Pemantapan AdministrasiPublik Melalui Pemerintahan Pemberdayaan Daerah (Bagianpertama dariduatulisan) Gunawan Sumodiningrat*
I. Pendahuluan Pembangunanadalahproses alamiah (natura[) mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat makmur sejahterasecaraadil dan merata.Kesejahteraanditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnyakonsumsi yang disebabkanmeningkatrya pendapatan.Pendapatanmeningkat sebagaihasil produksiyangsemakinmeningkatpula.Prosesalamiah (natural) di atas dapat terlaksanajika asumsi-asumsi pembangunanyang ada, yaitu kesempatankerja atau partisipasitermanfaatkansecarapenuh (full employment),setiaporang memiliki kemampuanyang sama (equal productivity), dan masing-masingpelaku bertindak rasional (eff ci ent), dapat dipenuhi. Namun demikian dalam kenyataannya,asumsiasumsi di atas sangat sulit untuk dipenuhi. Pasar * Dr. Gunawan Sumodiningrat adalah Dosen Fakultas Ekonomi UniversitasGadjah Mada (UGM) dan Kepala Biro PembangunanDati II dan PerdesaanBappenas.Pokok-pokok pikiran dalam tulisan ini pemah disampaikan sebagai bahan ceramah Program PascaSarjana Magrster Administr-asiPublik UGM-Depdagri-Depdikbud Angkatan lV di Jakarta, 25 Nopember 1997 dan merupakan penyempurnaan dari makalah Seminar Nasional "PendayagunaanAparatu. Negara Tahun 1997", Kantor Menpan di Jakarta, 7-9 Juli I 997, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemantapan Ketatalaksanaan dalam Pengembangan Sistem ManajemenPemedntahan", IPB di Jakarta, l6 September1997, "Policy Dialog Business Information Center", Kadinda DI Yogyakarta, 25 September 1997, dan Seminar "Pengembangan Penyelenggaraan PemerintahanModern Menyongsong Abad XXI", MIPI di Manado,26 SeptemberI 997. (Red.)
PEMBANGUNAN.No. 12/Juni-Juli1998 PERENCANAAN
seringkalitak mampumemanfaatkantenagakerja dan sumberdaya alamsedemikianrupasehinggatak mampu beradapadakondisifull employmentKemudiansamasama diketahui bahwa tingkat kemampuandan produktifitaspelakuekonomisangatlahberagam.Kondisi di atasdiperburukoleh kenyataanbahwa tidak setiap pelakuekonomimenflasarkansetiapperilakupasamya atas pertimbangan-pertimbanganyang rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian pasaratau ekonomi telah terdistorsi.Dalam jangka panjang,hal tersebut akan melahirkanmasalah-masalah pembangunanseperti pengangguran, kemiskinan,dankesenjangan serta pembangunandan hasil-hasilnya. ketidalcrnerataan Untuk itu, di tengahkondisi yiurg distortif tersebut, prosesalamiah(naturat) dalampembangunan tidak dapat terjadibegitusaja Prosesnaturalharusdiciptakanmelalui intervensipanerintah, dengankebijakan-kebijakanyang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi-asumsidi atas. Dengan demikian, memasuki RepelitaVII nanti,paling tidak adaduapertanyaanbesar yang masih perlu dijawab, pertama, menuntaskan pembangunanyang masih ada, yaitu agenda-agenda pengangguran,kemiskinan dan ketidakmerataan,dan kedua, memberikanruang dan kesempatanyang lebih besarkepadaralqyatbanyak untuk berpartisipasisecara aktif dalam prosespembangunanyang ada. Dalam pelaksanaannya, usahauntuk menjawabkeduatantangan tersebutsebenamya tidak dapatdipisahkan satusamalain. yanglebihbesarkepada Pernberianruangdankesempatan mlqyatuntukberpartisipasi,dapatbersinergidenganupaya untuk mananggulanglmasalahpengangguran,kemiskinan.danketidakrnerataan.
15
1I Untuk menjawab Anangan itu, maka dalam era PJP II dewasa ini, paradigma pefiibangunansecara keseluruhantelah mengalami pergeseranmenuju ke arah tercapainya upaya pembangunanyang berpusat pada manusia Qteoplecentered development).Dalam pelaksanaannya,paradigma pembangunan tersebut atau yang dikenal dengan arah baru pembangunan nasional mensyaratkan adanya upaya-upaya pemihakan dan pemberdayaan yang luas kepbda masyarakat.Penegasanarah baru ini tentu membutuhkan kesiapan birokrasi agar dapat melaksanakanpembangunan daerah sesuai dengan amanah GBHN. Makalah ini memberikan pemahamanarah baru pembangunan dan tantangan yang dihadapi administrasi publik yang dirumuskan menjadi: (1) kebijaksanaan pembangunannasional dan arah baru pembangunan nasional;(2) tantangandan implikasi administrasi publik sertapemantapankinerja administrasipublik; dan (3) pemberdayaanpemerintahandaerahmelalui mekanismepembangunan partisipatif
kesehatandasar,peningkatanmelek huru{ penyediaan sarana dan prasaranapendidikan dasar, dan peningkatan kegiatan ekonomi produktif di kalangan masyarakat.Upayatersebuttelahmenyumbangkanpeningkatan pendapatan nasional yang bermuara pada penurunan angka kemiskinan massal (masspoverty). Mekanisme pembangunan sektor dijabarkan ke dalam program-program pembangunanyang dilaksanakan oleh departemen-departemenatau Lembaga PemerintahNon-Departemen(LPND) teknis3. 2.2.KebijaksanaanLangsungdan PembangunanRegional Kebijaksanaanlangsungditempuhmelalui mekanismepembangunan regional sebagaiwujud bantuan langsung pembarigunandaerah dan dikenal sebagai barituan Inpresa.Mekanisme Inpres bertujuan untuk mempercepatupaya peningkatan pemerataanpembangunan dan penguatan otonomi dan desentralisasi pembangunandi daerah.MekanismeInpres meliputi Inpres Desas,Inpres Dati II9, dan Inpres Dati 17.
II. Kebijaksanaan PembangunanNasional
danenogi; (6) perdagangan, pengembangan usahanasionat,keuangan, dankoperasi;(7) transporasi,mereorologi, dangeofisika;(8)pariwisata, Pembangunan padadasarnyabertujuanuntuk me- pos,dantelekomunikasi; (9)pembangunan daerahdantransmigrasi: ( t 0) nasional, ningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kese, lingkunganhidupdantataruang;(l l) pendidikan,kebudayaan jahteraansegenaplapisanmasyarakat.Dalam kerangka kepercayaanterhadapTuhan YME, pemuda,dan olah raga; (12) kependudukandan keluarga sejahtera;(13) kesejahteraansosial, itu pembangunanharus dipandang sebagai suatu kesehatan, perananwanita,anak,danremaja;(14) perumahan danperrangkaian proses.perubahanyang berjalan secara mukiman;(15) agama;(16) ilmu pengetahuan dan teknologi;(17) (l 9) politik, hubungan berkesinambunganuntuk mewujudkan pencapaian hukum;(l 8) apamturnegaradan pengawasan; luar negeri, penerangan,komunikasi, dan media massa;dan (20) tujuan-tujuannya. pertahanandankeamanan. 3 Program-programtersebutanfaralain yang terpanting:Bimas. Pembangunanjangka panjang tahap pertama menerapkanmekanismeperencanaanpembangunan Inmas,danP4K(Deptan),UPPKA(BKKBN), KUD dansinpanpinjam (Depkop),UED-SP,BKD, dan PKK (Depdagri);KUBE (Depsos),dan. lima tahun (Repelita).Strategipembangunantersebut wajib belajar9 tahun(Depdikbud),imunisasidanpenyediaanpuskesmas kemudian secara operasional dijabarkan ke dalam (Depkes).Selainitu, mekanismepembangunansektorjugadijabarkanke prasarana fisik (DepartematpU) yangpada bentuk kebijaksanaanpembangunanmeliputi kebi- dalamprogrampenyediaan akhimyamendukungkeseluruhanprogramtersebuL jaksanaantidak langsung,langsung,dan khusus. 4 Pembangunan regional dibiayai melalui Surat pengesahan AnggaranBantuanPembangunan Daerah(SPABP),bersifatdesentralisasikarenapelaksanaannya dilakukan oleh pemcrintahdaerah/ 2.1.KebijaksanaanTidak Langsungdan instansiterkaitdi tingkatdaerah. PembangunanSektoral 5 KornponenBantuanPembangunan Desa(lhpres'Desa) sampai Kebijaksanaantidak langsungditempuh melalui dengantahunanggaran1997/98meliputiBantuanLangsungRp.6,5juta, pembangunansektoral yangmeliputi20 BantuanPengendaliandan PengelolaanRp, 600 ribu/desa,ditambah mekanisme BantuanDesaTerpencilRp.300ribu/desa. sektor pembangunan2. Mekanisme pembangunan 6 KomponenBantuanPembangunan Dati ll (lnpres Dati ll) sektoralsecaraumum pada awal Repelita I ditujukan sampaitahunanggann | 997198meliputiBantuanUmum(subbantuan untuk menciptakan swasembadapangan dan beras, rencanapemantauanpengawasan;dansubbantuankecarnatran); Bantuan airbenih SD/1\41); pengendalianpopulasipenduduk,peningkatanderajat RehabilitasiSDfvll (termasuksubbantuanprasarana puskesmas. BantuanPemugaran PasarKecamatan, BantuanRehabilitasi BantuanPenghijauan, BantuanPenyuluhPenanianLapangan, Bantuan I Pembangunan sektoraldibiayai melalui DIP sektor,bersifat PeningkatanJalanKabupaten,BantuanPembinaanMasyarakatTersentralisasi karenapelaksanaannya dilakukanoleh departemen/LPND tinggal,BantuanPengendalian DampakLingkunganHidup; Bantuan teknisdi tingkatpusat. PertanianRakyatTerpadu,BantuanPeningkatan Prasarana Jalanporos 2 Sejumlah20sektorpembangunan Desa,danBantuanPrasarana tenebut:(l ) industri;(2) perDasarPermukiman Perkotaan. (3)pengairan;(4) tenagakerja;(5) pertambangan taniandankehutanan; 7 KomponenBantuanPembangunan DatiI (lnpresDatil) sampai
l6
PERENCANAAN PEMBANGUNAN.No. 12/Juni-Juti1998
1 l i
; i
Memberdayalcan ekonomi masyarakat perdesaan
Mekanisme Inpres telah berhasil melengkapi upaya pembangunanyang dilakukan melalui mekanisme pembangunansektor. 2.3. Kebijaksanaan Khusus dan Program PdmbangunanKhusus Kebijaksanaan khusus ditempuh melalui mekanismepembangunanwilayah khusus yangbertujuan untuk mernpercepatpemerataanpembangunan yang langsung mengarahke sasarandantujuan program, sekaligusmelengkapimekanismepembangunansektor dan mekanismeInpres. Kebijaksanaankhusus ini diwujudkan antara lain melalui Program Pengembangan Wilayah (PPW), PembangunanKawasan Terpadu (PKT), program pengembangankawasan khusus,dan program-programpenanggulangankemiskinan seperti program Inpres Desa Tertinggal (IDT) danprogram Takesra./I(ukesra.
