2.1 Standar Audit 200 ( Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit ) 1. Ruang Lingkup Standar Audit ini mengatur tanggung jawab keseluruhan auditor independen
ketika
melaksanakan
audit
atas
laporan
keuangan
berdasarkan SA. 2. Audit atas Laporan Keuangan Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan
pengguna laporan keuangan yang dituju. Laporan keuangan yang diaudit adalah milik entitas, yang disusun oleh manajemen entitas dengan pengawasan dari pihak
yang bertanggung jawab atas tata kelola. 3. Tujuan Keseluruhan Auditor a. Memperoleh keyakinan memadai tentang
apakah
laporan
keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material,
baik
yang
disebabkan
oleh
kecurangan
maupun
kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. b. Melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh SA berdasarkan temuan auditor. 4. Ketentuan a. Ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan b. Skeptisisme professional c. Pertimbangan professional d. Bukti audit yang cukup dan tepat serta resiko audit 5. Pelaksanaan Audit Berdasarkan SA a. Kepatuhan terhadap SA yang relevan dengan audit b. Tujuan yang dinyatakan dalam setiap SA c. Kepatuhan terhadap ketentuan yang relevan d. Kegagalan untuk mencapai suatu tujuan 2.2 Standar Audit 210 ( Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit )
1. Ruang Lingkup Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor dalam menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen dan, jika relevan, dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. 2. Tujuan Tujuan
auditor
adalah
untuk
menerima
atau
melanjutkan
perikatan audit hanya ketika basis yang melandasi pelaksanaan audit telah disepakati : a. Penetapan apakah terdapat prakondisi untuk suatu audit b. Penegasan bahwa ada pemahaman yang sama tentang ketentuan perikatan audit antara auditor, manajemen dan, jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. 3. Ketentuan a. Prakondisi untuk suatu audit : Auditor harus menentukan apakah kerangka pelaporan laporan
keuangan
yang
akan
diterapkan
dalam
penyusunan laporan keuangan dapat diterima. Memperoleh persetujuan dari pihak manajemen bahwa
manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. b. Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit Auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang betanggung jawab
atas tata kelola entitas, jika relevan. Ketentuan perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan
tertulis lain yang tepat dan harus mencakup : Tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan Tanggung jawab auditor Tanggung jawab manajemen Identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan
dalam penyusunan laporan keuangan Pengacuan ke bentuk dan isi laporan dikeluarkan oleh auditor c. Audit Berulang
yang
akan
Auditor harus menilai apakah terdapat kondisi yang memerlukan suatu revisi terhadap ketentuan perikatan audit dan apakah perlu
mengingatkan
entitas
yang
bersangkutan
ketentuan perikatan audit yang masih berlaku. d. Penerimaan Perubahan dalam Ketentuan Perikatan Audit Auditor tidak boleh menyepakati perubahan
tentang
dalam
ketentuan perikatan audit jika tidak ada alasan yang
memadai untuk melakukan perubahan. Jika sebeum penyelesaian perikatan audit, auditor diminta untuk mengubah perikatan audit tersebut ke perikatan yang menyebabkan auditor memperoleh tingkat asurans yang lebih rendah, maka auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat dasar yang wajar untuk melakukan
perubahan tersebut. Jika ketentuan perikatan
audit
dirubah,
auditor
dan
manajemen harus sepakat atas ketentuan baru tersebut, dan menuangkannya ke dalam suatu surat perikatan yang
baru. Jika auditor tidak dapat menyepakati perubahan dalam ketentuan
perikatan
audit
dan
manajemen
tidak
mengizinkan auditor untuk meneruskan perikatan semula , maka auditor harus : Menarik diri dari perikatan Menentukan apakah ada kewajiban, baik secara kontrak
ataupun
dalam
bentuk
lainnya,
untuk
melaporkan kondisi tersebut pada pihak lain. e. Pertimbangan Lain dalam Penerimaan Perikatan Standar pelaporan keuangan yang ditambahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan. Kerangkan pelaporan keuangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
dan hal lain yang
mempengaruhi penerimaan. Laporan auditor yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
2.3 Standar Audit 220 ( Pengendalian Mutu untuk Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit mengatur tanggung jawab tertentu auditor dalam memperhatikan prosedur pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. 2. Sistem Pengendalian Mutu dan Peran Tim Perikatan Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KAP. Berdasarkan SPM 1, KAP berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan memadai bahwa : a. KAP personelnya mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. b. Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur pengendalian
mutu
pada
tingkat
perikatan
untuk
memberikan
keyakinan memadai bagi auditor bahwa : a. Audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku. b. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. 4. Ketentuan a. Tanggung jawab kepemimpinan atas mutu audit b. Ketentuan etika yang relevan c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan d. e. f. g.
