PEMANTAPANPROGRAMPEMBANGUNAN DI ERA REFORMASI GunawanSumodiningrat Abstract Crisis striking Indonesia nowadays is a result of the accumulation of chronic fundamental problems, contagion elfects and other complex problems ac' cumulated in the New Order era. Based on the mandate of the People's Consultative Council, govetnment hus taken steps to recover the economic condition. Although the result of tte stepstal<enby the government is not too satisfiing, this article extends that basically the government has tal<enthe positive direction. However, ef' forts to recover the condition should be improved. This article extendsseveral points to notice in ruhning the recovery Program. They are (l) consolidation of development planning mechanism, (2) strengthening the institution, (3) improvement of the budget pattern, (4) stabilization of the olficials. This article also suggeststhat development should give society its optimum opportunity to role in the developmentprocess.sothat society could becomethe chief actor of the development.
Saatini Indonesiasedangmenjalani era reformasi, dimana segenapupaya diarahkanuntuk memperbaiki pembangunan sistembernegaradan berbangsasesuaidengan semangat demokrasi, dengan tetap berlandaskanpada Proklamasi 1945. Era reformasidisadari merupakanhikmah dari gejolak krisis moneterdan ekonomi,yang menjadikrisissosialkemudianberkembang Kondisi kripolitik dan krisis kepercayaan. sis ini telah mengakibatkandampak luas, ekonomiriil terutamapadabidang,kegiatan yang dapat berimbassecaralangsungpada penuninankualitas hidup sehinggaberpotensimemicukrisissosialyang lebihburuk. Saat ini, berbagai kebijakan ekosaja bertujuanuntuk pemulihan tidak nomi dari krisis (economicrecovery),tetapi juga mendasar dilakukan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek pembangunan. ini terutamabertujuan Perubahan-perubahan untuk mengevaluasi berbagai kesalahan masalalu konsepdan praktekpembangunan yang dinilai turut memperburukkrisis yang
JEPVol.4 No. 1, 1999
Vo 1e3-
. .:. "../."/_"...... o )'a
3{: ?--7f
lain yangjuga tedadi.Ketika negara-negara dilanda krisis telah menampakkantandatandapemulihan,makadi Indonesiahal ini belum dapatdipastikan.Kebijakan masa lalujuga seringdikritik karena kurangberpihak padarakyatbanyakdan kurangmembaik sektoral perhatikanaspekpemerataan, maupunregional.Padasaatini masalahdisparitasregionaldan sektoraltelah berkembangmenjadiisu yang sensitifterhadapkehidupanberbangsadan bernegara. Tulisan ini memfokuskan pada pembahasan berbagai kebijakan/program ekonomi yang telah dan sepembangunan dang dilakukan pemerintahsaat ini. Pada bagianpertamamendiskripsikanberbagai masalahfundamentaldalam pembangunan sertadampakkrisis ekonomi terhadapperekonomiannasional,bagianselanjutnyamembahasberbagaiTap MPR tahun 1998 yang relevandengankebijakanreformasipembangunan dan mengkritisi berbagaikebijakan pembangunanyang dilakukan pemerintah. danterakhirdiambilsuatusimpulan.
23
J:r
Cunawan Sumodiningraf Penontoryn Progran Pembangunan di Era Reformasi
BEBERAPA MASAI,AH FUNDAMENTAL PEMBANGUNAN ' Pada saat bangsa-bangsaberanjak memasukimileniumglobal,krisis ekonomi melanda Indonesia.Bermuladari krisisdi pasaruang,krisis ini kemudianberkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial politik yang serius.Krisis yang terjadi sejak awal Agustus1997ini pada intinyaadalah (confidencecrisrs).Konkrisis kepercayaan disi krisisini terjadisebagaiakibatdari masalahfundamentalyang kronis dan masalah khusus(shock)yangterjadiakhir-akhirinir. Masalahfundamentalditandaioleh tantanganinternal,yaitu kesenjangan antarekonomi,dan kesenjangdaerah,antarsektor Wajah kesenan antarmanusia/golongan. jangan berupapengangguran dan kemiskinan. Tantanganeksternalberupatantangan dayasaingmenghadapi untuk meningkatkan era perdaganganbebas, sedangkanmasalah khusus ditandai oleh bencanaalam yang mengganggumusim tanamdan panenyang datang bersamaandengan krisis moneter yang merembetdari negaratetangga(contagion efect). Krisis moneter ditandai oleh melemahnyanilai tukar mata uang dalam negeri terhadapmata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, senrentarakrisis ekonomiditandaiterutamaolehmenurunnya produktivitas kinerjaekonomiriil. Sesungguhnya,masalah fundamental pembangunan merupakanmasalah kronis yang telah ada sejak Pelita I. Tantangan internalkesenjangan tersebutmemunculkan berbagai masalah pengangguran, kemiskinan,dan kete'i'tinggalan bagi sekelompok masyarakatyang kurangberuntung. Mereka adalahkelompok masyarakatyang kondisinyasangatrentanterhadapdampak krisis. Kelompokmasyarakat miskinyang rentan krisis merupakandanrpakdari kesenjanganantargolongan.Hal ini terjadi antaralain karenatidak semuapelakuekonomi dapatberperansertaaktif dalamproses
24
I S S N :l 4 l
pembangunandan tidak setiap penduduft dapat menikmati peningkatan pendapatax dari hasil proses pembangunan.Mereka adalahpelakuekonomitertinggalyang tidaft mempunyaiakseske sumberdayaekonorni, terutamamodal, sumberdayaalam, dan teknologi, sefta kesehatandan pendidikan, disampingtidak mampuberperanserta dalarn pembangunan kegiatan dan kegiatansosial ekonomi produktif. Masalahini mengakibatkan melemahnyakemampuandan daya saingterhadap aksespusatpertumbuhan dan pemasaran, serta akses pada ketersediaan prasaranadan saranadasar untuk kegiatansosialekonomi produktif. Kondisi kesenjanganbila dibiarkan berlarut dapat menyebabkanmelemahnyastruktur ekonomi --padaaspekekonomi--dan padaaspek sosial menimbulkan kecemburuansosial sehinggadapatmemicumasalahsosialyang kritis. Masalahfundamentalyang belum tuntashinggapertengahan Pelita VI itu kemudiandihadapkanpadakondisi krisis ekonomi dan moneter, dimana pada kondisi makroekonomiditandai oleh melemahnya peran sistem moneterdan perbankanyang diiikuti oleh penurunan produktivitassektor ekonomi riil. Penurunankinerja dan produktivitassektorekonomiriil mengakibatkan peningkatanangka pengangguran dan terganggunyasistem kesejahteraansosial rakyat.Sedangkan pada kondisi mikroekonomi ditandaioleh melemahnyaperekonomian rakyat.Musim tanamdan panenyang gagal akibat El-Nino dan La-Nina turut mengganggu produksi pangan, sehingga membuat harga bahan kebutuhan pokok melonjak dan berpengaruh pada kenaikan angkainflasi.Padagilirannyahal ini telah memperlemah dayabeli kelompokmasyarakat berpenghasilan rendah. Krisis moneterdan ekonomitelah jumlah pengangguranmemengakibatkan ningkat dan menambahjumlah penduduk jumlah pendumiskin.BPSmemperkirakan
