OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.05/2016 TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Penjelasan
Draft Menimbang
:
a.
bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf i Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara
PENJELASAN ATAS
-2Penjelasan
Draft pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; b. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda sanksi administratif diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; c.
bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (5) Undangundang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, prosedur dan tata cara pemblokiran dan pencabutan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
/POJK.05/2016 TENTANG
PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH I.
UMUM Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Undang-Undang Perasuransian) menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam undang–undang tersebut terdapat banyak penyempurnaan atas undang-undang sebelumnya. Salah satu penyempurnaan yang ada dalam UndangUndang Perasuransian adalah penyempurnaan ketentuan mengenai sanksi, termasuk pengaturan baru terkait pemblokiran kekayaan Perusahaan. Dalam rangka penguatan industri asuransi, Undang-Undang Perasuransian mengatur sanksi administratif yang menjadi konsekuensi atas pelanggaran terhadap undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan mengenai sanksi dalam undang-undang mencakup pihak yang
-3Penjelasan
Draft Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618); MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN DAN PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
dapat dikenai sanksi, jenis sanksi, dan pelanggaran yang dapat berakibat pengenaan sanksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif, khususnya mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif serta besaran denda sanksi administratif di sektor perasuransian diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sejalan dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, Undang-Undang Perasuransian mengatur mengenai pemblokiran kekayaan Perusahaan. Dengan adanya pemblokiran ini, diharapkan aset Perusahaan yang bermasalah dapat dilindungi dari tindakan yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban Perusahaan kepada nasabah/tertanggung/pemegang polis. Prosedur dan tata cara pemblokiran dan pencabutan pemblokiran kekayaan Perusahaan selanjutnya diamanatkan untuk diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Ruang lingkup substansi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian, besaran sanksi denda, tata cara
-4Penjelasan
Draft
pemblokiran dan pencabutan pemblokiran untuk kekayaan Perusahaan. Namun, pengenaan sanksi bagi pelaku industri perasuransian bukan hanya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Peraturan perundangundangan lain di bidang perasuransian dapat memuat ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif. Oleh sebab itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini perlu dibaca bersama dengan ketentuan terkait lainnya agar diperoleh gambaran yang lengkap mengenai sanksi bagi pelaku industri perasuransian.
BAB I KETENTUAN UMUM
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1.
Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi.
2.
Perusahaan adalah perusahaan asuransi umum,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
-5Penjelasan
Draft perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reasuransi syariah. 3.
Kekayaan adalah aset keuangan, properti, dan logam mulia.
4.
Pemblokiran adalah tindakan penghentian aktivitas apapun yang antara lain berupa pengurangan nilai, pengalihan, penukaran, penempatan, pembagian, pencairan atas sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan dalam jangka waktu tertentu.
Cukup jelas. Cukup jelas.
BAB II JENIS SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERASURANSIAN Pasal 2 (1) Sanksi administratif yang perasuransian berupa: a. peringatan tertulis;
dikenakan
di
bidang Cukup jelas.
b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian Cukup jelas. atau seluruh kegiatan usaha; c. larangan untuk memasarkan produk asuransi Cukup jelas. atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
-6Penjelasan
Draft d. pencabutan izin usaha;
Pencabutan izin usaha termasuk pencabutan izin/kegiatan unit usaha syariah.
e.
Cukup jelas.
pembatalan pernyataan pendaftaran bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, dan agen asuransi; f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian; g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi; h. denda administratif; dan/atau
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.
larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Cukup jelas. direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Perusahaan Perasuransian. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai kondisi Cukup jelas. Perusahaan Perasuransian membahayakan i.
-7Penjelasan
Draft kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
BAB III PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Kesatu Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 3 (1) Perusahaan Perasuransian yang melanggar UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dikenakan sebanyak tiga kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua, dan sanksi peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis pertama atau sanksi peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi peringatan tertulis terakhir.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Sanksi peringatan tertulis pertama atau sanksi peringatan tertulis kedua yang merupakan sanksi peringatan tertulis terakhir dikenakan dengan disertai penegasan bahwa tidak ada sanksi peringatan tertulis berikutnya.
