaniteraan; 3. Asistensi/Tutorial; 4. Bimbingan Karya Ilmiah; 5. Praktikum; 6. Kerja lapangan; 7. Responsi; 8. Magang. Pasal 22 (1) Perkuliahan harus sesuai dengan silabus yang ditentukan oleh program studi dan dilengkapi dengan SAP atau rencana kegiatan mingguan. (2) Kegiatan perkuliahan dapat dibagi atas dua jenis: perkuliahan yang bersifat teori dan perkuliahan yang bersifat praktek. (3) Perkuliahan yang bersifat teori adalah program pengajaran yang mengkaji teori-teori disiplin ilmu tertentu dengan tujuan membina wawasan, kemampuan, dan kompetensi akademik mahasiswa. Perkuliahan ini dilaksanakan dalam bentuk ceramah, seminar, dan diskusi kelas. (4) Perkuliahan yang bersifat praktek adalah program pengajaran simulatif yang memberikan latihan di bidang keahlian. Program ini dilakukan di ruang pratikum, studio, bengkel, atau tempat praktek yang memenuhi ketentuan dengan tujuan memberikan pengalaman nyata di lapangan. Pasal 23 (1) Asistensi/tutorial membantu mahasiswa dalam kegiatan terstruktur atau dalam melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau di tempat praktek lainnya. (2) Kegiatan asistensi/tutorial merupakan kegiatan untuk menunjang dan melengkapi perkuliahan. (3) Asistensi dapat berbentuk: a. Mendiskusikan atau membahas kembali masalah yang dibahas dalam perkuliahan yang sudah diberikan dosen; b. Menjelaskan pertanyaan mahasiswa yang belum memahami/ mengerti bagian dari perkuliahan;
12
c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas dan soal-soal yang berkaitan dengan mata kuliah; d. Membimbing praktikum; e. Memimpin dan membimbing kuliah praktek.
Pasal 24 (1) Mahasiswa wajib mendapatkan bimbingan karya ilmiah guna mengembangkan ilmu yang didapatkannya selama studi. (2) Karya ilmiah ini dapat berupa termpapers, laporan magang, skripsi, tesis, dan disertasi. (3) Pelaksanaan bimbingan dilakukan melalui sejumlah pertemuan antara dosen dan mahasiswa di kampus. (4) Karya ilmiah yang sifatnya penelitian perlu dilakukan bimbingan peneliti
B A B III KURIKULUM
Bagian Kesatu Struktur dan Jenis Kurikulum Pasal 25 (1) Kurikulum untuk setiap program studi terdiri dari kurikulum Universitas dan mengacu pada kurikulum yang berlaku secara nasional yang ditentukan oleh Depdiknas dengan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas. (2) Khusus untuk program studi di PPs, struktur kurikulum mengacu kepada kurikulum program studi PPSs yang diselenggarakan serta dikembangkan oleh Pemerintah. (3) Rektor menetapkan kurikulum untuk tiap program studi atas usul Dekan/Direktur PPs berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan dan Senat Universitas. (4) Untuk program studi tertentu dapat dibuka kelas internasional yang ketentuannya diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor. Pasal 26 (1) Kurikulum di Universitas meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. (2) Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa dan dosen untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum pada Pasal 2 dan 3. (3) Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan mahasiswa yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran serta upaya memperbaiki kesejahteraan mahasiswa, memperluas bidang ilmu dan pembentukan sikap mental mahasiswa di perguruan tinggi.
13
Bagian Kedua Pelaksanaan Kurikulum Pasal 27 (1) Kurikulum program studi di Universitas terdiri atas komponen-komponen: a. Kelompok MPK (Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian) b. Kelompok MKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan) c. Kelompok MKB (Mata Kuliah Keahlian Berkarya) d. Kelompok MPB (Mata Kuliah Perilaku Berkarya) e. Kelompok MBB (Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat) (2) Kelompok MPK yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti; (3) Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan; (4) Kelompok MKB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitf serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan; (5) Kelompok MPB yang terdiri atas matakuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi; (6) Kelompok MBB yang terdiri atas matakuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam kehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompentensi keahliannya. Bagian Ketiga Tugas Akhir Program Studi Pasal 28 (1) Tugas Akhir Program Sarjana terdiri dari: a. Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa yang menunjukkan kemampuan berpikir mahasiswa dengan menggunakan metode, cara, atau pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. b. Magang merupakan tugas akhir non skripsi yang memuat aktivitas kerja pada suatu institusi dalam jangka waktu tertentu. c. Termpapers adalah hasil karya mahasiswa yang merupakan deskripsi dari data/fakta yang berkaitan dengan obyek ilmu tertentu. d. Proyek Akhir adalah karya ilmiah dalam bentuk desain, rancangan arsitektur, atau karya seni lainnya yang dikerjakan di studio/bengkel/lapangan. (2) Tugas Akhir Program Pascasarjana Magister terdiri dari: a. Tesis adalah karya ilmiah yang ditulis oleh para mahasiswa peserta Program Pascasarjana Magister setelah melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode, cara atau pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud.
