S.3.
Region Afrika
S.3.1. Piagam (Banjul) Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Penduduk (1982)
Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M.58 (Nairobi, Kenya, 1982) Berlaku pada 21 Oktober 1986.
Mukadimah Negara-negara Afrika anggota Organisasi Persatuan Afrika, setiap Negara Pihak Konvensi ini yang berjudul 'Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk', Mengingat keputusan 115 (XVI) Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan pada sidangnya yang biasa keenam belas yang diselenggarakan di Monrovia, Liberia , dari tanggal 17 sampai dengan 20 Juli 1979 mengenai persiapan rancangan pendahuluan tentang Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia dan Penduduk yang mengatur, antara Iain mengenai pembentukan badan-badan untuk meningkatkan dan melindungi hak asasi manusia dan penduduk ; Mempertimbangkan Piagam Organisasi Persatuan Afrika yang menyatakan bahwa kebebasan, persamaan hak, keadilan dan kehormatan adalah merupakan tujuan-tujuan esensial bagi tercapainya aspirasi yang sah bangsa-bangsa Afrika; Menguatkan kembali janji yang telah mereka buat dengan khidmat dalam pasal 2 Piagam tersebut untuk menghapuskan semua bentuk penjajahan dari Afrika, mengkoordinir dan mengintensifkan kerja sama dan semua usaha mereka untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi bangsa-bangsa Afrika dan meningkatkan dengan semestinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Mempertimbangkan, semua kebaikan tradisi historis mereka dan nilai kebudayaan Afrika yang harus menjiwai dan memberikan sifat khusus cerminan mereka tentang konsep hak - hak asasi manusia dan hak-hak penduduk; Mengakui di satu pihak, bahwa hak-hak dasar manusia berasal dari sifat-sifat umat manusia, yang membenarkan perlindungan nasional
dan internasional mereka dan pada sisi lain bahwa kenyataan dan penghormatan terhadap hak-hak penduduk perlu menjamin hak-hak asasi manusia; Mempertimbangkan bahwa penikmatan segala hak dan kebebasan secara tidak langsung juga mengandung pelaksanaan tanggung-jawab setiap orang; Meyakini bahwa untuk selanjutnya penting sekali memperhatikan secara khusus pada hak atas pembangunan dan bahwa hak-hak sipil dan politik tidak dapat dipisahkan dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam konsepsi mereka dan juga keuniversalan dan bahwa kepuasan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya adalah jaminan untuk menikmati hak-hak sipil dan politik; Menyadari kewajiban mereka untuk mencapai kemerdekaan total Afrika, bangsa-bangsa yang masih gigih berjuang untuk kehormatan dan kemerdekaan murni mereka dan berusaha menghapus penjajahan, penjajahan baru, apartheid, zionisme dan untuk membongkar semua basis militer asing yang agresif dan semua bentuk diskriminasi , terutama yang didasarkan atas ras, kelompok etnis, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau pendapat politik; Memperkuat kembali pentaatan mereka pada asas-asas hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk dan kebebasan manusia yang termuat dalam berbagai deklarasi, konvensi dan instrumen lain yang disetujui oleh Organisasi Persatuan Afrika, Gerakan negara-negara Non-Blok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa; Dengan kuat meyakini kewajiban meningkatkan dan melindungi hakhak asasi dan hak-hak penduduk dan kebebasan manusia dengan memperhitungkan pentingnya secara tradisional terikat pada semua hak dan kebebasan ini di Afrika; Telah menyetujui sebagai berikut:
Bagian I Hak dan Kewajiban Bab 1. Hak Asasi Manusia dan Penduduk Pasal 1 Para Negara Anggota Organisasi Persatuan Afrika yang menjadi Peserta Piagam ini harus mengakui hak, kewajiban dan kebebasan yang diabadikan dalam Piagam ini dan harus berusaha mengambil dan memberlakukan tindakan-tindakan legislatif atau lainnya.
Pasal 2 Setiap orang berhak untuk menikmati semua hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin dalam Piagam ini tanpa pembedaan seperti ras, warna kulit, kelompok etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal-usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya .
Pasal 3 1. Setiap orang adalah sama di hadapan hukum. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama.
Pasal 4 Makhluk manusia adalah tidak dapat diganggu-gugat, Setiap manusia harus berhak atas penghormatan bagi kehidupannya dan integritas pribadinya. Tidak seorang pun boleh dengan sewenangwenang dipisahkan dari hak ini.
