3. Terlaksananya fungsi dan wewenang penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi

C. MATRIKS RENCANA TINDAK No. 1.

REPETA 2004

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Perbaikan Struktur Politik

V – 18

Rencana Tindak

Indikator Kinerja

1.

Melaksanakan sosialisasi UUD 1945 secara utuh sesuai hasil amandemen I, II, III, IV

1.

Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi UUD 1945 Tersusunnya RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional

2.

Mempersiapkan materi RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional

2.

3.

Mempersiapkan penguatan kelembagaan penyelenggara negara

3.

Terlaksananya fungsi dan wewenang penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi

4.

Mempersiapkan program capacity building bagi anggota legislatif daerah hasil Pemilu 2004;

4.

Terlaksananya fungsi dan wewenang legislatif daerah sesuai peraturan perundangan

5.

Memfasilitasi dan memantau proses pengesahan dan pelantikan anggota legislatif daerah hasil pemilu 2004

5.

Jumlah wilayah pengesahan dan pelantikan anggota legislatif hasil pemilu 2004

6.

Menyusun kebijakan penguatan netralitas PNS dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional

6.

Tersusunya kebijakan penguatan netralitas PNS dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional

7.

Mempersiapkan naskah akademis RUU tentang Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah dalam pespektif mempekuat NKRI

7.

Tersusunnya naskah akademis RUU tentang Hubungan Wewenang Pusat dan Daerah dalam pespektif mempekuat NKRI

8.

Mempersiapkan finalisasi RPP tentang Hubungan Strata Pemerintahan

8.

Ditetapkannya PP tentang Hubungan Strata Pemerintahan

9.

Memperkuat hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lintas sektoral

9.

Terlembaganya mekanisme koordinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya dalam penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lintas sektoral

10. Merumuskan kebijakan publik yang dapat mendukung pemantapan pelaksanaan otonomi daerah

10. Tersusunnya kebijakan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan otonomi daerah

11. Melanjutkan proses pemyempurnaan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi

11. Tersusunnya penyempurnaan/revisi UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi

Instansi Pelaksana Depdagri, Kantor Menko Polkam, Dept. Kehakiman dan HAM

Program RAPBN 2004 Perbaikan Struktur Politik

No.

REPETA 2004

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)

Rencana Tindak

Indikator Kinerja

Kemasyarakatan

2.

3.

Peningkatan Kualitas Proses Politik

Pengembangan Budaya Politik

Program RAPBN 2004

Kemasyarakatan

12. Melaksanakan sosialisasi pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengawasan Partai Politik berdasarkan UU No. 31 tahun 2002

12. Terlaksananya sosialisasi Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Partai Politik

13. Melaksanakan pengawasan partai politik dalam rangka penyelenggaraan Pemilu 2004

13. Jumlah partai politik yang melaksanakan UU No. 31 tahun 2002

1.

Melanjutkan sosialisasi perundangundangan bidang politik dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2004

1.

Jumlah aparatur negara, partai politik dan organisasi kemasyarakatan, Pers dan LSM yang mendapatkan sosialisasi paket UU bidang politik dan peraturan pelaksanaannya

2.

Menyediakan dukungan teknis bagi penyelenggaraan pemilu 2004

2.

Tesedianya dukungan teknis bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu

3.

Mengembangkan sistem dan mekanisme komunikasi politik antara infrastruktur dan suprastruktur politik

3.

Tersedianya saluran fasilitas komunikasi politik yang terlembaga antara infrastruktur dan suprastruktur politik

4.

Mendorong persiapan penguatan kelembagaan politik masyarakat

4.

Jumlah partai politik, organisasi kemasyarakatan, Pers dan LSM yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku

5.

Melaksanakan pemberian bantuan keuangan bagi partai politik peserta pemilu 2004

5.

Jumlah partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan parpol

6.

Mempersiapkan dan melakukan dialog politik yang konstruktif untuk membantu penyelesaian masalah Aceh dan Papua, serta beberapa daerah konflik lainnya.

6.

Terlembaganya mekanisme dialog publik untuk menyelesaikan masalah bangsa

7.

Meningkatkan pengkajian dan pengembangan informasi yang terkait dengan peraturan perundangan di bidang politik dan berbagai peraturan perundangan untuk wilayah/daerah konflik.

7.

Tersusunnya strategi penyebaran informasi yang terkait dengan peraturan perundangan di bidang politik dan berbagai peraturan perundangan untuk wilayah/daerah konflik.

1. Mempersiapkan terbentuknya penguatan kerjasama seluruh stakeholder untuk mensukseskan program pendidikan politik

Instansi Pelaksana

1. a. Tersosialisasikannya program pendidikan politik bagi masyarakat b. Terlembaganya mekanisme kerjasama seluruh stakeholder bangsa untuk melaksanakan pendidikan politik

Depdagri, Kantor Menko Polkam, Setjen DPR, Setjen MPR, LIN, Kejaksaan Agung

Peningkatan Kualitas Proses Politik

Depdagri, Kantor Menko Polkam, Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan

Pengembangan Budaya Politik

V – 19

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak

Indikator Kinerja masyarakat

V – 20

2. Mendorong pengembangan budaya politik demokratis, serta melaksanakan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia ke depan;

2. a. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi pedoman dan modul pengembangan budaya politik demokratis b. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi pedoman dan modul pengembangan budaya politik lokal dalam kerangka pengembangan budaya politik demokratis c. Jumlah aparatur pemerintah dan elemen masyarakat yang mendapatkan sosialisasi etika kehidupan berbangsa dan visi Indonesia ke depan

3. Melaksanakan gerakan nasional wawasan kebangsaan

3. a. Terlaksananya penyiapan tenaga pelatih sosialiasi wawasan kebangsaan bagi aparatur pemerintah dan elemen-elemen masyarakat b. Disempurnakannya modul/materi sosialisasi wawasan kebangsaan c. Terlaksananya gerakan nasional wawasan kebangsaan secara menyeluruh

4. Melaksanakan program ketahanan bangsa dalam kerangka peningkatan kewaspadaan nasional

4. a. Disempurnakannya pedoman pendayagunaan pranata sosial budaya sebagai perekat persatuan dan kesatuan nasional b. Disempurnakannya pedoman penanganan perilaku sosial dalam kerangka penguatan persatuan dan kesatuan nasional c. Dilaksanakannya penataran ketahanan bangsa

5. Melaksanakan program pembauran bangsa dan keharmonisan relasi sosial antar etnis

5. Jumlah/jenis target unsur aparatur pemerintah dan masyarakat yang mendapatkan kegiatan pembauran bangsa dan keharmonisan relasi sosial antar etnis

6. Menyusun pedoman tata cara penelitian/penilaian tidak terlibat G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya bagi

6. Tersusunnya pedoman tata cara penelitian/penilaian tidak terlibat G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya bagi calon

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja

calon anggota legislatif 4.

Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi

1.

Memantapkan mekanisme koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan hubungan luar negeri

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

anggota legislatif 1.

a. Tersosialisasikannya rancangan peraturan-peraturan tentang mekanisme koordinasi dan konsultasi penyelenggara hubungan luar negeri sebagai pelaksanaan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Instansi Pemerintah/non pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perwakilan RI di luar negeri; b. Tersusunnya juklak UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada instansi Pemerintah/non Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta Perwakilan RI di luar negeri; c. Terlaksananya Evaluasi terhadap pelaksanaan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional pada Instansi Pemerintah/Non Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta perwakilan Ri di luar negeri; d. Terlaksananya penyusunan NASkah Perjanjian Internasional dan penerbitannya dalam himpunan Perjanjian Internasional e. Terlaksananya pengumpulan Naskah Resmi Perjanjian Internasional dari instansi pemerintah/non pemerintah baik di pusat dan daerah ke dalam bentuk CD ROM; f. Tersusunya pedoman format baku teks dan juklak prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional g. Tersusunnya peraturan pelaksanaan terhadap UU No. 1 tahun 1982 tentang Ratifikasi Konvensi Wina; h. Terlaksananya beberapa pengembangan konsep kebijakan politik luar negeri dan peningkatan penyelenggaraan hubungan luar negeri i. Terselenggaranya konsultasi dan koordinasi perencanaan dalam rangka

Deplu, LIN, Kantor Menko Polkam, Instansi terkait lainnya

1. Penguatan Politik Luar Negeri dan Diplomasi 2. Peningkatan Kerja Sama Internasional

V – 21

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja penajaman prioritas pembangunan sektor hubungan luar negeri di Deplu dan Perwakilan RI j. Terlaksananya evaluasi kinerja untuk seluruh proyek-proyek pembangunan di Deplu

V – 22

2.