(4) Sanksi administratif berupa sanksi peringatan Cukup jelas. tertulis pertama atau sanksi peringatan tertulis
-8Penjelasan
Draft kedua dapat merupakan sanksi peringatan tertulis terakhir apabila Perusahaan Perasuransian: a. pernah melakukan pelanggaran yang sama dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan/atau b. sedang dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha karena pelanggaran yang lain. (5) Batas waktu pemberlakuan sanksi administratif berupa peringatan tertulis bagi Perusahaan Perasuransian adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (6) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan berlakunya jangka waktu pengenaan sanksi paling lama 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis dalam hal sanksi administratif berupa peringatan tertulis diterbitkan: a. bagi Perusahaan karena tidak terpenuhinya ketentuan minimum tingkat solvabilitas; atau b. bagi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, atau perusahaan penilai kerugian asuransi karena tidak terpenuhinya ekuitas minimum. Pasal 4
Cukup jelas.
Jangka waktu pengenaan sanksi paling lama 4 (empat) bulan adalah untuk setiap pengenaan sanksi peringatan tertulis.
(1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi Cukup jelas. administratif berupa pembatasan kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai
-9Draft dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan Cukup jelas. usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (3) Perusahaan Perasuransian yang sedang dikenai Cukup jelas. sanksi adminsitratif berupa pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha tetap dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis apabila melakukan pelanggaran baru selain yang telah menjadi dasar pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha. (4) Batas waktu pemberlakuan sanksi pembatasan Cukup jelas. kegiatan usaha bagi Perusahaan Perasuransian adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Pasal 5 (1) Perusahaan Perasuransian hanya dapat dikenai Cukup jelas. sanksi administratif berupa pembatasan sebagian kegiatan usaha paling banyak 2 (dua) kali dalam waktu yang sama. (2) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi Cukup jelas. pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran dalam sanksi pembatasan sebagian kegiatan usaha sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
Penjelasan
- 10 Draft (3) Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang sedang Cukup jelas. dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha baru karena pelanggaran baru, maka: a. pelanggaran baru tersebut menjadi dasar tambahan atas pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha; dan b. batas waktu pemberlakuan sanksi pembatasan kegiatan usaha mengikuti batas waktu pemberlakuan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas seluruh kegiatan usaha yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelumnya. (4) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat mengenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha antara lain melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional. Pasal 6 (1) Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi Cukup jelas. pencabutan izin usaha apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi pelanggaran dalam sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk seluruh kegiatan usaha sampai dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha melalui
Penjelasan
- 11 Penjelasan
Draft website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional. Pasal 7 (1) Perusahaan dapat dikenai sanksi larangan untuk Cukup jelas. memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu di luar sanksi peringatan tertulis. (2) Sanksi larangan untuk memasarkan produk Cukup jelas. asuransi atau produk asuransi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sanksi tambahan. (3) Batas waktu pemberlakuan sanksi larangan untuk Cukup jelas. memasarkan produk asurasi atau produk asuransi syariah bagi perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa larangan memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.
Bagian Kedua Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, Agen Asuransi, atau Pihak Lain Yang Memberikan Jasa Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 8 (1) Pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, Pihak lain yang memberikan jasa atau pihak lain yang memberikan jasa bagi perasuransian adalah pihak-pihak Perusahaan Perasuransian yang melanggar Undang-
bagi perusahaan yang diwajibkan
- 12 Penjelasan
Draft
Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian. dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis. (2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) dikenakan sebanyak 1 (satu) kali atas setiap pelanggaran dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pasal 9 (1) Pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, Cukup jelas. atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis sampai dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Bagian Ketiga Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi
- 13 Penjelasan
Draft Administratif Bagi Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik, atau Penilai Pasal 10 (1) Konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai yang memberikan jasa bagi perusahaan perasuransian adalah konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai yang diwajibkan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian.
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) paling banyak dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua, dan sanksi peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi peringatan tertulis pertama atau sanksi Cukup jelas. peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai sanksi peringatan tertulis terakhir. (4) Batas waktu pemberlakuan sanksi administratif Cukup jelas. berupa peringatan tertulis bagi pialang asuransi, pialang reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pasal 11
- 14 Draft (1) Konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai Cukup jelas. dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi peringatan tertulis terakhir sampai dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Batas waktu pemberlakuan sanksi pembatasan Cukup jelas. kegiatan usaha bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. (3) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional. Pasal 14 (1) Konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai Cukup jelas. dikenai sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi pembatasan kegiatan usaha sampai dengan batas waktu yang ditentukan. (2) Batas waktu pemberlakuan sanksi pembatasan Cukup jelas. kegiatan usaha bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai adalah paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha.
