69
6 RANCANGAN PROGRAM PENATAAN PKL Rancangan Program Berdasarkan alternatif strategi yang didapat dari proses analisis AHP, maka diperlukan penjabaran dari strategi berupa program yang dapat menjadi bagian dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan penataan PKL di Kota Bogor. Program-program tersebut, disertai indikasi waktu dan organisasi pelaksanan. Hal ini penting, agar pelaksanaan program dapat terukur dan mudah untuk melakukan koordinasi pelaksanaan program. Rancangan program penataan PKL di Kota Bogor disusun dalam kurun waktu 5 tahun, sejak 2015 – 2019. Adapun program yang direncanakan antara lain : 1. Program Legislasi Daerah Program legislasi daearah yang direncanakan dilaksanakan pada tahun 2015-2016. Program ini adalah bagian dari meninjau ulang Perda 13 tahun 2005 tentang penataan PKL. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka program ini antara lain : a. Penyusunan Naskah Akademis Pada kegiatan ini perlu dilakukan telaahan dan perencanaan terhadap konsep penataan PKL di Kota Bogor, yang didalamnya meninjau kawasan prioritas seperti Jalan Dewi Sartika. Substansi naskah akademis dapat mengacu pada pokok-pokok aturan yang telah diatur dalam Perpres 125 tahun 2012 dan Permendagri 41 tahun 2012, meliputi : 1. Pendataan 2. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal; 3. fasilitasi akses permodalan; 4. penguatan kelembagaan; 5. pembinaan dan bimbingan teknis; 6. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan 7. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha. Selain itu, perlu dimasukkan hal-hal yang terkait dengan substansi yang berdasarkan pada kearifan lokal khas Kota Bogor dengan berdasar pada nilai budaya masyarakat dan aspirasi PKL. b. Konsultasi Publik Rancangan naskah akademis dan rancangan Perda harus dilakukan uji publik pada pemangku kepentingan. Hal ini untuk memberi ruang aspirasi dan partisipasi bagi pemangku kepentingan di Kota Bogor, khususnya PKL. Konsultasi publik perlu dirancang tidak hanya bersifaat formal seperti seminar atau lokakarya, tetapi perlu juga dilakukan secara informal seperti dengan mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan suasana non formal dan santai. Kombinasi pendekatan ini agar didapat produk legislasi yang partisipatif. c. Sosialisasi Perda Agar diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan di Kota Bogor, apabila sudah berbentuk Perda maka Perda tersebut harus disosialisasikan. Berbagai media sosialisasi perlu digunakan, mulai media tatap muka langsung (seminar, diskusi publik, bedah Perda), media cetak (koran, majalah, dan buletin), media
70
elektronik (televisi lokal dan radio), dan media internet (website pemerintah Kota Bogor). 2. Program Forum PKL Dalam rangka meningkatkan kemitraan Pemerintah dengan PKL dan pemangku kepentingan lainnya di Kota Bogor, diperlukan satu wadah komunikasi dan dialog yang dapat dijadikan sarana mencari solusi tentang penataan PKL. Pembentukan forum PKL dirasa sangat penting untuk menjembatani antara rencana penataan PKL oleh pemerintah dengan kebutuhan PKL. Konsultasi dan koordinasi dapat dilakukan dalam forum ini untuk mendapatkan solusi-solusi kreatif dan inovatif dalam penataan PKL. Secara informal, sesungguhnya PKL memiliki kelembagaan. Hal ini didapat dari survey lapangan penulis, bahwa untuk di Jalan Dewi Sartika sekitar taman topi terdapat paguyuban PKL dengan koordinator yang telah ditunjuk. Walaupun tidak ada pertemuan regular yang rutin, namun dalam beberapa hal isu mereka dapat berdialog dalam wadah paguyuban tersebut. Bahkan penulis mendapat data bahwa PKL telah memiliki konsep penataan, berupa konsep konstruksi bangunan PKL di Jalan Dewi Sartika. Hal ini sangat memungkinkan untuk dijembatani dalam wadah forum PKL yang mempertemukan ide penataan PKL antar semua pemangku kepentingan.
