BT'PATI TI'LUITGAGI'ITC PROVINSI JAWA TIUI'R PERATIT'RAN BT'PATI TULT'ITGAGI'trG rfouoR f{ TAHUT| 2016 TETTTANG PENDAIYAAIV PETDIDIKAN
DI KABI'PATEIT TI'LI'NGAGUITG
DENGAIY RAIIMAT TUIIAN YAIYG MAIIA ESI\
BI'PATI Menimbang
:
TI'LUITGAGITNG,
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Ttrlungagung, maka perlu adanya pemenuhan biaya penyelenggaraan pendidikan; b. batrwa pemenuha' braya penyelenggaraan pendidika' sebagaimana dimaksud huruf a agat tercapai secara optimal, berhasil guna serra memenuhi prinsip transparansi dan berkeadilan maka perlu disusun pedoman dalam pelaksanaannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pendanaan pendidikan di Kabupaten Tulungagung;
Mengingat
1. undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (kmbaran Negara Republik
2.
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3Ol);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;
3.
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5SB7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Fendidikan Nasional (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a9Q;
2
5'
Peraturan pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentang Pengelolaan
([emb*"" ll"g"ra Repubrik Indonesia Tcrrun 2o0s Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTg); --Peraturan pemerintarr Nomor 4g Tahun 2o0g tentang Pendanaan (Lembaran rv"g^t" Repubrik .pendicr-ikan Indonesia Tahun 2oog Nomor 9r, TambJhan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ag6a); Peraturan pemerintah Nomor tr Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan pe_nyelenggaraan pendidikan (Lembaran Keuangan Daerah
6' 7'
Negara Repubrik Indoneila
8'
o
9' 10'
Tahun Tambahan Lembaran Negara Republik20 10 Nomor 23, Nomor 5105) sebagaimana tel; aiuuatr Indonesia peraturan ar"g." Pemerintah Nomor 66 Tatr:n _2010 (Leribaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nooro, iiz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lVonoo, 5 157); Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 p.d:T?"
tentang
pengel"l*"
il;;;;" Daerah, sebagaimana telah aiuuarr-beberapa t ri t"i"r.nir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor zt iarrun 2arr; Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 20t2 tentang punguta' dan sumbangan Biaya Pendidikan pada Satrian peioioit
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang eengetoraan a"ti-il"velenggaraan
Pendidikan, sebagaimana tii"r, oiuuJ Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor
o;;
peraturan 23 Tahun 201 1:
MEMUTUSI(AI,I !
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TEIYTANG PENDIDIKAN
PENDANAAN
DI I(ABT'PATEIV TULUNGAGUIVG.
BAB I KE.TEITTUAN U}IUM
pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1' Pemerintah Daerah adarah pemerintah 2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.Kabupaten T\rlungagung. 3. Bupati adatah Bupati T\rlungagung.
4'
5' 6
'
i;ffi-.fi#
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten
Kepala Dinas adarah Kepala Dinas pendidikan dan r\el ' v'rsrurr\€r'rr Lr'lrr Kebudavaan Kabupaten Tulungagung. Satuan pendidikan adalah Taman (TK/RA), sekolah Dasar/Madrasah Kanar<-Kanak/Raudatul Anfal Ibtidaiyah (sD/MI), Sekolah Menengah pertama/Madrasah t""""*iy"f, (SMp/MTs), Sekolah
3
Menengah Atas/Madras* (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah .Sjyd Kejuru"" tsMi<)rriiK) dan sekorah Luar Biasa (SLB).
Dana pendidikan adatah,sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengeloia pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidika'n. 9. Partisipasi adalah keikutsertaan dalam mendukung pendanaan 7.
o
pendidikan. 10. Sumbangan adalah penerimaan. biaya pendidikan baik berupa uang dan/at?u barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik,'satuan orang tua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada pendidikan yang bersifat sukarela, tida-k memaksa, UO-at< dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan baik jumlahm"rrgit "i, ;;;;" ;angka waktu pemberiannya. ll.Komite Sekolah ada{h mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, lembaea komunitas sekolih serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat ,A'PB$ adalah anggaran pindapatan aan u-unia ot"t dalam satu tahun pel4jaran. ""t 13. Pengelolaan keuangan sekolah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,- pelaporan, 12.
pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan sekolah.
14.
