21 Mei 1976 ;

PUTUSAN NOMOR 302/PID/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan Sela seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa : Nama

: SUDARSONO, SH.,MH Alias AKIAT ;

Tempat lahir

: Pangkalan Brandan ;

Umur / Tanggal lahir

: 37 tahun / 21 Mei 1976 ;

Jenis Kelamin

: Laki – laki ;

Kebangsaan

: Indonesia ;

Tempat tinggal

: Jalan Lingga Tiga Dusun Sidodadi Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu ;

Agama

: Islam ;

Pekerjaan

: Pengacara/Advokat ;

Pendidikan

: S-2 (Hukum) ;

Status penahanan Terdakwa: 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan; 2. Penuntut Umum melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 04 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Februari 2015; 3. Majelis Hakim melakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015; 4. Ditangguhkan penahanan terhadap diri Terdakwa sejak tanggal 17 Februari 2015 ;

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya Ahmad Rivai Hasibuan, SH dkk, Advokat/ Penasihat Hukum gabungan dari Tim Penasihat Hukum Sudarsono Dkk beralamat di jalan Mesjid No. 2-Rantau Prapat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Februari 2015 yang telah di

Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 22 Hal.

daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah register Nomor: 28/Skc/2015/PN Rap tanggal 16 Februari 2015 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 77/PID.B/2015/PN-Rap dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara : PDM-020/RP.RAP/02/2015, pada Juli 2013 Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut : Primair. Bahwa terdakwa Sudarsono,SH,M.H, Alias Akiat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama Nurdin Alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan Als Kodir Pada hari Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Henry Kosasih Als Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang di kuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labusel telah diambil oleh Nurdin Alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan Als Kodir atas suruhan dari terdakwa;

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih Als Akeng dan Pranoto Angsana Alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebun yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa terdakwa sudah berkali-kali menyuruh


anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dimana pertama kali di lakukan pada sekitar akhir Bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dan atas perbuatan terdakwa bersama anggotanya, saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan terdakwa Kepolres Rantauprapat guna proses hukum; -

Bahwa adapun alat yang di duga di gunakan terdakwa bersama anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit adalah di atas adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang di gunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan No. Polisi BK 8218 YR;

-

Bahwa terdakwa bersama anggotanya Nurdin Alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan Als Kodir tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;

-

Bahwa

sepengetahuan

saksi

Sarwan

Efendi Pulungan

pemilik tanah

perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih Als Akeng; -

Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang di kuasai oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng yang mana tanah yang di ganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;

-

Bahwa saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh terdakwa adalah milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi; Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 3 dari 22 Hal.

-

Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat menjadi kepala Desa Sampean pada Bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang diambil oleh Ucok dan Kodir atas suruhan dari terdakwa dan lahan tersebut memang benar dulunya milik orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;

-

Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolahan lahan perkebunan tersebut di pegang oleh orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan di kebun kelapa sawit yakni berupa pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah diperkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk di kirimkan kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;

-

Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi, bahwa terdakwa tidak pernah memilik tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut;

-

Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih Als Akeng yang mana saksi Henry Kosasih Als Akeng mengatakan kalau buah kelapa sawit milik abangnya telah di kuasai dan di ambil oleh terdakwa dengan menyuruh anggotanya Ucok dan Kodir;

-

Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai kepala Desa, terdakwa pernah datang kerumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari SABIL.HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari KHALIFAH SOBAR PANE (pihak pertama) kepada SUDARSONO (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat di lakukan surat ganti rugi tersebut,


saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan terdakwa sendiri; -

Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi H. Hasnan Batubara, pada saat itu terdakwa berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;

-

Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana terdakwa tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen, tanah tersebut di kelola oleh orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;

-

Selanjutya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui saksi H. Edi Muntir Siregar dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar;

-

Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan Alias Sabil menerangkan pada tahun 1999 saksi menjual tanahnya kepada Alm. Ali Swistiono dirumahnya tepatnya di Lingga Tiga Sigambal Kel. Sigambal Kec. Bilah Hulu dengan luas 12,5 (dua belas koma lima) Hektar dengan disaksikan oleh terdakwa dan letak tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel;

-

Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan Alias Sabil menerangkan kalau ianya tidak pernah menjual atau membuat surat ganti rugi kepada terdakwa, dan pada saat saksi di perlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy surat ganti rugi yang di legalisir antara SABIL HS (pihak pertama) dengan Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 adalah surat ganti rugi atas tanah yang di ganti rugi oleh ayah terdakwa (Alm. Ali Swistiono) bukan terdakwa;

