2.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI

2.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI 2.1.1 Definisi Agro Industri Banyak definisi yang pernah dikemukakan tentang Agro Industri. Beberapa diantaranya: a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono) b. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi, subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang. Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil budidaya pesisir dan laut (Ngangi, E.L.A. 2001)

2.1.2 Prinsip-prinsip Agro industri Wibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya: 1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah, 2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan, 3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,

PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 1

4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis, 5) Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan. Pengembangan

agroindustri

sebagai

pilihan

model

modernisasi

pedesaan

haruslah

dapat

meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan. 2.1.3 Tujuan & sasaran Agro industri Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan untuk: (a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentrasentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya, (b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri pengolahan skala menengah dan besar, dan (c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri (www.litbang.deptan.go.id)

2.2 PEMAHAMAN DASAR KAWASAN Setelah memahami spesifikasi substansi dan konteks pembahasan, pemahaman penting berikutnya yang perlu disepakati dan diketahui Pihak Konsultan adalah pemahaman terhadap Kawasan. 2.2.1 Ruang Lingkup Perencanaan Tata Ruang Lingkup perencanaan secara umum sangat luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan, salah satunya ruang. Ruang yang dimaksud dapat merupakan kota atau wilayah, termasuk semua aspek yang terdapat di dalamnya. Perencanaan yang terkait dengan ruang disebut sebagai perencanaan tata ruang.


Ruang lingkup perencanaan tata ruang terdiri dari lingkup teritorial dan ruang lingkup substantif. Ruang lingkup teritorial akan mencakup luas kawasan perencanaan dari segi perwilayahan, sedangkan ruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan. 2.2.2 Ruang Lingkup Teritorial Teritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

pengertian

dan

batasan

wilayah.

Beberapa

pengertian

terminologi mengenai ‘teritori’ dalam perencanaan wilayah dan kota adalah : Wilayah

adalah

suatu

bagian

dari

permukaan

bumi

yang

teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan,

Lingkup

wilayah

(teritorial)

merupakan salah satu yang penting dalam perencanan tata ruang

wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis tertentu. Daerah adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan peraturan perundangan tertentu seperti provinsi, kabupaten dan kota. Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan fungsional yaitu memiliki perwatakan tersendiri, misalnya kawasan industri, kawasan pusat kota, kawasan perdagangan, dll.

2.2.3 Ruang Lingkup Substantif Dari segi substantif, perencanaan wilayah dan kota menyangkut tiga lingkup perencanaan yaitu perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik selalu dikaitkan dengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang. Perencanaan Sosial (Social Planning) adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi kepada segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan sosial merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, misalnya rencana pengembangan pendidikan, kependudukan, kelembagaan, dan lain-lain


Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan ekonomi. Produk perencanaan ekonomi termasuk rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional, nasional, dan lain-lain. Perencanaan Fisik (Physical Planning) adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan bermotivasi pada aspek fisik. Untuk perencanaan wilayah dan kota, perencanaan fisik

dilakukan

untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Perencanaan fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan kebutuhan sosial ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik meliputi perencanaan tata ruang, tata guna lahan, perencanaan prasarana dan sarana fisik. Ketiga ruang lingkup substansi tersebut tidak terlepas satu sama lain dalam suatu proses perencanaan.

2.3 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN BERBASIS PERTANIAN (AGROPOLITAN) Dalam kaitannya dengan kawasan agro industri tersebut, maka Pihak Konsultan memandang pentingnya memahami konsep agropolitan dalam pengembangan kawasan dan bagaimana mewujudkan konsep tersebut ke dalam struktur dan pola keruangan. 2.3.1 Agropolitan sebagai Alternatif Konsep Pengembangan Kawasan Munculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konsep pembangunan dimasa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang seperti Indonesia, melalui strategi industrialisasi dan Agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat, ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan perdesaan yang berbasis pertanian dengan kawasan Agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Ciri-ciri dari konsep agropolitan ini meliputi: (a) merupakan sebuah skala geografi yang kecil; (b) memiliki kemandirian (self-sufficiency dan self-reliance) tingkat tinggi didalam perencanaan dan pengambilan keputusan, yang didasarkan kepada tindakan partisipasi dan koperatif di tingkatan lokal; (c) diversifikasi tenaga kerja perdesaan yang meliputi baik kegiatan pertanian maupun nonpertanian;


