PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK NOMOR
: 188.55/149/Kpts/Huk/2016
LAMPIRAN
: 1 (satu) tentang
MEKANISME PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA MELALUI INFORMASI TEKNOLOGI DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK WALIKOTA DEPOK, Menimbang
: a. bahwa
untuk
menjamin
kepastian
hukum
atas
pembentukan produk hukum daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Mekanisme Pelayanan
Pembentukan
Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota Melalui Informasi Teknologi Di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
Mengingat....
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2.
Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi
dan
Nepotisme
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3.
Undang-Undang
Nomor
Pembentukan (Lembaran Nomor
Peraturan
Negara
82,
12
Republik
Tambahan
Tahun
2011
tentang
Perundang-undangan Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2011
Republik
Indonesia Nomor 5234); 4.
Undang-Undang Pemerintahan
Nomor Daerah
23
Tahun
(Lembaran
2014
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan.....
6.
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun
2008
tentang
Organisasi
Perangkat
Daerah
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KESATU
: Mekanisme pelayanan pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Mekanisme Keputusan
Pembentukan Walikota,
Peraturan
sebagaimana
Walikota tercantum
Dan dalam
lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETIGA
: Bentuk
format
dalam
pembentukan
dan
pelayanan
pembentukan Peraturan Walikota Dan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA
sebagaimana
tercantum
dalam
Lampiran
III
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Mei 2016 WALIKOTA DEPOK, ttd. KH. MOHAMMAD IDRIS
LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK NOMOR
: 188.55/149/Kpts/Huk/2016
TANGGAL : 30 Mei 2016 MEKANISME PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA DI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH I.
Mekanisme pelayanan pembentukan Peraturan Walikota : 1. Kepala OPD mengirimkan Surat atau Nota Dinas disertai lampiran yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kepada Kepala Bagian Hukum; 2. Permohonan rancangan yang masuk di Bagian Hukum yang telah sesuai dengan tata cara penyusunan produk hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, di terima di TU dan diverifikasi oleh Sub Bagian Perundang-undangan dengan menggunakan Lembar Verifikasi (lampiran III). Apabila telah lengkap maka lembar verifikasi diparaf oleh Petugas Verifikasi dan mendapat Nomor Registrasi, apabila belum lengkap maka dikembalikan kepada OPD Pengusul; 3. Permohonan yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam System Aplikasi oleh operator dan masuk ke Kabag Hukum untuk mendapatkan Disposisi dan diberikan tanda check list di aplikasi; 4. Berkas yang sudah didisposisi Kabag kemudian masuk ke Sub Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan legal drafting (check list di Subbag
Perundang-undangan)
dan
diberi
lembar
Kartu
kendali
(Lampiran IV); 5. Berkas Perwa yang masuk ke Sub Bagian Perundang-undangan didisposisi kepada legal drafter untuk dilakukan legal drafting; 6. Setelah dilakukan legal drafting Kasubag mengadakan Pengkajian bersama
tim
terhadap draft
Raperwa, apabila
dipandang perlu
dilakukan pembahasan bersama OPD pengusul dan OPD terkait; 7. Draft Perwa yang sudah dilakukan pengkajian dan pembahasan beserta Nota Dinas yang diparaf Kasubag diajukan kepada Kabag Hukum untuk diparaf (Check list);
8. Apabila ada koreksi dari Kabag maka dilakukan perbaikan sesuai hasil koreksi, apabila tidak ada koreksi maka dilakukan penandatanganan Nota Dinas dan pemarafan draft Perwa; 9. Berkas draft Perwa yang sudah diparaf Kabag Hukum disampaikan kepada OPD pengusul untuk dilakukan paraf koordinasi; 10. Berkas draft Perwa yang sudah diparaf Kepala OPD kemudian dikirim ke Bagian
Fasilitasi Produk Hukum pada Biro Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan klarifikasi; 11. Berkas
draft
Perwa
yang
sudah
diklarifikasi
kemudian
diserahterimakan kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk diproses lebih lanjut, yaitu proses pemarafan Asisten Tata
Praja,
Sekretaris
Daerah,
Wakil
Walikota
sampai
penandatanganan Walikota; 12. Perwa yang sudah ditandatangani Walikota kemudian diundangkan dan di lakukan penomoran oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum. II.
Mekanisme pelayanan pembentukan Keputusan Walikota : 1. Kepala OPD mengirimkan Surat atau Nota Dinas disertai lampiran yang dibutuhkan dalam proses penyusunan kepada Kepala Bagian Hukum; 2. Permohonan rancangan yang masuk di Bagian Hukum yang telah sesuai dengan tata cara penyusunan produk hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, di terima di TU dan diverifikasi oleh Sub Bagian Perundang-undangan dengan menggunakan Lembar Verifikasi (lampiran III). Apabila telah lengkap maka lembar verifikasi diparaf oleh Petugas Verifikasi dan mendapat Nomor Registrasi, apabila belum lengkap maka dikembalikan kepada OPD Pengusul; 3. Permohonan yang telah lengkap kemudian dimasukkan kedalam System Aplikasi oleh operator dan masuk ke Kabag Hukum untuk mendapatkan Disposisi dan diberikan tanda check list di aplikasi;
4. Berkas yang sudah didisposisi Kabag kemudian masuk ke Sub Bagian Perundang-undangan untuk dilakukan legal drafting (check list di Subbag
Perundang-undangan)
dan
diberi
lembar
Kartu
kendali
(Lampiran IV); 5. Berkas yang masuk ke Sub Bagian Perundang-undangan didisposisi kepada legal drafter untuk dilakukan legal drafting; 6. Setelah dilakukan legal drafting Kasubag mengadakan Pengkajian bersama tim terhadap draft SK, apabila dipandang perlu dilakukan pembahasan bersama OPD pengusul dan OPD terkait; 7. Draft SK yang sudah dilakukan pengkajian dan pembahasan beserta Nota Dinas yang diparaf Kasubag diajukan kepada Kabag Hukum untuk diparaf (Check list); 8. Apabila ada koreksi dari Kabag maka dilakukan perbaikan sesuai hasil koreksi, apabila tidak ada koreksi maka dilakukan penandatanganan Nota Dinas dan pemarafan draft SK; 9. Berkas draft SK yang sudah diparaf Kabag Hukum disampaikan kepada OPD pengusul untuk dilakukan paraf koordinasi; 10. Berkas
draft
SK
yang
sudah
diparaf
Kepala
OPD
kemudian
diserahterimakan kepada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum untuk diproses lebih lanjut yaitu proses pemarafan Asisten Tata
Praja,
Sekretaris
Daerah,
Wakil
Walikota
sampai
penandatanganan Walikota; 11. SK
yang
telah
ditandatangani
Walikota
kemudian
dilakukan
penomoran oleh Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
WALIKOTA DEPOK, ttd. KH. MOHAMMAD IDRIS
LAMPIRAN III KEPUTUSAN WALIKOTA DEPOK NOMOR
: 188.55/149/Kpts/Huk/2016
TANGGAL : 30 Mei 2016 BENTUK FORMAT DALAM PEMBENTUKAN DAN PELAYANAN PEMBENTUKAN PERATURAN WALIKOTA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA
I
LAMPIRAN I
: bentuk legal drafting Peraturan Walikota
II
LAMPIRAN II
: bentuk legal drafting Keputusan Walikota
III
LAMPIRAN III
: Format lembar verifikasi
IV
LAMPIRAN IV
: Format lembar Kartu Kendali
V
LAMPIRAN V
: Bagan Alur Pelayanan Peraturan Walikota
VI
LAMPIRAN VI
: Bagan Alur Pelayanan Keputusan Walikota
WALIKOTA DEPOK, ttd. KH. MOHAMMAD IDRIS
