KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN KAMPUS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10 MAKASSAR 90245 TELEPON : 586200 (6 SALURAN), 586107 FAX. 585188
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN NOMOR : 37370/UN4.1/KU.21/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN REKTOR/PEMIMPIN PTN BH UNIVERSITAS HASANUDDIN,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) Universitas Hasanuddin, maka diperlukan pedoman pelaksanaan pembayaran atas beban pendapatan dan belanja PTN BH Universitas Hasanuddin yang efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; b. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 Pasal 62 ayat (5), maka Rektor selaku Pemimpin PTN BH Universitas Hasanuddin berwenang menetapkan pedoman pengelolaan dana Universitas Hasanuddin; c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja PTN BH Universitas Hasanuddin. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI No. 47, Tambahan Lembaran Negara No. 4286); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78); 1
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI No. 5 tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara No. 4355); 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya; 6. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin di Makassar; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Perkiraan Standar; 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 82 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 303); 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2015 tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembar Negara RI Tahun 2015 Nomor 171 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5722); 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 26 Tahun 2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor: 110 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5699); 12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 139/PMK.02/2015 tanggal 23 Juli 2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1078); 13. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2014-2018; 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 13/M/KPT.KP/2016 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2015-2019; 15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 265/M/KPT/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2
16. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin; 17. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 25918/UN4.0/OT.05/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin; 18. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 25919/UN4.0/OT.05/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Tata Kerja Antarorgan; 19. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor: 25920/UN4.0/OT.05/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Tugas, Tata Kerja dan Keanggotaan Komite Audit; 20. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor : 42943/UN.0.1/OT.10/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan Universitas Hasanuddin; 21. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor : 46116/UN4.0.1/OT.10/2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Hasanuddin; 22. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.
Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin pada tanggal 20 Desember 2016 di Ruang Rapat A Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN.
3
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan: 1. Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang selanjutnya disebut RKAU adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran PTN Badan Hukum Universitas Hasanuddin. 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas yang selanjutnya disebut DPAU adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Rektor yang disahkan oleh Majelis Wali Amanat dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran dan pencairan dana universitas. 3. Pendapatan Universitas Hasanuddin adalah keseluruhan hak universitas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 4. Pendapatan Operasional Universitas Hasanuddin adalah pendapatan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah dan pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan berupa layanan tridharma perguruan tinggi yang diberikan kepada masyarakat dan/atau dari sumber lain yang tidak mengikat. 5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil Ditjen PBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 7. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 9. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ Universitas Hasanuddin yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 10. Rektor adalah organ Universitas Hasanuddin yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Hasanuddin. 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditunjuk pada tingkat universitas dan unit kerja yang 4
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/universitas. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Rektor untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran. Bendahara Penerima adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan uang atau surat berharga, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang negara/universitas yang ada dalam penguasaannya. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja universitas dalam rangka pelaksanaan anggaran universitas. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disebut BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk menerima uang atau surat berharga, membayarkan kepada yang berhak menerima dan mempertanggungjawabkan kepada Bendahara Pengeluaran. Rekening Rektor adalah rekening tempat penyimpanan uang negara/universitas yang dikelola oleh Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran untuk menampung seluruh penerimaan universitas dan/atau membayar seluruh pengeluaran universitas pada bank yang ditunjuk. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk melakukan verifikasi untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenaan. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPAU atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat lain yang ditunjuk untuk memerintahkan kepada bank melakukan pembayaran berdasarkan SPM; Uang Persediaan yang selanjutnya disebut UP adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada BPP untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TUP adalah uang yang diberikan kepada BPP untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam waktu satu bulan.
