TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja – Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Selasa/27 November 2012 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK III) Acara : - Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK TA. 2012. - Evaluasi Pelaksanaan APBN TA. 2012 - Masalah lain-lain Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Pemerintah. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Jajarannya. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya. 3. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara beserta jajarannya. 4. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya. B. 23 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Selasa, tanggal 27 November 2012 dibuka pukul 10.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja – Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta Jajarannya, Kepala Badan Kepegawaian Negara beserta jajarannya, Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara beserta jajarannya, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester I BPK TA. 2012, evaluasi pelaksanaan APBN TA. 2012 dan masalah lainlain. 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
A. Realisasi penyerapan anggaran Kemenpan RB sampai dengan tanggal 22 November 2012 sebesar Rp.87.367.205.647,- atau 62,11% dari pagu anggaran sebesar Rp.140.648.007.000,B. Semester I Tahun 2012, tidak terdapat permasalahan yang material yang disampaikan oleh BPK, namun dari 15 rekomendasi yang diberikan BPK, terdapat 2 rekomendasi yang masih dalam proses dan belum selesai yaitu: 1) Pembebanan biaya transportasi pada unit-unit kerja di Kementerian PAN dan RB tidak seragam. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan telah disusunnya Standar Biaya Kegiatan (SBK) oleh Bagian Keuangan Kementerian PAN dan RB, namun SBK tersebut masih perlu disosialisasikan. 2) Tunjangan Kinerja Kementerian PAN dan RB belum dihitung sesuai dengan ketentuan. Rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan memberikan teguran berupa surat peringatan kepada Kepala Bagian Kepegawaian. C. Terhadap penyelesaian tenaga honorer Kategori I (K-I), telah dilakukan verifikasi yaitu: 1) Hasil Quality Assurance (QA) sampai tanggal 16 Oktober 2012, adalah 47.622 memenuhi kriteria (MK). 2) Sampai dengan tanggal 21 November 2012 hasil QA menjadi 49.714 (MK). D. Mengenai draf RPP Penyempurnaan system seleksi/rekrutmen CPNS sebagai penguatan Permenpan tentang Kebijakan pengadaan CPNS tahun 2012 telah selesai dan saat ini draf tersebut masih dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Ham. Tujuan dari RPP ini adalah mewujudkan system seleksi PNS yang objektif, transparan, berbasis kompetensi, kompetitif, dan bebas dari KKN. 4. Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Realisasi penyerapan anggaran Badan Kepegawaian Negara sampai dengan tanggal 19 November 2012 sebesar Rp.301.046.855.254,- atau 61,65% dari pagu anggaran sebesar Rp.488.350.826.000,B. Terkait dengan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Negara TA. 2011 terdapat temuan-temuan sebagai berikut: 1) 5 temuan atas Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yakni: a. Kanreg V BKN Jakarta belum menerima pendapatan sebesar Rp.36 juta dari pemanfaatan lahan/ruang oleh pihak lain dan diminta untuk segera menagih biaya sewa ruangan tersebut kepada PT. BNI 46 dan disetor ke kas Negara. b. Terdapat perjalanan dinas yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.54,60 juta dan kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp.77,04 juta. c. Terdapat PPh kurang potong sebesar Rp.335,34 juta dan PPN Kurang pungut sebesar Rp.8,14 juta. d. Pekerjaan pembangunan lanjutan gedung kantor (Gedung tata naskah Tahap II) Kanreg X BKN Denpasar belum sepenuhnya selesai. e. Pengelolaan tanah Negara oleh BKN belum sesuai dengan ketentuan. 2) 3 temuan atas Sistem Pengendalian Intern yakni: a. Penyelenggaraan pencatatan buku kas umum bendahara pengeluaran BKN Pusat dan Kanreg V BKN Jakarta tidak sesuai ketentuan.
