LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANITIA KERJA KOMISI V DPR RI KE AUSTRIA DAN TURKI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG USUL INISIATIF TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TGL 28 JULI S.D 3 AGUSTUS 2010 ________________________________________________
I. PENDAHULUAN A. Dasar Hukum 1.
Pasal 20, Pasal 20 A, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3.
Keputusan DPR-RI Nomor 01/DPR RI/I/2009-2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
4.
Keputusan rapat intern Komisi V DPR-RI tanggal 14 Juli 2010 tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang usul inisiatif tentang Perumahan dan Permukiman akan didahului dengan melakukan kunjungan ke luar negeri;
5.
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: PW.01/5780/DPR-RI/VII/2010
tentang
Persetujuan
Permohonan
Izin
Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi V DPR-RI dalam rangka pembahasan Rancangan
Undang-Undang
usul
inisiatif
tentang
Perumahan
dan
Permukiman. B.
Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan kunjungan kerja Panitia Kerja RUU Perumahan dan Permukiman ke Austria dan Turki adalah untuk mengetahui, mempelajari, mendapatkan data dan informasi, mencari contoh, perbandingan, serta
1
memperoleh penjelasan secara langsung menyangkut kebijakan, pengaturan, dan pelaksanaan mengenai perumahan dan permukiman di negara tersebut. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka mencari masukan sebagai bahan dalam pembahasan RUU tentang Perumahan dan Pemukiman yang akan dilakukan DPR-RI bersama dengan Pemerintah. Beberapa masukan diharapkan dapat diperoleh melalui kegiatan kunjungan kerja ini yaitu : 1.
membuka akses, khususnya akses langsung untuk kerjasama di bidang perumahan dan permukiman dengan negara-negara tujuan, yaitu Austria dan Turki;
2.
melakukan pengamatan dan mempelajari pengalaman dari negara tujuan, khususnya terkait dengan permasalahan, formulasi kebijakan, dan strategi perumahan dan permukiman; dan
3.
memfasilitasi dan membuka kesempatan kerjasama dengan tujuan untuk memperkuat
dan
memformulasi
masukan
bagi pembahasan
RUU
Perumahan dan Permukiman. C. Waktu dan Lokasi Waktu kunjungan kerja ke negara Austria dan Turki diselenggarakan pada tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 3 Agustus 2010. Adapun pelaksanaan kunjungan tersebut, adalah: 1. pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010: delegasi Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Parlemen Austria, dan diterima oleh salah satu anggota parlemen beserta staf-nya. Pada hari yang sama delegasi mengadakan pertemuan dengan manajemen
Socially Supported Housing Fasility HAUS LEO. Delegasi diterima oleh Direktur Program Haus Leo, Maria (hubungan Internasional), dan dr. Angelina (urusan kesehatan kota Wina dari Partai Sosial). Pada malam harinya, delegasi mengadakan pertemuan didahului jamuan makan malam dengan Kedutaan Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (LBBP-RI) di Wina, dan diterima oleh Duta Besar RI-LBBP, I Gusti Agung Wesaka Puja serta beberapa pejabat di jajaran Kedutaan RI-LBBP di Wina.
2
2. pada hari Jum’at, tanggal 30 Juli 2010: delegasi mengadakan pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Provinsi Upper Austria
(WIRTSCHAFTS
LANDESRAT) di kota Linz, delegasi diterima oleh salah satu Direktur di Kementerian.
Kemudian
dilanjutkan
dengan
mengadakan
peninjauan
lapangan melihat kawasan perumahan dan permukiman di Kota Linz. Keesokan harinya, atas undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Slowakia, delegasi melanjutkan perjalanan dan mengadakan pertemuan dengan Dubes RI, Harsha E. Joesoef, MSc di Bratislava, Slowakia beserta jajarannya. 3. pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010 : delegasi bertolak menuju Istanbul Turki, lalu pada Senin, tanggal 2 Agustus 2010 delegasi mengadakan pertemuan dengan pejabat TC. Basbakanlik TOKI, di Istanbul, Turki yaitu lembaga yang melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan di Turki, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Adapun susunan Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif tentang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut: 1.
Ir. H. MULYADI
F-PD
PIMPINAN DELEGASI
2.
H. MUHIDIN M. SAID, SE, MBA
F-PG
PIMPINAN DELEGASI
3.
IR. NOVA IRIANSYAH, MT
F-PD
ANGGOTA DELEGASI
4.
MICHAEL WATTIMENA, SE, MM
F-PD
ANGGOTA DELEGASI
5.
AGUS BASTIAN, SE, MM
F-PD
ANGGOTA DELEGASI
6.
DRS. UMAR ARSAL
F-PD
ANGGOTA DELEGASI
7.
DRS. H. ELDIE SUWANDIE
F-PG
ANGGOTA DELEGASI
8.
IR. SUDJADI
F-PDIP
ANGGOTA DELEGASI
9.
LASARUS, S.Sos, M.Si
F-PDIP
ANGGOTA DELEGASI
10.
DRS. ARIFINTO
F-PKS
ANGGOTA DELEGASI
11.
HJ. HANNA GAYATRI, SH
F-PAN
ANGGOTA DELEGASI
12.
DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si
F-PPP
ANGGOTA DELEGASI
13.
H. MARWAN JA’FAR
F-PKB
ANGGOTA DELEGASI
14.
IR. FARY DJEMI FRANCIS, MM
F-GERINDRA ANGGOTA DELEGASI
15.
DRS. AKBAR FAIZAL, M.Si
F-HANURA
ANGGOTA DELEGASI
SEKRETARIAT : 16.
M. NAJIB IBRAHIM, S.Ag
LEGAL DRAFTER
17.
KUNARTO, S.Sos
SEKRETARIAT
3
II. PROFILE NEGARA AUSTRIA DAN TURKI A. Profile Negara Austria 1. Umum Nama Negara
: Republik Austria
Bentuk Negara
: Federal, terdiri atas 9 negara bagian
Bentuk Pemerintahan
: Demokrasi Parlementer
Ibu Kota
: Wien/Wina/Vienna
Kepala Negara
: Heinz Fischer (Presiden, sejak 8 Juli 2004 dan kembali terpilih pada April 2010)
Kepala Pemerintahan
: Werner Paymann (Perdana Menteri, sejak 2 Desember 2008)
Hari Nasional
: 26 Oktober
Bahasa Nasional
: Jerman
Lagu Kebangsaan
: Land der Berge
Agama
: 74% Katolik, 5% Protestan, 4% Muslim, 17% lain-lain
Mata Uang
: Euro
Jumlah Penduduk
: 8,3 juta jiwa (2009)
Pendapatan Perkapita
: US$32,800 (WKO Statistik)
2. Geografis Luas wilayah
: 83.870 km persegi
Batas-batas Negara
: Utara dengan Jerman dan Ceko : Timur dengan Slowakia dan Hongaria : Selatan dengan Slovenia dan Italia : Barat dengan Swiss dan Liechtenstein
Musim
: 4 musim, terdingin bulan Februari -15oC Terpanas pada bulan Juli/Agustus +35oC
4
Peta Negara Austria dan Ibukotanya Wina Austria adalah sebuah negara yang dikelilingi daratan, terletak di bagian selatan Eropa tengah pada posisi 47°20' LU dan 13°20' BT. Wilayahnya meliputi sebagian Alpen Timur dan sebagian daerah aliran Sungai Donau. Austria merupakan negara federal yang terdiri atas sembilan negara bagian, yaitu: 1.Wina
Ibukota : Wina
2.Voralberg
Ibukota : Bregenz
3.Tirol
Ibukota : Innbruck
4.Salzburg
Ibukota : Salzburg
5.Karnten (Carinthia)
Ibukota : Klagenfurt
6.Steiermark (Styria)
Ibukota : Graz
7.Oberosterreich (Upper Austria)
Ibukota : Linz
8.Niederosterreich (Lower Austria)
Ibukota : St. Polten
9.Burgenland
Ibukota : Eisenstadt
Austria berbatasan dengan delapan negara yang tata susunan masyarakat dan sistem perekonomiannya berbeda-beda. Penduduk negara tetangga itu termasuk rumpun bangsa utama Eropa seperti Germanika, Romanika dan Slavia, kecuali orang Hongaria (Magyar) yang tergolong rumpun bangsa Ural-Altai. Panjang garis perbatasan Austria keseluruhannya adalah 2.562 km yaitu 784 km dengan Jerman, 362 km dengan Republik Ceko, 91 km dengan Slowakia, 366 km dengan Hongaria, 330 km dengan Slovenia, 430 km dengan Italia, 164 km dengan Swiss dan 35 km dengan Liechtenstein. 3. Sistem Pemerintahan Legislatif: • Nationalrat (Dewan Perwakilan Rakyat Pusat) Austria adalah negara federal yang menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem perwakilan dua kamar. Kamar pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat Pusat yang merupakan wakil partai-partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu parlemen dengan jumlah anggota 183 orang. Pemilu tersebut diadakan setiap empat tahun sekali namun pemilu terakhir dilangsungkan pada tanggal 28 September 2008 karena perpecahan pemerintah koalisi. Dewan Perwakilan Rakyat Pusat bersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian (Bundesrat) sebagai
5
kamar kedua bertugas menyusun Undang-undang Nasional yang berlaku untuk seluruh negara. Komposisi kekuatan partai politik di Nationalrat hasil pemilu terakhir adalah SPO (Sozialdemokratische Partei Osterreichs) 57 kursi (31,67%), OVP (Osterreichische Volkspartei) 51 kursi (28,33%), FPO (Freiheitliche Partei Osterreichs) 34 kursi (18,89%), BZO (Bundnis Zukunft Osterreich) 21 kursi (11,67%) dan Partai Hijau (Grunnen) 20 kursi (11,11%). • Bundesrat (Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian) Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian mempunyai anggota 62 orang, yang dikirim dari negara-negara bagian dan dapat diganti setiap saat sesuai dengan hasil pemilu negara bagian yang bersangkutan. • Gemeinderat (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ini dipilih oleh rakyat di daerah kabupaten masing-masing dengan tugas mengadakan pemilihan
Burgermeister (Kepala Daerah Kabupaten).
Eksekutif • Bundespresident (Presiden Federal) Presiden Federal dipilih oleh rakyat untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden dilantik oleh Bundesversamlung, yaitu gabungan Nationalrat dan Bundesrat. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden bertanggung jawab kepada
Bundesversamlung ini. Presiden berwenang mengangkat Perdana Menteri dan anggota kabinetnya, serta menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Austria. • Bundesregierung (Pemerintah Federal) Pemerintah Federal dipimpin oleh Bundeskanzler (Perdana Menteri) dengan dibantu oleh Vizekanzler (Wakil Perdana Menteri), Bundesminister (Menteri) dan beberapa Sekretaris Negara. Bundeskanzler ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dari ketua partai politik terkuat yang memiliki anggota terbanyak di Nationalrat. Sedang Vizekanzler dan Sekretaris Negara diangkat oleh Presiden atas usul Perdana Menteri. Perdana Menteri bertanggung jawab ke Nationalrat.
6
• Landesregierung (Pemerintah Negara Bagian) Kepala Pemerintah Negara Bagian adalah seorang Landeshauptman (Gubernur), yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian yang bersangkutan. Pemerintah
Austria
sekarang
merupakan
pemerintah
koalisi
antara
Sozialdemokratische Partei Osterreichs (SPO) yang menguasai 57 kursi (31,67%) dengan Osterreichische Volkspartei (OVP) yang menguasai 51 kursi (28,33%). Sedang dua partai lainnya, yaitu Grunen dan FPO, menjadi partai oposisi.