perikatan audit Penugasan tim perikatan Pelaksanaan perikatan Pemantauan Dokumentasi
2.4 Standar Audit 230 ( Dokumentasi Audit ) 1. Ruang Lingkup
Standar audit ini nerkaitan dengankewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. 2. Sifat dan Tujuan Dokumentasi Audit Dokumentasi audit yang memenuhi
SA
ini
dan
persyaratan
dokumentasi spesifik lain sebagaimana tercantum dalam SA lain yang relevan memberikan : a. Bukti sebagai basis bagi auditor untuk menarik suatu kesimpulan tentang pencapaian tujuan keseluruhan auditor. b. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dokumentasi audit juga berfungsi untuk memenuhi tujuan tambahan berikut : a. Membantu
tim
perikatan
untuk
merencanakan
dan
melaksanakan audit. b. Membantu anggota tim perikatan yang bertanggung jawab dalam supervise untuk mengarahkan dan mensupervisi proses audit, dan menunaikan tanggung jawab penelaahan. c. Memungkinkan tim perikatan untuk mempertanggung jawabkan pekerjaan mereka. d. Menyimpan catatan atas hal-hal signifikan yang berkelanjutan untuk audit di masa yang akan datang. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah untuk menyusun dokumentasi yang memberikan : a. Catatan yang cukup dan tepat sebagai basis untuk laporan auditor. b. Bukti bahwa audit telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan SA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Ketentuan a. Penyiapan dokumentasi audit tepat waktu. b. Pendokumentasian prosedur audit yang telah dilaksanakan dan bukti audit yang diperoleh. c. Pengumpulan folder audit final.
2.5 Standar Audit 240 ( Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. 2. Karakteristik Kecurangan Kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dapat timbul karena kecurangan atau kesalahan. Factor yang membedakan antara kecurangan
dan
kesalahan
adalah
apakah
tindakan
yang
mendasarinya, yang berakibat terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan
keuangan,
adalah
tindakan
yang
disengaja
atau
tidak
disengaja. Terdapat dua tipe kesalahan penyajian yang relevan dengan pertimbangan auditor, kesalahan penyajian yang timbul
karena
perlakuan tidak semestinya terhadap aset. 3. Tanggung Jawab untuk Pencegahan Pendeteksian Kecurangan Tanggung jawab utama untuk pencegahan dan pendeteksian kecurangan berada pada dua pihak yaitu yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas dan manajemen. Merupakan hal penting bahwa manajemen, dengan pengawasan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, menekankan pencegahan kecurangan, yang dapat mengurangi kecurangan
peluang yang
terjadinya
dapat
kecurangan,
membujuk
dan
individu-individu
pencegahan agar
tidak
melakukan kecurangan karena kemungkinan akan terdeteksi dan terkena hukuman. Tanggung jawab auditor adalah melaksanakan audit berdasarkan SA bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. 4. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Mengindentifikasi dan menilai resiko kesalahan penyajian material laporan keuangan yang diakibatkan oleh kecurangan.
b. Memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan penilaian resiko kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan. c. Memberikan respon
terhadap
kecurangan
atau
dugaan
kecurangan yang terindentifikasi selama audit. 5. Ketentuan a. Skeptisisme professional b. Pembahasan diantara tim perikatan c. Prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait d. Identifikasi dan penilaian resiko kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh kecurangan. e. Respons terhadap hasil penilaian resiko kesalahan penyajian f. g. h. i.