Vol.4 No. 1, 1999
: 14l0-2641 15SN
Gunawan SumodiningraL PemantapanProgrom Pembangunandi Era Reformasi
TabelI MiskinTahun1998 JumlahPenduduk ( % JumlahPenduduk) Lembaga Pusat Statistik Biro World Bank Unicef Int. Labor Organization
Pedd.Miskin 39,I l3 14,5 48
DasarData SUSENASI998 FamilyLife Survey Survai100desa Tenaga Pengeluaran Keria
Tabel2 TerbukaTahun1998 JumlahPengangguran 7o Angkatan Kerla
Lembaga Biro PusatStatistik World Bank/Unicef Depnaker Int. Labor Organization
Pengangguran
6,2 1,5 14,7 1,5
duk miskin meningkatmenjadisekitar79,4 jutajiwa atau39J%odari penduduk[ndonesia. Sementaraitu, Bank Dunia menyatakan bahwapendudukmiskin di tahun 1998 sekitar 13 %odan di tahun 1999 diperkirakan meningkatmenjadi l4,lyo atau sekitar 29 juta jiwa, sementaraInternational Labor Organization(ILO) melaporkanangkayang lebih tinggi, yaitu 48 yo'. Meskipunangka ini masih dipertajam untuk menemukan angkayang tepat serta terdapatperbedaanperbedaandiantara berbagai pihak, tetapi jummengarahpadapeningkatan semuanya lahpendudukmiskin. Menurut perkiraan DePartemen TenagaKerja, pada akhir tahun 1998 diperkirakan jumlah pengangguranterbuka menjadi14,7yo dari seluruhangkatankerja, sementaraperkiraan lembaga lain (lLO, World Bankfunicef dan BPS lebih rendah
JEPVot.4 No. 1, 1999
DasarData SUSENASI998 Survai100desa GDP/Empl.EIs.Model EstimasiFormal-Informal
terdiri dari pelagi. Jumlah pengangguran ngangguran sebelum terjadi krisis dan setelahterjadi krisis. Angka-angkatersebut tentunyabelum memasukkandata pengangguran terselubung (disnguish unemployment), yang memangtidak mudah mendapatkannya.Meningkatnya pemutusan hubungankerja (PHK) akhir-akhirini tentu saja makin memperburukangka pengangguran'. Penganggurandan kemiskinan telah meningkat,di sisi lain dampakkrisis juga menyebabkan hargakebutuhanpokok meningkatdan menurunnyadaya beli. Dalam upaya memecahkanmasalahtersebut perlu diidentifikasibeberapahal, antaralain yang telah ada sebelumkrisis permasalahan dan yang muncul setelahkrisis; masalah pengangguran dan kemiskinan; masalah yang terjadi dalam dimensi wilayah perde-
25
GunawanSumodiningra.Pemotnryn Progtun PembangunandiEra Reformosi
Reformasi Pembangunandalam Rangpi' Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupq Nasional SebagaiHaluan Negara memuat dalarl pokok-pokokreformasipembangunan kondisi krisis yang bergunasebagaipemicu pemdan pemacukeberhasilanpelaksanaan bangunan yang sistematis dan t€rencdln Pembangunan secaraberkesinambungan. di era reformasi perlu meletakkan landasan pembangunan yang kukuh bagi pelaksanaan TAP MPR YANG MENUNJANG itu, arah pembakarena Oleh berikutnya. REFORMASI PEMBANGUNAN Ketetapan Majelis PermusYawara- ngunandi masareformasiperlu diutamakan tan Rakyat (Ketetapan MPR/Tap MPR) pada upaya penyelamatandan pemulihan politik rakyat dan memiliki kedudukanyang pentingsebagai ekonomi,pemberdayaan kondisi meneguhkan sebabMPR meru- sistem hukum, serta landasanpembangunan, tertingginegara.Berkaitan sosialbudaya.Dalamhal ini agamahendakpakan.lembaga agendareformasipem- nya berfungsisebagailandasanyang kuat denganpelaksanaan pembangunan.Sebangunannasional,MPR padaSidangIsti- dalam penyelenggaraan mewa padaNovember1998lalu telah me- mangatkuat untuk bangkitdari kondisi krinetapkan l6 ketetapan.Terdapat empat sis ini perlu dibangunmelalui penyadaran ketetapanMPR yang erat berkaitandengan pentingnyaiman dan taqwa, serta berkempelaksanaanpembangunannasional,yaitu: bangnyaakhlaqmulia dalamsetiapsanubari Landasanyang (l) Tap MPR RI No. X/MPR/1998tentang semuainsanpembangunan. pelaksana pembangunan meruDa- kukuh bagi Pokok-PokokReformasiPembangunan dan Normalisasi pakanprasyaratmutlak agar setiapniat dan lam RangkaPenyelamatan KehidupanNasionalSebagaiHaluanNega- langkahmewujudkancita-cita luhur bangsa ra: (2) Tap MPR RI No. XVI/MPR/1998 melaluiagendareformasiini dapatdiwujudtentang Politik Ekonomi Dalam Rangka kan untuk mencapai sebesar-besarnya DemokrasiEkonomi;(3) Tap MPR RI No. kemakmuranrakyat. Sejalandenganhal di atas. Tap NegaXIIMPR/1998tentang.Penyelenggara ra Yang Bersihdan BebasKorupsi, Kolusi, MPR tentang Politik Ekonomi Dalam dan Nepotisme;dan (4) Tap MPR RI No. RangkaDemokrasiEkonomi merupakan XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraanrumusandari arah pelaksanaandemokrasi Otonomi Dearah; Pengaturan.Pembagian, ekonomi sebagaimanadimaksud dalam dan PemanfaatanSumberdaya Nasional Pasaf33 UUD 1945. Implementasidemoyang Berkeadilan; serta Perimbangan krasi ekonomimutlak diperlukandalamkeKeuanganPusatdan Daerahdalam Kerang- hidupanekonomi nasional.Sesuaidengan ka Negara Kesatuan Republik Indonesia. perkembangan,kebutuhandan tantangan MPR tersebutmencer- pembangunan nasional,diperlukankeberpiKetetapan-ketetapan rakyat,yangtidak hakanpolitik ekonomiyang lebihmemberiminkaninti dari kehendak lain adalah pemantapanarah baru pem- kan kesempatan, dukungan,dan pengemnasional,yaitu:(l) pemberdayaan banganekonomirakyat.Secaraumum.ekobangunan (2) pemantapan otonomi,dan nomi rakyatmencakupkoperasisertausaha masyarakat, (3) modernisasi melalui perubahan struktur kecil dan menengahsebagaipilar utama pembangunan masyarakat. ekonomi nasional. Tap MPR tentang Pokok-pokok Tap MPR tentangPenyelenggara
saandan perkotaan;serta program pembangunan yang telah dilaksanakan sebelum dan sesudah krisis. Dari identifikasi ini dapat dirumuskan saftrn dan langkah kebijaksanaanyang perlu dilakukan, yakni penganggurandan sekalipenanggulangan gus menghapuskankemiskinan melalui upayayangbersinambungan.
