3.1. Kerangka Pemikiran Peranan Pernerintah dalam perekonomian diwujudkan melahi dua kebijakan utama, yaitu kebijakan fiscal dan moneter. Kebijakan fiscal adalah kebijakan makro ekonomi meidui instrumen pajak dan pengeluaran Pemerintah. Dengan diberlakukannya W No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah daerah memperoleh sumber penerirnaan
basu dalam pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan makro ekonomi melalui instrumen keuangan seperti kebijakan tingkat suku bunga. Penerimaan pemerintah daerah berdasarkan W No. 33 tahun 2004 terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pemsahaan milik daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Salah satu indikator kemandirian keuangan daerah dapat diIihat dari besarnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah
(TPD). Sehingga masalah peningkatan pendapatan asli daerah menjadi fokus perhatian, kajian dan agenda kegiatan setiap daerah. Ada beberapa faktor yang terkait dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di setiap daerah, yaitu potensi daerah, kinerja aparat pernungutan (UPTD), perkembangan ekonomi dm penduduk, serta manajemen pengeloIaan pendapatan asli daerah. Kinerja pendapatan asli daerah akan meningkat secara optimal apabila sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retlibusi daerah, laba usaha perusahaan daerah serta pendapatan lain-lain, juga meningkat secara optimal. Kajian ini melihat seberapa besar kontribusi masing-masing penerirnaan tersebut terhadap pendapatan asli daerah. Gambar 1 memperlihatkan kerangka kajim yang menjelaskan dur pembahasan penyusunan rancangan program strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.
Empat f&or menjadi pertimbaugan dalam kajian ini. Pertama, masalah efektivitas d m efisiensi. Kedua: masalah elastisitas Pedapatm Asli Daerah terhadap PDRB, ketiga, kemandirian daerah terhadap pusat, d m yang keempat, addah rnanajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Tinggi rendahnya efektivitas d m efisiensi menjadi salah satu indikator upaya pungut aparat pemda dan sejauh mana target yang telah ditetapkan tercapai. Tiggi rendahnya efisiensi terkait dengan besarnya biaya pemungutan PAD yang telah dilaksanakan selama ini, tinggi rendahnya rasio kemandirian memperlihatkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat. Rasio kemandirian ini diperlukan untuk rnengukur apakah pembiayaan dari Pemerintah pusat terhadap daerah begitu besar. Besarnya bantuan Pemerintah pusat ke daerah menunjukkan bahwa pernerintah daerah belurn mampu membiayai pembangunan daerahnya secara maksimal. Sehmsnya daerah yang mandiri harus mampu membiayai daerahnya tanpa terlalu tinggi tingkat ketergantungannya kepada pusat. Dalam arti kata, tingkat ketergantungan daerah kepada yusat tidak dapat dihindarkan, namun setidak-tidaknya berupaya untuk rnengurangi tingkat ketergantungan yang tinggi. Pada umumnya beberapa daerah sudah menetapkan biaya pemungutan pajak yang ditetapkan melalui Perda. Penggunaan indikator efisiensi menjadi biaya karena yang biasa dilakukan adalah mengukur rasio antara biaya pemungutan (ditetapkan melalui Perda) dengan penerirnaan pajak, yang berarti mengesmpingkan biaya pemungutan lainnya yang kemungkinan ada. Sehingga ha1 ini nanti dipertimbangkan dalam kajian ini.