Pasal 5 Setiap orang berhak atas penghormatan terhadap martabat yang melekat pada insan manusia dan berhak atas pengakuan terhadap status hukumnya. Semua bentuk eksploitasi dan merendahkan martabat manusia terutama perbudakan, perdagangan budak, penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan harus dilarang. Pasal 6 Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadinya. Tidak seorang pun boleh dirampas kebebasannya kecuali karena alasanalasan dan syarat-syarat yang ditentukan sebelumnya dengan undang-undang. Terutama, tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang.
Pasal 7 1. Setiap orang berhak untuk diperiksa perkaranya. Hak ini terdiri
dari : (a) Hak
atas permintaan naik banding kepada organ-organ nasional yang berwenang melawan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasarnya seperti yang diakui dan dijamin oleh konvensi-konvensi, undang-undang, peraturan-peraturan dan Hukum kebiasaan yang berlaku;
(b) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah
oleh suatu Pengadilan atau tribunal (majelis hakim) yang berwenang; (c) Hak untuk membela diri, termasuk hak untuk dibela oleh
penasihat pilihannya; (d) Hak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, oleh suatu
Pengadilan atau tribunal yang tidak memihak. 2. Tidak seorang pun boleh dihukum karena suatu perbuatan atau
kelalaian yang tidak merupakan pelanggaran yang secara sah dapat dihukum pada waktu perbuatan itu dilakukan. Tidak satu pun hukuman boleh dibebankan untuk pelanggaran yang untuknya tidak satu pun pengaturan telah dibuat pada waktu pelanggaran itu dilakukan. Hukuman adalah bersifat pribadi dan dapat dikenakan hanya pada pelanggar. Pasal 8 Kebebasan hati nurani, profesi dan pengamalan agama yang bebas harus dijamin. Tidak seorang pun, dengan tunduk pada hukum dan tatanan, boleh dipaksa mengikuti tindakan-tindakan yang membatasi pelaksanaan semua kebebasan ini.
Pasal 9 1. Setiap orang berhak untuk menerima keterangan. 2. Setiap orang berhak untuk mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapatnya dalam batas- batas hukum.
Pasal 10 1. Setiap orang berhak untuk bebas memasuki suatu asosiasi syarat bahwa dia mematuhi undang-undang.
dengan
2. Dengan tunduk pada tanggung-jawab solidaritas yang ditentukan dalam pasal 29 maka tidak seorang pun boleh dipaksa masuk dalam suatu asosiasi.
Pasal 11 Setiap orang berhak untuk berkumpul secara bebas dengan orang-orang lain. Pelaksanaan hak ini hanya boleh tunduk pada pembatasanpembatasan yang perlu yang ditentukan oleh undang-undang terutama pembatasan-pembatasan yang diberlakukan demi kepentingan keamanan nasional, keselamatan-kesehatan, etika dan segala hak dan kebebasan orang lain.
Pasal 12 1. Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam perbatasan- perbatasan suatu negara dengan syarat bahwa dia mematuhi undang-undang. 2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negaranya sendiri dan untuk kembali ke negaranya. Hak ini hanya boleh tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang demi perlindungan keamanan nasional, undang-undang dan tatanan, kemaslahatan masyarakat atau moralitas. 3. Setiap orang, ketika dituntut, berhak untuk mencari dan mendapat suaka di negara- negara lain sesuai dengan undang-undang Negara tersebut dan konvensi-konvensi internasional. 4. Seseorang bukan warga negara yang secara sah diperkenankan berada dalam wilayah suatu Negara Pihak Piagam ini, hanya boleh dikeluarkan secara paksa dari Negara Pihak yang bersangkutan berdasarkan keputusan yang diambil sesuai dengan undang‐ undang. 5. Pengusiran secara kolektif terhadap orang-orang bukan warga negara harus dilarang. Pengusiran secara kolektif termaksud adalah pengusiran yang ditujukan pada kelompok-kelompok warga negara, rasial, etnis ataupun agama.
