GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 15 /KPTS/013/2016 TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: bahwa untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang meliputi verifikasi dokumen perencanaan, pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan, penyiapan penetapan lokasi pembangunan, pengumuman penetapan lokasi pembangunan, dan tugas-tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan
-2-
5.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016.
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Provinsi Jawa Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
-3-
KEDUA
: Menugaskan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; b. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan; c. melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan; d. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan; e. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum atas usulan instansi yang memerlukan tanah; f. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; g. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur Jawa Timur; h. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2016.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 12 Januari 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 15 /KPTS/013/2016 TANGGAL : 12 JANUARI 2016 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pengarah
Gubernur Jawa Timur
2.
a. Ketua b. Wakil Ketua I
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
c. Wakil Ketua II 3.
Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
4.
a. Anggota Tetap:
1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Anggota Tidak Tetap:
1) Instansi yang memerlukan tanah 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur 7) Bupati/Walikota terkait 8) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait 9) Wakil dari Badan/Dinas/Biro/Instansi terkait lainnya
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN
-2-
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Agraria dan Tata Ruang di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur di Surabaya 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