4. Politik Luar Negeri Politik luar negeri Austria memprioritaskan hubungannya dengan Uni Eropa (EU) dan negara-negara Eropa Timur dan kawasan Balkan. Karena itu, Austria sangat mendukung perluasan EU untuk meliputi pula sepuluh negara Eropa Timur yang terlaksana pada tanggal 1 Mei 2004. Namun demikian, Austria menentang aksesi Turki ke EU dengan alasan negara ini belum siap dan EU juga belum siap menerima Turki. Hubungan Austria dengan AS dan masalah perang terhadap terorisme internasional juga menjadi salah satu pusat perhatian politik luar negeri Austria pasca serangan teroris tanggal 11 September 2001 terhadap AS. Dalam perang Irak, Austria sebagai negara netral tidak mendukung serangan militer AS dan Inggris terhadap Irak karena tidak mendapat mandat dari PBB. Namun demikian, Austria juga tidak mendukung posisi Perancis dan Jerman. 5. Hubungan Bilateral Austria — Indonesia Politik luar negeri RI yang bebas aktif dan politik luar negeri Austria yang netral merupakan titik tolak dalam meningkatkan kerjasama kedua negara baik di forum bilateral maupun internasional/multilateral. Sampai saat ini hubungan bilateral kedua negara berjalan dengan baik dan tidak terdapat masalah-masalah politis yang mengganggu. Sebagai negara anggota Uni Eropa (EU), Austria secara konsisten mendukung Indonesia yang kuat,
7
bersatu dan sejahtera, serta mendukung integritas wilayah NKRI. Dalam fora internasional/multilateral, Indonesia dan Austria menjalin kerjasama yang baik
dan
saling
mendukung
dalam
menghadapi
masalah-masalah
internasional. 6. Perdagangan Indonesia — Austria Total perdagangan RI-Austria mengalami penurunan yang cukup signifikan akibat krisis finansial global yang terjadi di tahun lalu, dari US$ 393,4 juta pada tahun 2008 menjadi US$ 300,5 pada tahun 2009. Nilai impor Indonesia dari Austria tahun 2009 mencapai US$ 259,3 juta, sedangkan nilai ekspor Indonesia tahun 2009 mencapai US$ 41,2 juta. Total defisit perdagangan Indonesia terhadap Austria pada tahun 2009 adalah US$ 218,1 juta, menurun dari defisit pada tahun 2008 yang mencapai US$ 323,7 juta. SEKILAS KOTA WINA Sejarah Singkat Hasil penelitian dan penggalian purbakala menunjukan bahwa Wina telah berpenghuni sejak awal jaman paleolithic. Nama kota Wina berasal dari Vedunia yang
sejak
2000
tahun
sebelum
Masehi
daerahnya
sudah
menjadi
penampungan suku Kelten. Sekitar 15 tahun sebelum Masehi daerah sekitar sungai Donau dikuasai bangsa Romawi dibawah Kaisar Agustus dan kemudian pada abad pertama sesudah Masehi, dijadikan pangkalan militer Vindobona dengan 5000 tentara. Di dekat daerah pangkalan militer Vindobona tersebut (sekarang ini dikenal sebagai Ring atau daerah Satu) terdapat sebuah perkampungan rakyat dengan penduduk kurang lebih 20.000 orang. Vindobona juga menjadi kubu pertahanan Roma di sepanjang sungai Donau. Kota Wina berkembang dengan pesat dibawah Kaisar Marcus Aurelius dan Kaisar Probus. Kebun-kebun anggur dan Heurigen (tempat minum anggur) yang kita jumpai di Wina sekarang merupakan peninggalan Kaisar Probus. Bangsa Romawi menduduki daerah Wina selama 400 tahun hingga mundur karena didesak suku bangsa Hunen. Peninggalan bangunan bangsa Romawi di bisa dijumpai di daerah Innere Stadt (daerah distrik 1 atau Ring). Sekitar abad ke-9 daerah Wina diduduki oleh suku bangsa Magyar dan pada tahun 955 bangsa Magyar didesak ke Hungaria oleh suku bangsa Bavaria setelah berkali-kali mengalami peperangan. Pada akhir abad ke-10 tersebut mulai lahir dinasti Babenberger yang kemudian menguasai beberapa wilayah di
8
negeri ini dan berhasil membangun jalur penting perdagangan yang akhirnya berkuasa untuk selama 270 tahun. Pada zaman Babenberger inilah untuk pertama kalinya Ostmark Babenberger pada tahun 956 dinamakan ,,Ostarichi (Osterrich) dan pada tahun 1137 Wina diproklamirkan sebagai kota. Pada waktu itu kedudukan kota Wina adalah sebagai transit untuk para pelancong dan tentara. Beberapa waktu setelah terjadi kekacauan, pemerintahan berpindah kepada keluarga Habsburg yang berkuasa sejak tahun 1275. Keluarga Habsburg memerintah dengan cara memperluas wilayah yang dikuasainya dan juga melalui perkawinan politik. Dalam masa pemerintahan keluarga Habsburg ini banyak kemajuan yang diperoleh rakyat antara lain dengan didirikannya serikatserikat kerja yang sekarang ini tampak dari nama-nama jalan seperti Bognergasse, Nagleergasse, Goldschmiedgasse, Seilergasse, dan sebagainya. Pada tahun 1365 Yayasan Universitas Wina dibentuk oleh Herzog Rudolf IV. Antara abad 16 dan 17 Wina yang merupakan pusat kedudukan dinasti Habsburg secara terus menerus berada dibawah ancaman Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1529 untuk pertama kalinya bangsa Turki dari Kekaisaran Ottoman berusaha menduduki Wina namun dapat digagalkan. Pada tahun 1683 untuk kedua kalinya kota Wina dikepung oleh bangsa Turki dan sekali lagi dapat dipukul mundur karena bantuan sekutu dinasti Habsburg dan kecerdasan Pangeran Eugene dari Savoy. Pada masa itu rakyat Wina menghadapi berbagai musibah antara lain pertikaian antara penganut Katholik dengan Protestan serta timbulnya wabah penyakit pes yang menimbulkan korban terhadap 30.000 jiwa manusia. Pendudukan bangsa Turki ternyata membawa kebiasaan baru bagi rakyat setempat yang kemudian mengenal minum kopi, yang selanjutnya mulai dikenal di Eropa. Warung-warung kopi (Kaffeehaus) sekarang ini menjadi salah satu daya tarik untuk turisme, yang merupakan warisan dari masa pendudukan bangsa Turki. Dari pertikaian agama tersebut nampaknya golongan Katholik yang lebih mendapat dukungan rakyat sehingga mendorong penganut agama Protestan harus menepi dan bahkan sembunyi-sembunyi dalam menjalankan ibadah. Kemenangan golongan Katholik inilah yang kemudian melahirkan banyak bangunan Gereja Katholik dan biara-biara diberbagai wilayah yang ada dalam kekuasaan dinasti Habsburg.
9
Pada abad ke 18 semasa Pangeran Eugene, Wina mengalami puncak kejayaan bangunan gedung-gaya Barok. Pada zaman itu pula dibangun Belvedere sebagai istana musim panas Pangeran Eugen. Istana musim dingin di Himmelpfangasse sekarang
dipakai
oleh
Menteri
Keuangan.
Pada
abad
ke-18
dibawah
pemerintahan Ratu Maria Theresia terjadilah kemajuan-kemajuan yang sangat pesat untuk kepentingan rakyat, antara lain diadakannya undang-undang wajib belajar, Wina dijadikan Pusat Pemerintahan, dibentuknya badan-badan sosial dan kebudayaan serta kegiatan lainnya untuk meningkatan taraf hidup rakyat. Dibawah kekuasaan Maria Theresia, dibangun istana Schonbrunn sebagai istana musim panas dengan bentuk gaya Rokoko. Istana musim dingin Ratu adalah Hofburg. Masih dalam masa pemerintahan Ratu Maria Theresia, musik dan seni sangat dihargai dan menghiasi istana-istana Habsburg bahkan banyak anggota keluarga Habsburg adalah musikus dan komposer musik. Penghargaan terhadap seni dari keluarga Raja dan para bangsawan dimasa itu menjadikan Wina sebagai pusat musik diseantero Eropa. Banyak anggota dinasti Habsburg juga dikenal sebagai kolektor seni. Mata uang, barang tambang, batu mulia dan berbagai koleksi benda seni dapat disaksikan saat ini dibeberapa musium. Salah satu dari 15 orang anak Maria Theresia, yaitu Kaisar Joseph II meneruskan politik ibunya dalam meningkatkan jaminan sosial bagi rakyatnya. Dalam masa pemerintahan Kaisar Joseph II dibangun rumah sakit untuk umum, penyiksaan untuk para tahanan dihapuskan, rakyat dibebaskan memeluk agamanya masing-masing dan rakyat diizinkan masuk ke Prater (Taman Hiburan) yang sebelumnya hanya untuk orang-orang tertentu saja. Zaman Kaisar Joseph II ini dikenal dalam sejarah dengan istilah "Josephinus". Pada tahun 1848 Kaisar Franz Joseph yang pada waktu itu berumur 18 tahun naik tahta dan menjalankan pemerintahan selama 68 tahun. Dibawah kekuasaan Kaisar Franz Joseph pada tahun 1865 dibangun jalan Ring (Ringstrasse) yang dilengkapi dengan gedung-gedung megah di tepi jalan. Pada tahun 1867 terjadi dual monarchy dengan Hongaria (yakni satu kebijakan politik luar negeri, tetapi kebijakan politik dalam negerinya bersifat independen), di mana kota Wina menjadi pusat pemerintahan dan Franz Joseph menjadi Kaisar Austria sekaligus Raja Hungaria. Pada zaman Pemerintahan Kaisar Franz Joseph inilah Johann Strauss Sr. terkenal sebagai Raja Waltz dan Johann Strauss Jr. (anak) terkenal dengan operettenya. Begitu pula dengan era Ringstrasse
10
terkenal pula arsitek dan pelukis -pelukis senior seperti Adolf Loos, Otto Wagner, Gustav Klimt dan Egon Schiele dengan Jugend Stil-nya. Putra Mahkota Rudolf, anak Franz Joseph dari perkawinannya dengan Elisabeth (Sissi), pada tahun 1889, bunuh diri di Mayerling dan pada tahun 1898 Ratu Elisabeth dibunuh di Jenewa. Franz Ferdinand, kemenakan Franz Joseph yang dicalonkan untuk menggantikannya pada tahun 1914 terbunuh di Sarajewo. Setelah Kaisar Franz Joseph meninggal pada tahun 1916, kemenakannya yang lain, yaitu Karel I menggantikannya. Pada tahun 1918, Karel I dengan sukarela turun dari tahta dan terjadi peruntuhan dinasti Habsburg di Austria. Pada tahun 1918 setelah Karel I turun tahta, maka Republik Austria Pertama diproklamasikan, dengan Wina sebagai pusat politik dan kebudayaan Austria, meskipun Wina merupakan sebuah propinsi terkecil di Austria. Pada tahun 1938 Hitler menduduki Austria dan dengan paksa Austria dijadikan satu dengan Jerman. Pada waktu Perang Dunia ke-II banyak bangunan, perumahan dan industri yang hancur, dan tahun 1945 pasukan Sekutu menduduki Wina. Setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1955 Austria diduduki oleh empat negara besar, yaitu AS, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Pada tanggal 15 Mei 1955 keempat negara besar tersebut bersama dengan Austria menanda tangani
State Treaty yang memulihkan kembali Austria menjadi negara merdeka dan berdaulat dan menjalankan politik luar negeri netral permanen yand ditetapkan dalam UUD-nya atas jaminan dari keempat negara besar tersebut. Penarikan pasukan Sekutu terakhir terjadi pada tanggal 25 Oktober 1955. Saat yang bersejarah itu sekaligus diproklamirkan sebagai Hari Nasional Austria. B. Profile Negara Turki 1. Umum Ibukota
:
Ankara (39°55′N 32°50′E)
Kota Terbesar
:
Istanbul
Bahasa Resmi
:
Turki
Lagu kebangsaan
:
İstiklâl Marşı
Pemerintahan
:
Republik (Parlementer)
Presiden
:
Abdullah Gül
Perdana Menteri
:
Recep Tayyip Erdoğan
Speaker of Parliament
:
Köksal Toptan
11
Ketua Mahkamah Konstitusi :
Hasim Kilic
Luas
:
783,562 km2
Total Provinsi
:
81 buah
Populasi
:
73,914,000 jiwa (2008), Etnis Turki menempati lebih 80 persen jumlah penduduk, dan etnis Kurdi 15 persen. 99 persen dari jumlah penduduk seluruh negeri menganut agama Islam
Kepadatan
:
93/km2, atau 240,9/sq mi
GDP (2008)--PPP
:
Total $1.028 triliun, per kapita: $13,920
MATA UANG
:
Turkish Lira (1 USD = 1,58 TRY)
Sektor andalan
:
sektor pariwisata jumlah wisatawan pada tahun 2006 mencapai 20 juta orang atau 34 persen dari jumlah penduduk Turki.