14
b. Laporan Perusahaan merupakan tugas akhir non tesis yang memuat permasalahan, teknik pemecahan, pengumpulan dan pengolahan data, solusi dan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, serta foto. c. Termpapers adalah hasil karya mahasiswa yang merupakan rangkuman dari data/fakta yang berkaitan dengan objek ilmu tertentu
Bagian Keempat Persiapan Kuliah Pasal 29 (1) Persiapan kuliah untuk mahasiswa diawali dengan proses pengambilan beban studi dan penyelesaian kewajiban administrasi keuangan. (2) Mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang sesuai dan memenuhi beban studi mereka di tiap semester dengan bimbingan PA. (3) Dalam perencanaan dan pengambilan beban studi dibuka dua tahap yaitu: a. Masa pengisian FRRS 1) Mata kuliah yang diambil harus diisi dalam FRRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain: − Jadwal Kalender Akademik; − Program yang ditawarkan; − Pengaturan beban studi; − Mata kuliah prasyarat. 2) Sebelum diserahkan kepada Biro Adak, FRRS harus disetujui dan ditandatangani oleh PA. b. Masa Batal Tambah (B/T) 1) Dalam masa Batal-Tambah yang sesuai dengan kalender akademik, mahasiswa dibolehkan menambah dan/atau mengurangi matakuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) FRRS yang sudah ditambah dan/atau dikurangi harus disetujui dan ditandatangani oleh PA yang bersangkutan; 3) Batal-Tambah tidak boleh berbentuk pindah kelas, kecuali kepindahan kelas ini disebabkan karena jadwal yang diubah oleh fakultas/jurusan/program studi. (4) Sesudah masa Batal-Tambah, beban studi mahasiswa tidak boleh ditambah atau dikurangi lagi.
Bagian Kelima Ketertiban Belajar Mengajar Pasal 30 (1) Kuliah pertama diawali dengan penjelasan umum mengenai: a. SAP atau rencana kegiatan belajar tiap minggu; b. Program kerja mata kuliah. c. Bobot penilaian untuk komponen nilai akhir.
15
(2) Kuliah, praktikum, kepaniteraan, asistensi, dan bimbingan ilmiah harus dilaksanakan tepat pada waktunya sesuai dengan jadual. (3) Mahasiswa diwajibkan hadir mengikuti kuliah, praktikum, dan asistensi sesuai dengan mata kuliah yang tercantum di dalam KSM masing-masing. (4) Kehadiran mahasiswa dicatat di dalam Daftar Hadir Kuliah. (5) Jika dosen berhalangan, kuliah tetap berlangsung sesuai dengan SAP yang telah ditentukan baik dengan mengganti waktu, maupun mengganti dosen, supaya kegiatan perkuliahan tidak berkurang. (6) Hal-hal lain mengenai perkuliahan diatur dalam tata tertib perkuliahan. Bagian Keenam Tata Laksana Perkuliahan Pasal 31 (1) Dosen mengemukakan kunci permasalahan pokok dari tiap bahasan materi perkuliahan, sesuai dengan SAP dan metode mengajar yang baik. (2) Perkuliahan diarahkan supaya mahasiswa dapat mendalami bahan-bahan perkuliahan. (3) Dalam perkuliahan, dosen diminta menggunakan alat-alat instruksional yang sesuai dengan materi perkuliahan. (4) Dosen harus membuat rangkuman bahan kuliah yang dibagikan kepada seluruh mahasiswa sebelum mata kuliah yang bersangkutan diberikan. Bagian Ketujuh Jumlah Peserta Mata Kuliah Pasal 32 (1) Fakultas/PPs diwajibkan menetapkan jumlah peserta, jumlah kelas yang ditawarkan, kapasitas masingmasing kelas, dan jadual kuliah. Ketetapan ini harus sudah ada selambat-lambatnya dua minggu sebelum pengisian FRRS dilaksanakan. (2) Untuk program Sarjana ditetapkan sebanyak-banyaknya 50 peserta di dalam satu kelas, program Magister 30 peserta. Kelas yang jumlah pesertanya melebihi dari ketentuan tersebut di atas, harus dengan persetujuan Rektor. (3) Untuk kegiatan praktikum dan kepaniteraan yang memerlukan asisten, jumlah peserta mata kuliah untuk tiap kelas disesuaikan dengan kebutuhan ilmunya dan fasilitas yang tersedia. (4) Minimal peserta mata kuliah program Sarjana untuk setiap kelas adalah 20 peserta, Program Magister adalah 15 peserta. Apabila jumlah minimal ini tidak tercapai, pembukaan kelas tersebut harus dengan persetujuan Dekan/Direktur PPs. Bila jumlah peserta kurang dari 10 mahasiswa harus dengan persetujuan Rektor.