Menyediakan dan memperbaiki sarana dan prasarana fisik bagi pelaksanaan politik luar negeri dan penyelenggaraan hubungan luar negeri

2. a. Terlaksananya pengadaan Modul sandi PC dan Email Security type HC 6360 dan modul sandi cryptofax type HC 4220 serta pengembangan SIT Deplu; b. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyimpanan naskah asli Perjanjian Internasional

3.

Meningkatkan kapasitas diplomasi dalam rangka tetap terpeliharanya keutuhan integritas wilayah NKRI

3. a. Terbentuknya mekanisme yang lebih mantap untuk merumuskan rekomendasi kebijakan Polugri, termasuk untuk menanggapi berbagai kejadian di luar negeri yang menyangkut pencegahan dukungan asing terhadap gerakan separatisme di Indonesia; b. Semakin tanggap dan efektif kebijakan luar negeri untuk mencegah dukungan asing terhadap gerakan separatisme di Indonesia;

4.

Meningkatkan kualitas kebijakan hubungan luar negeri

4. a. Terlaksananya kerjasama pengiriman tenaga pengkaji/peneliti Indonesia ke negara-negara target; b. Tersusunya standar penelitian/ pengkajian;

5.

Menyusun dan meningkatkan mutu bahanbahan informasi untuk dipublikasikan dalam rangka pemulihan dan promosi citra Indonesia di luar negeri

5. Meningkatnya dukungan informasi melalui pengembangan media production Center termasuk Website Deplu dalam rangka pemulihan citra Indonesia Meningkatnya kapasitas Media Promotion Center;

6.

Meningkatkan peran serta masyarakat di dalam negeri, komunitas asing dan masyarakat Indonesia di luar negeri dalam mendukung upaya-upaya diplomasi dan upaya pemulihan ekonomi dan promosi citra Indonesia

6. a. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dengan mitra kerja di luar negeri b. Tersusunnya bentuk dan muatan (prototype) dan pola penyebarluasan informasi dalam meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri dan

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja

c.

d. e. f.

7.

Meningkatkan perlindungan dan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) di luar negeri

8.

Meningkatkan upaya-upaya pemahaman

7.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

dukungan publik dalam negeri kepada diplomasi RI Melaksanakan dialog (a.l. dialog keagamaan) dan penyelenggaraan seminar serta pertemuan-pertemuan strategis untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri Tercapainya peningkatan kualitas koleksi perpustakaan dan Museum Konferensi Asia Afrika (KAA); Meningkatnya komunikasi antara Deplu dengan segenap komponen bangsa dalam kerangka pelaksanaan diplomasi total; Terlaksananya counter information campaign sebagai upaya proaktif dalam memulihkan dan meningkatkan citra Indonesia

a. Meningkatnya koordinasi dan kinerja penanganan masalah kekonsulersan dan perlindungan WNI dan BHI di LN; b. Tersosialisasikannya aplikasi praktek keprotokoleran dalam rangka pelaksanaan undang-undang otonomi daerah; c. Tersusunnya bahan peraturan perundangan yang terkait dengan upaya perlindungan WNI dan BHI di luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi kekonsuleran d. Tersusunnya buku panduan pelaksanaan teknis penerapan hak-hak kekebalan diplomatik bagi diplomat asing di Indonesia sebagai pelaksanaan UU Republik Indonesia No.1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina; e. Tersedianya on-line system pendataan pengeluaran paspor diplomatik dan dinas, antara Deplu dengan Perwakilan RI serta TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) di bandara internasional dalam wilayah RI;

8. a. Terlembaganya dengan baik mekanisme

V – 23

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja

tentang keamanan diplomatik;

5.

Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri

V – 24

Program RAPBN 2004

penyampaian informasi kepada WNA mengenai keamanan diplomatik, khususnya di daerah konflik; b. Terjaminnya keamanan diplomatik dan fasilitas diplomatik Perwakilan RI di luar negeri

Menggalang kemitraan internasional dalam rangka implementasi hasil-hasil KTT Pembangunan Berkelanjutan di tingkat nasional

1.

2.

Meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan, sesuai dengan “Buenos Aires Plan of Action (1978)” dan memantapkan kerjasama “Colombo Plan” yang menekankan pentingnya program Kerjasama Teknik Negara Berkembang (KTNB);

2.

3.

Mewujudkan pembagian keuntungan yang adil dalam kerangka konvensi keanekaragaman hayati melalui kerjasama like minded Megadiverse Countries.

3. a. Terwujudnya upaya-upaya penyusunan mekanisme yang efektif bagi kerjasama yang saling menguntungkan antar negara parties to CBD dan mengukuhkan rules of procedures di antara negara likeminded; b. Terlaksananya upaya penerapan mekanisme iniovatif dalam kerjasama antar negara parties to CBD dan donor;

4.

Mendorong peningkatan representasi Indonesia pada badan-badan internasional;

4. a. Melakukan identifikasi berbagai peluang peningkatan representasi Indonesia pada badan-badan internasional; b. Meningkatkan promosi lapangan kerja di badan-badan internasional bagi tenaga kerja profesional Indonesia

5.

Meningkatkan kerjasama perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi

5. a. Terlembaganya mekanisme kerjasama antar departemen/instansi teknis terkait

1.

Instansi Pelaksana

Terjalinnya kerjasama kemitraan antara Indonesia dengan negara-negara dan berbagai badan pembangunan internasional;

Deplu, Kantor Meneg Kominfo, Instansi terkait lainnya

1. Peningkatan Kerja Sama Internasional 2. Peningkatan Kerjasama Ekonomi Luar Negeri

a. Meningkatnya partisipasi negara-negara berkembang dalam program KTNB yang diselenggarakan di Indonesia; b. Mendorong kemandirian negara-negara berkembang melalui peningkatan kreatifitas dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah pembangunan sesuai dengan aspirasi, nilai dan kebutuhan masing-masing negara; c. Meningkatnya peran Indonesia dalam kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka Colombo Plan;

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja

Perdagangan Dunia (OPD) di bidang investasi dan jasa;

6.

Meningkatkan Kerjasama Perdagangan dan Pembangunan Internasional dengan Badanbadan PBB;

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kerangka OPD untuk menentukan pilihan/prioritas pembangunan di bidang investasi dan jasa b. Terartikulasikannya kepentingan para stakeholders Indonesia di bidang investasi dan jasa dalam pembahasan/perundingan masalah investasi dan jasa tersebut di OPD c. Terwujudnya penguatan mekanisme kerjasama dengan organisasi perdagangan dunia (OPD) d. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat di daerah mengenai arti penting OPD dan dampak persetujuanpersetujuannya, terutama di bidang investasi dan jasa, bagi kalangan usaha di daerah 6.

a. Tersosialisasikannya hasil-hasil konperensi UNCTAD XI ke seluruh stakeholders di Indonesia b. Meningkatnya pemanfaatan bantuan UNCTAD kepada Indonesia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam menghadapi perdagangan internasional dan pembangunan c. Meningkatnya kesadaran di kalangan pengusaha Indonesia khususnya UKM, akademisi, organisasi non pemerintah dan instansi-instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, mengenai manfaat bantuan teknis UNCTAD d. Meningkatnya pemanfaatan CSFI dalam rangka mengembangkan sektor industri di Indonesia melalui peningkatan bantuan proyek/program UNIDO di Indonesia e. Meningkatnya koordinasi antar departemen/instansi teknis terkait baik di tingkat pusat maupun daerah dalam kerangka CSFI untuk menentukan pilihan/prioritas pembanguan sektor industri di Indonesia f. Meningkatnya koordinasi antara entrypoint (deplu) dengan sekretariat UNIDO

V – 25

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Indikator Kinerja di Wina, perwakilan UNIDO di Jakarta, dan kaantor-kantor/lembaga-lembaga UNIDO terkati di beberapa negara

7.

Meningkatkan peranan kerjasama internasional bagi pengembangan ekspor komoditi kopi;

7.

a. Meningkatnya partisipasi Indonesia dalam berbagai forum kerjasama internasional terkait di sektor perkopian; b. Meningkatnya kesadaran para pelaku usaha di sektor perkopian dalam mengakomodir dan menerapkan ketentuan internasional terkait di sektor perkopian termasuk upaya untuk memperbaiki kualitas produksi

8.

