OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR …../POJK.04/2016
TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PASAR MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang :
a.
bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi orang perseorangan untuk dapat memperoleh izin Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan Ahli Syariah Pasar Modal Perorangan adalah memiliki sertifikat keahlian dari lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal yang telah mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
b.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengajuan sertifikat keahlian oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar
Modal
guna
mendapatkan
pengakuan
dari
Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Cara
-2Permohonan
Pengakuan
Sertifikat
Keahlian
Pasar
Modal Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal; Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2.
Undang-Undang
Nomor
21
Tahun
2011
tentang
Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
111,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253); 3.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor
360,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5634); 4.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
27/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi
Efek
dan
Wakil
Perantara
Pedagang
Efek
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 362, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5636); 5.
Peraturan
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5756); 6.
Peraturan
Otoritas
50/POJK.04/2015
Jasa
tentang
Keuangan Perizinan
Nomor
Wakil
Agen
Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2015
Nomor
401,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5819)
MEMUTUSKAN:
-3Menetapkan
: TATA
CARA
PERMOHONAN
PENGAKUAN
SERTIFIKAT
KEAHLIAN PASAR MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Pendidikan Khusus di bidang Pasar Modal yang selanjutnya disingkat LPKPM adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengujian di bidang Pasar Modal. 2. Komite Standar Keahlian yang selanjutnya disingkat KSK adalah komite yang mempunyai fungsi memastikan standar atas program pendidikan dan pengujian yang diselenggarakan oleh LPKPM. 3. Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pengujian satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, keahlian Pasar Modal bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan, atau keahlian Passar Modal lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 4. Program Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah rangkaian kegiatan pengujian satu keahlian tertentu yang diselenggarakan oleh LPKPM yang meliputi keahlian Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, keahlian Pasar Modal bagi Ahli Syariah Pasar Modal perorangan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana atau keahlian Pasar Modal lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 5. Paket
Pendidikan
dan
Pengujian
Keahlian
Pasar
Modal
adalah
keseluruhan proses pembelajaran mulai pendaftaran sampai dengan pengujian pada 1 (satu) siklus dalam 1 (satu) Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal. 6. Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal adalah keseluruhan proses
-4pengujian mulai pendaftaran sampai dengan pengujian pada 1 (satu) siklus dalam 1 (satu) Program Pengujian Keahlian Pasar Modal. 7. Sertifikat Keahlian adalah dokumen yang diterbitkan oleh LPKPM yang dapat dipergunakan sebagai pemenuhan persyaratan kompetensi terkait dengan pengetahuan dan keahlian di bidang Pasar Modal dalam permohonan izin sebagai Wakil Manajer Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan/atau Ahli Syariah Pasar Modal.
BAB II LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL Bagian Kesatu Bentuk LPKPM
Pasal 2 LPKPM terdiri dari: a. LPKPM yang menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan b. LPKPM yang menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal.
Bagian Kedua Persyaratan LPKPM
Pasal 3 Untuk dapat mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian dari Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan, LPKPM wajib memenuhi syarat sebagai berikut: a. telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari instansi Pemerintah yang berwenang;
-5b. memiliki pedoman operasional penyelenggaraan program; c.
memiliki pengajar yang kompeten bagi LPKPM menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal;
d. memiliki penanggung jawab pelaksanaan program; e.
memiliki
silabus,
pendidikan
yang
materi baik,
pendidikan, bagi
LPKPM
serta
metode
pelaksanaan
menyelenggarakan
Program
Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; f.
memiliki metode ujian dan penilaian yang baik;
g.
memiliki sarana dan prasarana yang memadai dalam penyelenggaraan program; dan
h. telah mendapatkan rekomendasi dari KSK.