III. Arah Baru Pembangunan Nasional 3.1. StrategiPembangunanNasional Pembangunanmerupakanprosesmultidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar terhadap struktur sosial, sikap masyarakat,kelembagaannasional, di samping percepatanpertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan,dan pemberantasankemiskinans.Pembangunanditandaidengan adanya perubahan stnrktur sosial masyarakatyang berasal dari kemampuan masyarakatsendiri yang meliputi limarangkaian kegiatan yang tak terpisahkan, yaitu: terciptanya(1) kesempatan kerja yang memberikan (2) penghasilan, untuk konsumsi dan selebihnya untuk (3) tabungan, yang selanjutrya dapat(4) membentuk modal yang digunakanuntuk mernbeli kebutuhan (5) produksi baru yang juga merupakan bagian dari prosesperubahanteknologi. Salah satu tugas pemerintah terpenting adalah upaya penanggulangan kemiskinan melalui usaha pemerataankesejahteraanrakyat. Hal ini dapatdicapai melalui berbagai kegiatan yang dapat mengurangi kesenjanganekonomi antarperorangan,antargolongan,
ahun anggaran1997/98rrrcliputiBantuanUmumPcmbangunan Dacrah Tingkat I; BantuanPcrcncanaan, Pcrmnauandan Pcngawasan Dacrah Tingkat I; BentuanRcboisasi;BantuanPcningkatanJalan dan PcnggantianJcmbata hopinsi, BantranOperasidanPcnrcliharaan Pcngairan, BantuanPclaksanaan PenataranP4di Dacmh;BantuanPengcmbangan Wilayah Tcrpadu;BantuanPrasarana Fisik PamongPraja;Bantuan PernbinaanMasyarakatTertinggaldi Pcrdcsaan;Banturn Pcngclolaan KawasanLindung;BanhranPcmbinaanSeniBudayadi Dacrah;Bantran Pcmbinaandan PcmbibitanOlahragaPrcstasi;BantuanPcmbinaan KerukunanHidup Urmt Bcagama;danBantuanPcngcrrdalian Danpak 8 Michacl P. Todaro, Economic Devclopmazr, Edisi Kclima, LingkunganHidup. L,ongrmn Singaporc Publisher, Singaporc, I 994, hlm 16.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 1?Juni-Juli1998
t7
l-j I
antarsektor,dan antardaerah.Ketidakmerataanproses distribusi sumberdayadan kesempatanaksesmeningkatkan derajat kehidupan akan memunculkan kecemburuan dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Apabila muncul suasanademikian, kelanjutan pembangunan akan terganggu, dan menurunkan produktivitas ekonomi nasional. PengalamanbangsaIndonesiamewujudkan tujuan pembangunannasionalsejakProklamasiKemerdekaan hingga awal Orde Baru (1945'1966) merupakan pengalamanberharga. Ketidakstabilan negara dan kebijakan pembangunanekonomi yang kurang tepat dan salah arah telah mendorong rendahnya kualitas hidup masyarakat Indonesia. Strategi pembangunan yang diprioritaskan untuk menghadapi tantangan pembangunandi awal Repelita I adalahstrategiTrilogi Pembangunan, meliputi stabilitas ekonomi sebagai upaya kesinambunganpembangunan,yang diikuti strategi pertumbuhan ekonomi disertai pemerataan panbangunandan hasil-hasilnYa. Untuk menjamin percepatanpembangunan'pemerintah tidak bersikap netral dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hal ini harus dilihat sebagai usaha untuk upaya menciptakan keberlanjutan momentum pembangunanyang sudah tinggi dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sikap ini, yaitu berupa pemberdayaan dan pemihakan yang saatini merupakansalah satutema dan komitmen dalam rangka kegiatanpembangunandi berbagaisektor. melalui pendekatanpemberdayaan Pembangunan dan pemihakan pada hakikafirya mempunyai prinsip 3C: harusdipahami Pertama, Concern.Pembangunan sosial ekoperubahan stmktur sebagaiupaya proses masyarakat nomi masyarakatuntuk mewujudkan (Juriteradil). Hal ini harus dilakukan mengingat sasarandanprioritas pembangunanadalahpeningkatan kualitas SDM, perubahan struktur ekonomi, penanggulangankemiskinan,dan stabilitasekonomi. Berdasarkan hal itu, setiap kebijaksanaanpembangunan harus diarahkan dan diupayakan untuk mewujudkan sasarantersebut,sertaselalumemberiperhatiankhusus pada upaya penanggulangankemiskinan dan pemerataan pembangunanmelalui langkah pemberdayaan danpemihakankepadayang lemahdan harusdibantu. Komitmen ini harus menjadi visi setiap komponen pembangunannasional,baik pihak aparatpemerintah/ birokrasi,dunia usaha,akademisi,pegiat kelompok non-pemerintah,dan swadayamasyarakat/lembaga wargamasyarakat(rakYat).
t8
Kedua, Consistent. Kerangka kebijaksanaan pembangunannasional yang dimanifestasikan dalam program-programpenrbangrmanharusdiselenggarakan secaraterpadu, terarah,tepat sasaran,bermanfaatbagi segenaplapisan masyarakat, transparan, dapat dipertanggung-jawabkan, dan berkesinambungan.Prinsip consistent dapat diwujudkan melalui langkah saling memahami permasalahanmasing-masing dan mengatasi permasalah tersebut secara bersam&sama, sehinggapendekatanpemberdayaanmenjadi lebih luas jangkauannya.Tidak saja pemberdayaanbagi yang harus dibantu tetapi juga pemberdayaan bagi diri sendiri, karenaprosespembangunanjuga harus dilihat sebagaiupayaperubahandari dalam. Ketiga, Continuous. Pelaksanaanpembangunan selalumempunyaidampaksebagi hasil dariprosespembangunan. Apabila semua warga masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil pembangunanmaka kemanfaatan tersebut harus dijamin keberlanjutannya. Tetapi apabilamasih adawarga masyarakatyang belum mengambil manfaat hasil pembangunan' maka kebijaksanaandan programpembangunantersebutharusditinjau kembali untuk disernpurnakanlebih lanjut. Proses untuk selalu (berbuat yang terbaik) membutuhkan pengorbanansegenapkomponen pembangunan,oleh karenaitu inisiatif, dedikasi,danketerbukaanhanrsselalu menjiwai setiapaspekpikir-ucap-tulis, aspeksikap, dan parapelakupembangunan. aspektindakan-menghasilkan Sehingga upaya pembaharuanuntuk menuju kesempumaan sebagaipengejawantahanpembangunanyang berkesinambunganharus selalu menjadi prinsip dalam pelalaanaanpembangunanunhrkmeletakkandasaryang lebih kuat dalam memasuki pelaksanaantahap pembangunanberikutrYa. 3.2.Arah Baru Pembangunan Arah pembangunansekarang memiliki muatan ktrashinggadisebutsebagaiarah baru pembangunan nasional yang memadukanpertumbuhan dan pemerataan. Pada dasarnya arah baru pembangunan nasionalmempunyaitiga arah,yaitu: Pertama, pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu denganmencegahpersainganyang tidak seimbang, tetapi bukan berarti mengisolasiatau menutupi dari interaksi dan memberdayakan masyarakat dengan menciptakan suasanaatau iklim yang sehat untuk memungkinkanusahamasyarakatberkembang. Kedua, pemantapan otonomi dan pendeledi gasianwewenangdalampengelolaanpembangunan yang lebih besar kewenangan yaitu: memberi daerah, PEBENCANMNPEMBANGUNAN,No. 12lJuni-Juli1998
kepadadaerahmulai tahapperencanaan,pelaksanaan, memecahkanpermasalahankesenjangan,pengangpengendalian,pengawasandan pelaporan dengan guran,dan kemiskinan secarabersama:m. pengalilian secarabertahap bantuan pembangunan kepadadaerahmelalui DIP-Seltor (APBN) ke dalam 33. Prinsip Bantuan PembangunanDaerah bantuankhusus,bantuankhususke bantuanblok. Pembangunan yang dipandang sebagai proses Ketiga, modernisasi melalui penajamandan transformasipadadasamyaakanmembawaperubahan pemantapan arah dari perubahan struktur sosial dalamprosesalokasisumber-sumberekonomi,proses ekonomi, dengan proses yang berlangsung secara distribusi manfaat,dan prosesakumulasiyang memalamiah, yaitu yang menghasilkanharus menikrnati. bawa pada peningkatan produksi, pendapatandan Begitu pula sebaliknyayang menilcrnatiharuslahyang kesejahteraan.Dalam prosestersebutputaran kegiatan menghasilkan. ekonomi akan menghasilkan surplus yang menjadi BangsaIndonesiasekarangdihadapkanpadausaha sumber peningkatankesejahteraankemudian hasil mengikis habis sisa kemiskinan,stategi yang diper- pembangunantersebutakandinilrnati oleh masyarakat gunakan mempunyai sasarandan tujuan yang jelas secaramerata. untuk mengurangi penduduk miskin. Strategi ini Perubahanstruktur yang diharapkanadalahproses distilahkan sebagai core poverty strategy. Kita yang berlangsung secara ilmiah, yaitu yang mengmembutuhkan langkah baru, yaitu hasilkan harus menikmati. Begitu pula langkah penanggulangankemiskinan sebaliknyayang menimati haruslahyang yang menyatukan segala daya upaya menghasilkan. Prosesini diarahkanagar Untuk menjamin bangsa,negara, dan