29 Oktober Pertemuan

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

29 Oktober 2016 Pertemuan

7

Salah satu indikator pengelolaan koperasi yang menjalankan prinsip akuntabilitas yang dilandasi transparansi dan kepatuhan sesuai dengan Pilar Pengelolaan Koperasi yang telah diuraikan dalam pertemuan sebelumnya, sekaligus upaya mewujudkan suatu keunggulan kompetitif organisasi secara berkelanjutan yang akan memperlancar jalan masa depan koperasi adalah melalui penyusunan laporan keuangan secara jujur, tertib dan wajar. Mengingat koperasi merupakan suatu entitas khas maka penerapan standar akuntansi dan penyampaian laporan keuangannya juga menunjukkan kekhususan dibanding dengan standar akuntansi dan laporan keuangan pada umumnya. Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, yang berperan dalam membangun dan mengembangkan koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, telah mengatur suatu pedoman akuntansi koperasi, yaitu: 1. PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil 2. PermenKopUKM No. 13/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Dalam tulisan ini akan diungkap secara ringkas poin 1 sebagai materi pembelajaran untuk pertemuan sebelum Ujian Tengah Semester nantinya. Sebagai tambahan, akan disampaikan pula hal-hal terkait Sisa Hasil Usaha yang dipandang perlu untuk dipahami karena merupakan pembeda utama dengan sistem ekonomi lainnya.

 https://ibnukhayathfarisanu.wordpress.com  [email protected]

1 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI


Ibnu Khayath Farisanu - STIE Widya Praja Tana Paser

7

PEDOMAN UMUM AKUNTANSI KOPERASI SEKTOR RIIL Pedoman ini merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi sebelumnya, yang berisi praktik standar akuntansi pada koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai akuntansi koperasi oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 8 April 2011 melalui Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 (PPSAK-8) atas pencabutan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK-27) mengenai Akuntansi Koperasi.

Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang: 1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan 2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general

purposes financial statement) bagi pengguna eksternal misalnya pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit.

Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi sektor riil untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi.

Entitas memiliki

Pedoman ini dibuat sebagai acuan bagi koperasi sektor riil yang akuntabilitas publik tidak memiliki akuntabilitas publik, maka penerapan akuntansi signifikan jika: 1. Entitas telah keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan mengajukan pernyataan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Sedangkan pendaftaran atau dalam proses pengajuan koperasi sektor riil yang memiliki akuntabilitas publik, wajib pernyataan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Umum (SAKpendaftaran, pada Umum), seperti sektor riil yang telah menerbitkan surat utang otoritas pasar modal koperasi, obligasi koperasi, menerima modal penyertaan dan atau regulator lain koperasi yang membentuk badan hukum lain (Perseroan untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; Terbatas). Tujuan pedoman ini adalah untuk menyediakan pedoman baku tentang penyajian laporan keuangan koperasi sektor riil (koperasi jasa, koperasi konsumen, koperasi pemasaran dan koperasi produsen) yang mempunyai kegiatan usaha bidang jasa perdagangan dan industri, sehingga membantu pengurus memahami prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi kepada anggota dalam rapat anggota tahunan maupun untuk tujuan interpretasi oleh pihak lain yang berkepentingan.


2.

atau Entitas menguasau aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

2 / 16

Tanggal Penerbitan



7

PENGERTIAN UMUM Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil Panduan yang memberikan arahan untuk penyusunan akuntansi koperasi sektor riil yang mengatur akuntansi bagi badan hukum koperasi sektor riil atas transaksi yang timbul dari hubungan kegiatan usaha koperasi dengan anggota, non anggota, dan atau koperasi lain. Akuntansi Koperasi Sektor Riil Sistem pencatatan yang sistematis yang mencerminkan pengelolaan koperasi sektor riil yang transparan dan bertanggungjawab sesuai dengan nilai, norma dan prinsip koperasi dan tata kelola manajemen yang baik. Pelayanan Kepada Anggota Transaksi koperasi sektor riil dengan anggota yang merupakan hubungan pelayanan jual/beli barang/jasa dan atau memberikan pinjaman kepada anggota. Penjualan Kepada Non Anggota Transaksi koperasi sektor riil dengan non anggota yang merupakan hubungan bisnis atas penjualan barang/jasa.

