BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1. Pada zaman kolonial Belanda, industri gula Indonesia pernah mencapai puncak produksi yang terjadi pada 1929 sebesar 3 juta ton yang dihasilkan oleh 179 Pabrik Gula (PG) yang didukung dengan areal 200 ribu ha atau tingkat produktivitas gula 15 ton/ha yang menempatkan Indonesia menjadi negara pengekspor kedua di dunia setelah Kuba. 2. Sejak 1930 dengan adanya resesi dunia (Malaise) dan disusul dengan Perang Dunia II dan perang kemerdekaan, sebagian besar pabrik gula mengalami kehancuran yang kemudian pada saat kemerdekaan tersisa pabrik
gula
sebanyak
55
unit
yang
beroperasi
dan
kemudian
dinasionalisasi pada tahun 1957. 3. Setelah nasionalisasi, pemerintah mulai membenahi pabrik gula di samping merehabilitasi pabrik yang ada juga mendirikan pabrik-pabrik yang baru baik di pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa.
Saat ini
terdapat 61 PG, 48 PG berada di Jawa dan 13 PG di luar Jawa yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. 4. Dari jumlah PG tersebut di atas, 51 (lima puluh satu) PG merupakan milik pemerintah dan 10 (sepuluh) PG milik swasta. 5. Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh industri gula meliputi onfarm dan off-farm. Di sisi on-farm masalah yang cukup menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas gula yang saat ini hanya mencapai kisaran 6 ton/ha, di samping masalah ketersediaan lahan di Jawa yang tergeser oleh komoditi lain dan alih fungsi lahan. Sementara di luar pulau Jawa, dengan adanya otonomi daerah ketersediaan areal untuk pengembangan pabrik-pabrik baru terkendala oleh sulitnya proses penguasaan lahan. Di sisi off-farm dengan bertambahnya umur pabrik terjadi penurunan efisiensi pabrik yang memerlukan penggantian peralatan yang terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dana investasi. 1
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
6. Peran lembaga penelitian di bidang gula khususnya P3GI dalam satu dasawarsa terakhir menurun karena ketidakjelasan status hukum dan pendanaan 7. Upaya peningkatan produksi dan produktivitas tebu telah dilakukan melalui Program Akselerasi Peningkatan Produktivitas Gula Nasional (PAPPGN) sejak tahun 2004 dengan kegiatan bongkar ratoon (tanaman keprasan), melalui penggantian tanaman dengan bibit unggul, perbaikan irigasi sederhana, dan pengadaan alsintan. 8. Di sisi off-farm telah dilaksanakan program rehabilitasi PG dari 2007-2009 namun pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. 9. Berangkat dari permasalahan tersebut diatas, Pemerintah dalam tahun 2010 – 2014 perlu melakukan Revitalisasi PG Existing dan Pembangunan PG Baru.
B. Pengelompokan Industri Gula Industri gula di Indonesia pada tahun 2009 terdiri dari 61 pabrik gula (PG) dan 8 pabrik gula rafinasi (PGR).
2
BAB II SASARAN
A. Jangka Pendek (2010 – 2014) 1. Terpenuhinya kebutuhan gula tahun 2014 (Gula Putih, Gula Kristal Rafinasi dan Raw Sugar). 2. Meningkatnya produksi dan mutu gula melalui revitalisasi PG BUMN, PG Swasta, dan pembangunan PG baru. 3. Meningkatnya produksi gula dalam negeri menjadi sebesar 3,54 juta ton untuk GKP dan 2,42 juta ton untuk GKR. 4. Memberlakukan SNI wajib gula putih dan raw sugar. 5. Penghapusan dekotomi pasar gula rafinasi yang dapat pula dijual ke konsumen langsung. B. Jangka Menengah (2015 – 2019) 1. Diversifikasi berbagai jenis gula dari produksi dalam negeri 2. Ekspor gula setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi 3. Restrukturisasi teknologi proses pada Industri gula sesuai perkembangan yang terjadi. C. Jangka Panjang (2020 – 2024) Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara-negara lain.
3
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Gula Visi Mewujudkan industri gula nasional yang mandiri, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Misi 1. Memperkuat struktur industri gula 2. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi 3. Mendorong investasi PG-PG keluar Pulau Jawa 4. Terpenuhinya kebutuhan gula konsumsi dan industri oleh industri gula dalam negeri 5. Mendorong
industri
permesinan
dalam
negeri
untuk
mendukung
Revitalisasi Industri Gula B. Indikator Pencapaian 2009 : Terpenuhinya kebutuhan gula konsumsi 2014 : Terpenuhinya gula konsumsi dan gula untuk industri C. Tahapan Implementasi 1. Sosialisasi klaster industri gula di daerah. 2. Pembinaan
industri gula terutama dalam hal produktivitas, mutu dan
distribusi. 3. Melakukan upaya penumbuhan industri gula berbasis tebu. D. Kebijakan 1. Menciptakan iklim usaha yang atraktif melalui kebijakan harmonisasi tarif Bea Masuk impor gula, keringanan perpajakan, subsidi bunga, mendorong penggunaan gula rafinasi produksi dalam negeri, dan pengaturan tata niaga impor. 2. Meningkatkan peran dan status litbang pergulaan nasional. 3. Memanfaatkan
litbang
teknologi
dalam
negeri
yang
terintegrasi,
berkualitas dan pemberian insentif serta dukungan dana. 4. Pengembangan industri raw sugar untuk mengganti raw sugar ex impor.