ZONA WAKTU
:
UTC+2 untuk musim dingin dan UTC+3 untuk musim panas.
IKLIM / CUACA
:
Bervariasi antara -4° C (25º F) dan 30° C (86º F). Marmara dan Aegean dan pantai Mediterania memiliki iklim Mediterania dengan khas panas dan sejuk, dingin. Di sebelah timur negara ini dikelilingi oleh gunung dengan udara yang sejuk atau dingin. Sebelah tenggara yang panas udaranya.
2. PERWAKILAN RI UNTUK TURKI Duta Besar (Ambassador)
:
H.E. Mr. Awang Bahrin
Alamat
:
Abdullah Cevdet Sokak No. 10 (P.O.BOX 42) Cankaya 06680, Ankara, Turkey
Telepon/ Fax
:
(90-312) 438-2190/ (90-312) 438-2193
Email/ Website
:
[email protected] / www.indo-tr.org
Hal Lain Terkait Turki: Sungai Terpanjang
:
Kızılırmak 1355km
Gaji rata-rata tahunan
:
€ 3500
Gunung Tertinggi
:
Gunung Ararat (Ağrı Dağı) 5137m
Harapan Hidup
:
laki-laki 68, perempuan 73
Ranking dunia di antara kota-kota paling mahal : 18.
12
3. SEKILAS NEGARA TURKI Republik Turki (bahasa Turki: Türkiye Cumhuriyeti ) disebut Türkiye ( bahasa Turki: Türkiye ) adalah sebuah negara besar di kawasan Eurasia. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara; Bulgaria di sebelah barat laut; Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat; Georgia di timur laut; Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur; dan Irak dan Suriah di tenggara; dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental. Turki, terkenal dengan kekayaan sejarahnya, karena Turki terletak di reruntuhan peradaban Trojans, Yunani, Roman, dan Ottomans. Mustafa Kemal Attaturk dikenal sebagai pendiri dan Presiden pertama Republik Turki, bapak Turki modern dan menetapkan fondasi sekulerisme (laiklik). Mustafa Kemal Atatürk (lahir di Selânik (Thessaloniki, 12 Maret 1881 –wafat di Istana Dolmabahçe, Istanbul, Turki, 10 November 1938 pada umur 57 tahun). Atatürk juga memperkenalkan abjad Turki yang baru kepada rakyat Kayseri (20 September 1928). Atatürk dikenang melalui banyak bangunan peringatan di seluruh Turki, seperti Bandara Internasional Atatürk di Istanbul, Jembatan Atatürk di atas Tanduk Emas (Haliç), Bendungan Atatürk, Stadion Atatürk, dan Anıtkabir, mausoleum tempat ia dikebumikan. Patung-patung raksasa Atatürk statues bertebaran di seluruh Istanbul dan berbagai kota lainnya di Turki, dan praktis setiap pemukiman yang besar mempunyai bangunan peringatannya sendiri untuknya. a. Sejarah Ibu kotanya berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Kawasan yang terdiri dari Turki modern telah menyaksikan kelahiran peradaban-peradaban utama, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan Turki Utsmani. Lokasi yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan budaya dua peradaban, campuran budaya Timur-Barat. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan
13
pengaruh negara-negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki, menjadikan lansekap dan pengembangan kota yang terintegrasi, mendapat perhatian utama pemerintah. b. Geografi Secara geografis, Turki membentuk sebuah jembatan antara alam dunia lama benua Asia, Afrika dan Eropa. The Anatolian barat semenanjung adalah titik di Asia, dari Eropa dibagi oleh Bosphorus dan Dardanelles Straits. Thrace adalah bagian barat dari Turki di benua Eropa. Dua sungai besar mengalir dari Turki di Laut Caspian basin, di Aras dan Kura. Di beberapa provinsi yang perbedaan suhu lebih dari 24 jam dapat sebanyak 20 derajat celcius. Pada musim semi tahun itu tidak biasa untuk menemukan cuaca khas dari dua atau bahkan tiga musim di berbagai lokasi sekitar Turki dalam satu hari. The Mediterania pantai dapat menikmati panas panas ketika sedang Hitam Laut wilayah mendapatkan sebanyak 2000 mm dari hujan di beberapa tempat, terdapat bagian-bagian dari Central Anatolia hujan dengan rata-rata hanya satu dari delapan total ini. Turki memiliki lebih dari satu puncak di ketinggian 5.000 meter (Mt. Ararat), tiga di atas 4.000 meter dan 129 puncak melebihi 3000 meter. Penyebaran flora dan fauna yang spesies sepanjang poros utara-selatan selama periode dingin sekali bergeser ke timur-barat poros saat sedang interval. Ini lebih meningkatkan keanekaragaman hayati. Utama bagi burung berpindah rute antara Asia, Eropa dan Afrika lewat Turki, dan hal ini juga menjadi faktor dalam mengembangkan jumlah spesies yang ditemukan di sini untuk bagian tahun. c. Politik dan Pemerintahan Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya
14
negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia. d. Ekonomi Turki, sebenarnya adalah negara pertanian dan peternakan tradisional. Pertanian cukup berkembang dan dapat swasembada dalam bahan pangan, kapas, sayur-sayuran, buah dan daging, nilai produksi pertanian menempati sekitar 20 persen GNP. Jumlah pekerja sektor pertanian menempati 46 persen jumlah total penduduk. Turki memiliki sumber mineral yang melimpah, luas hutan 20 juta hektar, namun kebutuhan akan minyak bumi dan gas alam perlu diimpor dalam jumlah besar. Turki memiliki industri ringan, tekstil dan makanan yang cukup berkembang. Sektor-sektor industri yang penting antara lain besi dan baja, semen, elektronik, permesinan dan otomotif. Industri dan pertanian di daerah pantai sangat berkembang, transportasi di daerah pedalaman bagian timur
kurang
leluasa
dan
taraf
produksi
relatif
tertinggal.
Dalam
perkembangannya, pariwisata menjadi primadona ekonomi yang senantiasa dikembangkan. e. Pertahanan dan Keamanan Presiden adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata, kepala staf umum adalah komandan tertinggi. Dewan Keamanan Nasional adalah lembaga pengambil keputusan pertahanan yang tertinggi, Komisi Militer Tertinggi adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi mengenai urusan intern angkatan bersenjata, Staf Umum merupakan lembaga komando operasi tertinggi angkatan bersenjata, membawahi berbagai jenis pasukan; Kementerian Pertahanan adalah lembaga administrasi tertinggi untuk mengadakan kerjasama dengan Staf Umum. Turki melaksanakan sistem dinas tentara wajib, masa dinas 18 bulan, dan dilaksanakan langkah-langkah profesionalisme tentara. f. Transportasi Turki terletak di ujung timur Eropa barat akhir timur Tengah dan Asia Utara timur dari Mediterania, selatan hitam laut, timur dari Aegean. Turki adalah bagian dari tanah, semenanjung, antara Eropa dan Asia dan Timur Tengah. Hal ini dapat disebut sebagai jembatan antara timur dan barat. Untuk itu, transportasi menjadi sektor yang juga menjadi perhatian serius Pemerintah Turki. Turki dapat dicapai dengan pesawat dari seluruh dunia dengan
15
bandaranya yang megah, kereta, bus, mobil,
maupun kapal laut atau feri
penyeberangan. Tercatat hingga akhir 1999, Turki memiliki 118 bandara, 22 dari yang terbuka untuk lalu lintas internasional. Namun, sebagian besar lalu lintas internasional di bandara: Bandara Internasional Ataturk di Istanbul, Adnan Menderes Bandara di Izmir, dan Bandara Esenboga di ibukota, Ankara. Terminal penumpang berskala internasional di Istanbul, yang dibuka pada Januari 2000, merupakan salah satu yang terbesar di Eropa. Lebih dari 300 penerbangan asing yang melayani Turki, di samping Turkish Airlines (Thy). Pengiriman melalui laut, memainkan peran penting dalam perekonomian Turki. Tidak mengherankan, sejak lebih dari 70 persen dari Turki dengan 4 batas laut: Laut Hitam di utara, Marmara di barat laut, Aegean di sebelah barat, dan Mediterania di sebelah selatan-barat daya. Turki memiliki banyak pelabuhan besar dan kecil, 21 di antaranya internasional. Lima port, semua milik negara, menangani sebagian besar pengiriman melalui laut: Istanbul dan Kocaeli di Laut Marmara, Izmir di Aegean, dan Mersin dan Iskenderun di Mediterania. Selain sistem kereta api yang merupakan salah satu weakest mode transportasi di Turki, sistem transportasi jalan raya melayani lebih dari 95 persen dari angkutan penumpang dan lebih dari 90 persen dari angkutan barang di Turki. Jaringan jalan negara yang luas, dengan lebih dari 382.000 kilometer (hampir 237.000 mil). Krisis ekonomi 1998 dan gempa bumi pada tahun 1999 sempat menyebabkan beberapa proyek ditunda. LANSEKAP TURKI, NEGERI BENTENG DAN MASJID Ankara adalah ibu kota Turki sejak tahun 1923, menggantikan Konstantinopel atau Istanbul. Kota ini juga menjadi ibu kota Provinsi Ankara. Sebelumnya, Ankara dikenal dengan nama Angora atau Engürü; di masa Romawi dikenal sebagai Ancyra; dan di masa Hellenistik sebagai Áŋkyra.
