Bentuk:
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:
26 TAHUN 1960 (26/1960)
Tanggal:
2 JUNI 1960 (JAKARTA)
Sumber:
LN 1960/69
Tentang:
LAFAL SUMPAH DOKTER
Indeks:
SUMPAH DOKTER Presiden Republik Indonesia,
Menimbang : bahwa perlu ditetapkan lafal sumpah Dokter yang berdasarkan "Declaration of Geneva 1948". Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia; 2. "Reglement op den Dienst van de Volksgezondheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46); 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960; Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei 1960; Memutuskan: Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Lafal Sumpah Dokter. Pasal I. Sumpah/janji seorang dokter sebagai termaksud pada pasal 36 ayat (1) "Reglement op den Dienst van de Volksgezonheid" (Staatsblad 1882 No. 97), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 10 tahun 1951 (Lembaran-Negara tahun 1951 No. 46) berbunyi sebagai berikut : "Saya bersumpah/berjanji bahwa: Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikekemanusiaan; Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang berhormat dan bersusila, sesuai dengan martabat pekerjaan saya; Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur
jabatan kedokteran; Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena keilmuan saya sebagai Dokter; Kesehatan penderita senantiasa akan saya utamakan; Dalam menunaikan kewajiban terhadap penderita" saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik Kepartaian atau Kedudukan Sosial; Saya akan memberikan kepada Guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya; Teman-sejawat saya akan saya perlakukan sebagai saudara kandung; Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan; Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan Kedokteran saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan; Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya". Pasal II. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1960. Pejabat Presiden Republik, Indonesia, DJUANDA. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1960. Menteri Kehakiman, SAHARDJO
-------------------------------CATATAN
Kutipan:
LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG
Bentuk:
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
Oleh:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor:
15 TAHUN 1962 (15/1962)
Tanggal:
16 AGUSTUS 1962 (JAKARTA)
Sumber:
LN 1962/56
Tentang:
PEMBENTUKAN GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS BANGUNAN
Indeks:
GABUNGAN PERUSAHAAN SEJENIS. BANGUNAN. PEMBENTUKAN. Presiden Republik Indonesia,
Menimbang : bahwa untuk melancarkan dan memperkembangkan perusahaanperusahaan negara, daerah swatantra dan swasta dalam rangka ekonomi terpimpin serta untuk menjamin dan mengembangkan daya-guna serta produktivitet dari kegiatan perusahaan-perusahaan termaksud, perlu dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, untuk organisasi-organisasi perusahaan yang berusaha dalam lapangan perencanaan dan pelaksanaan bangunan; Mangingat : 1. 2.
Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 tentang Perusahaan Negara; Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Gabungan Perusahaan Sejenis;
Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga; Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang tentang Pembentukan Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan. BAB I PEMBENTUKAN.
Pasal 1. (1)
(2)
Dengan nama Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan yang selanjutnya disebut G.P.S. Bangunan, dibentuk suatu Gabungan Perusahaan Sejenis termaksud dalam pasal-pasal 28, 29 dan 30 Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 243 tahun 1961; G.P.S. Bangunan mempunjai anggota-anggota yang terdiri dari organisasi-organisasi Perusahaan Sejenis : a. O.P.S. Perencana Bangunan Negara, disingkat O.P.S. Perbana; b. O.P.S. Pelaksanawan Bangunan Negara, disingkat O.P.S. Pelbana; c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangun- O.P.S. Pensi; d. O.P.S. Perencana Nasional, disingkat O.P.S. Pernas. BAB II ANGGARAN DASAR. Ketentuan umum Pasal 2.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan : a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia; b. "Menteri" ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga; c. "B.P.U." ialah Badan Pimpinan Umum Perusahaan Bangunan Negara yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1961; d. "G.P.S." ialah Gabungan Perusahaan Sejenis Bangunan; e. "O.P.S." ialah Organisasi Perusahaan Sejenis yang tergabung G.P.S. Bangunan. Tempat kedudukan. Pasal 3. G.P.S. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Tugas dan kewajiban Pasal 4. (1)
Tugas G.P.S. adalah : a. melancarkan dan memperkembangkan - dalam rangka ekonomi terpimpin - perusahaan negara, perusahaan dimana negara turut serta didalamnya, perusahaan daerah swatantra, koperasi dan swasta, yang tergabung dalam O.P.S. yang menjadi anggota G.P.S. termaksud dalam pasal 1 ayat (2);
b. (2)
menjamin dan mengembangkan daya-guna serta produkvitet dari kegiatan perusahaan-perusahaan termaksud huruf a; Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) G.P.S. berkewajiban : a. memberikan bimbingan dan petunjuk kepada O.P.S. serta perusahaan-perusahaan termaksud ayat (1); b. melaksanakan koordinasi dan kerja-sama dalam lapangan penelitian, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan lainlainnya antara O.P.S. dan antara perusahaan-perusahaan termaksud pada ayat (1); c. memperhatikan kepentingan dan kebutuhan O.P.S. dan perusahaan-perusahaan termaksud pada ayat (1); d. membantu dan turut melaksanakan program Pemerintah. Pasal 5.