4
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
5. Peningkatan peran industri permesinan dalam negeri untuk mendukung Revitalisasi Industri Gula. 6. Penyediaan sarana dan prasarana mendukung pembangunan PG.
5
BAB IV PROGRAM DAN RENCANA AKSI
1. RENCANA AKSI JANGKA PENDEK (2010 – 2014) A.
Program dan Rencana Aksi Revitalisasi Industri Gula Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin)
Program
Kebijakan
Rencana Aksi
a. ON FARM 1.
Pemantapan Areal Lahan
1.
2.
Industri Gula Existing Areal dan pasokan tebu terjaga
Industri Gula Baru Tersedianya data dan Informasi yang menyangkut
1.
Tata ruang areal tebu
1.
2.
Stabilitas harga gula yang mendorong minat petani untuk usaha tani tebu
Penjabaran UU 12 Tahun 1992 melalui penerbitan PP tentang Jaminan Minimal Pendapatan Petani
2.
Pemanfaatan lahan perhutani melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) untuk mengganti alih fungsi lahan
3.
Penetapan Biaya Pokok Produksi (BPP) petani dan harga pokok penjualan (HPP) yg memberikan keuntungan wajar petani
4.
Penerapan sistem pembelian tebu petani seperti yang diberlakukan pada komoditas Lain
1.
Inventarisasi sumberdaya lahan yang sesuai untuk tebu pada skala detail di
1.
Penyediaan data dan informasi potensi lahan perkebunan tebu yang
6
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
2.
Seleksi izin lokasi, pengukuran, ganti rugi dan sertifikat HGU / HGB
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin) Areal lahan potensial
Kejelasan dan kemudahan pemberian izin lokasi, pengukuran, ganti rugi dan sertifikat HGU / HGB kepada Investor yang sangat serius
Kebijakan
Rencana Aksi seluruh Indonesia (antara lain Merauke, Tinanggea, Sambas dan Rupat)
dilakukan oleh lembaga survey terakreditasi 2.
Konservasi area tebu untuk tidak digunakan sebagai perkebunan selain tebu
3.
Konservasi area HTI terlantar dan lahan PTPN yang kurang menguntungkan ke areal tebu
Pembatalan izin lokasi untuk investor yang tidak merealisasikan proyeknya pada jangka waktu yang telah ditetapkan
7
2.
Kajian aspek teknis dan ekonomis pembangunan PG baru pada lahan yang tersedia sesuai dengan keinginan investor (varietas tebu, pola budidaya, kapasitas, teknologi proses, jenis gula, pengembangan produk lain dsb)
3.
Pemotretan dan pemetaan serta analisa citra landsat untuk potensi lahan tebu
4.
Ground survey penetapan kesesuaian lahan, luas lahan, proyeksi potensi produksi tebu dan letak pabrik gula
1.
Penerbitan sertifikasi HGU (on farm) dan HGB (off farm) kepada committed investor
2.
Pengukuran luas lahan yang perlu dibebaskan termasuk hak atas lahan
3.
Penggantian berdasarkan peraturan Bupati atas hak penduduk terhadap lahan yang dibebaskan
4.
Penerbitan sertifikat HGU / HGB
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin) Berkembangnya varietas unggul baru di setiap wilayah kerja Pabrik Gula (Industri Gula)
Program 3.
4.
5.
6.
Rehabilitasi Tanaman
Penyediaan agro input
Penyediaan sarana dan prasarana
Peningkatan produktivitas lahan
Kebijakan Optimalisasi potensi varietas tebu
Pemenuhan agro input yang tepat jumlah, waktu, harga dan mutu
Sistem distribusi dan alokasi agro input yang terintegrasi
1.
Ketersediaan air dalam jumlah dan waktu yang tepat
Rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi, jalan dan jembatan
2.
Terbangunnya jalan dan jembatan yang memperlancar arus keluar masuk dari dan ke wilayah kerja Industri Gula
Meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen
Penerapan kultur teknis baku dan manajemen tebang muat angkut
8
Rencana Aksi 1.
Pembangunan kebun bibit unggul baik melalui sistem berjenjang maupun pengembangan kultur jaringan
2.
Percepatan bongkar ratoon untuk mengganti varietas lama dengan varietas unggul
.
Penyempurnaan sistem distribusi, alokasi dan subsidi pupuk
1.
Pembangunan embung/waduk untuk penampungan air dan saluran irigasi
2.
Penyediaan informasi iklim (Prakiraan cuaca) melalui kerjasama dengan BMKG
3.
Pengadaan dan pembangunan pompa pompa irigasi
4.
Pengerasan dan perbaikan jalan penghubung, produksi serta jembatan
1.