(d) merupakan fungsi-fungsi perindustrian perdesaan dan Agroindustri yang memiliki keterkaitan dengan struktur ekonomi dan sumberdaya-sumberdaya lokal dan (e) penilaian dan pemanfaatan teknologi-teknologi dan sumberdaya lokal (Ruben G. Mercado, 2002 : hal.14). Menurut pemikiran Friedmann (1975), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk rata-rata 200 jiwa per km2. Efisiensi usaha tani akan terjadi apabila diiaksanakan one

district one commodity. Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk 10.000 – 25.000 jiwa.

2.3.2 Konsep Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan secara spasial pada saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yang sating membutuhkan dan bersifat interdependensi. Keterkaitan dan interdependensi menurut Mike Douglass (1998) menempatkan fungsi kota sebagai pusat transportasi dan perdagangan pertanian, sedangkan fungsi desa sebagai produksi dan produktivitas pertanian. Desa dan kota merupakan satu kesatuaan muatan

fungsional

wilayah

yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi

(komplementer). Menurut Antonius Tarigan (2003) pendekatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan wilayah perdesaan juga dapat menaikkan nilai tukar produk/jasa masyarakat perdesaan melalui : (1) upaya memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan modal, sarana produksi dan pelatihan; (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat untuk mengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan produk/jasa secara spesifik; (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan terhadap faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana. Pembangunan agropolitan yang terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan sistem ruang terencana yang berperan didalam melayani dan menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dari manusianya. Sistem ruang ini membentuk keterkaitan antar lokasi-lokasi secara berhirarki (berjenjang) berupa struktur ruang agropolitan. Menurut ESCAP (1979 : hal. 63) jenjang pusat-pusat yang melayani wilayah pembangunan pertanian terdiri dari kota regional (regional city), kota distrik


(district town), dan kota lokal (local town). Masing-masing pusat ini memiliki fungsi yang didasarkan kepada kemampuan melayani sejumlah ukuran penduduk. Apabila dikaitkan dengan konsep secondary cities pemikiran Rondinelli, maka kota kedua tersebut adalah kota distrik. Rondinelli dan Ruddle (ESCAP, 1979 : hal 65) mengemukakan bahwa kota distrik merupakan saluran utama didalam memenuhi kebutuhan dasar barang dan jasa penduduk (petani) sebagai pengganti dari hasil-hasil pertanian yang mereka jual. Dalam konsep agropolitan, kota kedua ini dapat dianggap sebagai lokasi pusat-pusat pelayanan pertanian dan perdesaan atau pusat agropolitan. Pusat agropolitan bersama dengan unit-unit pengembangan (setingkat kecametan) membentuk satu kawasan agropolitan, dimana masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut (Douglass, 1986; diambil dari Ruchyat Deni Djakapermana, 2003 : hal. 7). Pusat agropolitan, berfungsi sebagai: a. Pusat pedagangan dan transportasi b. Penyedia jasa pendukung pertanian c. Pasar konsumen produk non-pertanian d. Pusat industri pertanian (agro-based industry) e. Penyedia pekerjaan non pertanian f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan kabupaten Unit-unit kawasan pengembangan, berfungsi sebagai a. Pusat produksi pertanian b. Intensifikasi pertanian c. Pusat pendapatan perdesaan dari permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian

2.4 KAITAN RENCANA PEMBANGUNAN

TATA

RUANG

DENGAN

PROGRAM

Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan fungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara keseluruhan.


Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program / proyek proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan. Gambar 2.1.

Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan di Indonesia

Pemasaran hasil Pertanian

Permodalan/ Teknologi/ sarana pertanian/ investasi

Sarana Pertanian, Pengolahan Jasa penunjang

Kaji Teknologi Agribisnis

Lembaga Permodalan Agribisnis

Balai Penyuluhan Pembangunan (Agribisnis)

Pasar Hasil Pertanian

L a h a n p e rta n ia n (d e s a -d e s a h in te rla n ) y a n g m e m a s o k p ro d u k s e g a r d a n ju g a p ro d u k o la h a n h a s il p e r ta n ia n .

P e rm u k im a n te r m a s u k d id a la m n y a te r d a p a t k e le m b a g a a n d a n p e ta n i y a n g in o v a tif

P u s a t A g ro p o lita n

P r a s a ra n a ja la n

Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, Departemen Pertanian, 2003

Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional digariskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini kemudian diturunkan dalam suatu program pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional (PROPENAS). Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan Tahunan (PROPETA). Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS). Poldas dirinci ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah/lima tahun, yakni Program Pembangunan Daerah (PROPEDA). Program jangka menengah ini selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Ketiga dokumen perencanaan ini menjadi referensi pokok dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.


Pada pembangunan di daerah (kota/kabupaten), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) merupakan dimensi ruang dari Poldas dan Propeda, serta menjadi acuan bagi penyusunan Repetada. Poldas dan Propeda memuat arahan kebijakan pengembangan sektor-sektor, sementara pengembangan sektor memerlukan ruang sebagai wadah kegiatannya. Dengan demikian, rencana tata ruang akan terkait langsung dengan Poldas dan Propeda, dengan arahan ruangnya secara langsung (untuk sektor tertentu) maupun tidak langsung. Kebijaksanaan tata ruang dalam Poldas dan Propeda masih bersifat makro (berupa struktur) dan belum dapat memberikan arahan pemanfaatan ruang secara definitif. Dengan rencana tata ruang, maka investasi atau kegiatan pembangunan dapat diarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata ruang dapat menjadi acuan bagi keterkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di wilayah perencanaannya, maupun acuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan pemanfaatan ruang. Dengan kata lain, rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan.

2.5 PROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANG Rencana tata ruang kota merupakan produk pertama dan utama dari rangkaian kegiatan penataan ruang kota. Tujuan utama dari dokumen rencana ini adalah memberi acuan/pedoman bagi pembangunan sektoral Agroindustri beserta sistem prasarana penunjang pembangunan sektoral Agroindustri dan sistem pelayanan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan kota secara efesien, efektif dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana tata ruang kota disusun berdasarkan kebutuhan manajemen Agroindustri dalam mengarahkan pembangunan kota.

Secara

diagramatis, alur informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan rencana tata ruang kota tersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.2 Secara garis besar, proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi hankam. 2. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah perencanaan. 3. Perumusan rencana tata ruang. 4. Penetapan rencana tata ruang.


Gambar 2.2.

GBHN

Alur Informasi Perumusan Rencana Tata Ruang

PROPENAS

RENSTRA NASIONAL

RTRWN

PROPEDA PROPINSI

RENSTRA PROPINSI

RTRWP

PROPEDA KOTA/KAB.

RENSTRA KOTA/KAB.

RTRW KOTA/KAB.

PJM KOTA/KAB.

RUTR, RDTR, RTR KAW.

REPETA KOTA/KAB

PENGESAHAN

PERDA

RAPBD

Secara teknis proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan tahapan / prosedur sebagai berikut :

•

Kompilasi data dan informasi. Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang dapat memberikan gambaran mengenai kinerja kota yang bersangkutan serta berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan kota, antara lain meliputi : kebijakan-kebijakan pada berbagai tingkatan (nasional, regional dan lokal) yang mempengaruhi perkembangan kota, aspek kependudukan, aspek perekonomian kota, aspek sumber daya alam, dan aspek sarana / prasarana pelayanan kota.