Meningkatkan upaya-upaya dalam rangka penanaman modal asing melalui kerjasama internasional;

8.

a. Meningkatnya investasi asing secara nasional (daerah) khususnya dalam rangka mengurangi kesenjangan ekonomi; b. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah dan kesempatan kerja melalui pelaksanaan proyek-proyek investasi c. Tercapainya hubungan baik dengan negara-negara sumber utama PMA

9.

Meningkatkan arus pariwisata internasional ke Indonesia dan mengembangkan pasar tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

9.

a. Penyebarluasan informasi wisata Indonesia baik melalui Perwakilan RI, bilateral maupun kegiatan forum multilateral b. Meningkatnya industri pariwisata melalui implementasi kerjasama perjanjian pariwisata ASEAN c. Meluasnya pasar lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil dan terciptanya peningkatan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia di luar negeri

10. Meningkatkan pemanfaatan Jaringan Center for Development of Small and Medium Enterprises (CD SME’s) sebagai Realisasi Proyek Kerjasama dengan anggota Kelompok 15 Dalam kerangka kerjasama Selatan-Selatan;

V – 26

10. a. Berkembangnya usaha kecil dan menengah (UKM) yang kuat, modern dan berdaya saing global dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi b. Tersusunnya hasil pengkajian terhadap perkembangan, manfaat, hambatan dan tantangan yang dihadapi UKM di negaranegara kelompok-15

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

Instansi Pelaksana

Indikator Kinerja

Program RAPBN 2004

c. Terjalinnya kerjasama di bidang eknomi, perdagangan dan teknologi antar negaranegara anggota kelompok 15

6.

7.

Perluasan Perjanjian Ekstradisi

Peningkatan Kerja Sama Bilateral, Regional, dan Global/Multilateral

11. Melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan internasional.

11. a. Terlaksananya upaya-upaya peningkatan kerjasama dalam perdagangan internasional b. Terlaksananya upaya-upaya dalam penanganan penyelesaian sengketa dalam kerangka WTO; c. Terwujudnya pembentukan Perjanjian Internasional dalam lingkup World Intellectual Property Organization (WIPO) tentang masalah perlundungan HAKI terhadap Traditional Knowledge d. Menjadikan Indonesia sebagai mitra dagang utama negara-negara GCC

1.

Menyusun bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang penyempurnaan UU No. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

1. Tersusunnya bahan masukan dalam rangka penyempurnaan UU No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi

2.

Menetapkan prioritas untuk membuat, melanjutkan dan merevisi perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat

2. Terlaksananya pengkajian dan perluasan perjanjian ekstradisi dengan negara sahabat

1.

Mempersiapkan ratifikasi berbagai konvensi PBB;

1. a. Terlaksananya ratifikasi berbagai konvensi yang berkaitan dengan pemajuan dan perlindungan hak-hak ekososbud, sipil dan politik, serta opsional protokol konvensi hak anak, konvensi penghapusan penyiksaan serta opsional protokol hak sipil dan politik, pekerja migran dan penghapusan kejahatan genosida, hukum perjanjian internasional termasuk tentang batas wilayah antar negara berupa peta dan titik koordinat batas, kejahatan lintas negara terorganisir, terorisme internasional, dan masalah pemberian suaka dan pengungsi, serta pemanfaatan teknologi dirgantara untuk keperluan perdamaian; b. Terlaksananya kewajiban-kewajiban pelaporan Indonesia pada konvensi-

Deplu

Peningkatan Kerja Sama Internasional

Deplu, Kantor Menko Polkam, BNN, Instansi terkait lainnya

Peningkatan Kerjasama Internasional

V – 27

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

2.

V – 28

Memantapkan mekanisme pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian Indonesia dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB (lanjutan);

Indikator Kinerja konvensi HAM yang telah diratifikasi a.l. Konvensi Hak Anak, Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Penghapusan Penyiksaan dan Penghapusan Diskriminasi Rasial; c. Tersosialisasikannya komitmenkomitmen Pemerintah RI di bidang pemajuan dan perlindungan HAM ke beberapa daerah dalam rangka peningkatan penghormatan HAM di Indonesia; d. Tersedianya bahan-bahan masukan pembahasan ratifikasi dan implementasi konvensi anti korupsi (the United Nations Convention against Corruption); e. Berkembangnya Kerjasama dalam Sidang-sidang Kelompok Kerja ZOPFAN dan Kelompok Kerja Komite Eksekutif Traktat KBSN-AT; f. Terlaksananya proses awal ratifikasi Konvensi Ottawa mengenai pelarangan menyeluruh Ranjau Darat Anti Personil; g. Mendorong terbentuknya suatu lembaga focal point inter-departemen yang akan menangani masalah perlucutan senjata di Indonesia; h. Terlaksananya pengesahan “Convention on The Pevention and Punishment Crimes againts Internationally Protected Person, Including Diplomatic Agents 1973”; i. Terlaksananya persiapan langkahlangkah Implementasi Hukum Konvensi Senjata Kimia; j. Terlaksananya proses ratifikasi Konvensi Against TOC dan protokolnya dan Konvensi “International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999” 2. a. Terbentuknya national peace center sebagai wadah mekanisme utama pelaksanaan partisipasi Indonesia dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB;

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak 3.

4.

Meningkatkan kerjasama bilateral, regional khususnya negara-negara ASEAN, dan global di bidang penanggulangan kejahatan lintas batas negara, termasuk pemberantasan terorisme;

Meningkatkan kerjasama di bidang pemajuan dan perlindungan HAM, dengan United Nation Treaty Body, mekanisme konvensional dan ekstra konvensional HAM

Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

b. Meningkatnya peran dan partisipasi Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB; 3. a. Tersusunnya draft kebijakan kerjasama penanganan kejahatan lintas-batas negara termasuk dalam kaitan dengan kerjasama bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara lain khususnya dengan negara-negara ASEAN; b. Meningkatnya kerjasama penganggulangan kejahatan lintas batas negara-negara ASEAN; c. Terbentuknya trilateral agreement on inteligence information exchange antara Indonesia-Malaysia-Filipina; d. Pemenuhan kewajiban Pemerintah RI kepada Counter Terrorisms Committee (CTC) Dewan Keamanan PBB, sesuai isi resolusi DK-PBB No. 1373 (2001) dan pemenuhan kewajiban kepada Komite Sanksi sesuai Resolusi DK-PBB No. 1267 (1999) e. Terumuskannya program pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kerjasama internasinoal dalam penanggulangan kejahatan internasional baik di bidang politik, sosial maupun keamanan, termasuk isu terorisme, kejahatan transnasional terorganisir seperti tindak pidana pencucian uang, obat-obatan terlarang, trafficking in persons, smuggling of migrants; f. Meningkatnya kerjasama dan bantuan teknis dengan berbagai negara dan pihak donor dalam rangka penguatan kapasitas institusi di bidang penanggulangan kejahatan internasional; g. Terwujudnya upaya-upaya dalam rangkamengeluarkan Indonesia dari daftar Non-Cooperative Countries and Territories (NCCTs) di bidang pemberantasan pencucian uang;

V – 29

No.

REPETA 2004


5.

Rencana Tindak

Indikator Kinerja

PBB serta penanganan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial budaya dalam forum PBB dan regional lainnya;

4. a. Terlaksananya kerjasama regional dan internasional dalam rangka pemajuan dan peningkatan kapasitas nasiional di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, sosial dan budaya melalui mekanisme UNESCO dan UN-ECOSOC, perlindungan hak anak melalui mekanisme UNICEF, di bidang perlindungan kelompok rentan dan ketenaga kerjaan melalui mekanisme UNIFEM, CSW, UNAIDS, ILO dan UNESCAP; b. Meningkatnya kerjasama regional dan internasional di dalam rangka pemajuan dan peningkatan kapasitas nasional di bidang demokrasi, reformasi hukum dan pemerintahan (good governance) terutama melalui mekanisme ECOSOC dan UNDP; c. Terlaksananya kerjasama di bidang penanganan masalah kemanusiaan seperti pengungsi internal dan internasional serta bencana alam melalui mekanisme badanbadan PBB seperti UNOCHA, UNHCR dan UNDP; d. Terlaksananya usaha-usaha penjajagan pembentukan mekanisme HAM Asia Pasifik. e. Terlaksananya kerjasma dengan badanbadan internasional dan negara-negara donor potensial dalam rangka peningkatan kapasitas nasional di bidang pengadilan adhoc HAM; f. Meningkatnya kerjasama dengan badanbadan internasional dan negara-negara anggota PBB dalam rangka peningkatan dialog antar peradaban toleransi antar umat manusia;

Melanjutkan upaya-upaya dalam rangka menentukan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Batas Maritim Indonesia;

5. a. Terlaksananya penanganan masalah perbatasan Indonesia; b. Terlaksananya penanganan masalah Alur Laut Kepulauan Indonesia; c. Terwujudnya penetapan atas Maritim Indonesia – Timor Leste;

V – 30

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak

6.