Penjelasan
- 15 Penjelasan
Draft (3) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat mengenai pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan pernyataan pendaftaran konsultan aktuaria, akuntan publik, atau penilai melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
Bagian Keempat Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Pemegang Saham, Pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas Syariah Pasal 15 (1) Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah dari Perusahaan Perasuransian yang melanggar UndangUndang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Pemegang saham, pengendali, direksi, dan dewan komisaris adalah pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris pada Perusahaan Perasuransian yang berbentuk perseroan terbatas atau pihak-pihak yang setara dengan itu pada Perusahaan Perasuransian yang berbentuk koperasi atau usaha bersama.
(2) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) paling banyak dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut atas setiap pelanggarannya yaitu sanksi peringatan tertulis pertama, sanksi peringatan tertulis kedua, dan sanksi peringatan tertulis ketiga. (3) Sanksi peringatan tertulis pertama dan sanksi Cukup jelas. peringatan tertulis kedua dapat dikenakan sebagai
- 16 Draft sanksi peringatan tertulis terakhir. (4) Sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis pertama atau sanksi peringatan tertulis kedua dapat merupakan sanksi peringatan tertulis terakhir apabila pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah pernah melakukan pelanggaran yagn sama dalam 1 (satu) tahun terakhir. (5) Batas waktu pemberlakuan sanksi administratif Cukup jelas. berupa peringatan tertulis bagi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas syariah adalah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditetapkannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Pasal 16 (1) Pemegang saham, pengendali, direksi, dewan Cukup jelas. komisaris, atau dewan pengawas syariah dikenai sanksi larangan menjadi pemegang saham, pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah apabila yang bersangkutan tidak dapat mengatasi pelanggaran dalam sanksi peringatan tertulis terakhir. (2) Sanksi larangan menjadi pemegang saham, Cukup jelas pengendali, direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah dapat dikenakan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 17 (1) Sanksi larangan menjadi pemegang saham atau Cukup jelas.
Penjelasan
- 17 Penjelasan
Draft pengendali sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan paling lama 6 (enam) bulan setelah batas waktu pemberlakuan sanksi peringatan tertulis terakhir berakhir. (2) Sanksi larangan menjadi direksi, dewan komisaris, atau dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan setelah batas waktu pemberlakuan sanksi peringatan tertulis terakhir berakhir. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada pihak yang dikenai sanksi dan Perusahaan Perasuransian yang terkait.
Cukup jelas.
Perusahaan Perasuransian yang terkait adalah Perusahaan Perasuransian dimana pihak yang dikenai sanksi memiliki hubungan hukum dan relevan dengan pengenaan sanksi administratif tersebut.
BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PENCABUTAN IZIN USAHA TANPA DIDAHULUI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF YANG LAIN Pasal 18 Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi Cukup jelas. pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam hal: a. b.
kondisi keuangan Perusahaan Perasuransian Huruf a memburuk secara drastis; pemegang saham Perusahaan Perasuransian tidak Kondisi tersebut dapat dilihat antara lain melalui tingkat solvabillitas Perusahaan Perasuransian yang menurun kooperatif;
- 18 Penjelasan
Draft c.
d.
direksi atau komisaris pada Perusahaan Perasuransian yang berbentuk perseroan terbatas atau yang setara dengan itu pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama tidak memiliki jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta; dan/atau diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
secara drastis dalam waktu 1 (satu) tahun atau kurang hingga mencapai tingkat di bawah batas minimum berdasarkan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Perasuransian. Huruf b Pemegang saham dinilai tidak kooperatif apabila tidak melaksanakan perintah atau rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Huruf c Contoh permasalahan yang membahayakan kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta misalnya perusahaan mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat membayar klaim. Huruf d Peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dapat mengatur kriteria selain huruf a, huruf b, dan huruf c sebagai dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi pencabutan izin usaha kepada Perusahaan Perasuransian tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.
Pasal 19 (1) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham
- 19 Penjelasan
Draft Perusahaan Perasuransian sebelum mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain. (2) Batas waktu penyampaian informasi kepada direksi, Cukup jelas. dewan komisaris, dan pemegang saham Perusahaan Perasuransian paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha berlaku. (3) Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Cukup jelas. masyarakat mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain, melalui website resmi Otoritas Jasa Keuangan dan/atau media cetak berskala nasional.