Pasal 13 1. Setiap warga negara berhak untuk secara bebas berpartisipasi
dalam pemerintahan negaranya, baik secara Iangsung ataupun
melalui perwakilan-perwakilan yang dipilih secara bebas sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang. 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan umum di
negaranya sendiri atas dasar persamaan. 3. Setiap orang berhak mendapatkan pengikutsertaan dalam harta
kekayaan dan pelayanan umum atas dasar persamaan di hadapan hukum.
Pasal 14 Hak atas harta kekayaan harus dijamin. Hak tersebut hanya boleh dilanggar atas dasar kepentingan kebutuhan umum atau atas kepentingan masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang yang tepat.
Pasal 15 Setiap orang berhak atas pekerjaan atas dasar syarat-syarat perburuhan yang adil dan memuaskan dan berhak menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang sama
Pasal 16 1. Setiap orang berhak untuk menikmati kondisi kesehatan jasmani dan
rohani yang paling baik bisa dicapai. 2. Negara Pihak Piagam ini harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melindungi kesehatan penduduk mereka dan untuk menjamin bahwa mereka menerima perhatian medis apabila sakit.
Pasal 17 1. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 2. Setiap
individu boleh dengan bebas ambil kehidupan budaya masyarakatnya.
bagian dalam
3. Peningkatan dan perlindungan nilai-nilai moral dan tradisional yang
diakui oleh masyarakat adalah kewajiban negara.
Pasal 18 1. Keluarga adalah kesatuan pokok dalam masyarakat dan berhak mendapatkan perlndungan dari masyarakat dan negara. 2. Negara wajib membantu keluarga yang merupakan pemelihara nilai-nilai moral dan tradisional yang diakui oleh masyarakat. 3. Negara harus menjamin penghapusan setiap diskriminasi terhadap perempuan dan juga menjamin perlindungan untuk hak-hak perempuan dan anak-anak seperti yang ditentukan dalam deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi internasional. 4. Orang-orang usia lanjut dan penderita cacat juga berhak mendapatkan perlindungan khusus sepadan dengan kebutuhankebutuhan fisik dan moral mereka.
Pasal 19 Semua bangsa adalah sama mereka berhak memperoleh penghormatan yang sama dan memiliki hak-hak yang sama. Tidak sesuatu pun boleh membenarkan dominasi atas suatu bangsa oleh bangsa Iain.
Pasal 20 1. Semua penduduk berhak menentukan nasibnya sendiri. Mereka dengan bebas menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar perkembangan ekonomi dan sosial mereka sendiri. 2. Semua yang terjajah atau tertindas mempunyai hak untuk membebaskan diri dari semua ikatan dominasi dengan menggunakan sarana apapun yang diakui oleh masyarakat internasional. 3. Semua penduduk berhak mendapatkan bantuan dari para Negara Pihak Piagam ini dalam perjuangan kemerdekaan mereka melawan dominasi asing, apakah politik, ekonomi atau kebudayaan.
Pasal 21 1. Semua penduduk dapat secara bebas mengatur segala kekayaan dan
sumber daya mereka. Hak ini dilaksanakan atas kepentingan eksklusif bangsa. Tidak dapat dibenarkan suatu bangsa merampas upaya penghidupannya sendiri. 2. Dalam hal perampasan, penduduk yang dirampas hak miliknya berhak mendapatkan kembali penikmatan harta kekayaannya secara sah dan juga berhak mendapatkan kompensasi yang memadai. 3. Pengaturan yang bebas rentang kekayaan dan semua sumber daya harus dilaksanakan tanpa mengurangi kewajiban meningkatkan kerja sama ekonomi internasional atas dasar saling menghormati, pertukaran yang adil dan asas-asas hukum internasional. 4. Para Negara Pihak Piagam ini secara sendiri-sendiri maupun kolektif harus melaksanakan hak atas pengaturan yang bebas tentang kekayaan dan semua sumber daya dengan tujuan memperkuat kesatuan dan solidaritas Afrika. 5. Para Negara Pihak Piagam ini harus berusaha menghapus semua
bentuk eksploitasi ekonomi negara asing terutama yang dipraktikkan oleh monopoli internasional sehingga mem u ngkinkan penduduk mereka memperoleh kema nfaatan sepenuh nya dari keuntungan-keuntungan yang berasal dari semua sumber daya nasional mereka. Pasal 22 1. Semua penduduk berhak atas pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka dengan memperhatikan semestinya kebebasan dan jati dirinya dan dalam penikmatan yang adil atas harta warisan bersama umat manusia. 2. Negara wajib, secara sendiri-sendiri maupun kolektif, untuk menjamin pelaksanaan hak atas pembangunan. Pasal 23 1. Semua penduduk berhak atas perdamaian dan keamanan nasional dan internasional. Asas-asas solidaritas dan hubungan bersahabat yang secara implisit diperkuat oleh Piagam Perserikatan BangsaBangsa dan diperkuat kembali oleh Piagam Organisasi Persatuan Afrika akan mengatur hubungan antara Negara. 2. Untuk tujuan memperkuat perdamaian, solidaritas dan hubungan bersahabat, para Negara Pihak Piagam ini harus menjamin bahwa:
Setiap orang yang memperoleh hak atas suaka menurut pasal 12 Piagam ini tidak boleh terlibat dalam semua kegiatan subversif melawan negara asalnya atau Negara Pihak lainnya dari Piagam ini. (b) Wilayah-wilayah mereka tidak boleh dipergunakan sebagai basis untuk kegiatan subversif atau teroris melawan penduduk Negara Pihak lainnya dari Piagam ini. (a)
Pasal 24 Semua penduduk berhak mendapatkan lingkungan umum yang memuaskan dan menguntungkan bagi pembangunan mereka.