Obyek Kajian : Peningkatan PAD
I
Efisiensi PAD I
I
(degree of fiscal) autonomy
C
Kinerja PAD Beserta Komponennya
I
di Kabupaten Kepulaun Sula
Tingkat Keterganhmgan Daerah terhadap Pusat
PAD terhadap
Pengeloiaan
4
+
Pengaruh PAD Terhadap Perkembangan Perekonomian
Orientasi PAD
I Perancangan Propam Strategis untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kepulauan SuIa
Gambar 2. Kerangka Pernikiran Kajim
Manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah menjadi fokus utama
dalam kajian ini yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sehingga metoda yang dapat digunakan dalam ha1 ini adalah Logical Framework Approach (LFA). Metode LFA ini ddimulai dengan kegiatan andisis
masalah sampai dengan tabap pengendalian. 3.2. LokasI dan Waktu Kajian Kajian ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Selain itu Kabupaten KepuIauan Sula, sesuai
Kepuhsan Menteri Negasa Pembangunm Daerah Tertinggal Nornor 1 tahun 2005, merupakan salah satu dari 6 Kabupaten di Maluku Utara yang mas&
1,
katagori Daerah Tertinggal. Kajian ini dilaksmakan selama satu bulan, dari bulan Nopember sampai bulan Desember 2008.
3.3. Sasaran Kajfan Sasaran kajian addah instansi pengelola pendapatan asli daerah (meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain), jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, total penerimaan daerah, Produk Domestik Regional Bruto, Biaya Pernungutan Pendapatan Asli Daerah. 3.4. Metode Pengumputan Data 3.4.1. Jenis dan Sumber Data
Data yang dipergmakan dalam kajian ini, terdiri atas data sekunder dan data primer. Data primer diperofeh dari responden dengan mempergunakan kuesioner (lampiran 2), Informasi yang dikumpulkan rneliputi penentuan potensi, penetapan target, pelaksanaan pencapaim target, pengawasan, evaluasi kinerja pendapatan asli daerah dan perurnusan kebijakan serta perancangan strategi program proritas. Disamping data yang dikumpulkan di atas, juga dikumpulkan data berupa kendala yang dihadapi oleh aparat pemda dalam melakukan pendataan potensi, penetapan target, pelaksanaan pengawasan d m evaluasi. Data primer ini diperoleh dari Badan Perencanaan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Kehutanan, Bagian Ekonomi, Kantor Pasar, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Dewm Pemakilan Rakyat Kabupaten Kepulauan Sula. Data sekunder diperoleh dari laporan yang dikeluarkan oIeh instansiinstansi yang berkaitan lansung dengan kegiatan pemungutan dan program peningkatan pendapatan asli diterah, target dan realisasi pajak daerab, target dan realisasi retribusi daerah, target dan realisasi laba perusahaan daerah, biaya pemungutan, dan PDRB. Instansi yang dimaksud seperti Biro Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sula, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bagian Hukurn Sekretariat Daerah.
3.4.2. Pemilihan Sampei dan Responden Pada tahun 2007, terdapat 10 dinas/instansi di Kabupaten Kepulauan Sula sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari 10 dinas/instansi penghasil Fendaptan Asli Derah tersebut, ditetapkan 5 dinashstansi sebagai sampel. Penentuan sampel dilakukan dengan mempergunakan metoda purposive sampling. Setejah ditetapkan dinasfinstansi sebagai sampel pada tahap selanjutnya, ditetapkan responden yang berasal dari dinaslinstansi tersebut, yang dipiIih secara langsung berdasarkan metoda purposive sampling, jumlah responden ditetapkan sebanyak 5 responden yang dapat mendukung perolehahan data dalam kajian ini. Sedangkm untuk sampel responden penentuan prioritas kebijakan ditetapkan sebanyak lima instansi yaitu BPKD, Bappeda, DPRD, Kantor Pasar dan LSM. Badan pengelola keuangan daeah diambil sebagai responden karena instansi ini merupakan lembaga teknis yang tugas pokok d m fungsinya melaksanzkan pengeiolaan keuangan daerah, Bappeda ditentukan sebagai responden karena instansi ini sebagai perencana daearah yang juga memiliki kewenangan menentukan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, kemudian DPRD dipilih sebagai responden kmena DPRD sebagai lembaga Iegislatif yang mengesahkan pembangunan daerah. Kantor Pasar dijadikan responden karena rnerupakan instansi Pemerintah yang juga melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan yaitu penarik retribusi pasar d m terminal. Sedangkan LSM merupakan lembaga
sosial yang juga selaIu melakukan pengawasan secara informal terhadap berbagai kebijakan Pemerintah utamanya dalam ha1 pengelolaan keuangan daerah. 3.5. Metoda Pengolahan dan Anatisis Data.