-

Bahwa saksi Sahban Siregar menerangkan pada sekitar tahun 2005 saksi Sahban Siregar mendapat borongan untuk menyiapkan lantai rumah atau barak permanen di perkebunan milik Alm. Ali Swistiono dan pada saat itu saksi


melihat Pranoto Angsana Alias Kokcen datang bersama Henry Kosasih Als Akeng untuk melakukan survei lahan milik Alm. Ali Swistiono; -

Bahwa saksi Binsar Siagian SH menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1999 saksi bertemu dengan orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) meminta agar ianya mencarikan bibit kelapa sawit dari PT. Lonsum, setelah itu saksi langsung mencarikan bibit buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) mengarahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi langsung mengantarkan bibit kelapa sawit tersebut keareal perkebunan yang terletak di Desa Sampean;

-

Bahwa saksi Lamidi bersama saksi Bowo menerangkan pada sekitar tahun 1999 saksi Lamidi bersama saksi Bowo bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta agar para saksi menanam bibit sawit miliknya yang terletak di Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel yang mana luas lahan yang di tanam selama 3 (tiga) bulan oleh para saksi adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Subsidair. Bahwa ia terdakwa Sudarsono,SH,M.H, Alias Akiat Pada hari Bulan Maret 2013 sampai dengan Bulan Mei 2013 bertempat di Perkebunan kelapa sawit yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. SungaiKanan Kab. Labusel atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Henry Kosasih Als Akeng mendapat informasi dari Surya Hasian Siregar dan mengatakan bahwa buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang di kuasakan kepadanya yang terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kecamatan Sungai Kanan Kab. Labusel telah diambil oleh Nurdin Alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan Als Kodir atas suruhan dari terdakwa;

-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Henry Kosasih Als Akeng dan Pranoto Angsana Alias Kokcen atas informasi dari pengawas kebun yaitu saksi Surya Hasian Siregar menerangkan bahwa terdakwa sudah berkali-kali menyuruh Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 6 dari 22 Hal.

anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dimana pertama kali di lakukan pada sekitar akhir Bulan Maret 2013 dan berhasil mengambil sebanyak sekitar 2 (dua) ton, yang kedua pada awal bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ketiga pada akhir bulan April 2013 sebanyak 2 (dua) ton, yang ke empat pada bulan Mei 2013 sebanyak 3 (tiga) kali sebanyak 6 (enam) ton, dan seluruhnya berkisar 12 (dua belas) ton dan atas perbuatan terdakwa bersama anggotanya, saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng mengalami kerugian material sebesar Rp.16.200.000,-(enam belas juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya atas kejadian tersebut di atas saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama saksi Henry Kosasih Als Akeng langsung melaporkan perbuatan terdakwa Kepolres Rantauprapat guna proses hukum; -

Bahwa adapun alat yang di duga di gunakan terdakwa bersama anggotanya untuk mengambil buah kelapa sawit adalah di atas adalah dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau eggrek dan 1 (satu) bilah pisau dodos yang digunakan untuk mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dan 1 (satu) buah angkong warna merah yang di gunakan untuk mengumpulkan buah kelapa sawit di tempat pengumpulan buah sedangkan alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna hitam dengan No. Polisi BK 8218 YR;

-

Bahwa terdakwa bersama anggotanya Nurdin Alias Ucok dan Abdul Qodir Zailani Hasibuan Als Kodir tidak ada mendapat ijin dari saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen untuk mengambil buah kelapa sawit miliknya;

-

Bahwa sepengetahuan saksi Sarwan Efendi Pulungan pemilik tanah perkebunan tersebut di atas adalah saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen bersama adiknya Hendri Kosasih Als Akeng;

-

Bahwa menurut keterangan saksi Sopian Hasibuan sewaktu menjabat menjadi sebagai kepala Desa di Desa Sampean pada Tahun 2004, tanah perkebunan yang di kuasai oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun pada tahun 2004 lahan tersebut telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan Henry Kosasih Als Akeng yang mana tanah yang di ganti rugi adalah seluas 160 (seratus enam puluh) Hektar dan lahan tersebut berisikan tanaman buah kelapa sawit;


-

Bahwa saksi Karti Tanjung menerangkan bahwa buah kelapa sawit yang di ambil oleh terdakwa adalah milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan lahan tersebut berbatasan dengan lahan perkebunan sawit milik saksi;

