KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR Nomor: 010a/K.13/IIIa/KR-PPIDM/UIKA/2016 Tentang PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI DOSEN UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR Bismillaahirrahmaanirrahiim REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka universitas wajib melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. bahwa untuk memenuhi huruf (a) di atas perlu penyusunan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor dengan Keputusan Rektor;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Pengurus YPIKA Nomor: 01/PRT/PENG-YPIKA/2012 tanggal 04 Juni 2012, tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2012; 9. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor: 35/KPTS/PENG-YPIKA/2016, tanggal 28 Juni 2016, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 2012-2016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2016-2020; 10. Keputusan Pengurus YPIKA Nomor: 08/KPTS/PENG-YPIKA/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 2012-2016 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 2016-2020.
Memperhatikan
:
Surat dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Nomor: 021a/K.3/LPPM-UIKA/2016, tanggal 19 Februari 2016 tentang Penerbitan Surat Keputusan Rektor. MEMUTUSKAN Dengan bertawakkal kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala
Menetapkan
:
KESATU
:
KEDUA
:
KEDUA
:
Mencabut Keputusan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor nomor: 048/K.13/IIIa/KR-PPIDM/UIKA/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan bagi Dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor dalam melaksanakan penelitian berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : Februari 2016 M 11 Jumadil Awal 1437 H Rektor,
Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag. NIK. 410 100 039 Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Ketua Badan Pengurus YPIKA 2. Para Wakil Rektor UIKA 3. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIKA 4. Kepala LPPM UIKA 5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu UIKA 6. Para Kepala Biro di UIKA
KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim Seiring salam tersebut, semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufieq serta limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta`ala. Amin. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ibn Khaldun Bogor untuk menstandardisasi pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Dosen di lingkungan UIKA Bogor. Pedoman ini sebagai rujukan sivitas akademis di lingkungan UIKA Bogor dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat supaya terstandardisasi sebagaimana dalam Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan terbitnya pedoman ini diharapkan setiap Dekan/Program Studi/Pusat Studi/Dosen dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atau mendekati standar-standar yang telah ditetapkan oleh Dikti, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang layak untuk dipublikasikan melalui jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional. Demikian atas kerjasama yang baik dihaturkan terima kasih, semoga Allah subhanahu wa ta`ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua. Amin. Bogor, Februari 2016 LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Kepala,
Dr. H. A. Rahmat Rosyadi, SH., MH.
iii
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS IBN KHALDUN BOGOR
Bismillahirrahmanirrahim Seiring salam tersebut, semoga kita senantiasa mendapat hidayah dan taufieq serta limpahan rahmat Allah subhanahu wa ta`ala. Amin. Dalam Pasal 46 STATUTA UIKA BOGOR, disebutkan bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
Pengabdian
kepada
masyarakat
dalam
upaya
mengembangkan ilmu dan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, yang sesuai dengan bidang dan rumpun ilmu program studi di lingkungan Universitas Ibn Khaldun. Pengabdian dapat dilakukan oleh dosen atau bersama mahasiswa secara perorangan, kelompok, ataupun lembaga. Hasil pengabdian dapat: (1) dipublikasikan melalaui jurnal ilmiah, (2) berupa Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau Paten, (3) pengembangan disiplin ilmu, dan (4) bermanfaat bagi sivitas akademika, masyarakat dan negara. Rektor menyambut baik atas diterbitkannya pedoman ini untuk kepentingan pengabdian sebagaimana diatur di dalam Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan terbitnya pedoman ini kami mengharapkan kepada semua Dekan/Program Studi/Pusat Studi/Dosen dapat melakukan pengabdian berdasarkan standar-standar yang telah dibakukan. Demikian saya ucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh LPPM UIKA Bogor, semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah subhanahu wa ta`ala. Amin.
Bogor, Februari 2016 Rektor,
Dr. H. E. Bahruddin, M.Ag.
iv
DAFTAR ISI KEPUTUSAN REKTOR KATA PENGANTAR ……………………………………….………………… KATA SAMBUTAN REKTOR ………………………………….……………. DAFTAR ISI …………………………………………………….……………..
