3. S O P KEPANITERAAN HUKUM

3. S O P KEPANITERAAN HUKUM a. SOP Pendaftaran Surat Kuasa b. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum c. SOP Pendaftaran Akta Pendirian Non Badan Hukum d. SOP Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/ Tahunan e. SOP Pengarsipan Berkas Perkara f. SOP Laporan Dan Penanganan Pengaduan g. SOP Laporan Triwulan Pengaduan h. SOP Pelayanan Informasi i. SOP Laporan Tahunan Pertanggungjawaban Pelayanan Informasi

98

PENGADILAN NEGERI WATES JL. Sugiman No. 19 Wates, Kulon progo www.pn-wates.go.id email : [email protected]

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

W13.U3/ 422 /OT.01.3/IV/2014 23 April 2014 23 April 2014 Ketua Pengadilan Negeri Wates

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kualifikasi Pelaksana :

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2004 tentang Surat Kuasa Khusus; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan : 1. 2. 3. 4.

Peringatan :

Surat Kuasa Asli Berita Acara Sumpah Buku Register Surat Kuasa Perangkat Komputer dan alat tulis

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA No

Aktivitas

Staf Kep. Hukum

Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Hukum

Mutu Baku Panitera

Persyaratan

Waktu

Output

1

Penerimaan Surat Kuasa dari Pemohon

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Berkas Permohonan 5 menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Pendaftaran Surat Kuasa

2

Memeriksa Surat Kuasa dan kelengkapan tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Berkas Permohonan 5 menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Lengkap

3

Mencatat Surat Kuasa tersebut kedalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Nomor Surat Kuasa tercatat 5 menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon dalam Buku Ekspedisi

4

Memberikan Cap tanda Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Cap tanda Pendaftaran 5 menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Surat Kuasa

5

Penomoran dan penanggalan Surat Kuasa tersebut sesuai urutan pendaftaran

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Tanggal dan Nomor Urut 5 menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon Pendaftaran

6

Dilakukan Penelitian Tahap I

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita 5 menit Paraf Panitera Muda Hukum Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

7

Dilakukan Penelitian Tahap II

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Panitera Muda Hukum

5 menit Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Surat Kuasa

Surat Kuasa Asli dan foto copynya sudah diparaf Wakil Panitera

5 menit Surat Kuasa telah disahkan

SOP PENDAFTARAN SURAT KUASA Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Hukum

Mutu Baku

No

Aktivitas

9

Memberikan stempel pada Pendaftaran Surat Kuasa tersebut

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita 1 menit Surat Kuasa telah disahkan Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

10

Penyerahan Pengesahan Surat Kuasa tersebut kepada Pemohon dengan dibebani Biaya PNBP

Surat Kuasa Asli dan foto copynya dilengkapi Berita Surat Kuasa yang telah 1menit Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon disahkan diterima Pemohon

11

Meregister Surat Kuasa tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku register

Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

5 menit Teregister

12

Pengarsipan Surat Kuasa tersebut

Foto copynya dilengkapi Berita Acara Sumpah/Surat Tugas Pemohon

1 menit Terarsipkan

Staf Kep. Hukum

Panitera

Persyaratan

Waktu

Output




SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan : 1. 2. 3.

Peringatan :

Akta Pendirian Badan Hukum Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum Perangkat Komputer dan alat tulis


SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Panitera Persyaratan Hukum

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, Berkas Permohonan diterima beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut 5 Menit Kepaniteraan Muda Hukum (Berkas Permohonan)

2

Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

3

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

4

Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut

5 Menit

5

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Badan Hukum tersebut


6


Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum

7

Dilakukan penelitian tahap II

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum

5 Menit Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera

5 Menit Akta telah disahkan

Staf Kep. Hukum

Waktu

Output

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN BADAN HUKUM Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Panitera Persyaratan Hukum

Mutu Baku

No

Aktivitas

9

Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani


10

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan

1Menit

11

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. 5 Menit Tercatat dalam Buku Register NPWP

12

Pengarsipan Akta tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. 1 Menit Tersimpan dalam Arsip NPWP

Staf Kep. Hukum

Waktu

Output

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon




SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :


Peringatan :