Bimbingan, pelatihan dan penyuluhan petani dan kelompok tani untuk penyelenggaraan demplot pertanaman
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin)
Program
7.
Antisipasi perubahan iklim
Kebijakan
Rencana Aksi 2.
Recruitmen tenaga penyuluh/pendamping usahatani tebu
3.
Penerapan mekanisasi dalam budidaya tebu untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja khususnya di Luar Jawa
4.
Penataan varietas, masak awal, masak tengah dan masak akhir yang tepat
1.
Penyediaan informasi agroklimat
2.
Kerjasama dengan BMKG mengenai ramalan cuaca
Meminimalkan dampak perubahan iklim dengan teknologi budidaya
Penerapan kultur teknis yang direkomendasikan
Meningkatnya produktivitas dan efisiensi pabrik.
Inventarisasi peningkatan produksi dan kapasiats serta pola pendanaan restrukturisasi mesin peralatan Industri Gula
1.
penyusunan studi kelayakan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas.
2.
Penyusunan alternatif pola pendanaan restrukturisasi mesin peralatan Industri Gula termasuk subsidi bunga.
1.
Penyiapan Peraturan Menteri berikut petunjuk teknis pelaksanaan penerapan teknologi proses karbonatasi
2.
Penggantian mesin/peralatan Industri
b. OFF FARM 1.
2.
Rehabilitasi dan Peningkatan kapasitas giling sejalan dengan peningkatan pasokan tebu.
Peningkatan mutu produk.
1.
Rendemen meningkat
1.
Penerapan teknologi proses karbonatasi pada Industri Gula
2.
Penurutan biaya perawatan dan kontribusi terhadap penurunan emisi CO2/Clean
2.
Penetapan SNI wajib GKP
9
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin) Development Mechanism (CDM)
Program
3.
3.
4.
Diversifikasi produk
Pembangunan Pabrik Gula Baru
Kebijakan
Gula secara bertahap dari proses sulfitasi menjadi karbonatasi
Produk yang dihasilkan lebih aman dan hygienis
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk.
Bertambahnya pabrik gula baru dengan total kapasitas giling 150.000 TCD
Rencana Aksi
Pengembangan industri berbasis tebu terpadu.
3.
Revisi SNI GKP dan pemberlakuan secara wajib
1.
Studi pengembangan Produk Pendamping Gula Tebu (PPGT) yang memiliki nilai tambah.
2.
Pengembangan energi berbasis tebu (bio ethanol) pengganti BBM.
Melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dengan investor untuk realisasi pembangunna PG baru
Fasilitasi kelancaran pembangunan PG baru
c. PENINGKATAN PERAN INDUSTRI PERMESINAN DALAM NEGERI UNTUK MENDUKUNG REVITALISASI INDUSTRI GULA 1.
Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
Meningkatnya kontribusi industri permesinan dalam negeri
Penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)
10
1.
Inventarisasi mesin peralatan Industri Gula yang sudah dibuat di dalam negeri dan teruji
2.
Fasilitasi keringanan pembiayaan untuk pengadaan mesin peralatan Industri Gula produksi dalam negeri
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin)
Program 2.
3.
Otomatisasi operasional peralatan pabrik dalam rangka peningkatan mutu produk gula
Restrukturisasi industri permesinan dalam negeri menunjang revitalisasi Industri Gula
1.
Meningkatnya stabilitas mutu gula
2.
Menurunkan biaya produksi
Meningkatnya kemampuan industri permesinan dalam negeri
Kebijakan Otomatisasi Industri Gula secara bertahap
Rencana Aksi 1.
Pelaksanaan auditing teknologi Industri Gula
2.
Pilot project otomatisasi pada beberapa komponen mesin/peralatan di Industri Gula terpilih
3.
Bimbingan teknis otomatisasi Industri Gula
Revitalisasi industri permesinan penunjang Industri Gula
Restrukturisasi industri permesinan penunjang Industri Gula yaitu PT. Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia dan PT Rekayasa Industri untuk modal kerja, rehabilitasi fasilitas workshop dan basic design
d. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.
2.
Peningkatan peran dan kemampuan Lembaga Riset
Peningkatan lembaga pendidikan SDM untuk pengembangan pergulaan nasional
Tersedianya hasil-hasil riset terapan (teknis, ekonomis, sosial dan lingkungan).
Meningkatnya peran dan kapabilitas SDM bidang pengelolaan teknis manajerial
Pemberdayaan Lembaga Riset
Pemberdayaan lembaga pendidikan dan pelatihan
11
1.
Penetapan status hukum dan sumber pendanaan bagi Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)
2.
Pembentukan forum riset bagi lembaga lembaga riset perusahaan gula dan P3GI
1.
Penyediaan pelayanan paket pendidikan
2.
Meningkatkan kemampuan SDM dalam aspek teknis dan manajerial
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin)
Program
Kebijakan
Rencana Aksi
e. PENDUKUNG 1.
Dukungan instansi terkait dan lembaga keuangan/ perbankan dalam revitalisasi Industri Gula
1.