Analisis yang diwakan meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, elastisitas dan rasio kemandirian daerah.
3.5.1. Efektivitas Efektivitas digunakan untuk mengukur upaya pungut PAD (tax effort) yang dilakukan oieh Pemerintah daerah. Rumusnya (Mardiasrno, 2000):
Efektivitas =
Re alisasiPAD T arg efPAD
Semakin tinggi nilai efektivitas Pendapatan Asli Daerah menmjukkan bahwa upaya pungut Pendapatan Asli Dnerah yang dilakukan oleh pernerintah daeraXl juga semakin tinggi, d m sebaliknya.
3.5.2. Efisiensi Efisiensi digunakan untuk rnengukw berctpa besamya biaya yang dibutuhkan untuk
mengumpullcan Pendapatan Asli Daerah.
Rumusnya
(Mardiasrno, 2000):
Efisiensi =
BiayaPemungu tan x f 00% Re alisasiPAD
Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja Pernerintah daerah semakin
baik. 3.5.3. Elastisitas
Elastisitas Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk mengykur derajat kepekaan Pendapatan Asli Daerah terhadap adanya perubahan perekonomian daerah. Elastisitas yang digunakan dalam kajian ini adalah elastisitas PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sula. Rurnusnya (Mardiasmo, 2000):
Dimana : PADi PDRSi A
: Rata-rata PAD yang dipungut pada sektori : Rata-rata PDRB atas dasar Harga Berlaku : Perubahan
Smakin tinggi elastisitas Pendapatan Asli D a d , maka semakin peka Pendapatan Asli Daerah tersebut terhadap perubahan perekonomian di Kabupaten
3.5.4. Rasio Kemandirian (otonomi fiskal)
Rasio ini menggambarkan derajat ketergantungan PEMDA terhadap sumber pembiayaan dari pihak luar. Semakin rendah angka rasio kemandirian semakin besar ketergantungan PEMDA terhadap dana dari banturn atau pinjaman.
Rumusnya sebagai berikut, (Mardiasmo, 2000):
RusioKemandirian
Pendapa tan AsliDrrerah BantuanPemer int ah
Ket: PAD
=
Banturn Pemerintah
=
00%
Pendapatan yang diperoleh dari Pajak, Retribusi, dan pendapatan lain yang sah Danan Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DNH), Dana alokasi Umum (DAU) d m Dana Alokasi Khusus @AK)
3.5.5. Analisis Data Primer
Data primer yang diperoleh dianalisis dengan rnempergtmakan statistik deskriptif un&
mengetahui distribusi fiekuensi d a i masing-maing jawaban.
Sedangkan terhadap jenis pertanyaan dengan jawaban terbuka, jawaban &an direkapitulasi kemudian dihitmg persentase jawaban untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan (rangking). 3.6. Metode Perurnusan Strategi Perancangan Program dan Kebijakan 3.6.1. Metode Logical Framework Approach (LFA)
Metoda yang digunakan dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dm penyusunan rancangan program di Kabupaten Kepulauan Sula adalah metoda Logical Framework Approach (LFA). Metode ini rnernilikj ciri spesifik yaitu, (Tonny, 2007):
1. Menggunakan teknik visualisasi yang mampu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan dan pengelolaan program.
2. Menunuskan tujuan-tujuan secara jefas sehingga ikut mendorong tercapainya pengambilan keputusan saat ada pendapat dan harapan berbeda dari
stakeholders. 3. Menyusun informasi secara sistematik, 4. Menghasilkan sebuah rancangan program yarrg konsisten dm realistis, 5. Menyajikan ringkasan rencana program pada satu halaman.
Langkah-langkah metode perancangan program dalam kajian sebgai berikut:
I. Melakukan identifikasi Penclapatan Asli Daerah yang memiliki perman yang potensial dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Menghitung kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan daerah, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatm Asli Daerah, pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Asli Daerah. 3. Menghitung efektivitas Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah, retribusi daerah, bagian Iaba perusaham daerah, dan pendapatan laian-lain.