seluruh lapisan pembangunandaerahdapatmeningkatkan percepatan masyarakatuntuk bersama-samamengkapasitasmasyarakat (capacity building) pembangunan, hapus kemiskinan. Semualangkah termelalui penciptaanakumulasi modal yang pemerintah tidak sebut telah dit'etapkan untuk dapat bersumber dari surplus yang dihasilkan secaramaksimal mengurangi jumlah dan pada gilirannya dapat menciptakan bersikap netral orang miskin sedra keseluruhan,sependapatan yang dinikmati oleh rakyat. dalam hal hingga sisa-sisadesamiskin, kelompok Proses transformasi harusdigerakkanoleh penanggulangan masyarakatmiskin, keluarga miskin, masyarakatsendiri. kemiskinan. dan orang-orang miskin dapat dihaStrategi pemberdayaanmasyarakat puskan. membutuhkanlangkahnyata agarberhasil Pemberdayaanmasyarakatmodem memenuhi szrsarandan tujuannya. Kebiyang lebih maju lebih diarahkanpadapenciptaaniklim jaksanaan dan program pemberdayaanmasyarakat yang menunjangdanpeluangurtuk tetapmaju. Dengan perlu dimantapkan dan dilanjutkan, serta ditujukan sekaligus menanamkanpengertian bahwa suatu saat pada peningkatan kapasitasmasyarakat(capacity wajib untuk membantuyang lernah untuk lebih maju. building) yang berintikan pada pemberianaksesdan Sementaraitu, pemberdayaanmasyarakatyangmasih peningkatanekonomi rakyat melalui bantuan modal tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan usaha, SDM, prasarana, kelembagaanpembaproduktivitasnya,memberikankesempatanberusaha ngunan, teknologi, dan sistem informasi, yang yang sama,danmemberikansuntikanmodal saja,tetapi penjelasannya berikut ini : harus dijamin adanya keg'asamayang erat diantara Pertama, modal usaha(lzvestment),yaitu memyang kuat dengan yang lemah secaraberkesinam- berdayakanekonomi masyarakatperdesaan,dengan bungan. mengembangkanmekanismepenyalurandanabantuan Pemihakan dan pemberdayaanmasyarakatpada dan kredit lunak langsungkepadamasyarakatuntuk hakikatrya akan menuntut berbagai kondisi dan ling- pengembangankegiatan sosial ekonomi produktif kungan yang memadai bagi tercapainyaperubahan unggulanyang dapatmenjamin adanyasurplusuntuk struktur yang mengarahpada terwujudnya masyarakat tabungandanakumulasimodal olehmasyarakat. maju, mandiri, sejahteradan berkeadilan. Perubahan Kedua, sumberdayamanusia(human resource), struktur yang diharapkanadalahprosesyang berlang- yaitu memperkuatkapasitassumberdayamanusiadi sung secaraalamiah, yaitu yang menghasilkanadalah perdesaan,untuk dapat meningkatkan kemampuan yang menikrnati, dan yang menikmati adalah yang manajemendan organisasiaparatpemerintahandan menghasilkan.Denganperubahanstruktur yang benar warga masyarakat dalam proses pembangunanguna maka pembangunan daerah pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di tingkat PERENCANAAN PEMBANG UNAN,No. 12/Juni-Juli1998
l9
$.rf :.'
desa melalui bantuan pelatihan, penyuluhan, dan sangatcepat didukung oleh meningkatnya arus globalisasipada gilirannya akanmengakibatlcanbeberapa pendampingan. perubahane. Pertama, perekonomian akan semakin Ketigarprasarart,o(infrastructure),yaitumengembangkanprasaranadan saranaperdesaansertajaringan terbuka denganmeningkatnya anrs globalisasi, kedua pemasaran,sehingga masyarakat perdesaan dapat pergeseranpengendalian dan penguasaanmodal dari dengan mudah mendapatkan input produksi dan pemerintahke swastaakan semakinmeningkat, ketiga menjual produk ke pasar lokal, regional dan nasional peranan pemerintah daerah di masa depan akan melalui keminaan dengan dunia usahadan penyedia semakin besar dengan makin kuatnya gerakan dejasapendukunglairmya. sentralisasi. di atastentu akan berakibat Perubatran-perubahan Keempat, pengembanganteknologi dan pedan tuntutan-tuntutan nguatan kelembagaan(technologt change and insti- terjadinyapergesefim-pergeseran tutional strengthenen), yaitu upaya meningkatkan baru dalam hubungannya dengan peranan dan fungsi kemampuankelanbagaan masyarakatdan aparat,agar aparaturpemerintatrdisegalasektor baik pusatmaupun proses alih informasi/teknologi, penyaluran dana"/ di daerah. Sehinggamuncul kecenderunganpennapengelolaan salahan dalam administrasi publik sebagai akibat investasi,prosesproduksi/pemasarzlnan, pembangunanterlembagadengan'baiksesuaikondisi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas lokal yang dapat menunjang pencapaiansasaran. pelayanan kepada masyarakat dalam memperlancar Pengembangankegiatan sosial ekonomi masyarakat tercapainya tujuan pembangunan. Permasalahan dilakukan secarabertahap,terus-menerusdan terpadu tenebutpada hakekatnyaadalahtantanganyang harus dihadapi oleh pemerintah, khususnya pemerintah yang didasarkanpadakemandirian. (information daerah.Tantangantersebutmeliputi: system), Kelima, sistem informasi pemantauan, peyaitu meningkatkan kemampuan 4. l. t. MeningkatnyaTuntutanMasyarakat ngendalian,danpelaporanpelaksanaanberbasissistem Hal ini perlu dipahami bahwa seiring dengan informasimanajemendan sisteminformasi geografis, secara dinamika pembangunan,peningkatan kesejahteraan agardapatdiketahuiperkembanganpelaksanaum tepat arah, tepat sasaran,dan tepat tujuan. Dengan masyarakattelah menumbuhkanaspirasi dan tuntutan demikian dapatdilakukan pelurusanapabilapelaksana- baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas an berjalantidak semestiny4dilalatkanpenyempumaan kehidupan yang lebih baik. Fenomenaaspirasi dan apabila masih perlu dikembangkan,dan berkesinam- tuntutan masyarakattersebuttidak saja akan tercermin dalam formulasi pdtitit yang lebih luas, namunjuga bunganapabilapelaksanaantelahberhasilbaik. Dengan memahami pembangunansebagaiper- akan muncul dalam tingkat partisipasi masyarakat ubahan struktur (structural transformation), maka dalam kegiatan pembangunan.Aspirasi dan tuntutan mekanisme pembentukan modal (capital accumu- masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih lation) yang benar merupakan kunci dari pengem- berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang bangan ekonomi rakyat yang tumbuh berkembang. maju, adil, malcrnur dan sejahtera.Tuntutan tersebut Prosespemupukan modal yang benar muncul dari juga diakibatkan karena meningkatnya pengetahuan dalam sendiri yakni dari masyarakat,oleh masyarakat, dan pendidikan masyarakat. Dengan berhasilnya untuk dinikmati masyarakatsehinggatumbuh berkem- pembangunanmaka dampak langsung adalah makin bang secaraalamiah. Dengan pengertian ini setiap meningkatrya pendidikan danpengetahuanmasyarakat anggotamasyarakatdisyaratkan berperanserta dalam dalam segala aspek kehidupan. Sehingga hal ini prosespembangunan,mempunyai kemampuansama, menimbulkan makin besarnya tuntutan hak akan pelayanandan tuntutan hak pelayanansecarakualitas. dan bertindak rasional. Sejalan dengan tuntutan masyarakat tersebut pengembangansumberdayamanusiamenjadi hal utama IV. Tantangan dan Implikasi yang perlu mendapatperhatian.Sumberdayamanusia meliputi aparaturpemerintahmaupunmasyarakatnya. Administrasi Publik Makin banyak tugas dan tanggungjawab pemerintah 4.1.TantanganAdministrasi Publik Perubahanmasyarakatyang sangatcepatoleh arus 9 Tirta Hidayat, "Model Model Perencanaan Pembangunan globalisasi mengakibatkanbeberapaimplikasi di Nasional Masa Depan", dalam Prisma Nomor Khusus 25 Tahun Prisma berbagainegara,termasukIndonesia.Perubahanyang l 9 7 l - 1 9 9 6 .
20
PEMBANGUNAN. No. 12/Juni-Juli1998 PEBENCANAAN
daerahdalam melaksanakanpembangunan,maka makin meningkat pula interaksi langsung dengan sebagaipelakupembangunan. Kemampuan masyarakat aparatpemerintahdaerahdalam memberi pelayanan kepadamasyarakatperlu ditingkatkansesuaiperKeserasiandan kembangandankebutuhanmasyarakat. penyelenggaraan pemerintahan, keselarasankegiatan pembangunan danpelayananmasyarakatsesuaidengan kebutuhan masyarakat,merupakan landasanbagi terwujudnyatugaspemerintahdaerahyang berorientasi padapeningkatankesejahteraan masyarakat.
secaraefektif dilaksanakandi berbagaitingkat, mulai dari tingkat desa,tingkat kecamatan,daerahtingkat II, daerahtingkatI, sampaike tingkatnasional.Masingmasingtingkatanpemerintahanini mempunyaiperan fungsidantugastertentudalampembangunan.