iii iv v
BAB 1.1 1.2 1.3
1 3 3
I PENDAHULUAN Latar Belakang …………………………………………….…………….. Tujuan Pedoman ………………………………………….……………... Dasar Hukum …………………………………………….………………
BAB II STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat…………………………… 2.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat …………………….………... 2.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat …………………..……... 2.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat …………….………… 2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ..…………….……… 2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat ….……… 2.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat ……………………. 2.8 Standar Pendanaan dan Pembiayaan Kepada Masyarakat …………………
5 6 6 6 7 8 8 9
BAB III MEKANISME PENETAPAN DAN PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN 3.1 Mekanisme Penetapan dan Pengendalian ………………………………… 10 BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN PENGABDIAN 4.1 Prosedur Pengajuan Pengabdian ………………………………………….. 4.2 Bagan Pengajuan Pengabdian Kepada Masyarakat ………………………. LAMPIRAN Lampiran: 1 Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Lampiran: 2 Sistimatika Proposal Pengabdian Lampiran: 3 Sistimatika Laporan Pengabdian Lampiran: 4 Sistimatika Prosiding Seminar Pengabdian Lampiran: 5 Contoh Lembar Pengesahan Laporan
v
12 13
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Perguruan Tinggi wajib menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu menyelenggarakan
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian
kepada
masyarakat.
Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2002, perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga yang berfungsi membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggung jawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara universal, misi utama perguruan tinggi adalah menghasilkan, melestarikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan pada saat yang sama menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pendidikan dan penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dengan seimbang, baik secara individual maupun secara kelompok. Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, setidaknya ada tiga alasan mengapa dosen pada perguruan tinggi harus melakukan penelitian/pengabdian. Dalam melaksanakan pendidikan, dosen dapat mengajarkan materi yang mereka kembangkan sendiri dan dikuasai dengan baik, sehingga perkuliahan yang mereka ampu menjadi lebih menarik da bemakna. Dosen juga dapat melatih mahasiswa kemampuan memecahkan masalah dan Learning how to learn dengan fasih, karena mereka telah dan senantiasa mengalaminya. Karena itu, Universitas Ibn Khaldun terus berupaya untuk memandu, mengelola dan memfasilitasi dosennya dalam melaksanakan pengabdian. Hal ini mencakup penyediaan dan serta saran dan prasarana yang memadai serta dana pengabdian. Sasaran pengabdian yang dilakukan harus meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik proses maupun hasilnya, sehingga pada gilirannya mutu universitas pun meningkat. Dalam kontek menjaga dan meningkatkan mutu pengabdian yang dilakukan baik oleh dosen dan/atau mahasiswa pada universitas, diperlukan adanya standar mutu engabdian (selanjutnya disebut Standar). Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari setiap pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Dari mulai tahap 1
pemilihan topik, penulisan proposal, semimar, pelaksanaan penelitian lapangan, hingga penulisan laporan dan/atau prosiding hasil penelitiannya. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan, adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk: (a) menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; (b) menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (c) mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib: (a) dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional; (b) dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi; (c) dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi; (d) dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; (e) dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; (f) dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memenuhi standar mutu pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor diperlukan 2
adanya pedoman pengabdian kepada masyarakat. Pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pedoman ini ditetapkan dengan Peraturan Rektor sebagai acuan bagi sivitas akademis khususnya dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. 1.2 Tujuan Pedoman Tujuan pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor yaitu tercapainya tujuan perguruan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berkelanjutan melalui pengabdian kepada masyarakat. 1.3 Dasar Hukum Penyusunan pedoman pengabdian kepada masyarakat Universitas Ibn Khaldun Bogor didasarkan kepada peraturan dan perundang-undangan serta Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai berikut: 1.3.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 1.3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 1.3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 1.3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 1.3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 1.3.6 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 1.3.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian; 1.3.8
Peraturan Pengurus YPIKA Nomor: 01/PRT/PENG-YPIKA/2012 tanggal 04 Juni 2012, tentang Statuta Universitas Ibn Khaldun Bogor tahun 2012;
1.3.9
Keputusan Pengurus YPIKA Nomor: 35/KPTS/PENG-YPIKA/2016, tanggal 28 Juni 2016, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 20122016 dan Pengangkatan Rektor Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bakti 2016-2020;
1.3.10 Keputusan Pengurus YPIKA Nomor: 08/KPTS/PENG-YPIKA/2016 tanggal 29 Januari 2016, tentang Pemberhentian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 3
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 20122016 dan Pengangkatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ibn Khaldun Bogor Masa Bhakti 2016-2020.