5
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan dan belum membebani Mata Anggaran Kegiatan. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-TUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk menambah Uang Persediaan dan belum membebani Mata Anggaran Kegiatan. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk dengan membebani DPAU, yang dananya telah dipergunakan untuk penggantian Uang Persediaan yang telah dipakai. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM LS adalah surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah lainnya. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPM GUP Nihil adalah surat perintah membayar sebagai pengesahan belanja atas pengambilan TUP dan UP yang diterbitkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk belanja akhir bulan atau akhir tahun anggaran sebagai pertanggungjawaban. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disebut SPTB adalah dokumen pernyataan tanggung jawab kebenaran penggunaan anggaran yang dibuat oleh PPK pada universitas atau unit kerja atas transaksi belanja sebagai lampiran SPP. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah dokumen pernyataan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara atau universitas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud. Surat Perintah Pengesahan Penerimaan dan Belanja yang disingkat SP3B adalah dokumen yang dibuat oleh pimpinan unit kerja atau pejabat yang ditunjuk untuk pertanggungjawaban belanja bulanan atau triwulan yang disampaikan kepada Rektor atau pejabat yang ditunjuk untuk diterbitkan Surat Pengesahan Penerimaan dan Belanja (SP2B) sebagai dasar pencatatan dalam Sistem Akuntansi.
6
BAB II PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN Pasal 2 (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Rektor menunjuk Pejabat Pengelola Anggaran dalam lingkungan Universitas Hasanuddin yang terdiri atas: a. Pejabat Pembuat Komitmen; b. Pejabat Penandatangan SPM; c. Bendahara Penerimaan; d. Bendahara Pengeluaran; dan e. Bendahara Pengeluaran Pembantu. (2) Rektor dapat mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Rektor yang membidangi Perencanaan dan Keuangan untuk menunjuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran Pembantu. (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, b, c dan d tidak boleh saling merangkap. (4) Dalam hal pejabat/pegawai pada unit kerja tidak memungkinkan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), maka jabatan yang dapat dirangkap hanya huruf a dan huruf b. (5) Rektor mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola Anggaran di lingkungan Universitas Hasanuddin.
Pasal 3 Rektor Universitas Hasanuddin menyelenggarakan program dan kegiatan berdasarkan DPAU yang telah disahkan oleh MWA. BAB III PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM Pasal 4 SPP sesuai dengan format lampiran 1 untuk penerbitan SPM kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut: 1. SPP-UP SPP-UP disertai dengan lampiran Surat Pernyataan dari Pengelola Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan pembayaran secara LS.
7
2. SPP-TUP disertai lampiran : a. Rincian rencana penggunaan dana TUP dari pengelola anggaran unit kerja atau pejabat yang ditunjuk. b. Surat Pernyataan dari pengelola anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa: 1) Dana TUP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D; 2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan kembali ke rekening Rektor Universitas Hasanuddin bersamaan dengan pertanggungjawaban TUP; 3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung. c. Rekening Koran BPP yang menunjukkan saldo terakhir. 3. SPP-GUP disertai lampiran : a. Kuitansi atau bukti pembayaran; (format kuitansi sebagaimana lampiran 2a dan 2b). b. SPTB (format sebagaimana lampiran 3). c. Surat Setoran Elektronik (SSE) dan/atau bukti setoran pajak lain yang dipersamakan. d. Maksimum Pencairan (format lampiran 4) 4. SPP untuk pengadaan tanah Pembayaran pengadaan tanah untuk kepentingan universitas dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah; b. Foto copy bukti kepemilikan tanah; c. Kuitansi atau bukti pembayaran; d. SSP PBB tahun transaksi; e. Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; f. Pelepasan/penyerahan hak atas tanah/akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT); g. SSP PPh final atas pelepasan hak; h. Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan). i. Maksimum Pencairan. 5. SPP-LS untuk pembayaran lembur dan honor/vakasi : a. Pembayaran lembur dilengkapi dengan daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani oleh Rektor/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran atau BPP unit kerja yang bersangkutan, surat perintah kerja lembur, daftar hadir kerja, daftar hadir lembur dan SSE PPh Pasal 21 serta daftar validasi bank.