Bagian Ketiga Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Paragraf 1 LPKPM Pendidikan dan Pengujian Pasal 4 (1) LPKPM yang menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. Kelembagaan: 1. Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi Pemerintah yang berwenang; 2. buku pedoman operasional penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan 3. daftar nama pengurus yang memuat: 1) daftar
riwayat
bersangkutan;
hidup
yang
ditandatangani
oleh
yang
-62) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan 3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus; b. daftar nama pengajar dan penanggung jawab Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan; c. silabus, materi pendidikan, serta metode pelaksanaan pendidikan, ujian, dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal; d. informasi
mengenai
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
pengujian; dan e. surat rekomendasi dari KSK yang menyatakan bahwa Program Pendidikan
dan
Pengujian
Keahlian
Pasar
Modal
yang
diselenggarakan oleh LPKPM telah memenuhi standar sehingga sertifikat keahlian yang diterbitkannya dapat direkomendasikan untuk mendapatkan pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam rangka memperoleh surat rekomendasi dari KSK sebagaimana ayat (1) huruf e, LPKPM wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada KSK dengan paling kurang menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d peraturan ini. (3) Sebelum
mengajukan
permohonan
rekomendasi
kepada
KSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPKPM wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan KSK dalam rangka memastikan standar keahlian. (4) Surat rekomendasi dari KSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali Otoritas Jasa Keuangan berpandangan
perlu
dilakukan
pembaharuan
lebih
awal
karena
pertimbangan antara lain: a. adanya ketidaksesuaian antara kondisi standar keahlian yang ada pada saat dikeluarkannya surat rekomendasi KSK dengan kondisi pada saat diajukannya permohonan pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
-7-
b. ditemukan
adanya
penyimpangan
dalam
pelaksanaan
standar
keahlian setelah diterbitkannya pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) LPKPM yang mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal untuk beberapa Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang berbeda, wajib menyertakan dokumen pada ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan persyaratan keahlian untuk masing-masing bidang keahlian kecuali untuk dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup disampaikan 1 (satu) berkas. (6) LPKPM
yang
telah
mendapatkan
pengakuan
dari
Otoritas
Jasa
Keuangan atas Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakannya dan akan mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian untuk Program Pengujian Keahlian Pasar Modal
yang
berbeda,
wajib
menyertakan
dokumen
sebagaimana
dalam
ayat
(1)
dokumen
kelembagaan
dipersyaratkan
kecuali
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
Paragraf 2 LPKPM Pengujian Pasal 5 (1) LPKPM yang menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini disertai dengan dokumen sebagai berikut: a. Kelembagaan: 1. Fotokopi dokumen pengesahan sebagai badan hukum dari instansi Pemerintah yang berwenang; 2. buku pedoman operasional penyelenggaraan Program Pengujian
-8Keahlian Pasar Modal; dan 3. daftar nama pengurus yang memuat: 1) daftar
riwayat
hidup
yang
ditandatangani
oleh
yang
bersangkutan; 2) fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan 3) 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6 masing-masing pengurus; b. daftar nama penanggung jawab pelaksanaan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang disertai dengan daftar riwayat hidup termasuk pengalaman kerja yang relevan; c. metode pelaksanaan ujian dan penilaian serta nama dari Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal; d. informasi
mengenai
sarana
dan
prasarana
penyelenggaraan
pengujian; dan e. surat rekomendasi dari KSK yang menyatakan bahwa Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM telah
memenuhi
diterbitkannya
standar
dapat
sehingga
sertifikat
direkomendasikan
untuk
keahlian
yang
mendapatkan
pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam rangka memperoleh surat rekomendasi dari KSK sebagaimana ayat (1) huruf e, LPKPM wajib mengajukan permohonan rekomendasi kepada KSK dengan paling kurang menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d peraturan ini. (3) Sebelum
mengajukan
permohonan
rekomendasi
kepada
KSK
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPKPM wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan KSK dalam rangka memastikan standar keahlian. (4) Surat rekomendasi dari KSK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e berlaku selama 2 (dua) tahun, kecuali Otoritas Jasa Keuangan berpandangan
perlu
dilakukan
pertimbangan antara lain:
pembaharuan
lebih
awal
karena
-9-
a. adanya ketidaksesuaian antara kondisi standar keahlian yang ada pada saat dikeluarkannya surat rekomendasi KSK dengan kondisi pada saat diajukannya permohonan pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau b. ditemukan
adanya
penyimpangan
dalam
pelaksanaan
standar
keahlian setelah diterbitkannya pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) LPKPM yang mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal untuk beberapa Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang berbeda, wajib menyertakan dokumen pada ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan persyaratan keahlian untuk masing-masing bidang keahlian kecuali untuk dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a cukup disampaikan 1 (satu) berkas. (6) LPKPM
yang
Keuangan
telah
atas
mendapatkan
Program
pengakuan
Pengujian
Keahlian
dari
Otoritas
Jasa
Modal
yang
Pasar
diselenggarakannya dan akan mengajukan permohonan pengakuan sertifikat keahlian untuk Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang berbeda, wajib menyertakan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam ayat (1) kecuali dokumen kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.
