BUPATI BANGKA TENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR : 188.45/ 180.5 /DIHUBKOMINFO/2016 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BUPATI BANGKA TENGAH, Menimbang
: a. bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi dari badan publik dan merupakan kewajiban pemerintah memberikan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan serta akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. bahwa dalam penyediaan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung dengan dokumentasi yang lengkap, akurat serta terkini dan dikelola dengan baik oleh suatu struktur pelaksana; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
1
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 197); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99); 10. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010 Nomor 192); 11. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2015 Nomor 504);
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
PENETAPAN
PENGELOLA
KESATU
: Pengelola Informasi dan Dokumentasi, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Tugas dan fungsi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Koba pada tanggal 22 Februari 2016 W
Tembusan: 1. Bupati Bangka Tengah. 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah. 3. Inspektur Kabupaten Bangka Tengah
3
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGKA TENGAH NOMOR : 188.45/180.5/DIHUBKOMINFO/2016 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NO
1
JABATAN DALAM KEANGGOTAAN
Pembina
JABATAN DALAM KEDINASAN
a. Bupati Bangka Tengah b. Wakil Bupati Bangka Tengah
TUGAS
FUNGSI
a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah; dan b. mengesahkan dan menetapkan jenisjenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, serta informasi yang dikecualikan.
Pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi dan seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
a. memberikan arahan kepada PPID
2
Pengarah / Atasan PPID
Sekretaris Daerah Bangka Tengah
Kabupaten
terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; b. memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; dan c. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan.
4
a. pengarahan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta menjamin ketersediaan Informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi; b. penerimaan keberatan atas penolakan dari pemohon Informasi Publik; c. pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
d. perwakilan badan publik Pemerintah Daerah dalam sengketa Informasi Publik; e. pemberian persetujuan atau penolakan atas surat penetapan daftar Informasi Publik dan surat penetapan Klasifikasi dari PPID Utama; f. penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan Klasifikasi Informasi; dan g. pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID terkait kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi.
3
PPID
4
Tim Pertimbangan Informasi
Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
Pelayanan
a. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai ketua).
merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan Pelayanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
a. membahas usulan Informasi yang dikecualikan;
5
a. penghimpunan Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah; b. penataan dan penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah; c. penyeleksian dan pengujian Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualian dari Informasi yang terbuka untuk publik; dan d. penyelesaian sengketa Pelayanan Informasi.
b. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan (sebagai anggota). c. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan (sebagai anggota). d. Asisten II Bidang Administrasi Umum (sebagai anggota).
5
Sekretaris
Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dihubkominfo Kabupaten Bangka Tengah
6
Bidang Pelayanan, Pengolah Data, Klasifikasi dan Dokumentasi Informasi
Kepala Subbagian Humas, Persandian dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
b. memberikan pertimbangan atas Klasifikasi Informasi, termasuk Informasi yang dikecualikan; dan c. memberikan pertimbanganpertimbangan atas hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini.
merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengonsolidasikan dan mengendalikan pengumpulan Informasi, Pendokumentasian Informasi, dan Pelayanan Informasi yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah.
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidangbidang; c. pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan Informasi dan Dokumentasi; d. pelaksanaan administrasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan Pelayanan Informasi Publik melalui media cetak atau online; f. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
menyimpan, mengolah, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan Pelayanan Informasi kepada publik serta
a. pelaksanaan perencanaan program di bidang sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah;
6
memberi pelayanan konsultasi Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah
7
b. pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; c. pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan Dokumentasi publik sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; d. pengelolaan sistem Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; e. penyediaan Informasi dan Dokumentasi dalam rangka Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; f. penyimpanan dan pemeliharaan Dokumentasi dan Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; g. pelaksanaan konsultasi Klasifikasi Informasi Publik sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; h. inventarisasi Pengklasifikasian Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah; dan i. penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan Informasi sesuai dengan kewenangannya di Perangkat Daerah.
7
8
9
Bidang Penyelesaian Informasi
Pengelola Publikasi
Pengelola Data
Sengketa
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
Staf Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
1. melaksanakan koordinasi dalam rangka menyusun kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang Pelayanan Informasi; 2. melaksanakan sosialisasi; 3. melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan data dan Informasi sebagai bahan publikasi; 4. menyiapkan bahan penyajian Informasi; dan 5. menyusun topik-topik Pelayanan Informasi.
Staf Bidang Kominfo pada Dihubkominfo Kabupaten Bangka Tengah
1. melaksanakan pengelolaan data dan Informasi; 2. melaksanakan pengembangan Sistem Informasi; 3. menyusun rencana dan program pengelolaan data dan Informasi; 4. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan Informasi; 5. melaksanakan identifikasi data dan Informasi; dan 6. melaksanakan Klasifikasi data dan Informasi.
8
a. pelaksanaan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa Informasi; b. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa Informasi; c. pelaksanaan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau sengketa Informasi; dan d. pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa Informasi.
10
11
12
Pengelola Penyelesaian Sengketa
Sekretariat
PPID Pembantu
Staf Bagian Hukum dan Perundangundangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
a. menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; b. menyusun pertimbangan hukum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna Informasi; c. menyusun verifikasi pengaduan dan/atau sengketa Informasi; dan d. menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa Informasi.
Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Tengah
a. melaksanakan perencanaan penyusunan program pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan Informasi dan Dokumentasi; c. melaksanakan administrasi dalam rangka penyediaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; dan d. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pelayanan Informasi.
Kepala Satuan Daerah
a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan; c. melaksanakan kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
Kerja
Perangkat
9
d. menjamin ketersediaan dan akselerasi Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon layanan Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan e. mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Perangkat Daerah masingmasing menjadi bahan Informasi Publik.
10