Pasal 25 Para Negara Pihak Piagam ini diwajibkan meningkatkan dan menjamin metal ui pengajaran, pendid ikan dan penerbitan, penghormatan terhadap segata hak dan kebebasan yang termuat dalam Piagam ini dan diwajibkan memahami segala kebebasan dan hak ini maupun keharusan dan kewajibannya.
Pasal 26 Para Negara Pihak Piagam ini wajib menjamin kemandirian Pengadilan dan harus memperkenankan pembentukan dan perbaikan semua lembaga nasional yang tepat yang dipercayakan untuk meningkatkan dan melindungi semua hak dan kebebasan yang dijamin oleh Piagam ini.
Bab 2. Tanggung jawab
Pasal 27 1. Setiap orang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakatnya, negara dan masya rakat lainnya yang diakui secara sah dan masyarakat internasional. 2. Semua hak dan kebebasan setiap orang harus ditaksanakan dengan memperhatikan semesti nya hak-hak orang lain, keamanan kotektif, moratitas, dan kepentingan bersama.
Pasal 28 Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan memperhatikan sesama manusia ta npa diskrimi nasi, dan memelihara hubungan-hubungan yang ditujukan pada peningkatan, pertindungan dan memperkuat penghormatan timbal bat ik dan kerukunan .
Pasal 29 Individu juga mempunyai tanggung jawab: 1. Memelihara pengembangan keluarga yang harmonis dan bekerja untuk keterpaduan dan penghormatan terhadap keluarga, menghormati orangtuanya sepanjang masa, menjaga mereka, dalam hal mereka membutuhkan; 2. Melayani masyarakat nasionalnya dengan menempatkan kemampuan fisik dan intelektualnya pada pelayanannya; 3. Tidak membahayakan keamanan negara tempat dia menjadi warga negara atau bertempat tinggal; 4. Memelihara dan memperkuat solidaritas sosial dan nasional, terutama apabila solidaritas nasionalnya terancam; 5. Memelihara dan memperkuat kemerdekaan nasional dan integritas teritorial negaranya dan memberikan sumbangan pada pertahanannya sesuai dengan undang‐undang; 6. Bekerja berdasarkan kemampuan dan kecakapannya yang terbaik, dan membayar pajak yang dibebankan oleh undang‐undang untuk kepentingan masyarakat; 7. Memelihara dan memperkuat nilai‐nilai budaya Afrika yang positif, dalam hubungan‐hubungannya dengan para anggota masyarakat yang lain, dalam semangat kerukunan, dialog dan konsultasi, dan secara umum memberikan sumbangan pada peningkatan kesejahteraan moral masyarakat. 8. Memberikan sumbangan pada kemampuannya yang terbaik, sepanjang masa dan pada semua tingkat, untuk peningkatan dan tercapainya kesatuan Afrika.
Bagian II Tindakan Perlindungan Bab 1. Pembentukan dan Organisasi Komite Afrika tentang Hakhak Asasi Manusia dan Hak-hak penduduk
Pasal 30 Semua Komite Afrika tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hakhak penduduk yang selanjutnya disebut “Komite", akan dibentuk di dalam Organisasi Persatuan Afrika untuk meningkatkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, dan untuk menjamin perlindungannya di Afrika.