Biaya personal adalah bia;ra yang harus dikeluarkan untuk
mencukupi keperluan peserta didik secara pribadi. 15. Peserta didik adalah anggota masyarakat di Daerah yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelqpr"n yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan lertentu. 16. Peserta didik Miskin adalah peserta didik yang berasal dari keluarga miskin yang bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Daerah. BAB U BIAYA PEITYELENGGARAAI{ PENDIDII{AN Pasal 2
Biaya penyelenggaraan pendidikan bersumber dari: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; peserta didik dan/atau orang tua/wali; dan/atau d. sumber lainnya yang sah. Pasal 3
(1) Setiap peserta didik wajib untuk ikut serta dalam menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan. (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan yang bersumber dari peserta didik dan/atau orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c dapat berupa sumbangan/partisipasi.
A
(3)
(4)
(s)
sumbang€n/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dikecualikan terhadap p."..t^ didik miskin, yanB bersekolah dan tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Tulungagung. Peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupa.ti berdasarkan usulan Kepala Dinas. Btya penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh pemerintah Daerah.
pENDANA:iB#IDrDrKA"!r Pasal 4
o
(1)
Pendanaan pendidikan diberikan kepada peserta didik pada satuan pendidikan.
{2)
Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada digunakan untuk membiayai : a. kebutuhan personal peserta didft miskin;
b. 9. d. e.
ayat
(1)
pembinaan bakat dan prestasl; kegiatan pengiriman duta pelajar; beasiswa; bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi. Pasal 5
(1)
Besaran pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal a ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
(21
Dalam hal kemampuan keuangan Daerah tidak mampu membiayai seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal + ayat (21, maka pembiayaan untuk pendanaan pendidikan diberikan berdasarkan prioritas. Pasal 6
Besaran alokasi anggaran untuk pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat (2) ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai kebutuhan personal peserta didik miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a dianggarkan melalui Belanja Tidak Langsung. (3) Penganggaran pendanaan pendidikan untuk membiayai pembinaan bakat dan prestasi, kegiatan pengiriman duta pel4jar, beasiswa, dan bantuan peserta didik miskin berprestasi yang diterima masuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dianggarkan melalui Belanja Langsung. (1)
5
(1)
Pasal 7 pendanaan pendidikan
Prosedur pengajuan untuk kebutuhan personal peserta didik miskin sebagaimanamembiavai dimaksud dalam Pasal
a.
4 ayat (21huruf
a:
Orang tua/wali peserta didik miskin menyampaikan permohonan
teftulis kepada kepala satuan pendidikan d", ;;;;;i"*o;n dengan Surat Keterangan Tidak t"t"*pu dari Kepala n"*ii"i"t, setempat;
b. Kepala satuan pendidikan
berdasarkan permohonan tua/wali peserta didik miskin membuat rekapitulasi j"-i; orang
c.
o
_ d. e.
f. g.
miskin beserta dokumen p""Out
Dalam melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud huruf d, f.p-at"'oirras dapat membentuk fim verifikasi; Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan/atau sesuai dengan data peserta didik miski; sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (4), Kepala Dd;;;i;"kan proses pengajuan pencarran; Kepala satuan pendidikan segera meny€rmpaikan dana pendanaan pendidikan kepada penerima.
(2) Permohonan peng4iuan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanaku" p.A.!*.f tahun pelajaran. BAB W PENATAUSAITAAII, PERTAI{GCIUNG'AWABA.II, DAN pELApoRAN paaal 8
(1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasat kepada Kepala Badan pengelolaan feuangan 7 ayat if f i"r"i f dan Aset Daerah Kabupaten T\rlungagung selaku peiabat eengetota Keuangan Daerah. (2) Pencairan Sp2D untuk belanja pendanaan pendidikan ditransfer langsung ke rekening satuan pendidikan. (3) Kepala Satuan pendidikan wajib segera menerimakan dana pendanaan pendidikan paling lamiat Z 1iuluirl hari kepada peserta didik miskin setelah menerima transfer au"g." bukti penerimaan. (4) Kepala Satuan eenlififan laporan pendanaaa pendidikan kepada pejabat _-"ry*p.ikun pengilola' Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas paling.lambat t (sa-tu) bulan setelah dana masuk ke rekening satuan pendidikan. (5) Kepala satuan pendidikan bertanggungiawab atas penerimaan dan penyaluran pendanaan pendidikan.