16
Bagian Kedelapan Pengertian Ujian Pasal 33 Ujian adalah kegiatan akademik yang terjadual dan wajib dilakukan untuk memperoleh ukuran yang dapat diandalkan mengenai keberhasilan proses belajar mengajar.
Bagian Kesembilan Sistem Ujian Pasal 34 (1) Ujian diadakan untuk setiap mata kuliah. (2) Ujian dapat dilaksanakan secara tertulis atau secara lisan dalam bentuk pertanyaan, seminar, pemberian tugas, penulisan karangan, atau bentuk lain yang sesuai dengan jenis mata kuliah dan tujuan khusus yang hendak dicapai. (3) Ukuran andal keberhasilan studi semakin tepat jika evaluasi semakin sering diadakan; akan tetapi pelaksanaan ujian tidak boleh mengganggu rencana perkuliahan. Bagian Kesepuluh Jenis Ujian Pasal 35 Terdapat dua jenis ujian yaitu Ujian Semester dan Ujian Komprehensif. Pasal 36 (1) Ujian semester terdiri dari Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester; (2) Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester dijadwalkan berdasarkan kalender akademik dan diumumkan kepada mahasiswa. Pasal 37 (1) Ujian komprehensif adalah bentuk ujian akhir yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program studinya. (2) Ujian kompherensif bersifat menyeluruh tentang disiplin ilmu yang dipelajari, sesuai dengan bidang studi/program studi dan berpangkal tolak dari materi skripsi/tugas akhir/tesis/disertasi yang telah diselesaikan sesuai dengan pedoman yang ditentukan Fakultas/PPs. (3) Kesempatan ujian komprehensif diadakan pada setiap semester dan diumumkan secara terbuka kepada mahasiswa. (4) Pelaksanaan Ujian komprehensif berlangsung paling singkat satu jam dan paling lama dua jam. (5) Ujian komprehensif berlangsung secara lisan. 17
(6) Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif diberi kesempatan untuk mengulanginya sampai dua kali, selama belum melewati masa studi. (7) Mahasiswa yang sudah dua kali mengulang ujian komprehensif dan belum lulus juga, diharuskan mengganti skripsi dan pembimbing. Bagian Kesebelas Persyaratan Mengikuti Ujian Pasal 38 (1) Persyaratan umum untuk mengikuti suatu ujian adalah mahasiswa memiliki KSM. (2) Khusus untuk Ujian Akhir Semester, selain memenuhi ketentuan pada ayat (1), juga harus memenuhi jumlah kehadiran dan jumlah kegiatan terjadwal lainnya sekurang-kurangnya 70%, terhitung sejak awal perkuliahan efektif. (3) Khusus untuk ujian komprehensif, di samping ketentuan pada ayat (1) berlaku pula persyaratan berikut: a. Telah menyelesaikan semua mata kuliah dan tugas-tugas akademik lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas/PPS; b. Memiliki IPK > 2,00 untuk mahasiswa program Sarjana, IPK> 2,75 untuk mahasiswa Program Magister dan IPK ≥ 3,00 untuk program Doktor, dan tidak memiliki nilai mata kuliah di bawah persyaratan minimum; c. Telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh fakultas/PPs;
Bagian Keduabelas Persyaratan dan Administrasi Ujian Pasal 39 (1) Fakultas/PPs merencanakan ujian berdasarkan kalender akademik. (2) Rencana pelaksanaan ujian harus sudah minggu sebelum awal pengisian FRRS. (3) Yang dimaksud dengan administrasi pelaksanaan, dan hasil ujian.
ujian
dilaporkan
ke Universitas
ialah
segala pencatatan
selambat-lambatnya dua
mengenai
persyaratan,
(4) Administrasi ujian dilakukan secara sentral oleh Biro Adak. (5) Sentralisasi administrasi ujian terutama meliputi keseragaman sistem, pendataan, serta pengendalian administrasi akademik. Bagian Ketigabelas Penyelenggaraan Ujian Pasal 40 (1) Semua unsur Fakultas/PPs wajib melaksanakan dan penyelenggaraan ujian.
bertanggung jawab sepenuhnya terhadap
18
(2) Panitia Pelaksana Ujian Fakultas/Universitas terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris merangkap wakil ketua, dan beberapa orang anggota sesuai dengan kebutuhan. (3) Untuk pelaksanaan ujian komprehensif, Dekan/Direktur PPs membentuk Tim Penguji.