26
Vol.4 No. 1, 1999
l4l0-20Ct 1SSN:
GunawanSunndiningr*. Penntopn Progra.mPemfungurundi Era Reformasi
nasional yang ada. PerencarrresaraYang Bersih'dan Bebas Korupsi, canaanmakro pembangunanmakro nasional diranrrriuri. dan Nepotisme ini sematadimak- naan kembali aratr cang berlandaskanUUD 1945 dan tertuang ,uJf.un untuk mendudukkan sumberdayl manusia Indo- di dalam Tap MPR RI No. XA4PR/1998 o-rngtmUungan yang menjadi garis besar dan pola dasar I"rlu yung benar,agar dalam mengemban setiap penyusunanrencanapembarusasdan kewajibanmasing-masingdapat dalam secarabenarpula, baik menu- ngunan,unfuk menentukanarah dan sasaran aiiatcsanakan Tap yang ingin dituju di erareformasi' rut kaidahetika maupunnolrnahukum' Sebagaiacuan untuk Pelaksanaan pemini dilandasiharapanagarpelaksanaan maka TaP MPR RI Nopembangunan, bungunundapat .diselenggarakansejalan X/MPR/I998 yang berupa pokok-pokok dengancita-cita PembukaanUUD 1945, pembangunansebagaipengganti sertadapat mewujudkan aparat pemerinta- reformasi garis-garisbesarhaluannegaraakan diwuhanyang bersih dan berwibawa(clean govSatu judkan dalam RencanaPembangunan ernment) sebagai upaya penyelenggaraan yang amanah (good govern- Tahun(Repetuta).Repetutamemuatrencana oemerintahan 'ance\. pembangunanyang lebih terperinci- ReArah pelaksanaanpembangunandi patokan dalam meruera reformasi kiranya makin dimantapkan petuta ini menjadi sektoral pembangunan yang benar,yaitu muskan kebijakan melaluivisi pembangunan pembangunandaerahpembangunanuntuk pkyat yang dilandasi dan kebijaksanaan sektoral dan olrh itnundan taqwaiuna mewujudkanma- Kebijaksanan pembangunan dituangkan dalam syarakatyang tamadun-madaniah.Masya- daerah ini kemudian Belanja Negara rakat madani ditandai'oleh adanyakondisi Anggaran Pendapatandan Komusyawarah hasil masyarakatyang maju, mandiri' sejahtera, (APBN) berdasarkan nasbang. berkeadilanberlandaskaniman dan taqwa. SelanjutnyaRepetutajuga dituangSejalan dengan uPaya Penuntasan yang masalah korupsi, kolusi dan nepotisme kan dalam SasaranRepetutaDaerah (KKN), maka perlu peneppan prinsip p9ry- memuat tolok ukur pencapaian sasaran Repetuta bangunanyang melibatkan peransertaaktif pembangunandi daerah.Sasaran Anggaran dalam ke masyarakat.Sistem penyelenggaftIanpem- selanjutnyadituangkan (APBD) bangunan nasional perlu menempatkan Pendapatandan Belanja Daerah kebijaksanaan mekanismeyang transparan.dapat-diper- yang di dalamnya termuat semua progftm-progftIm pembangunansektoral di menguntungkan tanggung-jawabkan, daerah berdasarkanalokasi yang tertuang pihak,danberkelanjutan. dalam APBN. Untuk memantapkanadministrasi pembangunanmaka s:rngatdiharapRENCANA PEMBANGUNAN SATU kan sektor pembangunan dalam APBN TAHUN REFORMASI. Pola perencanaanPembangunan seyogyanyasamadengansektorpembanguperlu diwujudkan nan dalamAPBD. yang aspiratif-akomodatif Dengan menimbang Perencanaan pembangundalammekanismeperencanaan dan daerah, maka kemudian seklor dari an yang dilaksanakanpadaera reformasiini. Mekanismeperencanabnini menggabung- ditentukanDUP, dan DIP (APBN). Di tingkat daerah,dengan mengacupada Sasaran kan antara aspirasi pembangunanyang diusulkanoleh masyarakatdenganpola peren- Repetuta, disusun DUPDA dan DIPDA
JEPVol. 4 No. 1, 1999
Gmawan SumodiningratPernantapanProgramPenfungunandi Era Reformasi
ISSN:l4lG264i
(APBD). BerdasarkanRepetutaDaerahdan nomi produktif bagi masyarakat.Kemudn diwujudkandalamAPBD, disusunkegiatan- han aksesini sangatberagam,yaitu mulq; kegiatan pembangunanyang mendasarkan dari mudah dicapai,mudah prosedur.rngpada partisipasimasyarakat.Kegiatanyang mungkinkanbagi masyarakatuntuk mernaktif masya- perolehnya,sertamampumengembalikan berbasisaspirasidanperanserta rakat ini dibarengidengankegiatan-kegiatan dana yang dipinjam. Lembagakeuangan61 yang terkoordinasi langsung dari pusat tingkat desaini tidak selalu berbentukfor(yang diwujudkan dalam APBN), secara mal seperti lembaga perbankan, namun bersama-sama akan meningkatkankegiatan m,rmpumemberikanpelayanantepatszrsaran, ekonomirakyatdi daerah. dan beroperasisecararasional yang sejalan . Kebijakan pembangunan seperti denganpertauranformal yang berlaku. ini, sejalan dengan konsep perencanaan pembangunanyang terdesentralisasi, yaitu JARING PENGAIVIANSOSIAL adanyapenyerahanhak otonom bagi daerah Penanggulangan kesenjanganyang pembangu- muncul baik akibat dampakmasalahfundadalam pembuatanperencanaan perencana- mental dan dampakkrisis ini dilaksanakan nan, dengantetapmenyesuaikan jaring pengan pembangunannasional. Otonomi dan dalam kerangkakebijaksanaan pendelegasian wewenangdalampengelolaan amansosial (social safetynet). Saatini propembangunan di daerah,adalahupayauntuk gram-programJPSdiprioritaskan pada:permemberi kewenanganyang lebih besar tama, peningkatanketahananpangan yang kepadadaerahmulai tahap perencanaan, diarahkanuntuk menjamin tersedia bahan pelaksanaan,pengendalian,pengawasan, makanan yang cukup dan terjangkau oleh dan pelaporan.Pemantapan otonomi dilak- masyarakatVood security); l<edua,pencip sanakandenganpengalihansecarabertahap taan lapangankerja produktif yang diarahbantuanpembangunankepadadaerahmela- kan untuk memberikan kesempatandalam lui DIP-Sektor(APBN), ke dalam bantuan kegiatanekonomimelalui pola padat karya khusus,dan dari bantuankhususke bantuan produktif (employment creation); ketiga, blok (block grant). Pemantapanotonomi perlindungansosial diarahkanuntuk memdengan desentralisadiatau . pelimpahan pertahankanakses masyarakat pada pelawewenang perlg disertai tanggung jawab yanan dasarterutamapendidikan dan kesedalampengelolaan, pengaturandan keputu- hatan (social protection); dan keempat, san penggunaansumberdayayang transpa- pengembangan usaha kecil dan menengah ran dan dapat dipertanggung-jawabkan da- untuk pemberdayaanekonomi rakyat prolam pelaksanaanpemerintahan. duktif yang berjiwa koperatif melalui banSejalan dengan mekanismeperen- tuan modal, pelatihan, penyuluhan, bimcanaan pembangunanyang mencerminkan bingan sertabantuanpromosi dan kemitraan perubahanstruktur masyarakatdiperlukan usaha(small to mediumenterprises). suatu lembaga pengelola keuangan yang Keempatprioritas itu perlu menjadi dikelola dan dimiliki sendiri oleh masyara- landasanbagi upayapenanggulzmgan masakat dalam wadah kelompok masyarakat. lah kesenjangan.Kesenjanganantarsektor Lembaga(unit) pengelolakeuangandi ma- kegiatan ekonomi dilakukan melalui prosyarakatdiharapkanmampu mempermudah gram-program pembangunansektoral, keaksesperolehanjasa keuanganbagi masya- senjanganantardaerahdilakukan melalui rakat hingga ke tingkat desa/kalurahan. Ke- program-progftlmpembangunandaerah,dan mudahan untuk memperoleh akses jasa kesenjanganantarmanusia/golongan dilakukeuanganakan meningkatkankegiataneko- kan melalui program-progrilmpembangunan