6
(6) Format Iaporan realisasi keuangan pendanaan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
snlrBANGAN l pan?f frJasr MAsyARAxAT DATAITI PENDAIiIAAII PENDIDII{AIY Pasal 9
Biaya pribadi peserta didik yang terdiri dari alat tulis, buku tulis, Lembar Kerja siswa, tas sepatu, seragarn, pakaian or"r,r ,"g.,'-";j;oi tanggung jawab orang tua/wari kecuali bagi piserta didik misrin.
l*31"
Patal 10 Pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali yang *n*rp,i, berpartisipa-si dalam pendanaan!";ilil; ""rt" masyarakat, untuk f,rrra merrdt.,kung kegiatan satuan pendidikan. Paral 11 (1) Dalam rangka mendukung kegiatan satuan pendidikan, satuan pendidikan dapat menerima / partisipasi secara sukarela dari peserta didik atau orang "u*barrgar, tua/walinya yang mampu, masyarakat, atau lembaga lainnya. (2) Penerimaan, penyimpanan, penggunaan sumbangan/partisipasi _dan sebagaimana dimaksud pada ayat tji Oif"tutun secara transparan dan dilaporkan kepada Bupati *lUtri f"f"t. Oirr""_ (3) Dalam hal sumbangan/partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) tahun ajaran mereUifr"i nf. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka wajib diaudit oleh j
Pasal 12 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dan pasal 11 ayat (l) dilaksanakan dengan ketentuan: a. Satuan pendidikan menyusun rencana ApBS sesuai skala prioritas; b. Rencana. APBS disampaikan dalam rapat komrte sekolah untuk memperoleh kesepa.katan altara orang tua/wali, komite sekolal, aan satuan pendidikan; c. Rencana APBS mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas atas nama Bupati; d' diumumkan secara tran sparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; e' dana yang diperoreh disimpan dalam rekening a."s nama satuan pendidikan;
7
oana yang diperoleh dibukukan pendidikan terpisah dari dana y.rrgsecara khusus oleh satuan Oil"ri_a dari penyelenggara
satuan pendidikan; 5. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penil,aian hasil belajar p"""rt" aia*, dan/atau kelulusan peserta didik oan. satuan pendidikan: l.
j.
tidak dialokasikan bail
frig"""i'i"rpun
tidak langsung untuk kesejahteraan anggota ".""r" komite J"mflfrTil"orasari atau
representasi pemangku kepentingan
."tu"" p*Aiaif."o; J.i PengumPulan, penyrmpanan, dan
lembasa -er.rvq6q
dipertanggungjawabkan oreh saiua' oio,o*iri"Hl1iL"',_J:l; kepada pemangku kepentingan p""Jrjil.i'i"l_rama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara p"ijiiir."..
""t"."
o
Pasal 10 pendidikan membutuhkan dana 3,itT,_11 .:"tuan untuk memenuhi Draya rnvestasi, maka dapat mengaj,rtu' U"rrtu*" pemerintah kepada Daerah dengan permohonan Dinas dengan diserta.i alasan -tertulis kepada Bupati melalui Kepala a"n aor.u*Jn |irJr""r,""rr. (2) Bantuan pemerintah (1)
investasi""uugJiJ'"ai?iiff
prioritas dan disesuaikan
aif.Hr.T,ffi ,#fff tlfi :"ffi; a."g" r."_"ip"# i"u"og.r, daerah.
pEMBrxAAr{
ffiYrnno*or* Paral 14
(1) (2)
Dinas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pendidikan yang
pendanaan dilakukan oleh satuan p""aiailrrr. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan sebagarmana dimaksud ( I ) meliputi pemberian pe"d;;; uiiluir,s.r,, supervisi dan ffiff,,?J:
Paral lS Pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungfawaban pendanaan pendidikan dilaksanakai of"fr- i""r.".i yang benvenang sesuai dengan peraturan perundang_u"a"rrg."l*g berlaku.
BAB
VII
IGTEI|TUAT PEI|TITUP pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan Bupatj Tulungagung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jaminan pendanaan Pendidikan Di Kabupaten T\rlungagung dicabut dan dinyatakan tidal< berlaku.
8
Paral 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan l8a. Peraturan Bgnati ini dengan penempetarriya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.
Ditetapkan di T\rlungagun g pada tanggal 2 ? gl1 2gr5
orl\
Diundangkan di Tulungagung
K,t -spetrrt
Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006 Kabupaten Tutungagung P".rt" Tahun ?19.-a|r 2016 Nomor 14
