MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN Nomor : 599/Kpts/Org/8/1982 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN GULA INDONESIA. MENTERI PERTANIAN, Menimbang
:
bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Biro-biro di lingkungan Sekretariat Dewan Gula Indonesia.
Mengingat
: 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974; 2. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 974 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1992; 3. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978; 4. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453 Tahun 1980.
Memperhatikan:
Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-670/I/MENPAN/8/82 tanggal 18 Agustus 1982. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN R.I. TENTANG ORGANISASI TATA-KERJA BIRO-BIRO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT GULA INDONESIA. BAB I PIMPINAN Pasal 1
(1) Sekretariat Dewan Gula Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memimpin Sekretariat Dewan sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertanian/Ketua Dewan Gula Indonesia. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat dibantu oleh : a. Biro Bina Program.
b. Biro Pengendalian Pelaksanaan Program. c. Biro Umum. BAB II BIRI BINA PROGRAM Pasal 2 Biro Bina Program mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program peningkatan produksi gula baik yang berasal dari tebu maupun bahan pemanis lainnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pasal 3 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Biro Bina Program mempunyai- fungsi : a. mempersiapkan perumusan dan penyusunan saran-saran kebijaksanaan dana program di bidang peningkatan produksi gula; b. mempersiapkan penyusunan anggaran peningkatan produksi gula; c. mempersiapkan bahan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan dan program seta menyusun laporan. Pasal 4 Biro Bina Program terdiri dari : a. Bagian Penyusunan Program; b. Bagian Penganggaran; c. Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Pasal 5 Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas mempersiapkan perumusan dan penyusunan saran-saran kebijaksanaan dan program peningkatan produksi gula termasuk industri hilirnya yang meliputi aspek-aspekp penyediaan bahan baku, pengolahan, dan pemasarannya. Pasal 6 Bagian Penganggaran mempunyai tugs mempersiapkan penyusunan anggaran dan merencanakan pendanaannya sesuai dengan program yang telah disusun. Pasal 7 Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugs mempersiapkan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan program serta mempersiapkan dan menyusjn laporan.
BAB III BIRO PENGENDALIAN PELAKSANAAN PROGRAM Pasal 8 Biro Pengendalian Pelaksanaan Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyampaikan informasi sebagai bahan pengendalian pelaksanaan program. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 Biro Pengendalian Pelaksanaan Program mempunyai fungsi : a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi- mengenai pelaksanaan program; b. menganalisa dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan pengendalian pelaksanaan program. Pasal 10 Biro Pengendalian Pelaksanaan Program terdiri dari : a. Bagian Penyediaan Bahan Baku; b. Bagian Pengolahan; c. Bagian Pemasaran; d. Bagian Pengembangan. Pasal 11 Bagian Penyediaan Bahan Baku mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi- sebagai bahan pengendalian pelaksanaan program penyediaan bahan baku gula, meliputi : pengadaan lahan, tehnis budidaya, sistimintensifikasi, ekstensifikasi, serta sarana dan aspek lain yang berkaitan dengan penyediaan bahan baku. Pasal 12 Bagian Pengolahan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi sebagai bahan pengendalian pelaksanaan program pengolahan gula meliputi : pengadaan lahan untuk pabrik, pengadaan mesin dan peralatan, pengadaan bahan-bahan pembantu pengolahan, teknologi pengolahan, pembangunan pabrik baru, rehabilitasi pabrik yang telah ada, pemanfaatan hasil samping dan limbah, pembangunan prasrana dan aspek lain yang berkaitandengan pengolahan. Pasal 13 Bagian Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data dan informasi sebagai bahana pengendalian pelaksanaan program pemasaran gula meliputi : pembentukan dan pemeliharaan cadangan gula, distribusi,
penetapan dan pengendalian harga, institusi pemasaran, prasarana serta aspek lain yang berkaitan dengan pemasaran. Pasal 14 Bagian Pengembangan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi- sebagaibahan pengendalian pelaksanaan program penelitian dan pengembangan gula. BAB IV BIRO UMUM Pasal 15 Biro Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan dan membantu pelaksanaan Koordinasi penanganan berbagai masalah yang dapat mempengaruhi produksi gula, dan melaksanakan urusan tata usaha kantor Sekretariat Dewan. Pasal 16 Untuk menyelenggarakan tugas seperti tersebut pada pasal 15, Biro Umum mempunyai fungsi : a. mempersiapkan bahan dan membantu pelaksanaan koordinasi di bidang ketenagakerjaan serta mempersiapkan sarana penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan di bidang pergulaan. b. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Sekretariat Dewan. BAB V TATA KERJA Pasal 17 (1) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur Sekretariat Dewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar biro serta dengan instansi lain diluar Sekretariat dan Dewan Gula Indonesia. (2) Setiap Kepala Biro dan Kepala Bagian bertanggung jawab memimpin danmengkoordinasikan bawahnya masing-masing dan melaksanakan kerjasama antar Biro dan bagian serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bersama. (3) Setiap Kepala Biro dan Kepala Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjukpetunjuk dari, dan bertanggung jawab kepada, atasan masing-masing serta menyerahkan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Dalam menyampaikan laporang masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
BAB VI PENUTUP Pasal 18 (1) Perincian lebih lanjut merupakan keputusan organisasi dan tata kerja Bagian pada Biro-biro dalam keputusan ini ditetapkan oleh Menterki Pertanian setelah telebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban aparatur negara. (2) Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuasn tertulis dari Menteri yang betanggung jawab di bidang penertiban aparatur negara. (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 18 Agustus 1982 Menteri Pertanian, ttd Soedarsono Hadisapoetro