Akta Pendirian Non Badan Hukum Buku Register Pendaftaran Akta Pendirian Badan Hukum Perangkat Komputer dan alat tulis


SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Panitera Persyaratan Hukum

Mutu Baku

No

Aktivitas

1

Penerimaan Akta Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum dari Pemohon

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan, Berkas Permohonan diterima beserta No. NPWP Non Badan Hukum 5 Menit Kepaniteraan Muda Hukum tersebut (Berkas Permohonan)

2

Memeriksa Berkas Permohonan tersebut

Berkas Permohonan

5 Menit

3

Mencatat Akta tersebut dalam Buku Ekspedisi sesuai Nomor Urut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut


4

Memberikan Cap Tanda Pengesahan pada Akta Non Badan Hukum tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut

5 Menit

5

Penomoran dan Penanggalan Akta tersebut sesuai Urutan Pendaftaran

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan ,beserta No. NPWP Non Badan Hukum tersebut


6


Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah didaftar sesuai tanggal dan nomor urut

5 Menit Paraf Panitera Muda Hukum

7


Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Panitera muda Hukum

5 Menit Paraf Wakil Panitera

8

Menandatangani Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah diparaf Wakil Panitera


Staf Kep. Hukum

Waktu

Output

Berkas Permohonan dan Syaratnya telah Lengkap

Kolom Tanggal dan Nomor Urut Pendaftaran

SOP PENDAFTARAN AKTA PENDIRIAN NON BADAN HUKUM Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Panitera Persyaratan Hukum

Mutu Baku

No

Aktivitas

9

Memberikan stempel pada Pengesahan Akta tersebut

Akta Asli dan foto copy Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah ditandatangani


10

Penyerahan Pengesahan Akta tersebut kepada pemohon dengan dibebani biaya PNBP

Akta Asli Pendirian/Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan

1Menit

11

Meregister Akta tersebut sesuai Nomor Register dalam Buku Register

Salinan Pendirian/Perubahan Non Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. NPWP

5 Menit Tercatat dalam Buku Register

12

Pengarsipan Akta tersebut

Salinan Pendirian/Perubahan Badan Hukum tersebut yang sudah disahkan dilengkapi No. 1 Menit Tersimpan dalam Arsip NPWP

Staf Kep. Hukum

Waktu

Output

Akta yang sudah disahkan diterima Pemohon




SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN /SEMESTERAN/TAHUNAN Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :


Peringatan :

Data Perkara Pidana dan Perdata Data Kegiatan Hakim Perangkat Komputer dan alat tulis


No

Aktivitas

Staf Kep. Hukum

SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Ketua Persyaratan Hukum Panitera

Mutu Baku Waktu

Output

1

Menerima Data Laporan Perkara Pidana dan Perdata

Rekap Perkara Pidana dan Perdata

5 menit

Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum

2

Menerima Laporan Bulanan/Catur Wulan/Semesteran/Tahunan


5 menit

Data Laporan Perkara diterima Kepaniteraan Muda Hukum

3

Penelitian terhadap keakuratan data yang diterima


5 Jam

Sinkronisasi

4

Pengetikan kedalam Daftar Laporan yang ada beserta pengantarnya

Rekap perkara pidana dan perdata yang sudah akurat

5 Jam

Daftar laporan dan Pengantar

5

Dilakukan Penelitian tahap I

Daftar Laporan yang sesuai

50 menit

Paraf Panitera Muda Hukum

6

Dilakukan Penelitian tahap II


50 menit

Paraf Wakil Panitera

7

Memintakan Pengesahan/tanda tangan


50 menit

Laporan telah disahkan

No

Aktivitas

Staf Kep. Hukum

SOP LAPORAN BULANAN/CATUR WULAN/SEMESTERAN/TAHUNAN Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Ketua Persyaratan Hukum Panitera

Mutu Baku Waktu

Output

8

Memberikan stempel pada Laporan tersebut , disusun sesuai jenisnya dan Pengantarnya

Daftar Laporan telah ditandatangani

15 menit

Laporan lengkap

9

Pencatatan Laporan dalam Ekspedisi Surat Keluar

Laporan sudah diklasifikasikan

15 menit

Laporan disusun sesuai alamat yang dituju

10

Meminta Nomor Surat Pengantar ke Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan yang ditandatangani

1 Hari

Nomor Surat Pengantar

11

Mengirimkan Surat Pengantar dan Data Laporan ke Pengadilan Tinggi dan tembusannya ke MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi serta tembusannya ke MA-RI

12

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan

Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah selesai diproses

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan telah diarsipkan.




SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/019/SK/VIII/1991 tanggal 19 Agustus 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Peradilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Keterkaitan :


Peringatan :

Berkara yang telah diminutasi Box File Ruang Arsip Perkara


No

Aktivitas

SOP PENGARSIPAN BERKAS PERKARA Pelaksana Staf. Kep. Panitera Muda Persyaratan Hukum Hukum

Mutu Baku Waktu

Output

1

Penerimaan Berkas Perkara dari Sub. Kepaniteraan Muda Pidana dan Perdata

Berkas Perkara Lengkap / di paraf oleh Hakim Ketua Majelis, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Pidana/Perdata

5 menit

Berkas Perkara diterima Kepaniteraan Hukum

2

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Perkara dan memberikan Paraf

Berkas Perkara

5 menit


3

Meregister dalam Buku Register Penerimaan sesuai jenis Perkara yang masuk

Berkas sudah di paraf Panitera Muda Hukum

5 menit

Teregister

4

Penggabungan Berkas Perkara

Pengklasifikasian/pengelompokan jenis Perkara, Box File Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Box File Perkara

5

Mengarsipkan Berkas Perkara

Berkas lengkap dan sudah tergabung dalam Box file, Ruang Arsip Perkara

5 menit

Berkas Perkara tersimpan dalam Ruang Arsip Perkara




SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di lingkungan Lembaga Peradilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :


Peringatan :

Data Pengaduan Buku Register Pengaduan Perangkat Komputer dan alat tulis


No

Aktivitas

Staf. Kep. Hukum

SOP LAPORAN DAN PENANGANAN PENGADUAN Pelaksana Panitera Muda Panitera Ketua Persyaratan Hukum

Mutu Baku Waktu

Output

1

Penerimaan Pengaduan dari Pelapor

Memenuhi syarat dan materi /kriteria 10 menit Data Pengaduan aduan dan disampaikan secara tertulis

2

Memberikan tanda terima pada Pelapor

Tanda Terima

5 menit

Tanda Terima Pengaduan diterima Pelapor

3

Mencatat tanggal penerimaan/identitas Pelapor/Pengaduan dan memberikan Nomor Pengaduan ke dalam Buku Register Pengaduan

Data Pelapor, Buku Register Pengaduan

10 menit

Data Pelapor tercatat dalam Buku Register Pengaduan

4

Pengaduan diteruskan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera

Data Pengaduan

10 menit

Pengaduan diterima Ketua Pengadilan

5

Meneruskan Pengaduan kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan

10 menit Pengaduan ditindaklanjuti

6

Membuat Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi

Data Pengaduan, Perangkat Komputer 10 menit Surat Pengantar

7

Menandatangani Surat Pengantar Pengaduan

Surat Pengatar

10 menit Surat Pengatar ditandatangani

8

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Surat Pengantar Pengaduan ke Pengadilan Tinggi melalui Bagian Umum

Surat Pengatar

Surat Pengantar dan Data 10 menit Pengaduan diteruskan ke Pengadilan Tinggi

9

Menyimpan lembar Arsip Surat Pengantar

Lembar Arsip Surat Pengantar

5 menit Surat Pengatar diarsipkan




SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Ketua Mahkamah Agung No. 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan Di lingkungan Lembaga Peradilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

Keterkaitan :


Peringatan :

Data Pengaduan Buku Register Pengaduan Perangkat Komputer dan alat tulis


No

Aktivitas

Staf. Kep. Hukum

SOP LAPORAN TRIWULAN PENGADUAN Pelaksana Panitera Muda Wakil Panitera Panitera Persyaratan Hukum

