PUTUSAN Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :
Nama Lengkap
: HUYNH DUY PHU.
Tempat Lahir
: Hoai Huong, Vietnam.
Umur/tanggal lahir
: 33 Tahun / 28 Agustus 1982.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Vietnam .
Tempat tinggal
: Phoai Huong, Hoai Nhon, Binh Dinh, Vietnam.
Agama
: Budha.
Pekerjaan
: Nahkoda KM. BD.. 95360 TS
Terdakwa tidak ditahan. Pengadilan Tinggi Tersebut : Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 Maret 2016 Nomor 46/PID.SUS/2016/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa HUYNH DUY PHU tersebut di atas ; 2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 3 Februari 2016 Nomor 24/Pid.Sus – Prk/2015/PN.Ran dalam perkara tersebut di atas ; Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Reg.Perk : PDM-20/TRP/10/2015 tanggal 20 Oktober 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : KESATU : ------ Bahwa ia Terdakwa HUYNHDUY PHU selaku Nahkoda KM.BD 95360 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan September tahun dua ribu lima belas sekira pukul
08.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Septembertahun dua ribu lima belas, bertempat di Laut perairan Natuna /Laut Cina Selatan /ZEEI pada posisi 05º30’760” U - 105º56’381” T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapa, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, daan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : · Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2015, KM BD 95360 TS yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Vung – Tau – Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia, setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 22 September 2015 kemudian terdakwa selaku nahkoda KM BD 95360 TS melakukan kediatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dengan menggunakan alat penagkap ikan berupa jaring pukat cincin ( Purse seine ) yakni jenis alat tangkap yang terdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 ( tiga ) bagian, jaring utama dengan penguat jaring( selvedge ), jaring sayap dan jaring kantong), tali ris atas dan tali ris bawah, menggnakan
pelampung
pada
bagian
menggunakan pemberat, ring/cincin
atas,
pada
bagian
bawah
yang diikat pada tali ring serta
menggunakan tali kerut dengan cara operasinya terdakwa menyuruh menurunkan rakit lampu, kemudian lampu sorot dinyalakan selama 1 –2 jam hingga ikan berkumpul. Setelah itu jaring diturunkan melingkari kumpulan ikan, satu jaring sudah melingkar tali kerut pada bagian jaring ditarik hingga membentuk seperti mangkuk. Perlahan-lahan jaring jaring diangkat keatas kapal KM BD. 95360 TS dan ikan yang tertangkap disimpan di dalam palka KM BD. 95360 TS. · Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib. Polisi Pol Air Tarempa
melakukan Patroli rutin di perairan Natuna dan
mendapatkan informasi dari nelayan lokal bahwa adanya kapal asing melakukan penangkapan ikan dan saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad Rahim ( sebagai saksi penangkap) melakukan pengejaran dengan menggunakan KP. Antasena- 7006 dan mendeteksi KM. BD. 95360 TS, yang dinahkodai oleh terdakwa dengan posisi 05 29 472” LU – 105 48 954” BT. Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib. KM BD. 95360 TS. Dipergoki Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh KP. Antasena- 7006 pada posisi 05 30 760” LU – 105 56 381” BT. Kemudian KP. Antasena – 7006 mendekati kapal KM. BD. 95360 TS. Ketika mendekati jarak 30 meter saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad Rahim melihat ABK KM. BD. 95360 TS memotong dan membuang sebagian alat Puseine ke laut. Selanjutnya KP. Antasena – 7006 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan peralatan kapal kemudian didapati ikan hasil tangkapan KM. BD. 95360 TS sebanyak 1.000 kg. (seribu kilogram) pada kapal KM. BD. 95360 TS. dan diketahui bahwaKM. BD. 95360 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerinntah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ). · Bahwa selanjutnya KM. BD. 96360 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa /di ADHOC ke PPNS Satker PSDKP Tarempa. ------ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 76A Jo. Pasal 102 Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI No.45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. ATAU : KEDUA ------ Bahwa Terdakwa HUYNH DUY PHU selaku Nahkoda KM.BD. 95360 TS. Yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib,atau setidak tidaknya dalam buulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / Laut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05 30 760” LU – 105 58 381” BT. Yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerrah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “ memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : · Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2015, KM BD. 95360 TS. Yang dinahkodaiTerdakwa berangkat ddari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia, setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 22 September 2015 kemudian Terdakwa
Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
selaku nahkoda KM. BD.95360 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat cincin ( Purse Seine) yakni jenis alat tangkap yang terdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, jaring utama dengan penguat jaring (selvedge), jaring sayap dan jaring kantong, tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan
pelampung
pada
bagian
atas,
pada
bagian
bawah
menggunakan pemberat, ring/ cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut
dengan cara operasinya terdakwa menyuruh
menurunkan rakit lampu, kemudian lampu sorot dinyalakan selama 1 – 2 jam hingga ikan berkumpul. Setelah itu jaring diturunkan melingkari kumpulan ikan, saat jaring sudah melingkar tali kerut pada bagian jaring ditarik hingga membentuk seperti mangkuk. Perlahan – lahan jaring diangkat keatas kapal KM. BD. 95360 TS dan ikan yang tertangkap disimpan di dalam palka KM. BD. 95360 TS. · Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, Polisi Pol Air Tarempa melakukan patroli rutin di perairan Natuna dan mendapatkan informasi dari nelayan lokal bahwa adanya kapal asing melakukan Penangkapan ikan dan saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad
Rahim
(saksi
penangkap)
melakukan
pengejaran
dengan
menggunakan KP. Antasena – 7006 dan mendeteksi KM. BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dengan posisi 05 29 472” LU – 105 48 954” BT. Selanjutnya pada seekira pukul 08.00 Wib, KM. BD. 95360 TS dipergoki sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh KP. Antasena 7006 pada posisi 05 30 760” LU – 105 56 381” BT. Kemudian KP. Antasena 7006 mendekati kapal KM. BD 95360 TS Ketika mendekati jarak 30 meter saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad Rahim melihat ABK KM. BD. 95360 TS memotong dan membuang sebagian alat puse seine ke laut,. Selanjutnya KP. Antasena – 7006 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan peralatan kapal kemudian didapati ikan hasil tangkapan KM. BD 95360 TS sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) pada kapal KM BD. 95360 TS dan diketahui bahwa KM. BD 95360 TS melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). · Bahwa selanjutnya KM BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh trdakwa berikut ABK nya dibawa terdakwa /di ADHOC ke PPNS Satker PSDKP Tarempa.
Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
------ Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 Undang – Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Republik
Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.------------------------------------ATAU KETIGA. Bahwa terdakwa HUYNH DUY PHU selaku Nahkoda KM. BD. 95360 TS yang merupakan kapal penangkap ikan berbendera asing pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidak – tidaknya dalam bulan September 2015 bertempat di perairan Natuna / Laaut Cina Selatan / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia pada posisi 05 30 760” LU – 105 50 381” BT yang merupakan wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriiksa
dan mengadilinya
“ mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkap ikan dalam palka”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bahwa berawal pada tanggal 15 September 2015 KM. BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa yang berangkat dari pelabuhan Vung Tau – Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Indonesia, setelah sampai di perairan Indonesia pada tanggal 22 September 2015 kemudian terdakwa selaku Nahkoda KM. BD 95360 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan di perairan Natuna yang termasuk dalam Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa jaring pukat cincin (Purse seine) yakni jenis alat tangkap yang terdiri dari jaring yang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, jaring utama dengan penguat jaring(selvedge) , jaring sayap dan jaring kantong, tali ris atas dan tali ris bawah, menggunakan pelampung pada bagian atas, pada bagian bawah menggunakan pemberat, ring/ cincin yang diikat pada tali ring serta menggunakan tali kerut dengan cara operasinya terdakwa menyuruh menurunkan rakit lampu, kemudian lampu sorot dinyalakan selama 1-2 jam hingga ikan berkumpul. Setelah itu jaring diturunkan melingkari kumpulan ikan, saat jaring sudah melingkar tali kerut pada bagian jaring hingga membentuk Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
seperti mangkuk, Perlahan – lahan jaring diangkat disimpan didalam palka KM. BD. 95360 TS. - Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 sekira pukul 08.00 Wib,, Polisi Pol Air Tarempa melakukan patroli
rutin di perairan Natuna dan
mendapatkan informasi dari nelayan lokal ahwa adanya kapal asing melakukan penangkapan ikan dan saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad
Rahim(saksi
penangkap)
melakukan
pengejaran
dengan
menggunakan KP. Antasena – 7006, dan mendeteksi KM. BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh terdakwa dengan posisi 05 29 472” LU – 105 48 954” BT. Selanjutnya pada sekira pukul 08.00 Wib, KM. BD. 95360 TS. Dipergoki sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan oleh KP. Antasena -7006. Pada posisi 05 30 760” LU – 105 56 381 BT. Kemudian KP. Antasena – 7006 mendekati kapal KM. BD. 95360 TS. Ketika mendekat jarak 30 meter saksi Muhammad Gufran dan saksi Rahmad rahim melihat ABK KM. BD. 95360 TS memotong dan membuang sebagian jaring Puse seine ke laut. Selanjutnya KP. Antasena 7006 melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan peralatan kapal kemudian didapati ikan hasil tangkapan KM. BD. 95360 TS sebanyak 1.000 kg (seribu kilogram) pada kapal KM. BD. 95360 TS dan ditemukan 1 (satu) set alat tangkap jenis Purse seine yang sedang diturunkan ke dalam laut untuk menangkap ikan (tidak disimpan di dalam palka ) - Bahwa selanjutnya KM. BD. 95360 TS yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya dibawa / di ADHOC ke PPNS Satker PSDKP Tarempa. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasala 38 ayat (1) Jo. Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang – Undang No. 31 tahun 2004 tenang Perikanan sebagaimana
telah dirubah dengan Undang
Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.;
Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No Reg.Perk : PDM-20/TRP/10/2015 tertanggal 28 Januari 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa HUYNH DUY PHUbersalah melakukan tindak pidana
“mengoperasikan
kapal
penangkap
ikan
berbendera
Asing
melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana diatur dan diancam pidana padaPasal 93 ayat (2) Jo Pasal Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Jo Pasal 102 Undang-undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan,sebagaimana dalam dakwaan kami. 2. Menjatuhkan pidana dendaterhadap terdakwa HUYNH DUY PHU sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan . 3. Barang Bukti terhadap: - 1 (satu) unit kapal KM BD 95360 TS. - 1(satu) unit alat Tangkap Purse seine. - 1 (satu) unit Kompas. - 1 (satu) unit Radio. - 1 (satu) bundle Dokumen Kapal; Dirampas untuk dimusnahkan. - ± 1000 (seribu) kg ikan tidak layak di konsumsi atau diedarkan; (yang telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ranai Nomor: 37/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran tanggal 07 oktober 2015 dengan berita acara pemusnahan pada hari senin tanggal 28 September 2015) Telah Dimusnahkan pada Tahap Penyidikan. 4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Februari 2016 Nomor 24/ Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran yang amarnya sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HUYNH DUY PHUtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit Kapal KM BD. 95360 TS.
Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
2. 1 (satu) unit alat tangkap Purse seine. 3. 1 (satu) unit Kompas. 4. 1 (satu) unit Radio. Dirampas untuk Negara; 5. 1 (satu) bundle Dokumen Kapal. Dirampas untuk terlampir dalam berkas perkara; 6. ±1.000 (seribu) Kg ikan tidak layak dikonsumsi atau diedarkan. Telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan
NegeriRanai
Nomor:
37/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/PN.Ran
tanggal 7 Oktober 2015. Dirampas untuk dimusnahkan; 4. Membebankan
terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2016 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranai, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 3 / Akta.Pid.Sus-Prk/2016/PN.Ran,
dan
permintaan
banding
tersebut
telah
diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 9 Februari 2016 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Februari 2016 dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ranai pada tanggal 24 Februari 2016, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa sesuai suratnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 24 Februari 2016, perihal Mohon bantuan penyerahan memori banding perkara pidana perikanan Nomor 24/Pid.Sus –Prk/ 2015/PN.Ran atas nama Terdakwa HUYNH DUY PHU, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum danTerdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa ia keberatan atas putusan Pengailan Negeri Ranai
Majelis Hakim
terhadap barang bukti berupa kapal beserta alat
navigasi dan alat komunikasi yang dirampas untuk Negara, karena menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut layak untuk dimusnahkan demi kelangsungan nelayan nelayan kecil di Anambas dan Natuna, selain itu juga apabila kapal dirampas untuk Negara masih terdapat kemungkinan kapal tersebut jatuh kepemilik kapal tersebut dengan cara mengikuti tata cara yang ada ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang dan
turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Ranai tanggal 3 Februari 2016 Nomor 24/Pid.Sus-Prk/2015/ PN Ran serta memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 20 sampai dengan halaman 24 bahwa Terdakwa terbukti secara
sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal BD 95360 TS, 1 (satu) unit alat tangkap purse seine, 1 (satu) unit kompas dan 1 (satu) unit radio (halaman 25 alinea 3 ) harus diperbaiki, sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa saat ini pencurian ikan yang dilakukan kapal kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI ) sedang marak, sehingga
untuk
menunjang
program
pemerintah
untuk
meningkatkan
produktifitas atau meningkatkan tangkapan ikan para nelayan dan menaikkan taraf hidupnya serta menjaga konservasi laut Indonesia, maka barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan, dengan demikian
Majelis tingkat Banding sependapat
dengan Penuntut Umum dalam memori bandingnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ranai tanggal 3 Februari 2016 Nomor 24/ Pid.Sus–Prk/2015/PN.Ran haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti 1 (satu) unit kapal KM BD 95360 TS beserta kelengkapan navigasi, 1( satu) unit radio dan 1 (satu) unit alat tangkap Purse seine,
sedangkan
Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal 93 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ; Memperhatikan pasal 93 ayat 2 jo pasal 27 ayat 2 Undang undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I -
Menerima permintaan banding dari PenuntutUmum ;
-
Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor
tanggal 3 Februari 2016
24/Pid.Sus-Prk/2015/PN Ran sepanjang mengenai status barang
bukti, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa HUYNH DUY PHU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak
pidana
“ Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : ·
1 (satu) unit Kapal KM BD. 95360 TS.
·
1 (satu) unit alat tangkap Purse seine.
·
1 (satu) unit Kompas.
·
1 (satu) unit Radio.
·
±1.000 (seribu) Kg ikan tidak layak dikonsumsi atau diedarkan. Telah dimusnahkan berdasarkan penetapan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 37/Pen.Pid.Sus-Prk/2015/ PN.Ran tanggal 7 Oktober 2015.
Dirampas untuk dimusnahkan; ·
1 (satu) bundle Dokumen Kapal.
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan
dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada
hari : SELASA tanggal 15 Maret 2016, FAKIH YUWONO, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan YONISMAN, SH.,MH dan JALALUDDIN, SH M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Maret 2016
Nomor 46/PID.SUS/2016/PT.PBR
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari : KAMIS tanggal 17 Maret 2016, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
YONISMAN, SH.,MH
KETUA MAJELIS TERSEBUT,
FAKIH YUWONO, SH
JALALUDDIN, SH.,M.Hum
PANITERA PENGGANTI,
IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH
Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 46/PID.SUS/2016/PT PBR
