GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 99 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu mendorong dan memfasilitasi upaya percepatan penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan
-2-
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan pendataan rencana penyerapan anggaran (disbursement plan) dari sumber dana APBD dari masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur; b. menginventarisir jenis-jenis belanja yang pengadaannya melalui proses lelang (tender), pengadaan/penunjukan langsung serta swakelola ; c. memantau pelaksanaan pengadaan (procurement plan) barang/ jasa seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur ; d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan APBD pada SKPD Provinsi Jawa Timur ; e. melaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi terhadap pencapaian target penyerapan anggaran APBD dan APBN dari masing-masing SKPD; f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur. KETIGA
-3-
KETIGA
: Membebankan honorarium dan biaya operasional Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (84) Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kegiatan (003) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (APBD), Kode Rekening 5.2.1.01.01.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 1 Pebruari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 99 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 1 PEBRUARI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016 NO. 1 1. 2. 3.
JABATAN DALAM TIM 2 Pembina Pengarah a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II
4.
a. Sekretaris I b. Sekretaris II / Pejabat Penghubung
5.
Anggota :
KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3 Gubernur Jawa Timur Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Inspektur Provinsi Jawa Timur Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur a. Inspektur Pembantu Keuangan dan Pengelolaan Aset, Inspektorat Provinsi Jawa Timur b. Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Kepala Bidang Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur d. Kepala Bidang Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur e. Kepala Bidang Akuntansi, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur f. Kepala UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur g. Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur h. Kepala Bagian Pengelolaan dan Pengadaan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur i. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
j. Kepala
-2-
1
2
3 j. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian APBD, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur k. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian APBN, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur l. Kepala Sub Bagian Pelelangan, Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur m. Wakil dari UPT Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur n. Wakil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