Mutu Baku Waktu

Output

1

Menerima Laporan Pengaduan

Register Pengaduan

5 Menit

Data Pengaduan

2

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pengaduan

Konsep Surat Pengantar dan Data Laporan Aduan, Perangkat Komputer

1 Jam

Surat Pengantar

3

Dilakukan penelitian tahap I

Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan

10 Menit


4



10 Menit

Paraf Wakil Panitera

5

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pengaduan


10 Menit

Surat Pengantar dan Data Pengaduan ditandatangani Panitera

6

Penomoran Surat Pengantar ke Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan aduan yang ditandatangani

5 Menit

Berkas dikirim

7

Pengiriman Surat Pengantar dan Data Pengaduan beserta Tembusan ke Badan Pengawas MA-RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan aduan yang ditandatangani

5 Menit

Pengiriman Tembusan

8

Mengarsipkan Surat Pengantar dan Laporan Pengaduan ke file

Lembar Arsip Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan yang telah selesai diproses

5 Menit

Surat Pengantar dan Data Laporan Pengaduan telah diarsipkan




SOP PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan : 1. 2. 3. 4.

Peringatan :

Permohonan Informasi Formulir Permohonan Informasi Buku Register Informasi Perangkat Komputer dan alat tulis


SOP PELAYANAN INFORMASI Pelaksana No

Aktivitas

Petugas Informasi (PI)

Penanggung Jawab Informasi (PJ)

PPID

Atasan PPID

Mutu Baku Persyaratan

Waktu

Output

1

Penerimaan dan memilah Permohonan Informasi

Isian Formulir Bukti Pengajuan Informasi

10 menit

Bukti Pengajuan yang diisi dan ditandatangani oleh Pemohon

2

Mengisi Register Informasi

Formulir Permohonan Informasi

5 menit

Permohonan Informasi tercatat dalam Buku Register Informasi

3

Meneruskan Permohonan ke Penanggung Jawab Informasi dan Pencarian Informasi yang diminta

Ada tidaknya Informasi yang dicari

3 hari Data Informasi

4

Meneruskan Permohonan ke PPID Informasi

Data Informasi yang diminta sudah ada

1 Hari Data Informasi yang diminta diterima PPID

5

Uji Konsekuensi

Data Informasi yang diminta diterima PPID

5 hari Permohonan diterima

6

Pemberitahuan kepada Pemohon

Data Informasi

1 Hari Pemberitahuan diterima Pemohon

7

Pelayanan Informasi sesuai pemintaan yang diinginkan(Penggandaan /pengaburan/sofcopy)

Data Informasi

3 Hari Informasi yang diperlukan diterima Pemohon

8

Penandatanganan tanda terima Informasi

Tanda terima Informasi

10 menit Pelayanan Selesai




SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI Dasar Hukum : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.


Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; S1 Hukum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah S2 Hukum dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung; Undang-undang No.8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum; Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008, tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 002 Tahun 2012, Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Keterkaitan :


Peringatan :

Data Informasi Buku Register Informasi Perangkat Komputer dan alat tulis


No

Aktivitas

SOP LAPORAN TAHUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAYANAN INFORMASI Pelaksana Petugas Penanggung PPID Atasan PPID Persyaratan Informasi (PI) Jawab (PJ)

Mutu Baku Waktu

Output

1

Membuat Laporan Tahunan

Register Pelayanan Informasi

1 Jam

Data Informasi

2

Pembuatan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Konsep Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari

Surat Pengantar

3


Surat Pengantar dan Data Pelayanan Informasi

10 menit

Paraf Penanggung Jawab Informasi (PJ)

4


Pengatar dan Data Laporan Pelayanan Informasi sudah diparaf PJ

10 menit

Paraf PPID

5

Penandatanganan Surat Pengantar beserta Data Laporan Pelayanan Informasi

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan yang telah diparaf PJ dan PPID

5 menit

Surat Pengantar dan Data Laporan yang telah ditandatangani

6

Penomoran Surat Pengantar dan Pengiriman Data Laporan Pelayanan Informasi dikirim ke Sekretaris MA RI melalui Bagian Umum

Surat Pengantar dan Data Laporan Pelayanan Informasi

1 Hari

Berkas dikirim

7

Mengarsipkan lembar Arsip Surat Pengantar dan Laporan ke file

Lembar Arsip

1 Hari

Surat Pengantar dan Data Laporan diarsipkan

3. S O P KEPANITERAAN HUKUM

Recommend Documents