KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK KESEHATAN
RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL
A.Upaya/A.1-A.3 Selasa, 5 April 2016
TAHUN 2016
RANGKUMAN LAPORAN RESOLUSI KEBIJAKAN
1. Rapat Kerja Kesehatan Nasional Kementerian Kesehatan merupakan forum tertinggi sosialisasi, pembahasan dan perumusan Prioritas Kebijakan Program Pembangunan Kesehatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tujuan merumuskan resolusi/kesepakatan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2016, informasi kegiatan pembangunan kesehatan tahun 2017 dan pembahasan isu strategis lain dengan tema “Keluarga Sehat Pilar Utama Bangsa yang Kuat”. Laporan ini merangkum hasil–hasil utama dari 10 topik isu yang dibahas pada Forum Pra Rakerkesnas, yang melibatkan seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan UPT terpilih dalam tinjauan subsistemsubsitem.
2. Pembahasan Program Pembangunan Kesehatan pada: (1) Subsistem Upaya Kesehatan ; (2) Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan ; (3) Subsistem Pembiayaan ; (4) Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan; (5) Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ; (6) Subsistem Manajemen dan (7) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat.
3. Butir resolusi hasil penapisan subsistem- subsistem difokuskan pada permasalahan utama daerah.
4. Forum Rakerkesnas Tahun 2016 pada berbagai subsistem akan disampaikan resolusiresolusi sebagai berikut: A.1. Resolusi 1: Penguatan Fasyankes Layanan Primer A.1.1. Pemerintah daerah provinsi dan kab/kota melakukan upaya Penguatan Fasyankes terutama dilakukan dengan pemenuhan infrastruktur yang memenuhi standar, diutamakan untuk pelaksanaan upaya promotif dan preventif A.1.2. Membangun sistem informasi keluarga A.1.3. Memenuhi SDM yang terakreditasi sesuai dengan standar Permenkes 75 Tahun 2014 A.2. Resolusi 2: Akreditasi Fasyankes A.2.1. Penguatan Akreditasi Fasyankes dilakukan dengan membangun komitmen pimpinan daerah dalam pelaksanaan akreditasi fasyankes A.2.2. Pemenuhan SDM yang melakukan akreditasi RS dan Puskesmas serta pemenuhan ketersediaan dan kesinambungan dana akreditasi A.3. Resolusi 3: Sistem Rujukan A.3.1. Pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah tentang kriteria penerapan sistem rujukan A.4. Resolusi 4: Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko Kejadian Luar Biasa (KLB) A.4.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebarluaskan informasi dan edukasi secara berkala dan terus menerus melalui berbagai saluran media kepada masyarakat dengan melibatkan stakeholder dan jejaring tentang bahaya penyakit dan penanggulangannya. Untuk pencegahan penyakit, perlu perubahan perilaku hidup bersih dan sehat serta melakukan upaya CERDIK (Cek kesehatan secara berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin berolah raga, Diet seimbang, Istirahat cukup, Kelola Stres). Melaksanakan surveilans dan EWARS sesuai SOP yang dipantau secara berjenjang dengan memastikan setiap petugas terkait memahami dan melaksanakan. Perlu adanya peningkatan kapasitas dengan melakukan in house training maupun
pelatihan-pelatihan. Membangun jejaring dan mengembangkan sistem rujukan
secara
berjenjang
termasuk
laboratorium
nasional
dengan
mengoptimalkan Labkesda Prov dan kab/kota A.4.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan spesifik dilakukan secara rutin melalui kajian epidemiologi seperti Imunisasi, IVA dan kryo, pemberian kelambu, kegiatan pengobatan massal untuk penyakit tertentu dan kegiatan spesifik lainnya A.4.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan respon cepat yang terintegrasi dan spesifik dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor apabila melalui kajian epidemiologi terdeteksi adanya kemungkinan terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Untuk mengoptimalkan penanganan KLB diperlukan simulasi secara berkala untuk penanggulangan wabah/KLB termasuk simulasi pendanaannya dari berbagai sumber dengan melibatkan lintas sektor. A.4.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan respon cepat penanggulangan KLB dibutuhkan regulasi daerah yang mengacu pada peraturan yang ada.