16
Kota Ankara terletak di Provinsi Ankara dan berada di tengah-tengah negara Turki, dengan luas wilayahnya adalah 25.615 km. 2 Kota terbesar kedua di Turki ini dihuni oleh 4.455.453 jiwa (2007) dan sangat penting dilihat dari sisi ekonomi dan industri. Sebagai pusat pemerintahan Turki, di Ankara terletak seluruh kedutaan besar negara-negara lain. Kota ini terletak di daerah terkering di Turki dan dikelilingi daerah stepa dengan berbagai situs arkeologi dari masa Ottoman, Byzantium, dan Romawi. Bandara utama Ankara adalah Bandara Internasional Esenboga yang terletak di sebelah utara kota. Terminal Bus Ankara (bahasa Turki: Ankara Şehirlerarası
Terminal İşletmesi) adalah bagian penting dari jaringan bus di Ankara dan stasiun kereta api Ankara Garı adalah penghubung antara bagian barat dan timur Turki. Di Ankara terdapat dua jalur kereta bawah tanah dan tiga jalur lagi dalam tahap konstruksi. Kota Istanbul, jembatan kontradiksi budaya Asia dan Eropa, dipenuhi peninggalan benteng kota yang tersisa dari masa kejayaan Bizantium (abad IV-XIV Masehi). Daya tarik Istanbul adalah sebagai kota tua di daratan paling timur Eropa, namun menjadi bagian sebuah negara Asia. Turki seperti gado-gado raksasa dengan perpaduan antara Eropa dan Asia di dalamnya. Selama 700 tahun (1300-1924), Istanbul pernah menjadi pusat khilafah (pemerintahan) Islam bertaraf internasional. Para raja Dinasti Utsmani yang berhasil mengusai tiga benua (Asia, Afrika, dan Eropa) menjadi kiblat politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pertahanan-keamanan kerajaan-kerjaaan Islam di seluruh dunia masa itu. Termasuk kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, seperti Samudra Pasai (Aceh), Ternate, Tidore, Bacan (Maluku), Sulu (Filipina), dan lain-lain. Di tengah kota Istanbul, terdapat kekhasan arsitektur masjid-masjid di kota yang dibangun pada abad III Masehi itu, Kubah utama yang biasanya diikuti dengan beberapa kubah lebih kecil di bawahnya menjadi ciri khas masjid-masjid di kota industri utama Turki itu yang jumlahnya mencapai 444 buah dengan mesjid terkenal seperti Masjid Suleymaniye, Masjid Biru (Sultanahmet), dan Masjid Ortakoy. Masjid Biru dibangun tahun 1609-1616, berhadapan dengan peninggalan Gereja Ayasofya (St Sophia)—kemudian dijadikan museum pada masa Kekaisaran Ottoman—yang dibangun sekitar abad ke-7 Masehi. Sebagai salah satu mahakarya arsitektur terhebat di dunia, Haghia Sophia menyimpan keindahan gaya arsitektur Bizantium yang memesona. Awalnya gedung bersejarah ini merupakan sebuah gereja (Church of Holy Wisdom) yang mengalami
17
perubahan fungsi menjadi mesjid saat Konstantinopel ditaklukkan Sultan Mehmed II. Pada tahun 1937, Mustafa Kemal Atatürk mengubah status Haghia Sophia menjadi museum, dilakukan sejumlah renovasi. Bahkan pengembangan ruang dan penataan dengan bangunan modern lainnya, menjadi sebuah ciri khas tersendiri dalam penataan terintegrasi suatu pembangunan. Dari sekian banyak bangunan fisik berusia tua, terdapat masjid-masjid yang sangat indah. Ikon dari Istanbul adalah masjid Sultan Ahmet, yang berhadapan dengan Aya Sofia dan dikelilingi oleh taman-taman yang indah (Sultan Ahmet Square). Masjid ini dibangun abad 16 dan satu-satunya masjid yang punya enam Minaret (menara mesjid). Kubahnya menggunakan ornamen bercat kebiru-biruan, sehingga disebut juga masjid biru (blue Mosque). Blue Mosque, terkenal dengan keindahan arsitektur salah satu bangunan religi paling terkenal di dunia. Bangunan ini dirancang oleh arsitek kerajaan Mehmet Aga atas perintah Sultan Ahmet I. Ketahanan bangunan ini terhadap gempa telah teruji terbukti bertahan hingga kini. Harus diingat bahwa Turki adalah wilayah pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Eropa, Asia dan Afrika-Mediteran. Wilayah ini sangat sering diguncang gempa, sampai data pertanahan di sana harus terus menerus diupdate karena titik-titiknya akan selalu bergeser oleh dinamika bumi. Sebagai bekas ibu kota Byzantine yang kemudian dibangun kembali oleh Kekaisaran Ottoman sekitar tahun 1453, Istanbul juga kaya dengan kompleks istana, salah satunya adalah Istana Topkapi. Topkapi Palace merupakan istana yang dibangun oleh Sultan Ahmed the Conqueror setelah berhasil merebut Konstantinopel (kemudian diganti nama menjadi Istanbul) dari kerajaan Byzantinium. Istana ini kemudian dijadikan museum oleh pemerintah Republik Turki, dimana tersimpan banyak koleksi permata, batu serta barang berharga lainnya. Lingkungan istana, yang menjadi pusat kerajaan Ottoman terletak di sebuah bukit antara Selat Bosphorus, Golden Horn, dan Laut Marmara, seluas 700.000 meter persegi. Walau Sultan Mehmet II mulai berkuasa di Istambul pada tahun 1453, Istana Topkapi ini baru dibangun pada 1465-1470. Dan selama 400 tahun dihuni oleh 24 Sultan Ottoman. tak ada yang lebih berharga dari koleksi di seputar Nabi Muhammad SAW, antara lain tapak kaki Nabi Muhammad, potongan jenggot Sang Nabi, surat Nabi Muhammad SAW yang ditujukan kepada Mukavkis dari Mesir (surat ini ditulis di daun kurma, ditemukan di Mesir tahun 1850), stempel Sang Nabi, cambuk dan pedang Nabi Muhammad SAW, jubah, dan berbagai peralatan Ka’bah pada masamasa awal. Juga berbagai peralatan Para Sahabat Nabi, diantaranya pedang 4
18
Sahabat Nabi, yakni Abubakar, Umar, Usman, dan Ali. Selama 407 tahun, dari tahun 1517 sampai 1924, 24 orang hafal Alquran (hafiz) membaca ayat-ayat suci selama 24 jam nonstop. Kebesaran Kekaisaran Ottoman juga bisa dilihat dari banyaknya peninggalan istana, antara lain Istana Ishak Pasa di luar kota Dogubayazit, di kaki Gunung Agri atau Ararat, yang konon merupakan tempat berlabuhnya perahu Nabi Nuh. Hal lainnya yang menjadi daya tarik adalah pasar besar yang beratap (Kapalicarsi, Grand Bazaar) yang merupakan cikal bakal bentuk bangunan mall di zaman modern. Pasar terbesar di Istanbul yang dibangun oleh Sultan Mehmet II pada tahun 1461, untuk memfasilitasi para pedagang. Pasar ini menawarkan berbagai macam produk tekstil, perhiasan, serta aneka souvenir. Yang lainnya adalah bangunan-bangunan Universitas seperti Universitas Istanbul yang klasik dan berdekatan dengan dua masjid yang megah, masjid Sultan Sulayman dan masjid Sultan Beyazit. Pada abad dibangunnya, masih jarang ada universitas di Eropa. Secara fisik Turki sekarang ini memang mirip dengan Eropa Barat. Bila tak kelihatan menara masjid atau tulisan khas Turki, sulit membedakan pemandangan di Istanbul dengan di Jerman. Meski demikian, sebenarnya Turki nyaris bangkrut. Di tahun 1994, 1 US$ dihargai 10.000 Turkish Lira (uang Turki). Tahun 2004 ini 1 USD setara 1.500.000 Turkish Lira. Jadi jangan kaget bila ongkos naik bus kota adalah sejuta, atau harga Menu di Mc Donald adalah 6 juta. Turki telah lama mengalami mega inflasi (di atas 100% per tahun). Penyelamat ekonomi Turki hanyalah sektor pariwisata (dan ini jugalah pintu masuk maksiat dari Barat) dan transfer dari jutaan warga Turki yang bekerja di Eropa Barat. Peradaban sebelum Islam Turki bukan hanya Islam. Negeri ini juga kaya dengan berbagai peninggalan kekaisaran Romawi pada masa sebelum Masehi hingga peninggalan-peninggalan Kristen yang tersebar di berbagai tempat. Berbagai sisa peninggalan yang masih terjaga baik itu akan membuat siapa pun yang melihatnya tergetar. Banyak peninggalan Kristen merupakan bangunan yang sangat unik karena menempel di sebuah dinding batu—mirip bangunan terkenal Petra di Jordania— antara lain di kota Silifke, Antakya, dan Cevlik, di selatan Turki yang berbatasan dengan Suriah. Makam Santo Thecia yang dikenal sebagai martir perempuan pertama berada di dalam goa di Bukit Ayatekla yang kemudian menjadi bagian
19
Gereja Santo Petrus. Bangsa Turki juga membuktikan dirinya sebagai bangsa yang sangat menghargai sejarah masa lalu, terbukti dari masih terjaganya berbagai peninggalan pada masa Romawi. Gunung Nemrut di wilayah selatan Anatolia merupakan kompleks pemakaman Raja Antiochus I pada abad ke-1 SM. Di lokasi ini terdapat sejumlah patung yang melambangkan dewa Apollo, Zeus, Hercules, Tyche, dan Raja Antiochus. Turki juga dikenal dengan tujuh gereja di wilayah Anatolia yang disebut dalam Perjanjian Baru yang ditulis Santo Johannes. Ketujuh kota yang memegang peranan penting dalam perkembangan agama Kristen di Turki itu adalah Izmir dengan Gereja Santo Polycarp-nya, Bergama (Pergamum) dengan Basilika Merah-nya, Akhisar (Thyatira) dengan Basilika Thyatira-nya, Sart (Sardis) dengan gereja yang dibangun di bekas Candi Artemis (abad IV sebelum Masehi), Alasehir dengan Basilika Byzantine-nya, Eskihisar (Laodicea) dengan Pamukkale-nya, dan Efes (Ephesus) dengan Bulbuldagi-nya yang konon merupakan tempat tinggal Bunda Maria, Basilika Bunda Maria, dan Basilika Santo Johannes. Turki juga sangat kaya dengan berbagai peninggalan sejarah sebelum Masehi. Kota Antalya di selatan Turki, misalnya, diyakini dibangun pada Abad 159 SM oleh Raja Attalos II, Raja Pergamum. Kota itu juga diperebutkan oleh Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Seljuk. Lebih ke timur Antalya terdapat Perge yang dibangun pada 1500 SM oleh Hittites. Di sebelah timur Perge terdapat kota tua lainnya, yaitu Aspendos yang terkenal dengan teater kunonya yang hingga sekarang masih bertahan sebagai museum teater berkapasitas 15.000 orang. Istanbul memiliki pelabuhan alam yang terbaik di dunia, Golden Horn. Yakni muara sungai yang bentuknya seperti tanduk. Di era Bizantium, Golden Horn merupalan pelabuhan komersial terkenal yang paling sibuk. Konon, saat kerajaan Bizantium ditaklukkan oleh Fatih Sulsam Mehmet II di tahun 1453, penduduk yang melarikan diri membuang semua harta emas (golden) mereka ke sungai. Oleh sebagian orang, kisah ini dipercaya menjadi latar belakang di balik pemberian nama Golden Horn. Tapi, ada juga yang berpendapat bahwa nama itu diberikan karena cahaya berwarna keemasan muncul dari sungai saat matahari terbenam. Selain Golden Horn, terdapat pula Selat Bosphorus yang membelah Istanbul, dan menjadi jembatan air antara kebudayaan sisi Eropa dan Asia.
20
III. KEGIATAN DAN HASIL PERTEMUAN Berikut kami sampaikan kegiatan kunjungan kerja dan hasil pertemuan delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI dalam rangka pembahasan Rancangan UndangUndang Usul Inisiatif tentang Perumahan dan Permukiman dengan beberapa institusi di Austria dan Turki sesuai dengan tata urutan waktu pelaksanaan kunjungan. A. Kunjungan ke Parlemen Austria (Das Osterreichische Parlament) Pada hari pertama, (hari Kamis, tanggal 29 Juli 2010) delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI berkesempatan melakukan kunjungan ke Parlemem Austria di kota Wina dan melihat Gedung Parlemen Austria dengan arsitektur bergaya neo classic dan dibangun pada abad 19. Gedung parlemen Austria merupakan salah satu bangunan bersejarah yang dilindungi. Arsitek pembangunan gedung parlemen ini adalah Theophil Hansen yang terinspirasi untuk menggambarkan keterwakilan rakyat. Selama berkunjung di Parlemen Austria di kota Wina, delegasi memperoleh penjelasan dari staf parlemen mengenai sejarah
pembangunan gedung
parlemen, makanisme dan
tata cara
bersidang, mekanisme pembahasan undang-undang dan hal-hal lain seputar keparlemenan di Austria. Dalam kesempatan kunjungan ini, delegasi bertemu dan melakukan dialog dengan salah seorang anggota parlemen untuk saling berbagi informasi mengenai keparlemenan di masing-masing negara. B. Pertemuan dengan Socially Supported Housing Fasility HAUS LEO Setelah melakukan kunjungan ke Parlemen Austria, delegasi selanjutnya melaksanakan pertemuan dengan Socially Supported Housing Fasility HAUS
LEO, dan diterima oleh Direktur Program Haus Leo, yaitu Maria (hubungan Internasional) dan dr. Angelina (urusan kesehatan kota Wina dari Partai sosial).
