KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/405/KPTS/013/2016 TENTANG FORUM KOORDINASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa kematian ibu dan bayi di Jawa Timur masih banyak dan penurunannya masih lambat, sehingga diperlukan kerja keras untuk menekan kematian ibu dan bayi guna meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi; b. bahwa penurunan kematian ibu dan bayi merupakan program prioritas di tingkat Nasional maupun di Provinsi Jawa Timur; c. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi diperlukan keterlibatan lintas program, lintas sektor dan organisasi profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), asosiasi fasilitas kesehatan, organisasi kemasyarakatan dan institusi pendidikan; d. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Forum Koordinasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomo 153, Tambahan Lembaran Negara 5072); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 5. Undang-Undang
-2-
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit; 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Seri A); 9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015; 10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016; 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Forum Koordinasi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA :
-3-
KEDUA
: Menugaskan Forum Koodinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. melakukan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi di Jawa Timur bersama instansi, stakeholder terkait, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); b. membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan; c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
KETIGA
: Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibantu oleh Dewan Pakar, 3 (tiga) Satuan Tugas dan 2 (dua) Tim.
KEEMPAT
: Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari ahli-ahli yang kompeten dalam penanganan kesehatan ibu dan anak.
KELIMA
: Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terdiri dari : a. Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat; b. Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar; dan c. Satuan Tugas Layanan Kesehatan Rujukan.
KEENAM
:
Tim
sebagaimana
dimaksud
dalam
Diktum
KETIGA,
terdiri
dari Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi dan Tim Mentor Provinsi. KETUJUH
:
Dewan Pakar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas : a. memberikan pertimbangan sesuai dengan kompetensi dalam percepatan penurunan kematian ibu dan bayi; b. memberikan bimbingan pada Satuan Tugas, Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi serta Tim Mentor Provinsi sesuai dengan kompetensinya.
KEDELAPAN
:
Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, mempunyai tugas : a. membantu merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi; b. melakukan sosialisasi dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat terkait program dan kegiatan penurunan kematian ibu dan bayi;
c. melakukan
-4-
c. melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan surveilans kesehatan masyarakat bersama sektor terkait guna menurunkan kematian ibu dan bayi; d. membentuk jejaring komunikasi dan informasi, serta melakukan koordinasi antara layanan kesehatan rujukan (lanjut), layanan kesehatan dasar (pertama) dan masyarakat; e. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pemberdayaan masyarakat; f. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KESEMBILAN
:
Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, mempunyai tugas : a. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi; b. melakukan analisis database pelayanan dasar ibu dan bayi dalam penurunan kematian ibu dan bayi; c. meningkatkan peran pelayanan kesehatan dasar
dalam upaya
percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar dalam bidang kesehatan ibu dan anak; d. melakukan koordinasi dan membentuk jejaring komunikasi antara pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan; e. melakukan kerjasama antar wilayah untuk kasus lintas batas f.
wilayah; melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja layanan
kesehatan dasar; g. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KESEPULUH
: Satuan Tugas Layanan Kesehatan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf c, mempunyai tugas : a. membantu merumuskan kebijakan peningkatan kualitas layanan kesehatan rujukan dalam upaya penurunan kematian ibu dan bayi; b. melakukan analisis database rujukan ibu dan bayi dalam penurunan kematian ibu dan bayi; c. memadukan dan menyelaraskan kegiatan di layanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal sehingga ada keterpaduan informasi terkait database maternal neonatal;
d. meningkatkan
-5-
d. meningkatkan peran pelayanan kesehatan rujukan maternal neonatal dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu dan bayi melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan maternal neonatal; e. melakukan
f.