4. 1.4.Kecenderungan Desentralisasi danOtonomi Daerahdi MasaMendatang Dampak dari tuntutanotonomi dan desentralisasi mengakibatkanterjadinya pergesemnkegiatan pembangunandi daerah.Sehinggasegalaaktivitas perencanaan,pembiayaan,pemantauandan evaluasi, 4.1.2. AdarryaPergeseran Pembiayaandari Peme- pelaporandan pengendaliankegiatan pembangunan rintah ke Swasta dialihkan ke daerah.Dengan demikian pengalihan Dengan makin besar, dan beragamnyajenis kegiatanpembangunantersebutmaka kemampuan kegiatan pembangunan,maka pembiayaanpemba- aparaturdaerahdituntut untukmengambilalih peran ngunantidak lagi dibebankansepenuhnya pengelolaanpembangunanyang lebih kepada pemerintah. Oleh karena itu besar. perananswastadiharapkanmampu mePenyelenggaraanotonomi daerah Dampak dari mikul bebanpembiayaanpembangunan adalahmemberi kewenanganmengatur tuntutanotonomi sesuaidengankemampuandan bidang dan mengurusrumah tangga sendiri dan desentralisasi masing-masing. untukmeningkatkandayagunadanhasilOleh karenaitu konsepdanpengemguna penyelenggaraanpemerintahan, mengakibatkan bangansaling hubunganantaraparatur pembangunan danpelayananmasyarakat terjadinya pemerintah,masyarakatdan swasta sapergeserankegiatan kepadaPemerintahDaerahTingkat I dan ngat diperlukan.Konsep dan pengemII. pembangunandi banganitu diperlukandalam konteks Dengankewenanganyangdiberikan daerah. strategipembangunan dalammewujudkan kepada daerah tingkat I dan II, maka kecenderunganarah baru pembangunan daerahtingkat II mendapatkewenangan nasionalyang menitikberatkanpada pepula dalam koordinasi dan memadukan merataandanpemberdayaan sertapertumbuhansecara kegiatanperencanaan program-programpembangunan bersama-sama. di daerah.Dalam rangka melaksanakankewenangan tersebut,perlu penyempurnaanstruktur kelembagaan 4.1.3.Makin Besardan Berkembangnya Volume pemerintahdaerahtingkat II untuk.menanganiurusan KegiatanPembangunan yang menjaditugasdan tanggungjawabnya. PenyemKonsekuensilogis makin pesat dan majunya pumaan kelembagaandilakukan tidak saja melalui pembangunan,maka diperlukan SDM aparaturyang pengembanganstruktur jabatan, pembagiantugas, mampu dan cepat, baik dalam pengelolaanpem- namunjuga penyempurnaanmekanismedan adminisbangunanmaupun dukunganperangkatjaringan trasi informasi pemerintahbagi pelaksanaanpeminformasi pembangunanyang memadai.Pelaksanaan bangunandi daerah. pembangunandalam konteks WawasanNusantara tidak dapat dilakukan secaraterpusatpenuh ataupun 4.2.Implikasi dilaksanakansecaraotonomi penuh pada tingkat Implikasi dari kecenderungan permasalahan ketadaerah.Undang-UndangDasar 1945pasalI danpasal talaksanaantersebutdi atas terhadapprogram keta18telahmengamanatkan kepadakita mengenaihal itu, talaksanaanserta pengembangandan pemantapan telah merinci dan GBHN dan memberi arahanyang Administrasipublik, makadapatdikemukakanhal-hal jelas. Dalam rangka pembangunannasional,diupa- sebagaiberikut: yakan agar penyelenggaraan pembangunandapat berjalansecaraoptimal. Upaya itu dilakukanmelalui 4.2.1. Koordinasidan Sinkronisasi pengendalian,dan pengawasan sistemperencanaan, Pendayagunaan aparaturpemerintahharusdimulai pembangunanyang terpadudan terkoordinasikandan pengembangansistem koordinasi dan sinkronisasi PEMBANGUNAN. No. 12lJuni-Juli 1998 PERENCANAAN
2l
I
dalam penyusunanmaupun pelaksanaankegiatan pembangunan.
V. Pemantapan Kinerj a AdministrasiPublik
5.1.Koordinasi dan Kerjasama Intensif Antarlembaga Mengingat lingkup dan polanya yang berbeda maka diantara ketiga program tersebut sebenarnya bersifat saling melengkapi (komplementer). Dari sinilah maka secaraprogramatik harus diupayakan adanya koordinasi dan kerjasama yang terbuka dan Informasi 4.2.3. PenyediaanPerangkatJaringan di antarakeduaprogram tersebutuntuk sebaik-baiknya Proseskegiatan pembangunanadalah satu keadanya tumpang tindih program serta menghindari satuanproses melalui; perencanaan,pembiayaan, adanyaberbagai kesimpangsiuran adanya pengalokasian,pemantauan,evaluasi,pelaporandan mengurangi di masyarakat kemiskinan pangendaliansetiaptahapkegiatanpembangunan.Oleh program penanggulangan karena itu denan makin besamya volume dan makin luas. Permasalahannyabentuk koordinasi dan kerjaberagamnyajenis kegiatanpembangunan,maka setiap sama sepertiyang diharapkan di atasmasih belum terperlu pengelolaankegiatanpembangunan capai dan terjadi di lapangan. Dari sididukungdandilengkapi sisteminformasi maka pelaksanaandari masingnilah, manajemenyang memadai. Adanya banjir masing program tersebut seolah-olah terpisahdan timbul kesanadanya(banjir program 4.2.4. PeningkatanPelaYananMaprogram) di perdesaan.Adanya praktik menyebabkan syarakat seperti ini menyebabkan adanya beban Bila aparattelatrdapatmeningkatkan adanya beban yang yang cukup berat terutama di tingkat koordinasi dan sinkornisasi,meningcalary berat kecamatandan tingkat desauntuk melankatkan efektifitas dan telah disediakan di tingkat terutama carkan sosialisasi dan pelaksanaanProperangkatpendukung,makapeningkatan gram secaraefisien, efeLctif,dan optimal kecamatandan pelayanan masyarakat (public service) sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran tingkat desa. mutlak ditingkatkan. prograrn. Aparat maupun masyarakat di tingkat kecamatandan tingkat desapada MekanismePem4.2.5.PemantaPan pada beban adminishatif yang dihadapkan akhirnya bangunanDaerah berkaitan dengan pelakterutama beragam sangat Pemantapanmekanisme pembangunan daerah dari berbagai pemantauan pelaporan, dan mendapat perhatian sebagai upaya pelaksanaan dan sanaan, peta memperhatikan Dengan perluasanotonomi daerah. Upaya ini dilakukan agar prognm di lapangan. di antara pemerintahdaerahdapatmenjalankanmisi, tugas,dan permasalahan di atas maka koordinasi pencapaiantujuannyasecaraefelf,ifdan efisien. Dalam berbagai macam program tersebut harus dilakukan pemehal ini seyogianya pemerintah sekedarmelaksanakan pada berbagai macam tingkat administrasi kecamatan, kabudesa, dari tingkat mulai rintahan, pembangunanyang tidak dapatdilakukan masyarakat. pusat. propinsi, dan paten, Peranpemerintah adalah mempersiapkanmasyarakat 4.2.2. P enngkatan Efektifi tas dan Kinerja Aparat Peningkatanefehifitas dan kinerja aparat dapat dilakukan melalui penyempurnaandan penguatan kelembagaanserta peningkatan kualitas sumberdaya manusiaaparat.
yang belum mampu dan tidak mempunyaikemampuan sama.Penumbuhanperansertaakfif masyarakathartus diupayakanmelalui mekanismepedomanponbangunan yang sama (dengan instrumen SasaranRepelita Tahunan Daerah, Sarlitada), mekanismeperencanaan transparan yang serasi antara prinsip topdown dan Perenbottom-up(yaitu melalui PedomanPen5nrsun-an canaan dan Pengendalian Pembangunandi Daerah, PsD), dan mekanisme pembangunanyang terarah melalui instn:menAPBN/APBD/Swasta, yang dilaksanakansecaraterkoordinasi antarunsurdalam wadah TimPembina. 22
5.1.1.TingkatDesa Pada tingkat desa koordinasi dilakukan oleh pengurus LKMD yang terdiri dari Ketua Umum (Kepala Desa), Ketua I (Tokoh Masyarakat), dan Ketua II (Ketua Umum PKK Desa). Koordinasi berbagai program tersebut dapat dikelola oleh pengurus LKMD melalui ketua-ketuanya yang selanjutnya akan dijadikan agenda permasalahanguna dibatrasdalam pertemuanMusyawarah Pembangunan Desa.Misalnya desayang mendapatprogram bantuan langsung IDT memiliki kelompok sasaranpada PEMBANG UNAN.No. 1?Juni-Juli1998 PERENCANAAN
_t
Pokmas, program Takesra/Kukesrapada anggota UPPKS, program UEDSP pada Kelompok Desa, sedangkanprogram TPSP pada anggota Koperasi Desa,ditambahprogram-progmm lain sepertiP4K dan HBK. Berbagaikelompoksasarantersebutdiharapkan terwadahi kedalam LDKP (LembagaDana dan Keuangan Perdesaan)yang secarahirarkis berada di bawahLKMDILMD. 5.1.2.Tingkat Kecamatan Padatingkat kecamatankoordinasiprogramyang sudah terbentukdari hasil koordinasi dalam Musyawarah PembangunanDesa akan digunakan sebagai agendamusyawarahUDKP. Padatingkat ini Camat bersamaKasi PMD Kecamatanbertindak sebagai koordinator program yang melakukan pembinaan, penyuluhan,danpengembangan setiapagendapermasalahan yang muncul dalam Musyawarah PembangunanDesa. 5.1.3.Tingkat Kabupaten Koordinasiprogrampadatingkatkabupatensecara bersama-sama dilakukan oleh unsur PMD kabupaten, dinas atau instansiterkait yang dikoordinasikanoleh BappedaTingkat iI denganBupati sebagaiketuanya. Hasil koordinasiprogramselanjutnyaakan digunakan
PEMBANGUNAN, PERENCANAAN No. 12lJuni-Juli 1998
sebagaiagendapermasalahanyang dibahasdalam RakorbangTingkatII. 5. 1.4.Tingkat Propinsi Padatingkat propinsi koordinasi program secara bersama-sama dilakukan unsur PMD propinsi, dinas atau instansi terkait yang dikoordinasikan Bappeda Tingkat I dengan Gubernur sebagaiketuanya.Hasil koordinasi program dari RakorbangTingkat II akan digunakansebagaiagendapermasalahan yang dibahas dalamRakorbangTingkat I. 5.1.5.TingkatPusat Koordinasiprogrampadatingkat pusatdilakukan oleh Tim Pusatyang terdiri dari Bappenasyang menangani koordinasi dari segi perencanaan,Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD, Ditjen Bangda, dan Ditjen PMD) yang menkoordinasi dari segi pembinaan administrasi pemerintahan, Departemen Keuanganmengkoordinasipembukuandan pengawasan anggaran,serta berbagai departemenatau instansi terkait lainnya. Hasil koordinasi program dalam RakorbangTingkat I pada akhirnya menjadi agenda permasalahanyang akan dibahas pada Rakornasdi tingkatpusat.l (Bersambungke edisi l3/September1998)
Pemantapan AdministrasiPublik Melalui Daerah Pemerintahan Pemberdayaan (bagian kedua,selesai)
GunawanSumodiningrat* 5.2. Peningkatan Efektivitas Birokrasi Untuk mendapatkan hasil yang optimal dari suatu keglatan dimulai dari tahap perencanaanyang baik. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik dari setiap kegiatan diperlukan sumberdayamanusia yang bukan saja sanggup danmaubekerjakeras,tetapijuga dapatbekerjasecara profesionaldan memiliki kemampuanyang baik. Kerja keras perlu diimbangi dengan Perencanaanyang matang dan sistematis sehingga menghasilkan karya yangoptimal. Kerja keras ditujukan untuk meningkatkan mutu sumberdayamanusia dan mendorong penyebaran secaramerata. Selain meningkatkanketerampilan masyarakat,perlu diperhatikan pula pengembangan kemampuanketerampilan,dan wawasan aparat pe* Dr. GunawanSumodiningrat adalahDosenFakultasEkonomi Dati ll UnivercitasGadjahMada(UGM) danKepalaBiro Pembangunan Bappanas.Pokok'pokokpikimn datamtulisanini pemah danPerdesaan disampaikansebagaibahancerarnahhogram PascaSarjanaMagister AdministrasiPublik UcM-Dqdagti-Depdikbud Angkaun IV di Jakarta' dari makalah 25 Nopember1997 dan merupakanpenyempurnaan AparaturNegaraTahun 1997"' SeminarNasional"Pcndayagunaan Masyarakat KantorMenpandi Jakarta,7-9 Juli 1997,"Pembcrdayaan Sistem dalam Pengembangan Melalui PermntapanKetatalaksanaan 1997'"Policy Penrcrinahan",tPBdiJakarta,16September Manajemen Dialog BusinesslnfornrationCenter"' KadindaDl Yogyakarta'25 September1997, dan Seminar "PengembanganPcnyelenggaraan ModemMeryongsongAbadXXI"' MIPI di Manado'26 Pemerintahan September199'l. (red.)