Pasal 31 1. Komite ini akan terdiri dari sebelas orang anggota yang dipilih dari
di antara para tokoh Afrika yang mempunyai reputasi paling tinggi dan terkenal moralitas, integritas, keadilannya dan kemampuan mereka yang tinggi dalam menangani masalah-masalah hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, pertimbangan khusus diberikan pada orang-orang yang memiliki pengalaman hukum. 2. Para anggota Komite akan mengabdi dalam kemampuan pribadi
mereka.
Pasal 32 Komite tidak boleh memasukkan lebih dari satu warga negara dari negara yang sama. Pasal 33 Para anggota Komite akan dipilih dengan suara rahasia oleh Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan dari suatu daftar nama orangorang yang dicalonkan oleh para Negara Pihak Piagam ini.
Pasal 34 Tiap-tiap Negara Pihak Piagam ini tidak boleh menunjuk lebih dari dua orang calon. Para calon harus mempunyai kewarganegaraan dari salah satu Negara Pihak Piagam ini. Apabila dua orang calon ditunjuk
oleh satu Negara, salah satu dari mereka tidak boleh seorang warga negara dari negara tersebut.
Pasal 35 1. Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika harus meminta para Negara Pihak Piagam ini paling sedikit empat bulan sebelum pemilihan-pemilihan untuk mengajukan para calon; 2. Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika harus menyusun suatu daftar nama orang-orang yang jadi dicalonkan dan menyampaikannya kepada para Kepala Negara dan Pemerintahan paling sedikit satu bulan sebelum pemilihan.
Pasal 36 Para anggota Komite harus dipilih selama periode 6 tahun dan harus memenuhi syarat untuk dicalonkan kembali. Tetapi, masa jabatan empat anggota yang terpilih pada pemilihan pertama harus berakhir setelah dua tahun dan masa jabatan tiga anggota yang lain paling sedikit satu bulan sebelum pemilihan.
Pasal 37 Segera sesudah pemilihan pertama, Ketua Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan Organisasi Persatuan Afrika akan mengadakan undian untuk memutuskan nama-nama dan anggota Komite yang ditunjuk dalam Pasal 36.
Pasal 38 Sesudah pemilihan mereka, para anggota Komite harus membuat pernyataan khidmat untuk melaksanakan semua tanggung jawabnya secara adil.
Pasal 39 1. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan
diri, maka Ketua akan segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika, yang kemudian menyatakan bahwa jabatan itu lowong sejak tanggal kematian atau pengunduran diri termaksud berlaku. 2. Apabila, menurut pendapat suara bulat para anggota Komite yang
lain, seorang anggota telah berhenti melaksanakan tanggung jawabnya, karena alasan apapun selain ketidakhadiran sementara, maka Ketua akan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika, yang kemudian menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut sebagai lowong. 3. Dalam masing-masing hat yang diantisipasi di atas, Majelis para
Kepala Negara dan Pemerintahan harus mengganti anggota yang jabatannya lowong untuk periode masa jabatannya yang tersisa kecuali jika periode tersebut kurang dari enam bulan.
Pasal 40 Setiap anggota Komite akan memegang jabatannya sampai mereka diganti.
Pasal 41 Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika akan segera menunjuk Sekretaris Komite. Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika akan membentuk staf dan menyediakan berbagai kemudahan guna pelaksanaan semua tanggung jawab Komite secara efektif. Organisasi Persatuan Afrika akan menanggung pengeluaran biaya staf dan berbagai kemudahan tersebut.
Pasal 42 1.
Komite akan memilih Ketua dan Wakil Ketua untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2.
Komite akan membuat tata caranya sendiri.
3.
Tujuh orang anggota akan membentuk kuorum. 4.
Dalam hal terjadi suara sama Ketua harus mempunyai suara
penentu. 5.
Sekretaris Jenderal dapat menghadiri pertemuan-pertemuan Komite. Sekretaris Jenderal tidak boleh berpartisipasi dalam perundingan atau juga tidak boleh berhak memberikan suara. Akan tetapi Ketua Komite dapat memintanya untuk berbicara.