-

Bahwa saksi Jomson Tanjung menerangkan sejak dirinya menjabat menjadi kepala Desa Sampean pada Bulan Februari 2008, ianya mendapat informasi dari saksi Sopian Hasibuan bahwasanya buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen yang diambil oleh Ucok dan Kodir atas suruhan dari terdakwa dan lahan tersebut memang benar dulunya milik orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) namun tanah yang terletak di Dusun Sampean seluas 160 (seratus enam puluh) hektar telah di ganti rugi oleh saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;

-

Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 saat saksi bekerja sebagai kerani di perkebunan sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen dan orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dimana pengelolahan lahan perkebunan tersebut di pegang oleh orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) sedangkan Surya Hasian Siregar selaku pengawas perkebunan yang mana dulunya saksi mengurus tentang pembukuan pekerjaan karyawan di kebun kelapa sawit yakni berupa pemupukan, penanaman sisip, penanaman Mahoni di batas tanah, pembibitan, perawatan hingga pengambilan buah diperkebunan tersebut, kemudian jika pembukuan tersebut selesai, saksi langsung menyerahkan pembukuan tersebut kepada saksi Surya Hasian Siregar untuk di kirimkan kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen;

-

Bahwa saksi Mukmin Dalimunthe menerangkan pada saat ianya bekerja di perkebunan tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa dan sepengetahuan saksi, bahwa terdakwa tidak pernah memilik tanah pada saat saksi bekerja di perkebunan sawit tersebut;

-

Bahwa saksi H. Hasnan Batubara mendapat informasi dari Henry Kosasih Als Akeng yang mana saksi Henry Kosasih Als Akeng mengatakan kalau buah kelapa sawit milik abangnya telah di kuasai dan di ambil oleh terdakwa dengan menyuruh anggotanya Ucok dan Kodir;

-

Bahwa saksi H. Hasnan Batubara menerangkan pada saat ianya menjabat sebagai kepala Desa, terdakwa pernah datang kerumahnya untuk melakukan surat ganti rugi tanah, yang mana surat ganti kerugian tersebut dari SABIL.HS (pihak pertama) kepada Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 seluas 12,5 Hektar dan surat jual beli dari KHALIFAH SOBAR PANE (pihak Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 8 dari 22 Hal.

pertama) kepada SUDARSONO (pihak kedua) tanggal 01 November 1998 seluas 7 (tujuh) hektar namun pada saat di lakukan surat ganti rugi tersebut, saksi H. Hasnan Batubara tidak ada bertemu dengan pihak penjual melainkan hanya bertemu dengan terdakwa sendiri; -

Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi H. Hasnan Batubara, pada saat itu terdakwa berusia sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun;

-

Bahwa saksi H. Edi Muntir Siregar menerangkan dimana terdakwa tidak ada memiliki tanah perkebunan sawit di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel melainkan ayahnya (Alm. Ali Swistiono) yang ada memiliki tanah perkebunan sawit, dan menurut informasi dari Surya Hasian Siregar seluruh tanah milik (Alm. Ali Swistiono) telah di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada sekitar tahun 2004, dan setelah tanah tersebut di jual kepada saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen, tanah tersebut di kelola oleh orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan (Alm. Ali Swistiono) sering datang ke areal perkebunan tersebut bersama Surya Hasian Siregar dan saksi H. Edi Muntir Siregar pernah membeli buah kelapa sawit milik saksi Pranoto Angsana Alias Kokcen pada tahun 2007 hingga tahun 2010;

-

Selanjutya pada bulan Maret 2013 hingga April 2013 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa menemui saksi H. Edi Muntir Siregar dirumahnya dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil ford sambil membawa buah kelapa sawit di atas mobilnya kemudian terdakwa langsung menjual buah kelapa sawit tersebut kepada saksi H. Edi Muntir Siregar;

-

Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan Alias Sabil menerangkan pada tahun 1999 saksi menjual tanahnya kepada Alm. Ali Swistiono dirumahnya tepatnya di Lingga Tiga Sigambal Kel. Sigambal Kec. Bilah Hulu dengan luas 12,5 (dua belas koma lima) Hektar dengan disaksikan oleh terdakwa dan letak tanah yang dijual tersebut terletak di Dusun Patihe Jae Desa Sampean Kec. Sungai Kanan Kab. Labusel;

