2016 TENTANG

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Soekarno-Hatta Kompleks Pemda Lobar Giri Menang–Gerung Telp/Fax (0370) 681 350; 6184036 Email : [email protected]; [email protected] Kode Pos 833126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : 008/13/DKP-LB/I/2016 TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2017 KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 152 ayat (1) dan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan Daerah, pengesahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan dan diterapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Pengesahan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;

1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004);

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.

Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyususnan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyususnan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Tahun 2008);

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Seri E Nomor 10 Tahun 2008);

11.

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kab. Lombok Barat Tahun 2014-2019

12.

PeraturanBupati Lombok Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Barat;

13.

Memperhatikan

:

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14.A Tahun 2015 tentang RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016;

Keputusan Bupati Nomor 752A / 41 /Bappeda / 2015

M E M U T U S K A N Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

KETIGA

:

:

Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 sebagaimana lampiran Keputusan ini. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD, agar menjadikan Renja ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di Gerung Pada tanggal, 19 Januari 2016 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat,

Ir. H.A. Subandi Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006

TEMBUSAN : 1. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat 3. Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra 4. Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian 5. Asisten III Bidang Administrasi Umum 6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat. 7. Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD DKP Lombok Barat

Renja 2017- Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii PENDAHULUAN

XBAB I

BAB II

1.1

Latar Belakang

I-1

1.2

Landasan Hukum

I–4

1.3

Maksud dan Tujuan

I–5

1.4

Sistematika Penulisan

I-6

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

II - 1

2.1

II - 1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Program Renstra SKPD

BAB III

BAB IV

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

II - 2

2.3

Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

II - 10

2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II - 12

2.5

Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

II - 13

TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

III - 1

3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

III - 1

3.2

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

III - 7

3.3

Program dan Kegiatan

III - 8

3.4

Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

III - 8

3.5

Strategi dan Kebijakan

III - 8

PENUTUP

Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat yang Unggul, Mandiri, Sejahtera dan Bermartabat dilandasi Nilai Patut Patju

IV - 1

ii

Renja 2017-perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Perubahan ini dapat disusun. Reja

2017

Perubahan

disusun

karena

diperlukan

penyesuaian terhadap Organsasi Perangkat Daerah baru yang berlaku mulai awal taun 2017. Hal ini merupakan rangkaian dampak dari implementasi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan substansinya merupakan satu kesatuan link korelasi, sinkronisasi dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Lombok Barat yang merupakan blue print arah pembangunan Kabupaten Lombok Barat untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Perubahan berisikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya

berdasarkan

Renstra

2014-2019,

membahas

Isu-isu

penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, serta menyesuaikan dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak, jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan dan institusi terkait yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini yang selanjutnya akan dijadikan pijakan dalam pembangunan dan perbaikan saranaprasarana di Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 7 November 2016 Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Ir. H. Ahmad Subandi Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19630828 199003 1 006


i


BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

Rencana Kinerja (RENJA) merupakan atribut inti sasaran dari program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik yang di implementasikan melalui berbagai kegiatan tahunan. Fokus Rencana Kinerja menetapkan rencana tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Kegiatan setiap tahun yang merupakan cerminan dari komitmen

organisasi

berdasarkan

ketersedian

anggaran

untuk

mewujudkannya. Arah

pembangunan

perekonomian

yang

nasional

tepat

adalah

dalam

rangka

pemulihan

kembali

melalui

upaya

terobosan

dengan

merevitalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang ada serta menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang sepatutnya dikembangkan adalah yang berbasis keunggulan komparatif bangsa. Di antara resources based industries tersebut, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu keunggulan komparatif yang berpotensi menjadi keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional, sehingga sudah saatnya sektor ini menjadi prioritas pembangunan nasional. Selain itu, sektor kelautan dan perikanan juga merupakan salah satu sektor yang telah dicanangkan untuk direvitalisasi pada periode pemerintahan yang lalu. Selain itu jika menoleh pada potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Kabupaten Lombok Barat tidaklah berlebihan kiranya jika arah revitalisasi sektor kelautan dan perikanan dianggap layak dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah Lombok Barat yang dikelilingi oleh lautan dan pembangunan sektor perikanan yang mulai berjalan. Dari 10 kecamatan yang ada di Lombok Barat, 5 diantaranya (Batulayar, Labuapi, Gerung, Lembar, dan Sekotong) mempunyai daerah pesisir dapat dijadikan basis pengembangan sektor jasa


Bab I - 1


kelautan dan maritim. Sedangkan 5 kecamatan lainnya (Narmada, Lingsar, Gunungsari, Kuripan dan Kediri) mempunyai potensi bagi pengembangan perikanan air tawar. Dan sebagai modal awal, Lombok Barat telah dikaruniai panjang pantai sekitar 192 km, pulau-pulau kecil sebanyak 23 buah, dan potensi perikanan, kelautan, dan jasa maritim lainnya. Untuk mendayagunakan potensi sumber daya kelautan dan perikanan serta menggerakkan seluruh potensi bangsa diperlukan kesungguhan dalam pembangunan kelautan dan perikanan serta dukungan politik, ekonomi dan sosial untuk menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional. Dengan kata lain sudah seharusnya sektor kelautan dan perikanan dijadikan main stream (arus utama) pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Lombok Barat perlu merumuskan strategi yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni pro-poor,pro-job dan pro-growth. Disamping itu perlu disusun kebijakan dan strategi yang juga probussiness. Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja

SKPD

dengan

mengumDinas

Kelautan

dan

Perikanan

lkan

pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review


Bab I - 2


hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut: a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD; b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD; c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD; d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD; e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.


Bab I - 3


f. Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2.

Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pmerintah Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


Bab I - 4


g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); h. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 (lampiran VI) tentang tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja) SKPD)

1.3.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Perubahan adalah untuk melaksanakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Secara spesifik Renja 2017 Perubahan ini disusun sebagai implikasi dari implementasi Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana dampaknya dalah sebagian wewenang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

dialihkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan

Provinsi. Kewenangan yang dialihkan adalah kewenangan pada aspek pesisir dan pulau-pulau kecil. Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah :

a. Mendeskripsikan

tentang

program-program

prioritas

yang

akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017; b. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.


Bab I - 5


1.4.


BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1.2

Landasan Hukum

1.3

Maksud dan Tujuan

1.4


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD 2016

2.2

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4

Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2


3.3


BAB IV PENUTUP


Bab I - 6


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Program Renstra SKPD

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat dapat dilihat berdasarkan (LAKIP) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2016. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan penetapan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikatorindikator tersebut dapat berupa besarnya pagu anggaran yang dialokasisan, dan laporan realisasi fisik dan keuangan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.


Bab II - 1


Pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 12 Program dan 43 kegiatan, 2 program/3 kegiatan sumber dananya berasal dari APBN/TP. Dari total 49 kegiatan tersebut hanya 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target baik outcomemaupun output yaitu Target penerimaan PAD. Target yang ditetapkan sebesar Rp. 389.500.000,- juta hanya dapat tercpai sebesar Rp. 273.775.000,- atau sebesar 70,29%.

Sumber PAD yang dalam renstra terutama dari sector budidaya muiara terus mengalami penurunan prosuksi hingga tahun 2016, sedangkan sumber PAD lain belum dapat mengantisipasi penurunan tersebut. Langkah yang akan ditempuh adalah lebh mengintensifkan sumber PAD yang sudah ada sekarang ini dan juga terus mencari format baru untuk mendapatkan PAD dari sumber yang lain.

Kegiatan yang melebihi target sebeanyak 42 terbagi menjadi total 33 indikator terbagi menjadi 9 indikator utama dan 24 merupakan indicator dari program/kegiatan pendukung yang bersifat rutin.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dibidang Kelautan dan Perikanan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat.

a. Kebijakan


Bab II - 2


Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.

Kepala dinas 1) Kepala dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin, melakukan

koordinasi

pengawasan

dan

pengendalian

dalam

penyelenggaraan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan yang merupakan urusan pemerintahan kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan 2) dalam menyelenggarakan tugas Kepala dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan b) Pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi dinas Kelautan dan Perikanan.