Kelancaran arus penyaluran dan pengembalian kredit
2.
Tercukupinya modal kerja petani
3.
Tersedianya kredit investasi untuk revitalisasi Industri Gula
Restrukturisasi sumber pendanaan
2.
Penguatan kelembagaan petani
Meningkatnya peran dan kapabilitas lembaga koperasi dan asosiasi petani dalam Pengelolaan usaha tani tebu
Revitalisasi kelembagaan petani
3.
Penguatan struktur industri gula dalam negeri
Terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan industri gula berbasis tebu
Harmonisasi tarif dan pajak
12
1.
Melanjutkan kebijakan subsidi bunga
2.
Pemantapan pengelolaan pola perguliran dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK)
3.
Penyederhanaan sistem dan prosedur kredit program dan pembiayaan revitalisasi Industri Gula
Meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pendampingan dan studi banding
1.
Penerapan bea masuk fleksibel
2.
Penghapusan PPN jasa giling
3.
Peninjauan dan usulan penghapusan Perda yang menghambat pengembangan industri dan distribusi gula
4.
Pengurangan pajak penghasilan (PPh) khususnya untuk pembangunan PG baru
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Kondisi Yang Diharapkan (Kondisi Pemungkin)
Program 4.
5.
B.
1.
Pengelolaan industri gula terpadu
Monitoring dan evaluasi
Kebijakan
Terciptanya koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan
Rencana Aksi
Restrukturisasi lembaga koordinasi pergulaan nasional
Lancarnya upaya pelaksanaan revitalisasi Industri Gula
Pengawalan pelaksanaan revitalisasi Industri Gula
1.
Penyiapan konsep Perpres atau peraturan lainnya tentang Lembaga Koordinasi Revitalisasi Industri Gula Terpadu
2.
Menetapkan pimpinan yang memiliki otoritas eksekutif dalam rangka mewujudkan sasaran rencana aksi
1.
Pembentukan tim interdep monitoring dan evaluasi revitalisasi Industri Gula
2.
Menyusun konsep pelaksanaan monitoring dan evaluasi revitalisasi Industri Gula
Program, Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Revitalisasi Industri Gula Program
Penanggung Jawab
Pemantapan Areal Lahan
Kementerian Pertanian
Instansi Terkait Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, P3GI, Bakosurtanal
Kriteria Keberhasilan 1.
2.
Penjabaran UU 12 Tahun 1992 melalui penerbitan PP tentang jaminan minimal pendapatan petani yang melaksanakan program Pemerintah Pemanfaatan lahan perhutani melalui pengelolaan hutan
13
Ukuran Keberhasilan 1. TARGET: Penambahan areal tebu minimal 300 ribu ha sampai dengan 2014 2. KEMAJUAN: Minimal 90%
Waktu Pelaksanaan 2010-2011
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
Penanggung Jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan bersama masyarakat (PHBM) untuk mengganti alih fungsi lahan 3.
Penetapan biaya pokok produksi (BPP) petani dan harga pokok penjualan (HPP) yg memberikan keuntungan yang wajar petani
4.
Penerapan sistem pembelian tebu petani seperti yang diberlakukan untuk komoditas lain
5.
Inventarisasi sumberdaya lahan yang sesuai untuk tebu pada skala detail di seluruh Indonesia (antara lain Merauke,Tinanggea, Sambas dan Rupat)
6.
Kajian aspek teknis dan ekonomis pembangunan Industri Gula baru pada lahan yang tersedia sesuai dengan keinginan investor (varietas tebu, pola budidaya, kap, teknologi proses, jenis gula, pengembangan produk lain dsb)
7.
Pemotretan dan pemetaan serta analisa citra landsat untuk potensi lahan tebu
14
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
2.
3.
Seleksi izin lokasi, pengukuran, ganti rugi dan sertifikat HGU / HGB
Rehabilitasi Tanaman
Penanggung Jawab
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Instansi Terkait
Kementerian Dalam Negeri, BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan
Kementerian Keuangan, P3GI, Kemeneg BUMN
Kriteria Keberhasilan 8.
Ground survey penetapan kesesuaian lahan, luas lahan, proyeksi potensi produksi tebu dan letak pabrik gula
1.
Penerbitan sertifikasi HGU (on farm) dan HGB (off farm) kepada committed investor
2.
Pengukuran luas lahan yang perlu dibebaskan termasuk hak atas lahan
3.
Penggantian berdasarkan peraturan Bupati atas hak penduduk terhadap lahan yang dibebaskan
4.
Penerbitan sertifikat HGU / HGB
1.
2.
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
1. TARGET: Kepastian status dan luas lahan yang dapat digunakan untuk perkebunan tebu 2. KEMAJUAN: Minimal 80%
2010-2012
Pembangunan kebun bibit unggul baik melalui sistem berjenjang maupun pengembangan kultur jaringan
1. TARGET: Terbangunnya Kebun Bibit Pokok seluas 45 Ha utk Kebun Bibit Datar seluas 10.000Ha 2. KEMAJUAN: minimal 85%
2010-2012
Percepatan bongkar ratoon untuk mengganti varietas lama menjadi varietas unggul
1. TARGET: 75.000 Ha/tahun 2. KEMAJUAN: minimal 85%
15
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
Penanggung Jawab
Kriteria Keberhasilan Penyempurnaan sistem distribusi, alokasi dan subsidi pupuk
1. TARGET: untuk pertanaman 300.000 Ha 2. KEMAJUAN: 100%
2010-2014
1.