58
merintah daerahterutama aparat Perencanaanmelalui berbagaipendidikandanpelatihan. Peningkatankemampuandan kualitasmasyarakat perlu mendapatperhatian,karenatingkat keberhasilan pembangunandaerah terletak pada prakarsa,peran aktif masyarakatdan lembagaperencanaandaerah. Peningkatanperansertamasyarakatdan aparatdi daerah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kemampuandan kemandirian masyarakatdan daerah.Masyarakat dan daerah yang mandiri dapat menghasilkansendiri dan menikmati atashasil usaha sendiri. Kelembagaan pemerintahan yang mantap mertlpakan salahsatu pendorongProsespengalihantugas, wewenang,dan tanggungjawabdari pemerintahpusat ke pemerintahdaerah.Itu berarti pula mempercepat prosesdesentralisasidan otonomi daerahyang nyata, dinamis, serasi,dan bertanggung-jawab.Oleh sebab itu, perlu diperhatikanpendayagunaanstmktur kelembagaan dan pengembanganstruktur jabatan, jenjang karier dan bidang tugasyang sesuaidengankebutuhan, pendayagunaansistem pelaksanaandan pengawasan pembangunan,pengembangansistem informasi dan data pemerintah daerah untuk pengelolaan pembangunan, dan pendayagunaanadministrasi publik daerahsecaraterpadu,efektifdan efisien. Langkah pertama dalam pelaksanaan pembangunan adalahmenentukanperencanaanyang matang meliputi: penentuantujuan, arah, sasaran,strategi, dan kebijaksanaan, sumber pembiayaan, kondisi dan yang matangberarti pula pemipotensi.Perencanaan lihan skalaprioritas, penyusunanprogram dan proyek, 1998 No. 14/Desember PEMBANGUNAN, PERENCANMN
organisasidan ad,rninistrasi, koordinasi,pengendalian, hingga tidak dapat memenuhi dana yang diperlukan pengawasandan evaluasi dengan tetap berpedoman untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan di padaacuandasaryangjelas. Seperti:GBHN, repelita, daerah.Oleh sebabitu rekening pembangunandaeratl sarlita, rencana tata ruang wilayah nasional (RPD) perlu didayagunakan urituk menggali potensi (RTRWN) yang selanjutnya diturunkan oleh daerah daerah. RPD merupakan peluang bagi pemerintah tingkat I dan tingkat II masing-masing, dengan tetap daerah untuk memperkuat keuangan daerah dengan memperhatikan karakteristik wilayahnya, berupa terus menyempurnakanberbagai langkah mulai dari penyusunanpola dasarpembiurgunandaerah@oldas), tahap perencanaan,pemrograman,penganggaran,dan repelitad4 sarlitada,dan RTRW. pembiayaanproyek-proyekpembangunan. Dalam pencapaiansasaranprogram dalamrepelita Selanjutrya yang perlu diperhatikanadalah medilakukan melalui serangkaian ningkatkan secaraberkala kemamprogram dan proyek tahunan yang puan pengelolaankeuanganoleh diadministrasikandalam APBN. daerah. Kemampuan pengelolaan repelita hendaknyaditurunkan ke Pengelolaan kanangan keuanganyang baik menjadi dasar dalampenyusunanrepelitadayang bagi pendayagunaan bantuandaerah terkait erat selanjutnya segeradilakukan pebantuan proyek yang selama ini dengan kemampuan nyusunansasaranrepelitadanya. diberikan sehingga dalam jangka Dengan tersusunnyasarlitadaini, untukmempercepatdan panjang akan meningka&an keakan menjadi acuandan pegangan mandirianpemerintahdaerah.Unmerangsangputaran yangjelas, obyektif, dantrznsparan tuk itu, kelancaranalur pendanaan kegiatan ekonomi bagi semuapihak dalam mengdan efisiensi administrasipinjamajukan daftar usulanproyek/daftar masyarakat an daerahperlu terus ditingkatkan isian proyek (DUP/DIP), sehingga disamping koordinasi manajemen forum perencanaanalir bawah ke pengelolaanpinjaman. atas atau sebaliknya dari atas ke Pengelolaankeuangandaerah bawah (mekanismeP5D) ini kita hanya mengkon- terkait erat dengan kemampuan untuk mempercepat firmasikan terhadap sarlitada tersebut dan akan dan merangsang putaran kegiatan ekonomi masyameringankanbebantugaskita. rakat. Dalam hal ini alokasi sumber-sumberekonomi Pencapaiansasaranprogram dalam sarlitadaini dipandangsebagaipemacuuntuk mendorongkegiatan akanmemuatprogramdanproyek yangdidukungoleh ekonomi masyarakat.Dalam hal ini panerintah daerah berbagaisumberkeuanganbaik programpembangunan diharapkan menciptakan iklim usaha yang kondusif pemerintahmaupun investasiswastadan swadaya agar dampak ganda dari alokasi sumber-sumber masyarakatdaerah setempat.Sumber dana pem- ekonomi bergulir secaralebih lancar dan pembentukan bangunandari pemerintahberupa program-progftlm aset (yang juga merupakan capacity building) oleh pembangunanyang disediakanoleh pemerintahpusat masyarakatlebih cepat sehinggamenjadi bekal bagi (APBN) melalui mekanismebantuanpembangunan peningkatankegiatanusahayang mandiri. daerah (Inpres) maupun dana DIP (sektoral) dan Disadari bersamabahwa pembentuk aset masyapemerintah daerah yang diadministrasikandalam rakat melalui mekanisme ini memerlukan waktu APBD (PAD). panjang dan usahayang terus menerus,sehinggaperlu Progam pembangunanyang disediakanoleh pe- sejak dini disampaikan kepada masyarakat secara merintah pusat, hendaknyapemerintahdaerahdapat transparandaninformatif, Denganpemahamantentang memanfaatkanpeluang untuk terus meningkatkan pembentukanaset masyarakatini, maka berbagai mobilisasi sumberdana melalui serangkaianusaha program pembangunandan bantuan yang disediakan operasional,sepertipajak bumi dan bangunan(PBB) olehpemerintahhanyaditujukanuntuk kegiatanusaha rnelaluipeningkatannilai tanahdan bangunankarena yang benar-benardiperlukan dan mendorong tumperkembanganekonomi daerah.Peluangini hanya buhnyakegiatanekonomi rakyat. dapat dimanfaatkandenganberbagaiupaya peningPemahamantentang arah pokok kegiatanperenkatanmanajemenpengelolaankeuangandaerahsecara canaan(ataske bawah, dan bawah ke atas) adalah efektif dantransparan. penting, sehinggaupaya keterpaduan,baik dalam Kemampuanuntuk menghimpunpendapatanasli perencanaan,pelaksanaan,pengelolaan,pembiayaan, daerah(PAD) ulnumnya masih sangatterbatasse- pemantauan,pengawasan,maupun evaluasi akhir PERENCANAANPEMBANGUNAN,No. 14/DesemberI 998
program pembangunanantara arahan makro dan kebijaksanaansecaranasional denganaspirasi daerah dapattercapai. Keterpaduan itu diupayakan Pada setiap tahap rapatkoordinasi perencanaanpembangunanmulai dari tingkat desahingga nasional (pusat). Keterpaduanitu juga diupayakantidak hanyabersifatlintassektoraldan lintasbidang pernbangunan'namun diperluas menjadi lintaswilayah/lintasdaeratr, serta lintassumber pembiayaan (pusat, daerah, swasta, dan swadaya ma-
53. PeningkatanKualitas Birokrasi Dalam rangka memperlancar mekanisme pembangunan pada berbagai tingkatan maka disyaratkan tersedianyaapaxatyang memiliki kapasitas,kapabilitas dan kualitas yang mernadaisesuaidengantuntutan dan perkembangan pembangunan. Upaya Peningkatan kapasitas, kapabilitas, kualitas birokrasi yang paling strategisadalahpada tingkat kecamatandan desa-Hal ini berkaitan dengan semakin pentingnya fungsi dan peranan aparat serta kelembagaarrpemerintahan di tingkatan tersebut(kecamatandan desa)dalamjangka panjang, mengingat berbagai program pembangunan pada akhimya banyak tertuju kepada masyarakat di tingkat kecamatandan desa yang notabene sebagai ujung tombakpembangunan. Dengan memperhatikanpelaksanaanberbagai program pembangunanbaik pada skala sektoral, regional, lintassektoral,maupun lintasregional.maka dewasaini yang perlu dikembangkandan diperkuat pelaksanaanpembangunanpada tingkat kecamatan, yang padaumumnyasampaisaatini masih dirasakan adanya missing link dengan tingkat desa dan kabupaten. Dari mekanismeperencanaanpembangunanyang tertuang dalam konsep P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaandan PengendalianPembangunandi Daerah)terbukti bahwa forum pembangunandi tingkat kecamatanmelalui UDKP (Unit Daerah Kerja Pembangunan) saat ini merupakan titik terlemah dari seluruhtingkatanperencanaanpembangunan. Secaranyata terlihat bahwa lembaga kecamatan masih belum sepenuhnyaoptimal dalam mengembangkan dan memadukansetiap perencanaanyang dilakukan pada tingkat desa atau pada tingkat yang terbawah (individual level). Berdasarkankondisi ini maka dalam praktik perencanaandan pelaksanaan pembangunandi daerahterjadi gap yang cukup besar antara tingkat kabupatenlkotamadyadan tingkat desa sehinggaberbagaiprogram pembangunandi daerah cenderung langsung masuk ke desa tanpa adanya dukunganyangproporsional dan optimal dari lembaga kecamatan. Sebaliknya, aspirasi masyarakat tidak tertampung dalam perencanaanpembangunan di tingkat atas yang ditujukan kepada masyarakat kelompok sasaran(pernanfaat-beneJiciary).