-

Bahwa saksi Sabiluddin Hasibuan Alias Sabil menerangkan kalau ianya tidak pernah menjual atau membuat surat ganti rugi kepada terdakwa, dan pada saat saksi di perlihatkan 1 (satu) lembar fotocopy surat ganti rugi yang di legalisir antara SABIL HS (pihak pertama) dengan Sudarsono (pihak kedua) tertanggal 07 Januari 1999 adalah surat ganti rugi atas tanah yang di ganti rugi oleh ayah terdakwa (Alm. Ali Swistiono) bukan terdakwa;

-

Bahwa saksi Sahban Siregar menerangkan pada sekitar tahun 2005 saksi Sahban Siregar mendapat borongan untuk menyiapkan lantai rumah atau Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 9 dari 22 Hal.

barak permanen di perkebunan milik Alm. Ali Swistiono dan pada saat itu saksi melihat Pranoto Angsana Alias Kokcen datang bersama Henry Kosasih Als Akeng untuk melakukan survei lahan milik Alm. Ali Swistiono; -

Bahwa saksi Binsar Siagian SH menerangkan bahwa pada sekitar tahun 1999 saksi bertemu dengan orang tua terdakwa (Alm. Ali Swistiono) dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) meminta agar ianya mencarikan bibit kelapa sawit dari PT. Lonsum, setelah itu saksi langsung mencarikan bibit buah kelapa sawit tersebut dan pada saat itu (Alm. Ali Swistiono) mengarahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bersama saksi langsung mengantarkan bibit kelapa sawit tersebut keareal perkebunan yang terletak di Desa Sampean;

-

Bahwa saksi Lamidi bersama saksi Bowo menerangkan pada sekitar tahun 1999 saksi Lamidi bersama saksi Bowo bertemu dengan terdakwa, dan pada saat itu terdakwa meminta agar para saksi menanam bibit sawit miliknya yang terletak di Desa Sampean Kec. Sei Kanan Kab. Labusel yang mana luas lahan yang di tanam selama 3 (tiga) bulan oleh para saksi adalah sekitar 38 (tiga puluh delapan) hektar; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

pasal 362 KUHP. Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan-keberatan sebagaimana yang termuat dalam eksepsinya tanggal 24 Februari 2015 pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa, Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM 020/RP.RAP/02/2015, yang telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa, sebagai berikut : DAKWAAN PRIMER Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana berisi unsur-unsur : -

barang siapa

-

melakukan pencurian

-

pada waktu malam

-

dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya

-

yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih


b. DAKWAAN SUBSIDAIR Pasal 362 KUH Pidana berisi unsure-unsur : -

barang siapa

-

mengambil

barang

sesuatu,

yang

seluruhnya

atau

sebagian

kepunyaan orang lain, 2.

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara akan kami ajukan kronologis perolehan tanah serta penanaman bibit kelapa sawit diatas tanah yang di klaim oleh pelapor sebagai milik pelapor;

3.

Bahwa, berdasarkan bukti-bukti (surat) berikut : 3.1

TERDAKWA PEMILIK TANAH TERPERKARA a. Surat jual beli tanah seluas ± 7

hektar dibeli dari Khalifah Sobar;

b. Surat ganti tanah seluas ± 12,5 hektar yang dibeli dari Sabil HS; c. Surat keterangan tanah no 630.532/1995 diterbitkan kantor BPN labuhanbatu yang diperoleh ali Suistono (orang tua Pemohon) dan kemudian ali suistono melepaskan hak kepada Sudarsono pada tanggal 22 mei 2009 Seluas ± 10 hektar; d. Surat Keterangan pendaftaran Tanah No. 630.535/1995, diterbitkan oleh Kepala Kantor BPN Labuhanbatu atas nama Swistono; e. Surat Ganti Rugi tanah seluas ± 2 Ha

milik Ali Swistono yang

diperoleh dari Kamba hasibuan tanggal 20 November 1998; f. Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi tanah seluas ± 2 ha, yang diperoleh Swistono (Orang tua Pemohon) dari Sedang Tanjung, pada tahun 1996; Bukti-bukti (surat) tersebut telah di ajukan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP dan telah mendapat putusan pada tanggal 17 Nopember 2014 yang dalam amar putusannya, sebagai berikut : pada halaman 58 item 4

“ MENYATAKAN SAH DAN

BERHARGA SURAT SURAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT (Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic) DALAM PERKARA INI”; 3.2 TERDAKWA PEMILIK TANAMAN KELAPA SAWIT