Sekretariat 1) Sekretariat

mempunyai

tugas

membantu

Kepala

dinas

dalam

melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor.


Bab II - 3


2) Sekretariat

dipimpin

oleh

Sekretaris

yang

berada

dibawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala dinas 3) untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a) pelaksanaan persiapan perumusan kebijakan dan koordinasi b) pengelolaan urusan keuangan c) pelaksanaan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan dan keprotokolan.

Bidang Perikanan Budidaya 1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dan membantu Kepala dinas dalam merumuskan kebijakan di bidang perikanan budidaya yang meliputi usaha budidaya, pengembangan produksi, sarana dan prasarana, pembenihan dan kesehatan lingkungan. 2) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas 3) untuk

melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan

fungsi : a) perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan usaha budidaya ikan, produksi, sarana dan prasarana, perbenihan dan kesehatan lingkungan. b)

Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ke dalam (internal) dan keluar (eksternal) Sub Bidang

c)

Pembinaan dan pelaksanaan urusan administrasi dan staf

Bidang Perikanan Tangkap 1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; melaksanakan


Bab II - 4


sebagian

tugas

dinas

di

bidang

pengelolaan

sumberdaya

ikan

dan

pengembangan usaha penangkapan. 2) Bidang Perikanan tangkap dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala dinas 3) untuk melaksanakan tugas, Bidang Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi : a) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelabuhan perikanan; b) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kapal ikan, teknik penangkapan dan alat penangkapan ikan; c) Perencanaan evaluasi sumberdaya ikan dan penangkapan ikan; d) Pembinaan sumberdaya manusia dibidang perikanan tangkap.

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas dinas dibidang Pengolahan dan Pemasaran; melaksanakan sebagaian tugas bidang pelayanan Usaha dan Investasi, melaksanakan sebagaian tugas Kelembagaan dan Penyuluhan. 2) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas. 3) untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil perikanan melaksanakan fungsi : a) Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran; b) Perumusan kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan layanan usaha dan investasi; c) Perumusan Kebijakan, perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kelembagaan dan Penyuluhan.


Bab II - 5


Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil I.I

Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum; melaksanakan sebagaian tugas di bidang Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan, melaksanakan sebagaian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau kecil.

I.II

Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau kecil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.

I.III untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi a) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pengawasan, Pengendalian dan Penegakan Hukum; b) Perencanaan, pembinaan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Tata ruang dan Konservasi Kelautan dan Perikanan; c) Perencanaan, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang Pemberdayaan Pesisir dan Pulau kecil.

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi dinas yang dilimpahkan oleh Kepala dinas, meliputi : a. Pengelolaan Balai Benih Ikan b. Pengelolaan Tambak dinas c. Pelaksanaan sebagian tugas pokok dinas pada wilayah kerja masing-masing.

Fungsi I)

untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UPTD BBI mempunyai fungsi: a) Pelaksanaan penyusunan perencanaan anggaran dan program/kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan; b) Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan Balai Benih Ikan dan Pasar Benih Ikan;


Bab II - 6


c) Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD; d) Pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. II) Kepala Tata Usaha mempunya fungsi : a) Penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD; b) Pelaksanaan urusan keuangan, rumahtangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor; c) Pelaksanaan administrasi kepegawaian; d) Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e) Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan; f)

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Bab II - 7

Renja 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Lombok Barat:


Bab II - 8


Jumlah Belanja Langsung Rp 4.320.958.800,- terealisasi sebesar Rp. 4.231.837.119,- dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97.94%. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan SKPD yang tidak memiliki palayanan langsung kepada masyarakat, pelayanan yang ada bersifat pendukung seperti misalnya pemberian rekomendasi terhadap ijin yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan termasuk didalamnya pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga table Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD tidak dapat dibeirkan

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Tantangan

yang

dihadapi

dan

peluang

yang

ada

untuk

mengembangkan pelayanan di DKP Lombok Barat meliputi aspek alam, manusia,

waktu,

payung

hukum,

teknologi,

pendanaan

dll,

keseluruhanaspek tersebut saling terkait menjadikan sebuah dinamika yang berjalan selama ini dan perlu langkah sistematis untuk

dapat

mensikapi kekurangan menjadi kekuatan, dan mensikapi tantangan menjadi peluang untuk

menjadikan sector kelautan dan perikanan

selalu dapat tumbuh positif memajukan Kabupaten Lombok Barat.

Permasalahan klasik menyangkut kekurangan anggaran dan kapasitas SDM aparatur tetap menjadi bahasan hingga tahun 2015. Upaya mendapatkan sumber pendanaan lain selalu diupayakan untuk dapat melakukan pembangunan sector kelautan dan perikanan. Sedangkan aspek SDM walaupun belum seusai dengan kebuhan tetap dilakukan upaya

perbaikan.

kepegawaian

Mengoptimalkan

seringkali

menjadi

aturan-aturan

metode

yang

administrative

digunakan

untuk

meningkatkan kapasitas SDM aparatur PNS. Jika dilihat sekolas secara kuantitatif aparatur PNS memiliki umlah yang memadai namun hal


Bab II - 9


tersebut belum seimbang dengan kapasitas/kualitas SDM yang ada. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan dan pengolahan hasil-hasil kelautan dan perikanan dibutuhkan agar kualitas dapat ditingkatkan dan selanjutnya dapat bersaing dengan produk yang membanjiri pasar, sebagai contoh yang sederhana adalah ketersediaan garam yang terdapat di kabupaten Lombok Barat adalah produksi dari kabupaten lain dan bahkan dari pulau jawa. Pemanfatan Sumberdaya yang tidak optimal memberikan tekanan terhadap lingkungan yang lebih berat dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan sehingga salah satu indicator yang hendak dicapai dalam dokumen ini adalah peningkatan konsumsi ikan sebagai dampak dari peningkatan tingkat pendapatan dan peningkatan asupan gizi dan peningkatan kesejahteraan masyarkat kelautan dan perikanan akan dilakukan upaya untuk terus ditingkatkan dan tetap berorientasi pada pemnafaatan yang berkelanjutan yang memperhatikan azas-azas kelestarian agar kekayaan sumberdya alam yang ada dapat tetap dinikmati pada generasi-generasi berikutnya..

Tantangan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dapat diuraikan sebagai berikut: 

Kualitas SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan Rendah



Kesadaran Masyarakat untuk Mengkonsumsi Ikan masih Rendah



Kesadaran

Pengelolaan

Keuangan

Masyarakat

Kelautan

dan

Perikanan masih Rendah 

Kurangnya Sarana dan Prasarana Budidaya, Penangkapan dan Pengolahan


Bab II - 10




Ketersediaan

Sarana

dan

Prasarana

masih

Tergolong

Tradisional/Kurang Modern 

Ekspose Terhadap Investor tentang Potensi Investasi masih Tergolong Rendah



Koordinasi Lintas Sektoral yang masih Lemah



Adanya Musim Paceklik



Rendahnya Kelembagaan di Masyarakat Kelautan dan Perikanan



Tingginya Tekanan Penduduk P3KTerhadap Ekosistem Sekitarnya

Keterbatas yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tidak menyurutkan kinerja keseluruhan SKPD untuk terus berupaya mencapai visi dan misi kepala daerah. Karena dalam menyusun program dan kegiatan selalu mengacu kepada ketentuan yang ada di atasnya baik itu dari Dinas Propinsi maupun dari kementrian teknis terkait.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Dalam RKPD 2016 DKP Lobar dialokasikan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.5.738.442.558,00 namun dalam perjalanannya anggaran yang dikelola dalam bentuk belanja langsung sebesar Rp. 4.320.958.800,-. hal ini karena berbedaan pagu anggaran yang diluncurkan pada 2016 mengalami perubahan dan terdapat anggaran

bersumber

APBN

sebesar

Rp.

9.103.697.000.