Bagian Keempat Pengakuan dan Pencabutan Sertifikat Keahlian Paragraf 1 Pengakuan Sertifikat Keahlian
Pasal 6 (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) peraturan ini tidak memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak
- 10 diterimanya permohonan tersebut Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa: a. permohonan tidak lengkap; atau b. permohonan ditolak. (2) Pemohon
yang
tidak
melengkapi
kekurangan
dokumen
yang
dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal ditetapkannya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonannya. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) peraturan ini telah memenuhi persyaratan, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya
permohonan,
Otoritas
Jasa
Keuangan
memberikan
pengakuan sertifikat keahlian melalui Surat Keputusan. (4) Pengakuan sertifikat keahlian di bidang Pasar Modal berlaku untuk 1 (satu) Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan/atau Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal, sesuai dengan bidang yang dimohonkan pengakuan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Pengakuan
sertifikat
keahlian
hanya
berlaku
terhadap
sertifikat
keahlian yang diterbitkan dari Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Paket Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan sesuai dengan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang telah dievaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari KSK.
Paragraf 2 Pencabutan Sertifikat Keahlian
Pasal 7 (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut pengakuan sertifikat LPKPM apabila terdapat hal sebagai berikut:
- 11 a. LPKPM mengembalikan surat pengakuan sertifikat yang dimilikinya; b. kantor LPKPM tidak ditemukan; c.
LPKPM
tidak
melaksanakan
pendidikan
dan/atau
pengujian
sertifikasi selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut; d. LPKPM telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan namun dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat peringatan ketiga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam isi surat peringatan tersebut; dan/atau e.
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut pengakuan sertifikat keahlian yang
telah
diberikan
kepada
LPKPM
dengan
atau
tanpa
mempertimbangkan rekomendasi KSK. (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan sertifikat keahlian yang telah diberikan kepada LPKPM, sertifikat keahlian dari Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Paket Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan sesuai Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan yang diterbitkan LPKPM sebelum berlakunya pencabutan dimaksud masih tetap berlaku dan dapat digunakan sebagai dokumen sertifikat keahlian dalam pemenuhan persyaratan permohonan izin orang perseorangan Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, dan Ahli Syariah Pasar Modal
perorangan,
kecuali
apabila
sertifikat
keahlian
tersebut
diterbitkan dari: a. Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Paket Pendidikan Keahlian Pasar Modal dari Program Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian dimaksud; b. Paket
Pengujian
Keahlian
Pasar
Modal
berikutnya
dari
Paket
Pengujian Keahlian Pasar Modal dalam Program Pengujian Keahlian Pasar Modal yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian sebelum Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan sertifikat keahlian; atau
- 12 -
c. Paket Pendidikan Keahlian Pasar Modal berikutnya dari Paket Pendidikan Keahlian Pasar Modal dalam Program Pendidikan Keahlian Pasar Modal yang merupakan sebab dicabutnya pengakuan sertifikat keahlian sebelum Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengakuan sertifikat keahlian.