Sejak tahun 1995, 1996, 1998. Terdakwa melakukan pembukaan lahan, imas tumbang dan pembersihan lahan dengan para pekerja bernama Sakban Siregar, Baginda Pangihutan (alm) dan kawan kawan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman bibit kelapa sawit pada tahun 1999 akhir oleh pekerja yang bernama Bowo, Lamidi, Sutris Kawan kawan sebanyak lima orang. Bibit kelapa sawit yang ditanam tersebut adalah varietas unggul dari PT London Sumatera Indonesia (PT Lonsum) dibeli melalui teman yang bernama Binsar Siagian sebagaimana bukti kwitansi pembelian bibit sebanyak 5000 batang yang diterbitkan oleh PT Lonsum pada bulan februari 1999. Panen perdana buah kelapa sawit pada awal tahun 2003 hingga tahun 2005 dilakukan oleh Sudarsono namun pada tahun 2005 karena kesibukan Sudarsono mengikuti kuliah di perguruan tingggi maka pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut dilakukan oleh Ali Suistono (Orang Tua Terdakwa). Selain mengurus pengelolaan kebun kelapa sawit milik keluarga, Ali Suistono juga membantu pengurusan pengelolaan kebun milik Pranoto Angsana Cs yang terletak berdampingan dengan kebun milik keluarga. Pengelolaan kebun keluarga di lapangan dilakukan oleh mandor Surya Hasian Siregar dengan pembukuan yang secara global dilaporkan kepada Ali Suistono, cara pengelolaan tersebut berlanjut hingga Desember 2009 Ali Suistono meninggal dunia. Pada awal tahun 2010 setelah meninggal nya Ali Suistono, Terdakwa dan ibunda nya bernama Atik Al Aboi mempertanyakan pembagian hasil kebun tersebut kepada mandor Surya Hasian Siregar yang dijawab bahwa sepeninggalnya Ali Suistono pembukuan hasil kebun secara global diserahkan kepada Pranoto Angsana. Selanjutnya Sudarsono dan Ibunda Atik Al Aboi mendatangi Pranoto Angsana di Medan dan dari musyawarah tersebut disepakati pengelolaan hasil kebun tetap dilakukan oleh Mandor Surya Hasian Siregar dan pembagian hasil kebun akan diterima setelah uang hasil panen dikurangi biaya perawatan dan penyisipan tanah yang masih kosong seluas lebih kurang 6 hektar lagi.


Seiring waktu berjalan pembagian hasil panen tidak pernah diberikan oleh mandor Surya meskipun selalu di minta, dan penyisipan tanaman juga tidak dilakukan hingga pada awal tahun 2013 Terdakwa mengambil alih kembali penguasaan dan pengusahaan kebun kelapa sawit khususnya yang menjadi hak Terdakwa tersebut dari pengelolaan mandor Surya, sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke pihak Polres Labuhanbatu pada bulan mei 2013. Padahal pada halaman 57 item 3 amar putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 17 Nopember 2014 menetapkan “ Penggugat

Menyatakan sah secara hukum penguasaan

( Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic ) atas tanah dan

tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada diatasnya; 4. Bahwa, orang yang dipekerjakan Terdakwa untuk melakukan panen (dodos) buah kelapa sawit dari kebun tersebut adalah ABDUL QODIR ZAILANI HASIBUAN dan NURDI alias UCOK (Terdakwa dalam perkara lain). 5. Bahwa, sejak awal tahun 2013 Terdakwa yang menikmati hasil produksi tanaman kelapa sawit dari kebun tersebut sampai dengan dilakukannya penahan atas diri Terdakwa pada tanggal 4 Pebruari 2015. 6. Bahwa,

dari

kronologis

perolehan

hak atas

tanah,

penanaman

dan

pengambilan produksi kelapa sawit diatas tanah/kebun kepunyaan Terdakwa tersebut dapat diketahui bahwa ada tahapan lain sebelum Yth. Majelis Hakim mulai memeriksa pokok perkara dalam perkara ini; 7. Bahwa, tahapan yang kami maksudkan berpedoman pada pasal 81 KUH Pidana

yang

memberi

kewenangan

kepada

hakim

pidana

untuk

menangguhkan pemeriksaan menunggu adanya putusan hakim perdata mengenai persengketaan. 8. Bahwa, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 56 menegaskan “ Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkaraPidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan

dalam pemeriksaan perkara perdata

tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu;