28
Vol. 4 No. 1, 1999
1g5fl:l4l&2641
di Era Reformasi GunawanSumodiningrarPenuntqan ProgromPembangunan
khusus.Melalui bbrbagailangkahprogram ketersebutmaka upaya penanggulangan senjangandiharapkandapat langsungmermiskin. eduksikelompokmasyarakat Melalui program JPS arah Pembangunanyang muncul dari rakyat, diseoleh rakyat,danhasilnyauntuk lenggarakan dinikmatiseluruhrakyat secarakerkelanjutan perlu makin ditegaskan.Sebagai satu berlpayamenampungdan mengkoordinasi langsung yang ditujukan bagai program yang rentanakibat krisis, masyarakat kepada makaprogramJPSseyogianyadilaksanakan untuk menumbuhka4 kegiatan ekonomi rakyat melalui tahapan penyelamatandan pemulihan menuju kembali pada- tingkat pembangunandan pdrtumbuhanekonomi yangnormal. Sesusaidenganprioritasnya,tujuan programJPS adalahmenciptakankesempatan kerja produktif; meningkatkanpendapatan dan daya beli masyarakat;meningkatkan kesejahteraansosial-ekonomi masyarakat; berbagaiprogram pemmengkoordinasikan bangunan, penanggulangankrisis dan penanggulangankemiskinan. Program JPS yang bersifat langsung merupakan upaya dampakkrisis dalamjangka menanggulangi pendek dan secaratidak langsungmendukung program meletakkan arah kegiatan sosial-ekonomiproduktif masyarakatsebagai landasan pembangunanekonomi nasionalyang kukuh dan berkelanjutan. Pendekatan dalam Program JPS melalui pemerataan pertumbuhan adalah secaraberkelanjutanyang dilaksanakan melalui kebijaksanaanpemberdayaanmasyarakatdalam wadah pengembangankomunitas disertai pendampingansebagaifasilitator. Penyediaantenaga pendamping melibatkanperansertalembagapengembang swadaya masyarakat (LPSM/LSM) untuk membinadan memantaupengelolaanbantu-
JEPVol.4 No.1, 1999
prinsip bantuanmenerapkan an. Pengelolaan partisipatifyang di laksanakan pembangunan sendiri oleh masyarakatdalam wadah kelompok usaha produktif bersama,seperti r , pokm as( kelom pokmasyar akat)poksa (kelompoksasaran), dan lain-lain. Prinsip pengelolaanprogram JPS mengikuti aras penyaluran bantuan yang cepat dan langsungkepadakelompok masyarakatpenerimamanfaat.Rencanakegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakatdenganmudah dan terbuka. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung-jawabkanbaik secarateknis maupun administratif. Hasil kegiatan harus memberikanmanfaat langsungkepadamasyarakat.Hasil kegiatan harus dapat dilanjutkan dan dikembangkanoleh masyarakat sendiri dalam wadah organisasimasyarakat setempat.Programdapatdilaksanakansecara menyeluruhdi seluruhwilayah yang memerlukan perhatian.Peran pemerintahadalah sebagaifasilitator dan penyediakemudahan dalam pelaksanaanprogram tanpa campurtangan. Melalui program JPS diharaPkan pembangunan nasionalberdimensikerakyatan dapat memberikanjawaban atas tantangan yangmunculakibatkrisisekonomi.Program JPSperlu dipahamisebagaiupayastimulan untuk mendorongproduklivitasdan meletakkan landasanpembangunanyang kukuh berkesinambungan. Pendanaanprogram JPS berasal dari: dana pembangunansektoral melalui mekanismeDIP (daftarisian proyek)sektoral instansiDepartementerkait; dana pembangunan daerah yang terdiri dari dana kapembangunan desa,danapembangunan propinsi, pembangunan bupaten/kota,dana dan Dana PerluasanJaring PengamanSosial dan PemberdayaanMasyarakat. Program JPS berupa dana yang
29
Gunara Sumodiningra.Pemantryn progran penbangturondi Era fufortusi
|SSN:t4t0-26e,t
disalurkan langsung.kepada masyarakat menujuke arahproduksiyane q1d. tingkat desa/kqlurahanharui dapat fyletnotogi lebih besardan mendayagrnukun .rrU.;i dikelola dalam wadahUnit pengelolaKeu_ daya manusiayang tebih berkualitas.Tunangan(UPK) yang pengelolaannya'dilaku_ tutan perubahansfuktur tersebutbermakna kan sendiri oleh masyirakat.Up( berperan bahwa se!a-Sa!pengelolaberbagaidana yang brru_ yang -pembangunanadalah suatu proses harus dilaksanakan bersama-sama sal dari pemerintahmelatuimekanismeDIp antaramasyarakatdenganpemerintah.tuta_ dan SPABPtersebutsertadanabergulirdari syarakat sebagai obyek din subyek pern_ masyarakat.UpK lagat berkembangmenja- bangunanharus ikutsertasecaraaitif dalarn di lembagapengelola keuangan,]lik nru_ pembangunan, menikmatihasil pembangun_ syarakat yang berbadan hukum koperasi an danmelestarikan prosespembangunan ifu (mengikutiUU koperasi)atau berbadan hu- sendiri secara berkesinambungi. Oleh kum. lain (mengikuti UU bank). Lembaga kTgn? itu prosespembangunan iecara ala_ pembiayaanmilik masyarakatini yang miah harusmuncul dari masyarakat, dilak_ selanjutnyadikenal dengan lembagakeu_ sanakan oleh masyarakat,dan hasilnya anganalternatifmilik masyarakat. dinikmati masyarakat.Sementarapemerin_ tah.berperansebagaipelancardan pengen_ PERUBAHAN STRUKTUR dali p-embangunan. Mekanismedfmikian MASYARAKAT perlu dipahami bersamaoleh segenapkom_ pembangunanyang muncul dari pomenpembangunan. . rakyat,dilaksanakan oJehrakyat,dan dituju_ Bantuan program yang dikelola kan untuk kesejahteraanrakyat-merupakan langsungoleh masyarakatdiiasikan makin s_trategipembangunan yang perlu terus menggerakkanperubahan struktur yang dimantapkansesuaiting[at f,erkembangan tumbuh dari masyarakatsecara mandiri. masyarakatsecara berkelanjutan.Melalui Sehingga, bantuan langsung?ini makin strategiini prinsip bantuanlangsung,peran menumbuhkandan memperkuatkemampu_ serta aktifl efisiensi,dan transpurun,,artu an masyarakat,terutama yangtidak mampu produktivitasrakyat menjadi pedoman da_ (pendudukmiskin) gunurnrningkatkan raraf lam setiap langkahp.rUunguiunlurionut. hidupnya_denganmembuka kesempatan Pemahaman tentangstrategi?emikianharus berusaha. Dalamkerangkaini, bantuaniungutuh sehinggabantuanprog.ampembangusung diarahkanpada pengembangan kegii_ nan dapatbenar-benarefeklif serta mampu tan sosial ekonomi untuk mewujud-kan meningkatkankegiatan sosial ekonomi kemandirian.pengelolaanpembangunan rakyata.Program-programpembangunan dilakukan denganpenerapanprinsip pem_ perlu dipahamisebagaiupayapembangunan bangunanyang partisipatii.penerapanprin_ untuk mewujudkankesejahteraan rakya-ts. s.ip proses pembangunanyung -pembangunanyang partisipaiif perlu b"nu, dipahamisebagaipror"i dan langkah . pem_ ditandaioleh perubahanstrukturmaiyarakat bangunanyang benarmengikutseiakanma_ sesuaikemampuandan kebutuhan,uryuru_ syarakatsejak dari perencanaan,pelaksana_ kat sendiri6.perubahanstruktur Oii"nau.i an hinggapengendalian, evaluasi,pelaporan, oJeh penciptaankesempatankerja melalui pemeliharaan dan pelestarian hasil. sistemproduksidan di,stribusiyarigmembe_ Dalam pembangunan yang teren_ rikan penghasilanuntuk konsumsiian sele- cana pembahanstruktur masyarakit akan bihnya untuk tabungan. peningkatan ta_ terjadi secara bertahap, seiiing dengan sebagaiinvestasi*".pikuo prr_ perkembangan PungT kemandirianmasylakat da_ bentukanmodal untuk menciptakanperubalam mengelolabantuanprogram iembangu_