Public Housing adalah institusi sosial di Kota Wina yang khusus dibentuk untuk menyediakan penampungan (rumah) bagi orang/keluarga yang tidak mampu secara ekonomi maupun sosial, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah dalam bentuk Socially Supported Housing Fasility. Salah satunya dengan membentuk konsep ―Haus Leo‖ (rumah leo). Konsep Haus (rumah) Leo dipilih mengambil contoh dari permainan anak sehingga menarik
21
sebanyak mungkin anak, namun anak yang sudah memegang dinding tidak boleh di tangkap/di paksa. Rumah Leo ini disediakan bagi mereka yang sudah tidak mempunyai tempat tinggal atau bagi yang terusir dari tempat penampungan lain, karena di rumah Leo diperbolehkan tinggal dalam waktu yang lama bahkan boleh seumur hidup. Dalam rumah Leo diciptakan suasana senyaman mungkin agar mereka tertarik dan akan kembali lagi, dengan memberikan perlindungan serta penghidupan yang baru bagi mereka yang tinggal di rumah Leo tersebut. Di rumah Leo ini juga dilakukan pemulihan kehidupan (normalisasi kehidupan) dari permasalahan kehidupan yang dihadapi sebelumnya, pemulihan kondisi psikologis dan kesehatan melalui treatment oleh pekerja sosial sesuai dengan permasalahan yang dihadapinya. Mereka yang diperbolehkan tinggal di rumah Leo, tidak hanya anak-anak/remaja, semua usiapun diperbolehkan. Usia tertua penghuni saat ini lelaki dengan usia 90 tahun dan termuda berusia 30 tahun. Penghuni di rumah Leo adalah laikilaki, sehingga tidak ada perempuan yang tinggal, walaupun demikian ada rumah sosial lain di kota Wina yang menganut sistem campuran antara laki-laki dengan perempuan. Masih terdapat sekitar 12 rumah sosial dengan konsep ―Leo‖ yang dikelola oleh Non Government Organization (NGO), menampung lebih kurang 700 orang.
Public Housing dibentuk oleh pemerintah daerah (city goverment). Politik Perumahan di Austria merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, bukan kewajiban dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan anggaran dan membagi secara proporsional sesuai dengan populasi negara bagian (daerah) yang khusus diperuntukkan bagi sektor perumahan. Public
Housing mempunyai tugas utama antara lain untuk: a.
Mengurus orang yang membutuhkan bantuan, baik yang tinggal di rumah maupun di panti, termasuk pemberian bantuan kepada orang cacat;
b.
Menyediakan rumah (penampungan) bagi yang tidak memiliki rumah atau sedang menghadapi banyak masalah sosial yang harus mereka selesaikan. Permasalahan yang di tampung antara lain tidak mempunyai pekerjaan
(hingga mendapatkan
kerja), pendapatan
yang
minim
sehingga tidak mampu memiliki/sewa rumah, tidak ada keluarga atau tidak mempunyai hubungan dengan keluarganya, serta masalah narkoba.
22
Public housing ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga atau orang yang tidak mampu secara ekonomi atau sosial untuk memperoleh tempat tinggal dengan secara menciptakan suasana nyaman agar tidak menimbulkan trauma terhadap problematika ekonomi dan sosial. Karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari masyarakat yang juga layak memperoleh perumahan yang layak dari negara. Bantuan dari public housing diberikan kepada warga negara Austria dan para pencari suaka ke negara Austria dengan syarat yang ketat. Bagi yang tidak mempunyai pendapatan, diberikan bantuan sosial. Sementara yang memiliki pendapatan terbatas, diwajibkan sewa rumah dengan harga sangat murah (terjangkau). c. Pertemuan dengan Duta Besar - LBBP Republik Indonesia di Wina Pada malam harinya, delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI melakukan pertemuan di dahului jamuan makan malam dengan Duta Besar – Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia di Wina, H.E. I Gusti Agung Wesaka Puja yang didampingi beberapa pejabat KBRI Wina.
Dalam pertemuan
tersebut, Ketua Delegasi, Ir. H. Mulyadi setelah memperkenalkan anggota delegasi, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan dari kunjungan kerja yang dilaksanakan di Austria, yaitu untuk memperoleh masukan dan informasi
yang
pembangunan,
terkait
dengan
pemanfaatan,
perencanaan,
pemeliharaan,
serta
pengadaan pengendalian
tanah, dan
pengawasan di bidang perumahan dan permukiman di Austria. Pada pertemuan itu, Duta Besar didampingi para pejabat KBRI memberikan penjelasan dan paparan mengenai hal-hal yang ditanyakan oleh para delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI. Adapun penjelasan dan paparan dari Duta Besar, I Gusti Agung Wesaka Puja, dapat kami sampaikan dan rangkum sebagai berikut : 1.
Gambaran Umum Perencanaan perumahan rakyat di Austria mempunyai sejarah panjang sejak abad ke-19. Setelah perang dunia II, pemerintah menyusun rapi arsitektur perkotaan dan perumahan. Perencanaan ini didukung oleh asosiasi perumahan, yang mempunyai 93 anggota.
23
Negara berperan penting dalam penyediaan rumah bagi rakyat, dengan mengembangkan
pola
―sosial
patnership‖.
Semua
warga
negara
berkewajiban untuk berperan serta (terlibat) dalam upaya penyediaan rumah yang layak bagi setiap orang. Rumah merupakan kebutuhan dasar (basic need, basic human right) sehingga tidak diserahkan pada mekanisme pasar, diperlukan intervensi yang besar dari pemerintah (sebagai bentuk tanggung jawab) untuk mensejahterakan rakyat. Penguasaan tanah di Austria atas dasar hak milik. Tanah yang ditempati selama kurun waktu 30 tahun, yang tidak ada pengakuan dari pihak lain (komplain) maka dapat diakui sebagai hak milik. Untuk kepemilikan asing, selain warga negara Uni Eropa, masih belum terbuka (sangat sulit). Pemberian hak sewa-pun dibatasi untuk setiap tahun, tidak diberi dalam jangka waktu yang panjang. Pemerintah kota secara hukum didorong
memberikan
kontribusi
untuk
menyediakan
lahan
bagi
pembangunan perumahan sosial agar harganya terjangkau. Nanum hal ini tidak selalu terjadi, dalam beberapa skema subsidi perumahan terdapat keterbatasan atas tanah harga. Sehingga kadangkala harga tanah yang tinggi dikompensasikan dengan kepadatan lebih tinggi, misalnya di kota Wina yang digunakan untuk memonopoli perolehan tanah bagi perumahan sosial di tahun 80-an, tetapi strategi ini tidak dilanjutkan. Negara-negara Eropa melakukan proses reorientasi perumahan dengan membuat pedoman kebijakan melalui mengurangi biaya perumahan atau memperkenalkan kebijakan subsidi yang berorientasi pasar, demi efisiensi dan tujuan sosial (merumahkan masyarakat). Situasi perumahan Austria jauh lebih baik dari rata-rata Uni Eropa, dimana masyarakatnya memiliki akses ke perumahan yang terjangkau dan pengeluaran publik untuk kebijakan perumahan sebesar 1% dari PDB. Pemerintah Austria setidaknya melakukan dengan benar kebijakan perumahan, metode yang digunakan untuk perusahaan pendanaan, dan pelaksanaan mekanisme pasar dalam domain yang spesifik kebijakan perumahan. Secara umum situasi perumahan dan permukiman di Austria berlangsung sangat baik, baik dalam hal biaya perumahan rumah tangga maupun kualitas dari stock perumahan dengan penataan ruang yang
24
sangat memperhatikan lingkungan dan pemisahan daerah rendah dengan dataran tinggi. 2.
Kebijakan Perumahan di Austria Kebijakan perumahan di Austria saat ini, seperti saham keuntungan yang terbatas, sewa yang wajar, pengawasan aset dan audit pemerintah merupakan komponen penting dari intervensi yang dilakukan negara untuk kepentingan masyarakat Austria. Sebagai hasil dari dukungan pemerintah jangka panjang untuk perumahan ini, adanya dukungan keuangan negara dan sektor nirlaba yang kompeten dan berdedikasi terbatas, yaitu melalui asosiasi perumahan yang membangun dan/atau mengelola suatu apartemen/perumahan. Intervensi secara konstisten dari pemerintah diperlukan di Austria dalam rangka memenuhi kebutuhan akan rumah.
Bahkan keluarga yang
berpenghasilan lebih tinggi-pun walau mereka masih aktif bekerja, tidak memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pembelian rumah tinggal.
Untuk itu, pemerintah Austria telah menyiapkan
mekanisme
penyediaan dana untuk pembiayaan perumahan yang diatur dengan undang-undang. Mekanisme ini untuk mengatur keamanan kepemilikan dan
sewa,
sedangkan
kontrol
dilakukan oleh
pemerintah
(tidak
diserahkan pada mekanisme pasar bebas). Bentuk intervensi kebutuhan perumahan dalam spektrum yang lebih luas kepada penduduk, dilakukan lebih besar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Di Austria, campur tangan pemerintah dalam pembangunan perumahan sangat signifikan. Publik dengan dana yang tersedia melalui sistem yang ada, sangat sulit untuk memastikan kualitas perumahan yang cukup baik dengan mekanisme pasar biasa. Sehingga dibutuhkan Promosi Skema
Intervensi Perumahan yang bertujuan untuk memberikan modal investasi agar harga perumahan terjangkau oleh masyarakat, dalam bentuk subsidi. Subsidi diberikan langsung kepada objek-spesifik, yang berarti bahwa
bantuan
keuangan
diberikan
langsung
kepada
koperasi
perumahan (bukan kepada subjek pembangunan dalam bentuk subsidi khusus), yaitu melalui :
25
a.
Jangka panjang dan tingkat suku bunga umum yang rendah, dalam bentuk hibah atau kredit pemilikan rumah yang mencakup antara 30% sampai 70% dari biaya konstruksi.
b.
Anuitas hibah/pinjaman yang diberikan, baik dari pinjaman untuk biaya konstruksi atau di samping pinjaman tersebut diberikan pinjaman lain untuk mengurangi pembayaran dari hipotik.
c.
Tunjangan Perumahan berdasarkan pendapatan dan ukuran rumah tangga. Walaupun ada tunjangan perumahan, kenyataannya hanya 4% dari rumah tangga menerima tunjangan perumahan di Austria, atau lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya.
d.
Program membeli rumah (homebuyer) tersedia bagi semua individu untuk membantu ke arah akuisisi rumah tinggal dari jenis apa pun.
3.