9. Bahwa, untuk dapat menentukan siapakah yang berhak atas tanah sebagaimana yang di klaim pihak terdakwa dan pihak pelapor bukanlah dalam lingkup pidana, akan tetapi diperlukan pemeriksaan secara lebih mendalam lagi dalam pemeriksaan keperdataan terhadap letak dan batas tanah serta segala sesuatu yang ada diatasnya dan dalam pemeriksaan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP telah dilakukan pemeriksaan setempat langsung ke lokasi objek sengketa dan akhirnya diketahui putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP, tanggal 17 Nopember 2014 “ Menyatakan sah secara hukum penguasaan Penggugat ( Sudarsono, SH. MH / Terdakwa – ic ) atas tanah dan tanaman kelapa sawit berikut hasil panen kelapa sawit dan segala yang ada diatasnya; Majelis Hakim Yth Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Bahwa, tidak ada alasan bagi siapapun untuk mempersalahkan tindakan pihak penyidik untuk melakukan proses penyidikan terhadap laporan pelapor, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti yang diperlihatkan dan diajukan TIM Penasehat Hukum Terdakwa Jaksa Penuntut Umum seharusnya dapat dipertimbangkan untuk menjelaskan kepada pelapor bahwa perlunya untuk menetapkan hak kepemilikan tanah serta tanaman yang ada diatasnya; Bahwa, jika hal ini merupakan modus bagi pelapor untuk pada akhirnya memang berniat memiliki tanah yang nota bene kepunyaan Terdakwa Sudarsono, maka alangkah naifnya bagi Terdakwa jika dinyatakan bersalah mengambil dan menimati hasil panen kebunn yang ditanamnya sendiri dan sangat mudah bagi pelapor memiliki hak milik Terdakwa lewat Lembaga Terhormat Badan Peradilan, yang pada gilirannya akan melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat pecari keadilan miskin immateriil untuk menemukan kebenaran dan keadilan; Majelis Hakim Yth Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati Berdasarkan uraian fakta hukum diatas kami berharap agar didalam pertimbangan hukumnya dikonstantir dengan beberapa system hukum untuk menjadi dasar pertimbangan dalam pemeriksaan perkara aquo, sebagai berikut: 1. Legal Standing; Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 14 dari 22 Hal.

Bahwa, kedudukan hukum Terdakwa dan korban memiliki keseimbangan kedudukan hukum sebagai pihak terutama dalam melihat persoalan perkara a quo secara substansial dari sudut pandang hukum perdata oleh karena adanya saling klaim dengan menghadirkan surat bukti kepersidangan pidana. 2. Persoalan Ranah Hukum; Bahwa, adanya benturan dalam substansi perkara a quo yakni antara hukum public dan privat, oleh karena terlihat secara fakta hukum persoalan di atas memiliki keterkaitan dalam persoalan klaim hak milik tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada diatasnya, persoalan ganti rugi serta adanya perbuatan melawan hukum 3. Systim Pembuktian; Bahwa, dalam perkara a qou melihatnya perlu pembuktian secara lebih konprehensip dengan menggunakan analisis hukum privat sebagaimana ketentun Hukum Acara Perdata R.bg No : 227/1927 sehingga terang persolan tetang siapa yang berhak atas tanah dan tanaman diatasnya, adanya keterangan saksi dan bukti surat dari pihak pelapor memerlukan pembuktian pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian pada Hakim Perdata, bahwa Hukum Privat merupakan kajian hukum mengenai kaidah hukum, mengatur hubungn hukum antara Subjek Hukum lainnya, Bidang Hukum Meliputi Hukum Orang, Hukum, Benda dan Hukum Keluarga, ( vide, Sudikno Mertokusumo, mengenai Hukum halaman 10 ); 4. Bahwa, setentang perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana, perlu untuk dilakukan pemeriksaan dari sisi keperdataannya; Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Terdakwa melalui Penasehat hukumnya dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan : “ MENUNDA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA Nomor : 77/Pid.B/2015/PN-Rap atas nama Terdakwa SUDARSONO, SH. MH sampai dengan putusan perkara perdata Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN-RAP berkekuatan hukum tetap “.


Menimbang, bahwa atas Eksepsi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan Tanggapan secara tertulis yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 10 Maret 2015 serta terlampir/termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa

pada

persidangan

sebelumnya

terhadap

terdakwa

melalui

penasehat hukumnya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan No.Reg-PDM-020/RP.RAP/02/2015 tanggal