Namun

demikian

program/kegiatan tetap mengacu yang sudah ada dalam Renstra SKPD 2014-2019.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Usulan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap program dan kegiatan yang terdapat pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat melalui mekanisme musrenbang dan pengajuan proposal. Dapat saja kegiatan dilakukan tanpa melalui musrenbang jika memang di daerah tersebut menurut pertimbangan


Bab II - 11


DKP Lobar membutuhkan kegiatan. Sedangkan mekanisme musrenbang tetap harus dilakukan dengan melengkapi usulan dalam bentuk proposal dan kemudian akan dilakukan evaluasi terhadap calon penerima. Usulan dalam Musrenbang untuk program dan kegiatan 2016 diimplemantaskan dalam program/kegiatan yang bersumber dari APBN dan DAK. Untuk sumber anggaran APBN melalui program CCDP-IFAD (Coastal Community Development Program-International Fund for Agricultural Development) dan dilaksanakan di masyarakat pesisir, kegiatan ini berupa pemberdayaan masyarakt pesisir dalam meningkatkan taraf hidup dengan tetap mengacu pada mata pencaharian awal dari penerima program. Program APBN yang lain dlakukan dalam Program Pengelolaan Sumber Daya

Perikanan Budidaya berupa Budidaya Rumput Laut di

Kecamatan Sekotong.


Bab II - 12

Tabel 2.1.Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD tahun 2016 Kabupaten Lombok Barat

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kode

Program/Kegiatan

1

2

2.05 . 2.05.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat

2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 2.05 . 2.05.01 . 01 . 08 2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (outcome)

Target Capaian Program (Rentra SKPD Tahun 2017

3

4

Tersedianya Saran untuk menunjang akifitas surat Tersedianya listrik air dan Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon dinas yang listrik memadai kelancaran aktivita skantor Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan terpenuhinya perijinan kendaraan dinas/operasi kendaraan dinas Penyediaan jasa administrasi keuangan tercapainya target PAD terciptanya lingkungan kerja Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang yang indah bersih rapi dan kebun dll sehat meningkatnya pelayanan Penyediaan-penyediaan alat tulis kantor dan kinerja pegawai Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar/Dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga kerja Administrasi / Teknik Perkantoran

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll

2.05 . 2.05.01 . 02

Program Aparatur

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Peningkatan

Kapasitas

Tersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Meningkatnya kinerja pegawai Adanya bahan bacaan bagi pegawai Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi terbinanya konsultasi antar instansi luar daerah

Satuan

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015

5

Target Renja SKPD Tahun 2016

Realisasi Renja SKPD Tahun 2016

Tingkat Realisasi (%)

6

7

8=(7/6)

Pengadaan peralatan gedung kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10

Pengadaan meubelair

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pegadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Target Realisasi Program/Kegiat an Renja SKPD tahun 2017

9

10=(5+7+9)

Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja Meningkatnya Kinerja pegawai Terpenuhinya meja untuk rapat terpeliharanya Gedung dan kantor Dinas Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin

11=(10/4) 0

-

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

1

tahun

1

1

1

100,00%

1

3

300,00%

489.500.000

Rp

287.505.000

445.000.000

287.505.000

64,61%

391.600.000

1

%

1

1

1

100,00%

1

3

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

0

-

3

300,00%

-

0

-

-

0

-

terfasilitasinya administrasi kepegawaian aparatur Dinas

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2016

12

100%

%

100%

100%

100%

Sumberdaya

2.05 . 2.05.01 . 02 . 09

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

100,00%

100%

287.505.000

58,73%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

1

paket

1

1

1

100,00%

1

3

300,00%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

44

unit

38

44

44

100,00%

44

126

286,36%

12

bulan

12

12

12

100,00%

12

36

300,00%

0 0

-

-


Kode

2.05 . 2.05.01 . 06 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01

Program/Kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD

2.05 . 2.05.01 . 06 . 02

Penyusunan laporan keuagan semesteran

2.05 . 2.05.01 . 06 . 03

Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran

2.05 . 2.05.01 . 06 . 04

2.05 . 2.05.01 . 06 . 12 2.05 . 2.05.01 . 16 2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07

2.05 . 2.05.01 . 15

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Program Pengembangan Perikanan Tangkap

2.05 . 2.05.01 . 21 . 01

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengadaan Sarana Pengawasan

2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 2.05 . 2.05.01 . 22 2.05 . 2.05.01 . 22 . 04 2.05 . 2.05.01 . 22 . 03

2.05 . 2.05.01 . 15 . 07

Documen laporan prognosis

Terbentuknya RTP (Rumah Tangga Perikanan)

Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan (Pokmaswas) Hukum Dalam Pendayagunaan SD Kelautan

Satuan





Target Realisasi Program/Kegiat an Renja SKPD tahun 2017



0

-

4

dok

4

4

4

100,00%

4

12

300,00%

2

dok

2

2

2

100,00%

2

6

300,00%

2

dok

2

2

2

100,00%

2

6

300,00%

1

dok

1

1

1

100,00%

1

3

300,00%

4

dok

4

4

4

100,00%

4

12

300,00%

11,50

Ha

9,00

11,00

13,80

125,45%

11,00

13,80

120,00%

2.180,00

2.059,00

10.179,00

494,37%

2.109,00

10.179,00

460,80%

2.209,00

RTP

18,00

Kelompok

17,00

18,00

26,00

144,44%

18,00

26,00

144,44%

39,90

kg/kap/th

33,85

35,30

35,40

100,28%

35,40

35,40

88,72%

5.047,76

9.224,56

3.641,39

39,47%

9.224,56

3.641,39

39,47%

Operasi SISWASMAS,WASDI dan KAMLA Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Penyebaran informasi Kelautan dan Perikanan Promosi/ Sosialisasi Program mapun Hasil-hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01


Tersedianya Documen akhir tahun Tersusunnya Laporan keuangan semesteran tepat waktu

Tersusunnya Pelaporan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun tepat waktu Adanya documen RKA, Penyusunan laporan rencana kerja program/ kegiatan DPA, RKA Perubahan dan pelaporan DPPA Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Sea Ranching dan Restoking Mendukung pencapaian Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan Luas lahan rehabilitas Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05 . 2.05.01 . 15 . 02

2.05 . 2.05.01 . 17


Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan

Penyuluhan Budaya Kelautan Fasilitasi Pengembangan CSR dengan Sektor Usaha/Industri Kelautan dan Perikanan Kajian aplikatif Pengembangan Kawasan Sentral Produksi Komiditi Hasil Laut Pengelolaan Potensi Objek Jasa-jasa Kelautan Sosialisasi Bidaya Kelautan dan wawasan Maritim Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Penguatan sumberdaya Pesisir

Mendukung pencapaian konsumsi makan ikan

Tercapainya volume produksi garam

9.224,56

ton


Kode

2.05 . 2.05.01 . 15 . 03

Program/Kegiatan

Pengelolaan sumberdya Pesisir dan Laut Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

2.05 . 2.05.01 . 21 2.05 . 2.05.01 . 21 . 21

2.05 . 2.05.01 . 24 2.05 . 2.05.01 . 24 . 03



Program TP / APBN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana penangkapan ikan Tercapainya Produksi Program TP / APBN Perikanan Tangkap Dukungan Program APBN Bidang Perikanan Tangkap Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar


Satuan





Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Realisasi Program/Kegiat an Renja SKPD tahun 2017



9.224,56

ton

5.047,76

9.224,56

3.641,39

39,47%

9.224,56

3.641,39

39,47%

11.795,04

ton

10.842,10

10.895,42

10.975,20

100,73%

11.195,30

10.975,20

93,05%

92.227,42

ton

87.851,71

88.872,44

89.528,58

100,74%

11.195,30

89.528,58

97,07%

3.745,04

ton

3.175,28

3.312,92

3.325,16

100,37%

3.456,96

3.325,16

88,79%

15,05

7,30

13,00

178,08%

7,48

13,00

165,39%

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Pengembangan Budidaya Air Laut, air Payau dan air Tawar

2.05 . 2.05.01 . 20

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03

Pengembangan Bibit Ikan unggul melalui UPR Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan

2.05 . 2.05.01 . 20 . 04

Optimalisasi fungsi balai benih Ikan /UPBBIAT (DAK)