Bagian Keempatbelas Tata Tertib Ujian Pasal 41 (1) Tata tertib ujian disusun agar ujian dapat terlaksana dengan baik. (2) Pengaturan tata tertib ujian diatur tersendiri oleh tiap fakultas sesuai dengan ciri mata ujian dan kondisi di masing- masing fakultas/jurusan/program studi. Tata tertib ujian MPK disusun oleh Universitas. Bagian Kelimabelas Penilaian Pasal 42 (1) Penilaian adalah proses pengukuran hasil belajar mahasiswa untuk: a. setiap mata kuliah; b. setiap semester; c. setiap program studi. (2) Pelaksanaan penilaian seharusnya mengungkapkan aspek-aspek hasil belajar yang penting, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotorik. (3) Nilai adalah ukuran ordinal yang menggambarkan hasil belajar mahasiswa. (4) Yang berwenang untuk memberikan atau menetapkan nilai seorang mahasiswa adalah dosen penanggung jawab mata kuliah, dosen penguji, dan atau tim penguji.
Bagian Keenambelas Unsur Penilaian Pasal 43 (1) Unsur penilaian hasil belajar mahasiswa setiap mata kuliah terdiri atas: a. Ujian Akhir Semester; b. Ujian Tengah Semester; c. Tugas kegiatan akademik terstruktur; d. Kehadiran dalam mengikuti kegiatan belajar-mengajar yang terjadwal. (2) Pembobotan nilai mata kuliah diatur sebagai berikut: a. Untuk Program Sarjana: Bobot Ujian Akhir Semester
: 30% - 60%
19
Bobot Ujian Tengah Semester
: 20% - 40%
Bobot Tugas kegiatan akademik terstruktur
: 10% - 40%
Bobot Kehadiran
: 0% - 10%
b. Untuk Program Pascasarjana: Bobot Ujian Akhir Semester
: 30% - 60%
Bobot Ujian Tengah Semester
: 20% - 40%
Bobot Tugas kegiatan akademik terstruktur
: 20% - 40%
(3) Jumlah persentase pembobotan harus mencapai 100%, dengan bobot untuk setiap unsur ditentukan oleh Fakultas/PPs, dan untuk mata kuliah umum ditentukan oleh Universitas. (4) Nilai tiap mata kuliah dalam KHS merupakan penjumlahan nilai pembobotan unsur-unsur penilaian.
Bagian Ketujuhbelas Nilai Pasal 44 (1) Unsur penilaian sebagaimana dimaksud oleh pasal 43 ayat (1) dinyatakan dalam bentuk angka dengan rentangan dari 0 sampai dengan 100.
(2) Nilai KHS untuk Program Sarjana dan Program Pascasarjana dinyatakan dalam bentuk huruf dengan kualifikasi sebagai berikut: MUTU A AB+ B BC+ C CD E
RENTANG 90,00 - 100 80,00 - 89,99 75,00 - 79,99 68,00 - 74,99 65,00 - 67,99 60,00 - 64,99 56,00 - 59,99 50,00 - 55,99 40,00 - 49,99 00,00 - 39,99
BOBOT NILAI 4,00 3,70 3,30 3,00 2,70 2,30 2,00 1,50 1,00 0,00
(3) Apabila tidak ada nilai, di dalam KHS diberikan catatan sebagai berikut: a.
TL = Tidak Lengkap, karena unsur yang dinilai tidak dilengkapi;
b.