Pembangunan embung/waduk untuk penampungan air dan saluran irigasi
1. TARGET: Pengairan untuk 200.000 Ha lahan kering 2. KEMAJUAN: minimal 60%
2010-2012
2.
Penyediaan informasi iklim (Prakiraan cuaca) melalui kerjasama dengan BMKG
1. TARGET: Pembangunan 60 Km jalan di wilayah produksi tebu berikut jembatan 2. KEMAJUAN: 100%
3.
Pengadaan dan pembangunan pompa -pompa irigasi
4.
Pengerasan dan perbaikan jalan penghubung dan produksi serta jembatan
1.
Bimbingan, pelatihan dan penyuluhan petani dan kelompok tani untuk penyelenggaraan demplot pertanaman
2.
Rekruitmen tenaga penyuluh/pendamping usaha tani tebu
4.
Penyediaan Agro Input
Kementerian Pertanian
Kem. Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kemeneg BUMN, Kem. Perdagangan
5.
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Kementerian Pertanian
Kem. PU, Kementerian Perindustrian, Kemeneg Kop dan UKM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan
6.
Peningkatan Produktivitas Lahan
Kementerian Pertanian
Kemeneg BUMN, P3GI, Lembaga Petani
16
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
Instansi Terkait
1. TARGET: peningkatan produktivitas dari 74 ton/ha menjadi 90 ton/ha,rendemen dari 7,7% menjadi 8,5% 2. KEMAJUAN: minimal 80%
2010-2014
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
7.
8.
9.
Antisipasi perubahan iklim
Penanggung Jawab
Kementerian Pertanian
Rehabilitasi dan Peningkatan kapasitas giling sejalan dengan peningkatan pasokan tebu.
Kementerian Pertanian
Peningkatan mutu produk.
Kementerian Pertanian
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan 3.
Penerapan mekanisasi dalam budidaya tebu khususnya mengatasi kelangkaan tenaga kerja pada lahan kering di Luar Jawa
4.
Penataan varietas, masak awal, masak tengah dan masak akhir yang tepat
P3GI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, BMKG
1.
Penyediaan informasi agroklimat
2.
Kerjasama dengan BMKG mengenai ramalan cuaca
Kemeneg BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, P3GI
1.
Penyusunan studi kelayakan rehabilitasi dan peningkatan kapasitas
2.
Penyusunan alternatif pola pendanaan restrukturisasi mesin peralatan industri Gula termasuk subsidi bunga
Kemeneg BUMN, BSN/KAN, Kementerian Perindustrian, Kem.Perdagangan
1.
Penyiapan peraturan berikut petunjuk teknis pelaksanaan penerapan teknologi proses karbonatasi.
17
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
1. TARGET: Informasi perkiraan iklim tahunan 2. KEMAJUAN: Minimal 90%
2010-2014
1. TARGET: Penambahan kapasitas giling sebesar 15 ribu TCD untuk Industri Gula-BUMN 2. KEMAJUAN: minimal 90%
2010-2012
1. TARGET: Penerapan SNI Wajib GKP oleh 51 Industri Gula-BUMN 2. KEMAJUAN: minimal 50%
2010-2011
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
10. Diversifikasi produk
Penanggung Jawab
Kementerian Pertanian
Instansi Terkait
Kementerian Perindustrian, Kemeneg BUMN
11. Pembangunan Pabrik Gula Baru
Kementerian Pertanian
Kem. Perindustrian, Kemenristek, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, Perbankan
12. Peningkatan peran industri permesinan dalam negeri
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian, Kemeneg BUMN, Kemenristek, BPPT
Kriteria Keberhasilan 2.
Penggantian mesin/peralatan Industri Gula secara bertahap dari proses sulfitasi menjadi karbonatasi
3.
Revisi SNI GKP dan pemberlakuan secara wajib.
1.
Studi pengembangan Produk Pendamping Gula Tebu (Industri Gula) yang memiliki nilai tambah.
2.
Pengembangan energi berbasis tebu (bio etanol) pengganti BBM
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
1. TARGET: Hasil studi diversifikasi produk di 9 propinsi produsen gula BUMN 2. KEMAJUAN: minimal 80%
2010-2014
Melakukan koordinasi pihak-pihak terkait dengan investor untuk realisasi pembangunna PG baru
1. TARGET: Terbangunnya PG baru dengan total kapasitas giling 150.000TCD 2. KEMAJUAN: Minimal 75%
2010-2014
1.
Inventarisasi mesin peralatan Industri Gula yang sudah dibuat di dalam negeri dan teruji
1. TARGET: Diterapkannya Permenperin tentang P3DN 2. KEMAJUAN: 75%
2010-2014
2.