Melanjutkan penyelesaian masalah-masalah residual Timor Leste dan masalah perbatasan yang masih ada dengan negara tetangga, baik darat maupun maritim;

7. Melanjutkan usaha-usaha pengkajian dan penyelesaian secara damai penanganan masalah perbatasan Internasional Indonesia; 8. Mengembangkan kerjasama keamanan negara-negara ASEAN, Asia Pasifik dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional yang damai, bebas, netral dan bebas senjata nuklir; 9.

Meningkatkan koordinasi nasional di bidang pemajuan dan perlindungan HAM dalam mendukung perumusan kebijakan politik luar negeri di bidang HAM;

Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

d. Terselenggaranya Seminar Keamanan dan Penegakan Hukum di Laut dalam rangka menyelesaikan konflik kawasan secara damai; e. Tersedianya hasil kajian tentang Konvensi HUKLA 1982 dalam rangka Peluang Revisi dan Amandemen Konvensi; f. Tersedianya peta Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang standard; 6. a. Terselesaikannya masalah-masalah residual paska jajak pendapat di TimorTimur; b. Terselesaikannya masalah perbatasan dengan negara tetangga baik darat maupun maritim; c. Terselenggaranya pertemuan Bilateral RI-Timor Leste untuk membahas penetapan batas maritim (trijunction points) landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eklusif di Selatan Timor Leste; 7. Terselesaikannya secara damai penanganan masalah perbatasan Internasional Indonesia; 8. Terciptanya peningkatan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan, khususnya peningkatan kerjasama yang berkaitan dengan Treaty on Southeast Asia Nuclear Weapon Free-Zone dan Treaty on Amity and Cooperation; 9. a. Terlembaganya mekanisme koordinasi dengan intansi terkait untuk penanganan masalah-masalah HAM yang terjadi di dalam negeri yang berdimensi internasional serta menjalin kemitraan dengan LSM dan lembaga kemasyarakatan; b. Terselenggaranya Lokakarya Nasional HAM ke IV dalam rangka penyusunan

V – 31

No.



10. Melaksanakan forum dialog, lokakarya dan pengkajian dalam rangka penyusunan bahan untuk menentukan kebijakan polugri baik yang menyangkut masalah-masalah nasional, regional maupun internasional;

11. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan negara sahabat di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Amerika dan Eropa;

V – 32

Indikator Kinerja

c.

Rencana Aksi Nasional HAM , khususnya yang terkait untuk mendukung kebijakan politik Luar Negeri Republik Indonesia (RANHAM) 2003-2008; Tersedianya bahan-bahan dalam upaya penyusunan kebijakan khusus mengenai isu-isu HAM kontemporer yang tengah berkembang yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hubungan dan polugri RI dalam forum regional dan multilateral;

10. a. Terselenggaranya forum dialog yang membahas kerjasama OKI dan Peran Diplomasi Indonesia dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer; b. Terselenggaranya lokakarya yang membahas Kerjasama South West Pacific Dialog, Kerjasama Regional Maritim ASEAN, dan Pacific Islands Forum (PIF); c. Tersedianya bahan-bahan kajian dalam upaya memaksimalkan Diplomasi Indonesia dalam rangka Kerjasama AASROC; dalam rangka memanfaatkan WTO; dalam rangka meningkatkan hubungan bilateral dengan Afrika Selatan, Rusia dan AS melalui perdagangan bebas bersama; dalam rangka menjajaki potensi pasar di Amerika Latin; dan dalam rangka mendorong terjalinnya perdamaian di Semenanjung Korea; d. Tersedianya bahan-bahan kajian dalam penyusunan kebijakan menghadapi isuisu kontemporer “human cloning” yang tengah berkembang dan dapat mempengaruhi pelaksanaan polugri; e. Terlaksanya kajian dalam rangka penguatan hukum dan kelembagaan nasional dalam pengaturan administrasi organisasi internasional nonpemerintah/LSM asing yang beroperasi di Indonesia, serta dalam rangka penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.



Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

perdagangan manusia f. Terlaksananya seminar nasional tentang hukum humaniter internasional 11. a. Terwujudnya peningkatan kerjasama bilateral dan kerjasama dengan negaranegara di kawasan Asia Selatan dan Tengah di bidang investasi, usaha kecil dan menengah (UKM), perdagangan, pariwisata dan sosial budaya; b. Terciptanya kerjasama intra kawasan dalam kerangka SAARC, ECO dan Colombo Plan; c. Meningkatnya hubungan dan kerjasama bilateral di bidang politik khususnya penanggulangan kejahatan lintas batas termasuk pemberantasan terorisme internasional; ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara Asia Selatan dan Tengah terutama dengan India, Pakistan, Iran, Afghanistan dan Uzbekistan; dan negara-negara anggota AU, CAEMC, CEN-SAD, COMESA, EAA, ECCAS, ECO, ECOWAS, SADC dan WAEMU; d. Terlaksananya promosi di bidang perdagangan, investasi, pariwisata serta sosial budaya di negara sahabat untuk memulihkan citra positif Indonesia di luar negeri; e. Terlaksananya seminar, temu usaha dan promosi terpadu di bidang perdagangan, investasi pariwisata serta sosial budaya di negara sahabat maupun di Indonesia untuk memulihkan dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri melalui promosi terpadu di negara-negara Amerika Serikat, Canada, Mexico dan Panama (kawasan Amerika Utara dan Tengah); Peru, Venezuela, Brazil, Suriname, dan Kuba (kawasan Amerika Selatan dan Karibia); Yunani, Finlandia, Austria (kawasan Eropa Barat); f. Terselenggaranya seminar Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengembangan potensi daerah di negara

V – 33

No.



12. Memanfaatkan kerjasama intra kawasan dalam kerangka Uni Eropa-Indonesia, ASEM, ASEAN, ACD dan FEALAC di bidang politik, ekonomi, pembangunan, perdagangan dan sosial budaya;

13. Menyediakan bahan-bahan kajian yang akan digunakan dalam kaitannya dengan ratifikasi konvensi-konvensi berbagai hukum internasional;

V – 34

Indikator Kinerja Eropa Tengah dan Timur; g. Terwujudnya pemantauan dan implementasi tindak lanjut hasil kunjungan Presiden ke negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur; h. Terwujudnya peningkatan peranan kerjasama ekonomi sub regional/KESR (IMT-GT, IMS-GT dan BIMP-EAGA) dalam menunjang pembangunan ekonomi propinsi-propinsi anggotanya; i. Terwujudnya peranan Asia Cooperation Dialogue (ACD) dalam menjembatani berbagai kerjasama regional yang telah ada di kawasan Asia sekaligus mempromosikan interdepensi Asia serta memperkuat bargaining power dan daya saing ACD; j. Terlaksananya tindak lanjut tugas Pokja di bidang kerjasama politik, ekonomi, perdagangan dan investasi RI – negaranegara Kawasan Eropa Tengah dan Timur; k. Tersosialisasinya pemberdayaan SisterCity antara Gdanks-Medan dalam rangka peningkatan kerjasama ekonomi RIPolandia; l. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tugas Pokja di bidang pertahanan RI – negara-negara Kawasan Eropa Tengah dan Timur; 12. a. Terlaksannya temu usaha RI-EU di Brussel dan RI-FEALAC di Santiago; b. Terlaksananya upaya-upaya lanjutan dalam rangka sosialiasi ASEM; c. Terbentuknya adhoc working group dalam pembahasan masalah yang terkait dengan ASEAN, ACD dan APEC dengan melibatkan mekanisme koordinasi dan konsultasi; d. Menguatnya mekanisme kerjasama dalam kerangka IOR-ARC guna memajukan pertumbuhan yang berkelanjutan dan pembangunan yang

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.



Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

seimbang di kawasan Samudera Hindia dengan memperluas peluang pasar bagi komoditi dari negara-negara di kawasan tersebut;

14. Meningkatkan kerjasama politik, sosial dan keamanan dalam lingkung organisasi Internasional antar Pemerintah Non-PBB dan Organisasi Internasional NonPemerintah;

15. Merumuskan langkah-langkah implementasi hukum di tingkat nasional dalam rangka memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan;

16. Memanfaatkan peluang dan potensi negara-negara akreditasi untuk kepentingan Indonesia di berbagai bidang;

13. a. Terlaksananya penerapan Mekanisme Perjanjian Internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri, baik di tingkat pusat maupun daerah; b. Tersedianya bahan-bahan kajian penerapan hukum Perjanjian Internasional dalam kerangka Hubungan Luar Negeri yang dilakukan oleh daerah; c. Tersedianya bahan-bahan kajian pengikatan diri Indonesia pada Konvensi Hukum Perdata Internasional; d. Tersedianya bahan-bahan kajian Perjanjian Internasional tentang masalah E-Commerce; 14. a. Merumuskan tindak lanjut dan peran aktif Indonesia sesuai dengan Deklarasi KTT GNB ke 13 dan Zimbali Group b. Meningkatnya peran Indonesia dalam organisasi OKI, termasuk menyelesaikan masalah Moro di Filipina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina c. Memanfaatkan potensi OKI, khususnya berkaitan dengan Islamic Development Bank (IDB) d. Terlaksananya kajian mengenai perlunya revitalisasi OKI; 15. Ditetapkannya kebijakan nasioal tentang kewajiban hukum Indonesia untuk melakukan implementasi di tingkat nasional sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Pelarangan Senjata Kimia dalam rangka penghapusan senjata kimia dan pemberantasan terorisme; 16. a. Tersosialisasikannya pemahaman isu aspek ekonomi multilateral dalam kerangka hubungan kerjasama bilateral, di wilayah akreditasi bagi upaya peningkatan perekonomian nasional

V – 35

No.



17. Melaksanakan pertukaran informasi dan intelijen secara bilateral dan multilateral;

18. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional seperti Organization for Migration (IOM), International Committee of the Red Cross and Red Crescent (ICRC), dan International Federation of the Red Cross and the Red Crescent (IFRC) dalam penanganan bidang keimigrasian dan bantuan kemanusiaan untuk kepentingan nasional

Indikator Kinerja b. Terlaksananya promosi di bidang perdagangan, investasi, pariwisata serta sosial budaya yang dilakukan oleh beberapa perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan memulihkan citra positif Indonesia di luar negeri; c. Terlaksananya kegiatan sosialisasi, seminar, pameran, temu budaya di berbagai perwakilan RI di luar negeri; d. Meningkatnya dukungan terhadap integritas wilayah Negara Kesatuan RI dari pemerintah dan masyarakat setempat di KBRI Den Haag yang banyak bermukim kelompok-kelompok Separatis (RMS, Papua, GAM); e. Memagari potensi disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh kelompok separatis yang beroperasi di berbagai wilayah negara akreditasi Perwakilan RI di luar negeri; f. Terlaksananya pemantauan pengelolaan Pulau Miangas, Mamore dan Marimpit oleh KBRI Manila; 17. a. Terpeliharanya stabilitas keamanan kawasan ASEAN; b. Menguatnya dukungan internasional atas keutuhan wilayah Indonesia; c. Meningkatnya peran dan partisipasi Indonesia dalam pembahasan isu-isu internasional; d. Meningkatnya jenis kerjasama dengan negara-negara ASEAN. 18. a. Meningkatnya kerjasama dengan IOM dalam menangani masalah imigrasi b. Tercapainya persetujuan kerjasama teknis antara RI dan IOM mengenai masalah imigrasi c. Dilakukannya revisi MOU antara RI dan ICRC tahun 1977 dan 1987 d. Melaksanakan kegiatan yang difokuskan

V – 36

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.



Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

pada aspek bantuan kemanusiaan dan kesehatan sesuai MOU RI dan IFRC 8.

Pengawasan Aparatur Negara

1. Melakukan sosialisasi, implementasi dan pemantauan kebijakan, dan tindak lanjut pengawasan.

1. Meningkatnya pemahaman tentang, implementasi dan pemantauan kebijakan, serta tindak lanjut pengawasan.

2. Melakukan peningkatan kapasitas pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi finansial audit (termasuk risk based unit), EDP audit, Performance Audit Techniques (PAT), dan Polidy Evaluation (PE), dan Investigasi Audit.

2. Efektifnya pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi finansial audit (termasuk risk based unit), EDP audit, Performance Audit Techniques (PAT), dan Policy Evaluation (PE), dan Investigasi Audit.

3. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, antara lain meliputi APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara lainnya, pengelolaan hutang negara, pemberantasan korupsi dengan melakukan pendeteksian, investigasi dan pemrosesan kasus korupsi secara hukum.

3. Efektifnya pelaksanaan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, antara lain APBN, APBD, BUMN, BUMD, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara lainnya, pengelolaan hutang negara, pemberantasan korupsi dengan melakukan pendeteksian, investigasi dan pemrosesan kasus korupsi secara hukum.

4. Melakukan kajian tentang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di pusat maupun di dareah.

4. Meningkatnya efektifitas kajian tentang evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) di pusat maupun di daerah terhadap kinerja aparatur.

5. Melakukan modernisasi SAKIP secara elektronik, melalui penerapan teknologi informasi Enterprise Resource Planning.

5. Efektifnya modernisasi SAKIP secara elektronik, melalui penerapan teknologi informasi Enterprise Resource Planning.

6. Melakukan sosialisasi dan implementasi standar audit dan kode etik auditor internal pemerintah.

6. Efektifnya sosialisasi dan implementasi standar audit dan kode etik auditor internal pemerintah.

7. Meningkatkan kerjasama antara Apartur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan Non-TPK.

7. Efektifnya kerjasama antara Apartur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP) dengan kepolisian dan kejaksanaan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi

BPK, BPKP, MA, Depdagri, Depperindag, Dept. Energi dan SD Mineral, Depdiknas, Depag, Depkimpraswil, BPN, BAKOSURTANAL, LAN, BAPETEN, ANRI, Kantor Meneg PAN, BKN, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten dan Kota, LIN, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Menko Polkam, Setpres, PERPUSNAS RI, Deplu, dan Instansi terkait lainnya.

1.

Pengawasan Aparatur Negara

2.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

V – 37

No.

9.


Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

V – 38


Indikator Kinerja

8. Meningkatkan, mengembangkan dan mengadakan sosialisasi sistem informasi dengan paradigma baru pengawasan terhadap penuntasan kasus TPK dan NonTPK.

8. Meningkatkan, berkembangnya dan tersosialisasinya sistem informasi dengan paradigma baru pengawasan terhadap penuntasan kasus TPK dan Non-TPK.

9. Mengembangkan sistem pengawasan dan penegendalian kepegawaian nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian

9. Efektifnya sistem pengawasan dan penegendalian kepegawaian nasional, sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

10. Meningkatkan pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan, pengeluaran dan hutang negara, baik di pusat dan daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.

10. Meningkatnya pengawasan terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan, pengeluaran dan hutang negara, baik di pusat dan daerah dalam menunjang kelancaran pembangunan.

11. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP,

11. Terpantaunya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh APIP,

12. Melaksanakan UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN secara konsisten di lingkungan peradilan.

12. Terlaksananya UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN secara konsisten di lingkungan peradilan.

13. Melakukan kajian sistem pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.

13. Terlaksananya kajian sistem pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah daerah.

14. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan tenaga nuklir.

14. Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan tenaga nuklir.

15. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan.

15. Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan aparatur negara dengan baik.

1. Melakukan penataan (pembentukan baru, Penghapusan dan penggabungan, serta evaluasi) struktur dan desain kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk pembetukan perwakilan baru BPK-RI di daerah, berdasarkan analisa jabatan dan beban tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

1. Terselenggaranya penataan (pembentukan baru, penghapusan dan penggabungan) struktur dan desain kelembagaan dan manajemen pemerintahan di pusat dan daerah berdasarkan analisa jabatan dan beban tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Instansi Pelaksana

MA, LAN, Kantor Meneg.PAN, Dep.Energi & SDMineral, BKN, Depkeu, Depdagri, BPK, Depperindang, Dephub, Depag, Depnakertrans, Kantor Meneg Ristek, Kantor Meneg Koperasi & UKM, ANRI, DKN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, BPKP, Pemda Propinsi, Pemda

Program RAPBN 2004

1. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

No.



Indikator Kinerja

2. Menyusun draft dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Negara, dan Undang-undang tentang Etika Aparatur Negara.

2. Tersusunnya draft dan terselenggaranya sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Negara, dan Undang-undang tentang Etika Aparatur Negara.