B.1. Pemanfaatan hasil temuan Litbang antara lain: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM), Survai Diet Total (SDT), Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survai Kesehatan Nasional (Sirkesnas), Monev Nusantara Sehat (NS), Riset Penyakit Tidak Menular (PTM) B.1.1. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan berbasis bukti (evidence base) B.1.2. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memanfaatkan hasil litbang (factsheet) untuk bahan advokasi kepada pemerintah daerah maupun stakeholder lain agar pembangunan kesehatan menjadi pengarusutamaan pembangunan di daerah masing-masing (antara lain mendapatkan sumber daya terutama dukungan dana untuk pembangunan kesehatan) B.1.3. Dinas kesehatan Provinsi/Kab/Kota sepakat memberikan dukungan terhadap persiapan dan pelaksanaan Riset Skala Nasional dan Riset Strategis lainnya
C.1. Resolusi 1: Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah C.1.1. Pemerintah pusat melakukan pengalokasian anggaran kesehatan melalui APBN sektor kesehatan sebesar 5% C.1.2. Pemerintah
daerah
meningkatkan
alokasi
APBD
kesehatan
provinsi/kabupaten/kota 10% di luar gaji C.1.3. Pemerintah daerah mendayagunakan corporate social responsibility (CSR), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Dana Pajak Rokok C.2. Resolusi 2: Pengalokasian anggaran promotif dan preventif C.2.1. Pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran kesehatan terutama pada kegiatan promotif dan preventif melalui pengalokasian APBN dan APBD dalam jumlah yang memadai C.2.2. Pemerintah pusat dan daerah melakukan sinkronisasi antara usulan dan realisasi pelaksanaan DAK C.3. Resolusi 3: Pemanfaatan anggaran kesehatan C.3.1. Pemerintah pusat dan daerah memanfaatkan anggaran kesehatan melalui APBN, APBD, DAK non fisik, BOK, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Pajak Rokok, dan Dana Desa untuk kegiatan promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sehat secara efektif dan efisien C.3.2. Optimalisasi dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk turut mendukung kegiatan promotif dan preventif
D.1. Resolusi 1: Jumlah dan distribusi tenaga kesehatan tidak merata antar daerah D.1.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota melakukan pemetaan SDM Kesehatan dengan menggunakan Sistem Informasi SDM Kesehatan dan menyusun perencanaan kebutuhandenganmerujuk pada Permenkes Nomor 33/2015 serta mengajukan formasi CPNS ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Kementerian Kesehatan melakukan advokasi kepada MENPAN-RB dan BKN untuk mengalokasikan formasi CPNS sesuai kebutuhan masing-masing Pemda.
D.1.2. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk mengatasi maldistribusi di daerahnya dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota,
dan
memperkuat
kooordinasi
dengan
BKD
dalam
penempatan tenaga kesehatan. Kementerian Kesehatan melakukan advokasi ke KEMENDAGRI, KEMENPAN-RB dan BKN agar BKD Provinsi dan Kab/Kota memperhatikan pertimbangan dan usulan Dinkes Provinsi, dan Kab/Kota. D.1.3. Pemda Kab/Kota yang memiliki kapasitas fiskal rendah mengajukan kebutuhan formasi CPNS ke MENPAN dan alokasinya didukung oleh alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2017. Kementerian Kesehatan mengusulkan ke KEMENKEU untuk mengembangkan mekanisme penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk pemenuhan honorSDM Kesehatan di daerah tersebut. D.2. Resolusi 2: Pemenuhan jenis nakes belum sesuai standar D.2.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota dapat memanfaatkan Perpres Wajib Kerja Dokter Spesialis (rancangan) untuk mendistribusikan Dokter Spesialis dengan menyusun rencana kebutuhan dan lokasi RS serta menyiapkan dukungan berupa insentif daerah dan ketersediaan alat kesehatan. Kementerian Kesehatan menempatkan Dokter Spesialis dengan menggunakan APBN dengan prioritas di daerah yang tidak diminati sesuai UU No 23 Tahun 2014, bekerjasama dengan Organisasi Profesi dan Fakultas Kedokteran. D.2.2. Pemda Kab/Kota dapat memanfaatkan dana BOK untuk merekrut tenaga kontrak (sesuai Undang-Undang ASN) promosi kesehatan di setiap puskesmas dengan pendidikan minimal D3 Kesehatan (tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan
Lingkungan,
Gizi,
TehnisKefarmasian
dan
Analis
Laboratorium).Kementerian Kesehatan akan merevisi Permenkes Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016. D. 3. Resolusi 3:Kompetensi Nakes belum sesuai standar D.3.1. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan (beasiswa) dan pelatihan.
Kementerian
Kesehatan
memberikan
dukungan
dalam
bentuk
dana
Dekonsentrasi untuk mendukung upaya tersebut. D.3.2. Pemda Provinsi mengalokasikan anggaran bagi Bapelkes Daerah untuk pengembangan dan pemenuhan tenaga Widyaiswara. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau mengembangkan Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang SDM Kesehatan untuk mendukung upaya tersebut. D.3.3. Pemda Provinsi dan Kab/Kota mempunyai kewenangan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap SDM Kesehatan dalam bentuk pemberian izin dan pengawasan praktek, kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Kementerian Kesehatan memberikan dukungan dalam bentuk dana Dekonsentrasi atau Dana Alokasi Khusus Non Fisik untuk mendukung upaya tersebut. D.3.4. Pemda Provinsi (Dinas Kesehatan Provinsi) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dalam memberikan rekomendasi perizinan pembukaan SMK Kesehatan. Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur kurikulum pendidikan SMK Kesehatan dan menyusun regulasi lulusan SMK Kesehatan sebagai Asisten Tenaga Kesehatan yang bekerja dibawah supervisi Tenaga Kesehatan. D.3.5.
Pemerintah
Pusat
(Kementerian
Kesehatan)
berkoordinasi
dengan
Kemenristekdikti untuk percepatan program DLP.
E.1 Resolusi 1 : Pengadaan obat dan alkes melalui e-katalog. E.1.1 Pemerintah Daerah memanfaatkan e-katalog seoptimal mungkin untuk menjaga ketersediaan obat dan vaksin di faskes dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan. Dalam hal mengalami masalah dalam pemanfaatan e-katalog, Pemerintah Daerah menerapkan Permenkes No. 63 Tahun 2014 dan Surat Edaran Kepala LKPP No.3 Tahun 2015.
E.1.2 Pemerintah Daerah mendorong tenaga ULP memiliki sertifikat pengadaan B/J dalam rangka meningkatkan kemampuan pengadaan obat dan alkes dengan metode e-purchasing E.1.3 Pemerintah Pusat mendorong LKPP untuk memberikan akses e-purchasing kepada RS swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS. Dalam hal belum bisa melakukan e-purchasing, mendorong RS Swasta memanfaatkan e-katalog untuk pengadaan secara manual (offline). E.1.4 Pemerintah Pusat mendorong agar setiap satker dan faskes menerapkan e-monev katalog obat sebagai instrumen monitoring pengadaan obat melalui e-katalog. E.2 Resolusi 2 : Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin E.2.1 Pemerintah Daerah mendorong instalasi farmasi menjadi UPT Daerah dalam rangka menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin. E.2.2 Pemerintah Daerah menerapkan one gate policy pengelolaan obat dan vaksin secara optimal, mencakup perencanaan kebutuhan (Rencana Kebutuhan Obat dan Vaksin yang akurat), pemanfaatan e-katalog, e-monev katalog serta penerapan sistem e-logistik. E.2.3 Pemerintah Daerah meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pengelolaan obat dan vaksin. E.2.4 Pemerintah Pusat akan menerbitkan regulasi tentang Instalasi Farmasi Pemerintah E.3. Resolusi 3 : Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian E.3.1 Pemerintah Daerah mengusulkan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian berdasarkan proposal-based dengan memperhitungkan kecukupan ketersediaan obat 18 bulan, yang didukung data yang akurat, serta mengalokasikan biaya distribusi obat dan vaksin (dengan memperhatikan kondisi geografis -laut dan darat) sampai dengan puskesmas dan jaringannya; E.3.2 Pemerintah Daerah mengusulkan di tahun 2017 biaya distribusi obat dan vaksin sampai dengan puskesmas dan jaringannya dan biaya operasional sistem informasi manajemen logistik obat secara elektronik melalui DAK non fisik;
E.3.3 Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Subbidang Pelayanan Kefarmasian sesuai petunjuk teknis untuk menjamin ketersediaan obat; E.3.4 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memenuhi kebutuhan tenaga kefarmasian di instalasi farmasi pemerintah dan puskesmas. E.4. Resolusi 4 : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketercukupan tersedianya anggaran bagi pelaksanaan One Gate Policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian.
F.1. Resolusi 1 : Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran F.1.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Anggaran Kesehatan berdasarkan prinsip money follow program dan bersinergi dengan kebijakan Pemerintah Pusat. F.1.2. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan harus memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan perencanaan penganggaran untuk menghindari adanya output cadangan dan catatan halaman IV DIPA. F.2. Resolusi 2 : Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran F.2.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Anggaran Kesehatan agar dapat mempercepat penyerapan anggaran. F.2.2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen dalam meningkatkan kualitas dan transparansi proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. F.2.3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan program pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. F.2.4. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pencegahan Fraud JKN di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. F.3. Resolusi 3 : Penguatan pengawasan pelaporan keuangan F.3.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan melaksanakan strategi mempertahankan WTP.
F.4. Resolusi 4 : Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan F.4.1. Satuan Kerja Kantor Pusat, Kantor Daerah dan SKPD penerima alokasi APBN Kementerian Kesehatan berkewajiban menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Fungsional (BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal). F.5. Resolusi 5 : Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani F.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi indikator menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
G.1. Resolusi 1: Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.1.1. Pemerintah Daerah menerbitkan turunan regulasi daerah sejalan dengan UU No 23 tahun 2014 G.1.2. Pemerintah Pusat menerbitkan inpres dan Pedoman Umum tentang Aksi Gerakan Masyarakat Hidup sehat melalui Bappenas. G.1.3. Pemerintah Pusat menyusun petunjuk teknis Gerakan Masyarakat Hidup sehat oleh Kementerian Kesehatan G.1.4. Pemerintah Pusat melakukan perencanaan terintegrasi antar dan inter K/L terkait dengan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.2. Resolusi 2: Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.2.1. Pemerintah Daerah menyusun implementasi dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga G.2.2. Pemerintah Pusat menetapkan strategi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui pendekatan keluarga G.3. Resolusi 3: Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.3.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan advokasi dan sosialisasi tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat secara berjenjang
G.4. Resolusi 4: Forum Kab/kota Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat G.4.1. Pemerintah Daerah melakukan penguatan kerjasama lintas sektor melalui pembentukan dan pengaktifan forum kab/kota sehat G.5. Resolusi 5: Pendayagunaan Sumberdaya G.5.1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendayagunakan sumberdaya yang ada dari Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan G.6. Resolusi 6: Penguatan Kelembagaan G.6.1. Pemerintah Pusat akan mengkaji UKM Primer, Sekunder dan Tersier di berbagai tingkatan G.7. Resolusi 7: Istilah dalam gerakan masyarakat yang ada G.7.1 Pemerintah Pusat akan meninjau kembali istilah gerakan masyarakat yang sudah ada menjadi lebih familiar dan atraktif
REKOMENDASI PERTEMUAN TERKAIT PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA PERBATASAN DAN KEPULAUAN
1. Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah perbatasan dan kepulauan berkomitmen dalam penguatan fasyankes puskesmas dan RS, pengembangan SDM kesehatan dan ketersediaan obat dan alkes dan menyusun perencanaan yang komprehensif dan terpadu dan memperoleh dukungan dari SKPD terkait dan DPRD. 2. Kemenkes bertanggung jawab:
Melakukan pemetaan kebutuhan fasyankes puskesmas dan rumah sakit serta SDM kesehatan;
Berkoordinasi dengan K/L terkait (Kemen PU PERA, PLN/Kemen ESDM, Kemenkominfo, BNPP, BKKBN,dll) untuk memberikan dukungan;
Menempatkan SDM kesehatan yang dibutuhkan dengan penempatan sementara (Nusantara Sehat dan Wajib Kerja Dokter Spesialis) dan mengusulkan penempatan permanen CPNS;
Memberikan
dukungan
pembangunan
sarana/prasarana
fasyankes
puskesmas dan RS dan memenuhi ketersediaan obat dan alkes dengan mengalokasikan DAK fisik dan pelayanannya dengan DAK non fisik;
Untuk daerah dengan kondisi tertentu dikembangkan program penugasan tim bergerak (flying doctor, RS/puskesmas terapung, dan pelayanan masyarakat yang bertempat tinggal tidak tetap) dengan anggaran pusat;
Apabila diperlukan membentuk UPT Pusat untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat di daerah perbatasan dan kepulauan.