8
b. Pembayaran honor/vakasi dilengkapi dengan surat keputusan tentang pemberian honor/vakasi, daftar pembayaran perhitungan honor/vakasi yang ditandatangani oleh Rektor/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran atau BPP unit kerja yang bersangkutan, dan SSE PPh Pasal 21 serta daftar validasi bank. c. Seluruh pembayaran belanja pegawai (honor/vakasi) yang sifatnya bulanan dilakukan melalui rekening penerima yang dimuat dalam daftar pembayaran. d. Maksimum Pencairan 6. SPP-LS non belanja pegawai a. Pembayaran pengadaan barang dan jasa dilampiri : 1) Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja dengan nilai lebih dari Rp.50.000.000,- ; 2) Surat Pernyataan Panitia/Pejabat Pengadaan; 3) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (termin); 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (100%); 5) Berita Acara Pembayaran; 6) Kuitansi/bukti pembayaran yang disetujui oleh pejabat yang ditunjuk; 7) Faktur pajak beserta SSE; 8) Jaminan Bank; 9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 10) Ringkasan Kontrak yang dibuat sesuai dengan format lampiran 5 11) Maksimum b. Pembayaran belanja modal dilampiri : 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja; Surat Pernyataan Panitia/Pejabat Pengadaan; Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (termin); Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (100%); Berita Acara Pembayaran; Kuitansi/bukti pembayaran yang disetujui oleh pejabat yang ditunjuk; 7) Faktur pajak beserta SSE; 8) Jaminan Bank; 9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri; 10) Ringkasan Kontrak ; 11) Maksimum Pencairan.
9
c. Pembayaran Biaya Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon, Internet dan Air) dilampiri : 1) Kuitansi atau bukti pembayaran 2) Bukti tagihan daya dan jasa; 3) Nomor rekening pihak ketiga (PT.PLN, PT.Telkom dan PDAM). Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa yang belum dapat dilakukan secara langsung, maka dapat dilakukan pembayaran dengan UP; 4) Maksimum Pencairan. d. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus dilengkapi dengan: 1) Kuitansi atau bukti pembayaran; 2) Surat Penugasan Rektor atau pejabat yang ditunjuk; 3) Surat Perjalanan Dinas; 4) Daftar nominatif pejabat yang akan melakukan perjalanan dinas, yang berisi antara lain : informasi mengenai data pejabat (Nama, Pangkat/Golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. Daftar nominatif tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang memerintahkan perjalanan dinas. 5) Bukti pendukung lainnya yang diperlukan; 6) Maksimum Pencairan.
7. Besaran UP: a. UP dapat diberikan kepada unit kerja pengguna berdasarkan besaran alokasi unit kerja: 1) 2)
3)
4)
alokasi sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), nilai UP sebesar Rp. 50.000.000,-, alokasi di atas Rp.1.000.000.000,- sampai dengan Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), nilai UP sebesar Rp. 100.000.000,alokasi di atas Rp. 3.000.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), nilai UP sebesar Rp200.000.000,alokasi di atas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), nilai UP sebesar Rp.300.000.000,-.;
b. Besarnya pencairan dana secara keseluruhan tidak boleh melampaui pagu alokasi unit kerja yang bersangkutan. c. Pertanggungjawaban penggunaan dana UP oleh unit kerja dilakukan dengan mengajukan SPP ke Rektor dengan melampirkan semua dokumen pendukung.
10
Pasal 5 PP SPM menerbitkan SPM setelah menerima SPP dengan mekanisme sebagai berikut: 1. Penerimaan dan pengujian SPP Petugas penerima SPP memeriksa kelengkapan berkas SPP, mengisi check list kelengkapan berkas SPP dan menandatangani tanda terima SPP berkenaan, selanjutnya menyampaikan SPP dimaksud kepada pejabat penerbit SPM atau pejabat yang ditunjuk. 2. PP SPM melakukan pengujian atas SPP dengan prosedur sebagai berikut: a. Memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPAU untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran. c. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran. d. Memeriksa kebenaran atas hak tagih, antara lain menyangkut : 1)
Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/perusahaan, alamat, NPWP, nomor rekening dan nama bank);
2)
Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak);
3)
Waktu pelaksanaan kontrak kerja/SPK.
e. Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DPAU. 3. Setelah dilakukan pengujian terhadap SPP-UP/SPP-TUP/SPPGUP/SPP-LS, PP SPM menerbitkan SPM-UP/SPM-TUP/SPMGUP/SPM-LS (contoh format pada lampiran 6) dibuat dalam rangkap 2 (dua) : a. Lembar kesatu untuk penerbitan SP2D; b. Lembar kedua untuk pencatatan Bendahara Pengeluaran. 4. SPM yang telah diterbitkan SP2D-nya dan telah dicairkan tidak dapat dibatalkan, kecuali : a. Perbaikan karena kesalahan administrasi sebagai berikut: 1) Kesalahan pembebanan pada MAK; 2) Kesalahan pencantuman kode fungsi, sub fungsi, kegiatan dan sub kegiatan; 3) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumlah uang pada SPM. 11
b. Perbaikan SPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh PP SPM, selanjutnya SPM perbaikan dimaksud dilampiri dengan SPTJM.
BAB IV UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN Pasal 6 (1) (2) (3)
(4)
Kepada setiap unit kerja dapat diberikan UP; Untuk mengelola UP bagi unit kerja di lingkungan Unhas, diangkat PPK; Untuk membantu pengelolaan UP pada unit kerja, diangkat BPP, dalam pelaksanaan tugasnya BPP bertanggung jawab secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran dan secara administratif kepada PPK; Apabila BPP telah merealisasikan penggunaan UP sekurangkurangnya 50%, dapat mengajukan SPP GUP. Pasal 7
(1) (2) (3) (4) (5)
(6)
(7)
PP SPM menerbitkan SPM-UP berdasarkan DPAU atas permintaan PPK; Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (1), diterbitkan SP2D; Penggunaan UP menjadi tanggung jawab BPP dan PPK; BPP melakukan pengisian kembali UP (revolving) dalam periode anggaran dan ketersediaan dana sesuai alokasi anggaran; Sisa UP yang masih ada pada BPP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening Rektor paling lambat tanggal 29 Desember tahun anggaran berkenaan; UP dapat diberikan dalam batasan sebagai berikut: a. Untuk pengeluaran belanja barang, jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas. b. Di luar ketentuan pada butir a, dapat diberikan pengecualian atas persetujuan Rektor atau pejabat yang ditunjuk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. c. Besaran UP dapat diberikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir 7 huruf a. d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Syarat untuk mengajukan TUP adalah: a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda;
12
b. UP yang digunakan belum mencapai 50%, sedangkan unit
kerja yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia; c. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan. d. Apabila tidak habis digunakan dalam waktu satu bulan, sisa dana TUP yang ada pada BPP disetorkan ke rekening Rektor Unhas; e. Apabila ketentuan pada butir c tidak dipenuhi, kepada unit kerja yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan TUP. f. Pengecualian terhadap butir e diputuskan oleh Rektor. (8) Dalam mengajukan permintaan TUP oleh BPP wajib menyampaikan: a. Rincian rencana penggunaan dana. b. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir. (9) Penggantian UP diajukan ke Rektor atau Pejabat yang ditunjuk dengan SPP-GUP, dilampiri SPTB, dan fotokopi Bukti Setoran Pajak untuk transaksi yang menurut ketentuan harus dipungut PPN dan PPh. (10) Pembayaran yang dapat dilakukan oleh BPP kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
BAB V PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal 8 Penerbitan SP2D hanya dapat dilakukan oleh PPK pada tingkat universitas kecuali diatur tersendiri, dengan mekanisme sebagai berikut: 1. SPM digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D (contoh format pada lampiran 7.) yang dilengkapi dengan: a. LS belanja pegawai : 1) Daftar gaji/lembur/honor dan vakasi yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/BPP unit kerja dan Rektor atau pejabat yang ditunjuk; 2) Surat keputusan Rektor dalam hal pengangkatan pertama kali sebagai pegawai tetap/tidak tetap dan/atau terjadi perubahan pada daftar gaji/honor bulanan; 3) Surat keputusan pemberian honor/vakasi dan SPK lembur; 4) Surat Setoran Elektronik (SSE); 13
5) Kuitansi atau bukti pembayaran; 6) Validasi bank (format lampiran 8); 7) Maksimum Pencairan.