KETENTUAN UMUM LAPORAN KEUANGAN KOPERASI Laporan keuangan koperasi harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain: 1. Karakter spesifik dari laporan keuangan koperasi sektor riil diantaranya: a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi; b. Laporan keuangan sektor riil merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi sektor riil. c. Laporan keuangan koperasi sektor riil harus berdaya guna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi sektor riil dan berguna juga untuk mengetahui:


3 / 16

Tanggal Penerbitan


1) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu. 2) Prestasi unit kegiatan koperasi sektor riil yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu. 3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang. 2. Kepatuhan terhadap standar akuntansi Koperasi harus menyatakan secara eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan terhadap SAK-ETAP yang dinyatakan dalam catatan atas laporan keuangan. Pernyataan ini tidak boleh dimasukkan dalam catatan atas laporan keuangannya jika tidak memenuhi semua ketentuan SAK-ETAP. 3. Kelangsungan Usaha (Going Concern) Laporan keuangan harus disusun atas dasar kelangsungan usaha dan asumsi menurut seorang pembaca laporan keuangan, bahwa koperasi sektor riil akan meneruskan operasionalnya di masa depan kecuali apabila laporan keuangannya disusun untuk tujuan tertentu, seperti rencana pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemisahan, maka harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 4. Komponen laporan keuangan sektor riil Koperasi sektor riil harus menyajikan laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi dalam bentuk laporan keuangan yang sekurang-kurangnya diterbitkan sebanyak 1 (satu) bulan sebelum kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) diselenggarakan, berupa: 1) Neraca 2) Perhitungan Hasil Usaha 3) Laporan Perubahan Ekuitas 4) Laporan Arus Kas 5) Catatan Atas Laporan Kauengan Penyajian laporan harus lengkap dan disertai dengan lembar pernyataan tanggung jawab pengurus yang ditandatangani di atas meterai cukup oleh pengurus.



7

Transaksi koperasi dengan anggota merupakan hubungan khusus disebut hubungan pelayanan. Transaksi koperasi dengan non anggota disebut hubungan bisnis.

4 / 16

Tanggal Penerbitan



7

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN KOPERASI Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK-ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain: 1. Dapat dipahami Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna. 2. Relevan Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan. 3. Materialitas Informasi yang disajikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil. 4. Keandalan Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu). 5. Substansi mengungguli bentuk Transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. 6. Pertimbangan Sehat Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan asset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban lebih tinggi.


5 / 16

Tanggal Penerbitan



7

7. Kelengkapan Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukup jika ditinjau dari segi relevansi. 8. Dapat Dibandingkan Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. 9. Tepat Waktu Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. 10. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

SISA HASIL USAHA UU No 25 Tahun 1992 Pasal 45 telah mengatur Sisa Hasil Usaha (SHU) dimana: 1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. 2. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.


6 / 16

Tanggal Penerbitan



7

3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. Lebih detail dalam PermenKopUKM No. 12/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil menjelaskan bahwa SHU adalah penjualan barang/jasa sebagai pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi dikurangi dengan biaya operasional, penyusutan dan biaya-biaya lain, termasuk pajak dalam satu periode akuntansi bersangkutan. SHU setelah dikurangi dengan cadangan pengembangan usaha dibagikan kepada anggota, pengurus, pengawas, karyawan dan pembagian lainnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti dana pendidikan anggota dan dana pembangunan daerah. Dalam hal jumlah pembagian SHU telah diatur dengan jelas, maka bagian SHU yang bukan menjadi hak koperasi, diakui sebagai kewajiban lancar setelah mendapat persetujuan rapat anggota tahunan. Bagian SHU yang merupakan hak koperasi diakui sebagai cadangan dan merupakan ekuitas koperasi. Apabila jumlah pembagiannya belum diatur secara jelas, maka SHU dicatat sebagai SHU tahun berjalan serta harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Perhitungan Hasil Usaha adalah laporan yang menggambarkan hasil usaha koperasi dalam satu periode akuntansi. Penyajian akhir dari perhitungan hasil usaha disebut SHU. Ini bukan semata-mata mengukur besaran laba melainkan juga menggambarkan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dengan non anggota. Komponen dalam Perhitungan Hasil Usaha 1. Pendapatan dari Pelayanan Anggota a. Adalah pendapatan atau penghasilan yang bersumber dari aktivitas utama usaha koperasi dengan anggota. Pelayanan ini terdiri dari: 1) Pelayanan Bruto Anggota yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi pelayanan ekonomi kepada anggota.