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRATIF Pasal 20 (1) Perusahaan Perasuransian dapat dikenai sanksi Cukup jelas. administratif berupa denda administratif di luar sanksi peringatan tertulis dan/atau pembatasan kegiatan usaha. (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud Cukup jelas. pada ayat (1) merupakan sanksi tambahan. (3) Pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana Cukup jelas. dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perundangundangan di bidang perasuransian.
- 20 Penjelasan
Draft (4) Tata cara pembayaran sanksi denda administratif Cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan.
BAB VI PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN ATAS SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 21 (1) Setiap orang yang dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas sanksi administratif yang dikenakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas sanksi yang dikenakan dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat ketetapan sanksi. (4) Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Permohonan keberatan atas sanksi denda administratif mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penagihan sanksi
Yang dimaksud dengan setiap perseorangan atau badan usaha. Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
orang
adalah
orang
- 21 Penjelasan
Draft administratif berupa denda di sektor jasa keuangan. (6) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pembatalan pengenaan sanksi administratif.
Dalam hal keberatan diajukan atas satu atau beberapa sanksi administratif yang diterbitkan bersamaan dengan sanksi administratif lainnya, surat pembatalan pengenaan sanksi administratif hanya berlaku untuk sanksi administratif yang keberatannya dikabulkan. Contoh: Perusahaan mengajukan keberatan atas sanksi peringatan tertulis pertama A, sanksi peringatan tertulis pertama B, dan sanksi larangan memasarkan produk asuransi C dalam waktu yang bersamaan. Setelah proses evaluasi, Otoritas Jasa Keuangan mengabulkan keberatan atas sanksi larangan memasarkan produk asuransi C. Dengan demikian, sanksi peringatan tertulis pertama A dan sanksi peringatan tertulis pertama B tetap berlaku; sedangkan sanksi larangan memasarkan produk asuransi C tidak berlaku lagi.
(7) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa sanksi administratif tetap berlaku.
BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PENGAKHIRAN DAN PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 22
Yang dimaksud dengan tetap berlaku adalah tidak dilakukannya pembatalan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal sanksi yang dimintakan keberatan telah habis batas waktunya dan terdapat sanksi berikutnya, keseluruhan sanksi yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tetap berlaku.
- 22 Penjelasan
Draft (1) Sanksi administratif berakhir apabila setiap orang yang dikenai sanksi administratif menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa orang tersebut telah mengatasi pelanggaran dalam jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi pelanggaran dan Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa orang tersebut telah mengatasi pelanggaran dimaksud. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu dilakukan apabila pada saat sanksi administratif diterbitkan, orang yang dikenai sanksi administratif telah mengatasi pelanggaran yang merupakan penyebab terbitnya sanksi administratif dimaksud. Pasal 23
Yang dimaksud dengan setiap perseorangan atau badan usaha.
adalah
orang
Hal ini dimungkinkan terjadi antara lain dalam kasus penerbitkan sanksi administratif sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan langsung, sedangkan pada saat sanksi tersebut terbit, pihak yang dikenai sanksi telah melakukan penyesuaian.
(3) Pengakhiran sanksi administratif sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan menerbitkan surat pencabutan sanksi dalam hal sanksi administratif yang dikenakan berupa: a. peringatan tertulis, dengan ketentuan: 1. sanksi administratif berupa peringatan tertulis diterbitkan karena pelanggaran ketentuan tingkat solvabilitas; 2. sanksi administratif berupa peringatan tertulis diterbitkan karena perusahaan asuransi tidak memiliki program reasuransi otomatis (treaty) untuk semua produk pada setiap lini bisnis yang dipasarkan; atau
orang
- 23 Penjelasan
Draft 3. Perusahaan Perasuransian sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha untuk pelanggaran yang lain. b. sanksi administratif selain peringatan tertulis. (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pencabutan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
BAB VIII PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBLOKIRAN KEKAYAAN PERUSAHAAN Bagian Kesatu Prosedur dan Tata Cara Pemblokiran Pasal 24
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi Cukup jelas. yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan Perusahaan yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya.
(2) Untuk melaksanakan pemblokiran sebagian atau Cukup jelas. seluruh harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengajukan permintaan pemblokiran kepada:
- 24 Penjelasan
Draft a.
bank, atas kekayaan berupa deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan giro pada bank;
Deposito termasuk deposito berjangka dan deposito on call.
b.