T
= Tertunda, karena nilai dari dosen belum ada atau karena skripsi belum selesai;
20
(4) Mahasiswa dinyatakan tidak lulus program bila: a. IPK kurang dari 2,00 untuk mahasiswa Program Sarjana; b. IPK kurang dari 2,75 untuk mahasiswa Program Pascasarjana Magister; (5) Kualifikasi judisium untuk program Sarjana, Pascasarjana ditentukan dengan ketentuan tersendiri. (6) Ketentuan lebih rinci tentang nilai ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
Bagian Kedelapanbelas Acuan Penilaian Pasal 45 (1) Penilaian ujian diadakan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN). (2) Cara yang akan digunakan oleh suatu program studi, PAP atau PAN, ditentukan oleh pimpinan Fakultas/PPs. (3) Acuan untuk Program Sarjana dan Program Pascasarjana ditentukan berikut: PAP
PAN
Nilai
Bobot
> (x + 2,00 SD )
A
4,00
80,00 – 89,99
(x + 1,50 SD ) ≤ xi < (x + 2,00 SD )
A-
3,70
75,00 – 79,99
(x + 1,00 SD ) ≤ xi < (x + 1,50 SD )
B+
3,30
68,00 – 74,99
(x + 0,50 SD ) ≤ xi < (x + 1,00 SD ) x ≤ xi < (x + 0,50 SD ) (x − 0,50 SD ) ≤ xi < x (x − 1,00 SD ) ≤ xi < (x + 0,50 SD ) (x − 1,50 SD ) ≤ xi < (x + 1,00 SD ) (x − 2,00 SD ) ≤ xi < (x - 1,50 SD ) < (x - 2,00 SD )
B
3,00
B-
2,70
C+
2,30
C
2,00
C-
1,50
D
1,00
E
0,00
≥ 90,00
65,00 – 67,99 60,00 – 64,99 56,00 – 59,99 50,00 – 55,99 40,00 – 49,99 ≤ 39,99
n
∑ (x SD = Deviasi Standar =
− x)
2
i
i =1
n
21
n
∑x
i
Harga rata-rata dari x = x =
i =1
n
Indeks Prestasi Pasal 46 (1) Indeks Prestasi (IP) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester (IPS) atau beberapa semester (IPK) yang dinyatakan oleh suatu bilangan dengan dua angka di belakang koma. (2) Indeks Prestasi dihitung dari jumlah perkalian bobot sks mata kuliah yang diambil dengan nilai masing-masing mata kuliah, kemudian dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil. (3) Rumus perhitungan IPS adalah sebagai berikut:
IPS =
Σ(K i x N i ) ΣK i
dengan pengertian: Ki = sks masing-masing mata kuliah yang diambil pada suatu semester. Ni = bobot nilai masing-masing mata kuliah Contoh perhitungan IPS dapat dilihat pada Lampiran III peraturan ini. (4) Rumus perhitungan IPK adalah sebagai berikut: IPK =
Σ(K i x N i ) ΣK i
dengan pengertian: Ki = sks masing-masing mata kuliah diambil dengang ketentuan mata kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali dan tidak termasuk sks matakuliah mundur. Ni = bobot nilai terbaik masing-masing mata kuliah yang diambil. Contoh Perhitungan IPK dapat dilihat pada Lampiran IV peraturan ini.
22
B A B IV ADMINISTRASI DAN SANKSI AKADEMIK Bagian Kesatu Ujian Saringan Masuk, Registrasi Mahasiswa Baru Pasal 47 (1) Pada setiap permulaan tahun akademik, Universitas menerima mahasiswa baru melalui Seleksi/Ujian Saringan Masuk maupun test lainnya yang diselenggarakan secara terpusat. (2) Setiap calon mahasiswa harus memenuhi persyaratan penerimaan yang ditetapkan oleh Universitas dan mengacu kepada peraturan pemerintah. (3) Persyaratan untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus. (4) Persyaratan Umum: a. Warganegara Indonesia, dan Warganegara Asing. b. Memiliki Tanda Lulus SLTA yang sesuai dengan persyaratan program studi untuk program Sarjana dan program Diploma; c. Memiliki ijazah sarjana yang sesuai dengan persyaratan program studi untuk program Pascasarjana; d. Biodata dan kelengkapan administrasi. (5) Persyaratan Khusus: a. Tidak buta warna untuk program studi tertentu. b. Memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pemerintah bagi Warga Negara Asing. Bagian Kedua Registrasi Mahasiswa Lama Pasal 48 (1) Semua mahasiswa harus melakukan registrasi ulang tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas. (2) Registrasi dilakukan di Biro Adak pada setiap awal semester. (3) Yang diakui sebagai mahasiswa hanyalah mereka yang sudah melakukan registrasi. (4) Setiap mahasiswa yang ingin melakukan registrasi harus: a. Menunjukkan kartu mahasiswa yang masih berlaku; b. Membayar biaya pendidikan; c. Mengisi dan mengembalikan FRRS. (5) Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi dikenakan sanksi administrasi: a. Yang terlambat sampai dua minggu diwajibkan mengajukan permohonan registrasi kepada Rektor dan mengadakan perjanjian tertulis tidak akan terlambat lagi pada registrasi yang akan datang; b. Jika terlambat sampai melewati batas waktu tersebut, maka yang bersangkutan diharuskan mengambil cuti akademik;
23