7 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



7

2) Beban Pokok Pelayanan yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan anggota dalam satu periode akuntansi. b. Total pelayanan anggota dikurangi dengan beban pokok pelayanan merupakan pelayanan neto anggota (cost of goods sold). 2. Pendapatan dari Bisnis dengan Non Anggota a. Adalah pendapatan yang bersumber dari aktivitas usaha koperasi dengan non anggota, terdiri dari: 1) Penjualan barang/jasa kepada non anggota, yaitu pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi bisnis dengan pihak non anggota. 2) Harga Pokok Penjualan dengan Non Anggota untuk koperasi konsumen atau koperasi pemasaran yaitu nilai beli yang dikeluarkan ditambah biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam periode akuntansi. Sedangkan perhitungannya sebagai berikut: persediaan awal ditambah pembelian dan dikurangi persediaan akhir. 3) Beban pokok penjualan non anggota untuk koperasi produsen yaitu harga pokok produk yang dikeluarkan ditambah dengan biaya perolehan hingga barang/jasa siap dijual dengan non anggota dalam satu periode akuntansi. b. Total penjualan barang/jasa kepada non anggota dikurangi beban pokok penjualan pada non anggota merupakan SHU Kotor (gross profit) non anggota. c. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi koperasi konsumen/pemasaran: Persediaan barang awal periode Pembelian barang periode bersangkutan Retur pembelian barang Persediaan barang tersedia untuk dijual Persediaan barang akhir periode Beban Pokok/Harga Pokok Penjualan

Rp Rp (Rp Rp (Rp Rp

xxx xxx xxx) xxx xxx) xxx

d. Ilustrasi komponen perhitungan beban pokok penjualan bagi kegiatan produksi barang/jasa: 1) Bahan Langsung Persediaan bahan baku awal periode Pembelian bahan baku periode bersangkutan


Rp

xxx

Rp

xxx

8 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



Persediaan bahan baku tersedia untuk digunakan Persediaan bahan baku akhir periode Biaya Pemakaian Bahan Baku Dalam Produksi 2) Biaya Tenaga Kerja Langsung 3) Biaya Overhead Pabrik TOTAL BIAYA PRODUKSI Persediaan barang dalam proses awal periode Jumlah bahan dalam proses Persediaan barang dalam proses akhir periode BEBAN POKOK PRODUKSI Persediaan barang jadi awal periode Persediaan barang jadi akhir periode BEBAN POKOK PENJUALAN

7

Rp

xxx

(Rp

xxx)

Rp

xxx

Rp Rp Rp

xxx xxx xxx

Rp

xxx

Rp

xxx

(Rp

xxx)

Rp Rp (Rp Rp

xxx xxx xxx) xxx

3. Sisa Hasil Usaha Kotor Adalah penjumlahan dari peredaran usaha neto anggota dan non anggota dikurangi harga pokok penjualan. 4. Beban Operasional a. Adalah biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas operasional koperasi yang secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas usaha koperasi. b. Komponen Beban Operasional meliputi: 1) Beban Usaha, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas usaha koperasi, meliputi beban penjualan diantaranya:  Beban Penjualan  Beban Promosi  Beban Distribusi  Beban Penjualan lainnya 2) Beban Administrasi dan Umum, adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang berkaitan dukungan administrasi untuk mendukung aktivitas operasional koperasi, meliputi:  Beban Gaji Karyawan  Beban Alat Tulis Kantor  Beban Sewa  Beban Premi Asuransi  Beban Transport  Beban Perawatan dan Perbaikan Aset Tetap  Beban Penyusutan dan Amortisasi


9 / 16

Tanggal Penerbitan



7

 Biaya Listrik; Telepon; Air  Biaya Administrasi Umum lainnya  Beban Pendidikan Karyawan  Beban Serba-serbi 3) Beban Perkoperasian, adalah biaya yang dikeluarkan oleh koperasi yang tidak berkaitan dengan pengembangan koperasi, diantaranya:  Beban Gaji Pengurus/Pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian  Beban Rapat Organisasi  Beban Pendidikan dan Latihan Anggota Koperasi  Beban Rapat Anggota  Beban Perkoperasian 5. Pendapatan dan atau Beban Lainnya a. Pendapatan Lainnya, adalah pendapatan yang diterima sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama koperasi, diantaranya: pendapatan bunga bank dari simpanan koperasi di bank, pendapatan dividen, keuntungan penjualan aset dan pendapatan di luar usaha lainnya. b. Beban Lainnya, adalah beban yang dikeluarkan oleh koperasi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha yang bukan merupakan aktivitas utama koperasi, diantaranya: beban pajak atas bunga, beban administrasi bank, provisi kerugian penjualan aset dan beban di luar usaha lainnya. 6. Beban Pajak Badan Adalah beban pajak penghasilan badan yang dikeluarkan koperasi berkaitan dengan ketentuan perpajakan. 7. Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak Pos ini mencantumkan besaran sisa hasil usaha bersih setelah pajak penghasilan badan. Terkait dengan pembagian SHU, Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001) memberikan beberapa prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut: 1. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota. Pada hakikatnya, SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan


10 / 16

Tanggal Penerbitan



7

sebagai cadangan koperasi. Dalam kasus koperasi tertentu, bila SHI yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata sepanjang tidak membebani likuiditas koperasi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pembagian SHU adalah memilahkan yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non anggota. 2. SHU Anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota. Dari SHU bagian anggota harus ditetapkan berapa persentase untuk jasa modal misalkan 30% dan sisanya sebesar 70% untuk jasa transaksi usaha. Sebenarnya belum ada formula baku mengenai penentuan proporsi jasa modal dan jasa transaksi usaha, tetapi hal ini dapat dilihat dari struktur permodalan koperasi itu sendiri. Apabila total modal koperasi sebagian besar bersumber dari simpanan anggota (bukan donasi ataupun dana cadangan) maka disarankan agar proporsinya terhadap pembagian SHU bagian anggota diperbesar, tetapi tidak akan melebihi 50%. Hal ini perlu diperhatikan untuk tetap menjaga agar karakter koperasi itu sendiri, dimana partisipasi usaha masih lebih diutamakan. 3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan. Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. 4. SHU anggota dibayar secara tunai. SHU per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.


11 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



7

SHU yang diterima oleh anggota bersumber dari 2 (dua) kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu: 1. SHU Atas Jasa Modal Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik maupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan. 2. SHU Atas Jasa Usaha Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan. SHU Koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi itu sendiri, umumnya dapat terdiri dari: 1. Cadangan Koperasi 2. Jasa Anggota 3. Alokasi Pengurus 4. Alokasi Pendidikan Anggota 5. Alokasi Sosial 6. Alokasi Pembangunan Lingkungan/Daerah Komponen di atas bukanlah aturan baku yang harus diikuti. Setiap koperasi dapat menentukan sendiri komponen untuk ditetapkan dalam Anggaran Dasar yang disepakati oleh Rapat Anggota, termasuk alokasi proporsi kuantitatif masing-masing komponen. Untuk menghitung pembagian SHU per Anggota dapat digunakan rumus (Sitio & Tamba, 2011): SHU per anggota

=

SHU Jasa Usaha Anggota + SHU Jasa Modal Anggota

SHU pa

=

SHU Usaha per anggota

SHU Modal per anggota


Va VUK

x JUA

+

Sa TMS

=

Va VUK

x JUA

=

Sa TMS

x JMA

x JMA

12 / 16

Tanggal Penerbitan


Keterangan: SHU pa Va VUK JUA Sa TMS JMA

= = = = = = =


7

SHU per Anggota Volume [Usaha] Anggota Volume Usaha Koperasi Jasa Usaha Anggota Simpanan Anggota Total Modal Simpanan Jasa Modal Anggota

Dari rumus di atas, dapat dipahami bahwa SHU yang diterima masing-masing anggota akan sangat berbeda, terkadang perbedaan tersebut akan sangat menyolok. Ini semua kembali kepada karakteristik koperasi dimana partisipasi anggota merupakan hal yang penting, anggota merupakan pemilik sekaligus pelanggan dari koperasinya. Semakin aktif partisipasi dan kontribusi anggota terhadap koperasi maka nilai SHU yang diperoleh akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Inilah yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya.

DAFTAR BACAAN Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 12/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 13/Per/M.UMKM/IX/2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi Sitio, Arifin & Tamba, Halomoan (2001). Koperasi: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit Erlangga. ISBN 979-688-174-8


13 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



7

CONTOH PERHITUNGAN 1. Diketahui data-data akun dari Koperasi WEPE MANDIRI berikut ini: URAIAN

30 Sept 2015

30 Sept 2014

Pelayanan Bruto Anggota

24.568.102

20.875.174

Beban Pokok Pelayanan Anggota

(6.192.014)

(3.017.843)

Penjualan pada non anggota

10.397.301

4.075.963

Beban Pokok Penjualan

(2.016.835)

(982.650)

1.067.034

1.527.561

367.094

1.678.230

9.023.185

15.783.900

182.089

12.530.891

Beban Lain

(762.012)