•

Analisa data/informasi. Bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai perilaku perkembangan kota, baik pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini dilakukan analisa secara komprehensif terhadap komponen-komponen dinamika kota yang mempengaruhi perkembangan kota. Kegiatan analisa ini juga bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan dengan kendala-kendala pembangunan kota serta potensi-potensi yang dimiliki kota, dalam upaya untuk dapat mengantisipasi sekaligus mengakomodasi perkembangan kota yang akan terjadi. Dalam hal ini, intuisi perencana juga berperan dalam mengamati kecenderungan perkembangan kota.


•

Perumusan rancangan rencana. Setelah perilaku perkembangan kota dapat dipahami, khususnya perilaku perkembangan kota di masa yang akan datang, serta daya dukung kota yang tersedia, maka dilakukan perumusan rancangan kebijakan penataan ruang, baik yang bersifat umum maupun spesifik untuk setiap sektor pengembangan kota.

•

Perumusan rencana. Rumusan rancangan rencana yang telah dibuat diinformasikan kepada masyarakat kota melalui pelaksanaan Seminar Pembahasan Rancangan Rencana Tata Ruang Kota. Melalui seminar ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan tanggapan dan masukan terhadap rancangan rencana yang telah dirumuskan. Perumusan rencana kota dilakukan dengan mengakomodasi tanggapan dan masukan yang diperoleh tersebut, melalui proses penyempurnaan rancangan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Diharapkan rumusan rencana tata ruang kota tersebut dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan kota.

•

Pengesahan / penetapan rencana. Agar rencana tata ruang yang telah dirumuskan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dukungan politis serta dipatuhi oleh semua pihak, maka rumusan rencana tata ruang kota tersebut perlu disahkan dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan kota yang patut untuk dipatuhi. Dalam hal ini, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam Sidang DPRD, Kepala Daerah dapat meminta para perencana yang telah menyusun rencana tata ruang kota tersebut, untuk menyampaikan penjelasan secara lebih lengkap tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perumusan rencana tersebut.

2.6 PEMAHAMAN JAMBI (JAIP) A.

MASTERPLAN

KAWASAN

AGROINDUSTRI

Fungsi Rencana

Masterplan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan, bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan lingkungannya.


B.

Manfaat Rencana

Manfaat Masterplan adalah sebagai pedoman untuk: •

pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;

•

penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;

•

penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;

•

jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.

C. 1)

Muatan Rencana Rencana tapak pemanfaatan ruang, meliputi: a. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling); b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan; c.

Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan Agroindustri hingga pedestrian dan jalan setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan;

d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan; e. Rencana ruang hijau dan penghijauan. 2)

Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi: a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan; c.

Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan;

d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan, pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya. 3)

Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi: a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui mekanisme perijinan mendirikan bangunan;


b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah; c.

Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen pelaksanaan bangunan;

d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).

D.

Proses Perencanaan

Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan arah pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan masterplan. 1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan kawasan Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan yang selanjutnya

didukung

keputusan

strategis

dari

pemerintah

daerah

setempat

untuk

pengembangannya; Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh,

urban heritage, kota tepi air, dsb. 2.

Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup: -

Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan;

-

Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi;

-

Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi;

-

Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan:


9 kebutuhan ekstensifikasi; 9 kebutuhan intensifikasi; 9 perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan. 3.

Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana.

Perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang.

4.

Penetapan rencana teknik ruang kawasan Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan, perlu adanya suatu upaya penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang Kawasan. Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan Agroindustri yang cukup tinggi, maka Masterplan Kawasan Agroindustri yang bersangkutan ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Masterplan Kota/Kabupaten.

2.7 PEMAHAMAN TERHADAP RPJM PROVINSI JAMBI 2.7.1

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.


Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkan VISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu JAMBI MAMPU, MAJU DAN MANDIRI. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima) MISI PEMBANGUNAN yaitu : Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, yaitu : 1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat 2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah 3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 5. Peningkatan perlindungan masyarakat

2.7.2

STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Di dalam mendukung terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut maka didukung oleh 3 pilar utama, yaitu : 1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN Guna menjamin efektivitas dan efisiennya jalan pemerintahan dalam mencapai visi serta menjalankan misi yang telah ditetapkan maka harus dimulai dari adanya jaminan pemerintahan yang berwibawa dan bersih dari KKN. Setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai dengan jalur dan tepat mencapai sasaran tanpa adanya distorsi dalam proses pengimplikasiannya. 2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan Peningkatan kualitas dan pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia daerah merupakan modal utama sebagai penggerak pembangunan Provinsi Jambi. Penguasaan atas potensi, permasalahan, serta kemampuan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu, kemampuan sumber daya manusia Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan merupakan salah satu pilar dalam pembangunan.


3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaserelasikan Roda Pembangunan. Penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dalam mengakserelasikan roda pembangunan merupakan pilar pembangunan Provinsi Jambi. Peningkatan nilai ekonomi, minimalisasi ketergantungan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat

dan

pengembangan

ekonomi

daerah

merupakan

dampak

langsung

dari

pengoptimalisasian sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan ekonomi.

2.7.3

AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010

Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) AGENDA PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu : 1.

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi 1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah 1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas 1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja 1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri 1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur 1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD

2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah 2.1. Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup 2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan 2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian 2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daera dan Kawasan 2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat


3.

Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas 3.1. Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas 3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan 3.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas 3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama 3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahrga 3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak 3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah

4.

Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik 4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab 4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia 4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi 4.4. Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah 4.6.

2.7.4

Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Neraca Perdagangan Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi regional dan nasional yang didorong oleh pelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi dalam periode 2006-2010 diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas, khususnya minyak bumi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2005.


Laju Inflasi Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7,25 persen pada tahun 2004 menjadi 3,0 persen pada tahun 2010. Perkiraan tersebut didasarkan dengan sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melalui investasi baik PMDN maupun PMA.

Keuangan Daerah Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya.

Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri. Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat. Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode 1999/2000

-

2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan.

Pada sisi pendapatan

daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yang meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun 1999/2000 – 2003 terealisir sebesar 100% dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli


daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang sah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan. Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79% dan yang terkecil dialami pada tahun 1999/2000, yaitu sebesar 119,86%, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan. Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal. Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (Incremental Capital

Output Ratio) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien. Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan mengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICORt-1 diperkirakan sebesar 4,0; kemudian menurun menjadi 3,3 dalam tahun 2010. Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan ratarata sebesar 7,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp 50,71 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 23,5 persen per tahun. Peranan investasi masyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2004 menjadi 24,4 persen PDRB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah provinsi dan kabupaten diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periode yang sama. Jumlah investasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2010 diperkirakan sekitar Rp 23 triliun. Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai dari tabungan masyarakat baik melalui investasi fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai tempat investasi yang menguntungkan.


Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu usaha-usaha

gigih

memperkenalkan

Jambi

melalui berbagai forum baik regional maupun

internasional. Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping menciptakan suasana yang kondusif dan stabil. Jika kekurangan investasi tersebut tidak bisa ditutupi, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi akan rendah (jauh dibawah target) yang pada gilirannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinanpun akan bertambah. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan bersama, oleh karena itu mari kita dukung peningkatan investasi swasta (dalam dan luar negeri) ke Jambi, karena sebenarnya para investor terutama asing sudah menuggu, untuk masuk ke Jambi. Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya pengeluaran rutin, Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan daerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.

2.7.5

MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH

2.7.5.1 Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2006 – 2011, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam ketiga agenda pembangunan, dan pembiayaan pembangunannya.