Fasilitasi keringanan pembiayaan untuk pengadaan mesin peralatan Industri Gula produksi dalam negeri
18
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program 13. Otomatisasi operasional peralatan pabrik dalam rangka peningkatan mutu produk gula
Penanggung Jawab Kementerian Pertanian
Instansi Terkait Kemenristek, Kementerian, Pertanian, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, BPPT
14. Restrukturisasi industri permesinan dalam negeri menunjang revitalisasi industri gula
Kementerian Pertanian
Kemenristek, Kementerian Pertanian, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, BPPT
15. Peningkatan peran dan kemampuan Lembaga Riset
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian, Kem. Perindustrian, BPPT, Kemenristek, P3GI
Kriteria Keberhasilan 1.
Pelaksanaan auditing teknologi Industri Gula
2.
Pilot project otomatisasi pada beberapa komponen mesin/ peralatan di Industri Gula terpilih
3.
Bimbingan teknis otomatisasi Industri Gula
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
1. TARGET: Otomatisasi untuk 19 Industri Gula sampai dengan 2014 2. KEMAJUAN: minimal 90%
2010-2014
Restrukturisasi industri permesinan penunjang Industri Gula yaitu PT. Boma Bisma Indra, PT Barata Indonesia dan PT Rekayasa Industri untuk modal kerja,rehabilitasi fasilitas workshop dan basic design
1. TARGET: Terlaksananya restrukturisasi 3 perusahaan industri permesinan dalam negeri pendukung PG 2. KEMAJUAN: minimal 60%
2010-2014
1.
Penetapan status hukum dan sumber pendanaan bagi Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)
1. TARGET: Penetapan status hukum dan sumber pendanaan P3GI 2. KEMAJUAN: 100%
2.
Pembentukan forum riset bagi lembaga riset perusahaan gula dan P3GI
19
2010
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program 16. Peningkatan lembaga pendidikan SDM untuk pengembangan
17. Dukungan instansi terkait dan lembaga keuangan/perbank an dalamrevitalisasi Industri Gula
Penanggung Jawab Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Kementerian Perindustrian, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, BPPT
1.
Penyediaan pelayanan paket pendidikan
2.
Meningkatkan kemampuan SDM dalam aspek teknis dan manajerial
BI, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian
1.
Melanjutkan kebijakan subsidi bunga
2.
Penyederhanaan sistem dan prosedur kredit program/ pembiayaan
3.
Pemantapan pengelolaan pola perguliran dana penguatan modal usaha kelompok (PMUK)
18. Penguatan kelembagaan petani
Kementerian Pertanian
Kementerian Dalam Negeri, Kemeneg BUMN, Kemeneg Kop dan UKM
19. Penguatan struktur industri gula dalam negeri
Kementerian Pertanian
Kem. Perindustrian, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, Kem. Perdagangan
Ukuran Keberhasilan 1. TARGET: Meningkatnya peran lembaga pendidikan dalam penyediaan SDM bidang pergulaan nasional 2. KEMAJUAN: 100%
Waktu Pelaksanaan 2010-2014
1. TARGET: Penerbitan Permenkeu dan pedoman pelaksanaannya 2. KEMAJUAN: 100%
2010-2011
Meningkatkan kemampuan manajerial melalui pelatihan, pendampingan dan studi banding
1. TARGET: Lembaga petani tebu di 9 propinsi mampu mengelola usahatani nya secara mandiri 2. KEMAJUAN: minimal 80%
2010-2011
1.
Penerapan bea masuk fleksibel
1. TARGET: Penerbitan Permentan 2. KEMAJUAN: 100%
2010-2011
2.
Penghapusan PPN jasa giling
3.
Peninjauan dan usulan penghapusan Perda yang
20
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Program
Penanggung Jawab
Instansi Terkait
Kriteria Keberhasilan
Ukuran Keberhasilan
Waktu Pelaksanaan
menghambat pengembangan industri dan distribusi gula
20. Pengelolaan industri gula terpadu
21. Monitoring dan evaluasi
Kementerian Pertanian
Kementerian Perindustrian
Kem. Perindustrian, Kemeneg BUMN, Kementerian Keuangan, Kem. Perdagangan
Kemeneg BUMN, Kem. Pertanian, Kem. Perindustrian, Kem. Keuangan, Kemeneg KUKM, Kemenegristek, BPPT, Kem. Perhubungan, Kem. Kehutanan, Kem. Nakertrans, Kem. Dalam Negeri P3GI, Lembaga petani
4.
Pengurangan pajak penghasilan PPh khususnya untuk pembangunan Industri Gula baru
1.
Penyiapan konsep Perpres atau peraturan lainnya tentang Lembaga Koordinasi Revitalisasi Industri Gula
2.
Menetapkan pimpinan yang memiliki otoritas eksekutif dalam rangka mewujudkan sasaran rencana aksi
1.
Pembentukan tim interdep monitoring dan evaluasi revitalisasi Industri Gula
2.