4
BAB II STANDAR PENGABDIAN
Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (1) standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (2) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (3) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (4) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (5) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (6) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (7) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (8) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. 2.1 Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat untuk: (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan; (b) pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. Hasil pengabdian kepada masyarakat atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: 2.1.1 hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 2.1.2 pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; 2.1.3 teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; 2.1.4 model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau 2.1.5 hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 5
2.2 Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2.3 Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: (a) pelayanan kepada masyarakat; (b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; (c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau (d) pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
2.4 Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: (a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; (b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; (c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan (d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6
Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: 2.4.1 tingkat kepuasan masyarakat; 2.4.2 terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 2.4.3 dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 2.4.4 terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 2.4.5 teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. 2.5 Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: (a) Kualifikasi akademik; dan (b) Hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal dan perguruan tinggi masing-masing.
7
2.6 Standar Sarana dan Prasarana Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 2.7 Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Kelembagaan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Ibn Khaldun dibentuk dengan nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan tugas sebagai berikut: 2.7.1 menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; 2.7.2 menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2.7.3 memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2.7.4 melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 2.7.5 melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
8
2.7.6 memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; 2.7.7 memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; 2.7.8 mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; 2.7.9 melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 2.7.10 menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
2.8 Standar Pendanan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai: (a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat; (b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; (c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat; (d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; (e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan (f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai: (a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta (b) peningkatan kapasitas pelaksana.
9
BAB III MEKANISME PENETAPAN PENGENDALIAN STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
3.1 Mekanisme Penetapan Standar Pengabdian Mekanisme penetapan standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Ibn Khaldun Bogor dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 3.1.1 Membentuk Tim Kepanitian Penyusunan Rencana Induk Pengabdian (RIPM) tingkat universitas dengan melibatkan berbagai unsur akademis yang terdiri dari Rektorat, Dekanat, Biro, LPPM, dan Lembaga Penjamin Mutu untuk menetapkan sejumlah bidang prioritas pengabdian selama tahun 2016-2020 beserta program sasaran dan indikator keberhasilannya. 3.1.2 Dalam meningkatkan pemahaman semua unsur tersebut, panitia menyelenggarakan Workshop Penelitian dan Pengabdian dalam menyusun RIP-PM dengan narasumber Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. 3.1.3 Penyusunan RIPM yang melibatkan Rektorat, Dekanat, Biro, LPPM, Lembaga Penjamin Mutu serta para Dosen. Penyusunan RIP-PM disesuaikan dengan agenda masing-masing Fakultas/Program Studi. 3.1.4 Untuk melaksanakan pengabdian berdasarkan RIPM yang telah disusun dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor. 3.1.5 Para dosen diberi pelatihan penyusunan proposal pengabdian dalam bentuk Workshop
Penyusunan
Proposal
Pengabdian
oleh
Dosen
yang
pernah
mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian dari Direktorat Pendidikan Tinggi. 3.1.6 Dosen menyusun proposal pengabdian sesuai dengan RIPM yang telah dinilai oleh Fakultas dan Reviuwer LPPM dengan pengantar dari Dekan untuk memperoleh persetujuan dan pembiayaan.
3.2 Mekanisme Pengendalian Standar Pengabdian Pengendalian standar pengabdian kepada masyarakat merupakan tindakan manajemen untuk mencapai standar yang telah ditetapkan berdasarkan standar Direktorat Pendidikan Tinggi. Mekanisme pengendalian standar penelitian dan pengabdian dilakukan sebagai berikut:
10
3.2.1 Penilaian proposal dan hasil pengabdian dilakukan oleh Tim Reviuwer, LPPM, dan masyarakat akademis dalam acara seminar prosiding hasil pengebdian secara berkala. 3.2.2 Membandingkan dengan hal-hal yang telah dilakukan dalam pengabdian dengan yang akan dilakukan untuk melihat kemajuan pengabdian. 3.2.3 Mencari kesesuaian antara tujuan dan hasil pengabdian yang dicapai melalui kegitan monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Penjamin Mutu dan LPPM.
11
BAB IV PROSEDUR PENGAJUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
4.1 Prosedur Pengajuan Pengabdian Prosedur pengajuan (proposal) pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Ibn Kahladun Bogor dietatapkan sebagai berikut: 4.1.1
Proposal disiapkan oleh Pelaksana pengabdian secara perorangan atau kelompok sesuai program studi/keilmuan/keahlian bidang tertentu dengan sistimatika mengacu pada standar penelitian pendidikan tinggi.