syarakat).ro Keterpaduanlintassektoraldan lintasbidangpembangunandiperlukan dalam diskusi kelompok teknis sektoralper bidang (ekonomi,sosial-budaya,dan fisik prasarana).Keterpaduanlintaswilayah/daerahdiperlukan dalam rangka menampungaspirasikebersamaan antarwilayah/daerahyang dihasilkan dalam forum kerjasamapembangunan sepertikonregbang.Keterpaduan diperlukan dalam rangka pembiayaan lintassumber hasilgunapembangunan dan meningkatkandayaguna daerahyang bersumberdari APBN, APBD, pinjaman (RPD dan BLN), dan insvestasiswasta' Dengan tersusunnyasarlitada di masing-masing daerah akan memudahkan bagi kita semua untuk menterpadukan perencanaandari atas dan bawah tersebut.Dengandemikiansasarandari setiaptahapan rakor perencanaanpembangunansejak desahingga - pusatakanterwujud dan semakinjelas. ini, Melalui penyempurnaan-penyempurnaan sasaranpokok yang diharapkanadalah: pertama, keterkaitandan keterpaduanberbagai sumber pembiayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam mendukung peningkatan produktivitas pendapatan,dan kualitas hidup masyarakatmelalui pengembanganSDM dan pembangunankegiatansosial etonomi masyarakat.Kedua, keterkaitandan keterpaduan perencanaan"bottom-up" dan "top-down" sehinggadapatmenghasilkanrencanaprogram/proyek menurut lokasi yang diusulkan oleh daerah,sasaran nasional yang telah digariskan, dan ketersediaan sumber dana. Ketiga, keterkaitan dan keterpaduan rencana program/proyek yang bersifat strategis dan lintas daerah,sehinggaperlu ditangani secaranasional. Keempat, keterkaitan dan keterpaduaninvestasi pemerintahpusat, pemerintah daerah,dan investasi swasta,sehinggapenyebaraninvestasidapatdilakukan 5.4. PemantapanOtonomi I)aerah Melalui secarameratake berbagai daerah. PenguatanKecamatan Pemantapanotonomi daerahmelalui penguatan l0 Ginandjar Kartasasmita, "Pengarahan Menteri Negara PPN/ kecamatandiperlukan untuk mendukung efektivitas Ketua Bappenas",pada pembukaan Konsultasi Naional Pembongunan birokrasi. Adapun untuk memperkuat kemampuan t996/97 di lakarra. PEMBANGUNAN,No. 14/Desember1998 PERENCANAAN
Siklus kegiatan ekononi dalant aspek nikro yang berkembang di desa dan kecanratan diharapkan berlangsntg bersinambung, lerintegrasi, dan saling berkait dengan aspek nakro di tingkat yang lebih tinggi.
lembagakecamatandikembangkanprogram pe- pengembanganusahaserta peningkatanpajak dan ngembangan kecamatan (kecamatandevelopment retribusidi desa. program). Programpengembangankecamatan(PPK) Siklus kegiatanekonomidalamaspekmikro yang diharapkanmemperkuatkemampuanperencanaan, berkembangdi desa dan kecamatandiharapkanberpelaksanaan, pemantauan, pembiayaan,pemeliharaan, langsungbersinambung, terintegrasi,dansalingberkait danpengembangan berbagaimasukan(input) maupun denganaspek makro di tingkat yang lebih tinggi. keluaran(output)dari program-programpembangunan Keterkaitandalam siklus ekonomi mikro dan makro yang menjangkaumasyarakat.Penguatantersebut pada akhirnya diharapkan tercipta keterpaduankemeliputikegiatanusahaekonomiproduktifmasyarakat, giatan ekonomi secarakeselurahanmelalui proses sumberdayamanusia (baik aparatmaupun masya- pembangunanalir bawah-atas(bottom-up)dan alir rakat), saralla dan prasarana,kelembagaandan tek- atas-bawah(top-down).Kesimpulannya,akan terjadi nologi, sertapengembangan sisteminformasi. keterpaduandan saling keterkaitankegiatanekonomi Dengan adanya PPK diharapkan masukan dari mulai tingkat pusat, propinsi, kabupaten/kotamadya, berbagaiprogram pembangunanpada tingkat desa kecamatan,desa,dantingkat individu. dapatdipertajamefektivitasnyasecaraoptimal sehingSemakinmantap siklus kegiatan ekonomi dari ga tercapaisasarandan tujuan sesuaidenganskala aspekmikro dan makro tersebutpada akhimya dapat ekonomisyang dibutuhkan.Di sampingitu, keluaran mempercepattransformasi struktur dalam jangka dari berbagaiprogram pembangunandi tingkat desa pendek,menengah,dan panjangyang padagilirannya dikembangkanmelalui PPK secaraekonomisdapat memperkuatekonomi nasionaldalamjangka panjang diperluasskalanya. menghadapiera liberalisasiperekonomiandunia yang PPK secarapraktis mendorongkegiatansosial- makinterbuka. ekonornidi tingkatdesayangsecaraluasterpadudalam Tujuan PPK dapat dicapai denganmenumbuhIingkup area kecamatan.Denganpenguatanmodal kembangkankegiatan sosial-ekonomimasyarakat melaluiPPK diharapkankegiatanekonomiproduktif di dalam satu wadah forum koordinasiyang merupakan tingkatdesasemakinberkembang.Peningkatankegrat- unit di bawahunit daerahkerjapembangunan (UDKp). an ekonomiproduktif diharapkanterciptasurplususaha PPK tidak dimaksudkanuntuk menciptakanlembaga yang selanjutnyadapatmeningkatkanpengeluarandan baru, tetapijustru menghidupkanlembagaUDKP di tabunganmasyarakatdesa-Meningkatnyapengeluaran tingkat kecamatanyang mengkoordinasi LKMD dan tabunganpada akhimya diharapkanmemberikan sebagaiwadahkelompokmasyarakatdi tingkat desa. sumbanganterhadappeningkatankesejahteraanmaPPKmemberikanarasdanarahpadaforum UDKp syarakatdesa,peningkatanmodal investasi untuk agar dapat mengelola berbagai dana dari berbagai PERENCANAAN PEMBANGUNAN, No. 14/Desember1998
6l
sumber yang masuk ke masyarakatdesa, mengalokasikandanakepadamasyarakat;menghimpundan rnengelola tabungan masyarakat,dan mengadministrasikanpengembaliandanadari masyarakat.Pada tataran lebih lanjut forum UDKP dapat berperan sebagai pengelola pajak dan retribusi desa yang digunakan untuk pembangunanprasaranadi desadan kecamatanlebih lanjut. 5.5.PenyediaanJaringan Informasi Pembangunan Penyediaanjaringan informasi pembangunan diperlukanuntukmendukungefisiensibirokrasi.Hal ini disebabkankarena masalahpembangunandapat muncul dari hambatan geografis Indonesia yang memiliki kondisi geografiskepulauan.Dengankondisi ini, maka mekanismedan prosespembangunanpada akhirnya memerlukan dukunganperangkatjaringan informasi pembangunanyang sistematisdan terpadu. Di samping itu, dengan memperhatikanbesarnya jumlah wilayah atau daerahpemerintahansebagai sasaranpembangunanmaka keperluansistemmanajemeninformasiyanghandalmenjadisangatmendesak. Sehinggakinerja birokrasi dalamprosesperencanaan hinggapelaporanmenjadilebih berkualitas. Berkaitan denganpermasalahantersebutserta mempertimbangsemakin meningkatnyavolume dan skala pembangunan.maka dewasa ini diperlukan adanya penyediaan dukungan perangkatjaringan yang secaramendasarmampu informasipembangunan pemanpelaksanaan, perencanaan, proses mendukung jangka panjang. dalam tauan,dan pengembangannya valid Jenis dan struktur informasi pembangunanyang yangsecara harusmemuatberbagaidatapembangunan substansialpaling dibutuhkan guna mewujudkan efektivitasdari prosesdan mekanismepembangunanitu sendiri. Dengankata lain. validitas informasi pembangunanharusmampu menunjangvariabel-variabel efektifitas pembangunanseperti; tepat sasaran(targeting), tepat penyaluran (delivering), tepat penerimaan (receiving),tepatperguliran (revolving)' tepat pemantauanQnonitoring), tepatpelaporan(reporting), dan tepatevaluasi(evaluating). Secarapraktis untuk mendukung penyediaan jaringan informasi pembangunantersebut maka dibutuhkan adanya SIM (Sistem Informasi Manajemen) Pembangunanyang bersumberdari pengembangan data dasarpembangunan.Upaya pengembangandata dasar pembangunanbertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan validitas perencanaanprogram pemyangvalid bangunan.Adanyadatadasarpembangunan
dan komprehensifakan sangatmembantu ketepatan perencanaanprogram pembangunansehinggadalam pelaksanaannyasetiap program atau proyek akan mampu mencapaihasil secaraoptimal sesuaidengan arah,tujuan, dan sasaranyang telah ditetapkan. Pengembangandata dasarpembangunantersebut akan membentuk suatu GIS (Geographic ldormation System)yangmemuatdatamakro, datamikro, dan data intrinsik. Data makro memiliki kandungandata dari Podes,Susenas,sertasumberdata lain dari BPS yang memuatinformasipembangunandaerahdanperdesaan dalamlevel nasional.Di sampingitu, datamakrojtrga akanmemuatberbagaiindikator pembangunandaerah yang terdiri dari indikatorrumahtangga danperdesaan (household indicator), indikator sektoral (sectoral indicator), dan indikator daerah(regional indicator). Data mikro akan memuat informasi dari pelaksanaan dan pemantauan(rnonitoring) program atau proyek pembangunandi lapangan,sedangkandata intrinsik akan memuat informasi dari kegiatan appraisal dan survai khusus terhadappelaksanaanprogran atau proyekpembangunan. Dengan adanyadata dasar yang memadaimaka dalamjangka panjangdiharapkanakan tercipta suatu SIM yangmampumengelolakebutuhaninformasibagi keperluan perencanaanprogram atau proyek. TersedianyaSIM yang solid dalam jangka panjang diharapkanakan ditunjang oleh berbagaiInfonnatiort Center (1C) di setiap program pembangunan.PengembanganIDT-Information Center dewasa ini diharapkanakanmenjadimodel untuk pengembangan Infonnotion Center untuk keperluanprogram Inpres dati II dan Inpres desa serta program-programpembangunanlainnya.