c. Jika keterlambatan melakukan registrasi sampai pada masa batal tambah, maka yang bersangkutan akan dinyatakan non aktif. (6) Mahasiswa yang ingin aktif kembali sesudah masa cuti akademiknya, pada waktu registrasi harus menunjukkan surat persetujuan Rektor untuk aktif kembali. (7) Mahasiswa yang habis masa cuti akademik tetapi tidak melakukan registrasi, pada prinsipnya dianggap bukan lagi mahasiswa dan tidak berhak mengikuti semua kegiatan akademik. (8) Mahasiswa yang tidak tercakup dalam Pasal 5 (1) dinyatakan non aktif dan pada prinsipnya bukan mahasiswa lagi. Jika ingin aktif kembali harus memenuhi persyaratan berikut: a. Yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Rektor untuk diterima kembali sebagai mahasiswa; b. Bila permohonan ini dikabulkan, maka masa non aktif diperhitungkan dalam masa studi; c. Yang bersangkutan dikenakan denda sebesar BPP Pokok semester yang ditinggalkan, disamping harus memenuhi kewajiban lainnya; d. Bila masa non aktif lebih dari dua semester maka validitas nilai mata kuliah yang telah diselesaikan dapat ditinjau kembali oleh fakultas; e. Permohonan untuk aktif kembali selambat-lambatnya harus disampaikan kepada Rektor dalam rentang waktu registrasi. Bagian Ketiga Registrasi Mahasiswa Pindahan Pasal 49 (1) Yang dimaksud dengan mahasiswa pindahan adalah: a. Mahasiswa yang pindah program studi di lingkungan Universitas dan disebut mahasiswa pindahan intern; b. Mahasiswa Perguruan Tinggi lain dari dalam maupun luar negeri yang pindah ke Universitas disebut mahasiswa pindahan ekstern. (2) Pindahan intern dapat terjadi antar-program studi atau antar-program kekhususan atau peminatan dalam satu fakultas. Pindahan ini dapat dilakukan selama memenuhi persyaratan akademik, baik yang ditentukan Pemerintah maupun Universitas. (3) Universitas dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain selama mereka memenuhi persyaratan Pemerintah dan Universitas, serta selama masih tersedia tempat di fakultas/ jurusan yang diminat.
24
Bagian Keempat Persyaratan Registrasi Mahasiswa Pindahan Intern Pasal 50 (1) Saat untuk dapat pindah ke program studi lain dan untuk mengalihkan kredit adalah sekurang-kurangnya telah menempuh satu semester pertama dan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Jurusan dan disahkan oleh Dekan. (2) Perpindahan disertai pengakuan pengalihan kredit dapat dilakukan antar-program studi dengan status akreditasi yang sama atau dari status akreditasi yang lebih tinggi ke status akreditasi yang lebih rendah, serta terbatas pada MPK yang sama. (3) Pengalihan kredit tersebut pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Departemen Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk memperoleh pengesahan, dan baru berlaku setelah disahkan oleh Departemen Pendidikan Tinggi (Dikti). (4) Perpindahan antar-program studi di luar yang tersebut pada ayat (2) diharuskan melalui kelulusan pada ujian saringan masuk program studi yang diminati, kecuali bila materi ujian saringan masuk adalah sama. Bagian Kelima Persyaratan Registrasi Mahasiswa Pindahan Ekstern Pasal 51 (1) Mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri harus memenuhi persyaratan administrasi akademik sebagai berikut: a. Keterangan pindah dari perguruan tinggi asal yang diketahui oleh Pemerintah; b. Pengajuan persetujuan pindahan oleh Universitas kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) tidak melampaui batas yang ditentukan. Kepindahan ini baru dapat direalisasi setelah ada pengesahan dari Ditjen Dikti; c. Status akreditasi perguruan tinggi asal minimal sama dengan status akreditasi program studi Universitas; d. Memiliki penyetaraan ijazah/mata kuliah yang disahkan oleh Pemerintah; e. Masih tersedia tempat dan fasilitas di program studi yang diminati; f. Yang bersangkutan tidak terancam putus kuliah atau terancam dikeluarkan dari perguruan tinggi asal. (2) Persyaratan akademik yang harus dipenuhi adalah: a. IPK ≥ 2,75 untuk program Sarjana; IPK ≥ 3,00 untuk program Pascasarjana b. Telah menempuh minimum 2 semester pada Perguruan Tinggi asal; c. Maksimum sks yang dapat diakui 80 sks untuk Program Sarjana; untuk Program Pascasarjana maksimum 60 % sks dari perguruan tinggi asal. d. Masih cukup waktu masa studi untuk menyelesaikan studinya. e. Masa studi yang harus ditempuh di UPHS minimum 3 semester untuk Program Sarjana dan 2 semester untuk Program Pascasarjana. (3) Persyaratan lain yang tidak tercantum pada ayat (1) dan (2) akan ditentukan oleh Fakultas/ Jurusan masing-masing.