4. Menghitung efesiensi Pendapatan Asli Daerah
5. Mengukur elastsitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB. 6. Menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB
7. Mengidentifikasi pihak-pih& yang terlibat dalam rnanajemen penggalian potensi Pendapatan AsIi Daerah beserta kendalanya. 8. Berdasarkan analisa hasil, rnenyusun rancangan program strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Sula.
Pihak yang dilibatkan dalam LFA adalah lirna responden sebagaimana dijelaskan pada sub bab sebelurnnya yaitu SPKD, Bagian Ekonomi, DPR, Kantor Pasar dan Dinas Kehutanan . Kerangka LFA dapat dilihat pada garnbar di bawah ini: APBD
Monitoring Pelaksanaan Anggaran
t Rencana ProyeWKerja
t
Monitoring Kegiatan I
t
Matrik Perencanaan Program
I Upaya peningkatan PAD ( I PAD rendah I Gambar 3 Diagram Alur Metode Logical Framework Approach
3.6.2. Metode Analitical Hirarchy (AHP) Dalam Perurnusan Kebijakan Metode Analitical Hirarchy Process disesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan dengan pernasalahan tertentu melalui prosedur yang di desain untuk sampai pada skala preferensi di antara berbagai set dternatif.
Untuk memperoleh alternatif kebijakan proritas peningkatan
pendapatan asli daerah di Kabupaten Kepulaun Sula, maka dilakukan wawancara pada empat responden yaitu Badang Pengelolaa Keuangan Daerah (BPKD), Bappeda, DPR dan LSM yang telah dipilih untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Model At-rP menggunakan persepsi manusia yang dianggap ekspert sebagai input utamanya. Karena menggunakan input yang kualitatif (persepsi) maka model ini pun dapat mengolah hal-hal kuditatif. Kelebihan lainnya adalah pada kemampuannya dalam memecahkan masalah yang multi objektif dan muIti kriteria. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatm hirarkinya. Masalah-masalah seperti konflik, perencanam, proyeksi, alokasi sumber daya adalah beberapa dari banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan model AHP, seperti prioritas pengembangan sumber daya air pada daerah aliran sungai, prioritas program dari pemerintah, strategi pengembangan industri, d m lain-lain. Prinsip dasar AHP terdiri dari : a. Menyusun Hirarki Prinsip ini menggambarkan d m menguraikan secara hirarki, yaitu memecah persoalan menjadi unsur yang terpisah.
b. Menentukan prioritas Penentuan prioritas ini berdasarkan atas perbedaan prioritas dan sintesis, yaitu menentukan peringkat elemen-elemen menurut relatif singkat kepentingmya.
c. Konsistensi Logis Menjamin bahwa semua elernen dikelompokkan secara logis dan diperingkat secara konsisten sesuai dengan kriteria yang logis. Proses AHP adalah suatu model luwes yang memungkinkan kita mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertirnbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. A. Menyusun Hirarki
Hirarki adalah d a t ymg paling mudah untuk memahami masalab. yang kampleks dimana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hirarki dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Proses penyusunan elemen-elernen secara biarki meliputi pengelompokan elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homgen dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam Ievel hirarki yang tepat. Hirarki juga merupakan abstraksi struktur suatu sistem yang mempelajati fimgsi interaksi antaa komponen d m juga dampak-dampaknya pada sistem. Abstraksi ini mempunyai bentuk saling berkaitan, tersusun dan suatu
puncak atau sasaran utarna (ultimate goal) t u r n ke sub-sub tujuan tersebut, lain kepelaku (aktor) yang memberi dorongan, turun ketujuan-tujuan pelaku, kemudian kebijakan-kebijakan, strategi-strategi tersebut. Dengan demilcian hirarki
adalah sistem yang tingkatan-tingkatan (IeveI) keputusamya berstratifikasi dengan beberapa elemen keputusan pada setiap tingkatan keputusan. Secara urnum hirarki dapat dibagi dua jenis (Permadi, 1992), yaitu:
1. Hirarki Struktural, rnenguraikan masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagiamya atau clemen-elemennya menurut ciri atau besaran tententu sepenti jumlah, bentuk, &wan atau w m a .