(9.567.083)

Beban Bunga

(310.674)

(730.821)

Pajak Penghasilan

(924.519)

(251.636)

Beban Usaha Beban Administrasi dan Umum Beban Perkoperasian Pendapatan Lain

Buatlah laporan PERHITUNGAN HASIL USAHA berdasarkan data-data tersebut! JAWABAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

KOPERASI WEPE MANDIRI Posisi 30 Sept 2015 & 2014 URAIAN PENDAPATAN Pelayanan Bruto Anggota Beban Pokok Pelayanan Anggota Pelayanan Neto Anggota (a) Pendapatan dari Non Anggota Penjualan pada non anggota Beban Pokok Penjualan Laba/Rugi Non Anggota (b) SHU KOTOR (a+b) BEBAN OPERASIONAL Beban Usaha Beban Administrasi dan Umum Beban Perkoperasian Total Beban Operasional (c)


30 Sept 2015

30 Sept 2014

24.568.102 (6.192.014) 18.376.088

20.875.174 (3.017.843) 17.857.331

10.397.301 (2.016.835) 8.380.466 26.756.554

4.075.963 (982.650) 3.093.313 20.950.644

1.067.034 367.094 9.023.185 10.457.313

1.527.561 1.678.230 15.783.900 18.989.691

14 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



7

SHU OPERASIONAL ((a+b)-c) PENDAPATAN & BEBAN LAIN Pendapatan Lain Beban Lain SHU Sebelum Bunga & Pajak Beban Bunga SHU SEBELUM PAJAK Pajak Penghasilan SHU SETELAH PAJAK

16.299.241

1.960.953

182.089 (762.012) 15.719.318 (310.674) 15.408.644 (924.519) 14.484.125

12.530.891 (9.567.083) 4.924.761 (730.821) 4.193.940 (251.636) 3.942.304

2. Sesuai dengan Anggaran Dasarnya, Rapat Anggota Tahunan sepakat membagi SHU 2015 tersebut dengan komposisi pembagian sebagai berikut:  Cadangan Koperasi 30%  Jasa Pelayanan Anggota 25%  Jasa Modal Anggota 20%  Alokasi Pendidikan Anggota 10%  Alokasi Sosial 10%  Alokasi Pengurus 5% Hitunglah alokasi SHU-nya berdasarkan data dari no. 1! JAWABAN Komposisi SHU sesuai AD Koperasi WEPE MANDIRI: Cadangan Koperasi

30%

4.345.238

Jasa Pelayanan Anggota

25%

3.621.031

Jasa Modal Anggota

20%

2.896.825

Alokasi Pendidikan Anggota

10%

1.448.413

Alokasi Sosial

10%

1.448.413

Alokasi Pengurus

5%

724.206 14.484.125

3. Dalam Anggaran Dasar Koperasi ditetapkan bahwa Cadangan Koperasi, selain diambil dari komposisi SHU, juga diambil dari hasil transaksi non anggota. Hitunglah berapa total Cadangan Koperasi WEPE MANDIRI berdasarkan hasil dari no. 1 & 2!


15 / 16

Tanggal Penerbitan

MANAJEMEN KOPERASI



7

JAWABAN Cadangan Koperasi

=

Transaksi Non Anggota + Alokasi SHU

=

8.380.466 + 4.345.238

=

12.275.704

4. Berikut ini adalah perincian transaksi dari para anggota koperasi WEPE MANDIRI: Nama Anggota

Total Simpanan

Pelayanan Usaha

Tuan Pewe

1.100.000

5.512.826

Nona Wupi

8.850.000

4.594.022

Nyonya Powi

800.000

3.675.218

Tuan Piwe

500.000

1.837.609

Nona Wapo

700.000

1.837.609

19.350.000

918.804

Nyonya Piwe

Hitunglah berapa SHU yang diterima oleh tiap-tiap anggota, berdasarkan komposisi SHU pada soal no. 1 dan 2! JAWABAN SHU yang diterima oleh tiap-tiap anggota sebagai berikut: Tuan Pewe SHU Modal Tuan Wepe

SHU Usaha Tuan Wepe

=

1.100.000 31.300.000

=

101.805

=

5.512.826 18.376.088

= Total SHU Tuan Wepe

x 2.896.825

x 3.621.031

1.086.309

=

101.805 + 1.086.309

=

1.188.115

Untuk anggota lainnya, ayo silakan dihitung sendiri ya ... A


16 / 16

29 Oktober Pertemuan

Recommend Documents