4.1.2 Proposal diseminarkan dan dinilai secara internal di Fakultas masing-masing. 4.1.3 Proposal yang telah diseminarkan dan disetujui oleh Dekan Fakultas disampaikan ke LPPM dilengkapi dengan surat pengantar Dekan/Ketua Program Studi. 4.1.4 LPPM meregistrasi proposal untuk selanjutnya disampaikan ke Tim Reviuwer untuk mendapatkan penilaian. 4.1.5 Proposal yang telah disetujui oleh Tim Reviuwer akan diajukan oleh LPPM ke Rektorat untuk menerbitkan Surat Keputusan. 4.1.6 Berdasarkan Surat Keputusan tersebut LPPM mengajukan pembiayaan untuk kegiatan pengabdian. 4.1.7 LPPM akan menerbitkan Surat Perjanjian pelaksanaan pengabdian. 4.1.8 Pengabdian dilaksanakan sesuai dengan proposal. 4.1.9 Pelaksana pengabdian wajib membuat laporan hasil pengabdian satu bulan setelah selesai dengan sistimatika sesuai standar penelitian Dikti (lihat Lampiran) 4.1.10 Hasil pengabdian wajib diseminarkan yang diselenggarakan oleh LPPM secara berkala dengan Tim Reviuwer yang sesuai dengan bidang/keahlian/program studi. 4.1.11 Hasil pengabdian yang telah diseminarkan dapat dipublikasikan oleh pelaksana melalui Program Studi, Jurnal Nasional Terakreditasi, atau Jurnal Internasional. 4.1.12 Hasil pengabdian yang telah diseminarkan didokumentasikan secara berkala satu tahunan olah LPPM dalam bentuk Prosiding Seminat Hasil Pengabdian. 4.1.13 Propses pengabdian dikendalikan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) bekerjasama dengan pihak LPPM di bawah koordinasi para Wakil Rektor dan Dekan.
12
4.2 Bagan Pengajuan Pengabdian kepada Masyarakat
PROPOSAL PENGABDIAN
PENILAIAN FAKULTAS
FAKULTAS
PERSETUJUAN DEKAN
LPPM
REKTORAT
SURAT KEPUTUSAN & PEMBIAYAAN
KONTRAK
PELAKSANAAN
LAPORAN HASIL PENGABDIAN
SEMINAR/PUBLIKASI ILMIAH & PROSIDING HASIL SEMINAR
13
LPM
Lampiran 1 : Kontrak Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
KONTRAK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT antara ………………………………… dengan LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Nomor:…………………………………. Tentang PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Bismillahirrahmanirrahiim Pada hari ini, ………., tanggal ….., bulan ……………, tahun ………………………….., bertempat di Kampus Universitas Ibn Khaldun Bogor dilaksanakan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat antara ……. dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) sebagai berikut: Nama : ……………………………….. NIDN/NIK : ……………………………….. Program Studi : ……………………………….. Fakultas : ……………………………….. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I Nama NIDN/NIK Jabatan
: Dr. H.A. Rahmat Rosyadi, SH., MH. : 410 100 253 : Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unit Kerja : Rektorat Universitas Ibn Khaldun Bogor Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II Pasal 1 Umum PIHAK I DAN PIHAK II melakukan Kontrak Pengabdian sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
Pasal 2 Pelaksanaan (1) PIHAK I melaksanakan Pengabdian dengan topik: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… (2) Pengabdian sebagaimana tercantum pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu …… hari dari tanggal …………………….. s.d. …………………………. (3) Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar arah, mutu, prosedur dalam Pedoman Pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(1) (2)
(3)
(1) (2) (3)
Pasal 3 Pelaporan PIHAK I wajib melaporkan hasil Pengabdian kepada Rektor melalui LPPM dalam jangka waktu 30 hari setelah selesai Pengabdian. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lembar pengesahan yang ditandatangani oleh Dosen (di atas bermeterai 6000) yang disahkan oleh Dekan masing-masing Fakultas, Ketua LPPM, dan Rektor. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk Printout dan Softcopy. Pasal 4 Seminar Hasil Pengabdian wajib diseminarkan dalam seminar Pengabdian yang diselenggarakan oleh LPPM. Pelaksana pengabdian wajib menyampaikan presentasi hasil Pengabdian dalam bentuk makalah prosiding seminar. Makalah prosiding seminar yang telah dinilai oleh Reviuwer dalam seminar Pengabdian wajib diperbaiki sesuai dengan catatan/saran/arahan kemudian hasilnya disampaikan ke LPPM untuk dikompilasi menjadi dokumen prosiding Pengabdian.
