RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 27/PUU-XV/2017 “Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Menentukan Persyaratan Sebagai Kuasa Wajib Pajak”
I. PEMOHON Cuaca, SH., MH. II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil: 1. Pasal 32 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU 16/2009); 2. Pasal 34 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (UU 14/2002). III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Penjelasan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah
Konstitusi
adalah
melakukan
pengujian
Undang-Undang
terhadap UUD 1945; 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:
1
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; 4. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU 16/2009) dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak (UU 14/2002), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian UndangUndang a quo. IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”; 2. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu: a. adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. b. hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji. c. kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya UndangUndang yang dimohonkan untuk diuji. e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 (P7), disebutkan “warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang 2
memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi “setiap Warga Negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”; 4. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia pembayar pajak yang mengalami kerugian konstitusional atau berpotensi merugikan hak konstitusi Pemohon yaitu hak untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab dalam melaksanakan Kuasa Pemohon sesuai dengan peraturan perpajakan; 5.
Bahwa diberlakukannya undang-undang a quo menempatkan kedudukan Menteri Keuangan lebih tinggi atau superior atas Kuasa Hukum/Wajib Pajak.
V.
NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945
A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 1. Pengujian Materiil UU 16/2009: Pasal 32 ayat (3a): “Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan.” 2. Pengujian UU 14/2002 Pasal 34 ayat (2c): “Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a……… b……… c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.” B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. Pasal 28D ayat (3): “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan undang-undang a quo menimbulkan kekuasaan dan kepentingan bagi instansi yang mengeluarkan keputusan 3
dibidang perpajakan, tentunya hal ini rawan atau berpotensi terjadi konflik kepentingan (conflict interest); 2. Bahwa pengadilan pajak dalam undang-undang a quo merupakan peradilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara dan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung; 3. Bahwa untuk dapat melindungi hak-hak Pemohon atau Wajib Pajak maka perlu adanya penunjukan kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak dibidang perpajakan; 4. Bahwa dengan adanya pendampingan atau konsultasi dari Kuasa/Konsultan Pajak, adalah salah satu bentuk usaha untuk memberdayakan masyarakat Wajib Pajak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; 5. Bahwa
menurut
Pemohon
Kuasa
Wajib
Pajak
haruslah
berdiri
bebas/independent dalam melaksanakan kuasa demi melindungi hak dan kepentingan pemberi kuasa, terhadap pihak manapun termasuk pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana tugas penerima/pemungutan pajak; 6. Bahwa undang-undang a quo
memberikan kewenangan mutlak/absolut
kepada Menteri Keuangan untuk menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk melaksanakan kedaulatan Pemohon/wajib pajak, hal ini jelas sekali menurut penafsiran Pemohon Menteri Keuangan berkedudukan lebih tinggi dari kedaulatan rakyat; 7. Bahwa dalam suatu Pengadilan Pajak hanya terdapat 2 (dua) pihak yang berperkara yaitu wajib pajak/kuasa dan instansi pemerintah yang berwenang yaitu Menteri Keuangan cq Direktorat Jenderal Pajak, hal ini jelas sekali menurut
penafsiran
Pemohon
berkemungkinan
besar
terjadinya
penyalahgunaan kewenangan; 8. Bahwa undang-undang a quo secara nyata memberikan kewenangan mutlak kepada Menteri Keuangan, hal ini dapat dilihat dari lahirnya produk hukum 4
Menteri
Keuangan
yang
sebagaimana
diatur
dalam
PMK
Nomor
111/PMK.03/2014 Pasal 26 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan Izin Praktik, ketentuan ini secara nyata bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 29 ayat (1) huruf j dan Pasal 23 huruf a undang-undang a quo; 9. Bahwa menurut Pemohon, Menteri Keuangan dengan kewenangannya dapat atau berpotensi sewaktu-waktu mengubah, mengganti dan/atau menghapus ketentuan-ketentuan mengenai persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk tujuan mengintervensi kuasa hukum yang ditunjuk oleh Pemohon/wajib pajak; 10. Bahwa dengan adanya potensi untuk melakukan intervensi dan/atau penyalahgunaan kewenangan tentunya membuat kuasa hukum tidak netral atau berpotensi tidak netral dalam menjalankan kuasa tentunya sangat merugikan kepentingan atau hak Pemohon/wajib pajak untuk mencari keadilan atas suatu perkara/sengketa pajak. VII. PETITUM 1. Mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Pemohon; 2. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945; 3. Menyatakan Pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (3a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 5
Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 34 ayat (2c) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pegadilan Pajak untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).
6