Bagian Kelima Pelaporan LPKPM
Pasal 8 (1) LPKPM wajib menyampaikan setiap perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada KSK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dimaksud. (2) LPKPM wajib menyampaikan laporan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah menyelesaikan 1 (satu) Paket Pengujian Keahlian Pasar Modal atau 1 (satu) Paket Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang meliputi: a. Nama Program Pengujian Keahlian Pasar Modal atau Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal; dan b. Data peserta yang berisi antara lain: 1) Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pengujian serta tingkat kelulusan; 2) nama dan jumlah peserta yang lulus berikut: a) nomor sertifikat; dan b) nilai hasil ujian, kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada KSK. (3) LPKPM wajib menyampaikan laporan kegiatan tahunan yang memuat antara lain:
- 13 -
a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pasar Modal: 1) jenis Program Pendidikan; 2) modul dan materi pendidikan dan pelatihan; 3) profil pendaftar dan peserta; 4) profil pengajar; dan 5) waktu dan tempat penyelenggaraan, b. Kegiatan Ujian: 1) tata cara dan prosedur ujian; 2) statistik kelulusan dalam periode yang dilaporkan; 3) ujian ulangan dan biaya ujian; dan 4) waktu dan tempat penyelenggaraan, paling lambat akhir bulan ketiga setiap tahunnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan KSK. (4) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) di atas jatuh pada hari libur, maka laporan wajib disampaikan pada hari kerja berikutnya. (5) Dalam hal penyampaian laporan sebagaimana ayat (4) melewati batas waktu, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian dimaksud pada ayat (4). (6) Bagi LPKPM yang hanya menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal, pelaporan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1) cukup menyampaikan nama dan jumlah peserta yang mengikuti pengujian. (7) Bagi LPKPM yang hanya menyelenggarakan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal, dikecualikan dari penyampaian Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keahlian Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- 14 -
BAB III KOMITE STANDAR KEAHLIAN Bagian Kesatu Pembentukan KSK
Pasal 9 Dalam rangka proses pengakuan sertifikat keahlian Pasar Modal dan memastikan standar keahlian, Otoritas Jasa Keuangan membentuk KSK.
Bagian Kedua Struktur KSK
Pasal 10 (1) Anggota KSK sebagaimana dimaksud Pasal 9 terdiri dari Bursa Efek, Lembaga
Kliring
dan
Penjaminan,
Lembaga
Penyimpanan
dan
Penyelesaian, serta unsur pelaku pasar lainnya, dan/atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan. (2) KSK didukung oleh sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif.
Bagian Ketiga Tugas, kewajiban, kewenangan KSK
Pasal 11 KSK mempunyai tugas sebagai berikut: a. memastikan kualitas pendidikan meliputi tenaga pengajar dan materi pendidikan dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM;
- 15 -
b. memastikan kualitas pengujian meliputi sistem pelaksanaan ujian, materi soal ujian, sarana pelaksanaan ujian. c. menetapkan kriteria, standar dan pedoman dalam melakukan penilaian terhadap LPKPM termasuk parameter yang digunakan serta menetapkan metode penilaiannya; d. memberikan masukan kepada LPKPM dalam rangka penjaminan mutu akademik, kurikulum, susunan pengajar, dan pelaksanaan ujian; e. melakukan evaluasi dan/atau peninjauan secara berkala paling kurang 2 (dua) tahun sekali terhadap pelaksanaan Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal yang diselenggarakan oleh LPKPM; f. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan; dan g. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan
dalam
rangka
menetapkan
serta
memastikan
standar
keahlian di bidang Pasar Modal.
Pasal 12 KSK wajib membuat dan menetapkan standar pendidikan dan pengujian keahlian di Pasar Modal yang paling kurang meliputi : a. modul atau kurikulum pendidikan, b. minimum jam penyampaian materi pendidikan dan jumlah keseluruhan jam materi pendidikan, c. materi ujian dan pelaksanaan ujian, d. persyaratan kelulusan, e. persyaratan tenaga pengajar, f. persyaratan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan dan pengujian.
Pasal 13 KSK berwenang memberikan rekomendasi Program Pengujian Keahlian Pasar Modal dan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian Pasar Modal
- 16 -
yang diselenggarakan LPKPM sebagai bahan pertimbangan agar sertifikat keahliannya dapat atau tidak dapat diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 14 Ketentuan lebih lanjut mengenai KSK diatur melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. BAB IV KETENTUAN SANKSI
Pasal 15 (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan g. pembatalan pendaftaran. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f,atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- 17 -
Pasal 16 Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
Pasal 17 Otoritas
Jasa
Keuangan
dapat
mengumumkan
pengenaan
sanksi
administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada masyarakat.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18 (1) Sertifikat keahlian Pasar Modal yang diterbitkan oleh: a. LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal; dan b. Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat pengajuan perizinan perorangan di bidang Pasar Modal sebelum berlakunya peraturan ini; Tetap diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin Wakil Perusahaan Efek sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin.