b. Pengelolaan persediaan obat pada Kantor Pusat BKN kurang memadai c. Anggaran belanja barang sebesar Rp.490,25 juta dipergunakan untuk belanja modal. 3) 1 temuan atas Bagian Anggaran 999.06 yakni alokasi anggaran BA. 9999.08 di BKN tidak sesuai peruntukkannya, dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.23.158.309,C. Terkait dengan pelaksanaan Quality Assurance (QA) terhadap tenaga honorer Kategori I yang dilaksanakan oleh Joint Team (BKN dan BPKP) dapat disampaikan: 1) Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, bahwa tenaga honorer K-1 akan diselesaikan pada tahun 2012. 2) Adapun Tenaga Honorer K-1 yang memenuhi kriteria setelah dilakukan Quality Assurance adalah 49.714 dari 489 instansi. D. Adapun sisa tenaga honorer K-1 yang belum final terdiri dari 1) 6 instansi yang masih dalam proses penelitian ulang oleh BKN dan BPKP yaitu Kab. Donggala, Kab. Aceh Barat, Kab. Nabire, Kab. Waropen, Kab. Cilacap dan Kota Padang Par.Pariaman. 2) 7 daerah yang dilakukan pemeriksaan (verifikasi dan validasi) ulang oleh joint team (BKN dan BPKP yaitu Kab. Teluk Wondama, Kab. Merauke, Kab. Aceh Jaya, Kab. Kep. Mentawai, Kab Sorong, Kab. Raja Ampat, Kab. Lanny Jaya. 3) 32 daerah sedang dalam proses penyelesaian audit untuk tujuan tertentu (ATT). E. Terkait dengan Tenaga Honorer Kategori 2 (K-2), BKN telah mencetak daftar nama Tenaga Honorer K-2 per instansi sesuai SE. Menpan dan RB Nomor 3 Tahun 2012 sejumlah 544.278. 5. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Realisasi penyerapan anggaran Lembaga Administrasi Negara per November 2012 sebesar Rp.164.773.574.514,- atau 67,49% dari pagu anggaran sebesar Rp.244.154.514.000,B. Terkait dengan hasil pemeriksaan Semester I BPK atas Laporan Keuangan Lembaga Administrasi Negara TA. 2012, LAN mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terkait pemeriksaan laporan keuangan terdapat temuan sebagai berikut: 1) Temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) a) MAK Belanja barang direalisasikan untuk Belanja Modal PKP2A LAN sebesar Rp.306,18 juta b) Penatausahaan kas oleh bendahara belum tertib c) Piutang mahasiswa sebesar Rp.3.895,95 juta belum dapat diakui sebagai piutan bukan pajak. d) Penatausahaan persediaan Satker PKP2A II Makassar dan PKP2A III Samarinda belum tertib. 2) Temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan a) Pekerjaan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melebihi kebutuhan dan terlambat sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp22,75 juta dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp.8,6 juta.
b) Nilai kontrak pekerjaan pembangunan gedung B Kantor LAN Jakarta melebihi realisasi fisik pekerjaan yang dilaksanakan sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.530,33 juta. c) Realisasi belanja perjalanan dinas sebesar Rp.255,86 juta dan sebesar USD 529,20 belum didukung dengan bukti pembayaran yang sah. d) Aset tetap yang sudah tidak digunakan dan dalam kondisi rusak berat senilai Rp.224,09 juta masih disajikan sebagai aktiva tetap dan belum diajukan proses penghapusan sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 3) Temuan pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan kajian pada program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan LAN. a) Kordinasi dalam hal perencanaan antara LAN dengan Kementerian PAN & RB kurang maksimal, sehingga kajian yang dihasilkan oleh LAN kurang dimanfaatakan oleh Kementerian PAN & RB sebagai pembuat kebijakan. b) SOP kajian dan penelitan pengembangan belum disosialisasikan. c) Belum optimalnya jumlah sumber daya dibidang penelitian serta belum ada standar kompetensi peneliti. d) Hasil-hasil kajian LAN tidak disampaikan secara optimal ke Kementerian PAN dan RB sebagai penentu kebijakan. e) Pendokumentasian pelaksanaan kajian tidak dilaksanakan dengan tertib. f) Belum ada standar atas jumlah personil dan kategori jabatan tim yang terlibat dalam penyusunan kajian. g) Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil kajian belum dilaksanakan. h) Indikator keberhasilan kinerja yang ditetapkan oleh LAN dalam LAKIP sulit diukur tingkat keberhasilannya. i) Pemanfaatan hasil kajian LAN oleh Stakeholder belum optimal. 