material yang diakibatkan oleh kecurangan. Pengevaluasian terhadap bukti audit Ketidakmampuan auditor untuk melanjutkan perikatan Representasi tertulis Komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung
jawab atas tata kelola j. Komunikasi kepada badan pengatur dan penegak hokum. k. Dokumentasi 2.6 Standar Audit 250 ( Pertimbangan atas Peraturan Perundangundangan dalam Audit atas Laporan Keuangan ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini mengatur tentang tanggung jawab auditor untuk
mempertimbangkan
peraturan
perundang-undangan dalam
audit atas laporan keuangan. 2. Dampak Peraturan Perundang-undangan Dampak peraturan perundang-undangan
terhadap
laporan
keuangan sangat bervariasi. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat dan merupakan kerangka peraturan
perundang-
undangan bagi suatru entitas. Ketentuan dalam beberapa peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap laporan keuangan yang menentukan jumlah dan pengungkapan yang dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
dapat
mengakibatkan
denda,
litigasi,
atau
knsekuensi lain bagi entitas yang dapat menimbulkan dampak material terhadap laporan keuangan. 3. Tanggung Jawab untuk
mematuhi
Peraturan
Perundang-
undangan Adalah tanggung jawab manajemen, dengan pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, untuk memastikan bahwa operasi entitas dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan
yang
menentukan
jumlah
dan
pengungkapan yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan suatu entitas. Ketentuan SA ini dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi
kesalahan
penyajian
material
dalam
laporan
keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 4. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait dengan
kepatuhan
terhadap
ketentuan
dalam
peraturan
perundang-undangan yang pada umumnya berdampak langsung dalam menentukan jumlah dan pengungkapan material dalam laporan keuangan. b. Untuk melaksanakan prosedur audit tertentu untuk membantu mengungkapkan
adanya
perundang-undangan
lain
ketidakpatuhan yang
dapat
terhadap
pertura
berdampak
material
terhadap laporan keuangan, dan c. Untuk merespon adanya ketidakpatuhan ketidakpatuhan
peraturan
atau
dugaan
perundang-undangan
diidentifikasi selama pelaksanaan audit secara tepat. 5. Ketentuan a. Pertimbangan auditor atas kepatuhan terhadap
yang
peraturan
perundang-undangan b. Prosedur audit pada saat ketidakpatuhan terindentifikasi atau diduga terjadi.
c. Pelaporan atas ketidakpatuhan yan diidentifikasi atau diduga terjadi. 2.7 Standar Audit 260 ( Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk berkomunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam audit atas laporan keuangan. 2. Peran Komunikasi Focus utama SA ini adalah komunikasi auditor kepada pihak yang bertanggung
jawa
atas
tata
kelola.
Meskipun
demikian,
peran
komunikasi dua arah yang efektif penting untuk membantu : a. Auditor dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam memahami hal yang terkait dengan konteks audit, dan dalam
mengembangkan
hubungan
kerja
yang
saling
mendukung. b. Auditor dalam memperoleh informasi audit yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata c. kelola. d. Pihak yang betanggung jawab atas
tata
kelola
dalam
memenuhi tanggung jawab mereka untuk mengawasi proses laporan keuangan. 3. Tujuan Tujuan auditor adalah : a. Untuk mengkomunikasikan secara jelas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan, dan gambaran umum perencanaan lingkup saat audit. b. Untuk memperoleh informasi yang relevan dengan audit dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. c. Untuk menyediakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola secara tepat waktu, hasil observasi audit yang signifikan dan relevan terhadap tanggung jawa mereka untuk mengaweasi proses pelaporan keuangan.
d. Untuk mendukung komunikasi dua-arah yang efektif antara auditor dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. 4. Ketentuan a. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola b. Hal-hal yang perlu dikomunikasikan c. Proses komunikasi d. Dokumentasi
2.8
Standar
Audit
265
(
Pengkomunikasian
Defisiensi
Dalam
Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen ) 1. Ruang Lingkup Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. 2. Tujuan Tujuan auditor
adalah
untuk
mengkomunikasikan
dengan
semestinya kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi professional oleh auditor adalah cukup penting untuk mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Ketentuan a. Auditor harus menentukan apakah, berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam pengendalian internal. b. Jika auditor telah mengidentifikasi satu atau lebih defisiensi dalam
pengendalian
internal,
auditor
harus
menentukan,
berdasarkan pekerjaan audit yang telah dilakukan, apakah defisiensi tersebut, secara individual atau kombinasi merupakan defisiensi signifikan.
c. Auditor harus mengkomunikasi secara tertulis tentang defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang diidentifikasi selama audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tepat waktu. d. Auditor juga
harus
mengkomunikasikan
kepada
pihak
manajemen pada tingkat tanggung jawab yang tepat secara waktu. e. Auditor dalam mengkomunikasikan defisiensi signifikan dalam pengendalian internal secara tertulis harus menyertakan tentang deskripsi
yang
jelas
dan
informasi
yang
cukup
untuk
memungkinkan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen dalam memahami konteks komunikasi tersebut.