Pasal 43 Dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya, para anggota Komite akan mendapatkan penikmatan segala hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang ditetapkan dalam Konvensi Umum tentang Hak-hak Istimewa dan Kekebalan Organisasi Persatuan Afrika.
Pasal 44 Ketentuan akan dibuat untuk honorarium dan uang saku para anggota Komite dalam Anggaran Belanja Tetap Organisasi Persatuan Afrika.
Bab 2. Mandat Komite
Pasal 45
Fungsi-fungsi Komite adalah: 1. Meningkatkan Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak penduduk dan terutama: (a)
Mengumpulkan dokumen-dokumen. Melakukan studi dan penelitian tentang masalah-masalah Afrika di bidang hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, menyelenggarakan seminar, simposium dan konferensi, menyebarluaskan informasi, mendorong berbagai lembaga nasional dan lokal yang memperhatikan hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, dan apabila timbul kasus, memberikan pendapatnya atau menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah.
(b) Merumuskan dan menetapkan asas-asas dan peraturan yang
ditunjuk
untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum
mengenai hak-hak asasi manusia dan hak- hak penduduk dan kebebasan dasar yang di atasnya para Pemeri ntah Afrika bisa mendasarkan perundang-undangan mereka. (c)
Bekerja sama dengan berbagai lembaga Afrika yang lain dan lembaga internasional yang memperhatikan peningkatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk.
2. Menjamin
perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, menurut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Piagam ini.
3. Menafsirkan semua ketentuan Piagam ini atas permintaan suatu
Negara Pihak, suatu Lembaga Organisasi Persatuan Afrika atau suatu badan yang diakui oleh Organisasi Persatuan Afrika. 4. Melaksanakan semua
tugas lain yang mungkin dipercayakan kepadanya oleh Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan.
Bab 3. Tata Cara Komite
Pasal 46 Komite dapat menggunakan metode penyelidikan apapun yang tepat; Komite dapat juga mencari keterangan dari Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika atau orang lain manapun yang dapat memperjelas penyelidikan. Amanat/surat pengaduan dari para negara Pasal 47 Apabila suatu Negara Pihak Piagam ini mempunyai alasan-alasan yang tepat untuk meyakini bahwa Negara Pihak Piagam yang lainnya telah melanggar ketentuan-ketentuan Piagam, Negara yang bersangkutan dengan amanat/surat pengaduan tertulis, dapat meminta perhatian Negara tersebut mengenai masalah itu. Amanat/surat pengaduan ini juga harus ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika dan Ketua Komite. Dalam waktu tiga bulan dari penerimaan amanat/surat pengaduan termaksud, Negara yang bersangkutan harus memberikan kepada Negara pemohon, penjelasan tertulis atau pernyataan yang menguraikan masalah itu. Penjelasan ini harus memasukkan sebanyak mungkin informasi yang relevan yang berkaitan dengan undang-undang dan tata cara yang diberlakukan dan
ganti rugi yang telah diberikan atau rangkaian tindakan yang tersedia.
Pasal 48 Apabila dalam waktu tiga bulan dari tanggal diterimanya amanat/surat pengaduan asli oleh Negara yang bersangkutan pokok persoalannya tidak terselesaikan dengan memuaskan kedua Negara yang terlibat melalui negosiasi bilateral atau dengan tata cara damai yang lainnya, maka salah satu dari kedua Negara tersebut berhak untuk menyampaikan masalah termaksud kepada Komite melalui Ketua dan harus memberi tahu Negara lain yang terlibat.
Pasal 49 Meskipun ada ketentuan Pasal 47, apabila suatu Negara Pihak Piagam ini menganggap bahwa Negara Pihak yang lainnya telah melanggar ketentuan-ketentuan Piagam, Negara yang bersangkutan dapat mengajukan masalah itu langsung kepada Komite dengan menyampaikan amanat/surat pengaduan kepada Ketua, Sekretaris Jenderal, atau Organisasi Persatuan Afrika dan Negara yang bersangkutan. Pasal 50 Komite hanya dapat menangani suatu masalah yang disampaikan sesudah meyakini bahwa, apabila ada, semua cara lokal untuk memperoleh ganti rugi sudah digunakan secara maksimum kecuali jika jelas bagi Komite bahwa tata cara untuk mencapai cara-cara memperoleh ganti rugi ini akan terlalu diperpanjang.