Menyusun konsep pelaksanaan monitoring dan evaluasi revitalisasi Industri Gula
21
1. TARGET: Penerbitan Perpres 2. KEMAJUAN: 100%
2010-2011
1. TARGET: Terlaksananya monev 2. KEMAJUAN: 100%
2010-2015
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
C.
Rencana Pembangunan Pabrik Gula Baru DUKUNGAN LAHAN (HA)
NO
LOKASI
NAMA CALON PERUSAHAAN
POTENSI LAHAN
YANG SUDAH DIKUASAI
KAPASITAS PG (TCD) *)
RENCANA PEMBANGUNAN PG
DUKUNGAN KEBIJAKAN
1.
KAB. REMBANG JATENG
PT. Indo Selaras
20.000
8.000
4.000
2010 - 2012
-
Subsidi bunga untuk investasi PG Pengurangan pajak penghasilan
2.
KAB. MOJOKERTOJATIM
PT. Rosan Kencana Perkasa
19.000
10.000
6,000 - 8,000
2010 - 2011
-
25% dari dana yang diperlukan sudah tersedia dan sisanya (75%) diharapkan dapat diperoleh dari pinjaman perbankan dengan bunga bersubsidi Pengurangan pajak penghasilan
-
3.
KAB. TUBAN JATIM
PT. Gemilang Unggul Luhur Abadi
21.000
-
6,000 - 8,000
2011 - 2013
-
-
4.
KAB. MALANG JATIM
PT. Duta Plantation Nusantara
10.000
-
6.000
2011 - 2013
-
-
22
Subsidi bunga untuk investasi PG Fasilitasi pemerintah /dukungan pemerintah dalam penyediaan lahan yang diperlukan HGU Pengurangan pajak penghasilan
Fasilitasi pemerintah /dukungan pemerintah dalam penyediaan lahan yang diperlukan HGU dan subsidi bunga Pengurangan pajak penghasilan
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
DUKUNGAN LAHAN (HA) NO
5.
LOKASI
KAB. SAMBAS KALBAR
NAMA CALON PERUSAHAAN
PT. Permata Hijau Resources
POTENSI LAHAN
YANG SUDAH DIKUASAI
KAPASITAS PG (TCD) *)
RENCANA PEMBANGUNAN PG
15.000
-
10.000
2010 - 2012
DUKUNGAN KEBIJAKAN
-
-
6.
KAB. KONAWE SELATAN - SULTRA
PT. Gula Manis Tinaggea
20.000
-
8.000
2011 - 2013
-
-
-
7.
KAB. KONAWE SELATAN - SULTRA
PT. Indo Selaras
20.000
-
8.000
2010 - 2012
-
-
23
Perlu sistem drainase primer, infrastruktur jalan menuju kebun ± 50 km rusak parah Subsidi bunga untuk investasi PG Pengurangan pajak penghasilan
1.500 - 2.000 Ha tanah yang dimiliki masuk areal hutan produksi dan sudah pernah memperoleh SK Pelepasan namun dengan nama berbeda,diharapkan Pemerintah dapat membantu agar lahan tersebut dapat disetujui dengan nama baru Bantuan Pemerintah untuk ketersediaan lahan yang diperlukan /Hak Guna Usaha (HGU) Pengurangan pajak penghasilan
Bantuan Pemerintah untuk ketersediaan lahan yang diperlukan/ Hak Guna Usaha (HGU) Pengurangan pajak penghasilan Subsidi bunga untuk investasi PG Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
DUKUNGAN LAHAN (HA) NO
8.
LOKASI
KAB. BENGKALIS RIAU
NAMA CALON PERUSAHAAN
PT. Sumber Mutiara Perdana
POTENSI LAHAN
YANG SUDAH DIKUASAI
KAPASITAS PG (TCD) *)
RENCANA PEMBANGUNAN PG
20.000
6.000
10.000
2009 - 2010
DUKUNGAN KEBIJAKAN
-
-
9.
KAB. MERAUKE PAPUA
PT. Papua Resource Indonesia
20.000
-
8.000
2011 - 2014
-
-
10.
KAB. DOMPU - NTB
PT. Sukses Mantap Sejahtera
20.000
-
12.000
2010 - 2012
-
-
24
Tahun 2010, akan dilakukan pembibitan awal diharapkan ada dukungan ketersediaan bibit Bantuan perizinan Bunga Bank diharapkan < 6%
Rekomendasi Gubernur dan Bupati sudah ada Infrastruktur sangat minim dan diharapkan akan dibangun oleh Pemerintah Fasilitas subsidi bunga Tax Holiday PPh untuk Grace Period Adanya kredit yang tersedia untuk Investor Jaminan keamanan Fasilitas TKDN
Rekomendasi Gubernur dan Bupati sudah ada Infrastruktur sangat minim dan diharapkan akan dibangun oleh emerintah Fasilitas subsidi bunga Tax Holiday PPh untuk Grace Period
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
DUKUNGAN LAHAN (HA) NO
LOKASI
NAMA CALON PERUSAHAAN
POTENSI LAHAN
KAPASITAS PG (TCD) *)
YANG SUDAH DIKUASAI
RENCANA PEMBANGUNAN PG
DUKUNGAN KEBIJAKAN
-
11.