2. Hirarki Fungsional , menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagianbagiannya sesuai hubungan essensialnya. Misalnya masalah pemilihan pemirnpin dapat diuraikan menjadi tujuan utama yaitu mencari pemimpin, kriteria pemimpin yang sesuai dm altematif pemimpin-pernimpin yang memenuhi syarat. Penyusunan hirarki atau stmktur keputusan dilakukan untuk menggambarkan elemen sistem atau aiternatif keputusan yang teridentifikasi. Abstraksi susunan hirarki keputusan adalah : Level 1 : Fokus / Sasaran Utama Level 2 2 Faktor / kriteria (Fl, F2, F3 d m F4)
* Level 5 :Ahematif (Sl, S2, $3 dan S4) Setiap hirarki tidak perlu selalu terdiri dari 5 Ievel, banyaknya level
tergantung pada perrnasalahan yang sedang dihadapi. Tetapi untuk setiap
permasahan, level I (fokudsasaran), level 2 (faktorhiteria), dan level 5 (alternatif) hams selalu ada karena fokus/sasaran, faktorkreteria dm alternatif merupakan elemen-elernen penting dalam hirarki yang akan dirumuskan dalarn penetapan kebijakan. Metode ini digunakan untuk rnengetahui program prioritas dm kebijakan proritas yang akan dilak~rkandalam kajian pembangunan daerah
(peningkatan PAD) di Kabupaten Kepulaum Sula, Untuk iebih jelas dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini ;
I I
Pemilihan Kebijakan Peniogkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabu~atenKe~ulauanSula
lnfiastdr
Investasi
Sosialisasi
I
Regulasi
Gambar 4. Hirarki Pemilihan Strategi Kebijakan Poritas Peninbatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kegdauan Sula Faktor-fdctor dalam gambar di atas ditentukan berdasarkan hasii evaluasi
dari kuesioner manajemen. Qptimalisasi pajak d m retribusi ditentukan sebagai salah satu faktor dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Kepulauan Sula karena selama ini pengelolaan sumber-sumber PAD masih belum optimal. Oleh karena itu, ha1 ini menjadi salah satu f&or yang sangat penting dalam optimalisasi pengelolaan PAD. Sedangkan faktor minirnalisasi kebocoran dimasukkan sebagai faktor karena selama ini belum dilakukan secara transparan oleh petugas pungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga ha1 illi menjadi sangat penting mtuk dijadikan bahan kajian dalam rnelakukan evaluasi kebijakan selanjutnya. Faktor
sosialiasi ditentukan menjadi hal penting karena masyarakat sebagai obyek pajak belum memahami kewajibannya membayar pajak dan retribusi daerah sesuai amanat peraturan yang ada. Sedangkan kinerja menjadi salah satu faktor karena para aparat belum melakukan tugasnya secara baik dan bertanggungjawab hal ini disebabkan karena pengetahuan dan keterampilan yang masih kurang. Dalam analisa ini juga telah ditetapkan empat altematif kebijakan antara lain: inkastruktur, investasi, Sumberdaya manusia, dan regulasi. Infiastruktur dijadikan altematif kebijakan karena saat ini belum tersedia infiastruktur dasar secara memadai seperti jalan, jembatan dan pelabuhan sehingga menjadi kendala dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Kepulauan Sula. Misalnya untuk menghubungkan antara daerah yang satu dengan yang lain masih sulit diakses. Selain itu, investasi menjadi hal yang penting karena kondisi perekonomian yang belum berjalan optimal di Kabupaten Kepulauan Sula. Sehingga diperlukan pihak swasta sebagai investor dalam menginvestasikan modalnya di sektor ekonomi, terutanla di bidang-bidang yang menyumbang PDRB terbesar dan pengelolaan sumberdaya alam yang saat ini belum dikelola. Sedangkan