3. Melakukan kajian kerjasama antar daerah dalam memperkokoh NKRI.

3. Terselenggaranya kajian kerjasama antar daerah dalam memperkokoh NKRI.

4. Mendorong kerjasama yang bermanfaat antara pemerintah daerah dengan organisasi internasional.

4. Terciptanya kerjasama yang bermanfaat antara pemerintah daerah dengan organisasi internasional.

5. Melakukan penyusunan pedoman teknis aplikasi prinsip-prinsip keperintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, dengan melakukan identifikasi, penetapan dan sosialisasi fungsi-fungsi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

5. Tersusunnya pedoman teknis aplikasi prinsip-prinsip keperintahan yang baik dalam manajemen pemerintahan, dengan melakukan identifikasi, penetapan dan sosialisasi fungsifungsi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

6. Melanjutkan Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil (PUPNS).

6. Terlaksananya Pendataan Ulang Pegawai Negri Sipil (PUPNS).

7. Melakukan penyusunan konsep RUU tentang perubahan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan penyempurnaan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian lainnya.

7. Tersusunnya konsep RUU tentang perubahan UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas UU No.8 tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil, dan penyempurnaan peraturan perundangundangan di bidang kepagawaian lainnya

8. Melakukan kajian dan analisis mengenai arah kebijakan, peraturan perundangundangan dan desain kelembagaan APIP.

8. Terselenggaranya kajian dan analisis mengenai arah kebijakan, peraturan perundang-undangan dan desain kelembagaan APIP.

9. Mengembangkan percontohan penerapan budaya kerja aparatur negara di pusat dan di daerah.

9. Terselenggaranya percontohan penerapan budaya kerja aparatur negara di pusat dan di daerah.

10. Melakukan pengembangan sistem kearsipan nasional dengan penataan pedoman dan standar kearsipan nasional yang meliputi: • Sistem informasi kearsipan, • Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

10. Berkengembangnya sistem kearsipan nasional dengan penataan pedoman dan standar kearsipan nasional yang meliputi: • Sistem informasi kearsipan, • Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Kabupaten dan kota, Kantor Meneg Budpar, PERPUSNAS RI, BAKORSURTANAL, LIN, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Meneg PPKTI, Depkimpraswil, Kantor Menko Polkam, Setpres, BPN, Deplu, dan Instansi terkait lainnya.

V – 39

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak •

10.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nasional (SJIKN), Memfasilitasi pembentukan kelembagaan kearsipan dan pengembangan sentra-sentra pengelolaan arsip nasional.

•

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Nasional (SJIKN), Memfasilitasi pembentukan kelembagaan kearsipan dan pengembangan sentrasentra pengelolaan arsip nasional.

11. Melakukan kajian kelembagaan, kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan.

11. Terselenggaranya kajian kelembagaan, kebijakan dan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan.

12. Melakukan penyusunan pedoman tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lembaga Kepresidenan.

12. Terbentuknya pedoman tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lembaga Kepresidenan.

13. Melakukan kajian mengenai penerapan sistem pengukuran kinerja dan prinsipprinsip Good Governance di lingkungan organisasi pemerintah dan BUMN, BUMD.

13. Terselenggaranya kajian mengenai penerapan sistem pengukuran kinerja dan prinsip-prinsip Good Governance di lingkungan organisasi pemerintah dan BUMN, BUMD.

14. Melakukan akuisisi, preservasi serta reproduksi khasanah arsip nasional.

14. Terlaksananya akuisisi, preservasi serta reproduksi khasanah arsip nasional.

15. Sosialisasi dan implementasi PP No.8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

15. Tersosialisasi dan terlaksananya implementasi PP No.8 Tahun 2003 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

16. Melakukan konsolidasi peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan fungsi pengembangan jasa konstruksi.

16. Terkonsolidasinya peran masyarakat jasa konstruksi dalam penyelenggaraan fungsi pengembangan jasa konstruksi

17. Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan.

17. Meningkatnya sarana dan prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan.

1.

Melakukan uji materiil terhadap RUU pelayanan publik.

1. Terselenggaranya uji materiil terhadap RUU pelayanan publik.

2.

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan dan penyelenggaraan pelayanan publik

3. Melakukan kajian dan sosialisasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi, termasuk pengembangan standar pengelola EGovernmant.

V – 40

Indikator Kinerja

3. Tersosialisasinya kebijakan pemanfaatan tehnologi informasi dalam rangka EGovernmant, dan berkembangannya standar pengelolaannya

LAN, Kantor Meneg PAN, Dep.Energi & SDMineral, BKN, Depkeu, Depdagri, Deplu, Depperindag, Depdiknas, Depnakertrans, Dept. Kelautan dan Perikanan, Depkimpraswil, BKPM, LIN, ANRI, BIN, BPKP, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten, dan Kota PERPUSNAS RI, LIPI, BPS, Kantor Meneg PPN/Bappenas,

1. Peningkatan Pelayanan Publik 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak 4.

Memberikan penilaian dan penghargaan terhadap unit pelayanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan pedoman SOP.

Indikator Kinerja 4. Terselenggaranya penilaian dan penghargaan terhadap unit pelayanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan pedoman SOP.

5. Melakukan penyajian hasil pemeriksaan semesteran.

5. Terselenggaranya penyajian hasil pemeriksaan semesteran.

6. Melakukan kajian megenai: • Tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik, • Kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, • Perbaikan pelayanan publik pada unit pelayanan di kabupaten/kota. • Perencanaan pembangunan terhadap isu strategis yang bersifat lintas sektoral, wilayah dan daerah • Kebijakan pemerintahan di bidang Polkam dalam rangka memperkokoh NKRI. • Kebijakan pemerintah tentang Good Governance

6. Terselenggaranya kajian megenai: • Tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik, • Kebijakan investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, • Perbaikan pelayanan publik pada unit pelayanan di kabupaten/kota. • Perencanaan pembangunan terhadap isu strategis yang bersifat lintas sektoral, wilayah dan daerah • Kebijakan pemerintahan di bidang Polkam dalam rangka memperkokoh NKRI. • Kebijakan pemerintah tentang Good Governance

7. Melakukan penyempurnaan, standardisasi dan pemutakhiran data dan formulir PNS.

7. Terselenggaranya penyempurnaan, standardisasi dan pemutakhiran data dan formulir PNS.

8. Melakukan peningkatan kualitas rencana pembangunan.

8. Meningkatnya kualitas rencana pembangunan.

9. Meningkatkan koordinasi informasi penyebaran dan penyerasian perencanaan pembangunan nasional.

9. Meningkatkan koordinasi informasi penyebaran dan penyerasian perencanaan pembangunan nasional.

10. Melakukan penyusunan panduan pemenuhan standar ISO untuk sektor publik.

10. Terbentuknya panduan pemenuhan standar ISO untuk sektor publik.

11. Mengembangkan unit pelayanan survey dan pemetaan terpadu.

11. Terbentuknya pelayanan survey dan pemetaan terpadu dengan baik.

12. Peningkatan sarana dan prasanana aparatur negara.

12. Meningkatnya sarana dan prasanan aparatur negara.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

BAKORSURTANAL, Kantor Meneg Kominfo, BNN, BPN, Kantor Menko Polkam, dan Instansi terkait lainnya.

V – 41

No.

11.

REPETA 2004

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

V – 42

Rencana Tindak 1.

Melakukan penyusunan standardisasi jabatan yang meliputi :inventarisasi, klasifikasi, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dan pedoman penyusunan formasi, pola karier, rekruitmen, pemindahan, pemberhentian PNS.

Indikator Kinerja 1.

Tersusunnya standardisasi jabatan yang meliputi: inventarisasi, klasifikasi, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, dan pedoman penyusunan formasi , pola karier, rekruitmen, pemindahan, pemberhentian PNS.

2.

Melakukan sosialisasi peraturan pemerintah (PP) etika dan disiplin PNS.

2. Tersosialisasinya peraturan pemerintah (PP) etika dan disiplin PNS yang efektif.

3.

Melakukan penyusunan rancangan peraturan perundangan mengenai gaji, tabungan perumahan, dana pensiun dan netralitas PNS, serta pengangkatan pegawai tidak tetap.

3. Tersusunan rancangan peraturan perundangan mengenai gaji, tabungan perumahan, dana pensiun dan netralitas PNS, serta pengangkatan pegawai tidak tetap.

4.

Melakukan diklat gelar, non gelar, dan kepemimpinan, fungsional, dan diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur.

4.