30 Vol. 4 No. L, t99g
't I i
ISSN:14lG264t
Gunawan Sumodiningrat Pemanapan Program Pembangunan di Era Refornosi
nan yang diterima langsung.Pemerintah memberikanfasilitasdan mendampingimasyarakatdalam mengelolabantuanprogram tersebut.Oleh karenaitu, bantuanpendampingan(baik oleh pemerintahmaupunoleh konsultan)merupakankomponenyang tidak terpisahkan.Bantuanprogramdan pendampingan harus dipandangsebagaistimulan bagi tumbuhnya swadayamasyarakatlebih luasdalam prosesyang benar.Bantuanprogram yang dianggarkanoleh Pemerintah dalamAPBN merupakanjuga bantuansubsidi yang harus dipahami sebagaibantuan hibah yang harusdimanfaatkansecaraproduktif (hibahbergulir). Proses perubahan struktur yang prosesyang berlangsungsecara adalah benar alarniah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Denganberpedomanpadaprosesyang benar tersebut,makasetiapkegiatanproduksiakan menghasilkandan meningkatkanpendapatan. Kelebihan pendapatanyang diperoleh merupakansumberpemupukanmodal yang dapat diinvestasikankembali untuk mempendorongpertumperkuatsumber-sumber buhanE. Surplustersebutdipergunakanuntuk membiayaiinvestasidan untuk menunjang insentiiyang cukirpuntuk menerapkan teknologi baru sehinggamemberikanhasil peningkatanproduktivitasyang berkesinamdemikian bungan.Prosesyangberkelanjutan dapat diartikan sebagaisuatu proses pembangunanyang tumbuh berkembang.Hasil akhir dari proses tersebut berupa meningkatnya produksi,konsumsi,dan terpenuhinya kebutuhansosial-ekonomisecaramemadai tersebutsebagaipertumbuhan.Dari hubunganini dikenal istilah pembangunan yang menghasilkanpertumbuhandan sebaliknya pertumbuhanmerupakanhasil dari
IEP Vol. 4 No. 1, 1999
prosespembangunan. Sehinggamasyarakat melalui kegiatansosialekonomi produktif akan lebih mampu dan siap dalam menghadapisetiap tantanganperubahan global. PRINSIP-PRINSIPPELAKSANAAN PEMBANGUNAN Optimalisasisumberdayapembangunan nasional didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan sebasar-besarnya kesejahteraanrakyat. Peningkatankesejahteraan rakyat perlu diikuti denganlangkah-langkah pemberdayaanmasyarakat, terutama kelompok masyarakatmiskin yang tinggal di perdesaan.Agar pembangunanyang dilaksanakansesuaidengantujuan yang dikehendaki, maka perencanaanpembangunan yang dibuat harus bersifat aspiratif-akomodatif terhadapkebutuhandan potensimasyarakatlokal. Dengandemikianmakapelaksanaan pembangunanmeningkatkan peransertaaktif masyarakat. Dalam kasusIndonesia,permasalahan ini relatif lebih kompleks, mengingat luasnyawilayah, banyaknyapulau dan heterogenitas suku, budaya, agama. Hal ini dengan sendirinya memunculkan adanya kepentingan-kepentingan lokal/wilayah dan kepentingan nasional/negarayang secara spesifik tidak selalusama.Oleh karenaitu pembangunanharusmampu merekonsiliasi national interest dan regional interest ini membawakesejahteraan rakyat secaraoptimal. Desentralisasiberbagai aspek pembangunanatauotonomidaerahperlu terusditingkatkan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungane. Otonomi ini padaprinsipnyaharusmencakupdua hal ,yaitupower sharing danfinancial sharing. Power sharlng berkenaandengan pembagian kewenangan untuk menentukanpembangunanyang lebih besarkepadadaerah,sedangkan finan-
31
Gunawan Sumodiningrat-Pemantarytt Program Pembangunandi Era Reformasi
cial sharing berkaitan dengan pembagian keuanganpusatdan daerahsecaralebih proporsionalsehingga meningkatkan kemampuan daerah.Desentralisasijuga harusmencakup aspekmateriil,formil danriil.
ISSN: l4l0-2641
musyawarahDati II (RakorbangDati II), dan RakorbangDati I, yang pada akhirnyn akan dibahasdalam musyawarahdi tingkat nasional(Konasbang). Perencanaanpembangunanyang dilaksanakansetiaptahun pada umumnya telah mengakomodasikanantara aspirasi pembangunan yangdiusulkanolehmasyarakat, dengan rambu-rambu perencanaan pembangunan makro nasional.Perencanaan nasionaldirancangberlandaskan UUD 1945 dan tertuangdi dalam landasanoperasional pembangunandalam bentuk Garis-garis BesarHaluanNegara(GBFIN) atau PokokPokok Reformasi Pembangunansebagai Haluan Negara(PRPHN) sesuaiTap MPR RI Nomor XA4PR/I998.GBHN/PRPHNini menjadi pola dasar di dalam setiap perumusan rencana pembangunanuntuk menenfukanarah, sasaran,dan tujuan pembangunannasional.
Pemantapan MekanismePerencanaan Perencanaanpembangunanyang disusundi daerahperlu didasarkanpada semua potensi dan kendala yang ada di daerah tersebut, dengan tetap mengacu pembangunan kepadaperencanaan nasional. pembangunan yang mendasarPerencanaan kan pada potensiwilayah akan menghasilkan pertumbuhan sosialekonomiyang optimal. Untuk itu, diperlukankemampuan aparatdaerahyang handal dalam penyusunan perencanaandan pelaksanaanpembangunan.Kemampuanaparatakan tercermin dari kinerjanya, yaitu bentuk prestasi atau hasil dari suatuperilaku pekerjaantertentu yang merupakanfungsi dari kemampuan (ability), dukungan(support) dan usaha(ey' PenguatanKelembagaanPembangunan Dalam rangka mempertajam arah fort)to.Aparat yang handal secara keseluruhan akan meningkatkanpengembangan pembangunan untuk rakyat,makaperlu diukapasitas kelembagaanpemerintah daerah payakan penguatan kelembagaan pembadalammenjalinketerkaitandenganlembaga- ngunan, baik kelembagaanpembangunan lembagayang ada di masyarakat.Keterkai- masyarakatmaupun birokrasi. Penguatan tan denganberbagaikelembagaan yang ada kelembagaanpembangunandilakukan medi masyarakatlokal merupakankatalisator lalui pembangunanyang partisipatif undalampemberdayaan masyarakat. kapasitasmasyarakat, tuk mengembangkan Perencanaanpembangunanyang serta berkembangnyakemampuan aparat aspiratif-akomodatif adalah memadukan dalam menjalankanfungsi lembagapemeyang bersifat bottom up rintahanyang berorientasipadakepentingan antaraperencanaan denganperencanaan y3ng bersifattop down. rakyat (goodgovernance)t2 . Kombinasi antarabottom up approach dan Dalam kerangka pembangunan top down approach ini secaraformal telah yang partisipatifini, prinsipyang dapatdijadiatur oleh pemerintah'yang dikenaldengan dikan peganganbersamaadalah:(l) Visi, (Pedoman P5D Penyusunandan Pengen- misi, strategi, dan aksi (kebijaksanaan) d a l i a n P e re n ca n a a nP e mb angunandi pembangunanuntuk rakyat. Visi pemDaerah.)", DalamkonsepP5D ini perenca- bangunanadalah dari-oleh-untuk rakyat n a a n pe mb a n g u n a na ka n d i awali dar i yang membawamisi mewujudkankemamusyawarah desa(LembagaKetahananMa- juan, kemandirian, kesejahteraan,dalam syarakatDesa, LKMD), kemudiandibawa suasanaberkeadilanyang dirumuskandalam ke musyawarahtingkat kecamatan(Unit strategi keterpaduanpertumbuhan dan Daerah Kerja Pembangunan, (Trilogi). yang berkelanjutan UDKP), dan pemerataan
32
Vol.4 No.1, 1999
' .,
tssN: 14lG264l
GunawanSumodiningrat-Penonapan ProgramPemfungunandi Era R4orrnosi
melalui Visi, misi, dan strategidilaksanakan pemberdayaan masyarakat. kebijaksanaan (2) PedomanPembangunan,yaitu dalam bentuk sasaranpembangunanlima-tahunan tahun(Repelita)dan sasaranpembangunan yang daerah dan nasional secara (Sarlita) an membawakanaspirasitesuai kebutuhandan potensimasyarakat.(3) Mekanisme peiencanaan pembangunan,yaitu melalui mekanismemusyawarahuntuk mufakat yang merupakan keterpaduanperencanaan bottom-up dan top-down apProach. Mekamelaluipedoman nismeini dioperasionalkan dan pengendalian penyusunanperencanaan (P5D). (a) Tim di daerah pembangunan pembina pembangunansebagaikoordinator pembangunan mewujudkanproses pembangunansebagai penggerak pembangunanlintas-sektordan lintas-daerah, serta mengendalikanproses pembangunan agar terlaksana secaratepat arah dan tepat sasaran, yang terkoordinasisejakdari pusat sampaidaerah.(5) Inqtrumen pembangunan sebagaiwahanauntuk mewujudkanpemihakan kepada rakyat melalui sumber pembiayaan pembaigunan pemerintah (APBN/APBD), usahanasional(investasi swasta),dan swadayamasyarakat(tabungan masyarakat)pemihakandan pemberdayaan ekonomi rakyat, mekanismepenyaluran dana .yang makin disempurnakandan dimantapkan,yaitu pengalihanmekanisme penyaluranalokasibantuanyang disederhanakandari mekanismeDIP ke SPABP,dan . dari mekanisme bantuan spesifik ke arah bahtuanblock (block revolving grant). Dalam kaitanini perankoordinasibaik di tingkat pusatmaupundaerahperlu terus ditingkatkan.Koordinasiyang diutamakanadalah antara:Kanwil denganDinas, Sekwilda dan Bappeda.Disampingitu, setiapprogramdan bantuanyang ditujukan ke daerahperlu dibahasdalam Tim Pembinaatau Tim Koor-
IEP Vol.4 No. 1, 1.999
dinasidi daerah.Tim koordinasiini umumunsur instansiteknis nya mengikutsertakan (stake holder). terkait PengalihanPola AnggaranPembangunan Sesuai dengan komitmen untuk peranan(otonomi) daerahdi memperbesar perlu pembangunan, dalampenyelenggaraan diupayakan perubahan pola penganggaran dari mekanismeDIP ke mekanismeInpres, dari mekanismeInpres ke pola bantuan langsung(blockgrant), dan dari mekanisme DIP ke pola bantuanlangsung.Perubahan tersebut perlu dilakukan secara bertahap, mengingatbahwakesiapandari masing-masing jenis kegiatan yang sekarangdiselenggarakan tidak seragam.Namun demikian,sesuai dengansemangatreformasisaat ini, langkah awal perlu dirintis mulai dengantahun anggaran 199912000.Mekanisme pendanaan yang dilaksanakandalam Program JPS merupakanpenajamandari DlP-Sektoral. SPABP-Daerah,dan bantuan khusus yang dialihkanke pola bantuanlangsung. Hal yang baru di dalam perubahan pola anggarantersebutadalah adanyakomponendanayang diberikan langsungkepada kelompok masyarakat sasaran melalui mekanismeBanfuan Langsung, yang sesungguhnyabelumbanyakdikenaldi dalam praktek penyelenggaraanpembangunandi banyak sektor selama ini. Dalam RAPBN 1999/2000 pengalihan dana bantuan ke daerahmenunjukkanarahyang sangatnyata. Dibandingkandengan'tahun 1998/1999, anggaftmyang didaerahkanmeningkat dari Rp 13,806 triliun (26,50/o)menjadi Rp 16,4& triliun (30,7yo). Pengalihantidak hanya sebatas pada jumlah dana yang disalurkan tetapi juga kewenangandaerah dan masyarakatdalam memutuskanpenggunaah dan pengelolaannya.Bersamaandengan itu mekanismepenyalurandanajuga
""
$f;'t
'"''-''' GunawanSumodiningrat-PeniontapanProgrom Pemfunguan di Era Relormasi
ISSN: l4l0-26qt
DIP yang telah dapatdiba- dana dan digunakanuntuk menggerakkan disederhanakan. has di daerahdiupayakansedapatmungkin kegiatansosialekonomiproduktifyang berdiselesaikandi daerah dengan koordinasi kelanjutan(lestari).Dalam kaitan ini sangat aparatdi Bappeda,Setwilda,Kanwil anggaran,Kan- diharapkanadanyapemberdayaan daerah(capacitybuilding) dalam memberiteknisterkait. wil danDinasDepartemen Perkembanganyang lain adalah kan pelayananyang optimal kepadamasyaperubahan tolok ukur bantuanpembangunan rakat lokal. Programcapacity building perlu Desa, direncanakandan dilaksanakandengansedaerahterdiri dari DanaPembangunan Dana PembangunanKabupaten/kota,dan baik-baiknya.Bersamaandenganitu pengaPropinsiyang disalurkan wasanpenggunaandanaperlu dilaksanakan DanaPembangunan melaluimekanismeSPABP(SuratPengesa- guna memberikandampakpeningkatankeyangnyatadan lestari. han Anggaran Bantuan Pembangunan)se- sejahteraan Dati I, Inpres mula disebutBantuan.lnpres Dati II, InpresDesa,IirpresSaranaKeseha- PemantapanPeranAparat Pemerintah Dalam rangkamendudukkankemtan, Inpres Sekolah Dasar, Inpres Desa Tertinggal(IDT), sertaDana PerluasanJar- bali fungsi pemerintahsebagaiabdi negara ing Pengaman Sosial dan Pemberdayaan dan abdi masyarakat,perlu dikenali prinsip Masyarakatyang meliputi PerluasanJaring dasar perannyadalam pembangunan,yaifu PengamanSosial (JPS), PrasaranaPerde- sebagai: (l) pusat penyuluhan dan pensaan, Program PengembanganKecamatan dampingan;(2) pusat penyedia informasi; (PPK), Pengembangan Ekonomi Masyarakat (3) pusatinovasidan teknologi;(4) perumukegiatan di Daerah, Program Makanan Tambahan sanregulasi;dan (5) penyelenggara Anak Sekolah(PMTAS), Program Pember- pemantauandan evaluasiprogram. Optimalisasipembangunansejalan dayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDMDKE), dan Pembangunan dengan masalah yang ada maka program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal yang telah berjalanperlu disempurnakandan diprioritaskan pada: pertama, peningkatan (P3DT),dan lainnya. denganitu nilainyapun kemampuansumberdayamanusia,termasuk Bersamaan meningkat. Dana pembangunan propinsi pemberdayaanmasyarakatdan aparat, baik meningkatmenjadi Rp. 3,182 triliun (me- di daerahmaupundi pusat.Kedua, menggeningkat 82,8yo),dana pembangunankabu- rakkan dan meningkatkanperubahanstrukpaten/kotamenjadi Rg. 6,110 triliun (me- tur ekonomi rakyat mewujudkan keseningkat 62,30/o),dana pembangunandesa jahteraannya.Kgtiga, pembangunanprasasebesarRp. 810 miliar (meningkat 70yo), rana dasar yang mendukungkegiatan ekodan dana PerluasanJaring PengamanSosial nomi rakyat. Keempat, peningkatan dan dan PemberdayaanMasyarakat sebesarRp. pemantapankelembagaanmasyarakat,dan 3,458triliun (meningkat100%).Tantangan lelima, pengembangan monitoring dan yang dihadapi berikutnya adalah kemam- evaluasi sebagaidasar penilaian dampak puandaerahdan masyarakatdalammenyerap setiapprogramdan bantuan.