- 18 (2) LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal, wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) terkait dengan Program Pendidikan dan Pengujian Keahlian yang dijalankannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 180 hari sejak diterbitkannya Peraturan ini. (3) Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat pengajuan perizinan perorangan di bidang Pasar Modal sebelum berlakunya peraturan ini, wajib menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) terkait dengan Program Pengujian Keahlian yang dijalankannya kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan
paling
lambat
180
hari
sejak
diterbitkannya Peraturan ini. (4) Apabila LPKPM yang sertifikatnya yang telah mendapat pengakuan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek oleh Lembaga Pendidikan Khusus di Bidang Pasar Modal maupun Pihak lain yang sertifikatnya telah menjadi syarat pengajuan perizinan perorangan di bidang Pasar Modal sebelum berlakunya
peraturan
ini
tidak
dapat
menyampaikan
dokumen
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), maka pengakuan terhadap sertifikat sebagaimana dimakud ayat (1) menjadi tidak berlaku
Pasal 19 Sertifikat pengetahuan di bidang Pasar Modal, antara lain: a. sertifikat yang berdasarkan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan, kecuali sertifikat kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; b. sertifikat lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan; atau c. sertifikat yang akan diterbitkan oleh lembaga pendidikan tertentu yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. tetap dapat digunakan untuk pengajuan permohonan izin Ahli Syariah Pasar Modal perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
- 19 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2016 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Pasal 20 Dalam hal KSK belum terbentuk, pelaksanaan tugas dan fungsi KSK dilaksanakan oleh Komite Standar Pengajaran.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Nomor V.B.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-598/BL/2012 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
:
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman Hadad
2016
- 20 Diundangkan di Jakarta Pada tanggal..................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR ..........
- 21 PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.04/20 TENTANG
TATA CARA PERMOHONAN PENGAKUAN SERTIFIKAT KEAHLIAN PASAR MODAL OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN KHUSUS DI BIDANG PASAR MODAL
I.
UMUM Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai fungsi menyelenggarakan
sistem
pengaturan
dan
pengawasan
yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan dan pengawasan, Otoritas
Jasa
kecenderungan
Keuangan Pasar
Modal
selalu dunia
mengikuti dalam
era
perkembangan globalisasi
yang
perkembangannya kian menjadi tanpa batas. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2014 yaitu terkait kebutuhan tenaga profesional di bidang Pasar Modal yang terus bertambah. Menyadari
pentingnya
peranan
serta
kontribusi
Wakil
Perusahaan Efek di bidang Pasar Modal, pada tanggal 19 Oktober 2014, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25/POJK.04/2014 tentang Perizinan Wakil Manajer
Investasi
dan
POJK
Nomor
27/POJK.04/2014
tentang
Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Wakil Perantara Pedagang Efek yang salah satu point pengaturannya yaitu persyaratan kompetensi bagi Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Perdagangan Efek, dan Wakil Manajer Investasi yaitu memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian.
- 22 Di tahun berikutnya, dalam rangka mendorong perkembangan industri Pasar Modal syariah Indonesia, pada tanggal 3 November 2016 Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal. Salah satu poin pengaturan dalam POJK ini adalah mempersyaratkan Ahli Syariah Pasar Modal untuk memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian. Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan serta bagi pihak lembaga pengujian keahlian di bidang Pasar Modal, dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Nomor V.B.5 tentang Tata Cara Permohonan Pengakuan Sertifikat Keahlian Wakil Perusahaan Efek Oleh Lembaga Pendidikan Khusus Di Bidang Pasar Modal. II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas.
- 23 Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan Pihak lain dalam ketentuan ini antara
lain
Panitia
Standar
Profesi
berdasarkan
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-547/BL/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.B.1 yang merupakan lampirannya dan asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 401, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5819).
- 24 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...