2.05 . 2.05.01 . 20 . 05

2.05 . 2.05.01 . 20 . 13 2.05 . 2.05.01 . 23

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 2.05 . 2.05.01 . 23 . 05

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 2.05 . 2.05.01 . 23 . 04

2.05 . 2.05.01 . 22 . 05

Pengembangan Komoditas dempon Tambak sbg upaya pengembangan kawasan BD Air Payau Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Pengembangan Mina Tani Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Payau Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan Rehab Sarana dan Prasarana Fisik Budidaya Air Payau Program TP / APBN Dukungan Program APBN Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan Program TP / APBN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Pasar Ikan Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Revitalisasi Data Kelompok Perikanan

Tercapainya Produksi budidaya

Tercapainya Volume Produksi Pengolahan

Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

7,86

milyar


Kode

2.05 . 2.05.01 . 25 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01

Program/Kegiatan


Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan Program Pengembangan Statistik Kelautan dan dan Perikanan Perikanan Pengadaan Sarana Statistik Budidaya, Penangkapan dan P2HP


Satuan

7,86

milyar


15,05


7,30



13,00

178,08%

-

Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan Target Realisasi Program/Kegiat an Renja SKPD tahun 2017

7,48


13,00

-


165,39%

-

TABEL 2.2. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD TAHUN 2016 KABUPATEN LOMBOK BARAT

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Indikator Mendukung pencapaian Luas lahan rehabilitas Mendukung Penambahan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya (Pokmaswas) Mendukung pencapaian konsumsi ikan Tercapainya volume produksi garam Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap Tercapainya Produksi Perikanan budidaya Tercapainya Volume Produksi Pengolahan Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

SPM/Standar Nasional

IKK

Tahun (n-2) 2014 7 1.959,00 16,00 32,30 7.774,73 10.295,67 85.260,80 3.024,84 6,95

Target Renstra SKPD Tahun (n-1) Tahun (n) 2015 2016 9 11 2.009,00 2.059,00 17,00 18,00 33,80 35,30 8.524,05 9.224,56 10.595,55 10.895,42 87.818,62 88.872,44 3.168,88 3.312,92 7,12 7,30

Tahun (n+1) 2017 11 2.159,00 18,00 38,40 9.224,56 11.495,17 91.075,83 3.601,00 7,67

Realisasi Capaian Tahun (n-2) Tahun (n-1) 2014 2015 7,5 9 2.176,00 2.180,00 17,00 17,00 32,35 33,85 9.445,55 5.047,76 10.429,70 10.842,10 85.337,87 87.851,71 3.025,04 3.175,28 13,25 15,05

Proyeksi Tahun (n) Tahun (n+1) 2016 2017 11 11 1.956,05 2.051,05 17,00 18,00 33,54 36,48 8.763,33 8.763,33 10.350,65 10.920,41 84.428,82 86.522,04 3.147,27 3.420,95 13,45 3,41

Catatan Analisis

TABEL 2.3. TABEL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017 KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN Rancangan Awal RKPD No. Program/Kegiatan

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

Catatan Penting

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

Area Budidaya Air Tawar Lobar

Sea Ranching dan Restoking Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Perairan Umum Air Tawar Wilayah Lombok Barat 5 Kecamatan pesisir

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

5 Kecamatan pesisir

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

11,50

Nelayan kecamatan pesisir

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Nelayan kecamatan pesisir Tangkap Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan Nelayan kecamatan pesisir Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengadaan Sarana Pengawasan POKMASWAS lombok barat Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Kelautan Operasi SISWASMAS,WASDI dan KAMLA Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Penyebaran informasi Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Promosi/ Sosialisasi Program mapun Hasil-hasil Kabupaten Lombok Barat Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat Penyuluhan Budaya Kelautan Kabupaten Lombok Barat Fasilitasi Pengembangan CSR dengan Sektor Usaha/Industri Kelautan dan Perikanan Kajian aplikatif Pengembangan Kawasan Sentral Produksi Komiditi Hasil Laut Pengelolaan Potensi Objek Jasa-jasa Kelautan

Dukungan Program APBN Bidang Perikanan Tangkap

25.224.800,00

48.692.259 784.769.914

idem

idem

32.580.000,00 -

Mendukung Penambahan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya

Mendukung pencapaian konsumsi ikan

Mendukung pencapaian Luas lahan rehabilitas

-

idem

idem

idem

idem

27.885.231 2.109,00 -

18,00

36,90

390.306.566 11.013.106

idem idem idem

idem idem idem

198.554.863

idem

idem

103.374.544

idem idem

idem idem

-

11,50

-

-

Mendukung Penambahan Jumlah Rumah Tangga Perikanan Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya

157.188.200,00 2.109,00

18,00 9.066.700,00 6.765.000,00 147.480.000,00

Mendukung pencapaian konsumsi ikan

Kecamatan pesisir

2.455.000,00 36,90

-

Wilayah Pesisir Lombok Barat


Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap

9.224,56

202.921.972 30.046.250

idem

idem

idem idem idem idem

idem idem idem idem

-

11.195,30

10.000.000.000 1.044.598.328 -


9.224,56

74.273.250,00 850.000.000

Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap

Pindah program kegiatan

-

-

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Program TP / APBN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana penangkapan ikan Program TP / APBN

idem

244.021.775

Sosialisasi Budaya Kelautan dan wawasan Maritim Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Penguatan sumberdaya Pesisir Pengelolaan sumberdya Pesisir dan Laut

idem

-

5 Kecamatan pesisir

Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap


11.895.941

11.195,30

1.651.356.000,00 -

Penyesuaian terhadap UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rancangan Awal RKPD No. Program/Kegiatan

Lokasi

Hasil Analisis Kebutuhan Indikator Kinerja

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

-

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

-

Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Pengembangan Budidaya Air Laut, air Payau dan air Tawar Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Bibit Ikan unggul melalui UPR Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Pembinaan dan pengembangan perikanan Optimalisasi fungsi balai benih Ikan /UPBBIAT Pengembangan Komoditas dempon Tambak sbg upaya pengembangan kawasan BD Air Payau Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Pengembangan Mina Tani

Lokasi

Indikator Kinerja

Target Capaian

Kebutuhan Dana (Rp. 000)

dari kegiatan Restocking

Kawasan Budidaya Laut, Payau dan Tawar Lombok Barat

1.416.397.559 38.037.397 419.780.781

Pasar benih Ikan Sigerongan Kec. Lingsar Peteluan Indah Lingsar Tambak Dinas Sekotong

Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan

Tercapainya Produksi Perikanan budidaya

36.338.628 89.953,88

idem

1.596.126.600,00

idem

idem

55.174.800,00 94.126.887,00

idem

idem

-

Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan

-

Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan

-

Rehab Sarana dan Prasarana Fisik Budidaya Air Payau

-

Program TP / APBN Dukungan Program APBN Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar Peteluan Indah Lingsar Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Kabupaten Lombok Barat Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Lombok Barat Hasil Perikanan Program TP / APBN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan Lombok Barat Pengembangan Pasar Ikan Gerung Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Revitalisasi Data Kelompok Perikanan Lombok Barat Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan Pengadaan Sarana Statistik Budidaya, Penangkapan dan Lombok Barat P2HP

idem

-

Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Payau

66.654.485 -

Tercapainya Produksi Perikanan budidaya

53.428.000,00 89.953,88

Pindahan dari Kegiatan Hama dan Penyakit Ikan

idem

idem

281.504.472

idem

idem

3.456,96

28.427.219

idem

idem

idem idem

idem idem

idem

idem

7,48

728.061.084 18.432.219 18.975.363 -

105.146.400,00


Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

21.103.793

Catatan Penting

idem

idem


206.943.800,00 3.456,96

30.640.800,00

475.551.300,00 Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

7,48 115.806.500,00

Renja 2017-Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

BAB III TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada tataran Kementrerian RI rencana pembangunan dalam 5 atahun kedepan tersususun secara sistematis seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019. Visi KKP adalah mewujudkan sector kelautan dan perikanan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, dari visi tersebut disusun misi sebagai berikut: 1. Kedaulatan (sovereignty) yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumbedaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Keberlanjuan (sustainability) yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 3. Kesejahteraan (prosperity) yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan oerikanan

yang

sejahtera,

maju;,

madiri

sertaberkepribadian

dalam

kebudayaan Renstsra

DKP

lombok

barat

2014-2019

juga

talah

memasukkan

misi

Kementrerian kelautan dan perikanan RI kedalam aspek pembangunan yang tertuang dalam program dan kegiatan. Keterpaduan tersebut nampak pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam renstra ini. Sedangkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Barat mengambil visi “Mewujudkan Masyarakat Perikanan dan Kelautan Provinsi NTB yang Maju”. Kata “Maju” yang mengandung makna bahwa tujuan akhir (the ultimate goal) dari pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi NTB berupa tercapainya masyarakat perikanan dan kelautan Provinsi NTB yang maju dan ditandai dengan meningkatnya pendapatan serta daya beli dengan cara pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara arif, bijaksana, efisien dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan daya dukung dan kualitas lingkungan sehingga pembangunan