koordinasi
dan
membentuk
jejaring
komunikasi
antara pelayanan kesehatan dasar dan rujukan maternal neonatal; melakukan koordinasi dan kerjasama antar pelayanan rujukan
rumah sakit dalam jejaring rujukan regional Jawa Timur; g. melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja layanan kesehatan rujukan maternal neonatal; h. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. KESEBELAS
:
Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas : a. memfasilitasi permasalahan kesakitan dan kematian ibu dan bayi antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi; b. memberikan rekomendasi sebagai masukan dalam penentuan kebijakan dan strategi percepatan penurunan kematian ibu dan bayi di Provinsi maupun Kabupaten/Kota; c. memberikan bantuan teknis dalam bentuk reviewer Audit Maternal Perinatal (AMP), rekomendasi, model pembelajaran dan tindak lanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota; d. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KEDUA BELAS :
Tim Mentor Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas : a. memberikan saran terhadap upaya percepatan penurunan kematian ibu dan
bayi agar dilakukan secara terpadu
dimulai dari
pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan dasar sampai dengan pelayanan kesehatan rujukan; b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, regulasi dan strategi penurunan kematian ibu dan bayi di Rumah Sakit di Kabupaten/Kota; c. melakukan pendampingan mentoring pada pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan;
d. memberikan
-6-
d. memberikan rekomendasi sebagai bahan advokasi stakeholder di Kabupaten/Kota terkait dukungan dana dan kebijakan terkait sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Rumah Sakit maupun di Puskesmas dan jaringannya; e. mendorong penerapan tata kelola klinis dan rujukan rumah sakit Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) dan puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dan Non Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) di Jawa Timur; f.
melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
KETIGA BELAS : Membebankan
biaya
pelaksanaan
tugas
Forum
Koordinasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2016, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, pada : 1. Program (16) Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan (037) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah; 2. Program
(19)
Promosi
Kesehatan
dan
Pemberdayaan
Masyarakat, Kegiatan (015) Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga; 3. Program
(20)
Perbaikan
Gizi
Masyarakat,
Kegiatan
(003)
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya; 4. Program (49) Pengendalian Penyakit, Kegiatan (002) Peningkatan Surveilance Epedidemiologi dan Pengamatan Penyakit serta Penanggulangan KLB; 5. Program (33) Upaya Kesehatan Perorangan, Kegiatan (008) Peningkatan Kualitas Pelayanan di RS; Kode Rekening 5.2.1.01.01, 5.2.2.03.11, 5.2.2.03.27, 5.2.2.06.01, 5.2.2.07.02, 5.2.2.11.01, 5.2.2.15.01, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT BELAS :
-7-
KEEMPAT BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 13 Juli 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/405/KPTS/013/2016 TANGGAL : 13 JULI 2016
SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NO 1
JABATAN DALAM FORUM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.
Ketua
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5.
Dewan Pakar
a. b. c. d. e. f. g. h.
6.
Satuan Tugas Pemberdayaan Masyarakat a. Koordinator b. Anggota :
Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Surabaya Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Malang Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Jawa Timur Prof. DR. ERRY GUMILAR DACHLAN dr. SpOG (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) DR. POEDJO HARTONO, dr. SpOG (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) dr. AGUS HARIANTO, SpA (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruhan Indonesia (PERSI) Jawa Timur Ketua Asosiasi Kepala Dinas Kesehatan (ADINKES) Jawa Timur
SOEHARDJONO, SKM (Ketua Koalisi Jawa Timur Sehat) 1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PPKM), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
2) Kepala
-2-
1
2
3 2)
3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 7.
Satuan Tugas Layanan Kesehatan Dasar a. Koordinator b. Anggota :
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Kepala Bidang Urusan Agama Islam, Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur Kepala Seksi Promosi Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi Gizi, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dr. MARTONO, SpA (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) dr. M. YUSUF, SpOG (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) Ketua Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) Jawa Timur Wakil dari Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah Jawa Timur Wakil dari TP PKK Jawa Timur Wakil dari Fatayat NU Jawa Timur Wakil dari Muslimat NU Jawa Timur Wakil dari Aisyiyah Jawa Timur Wakil dari Koalisi Jawa Timur Sehat Wakil dari Gerakan Peduli Ibu dan Anak Sehat (GELIAT) Universitas Airlangga Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
dr. HUD SUHARGONO, SpOG (Rumah Sakit Delta Surya Sidoarjo) 1) Kepala Bidang Pengendalian Penyakit dan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2) Ketua POKJADA Skrining Hipotiroid Kongenital Jatim 3) Kepala Seksi Kesehatan Keluarga, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Seksi Kesehatan Dasar, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Seksi Pencegahan, Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 7) Ketua
-3-
1
2
3 7)
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur 8) Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Jawa Timur 9) dr. HERMANTA SETIARSA, MQIH 10) DR. dr. ANDRIYANSYAH (Aliansi Pita Putih) 11) Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 8.