sumberdaya manusia karena aparat dalam melakukan perencanaan hingga pengevaluasian dalam pembangunan masih kurang, sehingga perlu dibuat kebijakan dalam mendukung kebijakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat dalam pengelolaan keuangan daerah. Alternatif kebijakan yang terakhir yaitu perlu adanya regulasi, regulasi diperlukan sebagai dasar untuk mengatur hak-hak dan kewajiban wajib pajak, dan kewenangan Pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan daerah melalui aturan-aturan yang mengikat para wajib pajak . B. Menetapkan Prioritas Dalam pengambilan keputusan ha1 yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengambilan data, dimana data ini diharapkan dapat mendekati nilai yang sesungguhnya. Derajat kepentingan pelanggan dapat dilakukan dengan pendekatan perbandingan berpasangan. Perbandigan berpasangan sering digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen-elemen dan kriteriakriteria yang ada. Perbandingan berpasangan tensebut diulang untuk semua elemen dalam tiap tingkat. Elemen dengan bobot paling tinggi adalah pilihan
keputusan yang fayak dipertimbangkan untuk diambil. Untuk setiap kriteria d m altematif, kita harus rnelakukan perbandingan berpasangan (painvise comparison) yaitu membandingkan setiap elernen dengan elemen yang lainnya pada setiap tingkat hirarki secara berpasangan sehingga didapat nilai tingkat kepentingan elemen dalam bentuk pendapat kualitatif.
Untuk mengkuantifkasi pendapat kualitatif tersebut digunakan skda penilaian sehingga akan diperoleh nilai pendapat dalarn bentuk angka (kuantitatif). Menurut Saaty, untuk berbagai pernasalahan, skala I sampai 9 merupakan skda ymg terbaik dalam rnengkua1if"lkasikan pendapat, yaitu berdasarkan akurasinya berdasarkan nilai RMS (Root Mean Square Deviation) dm MAD (Median Absolute Deviation). Nihi dm definisi pendapat kualitatif daXam skaia perbandingan Saaty ada pada tabel berikut:
Tabel 3. Skala Matrik Perbandinnan Bemasanean &tensitas Zepentingan
Penjelasan
Definisi Elemen yang satu sama pentingnya dibanding dengan elemen yang lain (equal limportance) I~lemenyang satu sedikit lebih Ipenting haribada elemen yang lain (moderate more importance) Elemen yang satu jelas lebih penting dari pada elemen yang lain (essentia1,strong more
I
Kedua elemen menyumbang sama besar pada sifat tersebut
I [pengalamanmenyatakan sedikit (rnemihakpada situ elemen
I
Pengalaman menunjukkan secara lmat memihak pada satu elemen
Elemen yang satu sangat jelas Pengalaman menunjukkan secara lebih penting dari pada elemen kuat disukai d m didominasi oleh 7 yang fain (demonstrated sebuah elemen tmpak ddam praktek importance) EXemen yang satu mutlak lebih Pengalaman menunjukkan satu penting dari pada elemen yang eIemen sangat jeIas lebih penting 9 lain (absolutely more impoaance) Nilai ini diberikan bila diperlukar Apabila raw-ragu antara dua 2,4,6:8 nilai yang berdekatan (grey area) kornpromi Jika kriteria C 1 mendapatkan Jika kiteria C 1 mempunyai nilai satu angka bila dibandingkan x bila dibandingkan dengan 1/(2-9) dengan fuiteria C2 merniliki nilai kriteria C2, maka kriteria C2 kebalikan bila dibandingkan C 1 mendapatkan nilsti l/x bila dibandingkan kriteria C 1 :§umber: Saaty, 1990) Nilai-nilai perbandingan relatif kemudim diolah untuk rnenentukan peringkat relatif dari selunlh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan judgment yang teXah ditentukan untuk menghasilkan bobot d m prioritas.