Sistem Pembiayaan Pembiayaan perumahan dibuat dengan sistem hipotek yang didukung surat berharga (MBS) seperti yang dipraktikkan di Amerika Serikat dan skema tabungan kontrak ("Bausparkassen") sebagai model pembiayaan perumahan dasar di Eropa Tengah, dan sedikit pada alternatif model sebagai skema asuransi hipotek Kanada atau Denmark Mortgage Bank. Metode
pembiayaan
seperti
ini,
khususnya
diterapkan
untuk
pembangunan perumahan sosial, dan keberhasilannya sangat tergantung kelembagaan hukum dan politik dalam suatu negara. Pembiayaan
perumahan
melalui pemberian
subsidi perlu
adanya
komitmen hukum, keuangan, dan ekonomi politik dalam kerangka kebijakan yang lebih luas. Dengan adanya subsidi ini, pemerintah menentukan biaya sewa agar tidak terlalu tinggi sehingga mampu menjangkau semua lapisan, terutama mereka yang lemah dari segi ekonomi maupun sosial - yang dikenal istilah sektor sosial dan sosial perumahan, merupakan aspek penting yang harus ditanggung sebagai sebuah "sosial" elemen dalam proporsi yang jauh lebih besar dari saham perumahan Austria. Pemberian subsidi di sektor perumahan tidak terbatas pada sektor sewa yang dikendalikan oleh pemerintah kota, namun juga diberikan kepada
26
asosiasi yang membangun perumahan dengan laba terbatas. Mekanisme subsidi
memainkan
peranan
penting
sebagai
bagian
dalam
mempengaruhi pembentukan harga di seluruh pasar perumahan, untuk mencegah biaya ditentukan melalui mekanisme pasar bebas. Korelasi ini harus dipertimbangkan ketika menerapkan jangka "perumahan sosial" seperti yang biasanya dilakukan secara eksklusif untuk segmen pasar sewa yang dibentuk oleh masyarakat dan pendapatan laba terbatas bagi badan/perusahaan. Dalam konteks kelembagaan, limited profit housing
associations (LPHA) berfungsi untuk menjembatani kepentingan negara dan pasar. Austria tidak mengikuti kecenderungan tren di negara-negara Eropa pada umumnya pada peningkatan promosi kepemilikan rumah terhadap pemilik-pekerjaan, termasuk promosi dari jenis kepemilikan juga bagi rumah tangga penghasilan terbatas. Di sisi lain, Austria membangun rumah sewa masih lebih besar proporsinya dari konstruksi pembangunan perumahan baru. Pada tahun 2002,
48% dari tempat tinggal
diselesaikan untuk ditempati sendiri oleh pemiliknya, 18% adalah kondominium, dan menyewa tempat tinggal mencakup 29%. Proporsi yang cukup besar untuk menjaga stok perumahan sewa dari waktu ke waktu. Walaupun juga diberikan kesempatan hak untuk membeli, masih relatif kecil rumah tangga yang akan membeli, mereka lebih banyak memlih menyewa rumah (utamanya di daerah perkotaan). Pengalaman penurunan harga rumah di pertengahan tahun 90-an ini memberikan kontribusi pada sebuah kecenderungan pengurangan pengeluaran negara di sektor perumahan
dalam kaitan dengan
peningkatan biaya rumah tangga untuk konsumsi perumahan, hal ini terjadi hampir di seluruh Eropa. Di Austria
sebagian besar modal
pembangunan perumahan yang dibutuhkan masih disediakan oleh negara. Kebijakan pendanaan perumahan tergantung pada situasi pertumbuhan anggaran jangka pendek negara, seperti telah ditentukan untuk jangka waktu empat tahun. Hal ini memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan kesinambungan pengeluaran kebijakan di sektor perumahan. Target tunjangan perumahan diberikan oleh badan-badan publik di Austria untuk pembangunan perumahan sekitar 200 mil dari
27
sekitar pabrik, merupakan sekitar 8% dari total belanja langsung dan tidak langsung perumahan rakyat. Austria terus memberikan subsidi kepada objek yang lebih luas, dan tunjangan dana perumahan terutama hanya untuk sewa perumahan yang diatur dengan mekanisme non-pasar, terutama ditargetkan pada keluarga berpenghasilan rendah yang disediakan untuk orang-orang yang
dianggap
paling
membutuhkan
dan
dengan
demikian
mengembangkan karakteristik ukuran kesejahteraan residual. Kebijakan perumahan di Austria tidak membatasi hanya kebijakan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah. Subsidi juga diberikan kepada sebagian besar penduduk dengan berbagai jenis kepemilikan. Hal lain dari kebijakan perumahan di Austria yang penting bagi sektor perumahan sosial adalah dalam penentuan biaya sewa tempat tinggal yang berkesinambungan. Peraturan Negara menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial untuk mendapat kesempatan bekerja, dengan mengembangkan metode berbasis pasar keuangan yang tetap kompetitif dengan pasar swasta. Inilah posisi antara negara dan pasar dalam menciptakan negara kesejahteraan, salah satu
karakteristiknya
adalah
mengontrol
harga
perumahan
agar
menjangkau semua lapisan masyarakat, dimana negara berhasil menjadi perisai sosial sektor perumahan dari persaingan pasar swasta. Sektor sosial disediakan untuk keluarga berpenghasilan rendah yang fungsi sebagai jaring pengaman. Komposisi saham perumahan di Austria terdiri dari 53% rumah tangga hidup dalam properti mereka sendiri, 11% di kondominium (gedunggedung bertingkat multi fungsi), dan 42% di rumah-rumah keluarga tunggal. Persentase rumah keluarga tunggal berkisar dari 80% di beberapa provinsi (Burgenland) hanya 4% di ibukota. 40% dari seluruh rumah tangga yang di tinggali di sewa, pihak swasta menyewa rumah susun yang digunakan sebagai bagian kegiatan utama (600 000 unit /18%), tetapi dalam dekade terakhir telah disusul oleh sektor perumahan sosial. Sebagian besar (sekitar 220.000 rumah) dimiliki oleh kota Wina. Perumahan asosiasi dan koperasi mengelola sebanyak 435 000 flat sewa, ditambah sekitar 200.000 kondominium (Sumber: Statistik Austria, IIBW).
28
4.
Kerangka Kelembagaan Badan Publik Skema subsidi perumahan telah bergeser ke otoritas provinsi ("Lander") di akhir 80-an. Namun demikian negara federal memegang peranan penting dalam membuat kebijakan perumahan, terutama bertanggung jawab untuk melahirkan peraturan perundang-undangan dan penerimaan pajak. Di Austria, dikenal empat hal dalam hukum perumahan: Tenancy Law, beberapa peraturan umum yang berlaku untuk semua tempat tinggal sewa, terutama mengenai pembatasan tingkat sewa, sewa peraturan, dan perlindungan terhadap penyitaan. Hukum kondominium, mengatur hubungan antara pemilik flat, syaratsyarat pemeliharaan, dan lainnya. Hukum perumahan terbatas-laba mengatur kegiatan LPHA, perilaku dan kontrol, perhitungan sewa (biaya sewa), istilah dari "hak untuk membeli" serta persyaratan pemeliharaan. Civil Code, sebuah bagian dari stok perumahan, terutama menyewa rumah keluarga tunggal. Kontrak untuk segmen ini diatur hanya dalam bentuk Perdata.
"Lander" (Provinsi) Sembilan "Lander" merupakan Negara Federal Austria. Wina sendiri adalah salah satu "Lander", karena ju memilikikotamadya sendiri. Dalam konteks perumahan "Lander" memiliki kompetensi legislatif dalam memberikan skema subsidi perumahan, pengawasan terhadap LPHA, kesejahteraan sosial, perencanaan wilayah dan aturan bangunan. Menterjemahkan mekanisme subsidi perumahan dalam pembuatan kebijakan di wilayah regional masing-masing merupakan tanggung jawab "Lander". Kebijakan perumahan dari masing-masing "Lander" banyak berbeda, dan ditetapkan secara otonom dalam hal skema pemberian subsidi (berupa konstruksi baru, pemugaran, tunjangan, termasuk juga pembaharuan pusat desa dan subsidi untuk pembeli kedua), menentukan penerima subsidi (swasta, kota, asosiasi perumahan, pembangun komersial, dll), bentuk subsidi (berupa subsidi pinjaman, subsidi suku bunga, hibah annuity dalam bentuk tunjangan perumahan, dll), ketentuan subsidi (besaran suku bunga, membayar kembali, jangka waktu pinjaman, batas pendapatan, dll), aspek pembiayaan (sewa maksimum, ekuitas minimum pembangunan, ekuitas maksimum penyewa,
29
pembatasan tingkat bunga pasar modal, keterbatasan biaya konstruksi, dll), dan kualitas standar bangunan (terutama aspek efisiensi energi dan ekologi). Pemerintah kota berkewajiban menyediakan lahan dan memberikan keringanan pajak properti sebagai bentuk dukungan dalam pembangunan perumahan sosial. Koperasi Perumahan dari Pemerintah melalui Konstitusi Keuangan Di
Austria
Negara
93%
Federal
dari
dan
pendapatan
―Lander",
dibagi
pajak
yang
menurut
dikumpulkan
tingkat
negara
dari dan
hukum kontrak antara semua badan publik sebagai bentuk "pemerataan pendapatan", dengan jangka waktu empat tahun. Hal ini merupakan instrumen inti untuk menentukan pembagian tugas antara otoritas politik negara, utamanya adalah menyangkut pendanaan dari skema subsidi perumahan dari "Lander". Aspek ini terutama bertanggung jawab untuk kelangsungan kebijakan di bidang perumahan di Austria, karena mereka beranggapan bahwa perumahan merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat dan bagian dari HAM maka diperlukan intervensi dari pemerintah. Karakteristik utama dari koperasi perumahan adalah: a.
Mereka membangun perumahan untuk disewakan atau untuk dijual (dimiliki) bagi anggotanya.
Kegiatan koperasi perumahan terbatas untuk
proyek-proyek perumahan dan dana mereka sendiri harus diinvestasikan kembali ke sektor perumahan; b. Mereka harus mematuhi audit reguler pada efektivitas, ekonomi dan kegunaan; c.
koperasi
perumahan
harus
mematuhi
ketentuan
yang
mengatur
Perumahan, yang menyatakan: (1) Sewa tetap diperuntukan untuk menutupi biaya yang sesuai tanah, bangunan, administrasi, dan pendanaan.
Harga sewa meliputi biaya
untuk perbaikan dan pemeliharaan jangka panjang. Harga sewa yang dibebankan memperoleh persetujuan dari penyewa dan pemilik, jika terdapat ketidak sesuaian, harga sewa dapat dinegosiasikan kembali; (2) Harga jual untuk tempat tinggal oleh pemilik juga diatur; (3) Anggota koperasi memiliki kontribusi dalam proses penarikan dan likuidasi penggantian sebesar nilai nominal;
30
(4) Keuntungan yang diperoleh, digunakan untuk membangun perumahan. Koperasi membutuhkan izin secara eksplisit dari pemerintah provinsi untuk menghentikan kegiatan pengembangan mereka; (5) Perumahan koperasi harus memenuhi proses audit yang meliputi evaluasi kinerja keuangan, profitabilitas, dan manajemen sesuai dengan
kewajiban.
Laporan
audit
tahunan
harus
memperoleh
persetujuan dari Provinsi Federal dan apabila ada kasus kesalahan dapat diberikan sanksi; (6) Perumahan-perumahan
koperasi
dapat
memiliki
akses
untuk
pendanaan publik untuk proyek-proyek tertentu; sekitar 90% dari proyek-proyek mereka dibantu dengan cara umum.
Unit-unit yang
dialokasikan melalui proyek-proyek tersebut harus mematuhi kewajiban ditentukan oleh Skema Promosi Perumahan yaitu: a) penerapan batas penghasilan bagi penyewa dan pemilik-yang diperuntukkan bagi anggota; b) alokasi dari beberapa unit menjadi rujukan otoritas publik (beberapa perumahan koperasi); c) koperasi perumahan Terbatas dibebaskan dari pajak korporasi (pajak penghasilan). Badan Swasta Selain asosiasi perumahan dengan keuntungan terbatas, lembaga swasta juga berperan penting dalam penyediaan perumahan. Hal ini dapat dibedakan dalam kebijakan perumahan Austria, pengembang komersial dengan kemampuan yang dimilikinya mempunyai akses pada subsidi perumahan di beberapa "Lander" (misalnya Vienna) bahkan untuk perumahan sewa sosial. Untuk ini saham mereka terikat ke beberapa bagian perumahan keuntungan terbatas (LPHA). Kepentingan pengembang komersial diwakili oleh Federal Ekonomi Kamar/ KADIN atau secara pribadi. Pembangunan oleh pihak swasta hampir setengah dari konstruksi perumahan baru berupa rumah keluarga tunggal, mayoritasnya memiliki akses ke kredit bersubsidi. 5.
Perumahan Sosial Ada beberapa unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam mengkaji sektor perumahan sosial di suatu negara, terutama sistem perumahan
31
keuntungan terbatas (LPHA). Di Austria, LPHA terdiri dari 200 koperasi perumahan, yang merupakan perusahaan terbatas swasta dan publik memiliki saham
terbatas
dengan
total
perumahan
(tempat
tinggal
sewa
dan
kondominium) sebanyak 700.000 unit (sekitar 19% , 2001). LPHA bertanggung jawab untuk 28% dari konstruksi perumahan baru dan untuk tugas tersebut diberikan sekitar 33% dari total pengeluaran untuk subsidi perumahan. Asosiasi perumahan ini dimiliki oleh otoritas publik (pemerintah), organisasi nirlaba, partai, serikat pekerja, perusahaan, bank, atau pihak swasta. Untuk menghindari moral hazard, perusahaan konstruksi dilarang ikut bergabung dengan asosiasi perumahan/LPHA. Skema subsidi perumahan berasal dari pembagian pajak umum sebagaimana diatur dalam pemerataan pendapatan antara Negara Federal dan "Lander". Dana ini dialokasikan khusus untuk pembangunan perumahan, pemugaran, sebagai langkah untuk mencapai tujuan dan Kyoto-infrastruktur. Di Austria, pemberian subsidi bukan hanya dari sisi untuk menekan permintaan pasar perumahan, tetapi utamanya mempromosikan konstruksi baru yang ramah lingkungan. Idenya adalah, bahwa pemberian subsidi menghasilkan keterjangkauan untuk tempat tinggal sebagian besar penduduk dari tekanan tingkat harga pasar swasta (mekanisme pasar) dan keluarga berpenghasilan rendah memiliki tambahan akses terhadap tunjangan perumahan. Dengan adanya pasokan luas perumahan yang terjangkau, telah menghasilkan tidak lebih dari 5% dari populasi penduduk yang memerlukan tunjangan perumahan. Permintaan pasar perumahan bersama-dibiayai oleh masyarakat melalui kredit bunga rendah karena ada subsidi tidak lebih dari 30-40% dari modal yang diperlukan. 6. Bank Perumahan "WOHNBAUBANKEN" Bank perumahan dirancang khusus sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengumpulkan uang untuk konstruksi perumahan selama sepuluh tahun. Bank khusus pembangunan perumahan mengeluarkan obligasi konversi (HCCB), yang mendapat pembebasan pajak penghasilan. Oleh karena itu, HCCB dapat dikeluarkan di bawah suku bunga pasar. Uang yang terkumpul melalui HCCB Kemudian dialokasikan bagi program konstruksi pembangunan rumah baru sebagai objek yang mendapat subsidi dari pemerintah.