Menteri dapat memberikan hak-hak tertentu kepada G.P.S. Keanggotaan. Pasal 6. Yang menjadi anggota G.P.S. adalah O.P.S. yang memenuhi syarat yang berikut : a. b. c.
mempunyai tempat kedudukan di Indonesia; tidak mempunyai hak untuk memindahkan modal dan labanya keluar negeri; semua anggota pengurusnya adalah warga-warga Indonesia. Pasal 7.
Keanggotaan G.P.S. berakhir bila O.P.S. yang menjadi anggotanya bubar atau dibubarkan. Hak wewenang dan kewajiban anggota. Pasal 8. Anggota mempunyai hak suara. Pasal 9. (1) (2)
O.P.S. yang menjadi anggota G.P.S. serta perusahaan- perusahaan yang tergabung dalam O.P.S. tersebut wajib menaati dan melaksanakan keputusan yang diambil oleh G.P.S. Anggota G.P.S. wajib membayar iuran kepada G.P.S. yang jumlahnya ditentukan oleh G.P.S. dengan pengesahan Menteri melalui B.P.U.
Pimpinan. Pasal 10. (1) (2)
(3) (4)
(5) (6) (7)
G.P.S. dipimpin oleh sebuah Dewan Pengurus yang terdiri dari sekurangkurangnya 5 orang anggota. Anggota Dewan Pengurus termaksud pada ayat (1) diangkat oleh Menteri : a. dari Perusahaan Negara sebagai ketua merangkap anggota; b. dari anggota biasa yang dicalonkan oleh rapat G.P.S. sebagai anggota. Pengangkatan termaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan atas usul B.P.U. Menteri dapat mengangkat anggota lain disamping yang tersebut pada ayat (2) dan dapat mengangkat seorang atau lebih wakil ketua merangkap anggota dari perusahaan daerah swatantra dan/atau perusahaan perkumpulan koperasi yang tergabung dalam O.P.S. Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilakukan untuk selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. Anggota termaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diberhentikan oleh Menteri. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengurus diwajibkan mentaati peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Menteri. Pasal 11.
Antara anggota Dewan Pengurus tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Menteri. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin Menteri. Pasal 12. (1)
(2)
Dalam hal-hal tersebut dibawah ini Menteri dapat memberhentikan anggota Dewan Pengurus, meskipun waktu tersebut pada pasal 10 ayat (5) belum habis : a. atas permintaan sendiri; b. karena tindakan yang merugikan G.P.S.; c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d. atas alasan tertentu yang mengakibatkan tidak dapatnya melaksanakan tugas secara aktif. Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Dewan
(3)
Pengurus karena alasan tertentu. Keanggotaan Dewan Pengurus gugur dengan sendirinya dalam hal : a. Ketua Dewan Pengurus tidak menduduki lagi jabatannya pada Perusahaan Negara; b. Seorang anggota Dewan Pengurus meninggal dunia. Pasal 13.
Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Menteri melalui B.P.U. Perwakilan G.P.S. Pasal 14. Ditempat yang dianggap perlu G.P.S. dapat mendirikan cabang atau kesatuan organisasi lain untuk membantu tugas G.P.S. Rapat anggota. Pasal 15. (1) (2)
Rapat anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Rapat Dewan Pengurus. Pasal 16.
(1) (2) (3)
Rapat Dewan Pengurus diadakan menurut kebutuhan sebanyak sekurangkurangnya satu kali sebulan. Keputusan diambil dengan kata mufakat berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Tata-tertib dan rapat Dewan Pengurus ditetapkan oleh Dewan Pengurus. Pembubaran. Pasal 17.
Pembubaran G.P.S. ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. BAB III KETENTUAN PENUTUP. Pasal 18.
Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri. Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1962. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN.
-------------------------------CATATAN Kutipan:
LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG
