1982)

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA) NOMOR: 3 TAHUN 1982 (3/1982) TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA Menimbang: 1.

Mengingat :

Bahwa dengan makin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dan pengumpulan dana guna membiayai pembangunan di Daerah; 2.

Bahwa dalam meningkatkan status serta usaha pemupukan dan pengumpulan dana, dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1965 sudah dilaksanakan oleh Kantor Penghasilan, yang selanjutnya dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 97/KD/1967 diganti dengan nama Dinas Penghasilan.

3.

Bahwa Dinas Penghasilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1005 jo. Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 97/KD/1967, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu diubah dan diganti.

4.

Bahwa berhubung dengan itu, dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Formasi Dinas Pendapatan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.

1.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;

2.


3.


4.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976;

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980;

6.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 jis Nomor 69 Tahun 1980, Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Nomor 65/MENPAN/1980 dan Nomor 59/MENPAN/1981;

7.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1968;

8.

Keputusan Menteri Tahun 1977;

9.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7/7 /39-26 Tahun 1978;

10.

Keputusan Menteri Dalam 7/12/41-101 Tahun 1978;

Negeri

Nomor

KUPD

11.

Keputusan Menteri Dalam 7/18/15-161 Tahun 1978;

Negeri

Nomor

KUPD

12.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 jo. Nomor 15 Tahun 1960;

13.

Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979.

Dalam

Negeri

Nomor

363

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta MEMUTUSKAN: Menetapkan :

"PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA". BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

3.

Walikotamadya adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.

4.

Dinas

Pendapatan

Daerah

adalah

Dinas

Pendapatan

Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta. 5.

Kas Daerah adalah Kas Tingkat II Yogyakarta.

Daerah

Pemerintah

Kotamadya

Daerah

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendapatan Daerah. BAB III NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 3 (1)

Nama Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

(2)

Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur Pemerintah Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah.

(3)

Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada sepenuhnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya.

pelaksana

Bagian Kedua TUGAS Pasal 4 (1)

Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas-tugas pokok sebagai berikut : a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. b.

Mengadakan penelitian dan mengevaluir tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Kepala Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistim-sistim yang lebih berdaya guna dan berhasil

guna.

(2)

c.

Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha di bidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuanketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.

d.

Pelaksanaan tehnis a, b dan c atas pembinaan, bimbingan dan petunjuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain tugas.tugas pokok dimaksud pada ayat (1) sub a s/d d pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban pula melakukan tugas-tugas lainnya : a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok. b.

Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok.

c.

Membuat rancangan-rancangan dan program-program diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pokok.

d.

Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Walikotamadya sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan.

e.

Memberikan saran dan pendapat kepada Walikotamadya dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam-macam ragam itu.

f.

Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang dltetapkan oleh Walikotamadya.

g.

Menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan RAPBD, serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah.

h.

Mempersiapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dan atau kebijaksanaan di bidang pungutan-pungutan Daerah.

i.

Mempersiapkan materi rancangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.

j.

Menyusun laporan mengenai segaia lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Bagian Ketiga FUNGSI Pasal 5

yang

Peraturan-peraturan kegiatan

dalam

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pendapatan Daerah berfungsi sebagai berikut : 1. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan tehnis program kerja. 2.

Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah.

3.

Ketata Usahaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan di bidang tata usaha umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan.

4.

Koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan peningkatan Pendapatan Daerah.

5.

Pengawasan yang meliputi segala usaha kegiatan untuk melaksanakan pengamanan tehnis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikotamadya serta Peraturan Perundangan yang berlaku. BAB IV ORGANISASI Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari : 1. a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas. b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha. c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi-Seksi. 2.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Urusan Umum. b. Urusan Kepegawaan. c. Urusan Peralatan dan Perbekalan. d. Urusan Keuangan.

3.

Seksi-seksi terdiri dari : a. Seksi Pajak : Sub Seksi Dinas Luar. Sub Seksi Penetapan. Sub Seksi Perencanaan (P3). b.

Penerimaan

Seksi Retribusi : Sub Seksi Tata Usaha. Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan. Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan.

dan

Penagihan

c.

Seksi IPEDA : Sub Seksi Tata Usaha. Sub Seksi Penagihan. Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan.

d.

Seksi Pendapatan Lain-lain : Sub Seksi Tata Usaha. Sub Seksi Perhitungan Penerimaan.

e.

Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan : Sub Seksi Perencanaan. Sub Seksi Pengawasan. Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administrasi. Pasal 7

(1)

Pada Dinas Pendapatan Daerah dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang terdiri dari : a. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Terminal. b. Unit Pelaksana Tehnis Dinas Parkir.

(2)

Selain Unit Pelaksana Tennis Dmas tersebut pada ayat (1) sub a dan b pasal ini sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tehnis Dinas yang lain, berdasarkan Peraturan Pernndang-undangan yang berlaku.

(3)

Kepala Unit Pelaksana Tehnis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8

Pada Dinas Pendapatan Daerah dapat ditunjuk Bendaharawan. Pasal 9 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua SUB BAGIAN TATAUSAHA Pasal 1O Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh bidang Ketata-usahaan.

usaha

dan

kegiatan

di

b.

Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan peralatan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

c.

Mempersiapkan

ketentuan-ketentuan

pelaksanaan

di

bidang

tugasnya. d.

Menyampaikan informasi saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

e.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Dinas Pendapatan Daerah di bidang tugasnya.

oleh

Kepala

Pasal 11 (1)

(2)

Urusan Umum mempunyai tugas: a. Melaksanakan segala urusan kearsipan.

surat

menyurat

dan

b.

Menyelenggarakan tugas penerangan di bidang tugas Dinas Pendapatan Daerah kepada Lembaga resmi dan masyarakat melalui Sub Bagian Humas Pemerintah Daerah.

c.

Menyelenggarakan pekerjaan pengetikan yang berhubungan dengan Dinas.

d.

Menyampaikan informasi saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

e.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya.

oleh

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas : . a. Mempersiapkan administrasi; kenaikan pangkat, gaji berkala, penempatan pegawai/jabatan, pemindahan (hukum jabatan pemecatan), cuti, bebas tugas dan pensiun, serta daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). b.

Menyusun memelihara Daftar Daftar Hadir (presensi).

Urut

Kepangkatan

(DUK)

c.

Mengurus latihan pegawai kursus-kursus, tugas belajar dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan mutu pegawai.

d.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

e.


(3)

(4)

Urusan Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas : a. Mengusahakan dan mengurus segala keperluan peralatan dan alat tulis menulis Dinas Pendapatan Daerah. b.

Menyelenggarakan perbaikan Dinas Pendapatan Daerah.

barang-barang

c.

Mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurus kebutuhan peralatan kendaraan Dinas Pendapatan Daerah.

d.

Menyelenggarakan urusan rumah mempersiapkan rapat, penerimaan ketertiban kebersihan.

e.


f.

Menyampaikan laporan periodik mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya.

tangga tamu,

inventaris

Kantor, keamanan/

oleh

Urusan Keuangan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan tata usaha keuangan Dinas Pendapata Daerah yang meliputi pembukuan, menyusun laporan penerimaan/pengeluaran dan menyusun SPJ. b.

Mengurus gaji dan lembur/insentip pegawai.

c.

Menerina setoran uang dari Pelaksanaan Tehnis Dinas.

d.

Menyetorkan uang kepada Kas Daerah/Bank.

e.

Bersama dengan Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah.

f.


g.


h.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya. Bagian Ketiga SEKSI PAJAK Pasal 12

Seksi-Seksi

dan

Unit

Seksi Pajak mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir bidang perpajakan.

seluruh

usaha

dan

kegiatan

pendapatan

di

b.

Mengumpulkan data tentang sumber-sumber yang berasal dari pungutan pajak.

c.

Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah di bidang perpajakan.

d.

Membuat dan menyelenggarakan buku register wajib pajak, daftar tunggakan dan pembayaran pajak, daftar obyek dan subyek pajak serta perhitungan dan penetapan pajak.

e.

Menyelesaikan administrasi tentang keberatan wajib pajak.

f.

Melakukan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

g.

Menyampaikan informasi, saran/bahan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

h.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan.

i.


pertimbangan

oleh

daerah

kepada

Kepala

Pasal 13 (1)

Sub Seksi Dinas Luar mempunyai tugas : a. Mencari dan menyusun daftar wajib pajak.

pajak

dan

obyek

b.

Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dan obyek pajak.

c.

Menyerahkan Surat Ketetapan Pajak, Pemberitahuan Pajak melalui Urusan Umum.

d.

Melakukan penerimaan, pemungutan dan penagihan pajak.

e.

Mengumpulkan uang hasil pengumpulan pajak dari pihak Dinas lain.

f.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Pajak.

g.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Pajak.

periodik dan tugasnya kepada

mempertanggung Kepala Seksi

h.

(2)

(3)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang Kepala Seksi Pajak di bidang tugasnya.

diberikan

oleh

Sub Seksi Penetapan mempunyai tugas : a. Melakukan perhitungan dan penetapan pajak. b.

Mengeluarkan surat penetapan menyangkut pelaksanaannya.

pajak

dan

c.

Memberi tanda sah/perporasi Pajak.

d.

Memberi tanda Pajak.

e.


f.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Pajak.

g.



sesuai

yang

mempertanggung Kepala Seksi diberikan

oleh

Sub Seksi perencanaan, Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penerimaan dan pembukuan piutang pajak. b.

Membuat surat penagihan.

c.

Bersama dengan Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mengadakan penelitian, mengevaluir tata cara pemungutan pajak atau mencari sistim pemungutan di bidang pajak yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

d.


e.

Menyampaikan laporan periodik mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Seksi Pajak.

f.


diberikan

oleh

Bagian Keempat SEKSI RETRIBUSI Pasal 14 Seksi Retribusi mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha kegiatan di bidang retribusi.

b.

Mengumpulkan data tentang sumber-sumber yang berasal dari pungutan retribusi.

c.

Membuat dan menyelenggarakan administrasi; pendapatan retribusi, tunggakan dan pembayaran retribusi, obyek dan subyek pungutan retribusi, serta perhitungan penetapan pungutan retribusi.

d.

Membuat rencana penetapan pungutan retribusi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan karcis-karcis (tanda bukti tunas bayar) dan penyerahannya kepada para wajib bayar, serta ketentuan pembayaran atas tunggakan retribusi.

f.

Melaksanakan pungutan/penagihan perundang-undangan yang berlaku.

g.

Mengadakan kerja sama dengan Dinas-Dinas lain yang bersangkutan dalam melaksanakan penertiban pungutan retribusi.

h.


i.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

j.


sesuai

pendapatan

daerah

berdasarkan

dengan

peraturan

pertimbangan

kepada

oleh

Kepala

usahaan

Seksi

Pasal 15 (1)

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi/ketata Retribusi. b.

Memberi tanda sah/perporasi retribusi.

c.

Membagi tanda retribusi.

d.

Mengirimkan surat penetapan/penagihan retribusi melalui Urusan Umum.

e.

Menghimpun data wajib retribusi dan arsip retribusi.

f.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Retribusi.

g.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Retribusi.



h. (2)

(3)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Retribusi di bidang tugasnya.

oleh

Sub Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas : a. Mencari dan mengumpulkan data untuk mengadakan perhitungan dan penetapan. b.

Mengeluarkan surat penetapan.

c.

Membuat surat penagihan.

d.

Melaksanakan pemeriksaan terhadap wajib retribusi.

e.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Retribusi.

f.

Menyampaikan laporan periodik dan mempermnggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Seksi Retribusi.

Sub Seksi Pembukuan dan Penerimaan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pembukuan atas semua pendapatan retribusi. b.

Menyelenggarakan penerimaan retribusi.

c.

Menyampaikah informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Retribusi.

d.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Retribusi.

e.

Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Seksi Retribusi di bidang tugasnya.


mempertanggung Kepala Seksi oleh

Kepala

Bagian Kelima SEKSI IPEDA Pasal 16 Seksi Ipeda mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir bidang Ipeda.

seluruh

usaha

dan

Mengumpulkan data tentang sumber berasal dari pungutan Ipeda.

c.

Menyelenggarakan administrasi Seksi Ipeda.

d.

Melaksanakan penagihan undangan yang berlaku.

e.


dengan

daerah

di

b.

sesuai

pendapatan

kegiatan

peraturan

yang

perundang-

f.


g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberlakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah di bidang tugasnya. Pasal 17

(1)

(2)

(3)

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan administrasi/ketata-usahaan Ipeda.

Seksi

b.

Menyelenggarakan tugas penerangan kepada masyarakat di bidang tugasnya melalui Urusan Umum.

c.

Mempersiapkan sarana administrasi membagikan kepada Kecamatan-Kecamatan.

d.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Ipeda.

e.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Ipeda.

f.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang Kepala Seksi Ipeda di bidang tugasnya.


Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas : a. Mengatur penyampaian surat penetapan Ipeda bersama Aparat Kecamatan.

Ipeda

serta


oleh

oleh

Inspeksi

b.

Melaksanakan pemungutan dan tagihan tunggakan Ipeda.

c.

Bersama petugas Kantor Dinas Luar Ipeda Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan penelitian ke obyek Ipeda atas dasar permohonan wajib iur.

d.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Ipeda.

e.


f.




oleh

Sub Seksi Pembukuan Perhitungan Pendapatan mempunyai tugas : a. Melaksanakan pembukuan perhitungan Ipeda atas dasar himpunan laporan dari Kecamatan-Kecamatan.

b.

Mengadakan pencocokan/evaluasi dengan penetapannya.

hasil

pungutan

Ipeda

c.

Mengumpulkan dan menganalisa data Seksi perencanaan, Pengawai Pengembangan.

d.

Menyampaikan informasi saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Ipeda.

e.


f.


statistik bersama Penelitian dan



oleh

Bagian Keenam SEKSI PENDAPATAN LAIN-LAIN Pasal 18 Seksi Pendapatan Lain-lain mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha bidang Pendapatan Lain-lain.

dan

kegiatan

di

b.

Mengumpulkan data tentang sumber-sumber pendapatan lain di luar pajak, retribusi dan Ipeda.

c.

Membuat dan menyelenggarakan administrasi pendapatan lainlain, obyek dan subyek pendapatan lain-lain, serta perhitungan pendapatan lain-lain. ;

d.

Membuat rencana penetapan pungutan pendapatan lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Mengawasi ketentuan pembayaran atas pungutan pendapatan lain-lain dan ketentuan pembayaran atas tunggakan pendapatan lain-lain.

f.

Melakukan kegiatan penagihan perundang-undangan yang berlaku.

g.

Mengadakan kerja sama dengan Dinas-Dinas bersangkutan dalam melaksanakan pungutan lain-lain.

h.

Menyampaikan informasi, Kepala Pendapatan Daerah.

i.


sesuai

saran/bahan

dengan

peraturan lain yang pendapatan

pertimbangan

kepada

j.


oleh

Kepala

Pasal 19 (1)

(2)

Sub Seksi Tata Usaha mempunyai tugas : a. Menyenggarakan administrasi/ketata-usahaan Pendapatan Lain-lain.

Seksi

b.

Memberi tanda sah pendapatan lain-lain.

c.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain.

d.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Pendapatan Lain-lain.

c.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain di bidang tugasnya.



Sub Seksi Perhitungan Penerimaan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan penerimaan pemungutan, pengumpulan dan pembukuan yang menyangkut pendapatan lain-lain. b.

Mencari dan menghimpun data hasil pungutan Dinas lain.

c.

Melakukan perhitungan dan penetapan.

d.

Membuat surat penetapan dan tagihan.

e.

Melaksanakan tugasnya.

f.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain.

g.

Menyampaikan laporan jawabkan pelaksanaan Pendapatan Lain-lain.

h.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain di bidang tugasnya.

administtasi

perizinan

yang


menyangkut


Bagian Ketujuh SEKSI PERENCANAAN, PENGAWASAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Pasal 20 Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha dan kegiatan di bidang Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

b.

Merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan tehnis, serta penyusunan program kerja atas pendapatan daerah.

c.

Menyelenggarakan administrasi Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

d.

Mengumpulkan dan menyusunan bahan (materi) Peraturan Daerah di bidang pendapatan daerah.

e.

Meneliti seluruh hasil pekerjaan Seksi-seksi yang melaksanakan perhitungan/penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lainnya.

f.

Penyelenggarakan pemeriksaan guna mendapatkan data tentang keberatan-keberatan wajib pajak, bayar retribusi dan pungutan lainnya.

g.

Mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lainnya termasuk tunggakantunggakannya.

h.

Mengadakan usaha-usaha penelitian dan pengembangan di bidang tehnis pemungutan pendapatan daerah.

i.


j.


k.


Rancangan

pertimbangan

oleh

kepada

Kepala

Pasal 21 (1)

Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, meneliti, mengolah dan merumuskan data di bidang pendapatan daerah. b.

Membuat rencana dan rangka intensifikasi daerah.

program yang diperlukan dalam dan ekstensifikasi pendapatan

c.

Menyampaikan informasi, saran/bahan pertimbangan kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

d.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

e.

Melaksanakan

tugas-tugas

lain

yang

diberikan

oleh

Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Pengembangan di bidang tugasnya. (2)

(3)

Penelitian

dan

Sub Seksi Pengawasan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengawasan di bidang keuangan, materiel dan personil Dinas Pendapatan Daerah. b.


c.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

d.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan di bidang tugasnya.

Sub Seksi Penelitian dan Pengembangan Tehnis Administrasi mempunyai tugas : a. Mengadakan penelitian dan mengevaluir tata cara pemungutan pendapatan daerah. b.

Menyelenggarakan statistik.

penyimpanan

c.

Menyelenggarakan pengumpulan peraturan perundangan.

d.

Mengadakan administrasi Daerah.

e.


f.

Menyampaikan laporan periodik dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan Penelitian dan Pengembangan.

g.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pembangunan di bidang tugasnya.

penelitian yang lebih

arsip,

dan baik

dokumentasi

dan

perencanaan tehnis di Dinas Pendapatan

Bagian Kedelapan UNIT PELAKSANA TEHNIS DINAS Pasal 22 Unit Pelaksana Tehnis Dinas Terminal mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dan kegiatan bidang Terminal.

di

b.

Menyelenggarakan lain-lain.

administrasi

retribusi

c.

Melakukan pungutan retribusi terminal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d.

Mengadakan perhitungan penerimaan hasil pungutan retribusi dan mentransfer uang yang menjadi hak masing-masing Daerah Tingkat II lainnya.

e.

Mengadakan kerja sarna dengan Instansi Pemerintah Swasta yang ada hubunganya dengan bidang tugasnya.

f.

Membantu pengelolaan Terminal khususnya di bidang kebersihan ketertiban, keindahan dan keamanan Terminal.

g.

Menyelenggarakan statistik.

h.


i.


j.


penyimpanan

arsip,

terminal

dan

maupun

dokumentasi pertimbangan

oleh

dan kepada

Kepala

Pasal 23 Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas Parkir mempunyai tugas : a. Memimpin dan mengkoordinir seluruh usaha dan kegiatan bidang perparkiran.

di

b.

Menyelenggarakan administrasi retribusi parkir.

c.

Mengadakan/menyelenggarakan perencanaan pola perparkiran di Daerah yang meliputi pengembangan wilayah perparkiran, penggunaan tenaga kerja, peningkatan pelayanan dan penerangan kepada masyarakat.

d.

Melakukan pungutan retribusi parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.

Mengadakan perhitungan penerimaan hasil pungutan retribusi parkir.

f.

Mengadakan kerja sama dengan Instansi Pemerintah Swasta yang ada hubungannya dengan bidang tugasnya.

g.

Mengusahakan penjagaan ketertiban kendaraan yang diparkir dan menata sistim perparkiran.

h.

Mengatur

tenaga

kerja

parkir

baik

yang

berstatus

maupun

pegawai

maupun karyawan yang non pegawai. i.


j.


k.


oleh

Kepala

BAB V TATA KERJA Pasal 24 (1)

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun instansi-instansi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2)

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 25

Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala-Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchic jabatan masing-masing. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH.. Pasal 26 Untuk kepentingan pembinaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Walikotamadya setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 27 Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak dapat dirangkap. BAB VII FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH Pasal 28

Formasi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Daerah ini. Pasal 29 Pengisian Formasi Dinas Pendapatan Daerah tersebut pasal 28 Peraturan Daerah ini pertama-tama dilaksanakan dengan mendaya gunakan pegawai-pegawai yang sudah ada. BAB VIII PENUTUP Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 31 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya. Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Yogyakarta, 1 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA KETUA,

Maret 1982.