34
Vol.4 No. 1, 1999
14l0-2641 155|.1:
No
J
)
4
5
6 7
GunawanSumodiningratPenoupn
ProgramPembangurundi Era Reformqi
Tabel 3 UpayaPenyempurnaanPembiayaanDaeralr dalamAPBN 1999/2000 RincianUpaya -Meningkatkan anggaranyang didaerahkan: juta 199811999 : Rp 13.806.255 juta 16.464.300 Rp : 199912000 claerah(lnpres) jenis dan komponenbantuanpembangunan Memadukan berbagai Daerah: menjadiempatkelompokDanaPembangunan Desa a. DanaPembangunan Kabupaten/Kota b. DanaPembangunan ProPinsi c. DanaPembangunan Sosial(JPS)dan Pemberdayaan JaringPengamanan d. DanaPerluasan Masvarakat. MeningkatkandanaBlock Grant clalamDanaremoangunanuaeran : Desa: a. DanaPembangunan 199811999 : Rp 6,5juta Perdesa 199912000 : Rb l0,Ojutaper desa, terdapatkenaikan53,8yo Kabupaten/Kota b. DanaPembangunan 199811999 : Rp 1.225.924juta 1999/2000' : Rp 2.319.288juta,terdapatkenaikan89,2o/o ProPinsi c. DanaPembangunan 1998/1999, : Rp 809.353juta 199912000 : Ri I .344.978juta,terdapatkenaikan66,0o Kenaikantersebutdi atasdisebabkanoleh : a. Kenaikansatuandana. b. Tambahanalokatorbaru : t).Potensidaerahyang dihitung berdasarkanPDRB dari sumberdayaalam dan kehutanan. pertambangan di daerahyang digambarkandenganpendapatanasli 2).Fendapatan-masyarakat (PAD) daerah unan daeratr(Inpres) yang bersifat-ye9tfic grant, yuitu-lnpr"s SD dan InpresKeslhatan,menjadikomponenspecific.blockgrant dari dana pimbangunan Kabupaten/Kota,Dana PembangunanPropinsi, serta Dana Masyarakat. PerluasanJPSdan Pemberdayaan dampakkrisis ekonomike dalam pembanguMemadukanupayapenanggulangan Masyarakatmeliputi : (l) PerluasanJaring nan daerahmelaiui bana FemUedayaan Ke(3) ProgramPengem-ban_gan pengamanSosial(JPS);(2) PrasaranaPerdesaan; (5) Program Daerah; di Ekonomi Masyarakat .*-utun (PPK); (4) Pengembangan (PMT-AS); (6) PemberdayaanDaerah dalam Setcotatr Anik t'Jakanan'Tambahan MengatasiDaFpak Krisis Ekonomi (PDM DKE); (7) Operasid- Pemeliharaan lbtidaiyah;dan (S) Operqi AanpemetiharaanPuskesm . SekolahDasar/Ivladrasah SPABP dan dokumenanggasecaraluas oleh masyarakatdan mengembangkanpe@tauan neendaliannva,khususnyamelibatkanperguruantinggi dan LSM.
JEPVol.4 No. 1, 1999
35
ffi*'Y''* .
GunawanSumodiningratPemornp.n ProgramPemfungunandi Era Reformasi
ISSN: 14l0-26Ct
peran daerahkandalamforum Rakorbang Sesuaidenganmasing-masing utama dari pemerintahyang tersebutdi atas Sesuaidengan semangatotonomi dengan uapaya optimalisasi daerah,sinkronisasiprogram pembangunan dan sejalan pembangunan, maka program-program sektoral perlu ditingkatkan dengan propembangunanyang seyogianyamenjadi gram-programpembangunanregional. Unbagian tugas pemerintah adalah sebagai tuk itu, di dalammerancangsetiapprogram berikut: (l) program pengembangan sum- kegiatannyaperlu diupayakan pelibatan berdayamanusia;(2) programpengembang- langsungsekaligusunsur Kantor Departean ekonomi; (3) program pengembangan men (Kandep)dan Dinas(di tingkat Dati II) prasaranapendukung;(4) programpengem- ataupununsurKantorWilayah(Kanwil) dan bangan kelembagaan; dan (5) program Dinas (di tingkat Dati I). Koordinasi dari pengembangan manajemensistiminformasi. programnyadiselenggarakan oleh Bappeda Kelima programutamatersebutha- (l atau II). Dengandemikiansasarankegiarus menjadi dasarpengelompokkanprogram tan, sasaranpenerimaprogram, dan sasaran bagi setiapsektor perpbangunan (20 sektor lokasi dapat ditentukansecarasignifikan pembangunan), dan sesuaidengankepenti- denganprogrampembangunanyang diarahngan di dalam masing-masingsektornya kan langsungkepadakelompokmasyarakat pengelompokan dasartersebutdapatdipecah yangpalingmembutuhkan. lagi menjadi beberapasub-program.Sebagai contoh,programpengembangan sumberdaya SIMPULAN manusia dapat dipilah menjadi: (l) Menghadapisituasi krisis saat ini sub-program pengembangan kapasitas optimalisasipembangunan nasionaldiperluaparat;(2) sub-programpelatihanuntuk kan upayakhususuntuk memecahkan secara penyuluh (TOT); dan (3) sub-program simultanpermasalahan menurunnyakondisi pelatihanuntuk parapendamping. sosialekonomi,pengangguran, dan kesulitan Denganmenerapkanprinsipbahwa valuta asing. Upaya ini dapat dilakukan pemerintah(khususnyainstansi/departemen antaralain melaluioptimalisasipemanfaatan teknis sesungguhnya adalahsebagaipembi- potensi dan pengalamanmembangunyang na Teknis, maka diperlukanadanyaalokasi sudahkita lewati sampaisaat ini. pengalapem- man membangunmerupakanmodal dasar khususuntuk Biaya Operasionalisasi binaan(BOP) vang diadakandari tingkat dalam menentukanlangkah pembangunan pusat,propinsi. kabupaten,sampaidengan mendatang.Reformasitidak berarti harus masvarakat.Alokasi BOP tersebutdise- menggantisemuanyayang telah ada. Resuaikan formasi harus dirumuskandenganbaik sedengan besarandan tujuan Bantuan Lang- hinggatidak mengaburkanarah pembangusung yang ditetapkan,, dan komponenBOp nan yang kita harapkan,yaitu mewujudkan tersebutvang selanjutnyadiperinci dalam kesejahteraanrakyat melalui kedaulatan lima programutamayang telah diuraikandi rakyat. atas. Dalam kaitan dengan pemberdayaan Rakyatharusmenjadipelaku dalam aparatpemerintahdaerah,maka fungsi DIp pembangunanekonomi. Masyarakat lokal Pusat perlu makin ditingkatkan koordina- perlu dibina dan dipersiapkanuntuk dapat sinyaagardanayang disalurkanlangsungke merumuskansendiri permasalahanyang daerahmakin memantapkanperansertama- dihadapi,merencanakanlangkah-langkah syarakatdan daerahdalam menangkapdan yang diperlukan,melaksanakan sendiri renmenyerapdana SPABp yang sudah di- cana yang telah diprogramkan,menikmati
Vol.4 No. 1, 1999
t4t0-2ul
Gunawan Sunrodiningrat Penantoryn Progrant Pembangutun di Ero Refortnusi
produk yang dihasilkdn,serta melestarikan prog.amyang telah dirumuskandan dilaksanakan.Berbagaikebijaksanaandan promasalahfundamental gram penanggulangan peningkatan daya saing dan kesenjangan perlu dimantapkandenganmemberikankesempatankepadarakyat lebih berperanserta aktif. Sejalan dengan perkembangan kemampuanmasyarakatdalam pembangunan,maka"campurtangan"pemerintahbaik di pusatmaupundi daerahdiharapkanakan menjadiseminimalmungkindandiupayakan peranserta aktif untuk makin menumbuhkan masyarakatseluasmungkin.Kegiatanpem-
bangunanyang dapat dilakukan oleh masyarakatharusdiserahkandan diselenggarakan sendirioleh masyarakatlokal. Apabila belum dapat dilakukan oleh masyarakat dengandimaka dibantupelaksanaannya pr ofesional di dam pingi oleh tenaga bidangnya.Peranaparatpemerintahanperlu dimantapkansebagaifasilitator, dinamisator dan peran lain dalam pemberdayaanmasyarakat.Dalam hal ini dalam pembahasan program dan anggaranperlu dirumuskan denganteliti: (l) mana yang sudahdapat diserahkanlangsungkepadamasyarakat;(2) mana yang masih menjadi pengelolaanpemerintah,di Pusatdandi Daerah.