Pasal 5 Publikasi Ilmiah (1) Pelaksana pengabdian dapat mempublikasikan hasil Pengabdian ke jurnal ilmiah internal Fakultas/Program Studi, Universitas, Jurnal Terakreditasi, maupun Jurnal Internasional. (2) Hasil pengabdian yang dipublikasikan di Jurnal Terakreditasi, maupun Jurnal Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberi insentif yang besarnya akan ditentukan oleh Rektorat.
Pasal 6 Pendaan (1) PIHAK II memberi bantuan dana Pengabdian secara perorangan maupun kelompok yang bersumber dari anggaran Rektorat. (2) Dana Pengabdian sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektorat. (3) Dana Pengabdian yang diserahkan dari PIHAK II kepada PIHAK I harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peruntukkannya. Pasal 7 Fasilitasi (1) PIHAK II dapat memfasilitasi proposal Pengabdian ke pihak Rektorat atau pihak lain untuk pembiayaan setelah mendapatkan persetujuan dari Dekan masingmasing Fakultas dan Ketua LPPM. (2) PIHAK II dapat memfasilitasi dan menginformasikan penyusunan format Pengabdian yang sesuai dengan standar Pengabdian Pengabdian dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 8 Penutup (1) PIHAK I yang tidak dapat menyelesaikan Pengabdian sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 6 ayat (3) wajib mengembalikan dana Pengabdian kepada Rektorat melalui LPPM. (2) Apabila terjadi perselisihan atau berbeda penafsiran terhadap pasal-pasal Kontrak Pengabdian ini antara PIHAK I dan PIHAK II sepakat menyelesaikannya melalui musyawarah yang dilandasi ukhuwah islamiyah. (3) Kontrak Pengabdian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para PIHAK setelah ditandatangani. PIHAK I Dosen,
PIHAK II Kepala LPPM,
……………………..
…………………………
Mengetahui, Rektor,
……………………………
Lampiran: 2 Sistimatika Proposal Pengabdian A. B. C. D. E. F. G.
Judul/Topik Pengabdian Latar Belakang Masalah Perumusan Masalah Tujuan dan Manfaat Pengabdian Kajian Pustaka/Teori Metode Pengabdian Daftar Pustaka.
Lampiran: 3 Sistimatika Laporan Pengabdian Judul/Topik Pengabdian Abstrak dalam bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel/Gambar/Diagram (bila ada) A. Latar Belakang Masalah B. Perumusan Masalah C. Tujuan dan Manfaat Pengabdian D. Kajian Pustaka E. Metode Pengabdian F. Hasil Pengabdian dan Pembahasan G. Simpulan dan Rekomendasi H. Daftar Pustaka I. Lampiran (bila ada).
Lampiran: 4 Sistimatika Prosiding Seminar Pengabdian A. Judul/Topik Pengabdian B. Abstrak dalam bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia C. Latar Belakang Masalah D. Perumusan Masalah E. Tujuan dan Manfaat Pengabdian F. Kajian Pustaka G. Metode Pengabdian H. Hasil Pengabdian dan Pembahasan I. Simpulan dan Rekomendasi J. Ucapan Terima Kasih K. Daftar Pustaka.
Lampiran 5 : Format Halaman Pengesahan Pengabdian HALAMAN PENGESAHAN
1. Topik Pengabdian
: (sesuai dengan judul pengabdian)
2. Dasar Pelaksanaan
: (sesuai dengan kontrak Pengabdian)
3. Identitas Dosen a. Nama Lengkap b. NIDN/NIK c. Jabatan Fungsional d. Fakultas e. Program Studi e. Nomor HP f. Alamat e-mail 4. Lama Pengabdian 5. Biaya Pengabdian 6. Sumber Dana
: (sesuai dengan Ijazah/SK Dosen) : (sesuai dengan NIDN/NIK) : (jabatan fungsional dosen terakhir) : (sesuai dengan penempatan tugas) : (sesuai dengan program studi) : (nomor kontak person yang dapat dihubungi) : (alamat e-mail yang dapat dihubungi) : (sesuai dengan kontrak pengabdian) : (sesuai dengan biaya yang diterima) : (sesuai dengan anggaran yang diterima)
Bogor,………………………… Mengetahui, Dekan Fakultas
Dosen
(nama dan gelar lengkap Dekan Fakultas) NIK. 123
(nama dan gelar lengkap) NIDN/NIK
Menyetujui, Kepala LPPM UIKA Bogor
Menyetujui, Rektor UIKA Bogor
(nama dan gelar lengkap Kepala LPPM) NIK.
(nama dan gelar lengkap Rektor) NIK.