32
Dengan cara ini, dana swasta yang diajukan oleh bank-bank perumahan bisa disalurkan untuk proyek-proyek publik yang dianggap layak mendapat pendanaan. Bank pembangunan perumahan yang beroperasi di Austria hari ini telah berhasil dalam meningkatkan pendanaan konstruksi perumahan. Hampir semua perumahan bertingkat dalam skema subsidi perumahan yang sebagian untuk pemugaran (renovasi) dibiayai oleh bank-bank perumahan. Kebanyakan pemegang dari HCCB adalah investor swasta, untuk mencoba meminimalisir risiko dengan melakukan investasi berjangka panjang.
7.
Tantangan Kebijakan Perumahan di Sebagian Besar Eropa
Keterjangkauan: perumahan sosial dan tunjangan perumahan dirancang untuk membuat uang sewa menjadi lebih terjangkau. Namun ada beberapa negara (terutama di selatan) untuk beberapa penyewa sosial dan beberapa kelompok, tidak memiliki akses ke perumahan sosial, dan ada kelompok lain yang tidak memiliki akses untuk tunjangan perumahan (misalnya remaja atau imigran ilegal). Selanjutnya, beberapa kelompok yang memiliki pendapatan rendah (minim) memungkinkan bagi mereka yang memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan, sementara di beberapa negara, bagi orang yang kehilangan pekerjaan memperoleh bantuan yang dinilai dengan variabel hipotik,
Peningkatan fasilitas standar: Standar ruang tinggal tertinggi ditemukan di Luksemburg, Belanda, Swedia, dan Inggris, dan yang terendah di negaranegara selatan. Proporsi terbesar sebelum tahun-1919 fasilitas standar rumah tinggal seperti kamar mandi, pemanas sentral yang paling umum di negaranegara utara, meskipun mereka berbeda-beda kondisi tiap negara, ditemukan di Finlandia, Swedia, Spanyol, Italia, dan Belanda. Fasilitas di sebagian utara dan barat Eropa, pelibatan sektor swasta untuk membangun perumahan melalui peremajaan rumah kumuh telah meningkat. Tetapi di negara-negara Mediterania, menyewa kamar di tempat tinggal pribadi di cirikan sebagai kalangan tidak mampu.
Akses: Akses kepemilikan telah membaik, terutama di Inggris, Finlandia, Spanyol, dimana deregulasi telah menyebabkan penurunan penjatahan hipotek.
Namun, pengurangan subsidi pajak dapat mengurangi akses
kemepilikan. Keterjangkauan di sektor sewa oleh swasta, telah dibantu oleh
33
kontrol sewa yang dilakukan pemerintah.
Membebaskan dari kontrol sewa
dari tuan tanah telah meningkatkan akses kepemilikan, meskipun bagi beberapa kelompok, seperti imigran, masih mengalami kesulitan untuk itu.
Tunawisma: Homelessness adalah sebagai bentuk akut dari sebagian besar keterbatasan sosial.
Masih terdapat kesulitan untuk memperkirakan jumlah
tunawisma, biasanya para tunaswisma itu dari kalangan laki-laki, tetapi dari kalangan wanita jumlahnya secara proporsional terus meningkat.
Anak
jalanan dapat ditemukan di Portugal dan Yunani. Diperkirakan ada 150.000200.000 penduduk kota kumuh di Eropa selatan. Ada juga disuatu wilayah yang terdapat 200.000 imigran tunawisma yang bertempat tinggal di kafilah atau tenda. Angka-angka ini tidak termasuk "tunaswiswa tersembunyi" yaitu tunawisma yang tinggal di tempat-tempat yang tidak layak, seperti tidur di rumah teman 'atau' tempat kerabat.
Penyebab meningkatnya jumlah
tunawisma bervariasi, yang termasuk tinggi adalah karena berkeluarga dan imigrasi tiba-tiba, meningkatnya masalah keluarga/broken home, angka pengangguran tinggi (terutama di kalangan kaum muda), serta tidak adanya sistem jaminan sosial. Tunawisma sebagian besar berada pada kelompok pria yang berusia 30-39 tahun, dikarenakan karena tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), tidak memiliki jaminan sosial, para imigran. Secara hukum bagi tunawisma tidak memiliki hak untuk memperoleh perumahan, kecuali di Perancis dan inggris.
D. Pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Provinsi Oberosterreich/ Upper Austria (WIRTSCHAFTS LANDESRAT) Pertemuan dengan Kementerian Ekonomi Provinsi Oberosterreich/Upper Austria atau yang disebut Wirtschafts Landesrat dilakukan pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2010. Pertemuan ini dilakukan di Provinsi Oberosterreich/Upper Austria dengan ibukotanya Linz yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Kota Wina karena merupakan provinsi sendiri. Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI diterima oleh salah satu Direktur di Kementerian Ekonomi Provinsi Oberosterreich/Upper
Austria,
Mr.
Robert
Himsi.
Setelah
pertemuan
dilanjutkan dengan peninjauan lapangan melihat kawasan perumahan dan permukiman di kota Linz. Dari penjelasan dan paparan dari Mr. Robert Himsi serta tanya jawab anggota delegasi, dapat kami sampaikan sebagai berikut :
34
Penyediaan rumah bagi warga negara bagian Upper Austria dilakukan setelah terjadinya perang dunia II, dimana lebih kurang 70.000 orang melakukan eksodus sebelum dan selama terjadinya perang dunia II. Untuk itulah pemerintah membuat regulasi dalam bentuk undang-undang agar sebagian pendapatan pajak yang diterima, dikhususkan untuk pembangunan rumah tinggal. Selain itu, pemerintah juga membuat kebijakan penentuan biaya sewa tidak boleh melebihi dari limit yang telah ditetapkan. Kebijakan ini sebagai bentuk kemudahan yang diberikan pemerintah dalam rangka menyediakan rumah bagi warganya, terutama akibat yang ditimbulkan dari perang dunia II. Pendapatan dari pajak ini memberikan dukungan yang signifikan bagi pemberian subsidi perumahan. Subsidi diberikan kepada pihak swasta untuk pembangunan rumah, kemudian menjual tidak boleh melebihi batas yang ditentukan. Melalui kebijakan ini, pemerintah telah berhasil menyediakan 700.000 fasilitas rumah tinggal dan ½ (setengah) dari penduduk kota Linz tinggal di rumah dengan fasilitas subsidi dari pemerintah. Penerimaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah penduduk. Negara bagian Upper Austria menerima 350 juta Euro dari pemerintah pusat untuk penyediaan rumah. Dari
penerimaan
pajak
tersebut,
pemerintah
negara
bagian
dapat
menyediakan sewa rumah secara murah agar warga mampu (terjangkau) membayar sewa dan memberikan bantuan beban energi rumah tangga yang rendah kepada 2500 satuan unit apartemen (sarusun), baik sewa maupun milik. Selain menyiapkan aturan renovasi pada 14.000 unit rumah agar menerapkan kebutuhan beban energi yang rendah, dengan pemberian subsidi pada penyediaan energi yang ramah lingkungan. Subsidi kepada warga diberikan sebanyak 50% dari total investasi dalam bentuk pinjaman bunga sebesar 1% selama pinjaman berjalan (30 – 40 tahun) untuk dapat membeli rumah. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab atas sebagian hutang di bank. Pinjaman sebagian besar (antara 30% 40%) diberikan untuk renovasi rumah dan bunga yang diterima, juga dipergunakan untuk pembangunan rumah baru yang ramah lingkungan. Kebijakan pemberian subsidi, harus memisahkan antara objek dan subjek yang disubsidi agar masyarakat tidak menyewa rumah dengan harga yang terlalu mahal. Subsidi diberikan sesuai dengan perkembangan harga pasar, jika harga naik maka dengan sendirinya menaikkan besaran subsidi. Dalam hal
35
ini, pemerintah melakukan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan dan pemberian subsidi tepat sasaran. Komponen pendapatan dari pajak dikembalikan untuk pemberian subsidi dengan cara memberikan pinjaman kepada bank (investasi). Pemerintah menentukan suka bunga tertentu, agar pihak bank yang menerima dana dari pemerintah tidak menentukan bunga secara sepihak (kebijakan yang tidak memperkaya bank). Sudah sewajarnya jika negara memberikan pinjaman investasi, kemudian menentukan bunga yang wajar kepada pihak bank yang melakukan investasi dari dana masyarakat (negara). E. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Bratislava - Slovakia Pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2010, Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI diundang oleh Duta Besar RI Slowakia untuk berkunjung ke Bratislava, karena pada tanggal tersebut baru diberlakukannya aturan bebas visa bagi pemegang passport dinas (service passport). Dengan demikian, delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI merupakan delegasi resmi pertama yang berkunjung ke Slowakia dengan menggunakan aturan bebas visa. Sebelum melakukan pertemuan dengan pihak KBRI Slowakia, delegasi menyempatkan diri untuk mengunjungi gedung Parlemen Slowakia. Setelah itu delegasi mengadakan pertemuan (secara informal) didahului dengan jamuan makan malam dan diterima langsung oleh Duta Besar RI, Harsha E. Joesoef, MSc yang didampingi oleh beberapa pejabat KBRI. Dalam pertemuan tersebut Ketua Delegasi
Ir.
H.
Mulyadi,
memperkenalkan
anggota
delegasi
dan
menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan kerja ke Austria dan Turki adalah untuk memperoleh masukan dan informasi yang terkait dengan perencanaan, pengadaan tanah, pembangunan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang perumahan dan permukiman di kedua negara tersebut. Duta Besar RI, menyambut baik kunjungan delegasi ke Slowakia, dan menyampaikan bahwa walaupun Slowakia bukan merupakan tujuan utama kunjungan kerja, namun apabila delegasi memerlukan bahan, data dan informasi yang terkait dengan masalah perumahan dan permukiman di Slowakia, pihak KBRI bersedia dan siap membantu untuk memfasilitasi untuk selanjutnya dikomunikasikan dengan instansi atau stakeholder terkait lainnya di Slowakia. Setelah pertemuan, pada hari itu juga (malam hari) delegasi kembali ke Austria, dan tiba di Wina lebih kurang pukul 23.30 waktu setempat.
