MENTERI SOSIAL REPUBLlX INOO}..8$I'.
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
,
: 63/HUK/2otL TENTANG
PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (DPP FKKADK) TAHUN 2O1O - 2015
-
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDOftESIA, Menimbang
:
a.
bahwa hasil pertemuan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Keluarga Anak pada tanggal 3 November 2010 sampai dengan o ?^"lgun.Kecacatan ruJvember 2010 telah menetapkan pengur,-.rs pusat Forum Kominikasi Keruarga .Dewan Anak Dengan Kecacatan (Dpp - FKMDK);
b.
bahrrra untuk rnelaksanakan tugas Dewan Pengurus pusat Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (Dpp n[xRox;, guna metindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial sefta pemenuhan tiak-hak unur. o-ungun kecacatan, perlu adanya pengukuhan dari ru.lenteri sosial;
-
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebacairnana drmaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan l4enteri Sosial tentang pengukuhan D_ewan Pengurus pusat Forurn Komunika:.i Keruarga Anak Dengan Kecacatan (DPP - FKKADK) Tahun 2010 2015; -
1.
undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tar:inanJn lemoaran Negara Nomor 31a3);
RI
2.
Undang-Undang Nornor 4 Tahun 1997 tentang penyandang Cacat (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 10, Tar,rbahan Lemabaran Negara RI Nomor 3670);
3.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terrtanq perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahin rurCuiun Negara RI Nomor.
ars); 4.
Undang-Undang Nomor 39 -i'airun 2008 reniang Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomc r 766, Tarnba-han Lembaran t'tegari Rt Nomor'4916);
5.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor L2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor a967);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang mempunyai Masarah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3367);
7.
Memperhatikan
Keputusan Presiden RI Nomor 84/p rahun 2009 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
8.
Peraturan Presicen RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan der Organisasi Kementerian Negara;
9.
Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisas:, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
10.
Keputusan Menteri sosiai RI Nomor 81/HUK/1997 tentang pembentuka:r Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;
11.
Peraturan Menteri Sosial Nomcr 86,/HUK/2010 tentang organisasi da: Tata Kerja Kementerian Sosial;
1. 2.
P.atifikasi Konvensi Hak Penyandang Cacat Tahun 20C9;
cacat inconesia Tahun 2004 - 2013 khususnya aksi.ke 1 (satu) tentang Asosiasi Keluarga dan Orang Tu: Penyandang cacat, Aksi ke 3 (tiga) tentang Deteksi Dini, Intervensi dar P.encana Aksi Nasional Penyandang
Pendidikan;
3.
Hasil pertemuan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Keluarga Ana<
Dengan Kecacatan, tanggal 3 November 2010 sampai dengaNovember 2010 bertempat di Hotel Grand pasundan Bandung, Provinsi Jawa Barat yang menetapkan Dewan pengurus pusat Forur:, Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (Dpp - FKMDK) Tahu:r
6
2010
-
2015;
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGUKUHAN DEWAN PENGURUS PUSAT FORUM KOMUNIKASI KELUARGA ANAK DENGAN KECACATAN (DPP _ FKMDK) TAHUN 2010 - 2015.
PERTAMA
Mengukuhkan Dewan pengurus pusat Forum Komunikasi Keruarga Anak Dengan Kecacatan (.ore FKKADK) Tahun 2010 2015, dengan tceaiggotaan . sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Dewan Pengurus pusat Forum Komunikasi Keruarga Anak Dengan Kecacatan
(DlP
FKMDK) sebagaimana dimaksud iaram Diktum
melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar oan -enitur.;-p;;;; Tangga Forum Komunikasi Keruarga anif oengan Kecacaian 1 F(rnor .
PERTAMA 1-
KENGA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruin akan diperbaiki ,.uugui,nuni mestinya.
Ditetapkan dilakafta
9 Mei t lS
20i1
EPUBLIK INDONESIA,
v,
lN\'.,,
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada yth. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Menteri Hukum dan HAl"l RI. Menteri Dalam Negeri RI. Menteri Luar Negeri RI. Menteri Kesehatan RI. Menteri Agama RI. Menteri Pendidikan Nasional. Jaksa Agung RI. Kepala Kepolisian RI. 10. Para Gubernur provinsi di seluruh Indonesia. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian sosial ]_1. RI. 12. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAN1. 13. Direktur Jenderal sosiar dan Keamanan Kementerian Luar tJegeri RI. 14. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial RI. 15' Para Ketua Forum Komunikasi (eluarga Anak Dengan K.ecacatan (FKKADK) di 25 provinsi,5i Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. 16. Yang bersangkutan untrrk diketahui dan diraksanaken.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
C.
DEWAN
PEI.AKSANA
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. B. 9.
Ishak Tan Ketua Umum
Atty M. Santika Ketua I Dewi Yull Ketua II Sri Winarni Sekretaris Umum Endang Suwarsi Wakil Sekretaris Umum Nina Hazalina Bendahara Umum Sri Subekti Wakil Bendahara Enok Fathonah Rohman Departemen Organisasi dan program Farhan
Departemen Komunikasi dan Informasi
10.
Enkeu Agiati
Departemen penelitian dan pengembangan
11.
Linda Merliana Departemen Usaha dan penggalangan Dana
L2.
Heny Dede Rohaini
Departemen pengembangan potensi Anak Dengan Kecacatan
13.
Ellya Susilowati
Departemen Pendidikan dan Kesehatan
14.
Heppy Sebayang Departemen Hukum dan Advokasi
15.
Indrayan Departemen pengembangan Kemitraan
16.
Richard Alfred Palit Koordinator Wilayah Sumatera
17.
Sulistyowati
Koordinator Wilayah Jawa, Bali, NTT
NTB, dan
18.
Junaidi Koordinator Wilayah Kalimantan
19.
Fitroy Ishak Koordinator Wilayah Sulawesi
20.
Alfed Leopold Mahulette Koordinator Wilayah Maluku dan papua Jakarta
I9 Mei 2Otl REPUBLIK INDONESIA,