2.7.5.2 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas Selang waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan 1993 menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya sebesar 2,90% tetapi tahun 2004 telah mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,42% atau dalam kurun waktu 6 tahun tersebut laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4,72% pertahun, selama periode 1999-2004. Namun pertumbuhan tersebut secara rata-rata 38 persen berasal dari sektor primer, sehingga efek multipliernya (multiplier effect) kepada masyarakat relatif kecil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,42 persen, berasal dari kontribusi sektor primer sebesar 39 persen, sehingga peranan sektor primer masih relatif besar dalam mendorong pertumbuhan ekolnomi. 2.7.5.3 Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja Kebijakan dalam ketenagakerjaan di arahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan, baik pada sektor formal maupun informal dimana terdapat kondisi yang kondusif dan prospektif baik dari sisi tenaga kerja maupun pengusaha. Untuk mencapai hal tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan : 1. Menciptakan dinamika pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK. 2. Menciptakan kesempatan kerja melalui proyek yang memiliki keterkaitan kedepan maupun kebelakang terhadap sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah perlu memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta yang berinvestasi. Disamping aspek stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kepastian hukum, hal yang terkait dengan yang mempengaruhi biaya produksi juga perlu menjadi perhatian (insentif bebas pajak, kawasan berikat) 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah lembaga pendidikan yang memiliki spesialisasi/kejuruan dan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan pasar pada tingkatan diploma (Diploma agribisnis, kehutanan, perikanan, industri) 4. Melakukan revisi dan reorientasi berbagai program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Utamanya program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta program-program pengentasan kemiskinan.


5. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari kerja.

2.7.5.4 Peningkatan Daya Saing Agroindustri Arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing agro-industri adalah sebagai berikut : 1.

Upaya peningkatan kinerja daya saing agro-industri secara berkelanjutan membutuhkan landasan ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan peningkatan kinerja daya saing agro-industri yang ingin diwujudkan.

2.

Perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan diperbaiki.

3.

Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.

4.

Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar dari 5,0 persen per tahun, maka dalam lima tahun mendatang pengembangan sektor agro-industri perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

5.

Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan nilai pengganda (multiplier) di masingmasing sub-sektor yang telah ditetapkan.

6.

Kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi perlu ditingkatkan melalui pengamanan pasar daerah dari produk-produk impor ilegal, penggalakan penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing ekspor.

7.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan sumberdaya pemerintah, fokus utama pengembangan agro-industri ditetapkan pada beberapa subsektor yang antara lain: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar daerah dan dalam negeri; (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas; dan (iv) memiliki potensi pengembangan ekspor.

8.

Berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri pengolahan kelapa sawit; (3) industri kerajinan kayu (termasuk rotan dan bambu); (4) industri


pengolahan karet dan barang karet; (5) industri pulp dan kertas;dan (6) industri pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan. 9.

Mendorong

pertumbuhan

dan

pengembangan

kawasan

sentra-sentra

produksi

dengan

menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing-masing wilayah. 10. Mengembangkan pendekatan yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian. 11. Mendorong pengembangan lembaga informasi dan komunikasi untuk mempermudah para investor berinvestasi serta mengembangkan mitra usaha antara pengusaha kecil, menengah dan investor. 12. Upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk masingmasing prioritas. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke dalam strategi daerah (dinas/instansi) yang secara komprehensif memuat pula strategi pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri penunjang (supporting industries.

Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima) program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatan kapasitas infrastruktur. Program-program penunjang, yaitu : (A) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM, (B) Peningkatan standarisasi produk agro-industri, (C) Peningkatan kemampuan teknologi industri, (D) Penataan struktur industri, dan (E) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.

1.

Pengembangan Agribisnis )* Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas, khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri dan (2) memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :


1.

Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai dengan daya dukung wilayah;

2.

Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan;

3.

Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi pertanian;

4.

Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif;

5.

Mengembangkan

komoditi

pertanian

yang

memiliki

prospek

pasar

domestik

dan

internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri; 6.

Memfasilitasi dan mendorong usaha milik daerah yang berskala besar untuk berperan aktif dalam pengembangan agribisnis;

7.

Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga informasi, penyuluhan, investasi, laboratorium pengawasan mutu barang serta pelayanan lainnya;

2.

8.