VI. PemberdayaanPemerintahan Daerah Melalui Mekanisme
Partisipatif Pembangunan Dalam pembangunanyang makin berkembang masyarakatmemainkan peran sentral sebagaiobjek yangmenentukanbersekaligussubjekpembangunan, hasil tidaknya suatu proses pembangunan.Semua elemenbergerakseiring sejalandalam upaya mewujudkan masyarakatyang maju, mandiri, sejahtera berdasarkankeadilan (i uriteradil). Pembangunan yang demikian adalahpembangunandari masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat, dan hasilnya untuk dinikmati masyarakat,dalam arti bahwa kemakmuran dihasilkan dari partisipasi aktif dan kemampuan PERENGANMNPEMBANGUNAN,No. I4lDesember1998
Tabel:Perkembangan JumlahBantuanPembangunan Daerah(Keseluruhan) (1994/95 dalamPelitaVl (milyarrupiah) 1998/99) NO
JEN/S BANTUAN 1994/95
TAHUN TOTAL 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99
1
JumlahBantuanDatiI
1.218,7
1.227,1 1.423,5 1.686,9 1.616,6 7.222,8
2
JumlahBantuanDatill
2.417,8
2.525,3 2.905,4 3.484,0 3.297,9 14.630,5
3
BantuanPembangunan SD
497,9
498,s
595,1
663,2
594,9
2.849,7
4
BantuanPembangunan SaranaKesehatan
393,3
369,5
525,6
607,8
570,9
2.467,1
5
BantuanPembangunan Desa
423,3
426,0
459,3
468,8
476,9
2.254,2
6
InpresDesaTertingga
10,0
473,7
479,8
480,0
204,6
1.638,2
7
TotalBantuanPembangunan Daerah
4.951,0
TOTALPer TA.
9.902,0 11.140,4 12.777,4 14.781,5 13.523,7 62.125,0
5.570,2 6.388,7 7.390,8 6.761,9 31.062,6
Sumber: Bappenas,1998
masyarakatsecaramandiri untuk mewujudkan kese-
sendiri mensyaratkanlima rangkaiankegiatanyang tak terpisahkan,yangmembenhtkcircularflow, yakni: (a) Sejalandenganstrategiredistibution with growth, produksi dan penciptaan lapangan pekerjaan, yang pemerintahmemberikanbantuanpembangunankepada kemudianmemberikan;(b) peningkatan pendapatan, daerah.Bantuan ini harus dipandangsebagaistimulan yang meberikankesempatanuntuk; (c) meningkatkan untuk menggerakankegiatan sosial ekonomi masya- tabungan, yang digunakanuntuk; (d) pembentukan rakat, denganmenciptakaniklim usahayang sehatdan modal, yang akan digunakanuntuk; (e) perubahan memberi peluang usahakepada semua golongan teknologi. Perubahanteknologi ini, pada akhimya Iapisanmasyarakatdi daerah.Pemberianbantuan akan kembali memberikan dampak positif pada pe12 secarabertahapyang terusmeningkatharusdiimbangi ningkatanproduksi atau lapanganpekerjaan. denganpeningkatandalam hal pengelolaankeuangan daerah.Dalam kerangka penyempumaanitu setiap 6.2. SarlitadasebagaiPedomanPerencanaan bantuanpembiayaanpembangunanharus dikelola Stimulandanapembangunanmenjadi tepatsasaran secaratertib dan transparandenganberpegangpaling jika pedomannasionalsejalandenganpedoman daerah sedikitpadalima prinsip, yaitu: danpedomanjangka panjangsejalandenganpedoman tahunan. Sehubungandengan hal itu maka Sarlitada 6.1.KesamaanVisi Pembangunan dan RTRW merupakan kunci pedoman perencanaan Perluadanyakesamaanvisi bahwapembangunan pembangunanyang membawakanaspirasimasyarakat nasionaladalah dilaksanakanbersamaoleh ma- sesuaiarahanpembangunannasional. Sarlita seczra syarakat, swasta dan pemerintah, menuju terwu- umum menunjukkan beberapahal antara lain nama judnya masyarakatyang maju, mandiri, sejahtera,dan proyek atau kegiatan yang menjadi prioritas di daerah berkeadilan(iuriteradil). Pembangunanyang de- tergantunglokasi kegiatan sosial ekonomi produktif mikian muncul dari masyarakat,dilaksanakanoleh yang menjadi prioritas daerah,sumberdanapelaksanamasyarakatdanhasilnyauntuk dinikmati masyarakat. an kegiatan,berbagaialternatif pelaksanaanpembaPembangunanyang merupakanproses perubahan ngunan,danmanfaatproyek yang memberikankelangstruktur masyarakatyang muncul dari kemampuan sungankegiatansosialekonomimasyarakatdi daerah. Dengandemikian,SarlitamerupakanpedomanperenI I GunawanSumodiningrat,"Arah Baru Kebijaksanaan Dalam Menanggulangi Kemiskinan:SuatuPendekatan KoordinasiPembangunan", disampaikandalamPertemuanBupati KDH Tingkat ll di Jakarta, 14Juni1996.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN. No. 14lDesember1998
t
12 Ginandjar Kartasasmita,PembangunanUntuk RalEot: MemadukanPerrumbuhandan Pemerataar, Cetakan l, PT. Pustaka Cidesindo,Jakarta,I 996.
63
canaan,pedomanpengelolaandanapembangunan,dan sekaliguspedomanpemantauanhasil pembangunan.