KAB. BANYUWANGI - JATIM
PT. Industri Gula Terpadu
12.000
4.000
4.000
197.000
28.000
86.000
2011 - 2013
-
Adanya kredit yang tersedia untuk Investor Jaminan keamanan Fasilitas TKDN
Subsidi bunga Pelepasan lahan PTPN XII dari tanaman keras ke tanaman tebu
Keterangan: *) Total kapasitas giling = 86.000 TCD
2. RENCANA AKSI JANGKA MENENGAH (2015 – 2019) a. Mengendalikan impor gula secara umum, kecuali bagi industri pengguna yang memiliki fasilitas investasi, fasilitas ekspor, kawasan berikat dan penggunaan GKR dengan persyaratan khusus (untuk obat-obatan, makanan bayi); b. Melakukan promosi produk gula Indonesia ke berbagai negara apabila produksi telah melebihi kebutuhan di dalam negeri; c. Melakukan penggantian mesin peralatan industri gula dengan teknologi proses yang berkembang dan efisien. 3. RENCANA AKSI JANGKA PANJANG (2020 – 2024) Indonesia menjadi negara pengekspor gula di Asia Pasifik.
25
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Industri Inti Industri Gula Putih, Industri Gula Rafinasi dan Raw Sugar
Industri Pendukung Mesin, Peralatan, bibit, pupuk, pestisida, perkebunan dan kemasan
Sasaran Jangka Pendek (2010 – 2014) 1. Terpenuhinya kebutuhan gula nasional tahun 2014 (Gula Putih, Gula Kristal Rafinasi dan Raw Sugar) 2. Terealisasinya program revitalisasi pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula putih 3. Meningkatnya produksi raw sugar di dalam negeri . 4. Memberlakukan SNI wajib Gula putih 5. Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk on-farm dan off-farm sehingga mutu produksi GKP meningkat; 6. Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru; 7. Memberikan kuota impor raw sugar bagi industri gula rafinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman dalam negeri; 8. Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu; 9. Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut.
Industri Terkait Industri Makanan ,Minuman, Farmasi, Industri Pengguna Gula lainnya Jangka Panjang (2019 – 2024) Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara-negara lain.
Strategi 1. Peningkatan utilisasi kapasitas PG dan PGR 2. Peningkatan rendemen gula melalui system pengolahan tebu yang baik (tanam,pembibitan,pemeliharaan) 3. Peningkatan efisiensi bahan baku dan energi 4. Penguatan struktur industri gula pada semua tingkat rantai nilai (value chain) 5. Revitalisasi PG BUMN, PG Swasta, serta pembangunan PG baru 6. Meningkatkan promosi dan investasi PG-PG di luar Pulau Jawa (Papua, Sumatra, Sulawesi) Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015)
1. Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk on-farm dan off farm sehingga mutu dan volume produksi gula meningkat 2. Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru 3. Memberikan kuota impor raw sugar bagi industri gula rafinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman dalam negeri 4. Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu. 5. Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut.
Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025) Indonesia menjadi negara pengekspor gula.
Unsur Penunjang Pasar:
a. Inisiasi (2004-2009) : Revitalisasi mesin PG, peingkatan utilisasi kapasitas, bongkar ratoon, penggunaan bibit unggul b. Pengembangan cepat (2010 - 2014) : Revitalisasi industri gula lanjutan dan pembangunan PG baru c. Matang (2016 -2025) : restrukturisasi mesin dan peralatan lanjutan dengan teknologi mutakhir
SDM : Meningkatkan kemampuan manajemen industri gula
26
SDM
di
bidang
Infrastruktur : a. Meningkatkan peran litbang untuk peningkatan mutu gula (SNI Wajib) dan diversifikasi pemanfaatan hasil samping b. Deregulasi dan debirokratisasi, harmonisasi tarif dan non tarif c. Pembangunan infrastruktur dilahan-lahan tebu agar proses tebang angkut berjalan efektif dan efisien.
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 11/M-IND/PER/1/2010
Pemerintah Pusat: Menko Perekonomian, Kemperin, Kem.Pertanian,Dewan Gula Indonesia, Kemendag,Kem BUMN
Pemda: Dinas Perindag Dinas Terkait
Forum Komunikasi / Working Group
Raw Sugar Impor
Perkebunan Tebu
Industri Makanan Raw Sugar
Industri Minuman
Gula Putih
Industri Farmasi
Bahan Penolong/ Packaging
Raw Impor
Gula rafinasi Teknologi
Mesin dan Peralatan
Lembaga Litbang/PT P3GI,IKAGI,Balai Industri,IPB,UGM, Unibraw, Unej,dll
Eksportir
Industri Alkohol-Bio Ethanol
Distributor
JASA: I Transportasi, Perbankan, Asuransi, EMKL
Industri Pakan Ternak Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Gula
27
PASAR LUAR NEGERI
PASAR DALAM NEGERI
Assosiasi: AGI, APTRI, AGRI, PPGI,AKANI, KADIN/KADINDA, FIPG, GAPMMI