Juli 2013

yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya tanggal 17 Februari 2015, oleh karenanya dalam kesempatan ini selaku Jaksa Penuntut Umum yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan atas Nota eksepsi penasehat hokum terdakwa tersebut, hal ini berdasarkan kepada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali”, pada halaman 118, mengartikan bahwa “Eksepsi atau Ekception adalah tangkisan (plead) atau pembelaan yang tidak mengenai atau ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, tetapi ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan”. Majelis Hakim yang kami hormati Sdr. Penasehat Hukum yang kami hormati, berdasarkan uraian tersebut diatas kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan tanggapan atas Nota Eksepsi Sdr.Penasehat Hukum terdakwa sepanjang menyangkut materi Eksepsi sebagaimana telah diuraikan diatas. Bahwa apabila kami cermati Nota Eksepsi yang diajukan oleh saudara Penasehat Hukum

terdakwa,

Eksepsi

yang

diajukan

pada

pokoknya

adalah

telah

menyinggung tentang pembuktian pokok perkara. Hal ini tentu saja sangat disayangkan karena penasehat hokum terdakwa merupakan orang yang paham akan hokum dan terdiri dari 8 (delapan) orang, akan tetapi berupaya membelokkan hokum yang telah tertata rapi sebagaimana diatur dalam KUHAP yang didalamnya mengatur dengan jelas mengenai tata cara dan materi yang terkandung dalam hal pengajuan Eksepsi.


Bahwa dari 8 (delapan) halaman Nota Eksepsi penasehat hokum terdakwa hanya ada satu halaman (hal.2) yang benar-benar telah sesuai dengan penerapan pasal 156 ayat (1) KUHAP yaitu mengenai materi penyusunan Nota Eksepsi namun hal tersebut juga menjadi cacat karena Tim Penasehat terdakwa telah salah dalam menilai pasal yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, dimana kedelapan orang yang tergolong dalam Tim Penasehat Hukum terdakwa telah salah dalam menguraikan unsur pasal primair yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dimana Tim Penasehat Hukum terdakwa menambahkan unsur “pada waktu malam” dan juga unsur “dalam sebuah rumah / pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Hal tersebut tentu saja telah menyesatkan karena Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan dengan jelas unsur pasal primair yang didakwakan sesuai dengan yang tercantum dalam KUHP. Selain itu yang lebih ironisnya adalah kedelapan orang yang tergabung dalam Tim Penasehat Hukum terdakwa yang nota benenya merupakan orang yang mengerti akan hokum telah salah dalam mengartikan pasal yang terkandung dalam KUHP khususnya mengenai pasal yang diterapkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan pasal 362 KUHP. Dalam KUHP yang lengkap dengan penjelasannya baik itu merupakan karangan siapapun juga telah dengan jelas dan tegas menerangkan bahwa penjelasan mengenai unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih” yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP merujuk ke penjelasan pasal 55 KUHP. Bahwa kami selaku penuntut umum dalam hal ayat mana yang didakwakan dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut telah jelas diuraikan pada bunyi unsurunsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang diawal surat dakwaan telah kami cantumkan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, untuk keberatan Tim Penasehat Hukum terdakwa lainnya tidak akan kami tanggapi karena hal tersebut sudah merupakan pembuktian pokok perkara. Oleh karenanya kami bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya.


2. Menyatakan

Surat

Dakwaan

Penuntut

Umum

No.Reg-Perk:

PDM-

020/RP.RAP/02/2015 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dalam pasal 143 Ayat (2) KUHAP. 3. Meneruskan pemeriksaan atas nama terdakwa SUDARSONO, SH, MH Als AKIAT

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan Banding dihadapan MEGAWATI SIMBOLON SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana

ternyata

dari

Akte

Permintaan

Banding

Nomor

:

30/Akta.Pid/2015/PN-Rap tanggal 23 Maret 2015, Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama oleh SAHARUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri

tersebut,

kepada

HARIS

NIXSON

TAMPUBOLON,SH,Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan permohonan Banding Nomor : 77/Pid.B/2015/PN-Rap. tanggal 25 Maret 2015; Menimbang,bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan memori /Perlawanan tanggal 26 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 26 Maret 2015 dan perlawanan tersebut diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa

telah

pada tanggal

30 Maret April 2015 dan Penasehat Hukum Tedakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; Menimbang,bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara ( inzage), beserta Penetapannya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 20 April 2015 ; Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan Perlawanan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap sebagai banding tersebut karena bukan menyangkut kompetensi secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang dikemukakannya didalam Surat


Memori Banding /Perlawanannya pada pokoknya bahwa Penuntut umum tidak sependapat

dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor

77/Pid.B/2015/PN.Rantau Prapat tanggal 17 Maret 2015

yang menangguhkan

pemeriksaan perkara Pidana No.77/Pid.B/2015/PN.Rap atas nama Terdakwa SUDARSONO,

SH.,MH

Alias

AKIAT

sampai

perkara

Perdata

No.

