20l4

BAOAN INFORMASI GEOSPASIAL

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PEMETAAN WILAYAH CALON DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN MANOKWARI BARAT

NOMOR: j6/Pks-kab-mkw/V/20l4 NOMOR:

B-05.14/PPKS/PK/05/2014

Pada hari ini SENIN tanggal LIMA bulan MEI tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, yang bertanda tangan di bawah ini: Casimirus Jamlean

:

Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manokwari, di Jl. Drs. Esau Sesa Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

F. Wahyutomo

:

Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, di Jalan Raya Jakarta Bogor KM. 46 Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);

Halaman 1 dari 8

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; dan memperhatikan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Manokwari DPA Tahun Anggaran 2014; 2. Surat Bupati Manokwari Nomor 125.1/256 tanggal 24 April 2014 tentang Permohonan Pembuatan Peta Wilayah DOB Kabupaten Manokwari Barat; bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Pemetaan Wilayah Galon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD

Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan pekerjaan Pemetaan Wilayah Calon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, sesuai dengan kompetensi dan kewenangan PARA PIHAK.

PASAL 2 OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peta Calon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat.

Halaman 2 dari 8

PASAL 3 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK akan menjalin kerja sama yang efektif dan efisien dalam bidang Pemetaan Wilayah Galon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut: a. Persiapan. 1) Pengumpulan Data; 2) Review Data; dan 3) Kompilasi Data. b. Editing dan Pembentukan Basis Data. c. Pencetakan Peta. 1) Peta Calon DOB Kabupaten Manokwari Barat; 2) Peta Kabupaten Manokwari sebelum pemekaran; dan 3) Peta Kabupaten Kabupaten Manokwari setelah pemekaran. d. Penyampaian Laporan Akhir.

PASAL 4 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membuat pengaturan program atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN

(1) Perencanaan pekerjaan Pemetaan Wilayah Calon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dilakukan oleh PARA PIHAK. (2) Pengawasan pekerjaan Pemetaan Wilayah Calon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dilakukan oleh PIHAK KESATU.

PASAL 6 PELAKSANAAN

(1) Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU akan menyerahkan Kerangka Acuan Kerja kepada PIHAK KEDUA. (3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan kerja sama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Halaman 3 dari 8

PASAL 7 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap dan baik yang disertai dengan penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 PEMBIAYAAN (1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan sebesar Rp. 116.840.000 (Seratus enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: 1) Persiapan (pengumpulan, review, dan kompilasi data); 2) Editing dan Pembentukan Basis Data; 3) Proses Pencetakan Peta; dan 4) Penyampaian Laporan Akhir. (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada APBD-P Kabupaten Monokwari Barat DPA Tahun Anggaran 2014. (3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk segala biaya pengeluaran Pajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1) PIHAK KESATU berhak : a. Menetapkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; b. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaikbaiknya dalam bentuk peta dan Laporan Akhir Pemetaan Wilayah Galon DOB Kabupaten Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat; c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KESATU berkewajiban : a. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja; b. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini; dan c. Melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setelah adanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA. Halaman 4 dari 8

PASAL 10 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan; dan b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan; b. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini; c. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan; d. Melaksanakan pekerjaan secara profesional; e. Menyerahkan daftar nama-nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan; dan f. Menyerahkan hasil pekerjaan berupa softcopy dan hardcopy.

PASAL11 CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening PNBP BIG di Bank BNI 46 Cabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIG. (2) Pembayaran dilakukan 1 (satu) tahap setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini; (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini;

PASAL12 SANKSI DAN DENDA (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari keterlambatan. (2) Dalam hal PIHAK KESATU terlambat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka PIHAK KESATU dikenai denda sebesar V0o (satu per mil) per hari dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari keterlambatan. (3) Maksimum denda kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari keterlambatan.

Halaman 5 dari 8

(4) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai atau bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

PASAL13 KEADAAN MEMAKSA (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majure) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu: a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir); b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. (2) Apabila terjadi keadaan memaksa maka: a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU bahwa telah terjadi keadaan memaksa; b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi keadaan memaksa; c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan tertulis; d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut; e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.

PASAL14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya; c. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan;

Halaman 6 dari 8

d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan e. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan. (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak, sehingga syarat-syarat dan ketentuanketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain: a. Seseorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota; b. Seseorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota; dan c. Seorang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh PARA PIHAK. (3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK. (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kotamobagu.

PASAL16 LAIN-LAIN

(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari kerja sama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku. (2) Dalam hal Informasi geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk keperluan pemekaran wilayah, pembentukan DOB, atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan PIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif terkait pemekaran wilayah atau pembentukan DOB sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Halaman 7 dari 8

PASAL17 PERUBAHAN Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL18 PENUTUP Perjanjian Kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Casimirus Jamlean

Halaman 8 dari 8