6. Kepala Arsip Nasional Republik menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: A. Realisasi penyerapan anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sampai dengan tanggal 23 November 2012 sebesar Rp.85.275.008.866,- atau 64,74% dari pagu anggaran sebesar Rp.131.710.955.000,B. Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2011, ANRI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. C. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan ANRI Tahun 2011 dapat disampaikan beberapa temuan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, yang tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan namun perlu mendapat perhatian Kepala ANRI antara lain: 1) Kegiatan yang dituangkan dalam kontrak yang dilakukan oleh Unit Kerja Pusat Jasa Kearsipan tidak diatur dalam peraturan PNBP. Hal tersebut disebabkan Kepala Pusat Jasa Kearsipan belum menyusun tariff penataan boks di dalam peraturan PNBP. 2) Terjadi kelebihan bayar sebesar Rp.39.625.000,- untuk pekerjaan paket penayangan iklan dan talk show ditelivisi dalam rangka sosialisasi UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. 3) Terdapat LS di Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp.40.430.000,belum dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena Bendahara Pengeluaran ANRI tidak cermat dalam melaksanakan kewajibannya.
4) Pengelolaan aset tetap berupa peralatan dan mesin di ANRI belum sesuai ketentuan, hal ini disebabkan Sekretariat Utama ANRI tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku untuk peminjaman BMN kepada instansi lain. D. Terkait dengan permasalahan Gedung ANRI di Jalan Gajah Mada No. 111 Jakarta Barat, dapat disampaikan hal sebagai berikut: 1) Yayasan Gedung ANRI melalui likuidator pada tanggal 11 September 2012 menyampaikan permohonan peninjauan kembali atas jumlah PNBP yang masih terhutang oleh Yayasan Gedung ANRI berdasarkan surat tagihan pertama dan kedua dari ANRI yaitu sebesar Rp.555.711.276,2) Pada tanggal 24 September 2012, Kepala ANRI mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI. u.p. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui surat nomor PW.07.02/1349.E/2012 hal PNBP terutang oleh Yayasan Gedung ANRI. Sampai dengan saat ini, ANRI belum menerima jawaban dari Kementerian Keuangan RI berkaitan dengan surat dimaksud. II.
KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah menindaklanjuti temuan-temuan BPK sesuai hasil pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2012. Selanjutnya, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan, sesuai dengan rekomendasi BPK. 2. Terhadap realisasi penyerapan anggaran: a. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sampai dengan tanggal 22 November 2012 mencapai sebesar 62,11% (Rp.87.367.205.647,- dari pagu anggaran sebesar Rp.140.648.007.000,-) b. Badan Kepegawaian Negara yang sampai dengan tanggal 19 November 2012 mencapai sebesar 61,65% (Rp.301.046.855.254,- dari pagu anggaran sebesar Rp.488.350.826.000,-) c. Lembaga Administrasi Negara yang sampai dengan bulan November 2012 mencapai sebesar 67,49% (Rp.164.773.574.514,- dari pagu anggaran sebesar Rp.244.154.514.000,-) d. Arsip Nasional Republik Indonesia yang sampai dengan tanggal 23 November 2012 mencapai sebesar 64,74% (Rp.85.275.008.866,- dari pagu anggaran sebesar Rp.131.710.955.000,-) Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara dan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk segera merealisasikan seoptimal mungkin kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat lebih ditingkatkan.
3. Terhadap permasalahan Tenaga Honorer Kategori I (K-I) dan Kategori II (K-II) akan diagendakan Rapat Tertutup dalam waktu dekat antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara. 4. Terkait dengan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi II DPR RI akan mengagendakan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membahas point-point perubahan pada RUU ASN yang telah dibahas Pemerintah III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 12.25 WIB. KETUA RAPAT, ttd GANJAR PRANOWO A-365