b. LS non belanja pegawai : 1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas; 2) SPTB; 3) Faktur Pajak dan SSP (surat setoran pajak); 4) Kontrak kerja/SPK dan dokumen pendukung; 5) Kuitansi/bukti pembayaran; 6) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan atau Serah Terima Barang. c. Untuk keperluan pembayaran TUP, unit kerja mengajukan surat permohonan permintaan TUP disertai dengan rincian rencana penggunaan dana dan rekening koran terakhir. d. untuk keperluan pembayaran GUP : 1) SPTB; 2) Bukti setoran pajak; dan 3) Kuitansi atau bukti pembayaran dan dokumen pendukung. 2. SP2D dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing : a. Lembar kesatu untuk bank; b. Lembar kedua untuk Bendahara Pengeluaran. Pasal 9 Bukti asli lampiran SPP merupakan arsip yang disimpan oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 10 (1) (2)
Pengujian SPM dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk mencakup pengujian yang bersifat substantif dan formal. Pengujian substantif dilakukan untuk: a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/sub kegiatan/MAK dalam DPAU yang ditunjuk dalam SPM tersebut; c. menguji dokumen sebagai dasar penagihan (Ringkasan Kontrak/SPK, Surat Keputusan, Daftar Nominatif Perjalanan Dinas); d. menguji SPTB dari PPK terhadap kesesuaian pelaksanaan pembayaran; e. menguji faktur pajak dan bukti setoran pajak. 14
(3)
Pengujian formal dilakukan untuk : a. mencocokkan tandatangan pejabat penandatangan SPM dengan spesimen tandatangan; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf; c. memeriksa kebenaran dalam penulisan uraian pembayaran, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan. Pasal 11
(1)
(2)
Keputusan hasil pengujian ditindaklanjuti dengan : a. Penerbitan SP2D bilamana SPM yang diajukan memenuhi syarat yang ditentukan; b. Pengembalian SPM kepada PP SPM, apabila tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan SP2D. Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b diatur sebagai berikut : a. SPM Belanja Pegawai dikembalikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima; b. SPM UP/TUP/GUP dan LS dikembalikan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterima.
BAB VI PELAPORAN REALISASI PEMBAYARAN Pasal 12 (1)
Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersumber dari pendapatan universitas yang digunakan langsung, pimpinan unit kerja menyampaikan SP3B kepada Rektor (contoh format pada lampiran 9).
(2)
Penyampaian SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya setiap triwulan selambatlambatnya pada hari kerja terakhir bulan berkenaan.
(3)
SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) yang ditandatangani oleh PPK unit kerja (contoh format lampiran 10) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan SP2B sebagai pengesahan penerimaan dan penggunaan dana universitas.
(4)
15
(5)
Rektor atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Penerima/Bendahara Pengeluaran menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan/atau pengeluaran bulanan berdasarkan bukti penerimaan, SPM dan SP2B.
Pasal 13 Untuk keperluan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan universitas diperlukan antara lain data realisasi belanja, arus kas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang diatur dalam peraturan tersendiri. Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur tersendiri. Pasal 15 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Unhas Nomor 23349/UN4/PP.42/2013 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Unhas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2017.
Ditetapkan di Makassar Pada tanggal 19 Desember 2016 Rektor,
DWIA ARIES TINA PULUBUHU NIP. 19640419 198903 2 002
16