Gambar 12 Konsep penataan PKL yang diusulkan oleh PKL melalui koordinator PKL jalan Dewi Sartika
71
3. Program Pendataan PKL Program ini sangat penting dilaksanakan agar mendapat data yang akurat mengenai jumlah PKL. Tidak hanya jumlah, pendataan ini harus mendapatkan karakteristik ekonomi dan sosial PKL agar memudahkan peta kondisi PKL dan pendekataan penataan yang akan dilaksanakan. Data minimal yang harus dimiliki terkait keberadaan PKL meliputi identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan modal usaha. Data ini digunakan untuk penataan dan pemberdayaan PKL. 4. Program Advokasi CSR Dalam proses penataan PKL, pemerintah dapat mengadvokasi pendanaan atau bantuan dalam bentuk lain dari pengusaha yang ada di Kota Bogor melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR). Dalam program ini dapat juga diinisiasi kegiatan Bapak angkat dari pengusaha besar ke PKL. Berbagai kegiatan CSR yang dapat diambil peluangnya meliputi penyediaan ruang usaha di Mall, Pabrik, atau tempat komersial besar lainnya; penyediaan sarana berdagang seperti gerobak atau revitalisasi tempat berdagang yang eksisting; dan juga akses terhadap modal usaha dan pasar bagi produk PKL. Program ini dapat dipadukan dengan program pembiayaan pemberdayaan PKL yang dialokasikan di dinas yang menangani PKL. 5. Program Festival PKL Untuk meningkatkan usaha dan mengangkat citra PKL sebagai bagian dari perkembangan ekonomi kota, direncanakan dibuat momen tematik yang mengambil tema festival PKL. Kota Solo, Bandung dan Jakarta telah memulai program ini dan berdampak positif bagi pemberdayaan PKL. Langkah ini patut juga dicontoh oleh Pemerintah Kota Bogor untuk dapat mengembangkan festival PKL di Jalan Dewi Sartika. Lokasi yang strategis dan beraneka ragamnya jenis dagangan yang ada akan menjadi potensi daya tarik wisata baru bagi Kota Bogor. Festival ini dapat dilakukan satu bulan sekali dengan agenda tahunan alam berupa acara puncak festival pada rangkaian hari jadi Bogor. 6. Program Penataan Zoning PKL Penataan zoning PKL dapat dilakukan dengan membagi berdasarkan jenis komoditas dagangan PKL atau dapat juga didasarkan pada lokasi berjualan PKL. Pendekatan zoning PKL berdasarkan jenis komoditi agar terdapat aglomerasi jenis dagangan yang akan berdampak pada peningkatan omset PKL. Untuk PKL di Jalan Dewi Sartika dapat dibagi menjadi beberapa zoning berdasarkan komoditas, meliputi zoning sepatu sandal, zoning tas, zoning elektronik, dan zoning makanan minuman. Penataan zoning PKL ini memerlukan perencanaan dan sosialisasi yang matang agar dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca pada pengalaman Kota Solo saat melaksanakan penataan zoning PKL, diperlukan dialog hampir 56 kali antara pemerintah dengan PKL. Hal ini membuahkan hasil pada saat PKL dipindahkan ke zoning PKL, dilakukan secara bersama dan penuh suka cita dalam kirab PKL. Tidak dengan pendekatan represif.