25
(4) Semua mahasiswa pindahan, sebelum diterima menjadi mahasiswa Universitas, harus menyelesaikan kewajiban keuangan dan persyaratan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagian Keenam Administrasi Hasil Ujian Pasal 52 (1) Administrasi ujian harus dilakukan dengan tertib oleh dosen, dosen penguji, penanggung jawab mata kuliah, tim/panitia ujian Fakultas/PPs, dan Biro Adak. (2) Selambat-lambatnya satu minggu setelah mata kuliah yang bersangkutan diujikan, dosen, dosen penguji, penanggung jawab mata kuliah, atau tim/panitia ujian harus menyerahkan nilai akhir kepada Fakultas/PPs dalam daftar nilai yang disiapkan oleh Biro Adak untuk diteruskan ke Biro Adak. (3) Nilai-nilai selain yang disebut dalam pasal 52 ayat (2) hanya diserahkan kepada Fakultas/PPs sesuai dengan ketentuan Fakultas/PPs. (4) Dosen, dosen penguji, penanggung jawab mata kuliah, atau tim/panitia ujian diwajibkan memelihara dokumentasi nilai-nilai yang diberikan. (5) Biro Adak menerbitkan KHS dan menyampaikannya kepada mahasiswa melalui Fakultas/PPs. (6) Selambat-lambatnya tujuh hari setelah penerbitan KHS, catatan TL sudah harus diubah ke dalam bentuk nilai. Apabila tidak diubah dalam waktu tersebut, maka TL dijadikan nilai E. (7) Bila dosen belum menyerahkan nilai akhir dalam waktu yang ditetapkan, maka Ketua Jurusan/Ketua Progam Studi dengan persetujuan Dekan/Direktur PPs harus mengambil alih catatan T dan paling lambat pada akhir pengisian FRRS, sudah memberikan keputusan tentang nilai apa yang harus diberikan. (8) Pembatalan mata kuliah setelah Batal Tambah berakhir akan tetap diperhitungkan ke dalam penghitungan IP dengan nilai E. (9) Sebelum ujian komprehensif, Fakultas/PPs menyerahkan data IPK mahasiswa bersangkutan kepada tim penguji. (10)Hasil ujian komprehensif diberikan secara langsung oleh tim penguji kepada mahasiswa yang bersangkutan. (11)Nilai ujian komprehensif diumumkan secara terbuka kepada mahasiswa melalui Fakultas/PPs setelah daftar nilai ditandatangani oleh Biro Adak.
26
BAB V TATA TERTIB AKADEMIK, KETERTIBAN KAMPUS DAN SANKSI AKADEMIK Bagian Kesatu Tata Tertib Akademik Pasal 53 Tata tertib akademik yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur melalui aturan tersendiri.
Bagian Kedua Ketentuan Administrasi Pasal 54 Ketentuan administrasi yang belum tercantum dalam peraturan ini akan diatur melalui aturan tersendiri. Bagian Ketiga Ketertiban Kampus Pasal 55 Ketertiban kampus diatur melalui aturan tersendiri.
Bagian Keempat Sanksi Akademik Pasal 56 (1) Sanksi akademik adalah penindakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketertiban kampus, ketentuan administrasi, dan tata tertib akademik. (2) Bentuk sanksi akademik mencakup: a. Pengeluaran dari tempat/ruang kuliah, praktikum, atau ujian; b. Pelarangan untuk mengikuti kuliah, praktikum, atau ujian selama jangka waktu tertentu; c. Pengurangan nilai ujian; d. Pembatalan skripsi, tugas akhir, atau tesis; e. Pembatalan hasil ujian dan pemberian nilai E untuk ujian tersebut; f. Pelarangan (skors) mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik selama waktu tertentu; g. Penyerahan kepada yang berwajib; h. Pemecatan sebagai mahasiswa (putus kuliah). (3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik adalah: a. Dosen, dosen penguji, penanggung jawab mata kuliah, atau tim/panitia penguji untuk sanksi a sampai dengan e; b. Ketua Jurusan/Program Studi dan Dekan/Direktur PPs untuk sanksi a sampai dengan f; c. Rektor untuk sanksi a sampai dengan h.
27
(4) Ketentuan lebih lanjut tentang sanksi akademik diatur melalui aturan tersendiri.
BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 57 (1) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur di dalam peraturan ini akan diatur kemudian. (2) Bila terdapat kekeliruan dalam peraturan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 15 Agustus 2008 SENAT UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA KETUA
Dr. (Hon). Jonathan L Parapak
28
LAMPIRAN I
Pokok-pokok kegiatan yang diatur dalam Kalender Akademik UPHS adalah : 1. Penerimaan Mahasiswa Baru 2. Kegiatan di Semester Ganjil, Semester Genap dan Semester Pendek seperti : -
Pendaftaran Semester dan Pembagian KM/KSM
-
Pembayaran Biaya Pendidikan
-
Orientasi Studi dan Pendidikan Tinggi
-
Perkuliahan Efektif
-
Batal Tambah dan KM/KSM Perbaikan
-
Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester
-
Libur Semester dan Minggu Tenang
-
Penyerahan nilai ke Biro Adak
-
Penyerahan KHS dan FRRS
-
Hari-hari Libur Nasional
-
Dies Natalis dan Wisuda
29
LAMPIRAN II
Cara menggunakan Diagram :
1. Tarik garis horizontal ke kanan dari hasil IPK 2. Tarik garis vertical ke bawah dan hasil IPS 3. Pertemuan kedua garis ini adalah angka yang menyatakan beban studi maksimum yang dapat diambil.