Pasal 51 1. Komite dapat meminta Negara-negara yang bersangkutan untuk
memberikan semua informasi yang relevan kepadanya. 2. Ketika Komite sedang mempertimbangkan masalah itu, Para Negara yang bersangkutan dapat dihadapkan ke depan Komite dan menyampaikan laporan-laporan tertulis atau lisan.
Pasal 52 Sesudah memperoleh informasi yang dianggap perlu dari Negara
yang bersangkutan dan dari berbagai sumber lain dan sesudah mencoba semua sarana yang tepat untuk mencapai penyelesaian damai d idasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, maka Komite dalam jangka waktu yang wajar dari pemberitahuan yang ditunjuk dalam Pasal 48, harus mempersiapkan laporan yang menguraikan semua fakta dan penemuannya. Laporan ini dikirimkan kepada Negara yang bersangkutan dan disampaikan kepada Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan.
Pasal 53 Sementara menyampaikan laporannya, Komite dapat membuat rekomendasi-rekomendasi seperti yang dianggap bermanfaat kepada Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan.
Pasal 54 Komite harus menyampaikan kepada tiap-tiap Persidangan Biasa Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan laporan mengenai semua kegiatannya.
Amanat/surat pengaduan lainnya
Pasal 55 1. Sebelum tiap-tiap Persidangan, Sekretaris Komite akan membuat
daftar amanat/surat pengaduan selain dari amanat/surat pengaduan Negara Pihak Piagam ini, dan menyampaikannya kepada para anggota Komite, yang akan menunjukkan amanat/surat pengaduan mana yang harus dipertimbangkan oleh Komite. 2. Suatu amanat/surat pengaduan akan dipertimbangkan oleh Komite
kalau mayoritas sederhana para anggotanya memutuskan demikian.
Pasal 56 Amanat/surat pengaduan mengenai hak-hak asasi manusia dan hakhak penduduk, yang ditunjuk dalam Pasal 55 yang diterima oleh Komite, akan dipertimbangkan apabila amanat/surat pengaduan termaksud: 1. menunjuk para penulis mereka sekalipun yang belakangan meminta
keadaan tanpa nama, 2. sesuai dengan Piagam Organisasi Persatuan Afrika atau Piagam
ini, 3. tidak ditulis dalam bahasa yang merendahkan atau menghina Negara
yang bersangkutan dan lembaga-lembaganya Organisasi Persatuan Afrika, 4. tidak
secara eksklusif didasarkan disebarluaskan melalui media massa,
pada
atau
berita-berita
kepada yang
5. dikirimkan sesudah menggunakan secara maksimum semua cara
untuk ganti rugi lokal, kalaupun ada, kecuali jika jelas bahwa prosedur ini terlalu diperpanjang, 6. disampaikan dalam jangka waktu yang. wajar dari saat cara untuk
memperoleh ganti rugi lokal digunakan secara maksimum atau sejak Komite menangani masalah itu, dan 7. tidak menangani perkara-perkara yang telah diselesaikan oleh para
Negara yang terlibat ini sesuai dengan asas-asas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau Piagam Organisasi Persatuan Afrika atau 'ketentuan-ketentuan Piagam ini.
Pasal 57 Sebelum diadakan pertimbangan ubstantif apapun, semua amanat/surat pengaduan termaksud harus disampaikan oleh Ketua Komite untuk diketahui Negara yang bersangkutan.
Pasal 58 1. Apabila sesudah semua pertimbangan masak-masak oleh Komite
tampak bahwa suatu amanat/surat pengaduan atau lebih rupanya menunjukkan adanya serangkaian pelanggaran yang gawat atau massal terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, Komite boleh meminta perhatian Majelis para Kepala Negara
dan Pemerintahan pada pelanggaran-pelanggaran tersebut. 2. Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan kemudian dapat
meminta Komite untuk melakukan studi yang mendalam mengenai situasi-situasi ini dan membuat laporan yang sebenarnya, disertai dengan penemuan dan rekomendasi-rekomendasinya. 3. Suatu keadaan darurat yang diberitahukan dengan semestinya oleh
Komite harus disampaikan oleh Komite kepada Ketua Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan, yang mungkin meminta studi yang mendalam.