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atas kekayaan berupa: 1. saham yang diperdagangkan di bursa efek; 2. surat utang korporasi; 3. sukuk koperasi surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia; 4. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia; 5. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; 6. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya; 7. reksa dana; 8. efek beragun aset yang diterbitkan berdasarkan kontrak investasi kolektif efek beragun aset; 9. dana investasi real estat; dan/atau 10. penyertaan langsung saham yang tidak tercatat di bursa efek;
Yang dimaksud dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
c. juru sita, atas kekayaan berupa : 1. bangunan dengan hak strata (strata title); 2. tanah dengan bangunan; dan/atau 3. tanah;
Cukup jelas.
- 25 Penjelasan
Draft untuk investasi dan/atau untuk dipakai sendiri. d. Lembaga Kliring Berjangka, atas kekayaan berupa emas murni.
Yang dimaksud dengan Lembaga Kliring Berjangka adalah lembaga kliring berjangka yang mendapat izin operasional dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
Pasal 25
(1) Penyampaian permintaan pemblokiran sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan. (2) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat informasi mengenai: a.
dasar hukum kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta pemblokiran kekayaan;
Cukup jelas.
Cukup jelas.
b. identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya;
Identitas paling sedikit memuat nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat Perusahaan yang diblokir kekayaannya.
c.
Cukup jelas.
daftar kekayaan yang akan diblokir; dan
- 26 Penjelasan
Draft d. periode pemblokiran.
Cukup jelas.
Pasal 26
(1) Atas
pelaksanaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, instansi yang berwenang wajib membuat berita acara pemblokiran yang sekurang-kurangnya memuat: a.
nomor dan pemblokiran;
tanggal
surat
Cukup jelas.
permintaan
b. hari dan tanggal diterimanya surat permintaan pemblokiran; c.
hari dan tanggal dilakukannya pemblokiran oleh instansi berwenang; dan
d. identitas pihak yang akan diblokir kekayaannya
(2) Berita acara pemblokiran sebagaimana dimaksud Cukup jelas. dalam ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan yang diblokir kekayaannya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dilakukan pemblokiran. Bagian Kedua Keberatan Atas Pemblokiran
- 27 Penjelasan
Draft Pasal 27 (1) Perusahaan dapat mengajukan surat keberatan atas pemblokiran kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan.
Cukup jelas.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyampaikan alasan yang kuat mengenai keberatan atas pemblokiran dan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung.
Cukup jelas.
(3) Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi dan memberi jawaban dan/atau melakukan pencabutan pemblokiran dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keberatan atas pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Cukup jelas.
(4) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat pencabutan pemblokiran.
Cukup jelas.
(5) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat penolakan atas keberatan yang diajukan yang disertai dengan alasan penolakan dan penegasan bahwa pemblokiran tetap berlaku.
Cukup jelas.
- 28 Penjelasan
Draft Bagian Ketiga Pencabutan Pemblokiran Pasal 28 (1)
Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan pemblokiran terhadap sebagian atau seluruh kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 apabila : a. kondisi yang menyebabkan kekayaan tidak terpenuhi lagi;
pemblokiran
Cukup jelas.
b. Perusahaan berada dalam proses likuidasi; atau
Cukup jelas.
c. Otoritas Jasa Keuangan menilai pemblokiran tidak diperlukan lagi.
Contoh kondisi yang menyebabkan pemblokiran kekayaan tidak terpenuhi lagi: Sanksi pembatasan kegiatan usaha telah dicabut dan perusahaan telah memenuhi kondisi kesehatan.
(2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan pemblokiran pada ayat (1) dengan mengajukan surat permintaan pencabutan pemblokiran kepada instansi yang berwenang, yang ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas IKNB II, Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 29
Cukup jelas.
- 29 Penjelasan
Draft (1)
Permintaan pencabutan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) ditindaklanjuti dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan pencabutan pemblokiran oleh instansi yang berwenang.
Cukup jelas.
(2)
Pencabutan pemblokiran dianggap efektif pada saat instansi yang berwenang mengeluarkan berita acara pencabutan pemblokiran.
Cukup jelas.
(3)
Berita acara pencabutan pemblokiran sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak berita acara pencabutan pemblokiran dikeluarkan.
Cukup jelas.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1)
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, sanksi administratif yang telah dikenakan kepada Perusahaan Perasuransian sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dinyatakan tetap berlaku.
(2)
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini
Cukup jelas.
Cukup jelas.
- 30 Penjelasan
Draft berlaku, prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan Perusahaan tunduk pada peraturan ini. Pasal 31 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku 6 Cukup jelas. (enam) bulan sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta
- 31 pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR
