BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.424, 2017
ANRI. Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan. Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan. Juklak. Perubahan.
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN SOSIALISASI KEARSIPAN DAN KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.
bahwa
dalam
masyarakat
rangka
dalam
mewujudkan
pengembangan
peran
serta
kearsipan,
perlu
adanya komunikasi efektif agar masyarakat mengerti, memahami dan mampu mengapresiasi keberadaan Arsip Nasional Republik Indonesia serta pada akhirnya mampu menciptakan
citra
positif
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia dalam pengembangan ilmu kearsipan; b.
bahwa
Peraturan
Kepala
Arsip
Nasional
Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan belum mengatur secara rinci materi tentang paduan suara; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Arsip
Perubahan
Nasional
atas
Republik
Peraturan
Indonesia
Kepala
Arsip
tentang Nasional
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang
www.peraturan.go.id
2017, No.424
-2-
Petunjuk
Pelaksanaan
Sosialisasi
Kearsipan
dan
Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan; Mengingat :
1.
Undang-Undang Kearsipan
Nomor 43 Tahun 2009
(Lembaran
Negara
Republik
tentang Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 2.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip
Nasional
Republik
Indonesia
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 152); 4.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1546);
5.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas
dan
Apresiasi
Kearsipan
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1456); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN INDONESIA
KEPALA TENTANG
ARSIP
NASIONAL
PERUBAHAN
ATAS
REPUBLIK PERATURAN
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
2016
TENTANG
PETUNJUK
PELAKSANAAN
SOSIALISASI KEARSIPAN DAN KELEMBAGAAN MELALUI LOMBA KREATIVITAS DAN APRESIASI KEARSIPAN.
www.peraturan.go.id
2017, No.424
-3-
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Kearsipan dan Kelembagaan melalui Lomba Kreativitas dan Apresiasi Kearsipan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 1.
Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka sehingga, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1.
Lomba Kreativitas adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk saling mengadu keterampilan atau kecakapan, berkreasi dalam bidang kearsipan.
2.
Apresiasi
Kearsipan
adalah
peningkatan
pemahaman/penghargaan terhadap kearsipan. 3.
Arsip
Nasional
disingkat dengan
Republik ANRI
Indonesia
selanjutnya
adalah lembaga kearsipan
berbentuk lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota negara. 4.
Penghargaan
adalah
suatu
bentuk
apresiasi,
kepedulian dan rasa terima kasih dalam bentuk tertentu atas peran serta dan partisipasi aktif lembaga kearsipan, pencipta arsip, arsiparis dan masyarakat dalam rangka pembinaan kearsipan nasional dan penyelamatan arsip statis. 5.
Tim Juri adalah tim yang dibentuk oleh Kepala ANRI untuk
menyelenggarakan
penilaian
terbaik pada
peserta lomba. 6.
Penilaian dilakukan
Administratif dengan
cara
adalah
penilaian
mengidentifikasi
yang dan
memverifikasi kelengkapan administratif terhadap aspek yang dinilai. 7.
Bobot Penilaian adalah nilai yang ditentukan untuk setiap aspek dan komponen-komponen penilaian,
www.peraturan.go.id
2017, No.424
-4-
sehingga dapat diperoleh nilai yang terukur dalam menentukan peringkat penilaian. 8.
Lembar
Penilaian
adalah
formulir
isian
yang
digunakan untuk menilai lomba. 9.
Peringkat Penilaian adalah tingkatan status atau predikat yang diperoleh dari kegiatan penilaian dan selanjutnya ditetapkan sebagai peringkat pemenang.
10. Paduan Suara adalah sajian vokal oleh beberapa orang dengan memadukan berbagai jenis suara (timbre) menjadi satu kesatuan yang utuh dan dapat mengungkapkan jiwa lagu yang dinyanyikan. 2.
Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 7a, 7b, dan Pasal 7c sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7a Persyaratan umum lomba paduan suara meliputi: a.
lagu
wajib
yang
dilombakan
Mars
Kearsipan
Indonesia; b.
lagu pilihan berupa 1 (satu) lagu nasional/lagu daerah;
c.
karya rekaman paduan suara dapat diiringi dengan atau tanpa alat musik; dan
d.
orisinalitas video dan suara. Pasal 7b
Seleksi dilakukan dengan 2 (dua) tahapan, meliputi: a.
rekaman video format Moving Picture Layer-4 Audio (MP4) atau Moving Picture Experts Group Layer-4 Audio (MPEG4 ) dengan ukuran kurang dari 100 MB (seratus Megabyte) berdurasi maksimal 4 (empat) menit; dan
b.
penampilan langsung dengan menampilkan lagu wajib dan lagu pilihan.
www.peraturan.go.id
2017, No.424
-5-
Pasal 7c Kriteria penilaian dalam lomba paduan suara meliputi: a. harmonisasi suara; b. artikulasi; c. improvisasi; dan d. penampilan mencakup 1.
gerak tubuh;
2. kostum; dan 3.
ekspresi. Pasal II
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.424
-6-
Agar
setiap
orang
mengetahui,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2017 7 Juni 2016 11 Januari 2016 KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd MUSTARI IRAWAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Maret 201716 maret 2017Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd tt WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id