72
7. Program Revitalisasi Pasar Tradisonal Program revitalisasi pasar tradisional perlu terus dilakukan di Kota Bogor untuk dapat memberi ruang usaha yang layak bagi pedagang, sekaligus merubah citra pasar tardisional yang kumuh dan kotor. Pendekatan revitalisasi harus membawa perubahan pada kondisi pasar yang bersih dan nyaman, sehingga para pedagang mau masuk kedalam pasar dan pembeli merasa aman dan nyaman berbelanja. Revitalisasi yang saat ini dilakukan oleh PD Pasar Pakuan Jaya, perlu mempertimbangkan pula aspek keterjangkauan biaya sewa los/kios. Hal ini agar pedagang kecil memiliki kemampuan untuk mendapat los/kios di Pasar Tradiosional. 8. Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra PKL Taman Topi Sebuah potensi besar dalam alokasi penataan PKL adalah lokasi Plaza Kapten Muslihat atau biasa dikenal dengan Taman Topi. Lahan seluas 1,8 hektar tersebut adalah milik Pemerintah Kota Bogor yang saat ini masih dikelola oleh PT. Exotica dengan masa pengelolaan 30 tahun. Masa konsesi tersebut akan habis pada tahun 2018. Peluang besar untuk membuat sebuah perencanaan kawasan yang terintegrasi antara kebutuhan ruang publik berupa taman dan plaza dan juga solusi penataan PKL di lokasi Jalan Dewi Sartika. Kurun waktu dari saat ini sampai dengan tahun 2018, adalah waktu penyusunan rencana penataan kawasan dan penguatan kelembagaan PKL yang ada di Jalan Dewi Sartika. Perencanaan kawasan tersebut perlu melibatkan beberapa dinas yang memiliki kepentingan kawasan dan tentunya PKL Jalan Dewi Sartika. Integrasi perencanaan kawasan ini harus sampai detail fungsi masing-masing ruang yang ada. Keberadaan Stasiun Bogor, Pasar Kebon Kembang, dan Masjid Agung menjadi elemen penting dalam perencanaan kawasan tersebut dan akan menjadikan kawasan terpadu yang tertata dengan baik. Alternatif pertama, perencanaan kawasan Taman Topi akan dijadikan Plaza dan ruang terbuka hijau. Sebagai pelengkap kawasan akan dibuat lokal untuk penataan PKL. Pada konsep ini penempatan PKL Jalan Dewi Sartika, akan dimasukkan dalam lokasi Taman Topi bagian utara yang akan terintegrasi dengan pintu masuk stasiun. Diketahui bahwa jumlah penumpang harian rata-rata di Stasiun Bogor sudah diatas 60 ribu orang. Ini sebuah peluang potensi yang dapat disinerginakan dengan keberadaan PKL. Alternatif kedua, perencanan kawasan Taman Topi akan dibuat 2 lantai, yaitu dengan membuat ruang bawah tanah (under ground). Lahan yang diatas akan difungsikan sebagai ruang terbuka hijau dan plaza ruang publik, sementara di lantai bawah akan difungsikan sebagai tempat penataan PKL Jalan Dewi Sartika dan Parkir. Konsep ini di Indoensia sudah dilaksanakan di Kota Makasar, yaitu di lokasi lapangan Karebosi. Diatas tetap difungsikan lapangan, sementara dibawah difungsikan sebagai kawasan perdagangan. Konsep ini perlu terus dimatangkan dan direncanakan secara terpadu dengan pendekatan pastisipatif, agar dapat berhasil dan menyelesaikan masalah penataan PKL di Kawasan Jalan Dewi Sartika.
73
Gambar 13 Kondisi Eksisting PKL Jalan Dewi Sartika
gambar 14 Rencana Penataan Alternatif 1
74
Tabel 24 Rancangan program penataan PKL N o 1
2
Kebijakan Review Kebijakan PKL
Program Program Legislasi Daerah, dengan Kegiatan a. Penyusunan Naskah Akademis b. Konsultasi Publik c. Sosialisasi Perda
Meningkatka Forum PKL n Kemitraan Pemerintah dan PKL Pendataan PKL Advokasi CSR
Festival PKL
3
Memfasilitas i Ruang Usaha dan Rasa Aman Berusaha
Penataan Zoning PKL (Permanen & Spasio Temporal)
Revitalisasi Tradisional 4
Mengoptimal kan Sarana Prasarana Kota
Pasar
Pembangunan dan Pengembangan Sentra PKL
Sumber : Rencana Program, 2014.
Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
SKPD PJ
Dinas KUMKM Pemkot & DPRD Dinas KUMKM & Bag Hukum Tim Koordinasi PKL Dinas KUMKM Dinas KUMKM & Bag Perekonom ian Dinas KUMKM, Dinas Pariwisata Dinas KUMKM, Dinas Wasbangki m PD Pasar Pakuan Jaya Dinas KUMKM, BPKAD, DKP, dan DLLAJ