I Untukkajianlebihlanjutientangpenyebab H danM.C. Basri. krisisini dapatdilihatmisalnyapada: Soesastro Australian National no l, Studies 34. Economic "Survey Indonesian of RecentDevelopment".Bulletin of (1993), Development Update".ll/orld (1998)," Macroeconomic in A Crisis: Indonesian WorlC Bank Press. dan University Report.WashingtonD.C. 2WorldBank,(1998). "lndonesiain Crisis:A MacmeconomicUpdate".Thellorld BankReport WashingtonD.C 3.1. WorldBank,.,l6 July.halaman : Sebagaicontoh.PHK yangterjadiakibatkebijakanrckapitlasiasiperbankanMaret 1999baru-baruini diperkirayangterusdilakukan (misalnya perbankan kanmencapai13.000orang. PHK yangakanterjadiakibatrasionalisasi juga pasti Namundemikian.parakorban terjadi. empatbankBUMN menjadiBank Mandiri) dalampenggabungan pekerjaan kembali. Dalamsituasiyang beyang atau menciptakan telah mendapatkan banyali PHK ini sebenarnya yangtepat. angkapengangguran lunrstabilsepertisekarangini tentunyatidaklahmudahuntukmendapatkan t
kecarhatan. Lihat buku PedomanUmum Lima azasini telahdiadopsidalambantuanprogam pengembangan Pusat.Jakarta.'1998. PPK Tingkat Tim Pembina 199811999. tahun anggaran Kecamatan, Pengembangan Program (1996), PembangunanUntuk RalEat: MemadukanPertumbuhandan Jugafihat dalam GinandjarKartasasmita, Jakarta.PT.PustakaCIDESINDO. Pemerataan,CetakanPertama, 5 Berdasarkan untukmewujudkankesejahteraan pembangunan dilaksanakan pemahaman bahwaprogram-program sumpembangunan nasionalperlu memberikanperhatianpadapengembangan rakyatmakaarahprogram-program kegiatansosialekonomi.pengembangan ekonomi.pengembangan berdayamanusiasebagaipetakupembangunan kesejahteraan sosial masyarakatserta prasaranadan sarana.penlembangankelembagaan.dan pengembangan danevaluasipembangunan. pengembangan sistempemantauan yangmclibatkanperubahan-pcrubahan dalamstruktursosial. prosesmulti dimensiaonal merupalian " Pembangunan juga percepatan danpenghapusan ketidakadilan p€rtumbuhan ekonomi,pengurangan sikapdairfalitor kelembagaan. kemiskinanabsolut.Lihat Todaro.Michael P. (t997). EconomicDevelopmentSixth Edition. England.Addison Wesleyl,ongmanLimited.hal 16
JEPVol.4 No. 1, 1999
37
Gunawan Sumodiningrat.
Pemantapn Program Pembangunandi Era Reformasi
ISSN: l4l0-2641
tBanruanlangsungyang diberikan kepadamasyaraliatmerupalianbantuanyang bersifat hibah lang dikelola oleh pokmas denganpencatatansecaratertib dan transparan.Pencatatandimaksudkanuntuk pemantauandan penyempumaan program. Selain itu pencatatanmerupakansaranapeningkatankemampuandalam pengeloladana sejalal dengan proses transfbrmasi struktur yang terjadi dalam masyarakat luas. Lihat dalam Sumodiningrat. Gunawan.l997,dalam Budhy !ahjati S. Soegijoko.BS. Kusbiantoro(penyunting).PerencanaanPembangunandi lndonesia (Bunga Rampai). PT GramediaWidiasaranaIndonesia-Jakarta. *
yang dikelola langsungoleh masy'arakat dalam wabantuanprogrur pembangunan keberhasilan Pengalaman dah pokmasdapat ditemui pada keberhasilanpelaksanaanprogram IDT yang meliputi komponenprogram bantuan langsungRp. 20 juta per desa terrtinggal per tahun selamatiga kali. (2) komponen program pendampingandan bantuanteknis, dan (3) komponen program pembangunanprasaranapendukung desa tertinggal (P3DT). Uraian secaralengkaptentangstrategipenerapanupaya pemberdayaanmasyarakatdapat dibaca cialamlapcran tiga tahun programIDT: Tim KoordinasiBantuanPembangunanDaerah,(1998). Pemihakandan PemberdayaanMasyarakat: Pengalamandari PelaksanaanProgram IDT. Deputi Bidang Regional dan Daerah.Bappenas.Jaliarta. pembangunanatauotonomi daerahperlu secaracepatditingkatkan. " Terdapatbanyakalasanmengapadesentralisasi baik alasan teknis-administratifdan efisiensi organisasipembangunan,maupun alasan-alasankonseptualyang mendasar.Lihat misalnya, MacAndrews,C dan IchlasulAmal, (1993). HubunganPusat-Daerahdalam Pembangunan. Jakart4 Raja Grafindo serta Kaho, J R, (1998), ProspekOtonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta.Raja Grafindo.hal 6-9 "'sclronnerhom.JohnR. (1980).ManagementforProductivifl.New York. UniversityolCarboudale.hal 376 " Uraian mengenaimekanismeP5D dapatdiikuti lebih jauh dalam PenjelasanKepmendagrii\'omor 9 tahun 1982. DirektoratJenderalPembangunan Daerah- DepartemenDalam Negeri, 1996. 'z
Good governancemencakupbaik di sektorpemerintah(public governance)maupundi sektor dunia usaha(corporate governance)sebagaibagian dari progranrstabilisasiekonomi yang telah menjadi komitmen nasionaluntuk penyelesaian krisis ekonomidan moneter.Lihat Boediono.(1998), ProgramStabilisasiEkonomi. Jalcarta.Bappenas. . Lihat juga Habibie, BJ. (1998). Pidato Kenegaraan, Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dev,an Penvakilan Rakyat. l5 Agustus.
38
Vol.4 No. 1, 1999
ISSN:14lG264l
Gunawansumodiningrat,Pemanuwn program pembangwundi Era Reformasi
DAFTAR PUSTAKA Boediono,(1998), Program StabilisasiEkonomi.Jakarta'Bappenas Habibie,BJ, (1998), Pidato Kenegaraan,PresidenRepublikIndonesiadi DepanSidangDewan PerwakilanRalEar, l5 Agustus. Kaho, J R, (1998), ProspekOtonomi Daerah di Negara RepublikIndonesia, Jakarta,Raja Grafindo Ginandjar,(1996), PembangunanUntuk Ralgtat:MemadukanPertumbuhan Kartasasmita, dan Pemerataan,CetakanPertama,Jakarta,.PT.PustakaCIDESINDO MacAndrews,C dan IchlasulAmal, (1993).HubunganPusat-Daerahdalam Pembangunan, Jakarta,RajaGrafindo Gunawan,(1997), dalam Budhy lahjati S. Soegijoko,BS. Kusbiantoro Sumodiningrat, (penyunting),PerencanaanPembangunandi Indonesia (BungaRampai), Jakarta, Indonesia. PT GramediaWidiasarana Pembangunan dalam Penanggulangan KriGunawan,(1996),"Perencanaan Strmodiningrat, sis", Prrsrna,Nomor Khusus25 Tahunl97l-1996, Jakarta,LP3ES Otonomi Daerah: Suatu Pokok Sumodiningrat,Gunawan, (1999), "Agenda Pemantapan Nasional Otonomi Daerah dan Perimbangan Pemikiran", Makalah Seminar Keuangan Pusat dan Daerah dalam Rangka PemberdayaanDaerah, Yogyakarta, ISEI Pusat,20Maret JohnR, (1980),ManagementforProductivifz,New York, Universityof CarSchormerhorn, boudale Bulletinof IndoneH dan M.C. Basri,(1998),"Surveyof RecentDevelopment", Soesastro sian EconomicStudies34. no l, AustralianNationalUniversityPress SixthEdition,England,AddisonWesley Todaro,MichaelP, (1997),EconomicDevelopment, LongmanLimited KeTim PembinaPPK Tingkat Pusat,(1998)..PedomanUmum Program Pengembangan camatan, tahunanggaran1998/1999,Jakarta. MaDaerah,(1998),Pemihakandan Pemberdayaan Tim KoordinasiBantuanPembangunan Program IDT, Jakarta,Deputi Bidang Resyarakat:Peigalaman dari Pelal<sanaan gionaldan Daerah,Bappenas.
JEPVol.4 No. 1, 1999
39
GunawahSumodiningratPenontaryn Program Pemfungunandi Ero Retonttosi
ISSN: 14l0-2641
(1996), Penjelasan Kepmendagri Nomor 9 tahun 1982, Direktorat DalamNegeri. Daerah- Departemen JenderalPembangunan World Bank, (1998), "lndonesiain Crisis: A MacroeconomicUpdate", The lltorld Bank D.C, World Bank,.l6 July Report,Washington
Vol.4 No.1, 1999