WALIKOTAMADYA KEPALA TINGKAT II YOGYAKARTA

DAERAH

ttd.

ttd. Bitus Iswanto ------------Wakil Ketua II

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Kotamadya Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tingkat II Yogyakarta Nomor Surat Keputusan tanggal 25 Agustus 8 Seri D, pada tanggal 20 1983 Nomor : 129/KPTS/1983. September 1983. Sekretaris Kotamadya ttd. Drs.KR T. YS. Winotonegoro ---------------------------NIP. 490008224 PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA NOMOR: 3 TAHUN 1982 TENTANG: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA FORMASI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKATAN YOGYAKARTA PENJELASAN UMUM : Dengan makin meningkatnya usaha pembangunan daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerinmh Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menuju ke arah otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penyerasian usaha pemupukan dan pengumpulan dana guna membiayai pembangunan dimaksud. Untuk mencapai maksud tersebut perlu dibentuk Dinas Pendapatan Daerah, yang melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah ke dalam Kas Daerah secara maksimal, baik terhadap sumber-sumber pendapatan daerah yang ada maupun dengan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangdn yang berlaku. Guna mencapai maksud tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah perlu mengadakan kaordinasi baik dalam lingkungan Satuan Organisasi yang ada di bawahnya, maupun dengan instansi lain yang juga mengurusi pendapatan daerah, maupun mengadakan evaluasi tata cara pemungutan pajak retribusi serta pungutan-pungutan lain berdasarkan peraturan perundangan yang ada. Untuk Katamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta, dalam melaksanakan pungutan pendapatan asli daerah sendiri semula dilaksanakan oleh Kantor Penghasilan (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1965), yang dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Nomor 97/KD/1967 diubah namanya menjadi Dinas Penghasilan. Namun demikian karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, oleh karenanya perlu diubah dan diganti. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, pada tahap pertama dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 082/KD/1978, yang telah disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Surat Keputusan Nomor 10/KPTS/1980. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yuncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD. 7/18/15-161 tanggal 11 September 1978 tentang Pedoman Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Formasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah

Tingkat II Yogyakarta, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1

:

Cukup jelas.

Pasal 2

:

Cukup jelas.

Pasal 3

:

Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) a

:

Yang dimaksud "kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya" adalah kebijaksanann yang menyangkut segi tehnis saja, sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ayat (2) ayat (3)

: :

Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 5

:

Cukup jelas.

Pasal 6

:

Cukup jelas.

Pasal 7

:

Mengingat kebutuhan yang ada pada saat ini pembentukan Unit Pelaksana Tehnis Dinas baru dilaksanakan 2 Urusan, yaitu Unit Pelaksana Tehnis Dinas Terminal dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas Parkir.

Pasal 8

:

Cukup jelas.

Pasal 9

:

Cukup jelas.

Pasal 1O

:

Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3)b dan c : Pengusahaan dan pengurusan barang dimaksud pasal ini tidak dalam arti dilaksanakan secara sentral. ayat (4)

:

Cukup jelas.

Pasal 12 sub f

:

Penyelesaian keberatan wajib adalah wewenang Walikotamadya.

Pasal 13 ayat (1)f

:

ayat (2)

:

Pihak/Dinas lain dalam pasal ini adalah Pihak/Dinas lain selain Dinas Pendapatan Daerah yang karena ketentuan perundangan ditugaskan untuk melaksanakan pemungutan pajak. Cukup jelas.

pajak

ayat (3)

:

Cukup jelas.

:

Kerja sama dengan Dinas lain ini diperlukan, demi efektifitas pemungutan.

Pasal 15 ayat (1) : ayat (2) : ayat (3)c :

Cukup jelas. Cukup jelas. "Penerimaan" pasal ini adalah bersifat administratif saja.

Pasal 16

:

Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1)d

:

ayat (2)

:

"Sarana administrasi Ipeda" dalam pasal ini adalah berupa blanko/formulir Tata Usaha Piutang Ipeda (TUPI), buku register, blanko setoran Ipeda dan sebagainya. Cukup jelas.

ayat (3)

:

Cukup jelas.

Pasal 18

:

Cukup jelas.

Pasal 19

:

Cukup jelas.

Pasal 20

:

Cukup jelas.

Pasal 21

:

Cukup jelas.

Pasal 22

:

Cukup jelas.

Pasal 23

:

Cukup jelas.

Pasal 24

:

Cukup jelas.

Pasal 25

:

Cukup jelas.

Pasal 26

:

Cukup jelas.

Pasal 27

:

Cukup jelas.

Pasal 28

:

Cukup jelas.

Pasal 29

:

Yang dimaksud adalah semua pegawai dan karyawan Dinas Penghasilan dialih tugaskan ke Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 30

:

Cukup jelas.

Pasal 31

:

Cukup jelas.

Pasal 14 sub h

Pasal 32 : Cukup jelas. LAMPIRAN BERUPA BAGAN LIHAT FISIK

1982)

Recommend Documents