6.5. Sumber PembiayaanPembangunan Sumberpembiayaanpembangunanmelalui APBN, APBD, dunia usaha/swasta, dan swadayamasyarakat 6.3.MekanismeP5D merupakansalahsatuinstrumen pembangunanyang Melalui mekanismeP5D, maka harapandan as- tepat untuk mewujudkanarahantersebut.Memahami pirasi mayarakatdapat tersalurkan.P5D diawali dari kemampuanmasyarakatyang tidak sama dan tidak musyawarah desa (LKMD), dibawa ke musyawarah merata, maka peran panerintah adalah menciptakan kecamatan(UDKP), dan musyawarah(rako6ang) dati iklim sehingga setiap anggota masyarakat sebagai II, dati I, dan nasional.Prosesini merupakanbagian pelaku ekonomi akan mempunyai kemampuan sama yang tak teryisahkandari forum rapat koordinasiperen- dalam menghasilkandan menikmati hasil pembacanaan penanamanmodal daerah sampai tingkat ngunan. Melalui pemberdayaanmasyarakat,kebijaknasional.Melalui musyawarahini akan diketahuihal- sanaanpemerintah adalah: memberikan pemihakan, hal mana yang sudah dapat dilaksanakanoleh mzrsya- mempersiapkandan melindungi masyarakatyang rakat,hal manayangrnasihharusdilaklematr.APBN/APBD yang mempunyai sanakanoleh pemerintah,baik pemekaitan mikro dan makro mengikat serintah daerahmaupunpemerintahpusat. luruh anggotamasyarakatdalam satu Pembangunan Melalui nrekanismeini bantuanpemesistem pembangunannasional,sejak ekonomi daerah rintah yang semuladirencanakan,disadari tingkatnasionalsampaidaerahdan yang lurkan dan dilaksanakanoleh deparperdesaan,sertaantarayang sudahmaju temendan instansiterkait melalui DIP dan yang masih tertinggal. APBN/ dilal<sanakan secarabertahapdapat dialihkan menAPBD adalah instrumen yang tepat oleh daerah jadi mekanismesuratpengesahananguntuk mengarahkanupaya pembermerupakan garanbantuanpembangunan(SPABP) dayaandan pemihakankepadamasyaperwujudan dalanrbentuk bantuandati I, dati II, rakatdan daerahyangmembutuhkan. pemantapan bantuandesa,dan IDT yang disalurkan Pembangunanekonomi daerah langsungkepadamasyarakat.Bersamayang dilaksanakanoleh daerahmerupaotonomi daerah an dengan itu bantuan yang bersifat kan perwujudan pemantapanotonomi specific dapat dialihkan menjadi daerah. Selain itu juga merupakan specific block grant, dan dari specific kenyataanbahwa permasalahanyang bIock menjadibI ock gr anr penuh.Dengan melaksana- tak terelakkandari keterbatasanjangkauanprogramkan P5D yang benar maka pembangunanpartisipatif program pembangunannasional yang inisiatifnya yangmengikutsertakan masyarakatdapatterwujudkan. direncanakandan dilaksanakandari pusat sebagai SeiringdenganpemantapanpelaksanaanP5D tersebut solusi bagi permasalahanyang ada di daerah.Mespengalihanbantuanpembangunankepadadaerahyang kipun kebijaksanaanekonominasionalsangatpenting, semakinbesar(lihat tabel)semakinmemantapkanarah namun kebijaksanaanini mempunyaibeberapaketerpembangunan. desentralisasi batasandalammemenuhidua kebutuhan,yaitu penyesuaian sektoral ekonomi dan penyediaanlapangan 6.4.Koordinasi Tim Pembina pekerjaandi daerah.Oleh karena itu, pemantapan Koordinasitim pembinalintassektorpembangunan dan lintasdaerahmemegangperanpenting agarproses pembinaan perencanaan umumdan nrnyerasikan programpenrbangunan pembangunan dilaksanakansecaratepatarahdan tepat sektoral denganpembangunandaerah,khusumya dalam rangka bantuan sasaran.Tim pembina yang terdapatsejak dari pusat pembangunan Dati ll; (2) Depkeu melalui Ditjen Anggaran bersampai daerahminimal terdiri dari unsur-unsur:(1) tanggungiawabataspengaturan,penyediaan,penyaluran,dan pencairan dana; (3) Depdagri melalui Diden Bangda melakukan pembinaan perencanaan;(2) administrasiperencanaan;(3) admi- administrasi pengelolaan bantuan, koordinasi pelaksanaan bantuan di nistrasikeuangan;(4) pembinaanteknispembangunan daerahdan penyusunanpetunjuk kebijakanaan secaranasional, Ditjen sektor; dan (5) unsur pencatatan,evaluasi dan pe- PUOD melakukan pembinaan dan pengendalian tatalaksanakeuangan laDoran.13
l3 PeranTim Pembinadalam pembinaandan pengendalianadalah sebagaiberikut: (l) Bappenasmelalui Deputi Bidang Regional dan Daerah serta deputi bidang lain yang tertait melakukan koordinasi
&
daerah, Ditjen PMD melakukan pembinaan dan penyiapan masyarakar desa; dan (4) departemen/instansi teknis yang terkait benanggungjarvab menetapkan petunjuk/standard teknis dan melakukan pembinaan dan pengendalian yang berhubungan dengan ruang lingkup tugas darr t'ungsinya secaB terpadu Sebagaimana yang telah digariskan dalam Pedoman Umum Inpres Bantuan Penbangunan Daerah Tingkat ll. diterbitkan Depdagri, Jakarta, | 997.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN.No. 14/Desember1998
otonomi dan pendelegasian wewenangdalam pengelolaanpembangunandi daerahmenjadi salahsatu prasyaratbagi keberhasilanpembangunandi daerah, mengingat bahwa pemerintah daerah adalah aparat yang paling dekat,sehinggamampu mengidentifikasi dan memahamipersoalandan kebutuhanyang mendesakbagi masyarakatsetempat. Dengan demikian, pembangunanekonomi yang didasarkanpada partisipasidaerahbukanlah suatu retorikabelaka.Istilah tersebutmenggambarkan suafu pergeseranyang fundamentaltentangpelaku-pelaku dan aktivitas-aktivitasyang berkaitandenganpembangunanekonomi.Padaintinya pembangunanekonomi daerahmerupakansuatu proses dimana pemerintah daerahdanataukelompokpendudukdaerahmengatur sumberdayayang merekamiliki dan memasuki keq'asama barudengansektorswastaatauantarmereka sendiri untuk menciptakanlapanganpekerjaanbaru dan memberikanstimulan aktivitas ekonomi dalam suatukarvasanekonomi yang telah ditentukan.Jadi tekanannyaada pada kebijaksanaanendogenous developmentdenganmenggunakansumberdayamanusia,fisik dankelembagaan yangpotensial. Sehubungandengan itu, pembangunandaerah diarahkanuntuk: (l) rnemacupemerataanpembangunan daerah dan hasil-hasilnyadalam rangka meningkatkankesejahteraan rakyat;(2) menggalakkan prakarsadan peransertaaktif masyarakat;dan (3) meningkatkanpendayagunaanpotensi daerahsecaftr optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungiawab sertamemperkuatpersatuandankesatuanbangsa.
VII. Penutup Dengan memperhatikanpokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas tampak bahwa penerapan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan di masamendatangharus bertumpupada pencapaian upaya pemberdayaandan pemihakan kepada masyarakat secaraluas dan optimal. Dalam upaya pernberdayaanmasyarakatterkandung pengertian adanyapenerapankonseppeople centered development dalan perencanaandan pelaksanaankebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan. Upaya pemihakankepadamasyarakatpada gilirannya akan tercermin dari adanyakemauanuntuk menyertakansegenapunsur masyarakatsecaraaktif dan partisipatifsehinggamasyarakatakhirnyaakan n'rampunrenjadisubject oJ'developmentyang benarbenar ikut langsungdalanr segenapprosespembaPERENCANMN PEMBANGUNAN, No. t4lDesember1998
l
ngunan.Upaya pemberdayaandan pemihakankepada masyarakatharus pula diartikan secara luas bahwa pemberdayaanyang dilakukan mencakuppula pemberdayaanterhadap aparat, kalangan swasta, dan kelembagaanyangada. Dengan menerapkanupaya pemberdayaandan pemihakankepada masyarakatmaka berbagaikebijaksanaanpembangunanyang dilaksanakandiharapkan mampu mewujudkan sasarandan tujuan pembangunan seperti yang dikehendakioleh segenaptuntutanmasyarakatsesuaidengannilai-nilai idealismetertinggi bangsa kita. Untuk mencapai itu, birokrasi harus memahamidan melaksanakansecarakonsekuenmekanismepembangunan partisipatif. Kebijaksanaanpembangunanyang telah dilaksanakansampai saat ini harus diambil hikmahnya sebagaiupaya dan sekaligus menjadi peluang yang amatluas untuk meningkatkanperannyatadari aparat pemerintahbaik di pusat maupun daerah.Dengan memahamimaknadan hakikatprogrampembangunan adalahjuga merupakanupayanyatamewujudkanperan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan padaberbagaitingkatan.l
Daftar Pustaka Kartasasmita,Ginandjar. P enrbangu nan M enuj u Bangsa ya ng Maju dan Mandiri: sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika, dan Peran Birokrasi dalam Penrbangutton, Pidato Penerimaan penganugerahaan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Administrasi Pembangunandari Universitas Gadjah Mada, yogyakarta, 15 April 1995. --. Pemberdayaan Masyarakat: sebuah Tinjauan Administrasi, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam llmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang, 27 Mei 1995. --. Pengarahan Menteri Negara ppN/Ketua Bappenas, pada pembukaan Konsultasi Nasional pembangunan 1996197di Jakarta. -. Strategi dan Inplementasi penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, makalah tidak diterbitkan. Jakarta, 1997. -. Penrbangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertunbuhan dan Pemerataan, Cetakan I, pT. pustaka Cidesindo, Jakarta, 1996. Sumodiningrat, Gunawan. Tantangan dan peluang dalant Pengembangan Usaha Kecil dan Koperasi. Makalah disampaikanuntuk CIDES Statisticalyear Book 1993. --. Arah Baru Kebijaksanaan dalam Menanggulangi Kemiskinan: suatu Pendekalan Koordinasi Pentbangunan, disampaikan dalam Pertemuan Bupati KDH Tingkat II di Jakarta,14 Juni 1996.
65
\ 9o4
-. Program Inpres Desa Tertinggal: Kebiiak' -. Strategi Pelayanan Kredit bagi Masyaraka! dan Arah Baru PenanggulanganKentiskinan, sanaan makalah Kemiskinan, Menanggulangi untuk Desa makalahdisampaikanpada PenataranWarga KBG-B disampaikanpada SeminarPerananKredit Perdesaan Unit Kantor MenteriNegaraPPN/Bappenas' untuk MemberantasKemiskinandan PemerataanHasil MangWangsa Universitas Pedesaan, di Pembangunan Republik Indonesia.Nota Keuangondan RancanganAng' gal4 Yogyakarta,29 Septernber1993. garan Pendapatandan Belanja Negara 1994/95-. PembangunanDaerah dan Pemberdayaan Sujamto. Otononti, Birokrasi. dan Partisipasi' Semarang: BRP, Jakarta,1997 Masyaraleat, DaharaPrize,CetakanKedua, 1992. Pembangunan Ber di mensi Kerakyatan, makalah Daerah Tim PembinaPusatInpresBantuanPembangunan disampaikanpada KursusKonsultanPembangunan, ll. Pedoman Umum Inpres Bantuan Penr' Tingkat InstitutTeknologiBandung,Bandung,25 Juli 1992. bangunanDaerah TingkatII. lakartal.Depdagri'1997. , PemberdayaanMasyarakatnrelalui Pelayanan Pembangunan Hidayat,Tirta. "Model-modelPerencanaan Kredit Perdesaan,makalahdisampaikandalam Seminar Nomor Khusus25 Prisma dalun Depan", Nasional Masa Hasil PenelitianPAU Ekonomi UGM tentangKredit l97l'1996. TahunPrisma Yogyakart43 Juli 1997. di Bangladesh, Perdesaan
I I I I I I
I I
IIIIIIT TIIIII IIIII ITTI llr It I
Direksi dan segenoPkoryowon "PENERBITdon TOKO BUKUOBOR" Mengucopkon:
rohqni,
66
PEMBANGUNAN,No. 14lDesember1998 PERENCANAAN
i