36
F. Pertemuan dengan TC BASBAKANLIK TOKI di Istanbul – Turki. Delegasi bertolak menuju Istanbul Turki, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2010, Delegasi Panitia Kerja Komsi V DPR RI mengadakan pertemuan dengan TC BASBAKANLIK TOKI di Istanbul – Turki. Delegasi diterima oleh Pejabat TC BASBAKANLIK TOKI di Istanbul – Turki, yang selanjutnya memberikan penjelasan dan paparan mengenai perumahan dan permukiman di Turki. Dari pertemuan dan tanya jawab oleh anggota delegasi, diperoleh masukan dan informasi sebagai berikut : TC. BASBAKANLIK TOKI (disebut TOKI) merupakan lembaga yang dibentuk Pemerintah Turki Untuk melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan di Turki, yang bertujuan memenuhi kebutuhan perumahan di Turki, terutama di Istambul yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan kota. Dalam menjalankan misi dari pemerintah, TOKI berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. TOKI didirikan pada tahun 2003, dan dalam menjalankan tugasnya, pendanaan TOKI berasal dari hutang modal dari pemerintah serta fasilitas tanah dari pemerintah, kemudian diusahakan/dikelola oleh TOKI untuk pembangunan perumahan. Pembangunan perumahan yang dilakukan TOKI, baik rumah sederhana, rumah menengah-sedang, maupun rumah mewah. Ukuran rumah sederhana adalah seharga 25.000 euro dengan luas 95 m2 (terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu/keluarga, dan dapur), ukuran rumah menengahsedang adalah seharga 125.000 euro dengan luas 100 m2, sedangkan untuk rumah mewah ukurannya tidak ditentukan (permintaan pasar). Saat ini, TOKI telah membangun sekitar 17% rumah menengah dan mewah dari total 65.000 unit hunian (450.000 rumah) dari kebutuhan perumahan yang ditargetkan 500.000 unit, selanjutnya akan dibuat target perencanaan baru. Untuk dapat memiliki rumah yang dibangun oleh TOKI adalah mereka yang berpenghasilan 500 euro ke bawah, dengan cara mencicil. Khusus untuk pembangunan rumah mewah, TOKI tidak langsung melakukan sendiri, tetapi membentuk badan tersendiri untuk pembangunan rumah mewah di bawah TOKI. Kebijakan TOKI lebih berkonsentrasi pada pembangunan rumah susun (vertical house), dan tidak menutup kemungkinan untuk pembangunan landid
house di luar perkotaan (pedesaan) yang masih mempunyai luasan tanah.
37
Dalam melakukan pembangunan perumahan, TOKI mendapat subsidi/fasilitasi tanah dari pemerintah, penyediaan PSU (posyandu, sekolah, parkir, dan tempat ibadah) dari pemerintah kota. Disamping itu, di Turki penggunaan energi/listrik tidak dibatasi voltase-nya, pemerintah hanya menentukan harga yang harus dibayar tiap rumah tangga. Terhadap rumah yang di bangun TOKI,
pengelolaannya
ditentukan
kepemilikannya tidak diperbolehkan
oleh
penghuninyadan
menyangkut
bagi warga negara asing. Kepemilikan
bagi orang asing dimungkinkan terhadap perumahan yang bukan di bangun oleh TOKI (dibangun oleh swasta dengan mekanisme pasar). Disamping membangun rumah baru, TOKI juga membangun dan mengelola rumah/kawasan kumuh (tidak layak). Rumah lama yang dirusak, akan dibayar dengan harga semestinya atau di beri ganti rumah baru di apartemen (rumah susun) yang dibangun, ditambah dengan tambahan uang sesuai dengan perhitungan layak. Selama pembangunan berlangsung, akan diberikan kompensasi sewa bagi pemilik rumah. Peremajaan permukiman/rumah lama dilakukan dengan pendekatan persuasif, dengan tidak merugikan pemiliknya (tanpa penggusuran). IV. KESIMPULAN Dari uraian hasil pertemuan kunjungan kerja yang dilakukan Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI, maka kesimpulan yang dapat disusun dalam rangka memberikan masukan bagi pembahasan RUU Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut: 1. Penataan Ruang Penataan ruang khususnya yang terkait di bidang perumahan dan permukiman yang ada di Austria di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah regional dan lokal (negara federal), sudah berlangsung dengan baik sehingga arsitektur perkotaan dan perumahan tersusun dengan rapi. Bahkan penataan ruang sangat memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pelestarian terhadap bangunan tua yang menggambarkan perjalanan sejarah negara Austria. Di Turki, penataan ruangnya belum sepenuhnya tertata sebagaimana di Austria, karena sedang mengalami pertumbuhan. Pembangunan di bidang perumahan di titik beratkan pada daerah luar kota, dengan pertimbangan harga tanah di pusat kota sangat mahal dan pembangunan
38
perumahan di pusat kota yang mengalami peningkatan diarahkan pada pembangunan rumah susun. 2. Kelembagaan Dalam hal penanganan masalah di bidang perumahan, pemerintah Austria lebih bersifat membuat kebijakan mengenai intervensi (pemihakan pemerintah) dan pemberian subsidi. Pelaksanaannya merupakan kewenangan dari masingmasing pemerintah daerah/kota (negara federal). Negara berperan penting dalam penyediaan rumah bagi rakyat, dengan mengembangkan pola ―sosial patnership‖. Semua warga negara berkewajiban untuk berperan serta (terlibat) dalam upaya penyediaan rumah yang layak bagi setiap orang. terdapat kelembagaan limited profit housing associations
Untuk itu,
(LPHA) yang
berfungsi untuk menjembatani kepentingan negara dan pasar, terlibat dalam pendanaan (terutama untuk perumahan social), dan asosiasi perumahan yang terlibat dalam pembangunan. Disamping ketelibatan ―lander‖ (pemerintah provinsi), koperasi dan bank perumahan yang memberikan kontribusi penuh dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan. Sedangkan di Turki, Pemerintah membentuk lembaga TOKI untuk melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan perumahan. TOKI berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. 3. Pengadaan Tanah Penguasaan tanah di Austria atas dasar hak milik. Tanah yang ditempati selama kurun waktu 30 tahun, yang tidak ada pengakuan dari pihak lain (komplain) maka dapat diakui sebagai hak milik. Pemerintah daerah/kota berkewajiban menyediakan lahan bagi pembangunan perumahan sosial agar harganya terjangkau. Di Turki tanah yang dikuasai pemerintah diberikan subsidi/fasilitasi kepada lembaga TOKI untuk melakukan pembangunan perumahan. 4. Pembiayaan Di Austria sebagian besar modal pembangunan perumahan yang dibutuhkan masih disediakan oleh negara. Kebijakan pendanaan perumahan tergantung pada situasi pertumbuhan anggaran jangka pendek negara, seperti telah ditentukan untuk jangka waktu empat tahun. Pemerintah mengembangkan skema tabungan kontrak ("Bausparkassen") sebagai model pembiayaan perumahan dasar di Eropa Tengah, dan skema pemberian subsidi secara luas, tidak hanya untuk perumahan sosial/MBR.
39
5. Pemanfaatan,
Pengendalian,
dan
Pengawasan
Perumahan
dan
Permukiman Pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan perumahan di Austria diterapkan dengan sangat ketat. Hal ini dapat dilihat dengan berjejer rapinya semua perumahan di perkotaan maupun di pedesaan. Hampir semua rumah yang ada memiliki dan mempertahankan bentuk maupun gaya peninggalan lama. Setiap pengembangan maupun perluasan rumah dilakukan dengan perizinan dan pengawasan yang sangat ketat, sehingga keserasian bangunan dapat terjaga dengan lingkungan sekitarnya. Pemerintah mendorong pengembangan maupun perluasan rumah yang ramah lingkungan, dengan memberi subsidi. 6. Pemeliharaan dan Perbaikan Di Turki ada kebijakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap rumah yang sudah tidak layak. Rumah lama yang dirusak, akan dibayar dengan harga semestinya atau di beri ganti rumah baru di apartemen (rumah susun) yang dibangun, ditambah dengan tambahan uang sesuai dengan perhitungan layak. Selama pembangunan berlangsung, akan diberikan kompensasi sewa bagi pemilik rumah. 7. Peremajaan Permukiman Kumuh Di Austria maupun Turki, jika akan dilakukan peremajaan permukiman/rumah lama dilakukan dengan pendekatan persuasif, dengan tidak merugikan pemiliknya (tanpa penggusuran). Malah di Turki dilakukan pergantian yang wajar (di beri ganti rumah baru di apartemen/rumah susun yang dibangun, ditambah dengan tambahan uang sesuai dengan perhitungan layak) dan diberikan sewa selama pembangunan berlangsung. 8. Kepemilikan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pemerintah Austria sangat perduli terhadap masalah perumahan bagi MBR, hal ini dapat dilihat dari disediakannya perumahan sosial
sebagai bentuk
pemihakan/intervensi pemerintah dalam penyediaan perumahan, sehingga terlihat tidak ada gelandangan. Akses terhadap perumahan sosial dapat dilakukan dengan cara sewa maupun milik. Harga perumahan sosial tersebut dikendalikan sedemikaan rupa sehinga dapat terjangkau oleh semua lapisan, hal ini dapat dilakukan karena terdapat perlakuan yang khusus dari pemerintah dan tidak melepaskan urusan perumahan kepada mekanisme pasar bebas.
40
9. Kepemilikan Rumah bagi Orang Asing Di Austria pada prinsipnya tidak terdapat larangan bagi kepemilikan rumah untuk orang asing. Namun orang asing di luar Uni Eropa masih belum terbuka (sangat sulit) dan dibatasi kepemilikan rumah di Austria. Pemberian hak sewapun dibatasi untuk setiap tahun, tidak diberi dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan di Turki, tidak ada larangan bagi orang asing untuk memiliki rumah di luar yang di bangun oleh TOKI, pada prinsipnya rumah yang dibangun berdasarkan subsidi/fasilitasi dari pemerintah tertutup kepemilikannya bagi orang asing.
V. PENUTUP Demikian Laporan Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR-RI ke Austria dan Turki dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif tentang Perumahan dan Permukiman, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2010. Semoga Hasil kunjungan ini dapat memberikan wawasan dan sumbangan fikiran yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perumahan dan Permukiman bersama Pemerintah. Selain daripada itu, kunjungan ini diharapkan pula dapat membangun dan mempererat hubungan antara parlemen Indonersia, Austria dan Turki pada khususnya, dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Austria - Turki pada umumnya. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kunjungan kerja dimaksud sehingga dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Jakarta, Agustus 2010 KETUA DELEGASI KUNKER PANITIA KERJA KOMISI V DPR-RI,
IR. H. MULYADI No. Ang. A-434
41
LAMPIRAN-LAMPIRAN
A. Kunjungan Delegasi Panitia Kerja Komisi V ke Parlemen Austria
Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI berfoto bersama dengan anggota Parlemen Austria di depan Gedung Parlemen Austria di Kota Wina
Delegasi Panitia Kerja Komisi V mendengarkan penjelasan mengenai bangunan Parlemen Austria di Kota Wina
42
B. Pertemuan Delegasi dengan Sosially Supported Housing Fasility Haus Leo
Ketua Delegasi Panitia Kerja Komisi V, Ir. H. Mulyadi menyerahkan cinderamata kepada Ms Maria dari Sosially Supported Housing Fasility Haus Leo
Suasana pertemuan Delegasi Komisi V DPR RI dengan Sosially Supported Housing Fasility Haus Leo
43
C. Pertemuan dengan Duta Besar – LBBP RI di Wina
Ketua Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Ir. H. Mulyadi menyerahkan cinderamata kepada Duta Besar LBPP RI H.E. I Gusti Agung Wesaka Puja
Pertemuan Delegasi Komisi V DPR RI dengan Duta Besar – LBPP didampingi pejabat KBRI Wina
44
Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI berfoto bersama Dubes – LBPP RI di Wina setelah selesai mengadakan pertemuan di KBRI D.
Pertemuan
dengan
Kementerian Ekonomi (WIRTSCHAFTS LANDESRAT) di kota Linz,
Provinsi
Upper
Austria
Ketua Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Ir. H. Mulyadi menyerahkan cinderamata kepada Mr. Robert Himsi Direktur di Kementerian Ekonomi Provinsi Upper Austria
45
E. Pertemuan dengan Duta Besar RI di Slowakia
Pertemuan Delegasi Komisi V DPR RI dengan Duta Besar RI Harsha E. Joesoef. MSc di Bratislava Slowakia didampingi pejabat KBRI
Ketua Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Ir. H. Mulyadi menyerahkan cinderamata kepada Duta Besar RI Slowakia
46
Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI berfoto bersama Dubes RI didepan gedung Parlemen Slowakia
Slowakia
F. Pertemuan dengan TC. Basbakanlik TOKI, di Istanbul, Turki
Pertemuan Delegasi Komisi V DPR RI dengan TC. Basbakanlik TOKI, di Istanbul, Turki
47
Ketua Delegasi Panitia Kerja Komisi V DPR RI, Ir. H. Mulyadi menyerahkan cinderamata kepada Pejabat TC. Basbakanlik TOKI
Mendengarkan penjelasan mengenai pengelolaan perumahan dan permukiman di Turki
48
49
50