Terselenggaranya diklat gelar, non gelar, diklat kepemimpinan, fungsional dan diklat teknis keterampilan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM aparatur.

5.

Melakukan kajian megenai penyusunan, pedoman, sistem, kurikulum/silabus dan penilaian diklat apartur dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur.

5.

Terselenggaranya kajian megenai penyusunan, pedoman, sistem, kurikulum/silabus dan penilaian diklat apartur dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur.

6.

Pengembangan pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi jabatan fungsional antara lain: widyaiswara, peneliti, auditor arsiparis, perencana dan sebagainya.

6. Terselenggaranya pedoman seleksi, penentuan angka kredit, bahan diklat dan sistem informasi bagi widyaiswara peneliti, auditor arsiparis, perencana dan sebagainya.

7.

Pelaksananaan dan sosialisasi penyusunan kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis jabatan di instansi pusat dan daerah.

7.

8.

Melakukan pembentukan”Assessment Centre” dalam mekanisme seleksi pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.

8. Terselenggaranya pembentukan ”Assessment Centre” dalam mekanisme seleksi pegawai untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional.

Terlaksanannya dan tersosialisasinya penyusunan kebutuhan PNS sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis jabatan di instansi pusat dan daerah.

Instansi Pelaksana

Setjen DPR, BPK, MA, Setpres, Depdagri, Deplu, Depkeu, Deptan, Dephut, Depperindag, Dept. Energi dan SD Mineral, Dephub, Depdiknas, Depag, Depnakertrans, Dep. Kelautan dan Perikanan., Depkimpraswil, Kantor Meneg Budpar, Kantor Meneg Ristek, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, BAKOSURTANAL, BAPETEN, Kantor Meneg Koperasi & UKM, LAN, ANRI, BKN, BPKP, BIN, BPS, Kantor Meneg PPN/Bappenas, PERPUSNAS RI, LIN, Kantor Meneg PAN, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten dan Kota, Kantor Meneg Kominfo, Kantor Meneg PPKTI, BNN, LEMHANNAS, Kantor Menko Polkam.

Program RAPBN 2004

1. Peningkatan Kapasitas SDM 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

No.

REPETA 2004


Rencana Tindak 9.

Melakukan pengembangan kompetensi pejabat fugsional, termasuk Widyaiswara.

10. Melakukan penelitian dan kajian yang meliputi: • Implementasi UU No. 43/1999, dan keterkaitan dengan UU No. 22/1999 • • • •

12.

Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa

Dilemma dan pengaruh pembinaan PNS di era otonomi daerah. Sistem penggajian pembantu khusus dan pegawai tidak tetap (PTT). Penyempurnaan PP No. 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS. Tunjangan kemahalan bagi PNS yang bekerja di daerah terpencil.

Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

9. Berkembangnya kompetensi pejabat fungional, termasuk Widyaiswara. 10. Terselenggaranya penelitian dan kajian yang meliputi: • Implementasi UU No. 43/1999, dan keterkaitan dengan UU No. 22/1999 • Dilemma dan pengaruh pembinaan PNS di era otonomi daerah. • Tersedianya standar penggajian pembantu khusus dan PTT. • Tersedianya konsep RPP pengganti PP No 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS • Tersedianya konsep tunjangan kemahalan bagi PNS yang bekerja di daerah terpencil.

11. On job Training (OJT) fisika teknologi dan keselamatan reaktor Triga Mark II.

11. Terlaksananya OJT fisika teknologi dan keselamatan reaktorTriga Mark II.

12. Melakukan persiapan peraturan perundang-undangan yang meliputi: • RUU tentang Kepegawaian, • RPP tentang Pegawai Tidak Tetap, • RPP tentang Gaji, • RPP Kesejahteraan dan Hak PNS lainnya, • RPP tentang Pensiun, • Keppres tentang Tunjangan Kemahalan.

12. Terselenggaranya persiapan peraturan perundang-undangan yang meliputi: • RUU tentang Kepegawaian, • RPP tentang Pegawai Tidak Tetap, • RPP tentang Gaji, • RPP Kesejahteraan dan Hak PNS lainnya, • RPP tentang Pensiun, • Keppres tentang Tunjangan Kemahalan.

13. Meningkatkan sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan diklat aparatur negara.

13. Meningkatnya sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan diklat aparatur negara.

1. Penyediaan dan penyebaran informasi mengenai prinsip-prinsip transparansi, kebebasan memperoleh informasi dan peranan media massa

1. Tersosialisasikannya UU tentang Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi serta UU tentang Penyiaran kepada masyarakat

2. Penyiapan perangkat pelaksanaan UU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi dan UU Penyiaran

2. Tersedianya draft PP dan Keppres pelaksanana UU Transparansi dan Kebebasan Memperoleh Informasi dan UU Penyiaran

3. Mendorong terbentuknya media komunitas

3. Meningkatnya jumlah media komunitas di

Kantor Meneg Kominfo, LIN, PERPUSNAS RI, Depdagri, Depnakertrans

Pengembangan Informasi, Komunikasi dan Media Massa

V – 43

No.



Indikator Kinerja lingkungan kampus, sekolah dan daerah rawan konflik

V – 44

4. Mendorong peningkatan kualitas Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

4. Meningkatnya jumlah KIM yang berkualitas

5. Mendorong peningkatan jumlah lembaga pemantau media

5. Meningkatnya jumlah lembaga pemantau media

6. Meningkatkan pengkajian dalam rangka pengembangan informasi dan komunikasi lintas sektoral

6. a. Tersusunnya konsep sistem pengelolaan informasi dan komunikasi di daerah rawan konflik b. Tersusunnya bentuk dan muatan (prototype) dan pola diseminasi informasi mengenai globalisasi c. Tersusunnya konsep pemberdayaan lembaga komunikasi dan informasi dan masyarakat d. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian umpan balik masyarakat mengenai kebijakan publik e. Tersusunnya konsep tentang efektivitas pelayanan informasi

7. Meningkatkan pengkajian umpan balik masyarakat mengenai kebijakan publik

7. Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan hasil kajian umpan balik masyarakat mengenai kebijakan publik

8. Melakukan penyusunan kebijakan Jarkomsos dengan memanfaatkan teknologi informasi

8. Tersusunnya kebijakan pengembangan jarkomsos dengan memanfaatkan teknologi informasi

9. Membangun kerjasama jaringan kominfo dengan negara sahabat, lembaga internasional dan lembaga pers asing di Indonesia

9. Terjalinnya kerjasama yang lebih baik

10. Meningkatkan kesadaran, kepedulian dan kemampuan masyarakat di bidang informasi dan komunikasi

10. a. Jumlah orang yang menyadari, peduli, memahami dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi meningkat b. Jumlah orang yang melek media massa semakin meningkat

11. Mengembangkan fungsi pers/media cetak untuk menjamin kemandirian, kebebasan dan kedewasaan pers bersama pihak terkait

11. Berkembangnya fungsi pers/media cetak untuk menjamin kemandirian, kebebasan dan kedewasaan pers bersama pihak terkait

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.



Indikator Kinerja

12. Menyusun kebijakan pengembangan sistem jaringan kominfo di Daerah

12. Tersusunnya kebijakan pengembangan sistem jaringan kominfo dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan informasi, komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok

13. Menyusun standar pemanfaatan teknologi Vertical Blanking Information (VBI) dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan kapasitas jaringan kominfo

13. Tersedianya standar pemanfaatan teknologi VBI sebagai salah satu solusi peningkatan kualitas diseminasi informasi, serta peningkatan percepatan aksesibilitas dan kapasitas arus informasi dan komunikasi sampai di pelosok

14. Melakukan penyusunan kebijakan pengem bangan SSN berbasis teknologi Smart-Card

14. Tersusunnya kebijakan pengembangan SSN

15. Melakukan penyusunan kebijakan regulasi jaringan teknologi kominfo (ICT), meliputi: lisensi, tarif, interkoneksi, frekuensi dan target USO

15. Tersusunnya kebijakan regulasi jaringan teknologi kominfo (ICT), meliputi: lisensi, tarif, interkoneksi, frekuensi dan target USO

16. Mengembangkan pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa

16. Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang dapat memanfaatkan informasi dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

17. Melaksanakan penyusunan kerangka kebijakan tentang publikasi nasional dan media tradisional.

17. Tersusunnya kerangka kebijakan tentang publikasi nasional dan media tradisional

18. Melakukan penyusunan konsep business model pengembangan sistem dan kelembagaan jaringan kominfo

18. a. Adanya konsep business model pengembangan sistem dan kelembagaan jaringan kominfo b. Disepakatinya pemantauan media massa oleh lembaga masyarakat

19. Menyusun kebijakan bidang SDM komunikasi dan informasi melalui: pengembangan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis (juknis) dalam aspek profesi, standarisasi , pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan masyarakat

19. Tersusun dan tersosialisasinya kebijakan, pedoman dan juknis pengembangan SDM kominfo

20. Melakukan penyusunan kebijakan mengenai

20.