C. Menghitung Matriks Pendapat Individu Formulasi matrik individu adalah sebagai berikut:
CI
C2
K
Cn
CI
1
A12
aln
CZ
llal2
1
K K
M
M
M
M
l/a2n
1
Cn
l/a~n
itzn
Dalam ha1 ini CI, C2, ....Cn adalah set elernen pada suatu tingkat keputusan dalam hierarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil komparasi berpasangan membentuk matriks n x n. Nilai
aij
~nerupakannilai matriks pendapat hasil
komparasi yaig mencerminkan nilai kepentingan C I terhadap Cj.
D. Menghitung Matriks Pendapat Gabungan Tujuan dari penyusunan matrik pendapat gabungan adalah untuk membentuk suatu matriks yang lnewakili matriks-rnatriks pendapat individu yang ada. Matriks gabungan rnerupakan trik barn yang elemen-elemennya (Gij) berasd dari rata-rata geometrik elemen matrik pendapat individu yang nilai rasio konsistensinya (CR) memenuhi syarat dengan rumus sebagai berikut:
dnrr,
Gy = (K)Dimana m adalah jumlah responden d a . k=l,. ..n Selain cara tersebut, menurut Permadi, 1992, ada metode lainnya untuk
menghitung rata-rata menggunakan hitung, ada asumsi. Asumsi pertama peran setiap responden sama sedangkan asumsi kedua peran responden berbeda. Untuk asumsi pertama digunakan rata-rata hitung biasa dengan rumus: all +a2 +...+a, = a, Dirnana: n a w t penilaian gabungan (penilaian akhir)
--
ai= peniXaian responden ke-i (dalarn skala 1/9- 9) n= banyaknya responden Karena penifaian gabungan ini dilakukan untuk setiap sel dalarn matriks perbandingan maka akan didapatkan suatu matriks perbandingan banr yang rnerupakan matriks perbandingan gabungan semua responden. Berikut ini rurnus asumsi kedua:
w,,i-w,a,
+ ......+w,a,
= a,
n Dimma wi adalah bobot prioritas responden ke-i. Setelah aw didapat untuk setiap sel matriks perbandingan, maka dibuat suatu matriks baru d m selanjutnya sesuai langkah model AHF dicari bobot setiap elemen dalam matrik tersebut yang sudah merupakan bobot prioritas gabungazl.
E. Konsistensi Logis Nilai-nilai perbandigan berpasangan yang dilakukan h m s diperiksa konsistensinya, misalnya bila dalam melakukan perbandingan kita meniIai AX3 dan B>C, maka secara logis seharusnya A X . Untuk menghitung konsistensi ini,
AHP telah memiliki rumus untuk menghitung consistency. Konsistensi mengandung dua arti, yaitu : 1. Bahwa pernikiran atau obyek yang serupa dikeiompokkan menurut persamaan dm pertaliannya. 2. Bahwa intensitas relasi antar gagasan atau antar obyek yang didasarkan pada
suatu kriteria tertenfa akan saling membenarkan secara togis. Evaluasi konsistensi dilakukan terhadap pertimbangan yang telah diberikan. Evaluasi ini dilakukan dengan rnempertimbangkan nilai dari consistency ratio (CR).Penilaian dapat dikatakan konsisten apabila diperoleh nilai CR yang lebih kecil atau sama dengan 0,lO. Bila nifai CR lebih besar dari 0,10 maka mengindikasikan perlu adanya pemeriksaan kembali terhadap pertimbangan yang telab dibuat. Timbulnya ketidak konsistenan sebagian besar karena ide baru yang mempengaruhi empat h g s i psikologis manusia dalam memecahkan masalah , yaitu intuisi, pikiran, perasaan, d m penginderaan. Hal ini cenderung menyebabkan pengambilan keputusan mengubah preferensi dan kornitmen yang telah dilakukannya. Pengujian konsistensi ini dilakukan setelah nilai prioritas
untuk setiap elemen dan suatu tingkatan yang diperoleh.
