KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DAKAR
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 016/KEPPRIIVI/2016 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DAKAR
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 5. Peraturan.
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri; 6. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 313); 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor I 60/B/KP/I/20 13/01 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Luar Negeri; 9. Keputusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Dakar Nomor 015/KEPPRI/V1/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar. MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK SENEGAL MERANGKAP GAMBIA, GUINEA, GUINEA-BISSAU, MALI, PANTAI GADING, SIERRA LEONE DAN CABO VERDE (CAPE VERDE) TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DAKAR
KESATU
: Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, selanjutnya disebut Tim, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Keputusan mi.
KEDUA
: Tim wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
KETIGA
: Tim mempunyai tugas sebagai berikut: A. Pengarah 1. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka penyusunan kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara umum di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 2. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 3. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka penetapan informasi yang dikecualikan; dan 4. Memberikan
4. Memberikan masukan dan arahan dalam rangka penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa informasi. B. Pemberi Pertimbangan Pelayanan Informasi 1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan dan terhadap kiasifikasi informasi yang berada di lingkup Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas keberatan dan penyelesaian sengketa informasi; dan 3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar. C. Ketua/ PPID Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar, Ketua memiliki tugas: 1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 2. Melakukan koordinasi dengan se!uruh Fungsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar terkait layanan, pengelolaan informasi publik, dokumentasi dan arsip, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa. D. Wakil Ketua merangkap Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua, khususnya dalam pengelolaan, penyimpanan, dan penyampaian informasi publik sesuai standar nasional dengan memanfaatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 2. Menangani pengaduan keberatan dan penyelesaian sengketa pelayanan informasi; dan 3. Melakukan pengumpulan dan penyimpanan peraturan perundangan terkait keterbukaan dan pelayanan informasi publik. E. Bidang Pe!ayanan Informasi 1. Menangani/melayani permintaan informasi publik sesuai prosedur dan ketentuan perundangan yang berlaku; 2. Menerbitkan dan/atau mempublikasikan data dan/atau informasi melalui sarana informasi yang tersedia; dan 3. Mengelola portal PPID Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar dalam rangka pelayanan permintaan informasi publik oleh masyarakat. F. Bidang Dokumentasi dan Arsip 1. Melakukan dokumentasi secara terpusat atas data dan/atau informasi dan seluruh Fungsi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar; 2. Bekerja sama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim untuk menyeleksi dan melakukan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik; 3. Menata dan menyimpan data dan/atau informasi yang dikecualikan tersebut; dan 4. Bekerja
4. Bekerja sama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua Tim untuk menetapkan jangka waktu suatu informasi yang dikecualikan ditutup untuk publik. G. Bidang Administrasi 1. Membantu pelaksanaan tugas Ketua, khususnya dalam penanganan urusan administrasi, keuangan, dan perlengkapan yang mendukung terlaksananya tugas-tugas operasional Tim; dan 2. Mengupayakan dan menjaga kesinambungan tersedianya anggaran yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan penyediaan dan pelayanan informasi publik oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar. KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya Keputusan mi dibebankan pada Anggaran Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dakar Tahun Anggaran 2016. KELIMA
: Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim akan mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Standar Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 313).
KEENAM
: Keputusan mi mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Dakar Pada Tanggal 02 Juni 2016 KEPALA PER WAKILAN RI,
ic-,
Mansyur Paneran Duta Besar LBBP RI
Tembusan: 1. Yth. Sekretaris Jenderal; 2. Yth. Inspektur Jenderal; 3. Yth. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik; 4. Yth. Direktur Jenderal Aspasaf; 5. Yth. Kepala Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan; 6. Yth. Kepala Biro Kepegawaian; 7. Yth. Kepala Biro Keuangan; 8. Yth. Anggota Tim.
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA PER WAKILAN REPUBLIK INDONESIA Nomor 01 6/KEPPRI/ VI!20 16 Tanggal 02 Juni 2016
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DAKAR
Pengarah
Mansyur Pangeran Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Pemberi Pertimbangan Pelayanan Informasi
1. BoykeNurdin Counselor Politik/Kepala Kanse!erai (Head of Chancery) 2. Rahmat Azhari Sekretaris KedualPelaksana Fungsi Ekonomi
Pelaksana KetuaJPPID
Dimas Prihadi Sekretaris Kedua/Pelaksana Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya
Wakil Ketua
Setyo Hargianto Sekretaris KetigalPelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler
Bidang Pelayanan Informasi
Dimas Prihadi Sekretaris KedualPelaksana Fungsi Penerangan, Sosia! dan Budaya
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
Setyo Hargianto Sekretaris Ketiga/Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler
Bidang Dokumentasi dan Arsip
Irfan Pirma Atase/Petugas Komunikasi
Bidang Administrasi
Ach mad Setiabudi Bendaharawan dan Penata Kerumahtanggaan (BPKRT) Ditetapkan di Dakar Pada Tanggal 02 Juni 2016 KEPALA PER WAKILAN RI,
Mansyur Pan2eran Duta Besar LBBP RI