08/Pdt.G/2014/PN.Rap berkekuatan hukum tetap karena sangat bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 1956 yo Putusan Mahkamah Agung No. 413 K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 ; Menimbang, bahwa

majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi

setelah

mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara meliputi Berita Acara penyidikan, berita acara persidangan dan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

:

77/Pid.B/2015/PN.Rap,

memori

banding/perlawanan Penuntut Umum , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat

dengan

pertimbangan

hukum

Majelis Hakim

Tingkat Pertama

berkenaan dengan dikabulkannya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa

dan

penangguhan pemeriksaan perkara aquo yang disandarkan pada putusan perkara perdata, sehingga dikeluarkan berupa Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor:77/PID.B/2015/PN.Rap tanggal 17 Maret 2015

harus dibatalkan

dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri dengan pertimbangan dan alasan-alasan sebagai tersebut di bawah ini: Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan

tingkat pertama

berkenaan dengan dikabulkannya eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa adalah keliru dan tidak benar menurut hukum, oleh karena eksepsi yang dikenal dalam Hukum Acara Pidana tercamtum dalam pasal 156 KUHAP yang pada pokoknya ada 3 (tia) hal yang dieksepsi yakni Pengadilan tidak berwenang mengadili, dakawaan tidak dapat diterima dan dakwaan harus dibatalkan ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP pasal 156 ayat (1) setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, Hakim dan atau Majelis yang menyidangkan perkara tersebut mengambil Keputusan (Putusan) yang dalam Ilmu Pengetahuan Hukum atau Doktrin Hukum dikenal dengan Putusan Sela bukan Penetapan, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Pertama

pada

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

77/Pid.B/2015/PN.Rap;


Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangann hukumnya mengatakan bahwa untuk menghindari kerugiankerugian yang akan timbul dikemudian hari baik dari sisi kepentingan hukum korban maupun dari sisi kepentingan hukum terdakwa didalam perkara Pidana Nomor : 77/ Pid.B/ 2015/ PN.Rap maka Majelis Hakim berpendapat agar terlebih dahulu harus diselesaikan permasalahan/ persengketaan perdata antara terdakwa dan saksi korban yang sedang berlangsung dengan Nomor : 08/Pdt.G/2014/PNRap, oleh karenanya terhadap perkara pidana terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah ditunda pemeriksaannya sampai ada suatu keputusan tentang siapa sebenarnya yang memiliki objek yang disengketakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 81 KUHPidana yang mengenal adanya penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan pra yudisial, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tentang Pra yudisial, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan adanya penundaan melalui Penetapan yang dikeluarkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah justru Hukum Acara Pidana dan bertentangan dengan kehendak dari Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1980 yang mengatur tentang Pra Judisial ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari, meneliti dengan seksama

eksepsi dari Terdakwa ternyata sudah menyangkut

persoalan materi perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan tersebut yang tidak termasuk dalam materi eksepsi yang ditentukan/dimaksud dalam dalam 156 KUHAP ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan

dan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

77/Pid.B/2015/PN-Rap, tanggal 17 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut harus tetap dibatalkan, dengan mengadili

sendiri sebagaimana dalam amar

putusan sela tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka biaya perkara ditangguhkan ; Mengingat

dan

memperhatikan,Pasal

81

KUHPidana,

Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Putusan nomor : 302/PID/2015/PT.MDN Hal. 20 dari 22 Hal.

Nomor 4 Tahun 1980,

Pasal 16 UU No 14 Tahun 1970 serta peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

-

Membatalkan

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Rantau

Prapat

Nomor

77/PID.B/2015/PN-Rap tanggal 17 Maret 2015 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut : 1. Sebelum sampai Putusan akhir memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor :77/ Pid.B/ 2015/ PN-Rap atas nama Sudarsono, SH.MH Alias Akiat sampai dengan Putusan akhir. 2. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikian

diputuskan

Pengadilan Tinggi Medan

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 oleh kami :

DAHLIA BRAHMANA ,SH.MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum masing-masing

sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi tanggal 11 Mei 2015 Nomor : 302/PID/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal

1 Juni 2015 oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota serta dibantu oleh P.SIAHAAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.


HAKIM-HAKIM ANGGOTA : dto

1. AMRIL, SH.MHum

KETUA MAJELIS dto

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH

dto

2. ADE KOMARUDIN, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

dto

P.SIAHAAN,SH.


21 Mei 1976 ;

Recommend Documents