Satuan Tugas Layanan Kesehatan Rujukan a. Koordinator b. Anggota
DR. BUDI PRASETYO, dr, SpOG (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan (PSDK), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Seksi Kesehatan Rujukan dan Khusus, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Seksi Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 4) Dr. RISA ETIKA, SpA (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 5) DR. HERMANTO dr. SpOG (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 6) DR. AGUS SULISTYO, dr. SpOG (K). (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 7) DR. CHRISTIYOGO SUMARTONO., dr., Sp.An.KAR (Ketua Perhimpunan Dokter Anesthesiologi dan Therapi Intensif Indonesia Cabang Jawa Timur) 8) Dr. STEFANUS LAWUYAN, MPH (Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening) 9) Dr. ARDIAN CL, SpOG (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 10) Dr. BAMBANG TRI, SpOG K (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 11) Dr. TAUHID ISLAMI, SpOG (RSUD Dr. Soedono Madiun Provinsi Jawa Timur) 12) Wakil dari Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) 13) Staf Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
9. Tim
-4-
1 9.
2
3
Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Provinsi a. 1) Koordinator I dr. KUSUMA SpOG (K) 2) Koordinator II dr. RADIX, Sp.A (Rumah Sakit Suwandhi Surabaya) b. Anggota : 1) dr. BAKSONO WINARDI, SpOG (K) (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 2) dr. HUSEIN HABIBIE Sp.OG (K) (RSUD R. Koesma – Tuban) 3) dr. I WAYAN AGUNG, SpOG (K) (RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur) 4) DR. dr. EDI MUSTOFA, SpOG (RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur) 5) dr. DANU TEGUH, SpOG (K) (Rumah Sakit Darus Syifa Surabaya) 6) dr. SOEKAMTO, SpOG (K) (RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur) 7) dr. HENNY HENDARYONO, SpOG (K) (Pusat Pelatihan Klinis Primer Jombang) 8) dr. SETYA BUDI PAMUNGKAS, SpOG (K) (RSUD Sidoarjo) 9) dr. JOKO PRATOMO, SpOG (K) (RSUD Ploso Jombang) 10) dr. AHMAD HUSEIN, SpOG (K) (RSUD Pamekasan) 11) dr. HERU PURNOMO, SpOG (K) (RSUD Genteng) 12) dr. HERU DWIANTORO WAHYUDI, SpOG (RSUD Sidoarjo) 13) dr. TJUPUT PURWASTONO, SpOG (K) (RSUD Sidoarjo) 14) dr. EKA NASRUR, SpOG (RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur) 15) dr. EKO SULISTIJONO, SpA (RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur) 16) dr. YUSTINA, SpA (RSUD Sidoarjo) 17) dr. RIZAL, SpA (RSUD Sidoarjo) 18) dr. RETNO WULANDARI, SpA (RSUD Kabupaten Blitar) 19) dr. VIRANY, SpA (RSUD Sidoarjo) 20) dr. KARTIKA, SpA (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 21) dr. HARTOYO, SpA (Rumah Sakit Husada Utama)
22. dr. ABDUL ROCHIM, SpA
-5-
1
2
3 22) dr. ABDUL ROCHIM, SpA (RSU Haji Surabaya Provinsi Jawa Timur) 23) dr. MAHENDRA, SpA (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 24) dr. DINA ANGELIKA, SpA (RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur) 25) dr. BRIGITA, SpA (RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur)
10.
Tim Mentor Provinsi
a. Tim Mentor Klinis Emergency Maternal dan Neonatal Rumah Sakit b. Tim Mentor Rujukan Emergency Maternal dan Neonatal Puskesmas c. Tim Mentor RSUD Dr. Soetomo Surabaya Provinsi Jawa Timur d. Tim Mentor RSUD Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur e. Tim Mentor Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Kesehatan di Jakarta. 3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 4. Sdr. Anggota Forum Koordinasi, Dewan Pakar, Satuan Tugas dan Tim dimaksud.