Catatan :
1. Khusus untuk mahasiswa semester terakhir, apabila jumlah sks yang belum diambil kurang dari 12 sks, maka pengambilan beban studi hanya memperhatikan IPK. 2. Apabila pertemuan kedua garis jatuh pada kolom yang kosong, maka angka yang diambil untuk menentukan beban studi maksimum adalah angka yang ada di sebelah kanannya atau angka yang ada di sebelah bawahnya.
30
0,00 1.30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90
-
1,29 1,39 1,49 1,59 1,69 1,79 1,89 1,99 2,09 2,19 2,29 2,39 2,49 2,59 2,69 2,79 2,89 2,99 3,09 3,19 3,29 3,39 3,49 3,59 3,69 3,79 3,89 4,00
1,39
1,49
1,59
1,69
1,79
1,89
1,99
2,09
2,19
2,29
2,39
2,49
2,59
2,69
2,79
2,89
2,99
3,09
3,19
3,29
3,39
3,49
3,59
3,69
3,79
3,89
4,00
1,30 -
1,40 -
1,50 -
1,60 -
1,70 -
1,80 -
1,90 -
2,00 -
2,10 -
2,20 -
2,30 -
2,40 -
2,50 -
2,60 -
2,70 -
2,80 -
2,90 -
3,00 -
3,10 -
3,20 -
3,30 -
3,40 -
3,50 -
3,60 -
3,70 -
3,80 -
3,90 -
IPK
1,29
IPS
0,00 -
TABEL PENGAMBILAN BEBAN STUDI
12 12 12 12 14 14 14 15 15 17 17 18 18 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24
Mahasiswa dianjurkan untuk mengambil beban studi sesuai dengan kemampuan/kesempatan/waktu belajar yang tersedia Mahasiswa tidak harus mengambil beban studi maksimum
31
LAMPIRAN III
PERHITUNGAN INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)
Cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif : Jumlah Ki x Ni IPK = ----------------Jumlah Ki Ki = sks masing-masing mata kuliah yang diambil dengan ketentuan mata kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali. Ni = bobot nilai terbaik masing-masing mata kuliah yang diambil Contoh: a) Hasil Studi Semester Ganjil : No.
Mata Kuliah
1.
Pendidikan Kewarganegaraan Pendidikan Pancasila Pengantar Akuntansi Matematika Ekonomi Diferensial Manajemen Pengantar Ekonomi Bahasa Inggris Komunikasi Bisnis Effective Learning
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
sks (K) 2
Nilai
KxN
A
Bobot Nilai (N) 4,00
2 3 3
C+ E B+
2,30 0,00 3,30
4,60 0,00 9,90
3 3 2
AD B-
3,70 1,00 2,70
11,10 3,00 5,40
2 20
C-
1,50
3,00 45,00
8,00
45 IPS = ---- = 2,25 20
32
LAMPIRAN IV
b). Hasil Studi Semester Genap (berikutnya) : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Mata Kuliah Pendidikan Agama Etika Bisnis Matematika Ekonomi 2 Statistik Bisnis 1 + Lab Pengantar Akuntansi 2 + Lab Aspek Hukum Dalam Ekonomi Manajemen SDM Bahasa Inggris II Bahasa Indonesia
sks (K) 2 2 3 3 3
Nilai A C+ E B+ A-
Bobot Nilai (N) 4,00 2,30 0,00 3,30 3,70
KxN 8,00 4,60 0,00 9,90 11,10
2
D
1,00
2,00
3 2 2 22
B C+ B-
3,00 2,30 2,70
9,00 4,60 5,40 54,60
54,6 IPS = ------- = 2,48 22 * Untuk perhitungan IPK Mata Kuliah yang diulang hanya dihitung satu kali dan diambil nilai terbaik. 8,00+4,60+0+9,90+11,10+3,00+5,40+3,00+8,00+4,60+0+9,90+11,10+2,00+9,00+4,60+5,40 99,60 IPK = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------= --------- = 2,37 2+2+3+3+3+3+2+2+2+2+3+3+3+2+3+2+2 42
33