Pasal 59 1. Semua tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan-ketentuan
Piagam ini harus tetap rahasia sampai suatu waktu ketika Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan harus memutuskan sebaliknya. 2. Namun demikian, laporan tersebut harus diumumkan oleh Ketua
Komite atas dasar keputusan Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan. 3. Laporan tentang semua kegiatan Komite harus diumumkan oleh
Ketuanya, sesudah laporan itu dipertimbangkan oleh Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan.
Bab 4. Asas-asas yang Berlaku Pasal 60 Komite harus menarik inspirasi dari hukum internasional tentang hakhak asasi manusia dan hak-hak penduduk, terutama dari ketentuanketentuan berbagai instrumen Afrika tentang hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, instrumen-instrumen lain yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan para Negara Afrika di bidang hak-hak asasi manusia dan hak-hak penduduk, dan juga dari ketentuanketentuan berbagai instrumen yang disepakati dalam instansi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang padanya para Negara Pihak Piagam ini menjadi anggota.
Pasal 61 Komite harus juga mempertimbangkan, sebagai tindakan-tindakan subsider untuk menentukan asas-asas hukum, konvensi-konvensi internasional umum atau khusus lainnya, yang menetapkan semua peraturan yang secara tegas diakui oleh para negara anggota Organisasi Persatuan Afrika, praktek-praktek yang sesuai dengan norma-norma internasional tentang hak-hak asasi manusia dan hakhak penduduk, kebiasaan-kebiasaan yang secara umum diterima sebagai hukum, asas-asas hukum umum yang diakui oleh para negara Afrika dan juga semua preseden hukum dan doktrin.
Pasal 62 Tiap-tiap Negara Pihak, setiap dua tahun, dari tanggal mulai berlakunya Piagam ini, harus berusaha menyampaikan suatu laporan mengenai tindakan-tindakan perundang-undangan legislatif atau yang lainnya, yang diambil dengan tujuan memberlakukan segala hak dan kebebasan yang diakui dan dijamin oleh Piagam ini.
Pasal 63 1. Piagam ini harus terbuka untuk ditandatangani, dan dibuka untuk
penerimaan dari para negara anggota Organisasi Persatuan Afrika. 2. Surat penerimaan atau pengesahan pada Piagam ini harus disimpan pada Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika. 3. Piagam ini akan mulai berlaku tiga bulan sesudah penerimaan oleh Sekretaris Jenderal, surat pengesahan/penerimaan dilakukan oleh mayoritas sederhana para negara anggota Organisasi Persatuan Afrika. Bagian III Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 64 1. Sesudah berlakunya Piagam ini, para anggota Komite akan dipilih
sesuai dengan Pasal-pasal yang relevan dari Piagam ini. 2. Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika akan meminta bersidang, pertemuan pertama Komisi di Markas Besar Organisasi dalam waktu tiga bulan dari pembentukan Komisi. Selanjutnya, Komisi akan diminta bersidang oleh Ketuanya kapan pun
diperlukan tetapi paling sedikit sekali dalam satu tahun. Pasal 65 Untuk masing-masing Negara yang akan mengesahkan atau menyertakan pada Piagam ini sesudah mulai berlakunya Piagam, Piagam ini akan mulai berlaku tiga bulan sesudah tanggal penyimpanan surat pengesahannya atau penerimaan oleh Negara tersebut. Pasal 66 Semua protokol atau persetujuan khusus, kalaupun diperlukan, dapat diterima untuk melengkapi ketentuan-ketentuan Piagam ini. Pasal 67 Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika harus memberi tahu para negara anggota Organisasi mengenai peny impanan setiap surat pengesahan atau penerimaannya. Pasal 68 Piagam ini dapat diamandemen atau ditinjau kembali kalau suatu Negara Pihak membuat permintaan tertulis untuk tujuan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Persatuan Afrika. Majelis para Kepala Negara dan Pemerintahan hanya dapat mempertimbangkan rancangan amandemen itu sesudah semua Negara Pihak diberitahu dengan semestinya mengenai hal tersebut dan Komisi sudah memberikan pendapatnya mengenai hal itu atas permintaan Negara sponsor. Amandemen harus disetujui oleh mayoritas sederhana para Negara Pihak, amandemen akan mulai berlaku bagi tiap-tiap Negara yang telah menerimanya sesuai dengan prosedur konstitusinya tiga bulan sesudah Sekretaris Jenderal menerima pemberitahuan mengenai penerimaan itu.