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

Tersedianya kebijakan mengenai acara

V – 45

No.



Indikator Kinerja

acara radio/televisi

13.

Peningkatan Prasarana Penyiaran, Informatika, dan Media Massa

V – 46

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

radio/televisi

21. Meningkatkan pemberdayaan UKM dalam rangka meningkatkan daya saing produksi dan pasar

21.

Terwujudnya jaringan informasi, komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok

22. Menyusun sistem informasi Profil daerah dan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

22.

Tersusunnya sistem informasi Profil daerah dan laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

23. Sosialisasi Pedoman Penyusunan profil daerah dan laporan kinerja penyelenggara pemerintah daerah

23.

Tersusunnya profil daerah dan laporan kinerja penyelenggara pemerintah daerah

24. Pengembangan sistem informasi BUMD dan pemetaannya (mapping)

24. a. Tersusunnya instrumen pendataan BUMD b. Terlaksananya instrumen dan pengumpulan data c. Terlaksananya perencanaan dan pembangunan sistem d. Terlaksananya ujicoba dan penerapan sistem e. Tersusunnya database

1. Mengembangkan infrastruktur komunikasi dan informasi

1. Meningkatnya prasarana akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi

2. Membangun jaringan komunikasi dan informasi antarpusat, pusat dan daerah, antar daerah serta ke mancanegara untuk memperjuangkan kepentingan nasional

2. a. Tersedianya jaringan komunikasi antara pusat dan daerah b. Meningkatnya kerjasama pengembangan jaringan komunikasi dan informasi pusat dan daerah dengan pihak swasta c. Tersusunnya grand design pemanfaatan teknologi informasi

3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di bidang pers dan media massa dalam menunjang kegiatan kepresidenan

3. Tersedianya sarana dan prasarana di bidang pers dan media massa dalam menunjang kegiatan kepresidenan

4. Membangun infrastruktur intranet, extranet dan internet.

4. Tergelarnya infrastuktur jaringan Sistem Informasi Intelijen (SII)

5. Membangun aplikasi sistem informasi intelijen

5. a. Terselenggaranya aplikasi SII untuk mendukung aktivitas intelijen

Kantor Meneg Kominfo, LIN, BIN, Setpres, PERPUSNAS RI, Depnakertrans, MMTC

Peningkatan Prasarana Penyiaran dan Media Massa

No.



Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

b. Tersedianya jaringan informasi, komunikasi dan media massa ke seluruh pelosok

14.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

6. Mengembangkan pemanfaatan jaringan komunikasi sosial di pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan pelancaran arus informasi

6. Berkembangnya peranan jaringan komunikasi sosial di pusat dan daerah

7. Pendayagunaan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi melalui peningkatan kualitas SDM komunikasi dan informasi

7. Jumlah tenaga profesional di bidang sarana dan prasarana komunikasi dan informasi semakin meningkat

1. Menyediakan informasi dan diseminasi yang tidak terbatas pada program pembangunan, tetapi juga informasi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat

1. a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran informasi Pemilu 2004, NKRI, Sosial Politik, Perekonomian dan Kewilayahan kepada masyarakat melalui pemanfaatan media massa dan teknologi informasi serta media lainnya b. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran informasi melalui Bhakti TNI utamanya di daerah konflik dan perbatasan c. Terbentuknya jaringan informasi elektronik masyarakat Indonesia di daerah yang potensial perkembangan masyarakatnya

2. Meningkatkan pelayanan informasi internasional

2. a. Meningkatnya penyediaan dan penyebaran informasi citra positif Indonesia di luar negeri melalui pemanfaatan media massa dan teknologi informasi serta media lainnya. b. Meningkatnya kerjasama di bidang layanan informasi dengan lembagalembaga di tingkat regional dan internasional. c. Meningkatnya kerjasama di bidang layanan informasi dengan Deplu/Kantor Perwakilan RI di luar negeri. d. Meningkatnya kerjasama layanan informasi kepada masyarakat dan lembaga perwakilan asing di Indonesia

3. Meningkatkan program layanan informasi publik kerjasama dengan media penyiaran

3. Meningkatnya program layanan informasi publik

Kantor Meneg Kominfo, LIN, Depdagri, Kantor Menko Polkam, PERPUSNAS RI, Depkimpraswil

Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Pembangunan

V – 47

No.


V – 48


Indikator Kinerja

4. Meningkatkan layanan informasi publik melalui Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI)

4. Meningkatnya layanan informasi publik melalui Jaringan Informasi Elektronik Masyarakat Indonesia (JIEMI)

5. Melakukan kajian sistem dan materi pelayanan informasi nasional

5. Menurunnya tingkat kesen jangan informasi sebagai akibat perbedaan kemampuan penggunaan teknologi dan kemampuan ekonomi

6. Menyebarluaskan hasil-hasil kajian

6. Tersebarnya hasil-hasil kajian

7. Meningkatkan kapasitas portal pemerintah pada aspek kelembagaan dan manajemen konten

7. Terwujudnya jaringan komunikasi di seluruh pelosok Indonesia dan di luar negeri melalui pemanfaatan portal

8. Mengembangkan rumusan standar layanan informasi bidang polkam, ekonomi, kesra dan informasi luar negeri

8. Tersusunnya rumusan standar layanan informasi yang komprehensif di bidang polkam, ekonomi, kesra dan informasi luar negeri

9. Mengembangkan sistem pengelolaan informasi dalam upaya mendorong peningkatan pemanfaatan informasi masyarakat

9. Tersusunnya sistem pengelolaan informasi yang komprehensif dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan informasi oleh masyarakat

10. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi dan akses layanan informasi di daerah-daerah rawan konflik

10. Meningkatnya dan berkembangnya kualitas dan kuantitas informasi dan akses layanan informasi di daerah-daerah rawan konflik

11. Mengembangkan pola koordinasi dan kerja sama komunitas kominfo dalam rangka peningkatan layanan informasi (CIO).

11. Meningkatnya kualitas tingkat koordinasi dan kerjasama komunitas kominfo dalam rangka peningkatan layanan informasi (CIO)

12. Meningkatkan pemerataan informasi melalui pemanfaatan media baru, media cetak, media penyiaran dan media tradisional, dan kelompok komunikasi sosial

12. Berkembangnya pemanfaatan media baru, media cetak, media penyiaran dan media tradisonal serta kelompok komunikasi sosial

13. Meningkatkan penyediaan dan fasilitas diseminasi informasi kebijakan pemerintah

13. Meningkatnya penyediaan dan fasilitas diseminasi informasi kebijakan pemerintah

14. Menyediakan data dan informasi tentang

14. a. Tersedia data dan informasi potensi

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

No.


REPETA 2004 Rencana Tindak perkembangan kehidupan masyarakat di desa dan kelurahan melelui Data Profil Desa dan Profil Kelurahan

Indikator Kinerja

Instansi Pelaksana

Program RAPBN 2004

masyarakat melalui Data Profil Desa dan Profil Kelurahan b. Tersedianya sistem pendataan Profil Kecamatan

15. Menbangun Bank Data dan Informasi Potensi Masyarakat di Kabupaten dan Kota

15. Terbangunnya Bank Data dan Informasi Potensi Masyarakat di Kabupaten dan Kota

16. Meningkatkan Penyediaan dan Dimensi Informasi Kebijakan Nasional

16. Meningkatkan Penyediaan dan Dimensi Informasi Kebijakan Nasional

17. Meningkatkan Pelayanan Informasi dengan menerapkan : a. Penyediaan Paket Informasi termasuk pengembangan citra positif b. Mengembangkan jaringan/ LAN

17. Meningkatkan Pelayanan Informasi dengan menerapkan : a. Penyediaan Paket Informasi termasuk pengembangan citra positif b. Mengembangkan jaringan/ LAN

18. Mengembangkan pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui informasi bagi penciptaan kondisi positif di daerah konflik

18. Mengembangkan pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan melalui informasi bagi penciptaan kondisi positif di daerah konflik

V – 49

3. Terlaksananya fungsi dan wewenang penyelenggara negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Konstitusi

Recommend Documents