Bab III - 1


dapat berlangsung secara berkelanjutan (on a sustainable basis) dan berkeadilan (equitable basis). Dalam Restra Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi NTB memiliki Misi yang lebih kompleks dari indikator yang terdapat pada Renstra Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Barat. Misi Renstra DKP Propinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Meningkatkan kemampuan pelayanan dan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB 2. Meningkatkan kesejahteraan nelayan 3. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Lombok 4. Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Sumbawa 5. Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan ikan 6. Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan 7. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan air tawar 8. Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan air payau 9. Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan 10. Meningkatkan kesejahteraan

pengolah dan pemasar produk perikanan dan

kelautan 11. Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan 12. Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan

Jika dicermati pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat ini Lebih berorientasi pada kinerja aspek produksi dan pengembangan SDM sedangkan pada Renstra Propinsi ditambahkan aspek teknis pelayanan Jasa kepelabuhanan.


Bab III - 2


Tabel 3.1. Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi No

Kebijakan Propinsi

Sumber

1

Peningkatan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian

Renstra DKP

Meningkatkan kesejahteraan nelayan

Renstra DKP

2

Keterangan

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

3

4

Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan kapal perikanan dan fasilitas pendukungnya

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan fungsi pelabuhan perikanan

Renstra DKP

Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah Pulau Lombok

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se Pulau Lombok

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan PerikananPantai Labuhan Lombok

Renstra DKP

Meningkatkan kemampuan pelayanan jasa kepelabuhanan perikanan wilayah pulau Sumbawa

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pelabuhan perikanan se Pulau Sumbawa

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana pelabuhan perikanan se Pulau Sumbawa

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Saleh

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB


Bab III - 3


No

Kebijakan Propinsi

Sumber

5

Meningkatkan kemampuan penerapan dan perekayasaan teknologi penangkapan ikan

Renstra DKP

Pengembangan dan penerapan teknologi penangkapan ikan

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana balai

Renstra DKP

Keterangan

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

6

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Penangkapan Ikan Tanjung Luar

Renstra DKP

Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB

Pengembangan dan peningkatan pembenihan ikan

Renstra DKP Prop NTB

Pengembangan dan peningkatan usaha pembudidayaan ikan

Renstra DKP

Peningkatan produksi perikanan budidaya

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB


Bab III - 4


No

Kebijakan Propinsi

Sumber

7

Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya air tawar

Renstra DKP

Peningkatan produksi benih ikan air tawar

Renstra DKP

Keterangan

Prop NTB

Prop NTB

8

Pengembangan dan peningkatan sarana-prasarana perbenihan ikan air tawar

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar

Renstra DKP

Meningkatkan kemampuan pelayanan penerapan teknologi budidaya ikan laut dan payau

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan air payau

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan produksi benih ikan laut

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

9

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Renstra DKP

Meningkatkan kemampuan pengendalian hama dan penyakit ikan serta pemulihan sumberdaya kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Pengembangan dan pengelolaan kesehatan ikan

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Peningkatan pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Kesehatan Ikan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Renstra DKP

Prop NTB

Prop NTB


Bab III - 5


No

Kebijakan Propinsi

Sumber

10

Meningkatkan ragam, kualitas dan kuantitas produk olahan perikanan dan kelautan

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan produk ikan non konsumsi

Renstra DKP

Peningkatan mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan dan kelautan

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan pemasaran produk olahan kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Meningkatkan kemampuan pengendalian mutu dan keamanan pangan hasil perikanan dan kelautan

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan ruang lingkup pengujian mutu produk hasil kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Pengembangan dan peningkatan efektifitas pengendalian dan pengawasan mutu produk kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Peningkatan dan pengembangan penatausahaan Balai Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan Mataram

Renstra DKP

Memelihara kelestarian dan daya dukung sumberdaya kelautan dan perikanan

Renstra DKP

Pengembangan dan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu

Renstra DKP

Peningkatan pemulihan dan pelestarian sumberdaya laut, pesisir dan pulau- pulau kecil

Renstra DKP

Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan

Renstra DKP

11

12

Keterangan

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB

Prop NTB


Bab III - 6


3.2.


Tujuan dan sasaran Renja SKPD tahun 2017 ini akan selalu mengacu pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Lombok Barat 2014-2019, yang mana indicator terhadap program dan kegiatan sudah disusun secara sistematis dan mengacu pada RPJMD, renstra Dinas keautan dan Perikanan Propinsi NTB dan Kementerian Kelautan dan Peirkanan Republik Indonesia.

Diagram Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat

tahun 2017 dapat digambarkan

sebagai berikut:

Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD

Rumusan Tujuan Renja SKPD

Rumusan Sasaran Renja SKPD

Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Rumusan Sasaran Renstra SKPD


Bab III - 7


3.3. Program dan Kegiatan 3.5 Strategi dan Kebijakan SKPD 3.5.1 Strategi Dalam melaksanakan agenda pembangunan daerah sebagaimana di amanatkan dalam RPJMD Tahun 2015-2019 dan mewujudkan tercapainya tujuan serta sasaran pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat, strategi pembangunan yang ditempuh adalah : 1. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan transparan dan akuntable dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau good governance dan clean goverment, yang tercermin dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pelaksanaan program, untuk mencapai sasaran strategis jangka menengah. 2. Potensi

kelautan

dan perikanan diperuntukkan

bagi

sebesar-besarnya

kesejahteraan rakyat, yang direfleksikan ke dalam berbagai regulasi yang berpihak kepada bangsa sendiri dan diarahkan untuk dapat mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menyerap tenaga kerja (pro-job) pertumbuhan ekonomi (pro-growth),

menguntungkan

meningkatkan

(pro-busines),

dan

berkelanjutan (pro sustainable) 3. Pembangunan kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan antar wilayah kecamatan, mengurangi ketertinggalan dan kesenjangan serta prioritas pengembangan pesisir dan pulau-pulau kecil.


Bab III - 8


3.5.2

Kebijakan SKPD

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka pemanfaatan secara optimal sumberdaya yang ada dengan memperhatikan kelestariannya (sustainability), meliputi : 1.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan ekosistem perairan tawar, lautan, pesisir dan pulau kecil

2.

Perbaikan kualitas ekosistem sumberdaya kelautan dan perikanan

3.

Peningkatan kapasitas SDM dalam memanfaatkan sarana dan prasarana

4.

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan

5.

Pemenuhan gizi keluarga yang berasal dari protein hasil kelautan dan perikanan.

6.

Promosi, sosialisasi dan lomba hasil olahan produk kelautan dan perikanan.

7.

Diversifikasi usaha masyarakat kelautan dan perikanan

8.

Mempermudah akses permodalan.

9.

Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perikanan tangkap dan budidaya.

10.

Peningkatan kualitas dan manajemen kelompok pengolah dan pemasar

11.

Menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tabel 3.2. Keterkaitan tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan 1.1

Memelihara dan Meningkatkan Daya Dukung Serta Kualitas Lingkungan Perairan Tawar, Pesisir dan PulauPulau Kecil

1.1.1

Terkelolanya Sumberdaya Alam (Ekositem) Di Wilayah Perairan Tawar, Pesisir, Laut Dan Pulau-Pulau Kecil yang Bersifat Lestari

-

Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Secara Berkelanjutan

-

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pengelolaan Ekosistem Perairan Tawar, Lautan, Pesisir dan Pulau Kecil

-

Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan

-

Perbaikan Kualitas Ekosistem Sumberdaya Kelautan


Bab III - 9


Perikanan 1.1.2

Terbinanya Kelompok Masyarakat Nelayan, Pembudidaya dan Pengolah Serta Pemasar

dan Perikanan

-

Penyediaaan Sarana dan Prasarana serta Peningkatan Kapasitas SDM

-

Peningkatan Kapasitas SDM dalam Memanfaatkan Sarana dan Prasarana

-

Penguatan Kelembagaan dan Fasilitasi Sarana Pengelolaan Lingkungan Bagi POKMASWAS

-

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Kelautan dan Perikanan melalui Perbaikan Kualitas SDA dan SDM 2.1

Meningkatkan Konsumsi Ikan untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

2.1.1

Peningkatan Konsumsi Ikan

-

Sosialisasi Gerakan "AYO MAKAN IKAN"

-

Pemenuhan Gizi Keluarga Yang Berasal dari Protein Hasil Kelautan dan Perikanan

-

Gelar Produk Olahan Perikanan (Lomba, Promosi, dll)

-

Promosi, Sosialisasi dan Lomba Hasil Olahan Produk Kelautan dan Perikanan


Bab III - 10


2.2.

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

2.2.1

Peningkatan produksi Garam, Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya

-

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sektor Kelautan Perikanan

-

Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk Kelautan dan Perikanan

-

Penerapan Dan Aplikasi Mata Pencaharian Alternatif Tepat Sasaran

-

Diversifikasi Usaha Masyarakat Kelautan dan Perikanan

-

Menginisiasi Tumbuhnya Lembaga Keuangan Yang Mudah Diakses oleh Masyarakat Kelautan dan Perikanan

-

Mempermudah Akses Permodalan

Misi 3 : Meningkatkan Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi 3.1

Mengembangkan Mutu Hasil dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

3.1.1

Terkelolanya Produk Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan

-

Penyuluhan dan Menginisiasi Pembentukan Kelompok Pengolah dan Pemasar

-

Peningkatan Kualitas dan Manajemen Kelompok Pengolah dan Pemasar

3.2

Meningkatkan Investasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan

3.2.1

Peningkatan Nilai Investasi /Usaha

-

Meningkatkan dan Mempermudah Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

-

Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif


Bab III - 11

3.3. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat tahun 2017 dapat diuraikan dalam table berikut ini. Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Prakiraan Maju Rancana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017 Kode

Urusan/Bidang Urussan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

1 2.05 . 2.05.01 . 01

2 Program Perkantoran

Pelayanan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output)

3

Tersedianya Saran untuk menunjang akifitas surat menyurat Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya listrik air dan telepon 2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 dan listrik dinas yang memadai Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 kelancaran aktivita skantor tercapai kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan terpenuhinya perijinan kendaraan 2.05 . 2.05.01 . 01 . 06 kendaraan dinas/operasi dinas 2.05 . 2.05.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

2.05 . 2.05.01 . 01 . 10 2.05 . 2.05.01 . 01 . 11 2.05 . 2.05.01 . 01 . 12 2.05 . 2.05.01 . 01 . 15 2.05 . 2.05.01 . 01 . 17 2.05 . 2.05.01 . 01 . 18

2.05 . 2.05.01 . 01 . 21

Kebutuhan dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

4

5

6

7

Catatan Penting

8

Target Capaian Kinerja


9

10

Administrasi

2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat

2.05 . 2.05.01 . 01 . 08

Lokasi


tercapainya target PAD

Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang terciptanya lingkungan kerja yang kebun dll indah bersih rapi dan sehat meningkatnya pelayanan dan kinerja Penyediaan-penyediaan alat tulis kantor pegawai Tersediaan Barang Cetakan dan Penyediaan barang cetakan dan penggadaan penggandaan Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya kinerja pegawai listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Adanya bahan bacaan bagi pegawai perundang-undangan Lancarnya pelaksanaan kegiatan Penyediaan makanan dan minuman rapat-rapat koordinasi Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke terbinanya konsultasi antar instansi luar/Dalam daerah luar daerah Penyediaan Jasa Tenaga kerja Administrasi / Teknik Perkantoran terfasilitasinya administrasi Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll kepegawaian aparatur Dinas

DKP Lobar

12 bulan

6.033.000

DAU

12 bulan

6.213.990

DKP Lobar

12 bulan

108.318.000

DAU

12 bulan

111.567.540

DKP Lobar

12 bulan

6.651.000

DAU

12 bulan

6.850.530

DKP Lobar

1 tahun

102.077.000

DAU

1 tahun

105.139.310

DKP Lobar

445 juta

153.565.000

DAU

445 juta

158.171.950

DKP Lobar

100%

6.230.800

DAU

100%

6.417.724

DKP Lobar

12 bulan

7.550.500

DAU

12 bulan

7.777.015

DKP Lobar

12 bulan

3.193.800

DAU

12 bulan

3.289.614

DKP Lobar

12 bulan

4.728.000

DAU

12 bulan

4.869.840

DKP Lobar

12 bulan

5.280.000

DAU

12 bulan

5.438.400

DKP Lobar

12 bulan

10.851.000

DAU

12 bulan

11.176.530

DKP Lobar

12 bulan

226.160.000

DAU

12 bulan

232.944.800

-

DAU

76.638.100

DAU

DKP Lobar DKP Lobar

100%

100%

2.05 . 2.05.01 . 02 2.05.2.05.01.02.03

Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur Pembangunan gedung kantor

Kapasitas

78.937.243 -

-

-

tersedianyagudang arsip Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja

DKP Lobar

1,00

107.700.000

DAU

100%

DKP Lobar

12 bulan

9.711.000

DAU

12 bulan

50.000.000

2.05 . 2.05.01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedung kantor

Meningkatnya Kinerja pegawai

DKP Lobar

12 bulan

113.964.100

DAU

12 bulan

167.383.023

2.05 . 2.05.01 . 02 . 10 Pengadaan meubelair

Terpenuhinya meja untuk rapat

DKP Lobar

1 Paket

92.151.000

DAU

1 Paket

94.915.530

DKP Lobar

12 bulan

5.551.000

DAU

12 bulan

5.717.530

DKP Lobar

44 Unit

199.510.600

DAU

44 Unit

205.495.918

2.05 . 2.05.01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

2.05 . 2.05.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 2.05 . 2.05.01 . 02 . 24 dinas/operasional

terpeliharanya Gedung dan kantor Dinas Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional

Prakiraan Maju Rancana Tahun 2018



Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) Lokasi

1

2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pegadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan 2.05 . 2.05.01 . 06 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan 2.05 . 2.05.01 . 06 . 01 ikhtisar kinerja SKPD 2.05 . 2.05.01 . 02 . 28

3 Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin

4 DKP Lobar

Target Capaian Kinerja 5 12 bulan

DKP Lobar


Sumber Dana

6

7

8.000.000

DAU

-

DAU

Catatan Penting

8



9

10

12 bulan

8.240.000 -

-

-

Tersedianya Documen akhir tahun

DKP Lobar

4 Documen

108.095.900

DAU

4 Documen

111.338.777

2.05 . 2.05.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuagan semesteran

Tersusunnya Laporan keuangan semesteran tepat waktu

DKP Lobar

2 Documen

9.013.800

DAU

2 Documen

9.284.214

Penyusunan laporan prognosis realisasi 2.05 . 2.05.01 . 06 . 03 anggaran

Documen laporan prognosis

DKP Lobar

2 Documen

8.068.600

DAU

2 Documen

8.310.658

DKP Lobar

1 Documen

11.109.900

DAU

1 Documen

11.443.197

DKP Lobar

4 Documen

101.306.800

DAU

4 Documen

104.346.004

2.05 . 2.05.01 . 06 . 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan rencana kerja program/ 2.05 . 2.05.01 . 06 . 12 kegiatan pelaporan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 2.05 . 2.05.01 . 16 Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan

Tersusunnya Pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu Adanya documen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA

-

2.05 . 2.05.01 . 16 . 02 Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan 2.05 . 2.05.01 . 16 . 03 Sea Ranching dan Restoking 2.05 . 2.05.01 . 16 . 07 Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan


Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 2.05 . 2.05.01 . 15

Gitanada; Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

11,00

Pembangunan dan Pengembangan Potensi 2.05 . 2.05.01 . 15 . 02 Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pendampingan kelompok nelayan perikanan 2.05 . 2.05.01 . 21 . 01 Penambahan jumlah RTP tangkap Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengadaan Sarana Pengawasan Jumlah Kelompok Pengelola Program Peningkatan Kesadaran dan Sumberdaya (Pokmaswas) 2.05 . 2.05.01 . 17 Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Kelautan 2.05 . 2.05.01 . 17 . 02 Operasi SISWASMAS,WASDI dan KAMLA

25.224.800

DAU

32.580.000

DAU

-

DAU; DAK

-

DAU; DAK

25.981.544 33.557.400 11,00

Lokasi Pembudidaya; Pengolah; Pemasar; Nelayan

DAU; DAK

262.323.408

2.109,00

-

157.188.200

DAU

-

DAU

-

-

DAU

-

2.159,00

Kecamatan Pesisir

-

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

-

-

161.903.846

DAK

18,00

18,00

9.066.700

DAU

9.338.701



1 2.05 . 2.05.01 . 22


2 Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan


3

Lokasi



Sumber Dana

4

5

6

7


9

10

8

-

6.765.000

Promosi/ Sosialisasi Program mapun Hasil-hasil 2.05 . 2.05.01 . 22 . 03 Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

147.480.000

-

11.839.089

DAU

210.221.477

Mendukung pencapaian konsumsi ikan 9kg/kap/th)

Lombok Barat

36,90

2.455.000

38,4

DAU; DAK

111.096.610

Fasilitasi Pengembangan CSR dengan Sektor Usaha/Industri Kelautan dan Perikanan

-

DAU

-

Kajian aplikatif Pengembangan Kawasan Sentral Produksi Komiditi Hasil Laut

-

DAU; DAK

-

Pengelolaan Potensi Objek Jasa-jasa Kelautan

-

DAU

-

Sosialisasi Bidaya Kelautan dan wawasan Maritim

-

DAU

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

-

2.05 . 2.05.01 . 15 . 07 Penguatan sumberdaya Pesisir (IFAD) 2.05 . 2.05.01 . 15 . 03 Pengelolaan sumberdya Pesisir dan Laut Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tercapainya volume produksi garam (ton)

Lembar; Sekotong

9.224,56

Program TP / APBN 2.05 . 2.05.01 . 21


-

2.05 . 2.05.01 . 22 . 04 Penyebaran informasi Kelautan dan Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 19 . 01 Penyuluhan Budaya Kelautan

Catatan Penting

Program TP / APBN Dukungan Program APBN Bidang Perikanan Tangkap Program Pengembangan Kawasan Budidaya 2.05 . 2.05.01 . 24 Laut, Air Payau dan Air Tawar Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air 2.05 . 2.05.01 . 24 . 03 tawar Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan Pengembangan Budidaya Air Laut, air Payau dan air Tawar Program Pengembangan Budidaya 2.05 . 2.05.01 . 20 Perikanan

DAU; DAK

74.273.250

DAU; DAK

-

DAU; DAK

850.000.000

APBN

218.141.120 9.224,56

Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap (ton)

Kecamatan Pesisir dan Pulau Kecil

11.195,30

1.651.356.000

CCDP-IFAD

-

DAU; DAK

11.495,17

APBN

-

-

DAU

-

-

DAU; DAK

-

DAU; DAK

1.596.126.600

DAU; DAK

-

1.644.010.398

-

Tercapainya Produksi budidaya (ton)

Lokasi Pembudidaya

89.953,88

1.122.943.203

-

-

Pengembangan Bibit Ikan unggul melalui UPR

32.299.719 -

-


2.05 . 2.05.01 . 21 . 21 Pengembangan sarana penangkapan ikan

-

DAU; DAK

-

91.075,83



1


2 Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan


3

Lokasi



4

5

6

Tercapainya Produksi budidaya (ton)

Lokasi Pembudidaya ikan

Tercapainya Volume Produksi Pengolahan (ton)

Lokasi Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

3.456,96

2.05 . 2.05.01 . 23 . 04 Pengembangan Pasar Ikan Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Pengembangan Statistik Kelautan 2.05 . 2.05.01 . 25 dan Perikanan Pengadaan Sarana Statistik Budidaya, 2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 Penangkapan dan P2HP

9

10

DAU; DAK

94.126.887

DAU; DAK

56.830.044 96.950.694 91.075,83

DAU

55.030.840

-

DAU; DAK DAU; DAK

-

-

DAU; DAK

-

-

DAU

-

-

DAU

-

-

DAU

-

-

DAU; DAK

-

-

APBN DAU

-

105.146.400

DAU

108.300.792 -

-

DAU; DAK

-

206.943.800

DAU; DAK

213.152.114

30.640.800

DAU

-

APBN

3.601,00

-

475.551.300

DAU; DAK

489.817.839

-

DAU; DAK

-

Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan (milyar)

Lombok Barat

31.560.024 -

-

2.05 . 2.05.01 . 23 . 03 Pemasaran Hasil Perikanan

2.05 . 2.05.01 . 22 . 05 Revitalisasi Data Kelompok Perikanan


-

2.05 . 2.05.01 . 23 . 02 Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan 2.05 . 2.05.01 . 23 . 05 Produk Hasil Perikanan Program TP / APBN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

55.174.800

53.428.000

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

8


DAU

89.953,88

2.05 . 2.05.01 . 20 . 13 Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar 2.05 . 2.05.01 . 23

7 -

2.05 . 2.05.01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembangan perikanan Optimalisasi fungsi balai benih Ikan /UPBBIAT 2.05 . 2.05.01 . 20 . 04 (DAK) Pengembangan Komoditas dempon Tambak 2.05 . 2.05.01 . 20 . 05 sbg upaya pengembangan kawasan BD Air Payau Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu Pengembangan Mina Tani Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Payau Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan Rehab Sarana dan Prasarana Fisik Budidaya Air Payau Program TP / APBN Dukungan Program APBN

Sumber Dana

Catatan Penting

DAU

7,48

7,67

115.806.500 7.180.792.937

DAU; DAK

119.280.695 6.529.848.894

3.4. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif


Indikator Kinerja Kegiatan (output)

Indikator Kinerja Program (outcome)

Target Capaian

Nominal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Saran untuk menunjang akifitas surat menyurat Tersedianya listrik air dan telepon dinas yang memadai kelancaran aktivita skantor tercapai

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

terpenuhinya perijinan kendaraan dinas tercapainya target PAD terciptanya lingkungan kerja yang indah bersih rapi dan sehat meningkatnya pelayanan dan kinerja pegawai Tersediaan Barang Cetakan dan penggandaan Meningkatnya kinerja pegawai

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Adanya bahan bacaan bagi pegawai

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasi Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor,sopir,tukang kebun dll Penyediaan-penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan kosultasi ke luar/Dalam daerah Penyediaan Jasa Tenaga kerja Administrasi / Teknik Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian dll

Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapatrapat koordinasi terbinanya konsultasi antar instansi luar daerah tersedianya tenaga kerja terfasilitasinya administrasi kepegawaian aparatur Dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan meubelair Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pegadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD Penyusunan laporan keuagan semesteran Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan rencana kerja program/ kegiatan pelaporan

Fasilitasi Aparatur dan Sumber daya Kelautan perikanan untuk menjalankan Tupoksi

Meningkatnya kenyamanan pegawai dalam bekerja Meningkatnya Kinerja pegawai Terpenuhinya meja untuk rapat terpeliharanya Gedung dan kantor Dinas Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional Terpeliharanya peralatan kantor secara rutin

12 bulan

4.452.000

12 bulan

89.648.000

12 bulan

5.847.000

1 tahun

64.985.000

445 juta

147.562.000

100%

8.545.000

12 bulan

7.201.000

12 bulan

3.381.000

12 bulan

5.129.000

12 bulan

3.960.000

12 bulan

8.750.000

12 bulan

84.235.000 -

100%

68.208.000 -

12 bulan

23.450.000

12 bulan 1 Paket

21.725.000 1.635.000

12 bulan

63.637.380

44 Unit

121.996.800

12 bulan

3.000.000 -

Tersedianya pakaian Seragam

Tersedianya Documen akhir tahun Tersusunnya Laporan keuangan semesteran tepat waktu Documen laporan prognosis Tersusunnya Pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu Adanya documen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPPA

4 Documen

29.357.800

2 Documen

8.062.500

2 Documen

4.732.500

1 Documen

5.878.900

4 Documen

48.502.600

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Sea Ranching dan Restoking

Terlaksananya Kegiatan Monotoring hama/penyakit ikan Terlaksananya Kegiatan Searanching/Restoking

Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan

Terlaksanya kegiatan pengembangan kawaan konservasi perairan

Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir

Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat pesisir/pulau Kecil


11,50

-

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pembangunan dan Pengembangan Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Tersedianya sarana dan prasarana masyarakat pesisir/pulau Kecil

-


-

Pendampingan kelompok nelayan perikanan tangkap

Mendukung Penambahan Jumlah RTP

Pengembangan Lembaga Usaha Perdagangan Perikanan Tangkap

Terbentuknya lembaga usaha perdagangan keluatan dan perikanan

Pelatihan Teknologi Penangkapan Ikan

Terlakssananya pelatihan teknologi penangkapan ikan

Mendukung Penambahan Jumlah Rumah Tangga Perikanan

22.230.000 2.109,00

-

Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendaliaan SD Kelautan

Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya (Pokmaswas)

18,00

Program dan Kegiatan Pengadaan Sarana Pengawasan

Indikator Kinerja Kegiatan (output) Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan SD Kelautan Operasi SISWASMAS,WASDI dan KAMLA Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Penyebaran informasi Kelautan dan Perikanan Promosi/ Sosialisasi Program mapun Hasil-hasil Pembangunan Kelautan dan Perikanan Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat

Terlaksananya operasi pengawasan Kelautan dan Perikanan

Terlaksananaya kegiatan penyuluhan kelautan dan perikanan

Fasilitasi Pengembangan CSR dengan Sektor Usaha/Industri Kelautan dan Perikanan

Terlaksananya kegiatan fasilitasi CSR

Pengelolaan Potensi Objek Jasa-jasa Kelautan Sosialisasi Budaya Kelautan dan wawasan Maritim Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Penguatan sumberdaya Pesisir (CCDP-IFAD) Pengelolaan sumberdya Pesisir dan Laut (PUGAR) Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir Program TP / APBN Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pengembangan sarana penangkapan ikan Program TP / APBN Dukungan Program APBN Bidang Perikanan Tangkap Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Jumlah Kelompok Pengelola Sumberdaya (Pokmaswas)

Target Capaian

5.275.000 143.240.000 Mendukung pencapaian konsumsi makan ikan

36,90

Pengembangan Kawasan dan Pelestarian Sumberdaya Perikanan

Terlaksananya pengembangan kawasan dan pelestarian sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Budidaya Air Laut, air Payau dan air Tawar

Berkembangnya budidaya kelautan dan perikanan

15.601.000 -

Terlaksananya Kemandirian Masyarakt Peisisir Tercapainya Dukungan Program PUGAR/Program volume produksi APBN garam Telaksananya pembinaan kelompok masyarakat pesisir Terlaksanaya Program APBN/TP bidang P4K Tercapainya Produksi Perikanan Tangkap Tersedianya sarana dan prasarana Tercapainya perikanan tangkap Produksi Perikanan Terlaksanaya Program APBN/TP Tangkap bidang Perikanan Tangkap Terlaksananya dukungan APBD terhadap program APBN bidang perikanan tangkap Terlaksananya kajian, sarana, dan prasarana budidaya

6.485.000

Terlaksananaya Pengembangan Sentra produksi komoditi laut Terkelolanya Potensi Jasa Kelautan Terlaksananya kegiatan sosialisasi budaya keleuatan dan wawasan maritim

Kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Nominal -

18,00

Mendukung pencapaian konsumsi makan ikan Terlaksananya kegiatan penyebaran informasi Terlaksananya promosi/soisalisasi bidang kelautan dna perikanan

Penyuluhan Budaya Kelautan

Kajian aplikatif Pengembangan Kawasan Sentral Produksi Komiditi Hasil Laut


177.350.000 9.224,56

24.275.000 -

1.592.975.000 11.195,30

-

31.564.120

151.380.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

-

Tersedianya sarana dan prasarana bagi UPR Terlaksananya pendampingan Pendampingan Kelompok Tani Pembudidaya Ikan kelompok tani pembudidaya Pembinaan dan pengembangan perikanan melalui pengembangan pasar benih Terlaksananya pembinaan ikan pengembangan pasar benih ikan Tersedianya sarana dan prasarana Optimalisasi fungsi balai benih Ikan /UPBBIAT (DAK) UPBBIAT Pengembangan Komoditas dempon Tambak sbg upaya pengembangan kawasan Berkembangnya budidaya air BD Air Payau payau/pertambakan Terlaksananya pembangunan Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu perikanan budidaya terpadu Pengembangan Mina Tani Terlaksananya kegiatan mina tani terlaksananya pengembangan Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan kawasan pendederan ikan ungulan Terlaksananya kegiatan revitalisasi Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya air Payau perikanan budidaya air payau Pengembangan Bibit Ikan unggul melalui UPR

52.463.400 158.485.000 Tercapainya Produksi Perikanan budidaya

31.505.000 89.953,88

-

Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran Penyakit Ikan

Terlaksananya Pengendalian dan Pencegahan Penyebaran penyakit ikan

12.897.800

Pelatihan Instruktur Petani dan Nelayan

Terlaksanaya pelatihan bagi instruktur bidnag kelautan dan perikanan

-

Program dan Kegiatan Rehab Sarana dan Prasarana Fisik Budidaya Air Payau Program TP / APBN Dukungan Program APBN Pengembangan Balai Benih Ikan Air Tawar

Indikator Kinerja Kegiatan (output)


Target Capaian

Nominal

Tersedianya sarana dan prasarana budidaya air payau Terlaksanana program APBN Perikanan Budidaya Terlaksananya dukungan APBD terhadap program APBN bidang perikanan budidaya Tersedianya sarana dan prasarana UPBBIAT

-

61.070.800

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Kajian Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan Monitoring Pengawasan Keamanan Pangan Produk Hasil Perikanan

Program TP / APBN Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Pasar Ikan

Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Terlaksananya perningkatan mutu hasil perikanan Terlaksananya pengawasan keamanan pangan produk perikanan Terlaksananya program APBN bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Terlaksananya kegiatan revitalisasi data kelompok perikanan

Program Pengembangan Statistik Kelautan dan Perikanan Pengadaan Sarana Statistik Budidaya, Penangkapan dan P2HP

145.175.000 Tercapainya Volume Produksi Pengolahan

17.960.600 3.456,96

-

Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran produk keluatan dan perikanan Terlaksananya pengebangan pasar ikan

Program Pengembagan Sistem Penyuluhan Perikanan Revitalisasi Data Kelompok Perikanan

-

Terlaksananya kegiatan statistik bidang kelautan dan perikanan

824.315.000 Mendukung Record Nilai Investasi Bidang Kelautan dan Perikanan

7,48

12.829.600 4.320.958.800


BAB IV PENUTUP

Renja merupakan dokumen lebih detail dari renstra SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan 2014-2019 dan merupakan suatu dokumen yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana diamanatkan oleh UndangUndang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RENSTRA yang mengacu pada Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014-2019. Indikator yang terdapat dalam Renja Dinas Kelautan dan Perikanan 2017 merupakan indakator yang sudah terdapat dalam Renstra SKPD namun dalam hal pendanaan masih merupakan pagu indikatif, mulai tahun 2016 hingga 2019 pagu indikatif untuk Program/Kegiatan APBN belum diperoleh kepastian apakah mendapatkan alokasi atau tidak. Namun untuk Program APBN CCDP-IFAD sudah dipastikan mendapatkan alokasi anggaran hingga tahun 2017 namun besarannya belum dapat disajikan. Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renja, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran Dinas Kelautan

dan

Perikanan

Kabupaten

Lombok

Barat,

sehingga

harapan

untuk

mensejahterakan nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir lainnya melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat terwujud. Semoga dokumen Renja ini dapat menjadi pedoman dalam melaksakan kegiatan pada tahun 2017.


Bab IV - 1

2016 TENTANG

Recommend Documents