Meningkatkan dan mengembangkan riset di bidang pertanian dan industri; dan

9.

Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah dan antar negara.

Peningkatan Kapasitas Infrastruktur )* Program ini bertujuan untuk mendukung segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan agro-industri. Sehingga dengan demikian upaya menumbuhkembangkan agro-industri bukan merupakan program yang berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan bergantung satu sama lain dengan berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Kegiatankegiatan yang dilakukan antara lain meliputi : 1.

Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana transportasi (darat, laut dan udara);

2.

Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana infomasi dan komunikasi;

3.

Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana investasi;

4.

Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan serta pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral; dan

5.

Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana permodalan.


A. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja sektor pertanian dan industri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian dan industri yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global. Sejalan dengan itu juga akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi para petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah : 1. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian; 2. Memberdayakan kembali keberadaan para penyuluh lapangan pertanian dan memberikan kewenangan yang lebih luas dan jelas termasuk dalam mementukan wilayah kerja; 3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi; 4. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar masyarakat tani; 5. Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penerapan Teknologi Pertanian (BPTP) daerah; 6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja; 7. Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan di daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kinerja pertanian dan industri; dan 8. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.

B.

Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2) meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam maupun di luar negeri, dan (3) memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen. Kegiatan pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri terutama mencakup : 1. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan standardisasi daerah yang berkenaan dengan produk agro-industri; 2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembukaan cabang untuk daerah Jambi untuk produk agro-industri; 3. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/lapangan) untuk mendapatkan produk yang sesuai standar yang diinginkan; dan 4. Meningkatkan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri.


C.

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Program

ini

bertujuan

untuk

meningkatkan

kemampuan

industri

dalam

mencipta,

mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang, rancang produk baru, maupun proses produksi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi antara lain : 1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi industri baik dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi; 2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup serta teknik produksi yang ramah lingkungan (clean production); 3. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (compliance) dengan standar internasional; 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran dan penetapan, standardisasi, pengujian, dan kualitas (MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality); 5. Mengembangkan klaster industri berbasis teknologi; dan 6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah.

D.

Penataan Struktur Industri Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Untuk mewujudkan tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah harus melakukan upayaupaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good

corporate governance) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya persaingan global. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup : 1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait; 2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait;


3. Mengembangkan industri penunjang dan industri terkait terutama dalam menetapkan kesepakatan akan kebutuhan dan kontribusi masing-masing; 4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil sesuai kebutuhan; 5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan 6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster industri dari berbagai daerah.

E.

Optimalisasi Administrasi Dan Insentif Perpajakan Program ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima dan berbagai kemudahan bagi upaya-upaya

penanaman

modal

dalam

mengembangkan

agro-industri,

terutama

yang

berhubungan dengan administrasi (birokrasi) dan perpajakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan reformasi perpajakan dan reformasi kepabeanan serta program pengembangan kelembagaan keuangan yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan penyaluran kredit bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor agro-industri.

2.7.5.5 Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat sebesar 7,55 milyar. Hal yang perlu menjadi perhatian dari peranan yang besar oleh UMKM dan Koperasi tersebut adalah adanya ketimpangan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Bila ini terus dibiarkan maka tujuan dari pengembangan UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak menjadi terkendala. Karena yang ditemui adalah terjadinya ketimpangan pendapatan


yang semakin melebar. Hal ini terindikasi lebih besarnya angka multiplier pendapatan pengusaha (0,83) dibandingkan pendapatan tenaga kerja (0,80). Pemahaman yang diperlukan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi berikutnya adalah perkembangan yang terjadi pada UMKM dan Koperasi harus memberi dampak positif terhadap pendapatan pemerintah. Dalam artian, perkembangan pada UMKM dan Koperasi secara ideal harus disertai dengan peningkatan

pendapatan pemerintah. Kondisi ideal seperti ini baru dalam tahap

pengupayaan di Provinsi Jambi.

2.7.5.6 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya air berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.


2.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI

Recommend Documents